Arsip Putusan DKPP RI

Pencarian teks lengkap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

« Kembali ke Beranda

949 putusan ditemukan untuk status "Melanggar" · halaman 13 dari 64
Urutkan: Terbaru Terlama
Melanggar Pemberhentian Tetap Nomor Putusan: No. 32 Tahun 2024
Hendri, Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya
Diputuskan 28 Mei 2024 👁 121 dibaca · ⇩ 56 diunduh
Pokok Aduan: Dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur Pasal 117 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang menegaskan syarat menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu…
Pertimbangan: Jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa terhadap dalil Para Pengadu pada angka terungkap fakta bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 Panwas…
Pasal Dilanggar: Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a; Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pe
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Hendri selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan …
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Peringatan Keras Nomor Putusan: No. 30 Tahun 2024
Korsek Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, Kasek Panwascam Sosa Timur, Ketua Panwascam Sosa Timur, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas
Diputuskan 28 Mei 2024 👁 105 dibaca · ⇩ 40 diunduh
Pokok Aduan: Pada tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ketika pelapor mempertanyakan dugaan penyelewengan anggaran, terlapor II melakukan pengusiran dengan cara berteriak-teriak di depan staf Panwascam sosa timur yang menyeb…
Pertimbangan: DKPP berpendapat Tindakan Teradu I yang tidak memastikan surat perintah untuk melakukan pembayaran kepada Para Pengadu adalah sikap dan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. DKPP berpendapat Tinda…
Pasal Dilanggar: Pasal 15 huruf c; Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pe; Pasal 15 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pe
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu IV Alex Sabar Nasution selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhka…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Pemberhentian Tetap Nomor Putusan: No. 29 Tahun 2024
Masridah Badwie, Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Diputuskan 28 Mei 2024 👁 83 dibaca · ⇩ 40 diunduh
Pertimbangan: Berdasarkan serangkaian fakta diatas, DKPP berpendapat hubungan antara Teradu dengan Iwan Setiawan telah terjalin semenjak Teradu menjadi penyelenggara pemilu Tahun 2017 sampai saat sidang pemeriksaan oleh DKPP digelar. …
Pasal Dilanggar: Pasal 3, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Masridah Badwie selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan; …
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 5 Tahun 2024
Krispianus Bheda, Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat
Diputuskan 28 Mei 2024 👁 344 dibaca · ⇩ 59 diunduh
Pokok Aduan: Tindakan Terlapor yang melanggar UU Nomor 12 Tahun 2022 akan diuraikan sebagai berikut: a. Sekitar bulan Juli Tahun 2019, Pelapor meminta ijin tidak masuk kantor, karena sakit. Terlapor yang mengetahui Pelapor sakit sela…
Pertimbangan: Terhadap dalil pengaduan sebagaimana diuraikan di atas, Teradu menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dan menyangkal seluruh dalil aduan Pengadu. Berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan tersebut, DKPP menil…
Pasal Dilanggar: Pasal 6 ayat (3) huruf c; Pasal 12 huruf a; Pasal 15 huruf a
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Krispianus Bheda selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat ter…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Tidak Layak sebagai Penyelenggara Nomor Putusan: No. 40 Tahun 2024
Sertalia, Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah
Diputuskan 14 Mei 2024 👁 119 dibaca · ⇩ 48 diunduh
Pokok Aduan: KESIMPULAN PENGADU Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 15 Maret 2024, Para Pengadu menyampaikan kesimpulan tertulis dengan uraia…
Pertimbangan: Terhadap hasil klarifikasi kepada Marwansyah, Muhammad Sofyan, dan Susi Yantika pada tanggal 24 Januari 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 Maya Hilma mendatangi Kantor KIP Kabupaten Aceh …
Pasal Dilanggar: Pasal 6; Pasal 15 huruf a; Pasal 21 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomar 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu: tidak berada dalam ikatan perk
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu kepada Teradu Sertalia selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Period…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Tidak Layak sebagai Penyelenggara Nomor Putusan: No. 24 Tahun 2024
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
Diputuskan 14 Mei 2024 👁 104 dibaca · ⇩ 42 diunduh
Pokok Aduan: Teradu/Terlapor I menolak dengan tegas dalil – dalil pelapor, kecuali yang diakui secara sah dan benar sehingga pelapor secara hukum harus membuktikan seluruh dalil – dalil yang dilaporkannya; Teradu/Terlapor I sejak dil…
Pertimbangan: Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai bahwa tindakan para Teradu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Dengan demikian, dalil Pengadu terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP.
Pasal Dilanggar: Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pe
Amar Putusan: 1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu kepada Teradu I Natalis Walela selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah P…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Pemberhentian Tetap Nomor Putusan: No. 23 Tahun 2024
Elion Wonda, Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya
Diputuskan 14 Mei 2024 👁 124 dibaca · ⇩ 51 diunduh
Pertimbangan: Berdasarkan uraian dan dan fakta-fakta tersebut di atas, DKPP menilai bahwa benar Teradu II pernah menjadi anggota dan pengurus Partai Politik. Dengan demikian, Teradu II terbukti tidak memenuhi syarat sebagai anggota Ba…
Pasal Dilanggar: Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 ten
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II Elion Wonda selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Ba…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Peringatan Keras Nomor Putusan: No. 20, 21, dan 22 Tahun 2024
Ketua dan Anggota Bawaslu RI
Diputuskan 14 Mei 2024 👁 159 dibaca · ⇩ 52 diunduh
Pokok Aduan: Kesimpulan Pengadu I Perkara Nomor 20-PKE-DKPP/I/2024 1. Perbuatan Para Teradu dan/atau Para Terlapor melanggar Prinsip Mandiri, Jujur, Akuntabel, dan Terbuka a. Menimbang Bahwa Para Teradu dalam proses Persidangan menga…
