Arsip Putusan DKPP RI

Pencarian teks lengkap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

« Kembali ke Beranda

115 putusan ditemukan untuk sanksi terberat "Pemberhentian dari Jabatan" · halaman 3 dari 8
Urutkan: Terbaru Terlama
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 1 Tahun 2023
Ketua KPU Kota Tebing Tinggi
Diputuskan 1 Maret 2023 👁 135 dibaca · ⇩ 54 diunduh
Pokok Aduan: Kemudian saya bertanya kepada orang yang mengerti tentang tupoksi dan tentang undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya pasa…
Pertimbangan: Dengan demikian, sepanjang dalil aduan Teradu bekerja tidak penuh waktu, DKPP menilai tidak terbukti. Berdasarkan seluruh rangkaian fakta di atas, DKPP menilai Teradu telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) h…
Pasal Dilanggar: Pasal 21 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan; Pasal 75 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/; Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 huruf b, Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pe
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Teradu Abdul Khalik selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tin…
Sebagian Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 46 Tahun 2022
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat
Diputuskan 15 Februari 2023 👁 205 dibaca · ⇩ 43 diunduh
Pokok Aduan: Kontroversi tersebut antara lain dengan tidak diumumkannya nilai hasil ujian CAT, tidak terakomodirnya jatah perempuan dan jarak antara tes CAT dan pengumuman hasil yang memakan waktu beberapa hari, sehingga diduga ada h…
Pertimbangan: Keterangan dan jawaban para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: Berkenaan dalil aduan Pengadu angka 4.1.1 yang pokoknya para Teradu tidak profesional dalam melaksa…
Pasal Dilanggar: Pasal 6 ayat (2) huruf d; Pasal 15 huruf c; Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode E
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Teradu I Irwansyah selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat terhitung sejak Putusan ini…
Sebagian Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 17 Tahun 2022
Ketua, Anggota & Sekretaris KIP Kab. Aceh Timur
Diputuskan 18 Mei 2022 👁 109 dibaca · ⇩ 50 diunduh
Pokok Aduan: Para Teradu diduga membuat Rapat Pleno pada tanggal 14 Juni 2021 dan 28 Juni 2021 tentang Pemecatan Pengadu