Pertimbangan: Berdasarkan uraian fakta tersebut, terhadap seluruh dalil Pengadu I dan Pengadu II tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum serta kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan uraian fakta ters…
Pasal Dilanggar: Pasal 15 ayat (2); Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pe; Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana terdapat rekaman iklan kampa
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Rahmat Bagja selaku Teradu I dalam Perkara Nomor: 20-PKE-DKPP/I/2024, Perkara Nomor: 21-PKE-DKPP/I/2024, dan Perkara Nomor: 22…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Pemberhentian Tetap Nomor Putusan: No. 17 Tahun 2024
Iqbal Suliansyah, Anggota KIP Kota Langsa
Diputuskan 14 Mei 2024 👁 126 dibaca · ⇩ 49 diunduh
Pokok Aduan: Bin Syamsul Bahrisyam (ic.Teradu) telah dijemput oleh pihak kepolisian Polres Langsa dikediamannya untuk diambil keterangannya di Polres Langsa dalam perkara dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan boho…
Pertimbangan: Keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP.
Pasal Dilanggar: Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (3) huruf c dan f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 12; Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pe
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Iqbal Suliansyah selaku Anggota KIP Kota Langsa terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pe…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Peringatan Nomor Putusan: No. 4 Tahun 2024
Ketua dan Anggota KPU RI
Diputuskan 14 Mei 2024 👁 261 dibaca · ⇩ 71 diunduh
Pokok Aduan: Mekanisme Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih 1) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) …
Pertimbangan: Berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut, Para Teradu berpandangan dalil-dalil aduan Pengadu dalam perkara a quo tidak terbukti dan terdapat cukup alasan bagi DKPP untuk menolak seluruh dalil-dalil Pengadu atau setidak-…
Pasal Dilanggar: Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 46; Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 9 huruf a, Pasal 11 huruf a; Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf c, Pasal 16 huruf b
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu II Mochammad Afifuddin, Teradu III Betty Epsil…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Peringatan Nomor Putusan: No. 38 Tahun 2024
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan serta Panwaslu Kecamatan Mazo
Diputuskan 6 Mei 2024 👁 105 dibaca · ⇩ 42 diunduh
Pertimbangan: Sesuai ketentuan tersebut, Pengadu tidak pernah menyampaikan Surat Permintaan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, sehingga dalil Pengadu tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Dengan demikian, dalil ad…
Pasal Dilanggar: Pasal 33 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan; Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a; Pasal 13 huruf a
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Neli Pesta Hartati Zebua selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Teradu II Romanus Ikhlas Halawa, d…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Pemberhentian Sementara Nomor Putusan: No. 10 Tahun 2024
Jhony Lantipo, Anggota KPU Kabupaten Yalimo
Diputuskan 29 April 2024 👁 111 dibaca · ⇩ 73 diunduh
Pokok Aduan: Saudara Jhony Lantipo tidak mengaku sebagai staf Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo di sampaikan kepada, KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU RI secara terbuka dan jujur, sehingga dapat dilant…
Pertimbangan: Dengan melampirkan Surat Izin a quo menjelaskan Teradu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Yalimo sehingga dengan demikian dalil Pengadu bahwa Teradu tidak jujur adalah tidak beralasan hukum dan p…
Pasal Dilanggar: Pasal 3 ayat 1 huruf k; Pasal 6 ayat (2) huruf a; Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 huruf b
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Jhony Lantipo selaku Anggota KPU Kabupaten Yalimo selama 30 (tiga puluh) hari kerja sampai…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Peringatan Keras Nomor Putusan: No. 16 Tahun 2024
Ketua dan Anggota KPU RI
Diputuskan 20 Maret 2024 👁 434 dibaca · ⇩ 86 diunduh
Pokok Aduan: Pengadu pada pokoknya mengadukan Para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: a. Mencoret nama Pengadu daalam DCT tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan b. Tidak melaks…
Pertimbangan: Berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut, Para Teradu berpandangan dalil-dalil aduan Pengadu dalam perkara a quo tidak terbukti dan terdapat cukup alasan bagi DKPP untuk menolak seluruh dalil-dalil Pengadu atau setidak-…
Pasal Dilanggar: Pasal 18 ayat (2); Pasal 12; Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Teradu II Mochammad Afifuddin selaku Anggota…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Pemberhentian Sementara Nomor Putusan: No. 139 Tahun 2023
Salmon Robaha, Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen
Diputuskan 20 Maret 2024 👁 110 dibaca · ⇩ 40 diunduh
Pokok Aduan: Pada tanggal 24 Jnni 2023 Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Biak Numfor, Kep. Yapen, Waropen, Supiori Periode 2023-2028 menetapkan Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi…
Pertimbangan: Berdasarkan serangkaian fakta-fakta di atas, DKPP menilai tindakan Teradu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP.
Amar Putusan: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Salmon Robaha selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen selama 30 (tiga puluh) hari kerja…
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)
Melanggar Peringatan Nomor Putusan: No. 140 Tahun 2023
Ketua KPU RI, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, dan Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara
Diputuskan 28 Februari 2024 👁 208 dibaca · ⇩ 47 diunduh
Pokok Aduan: Teradu I, diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan ti…
Pertimbangan: Dalil aduan Pengadu sepanjang pada angka terbukti dan jawaban Teradu II tidak meyakinkan DKPP. Dengan demikian dalil aduan Pengadu sepanjang pada angka terbukti dan jawaban Teradu III tidak meyakinkan DKPP.
Pasal Dilanggar: Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a; Pasal 16 huruf a; Pasal 13 huruf a dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan …
Lihat Detail Lengkap → Unduh Putusan (PDF)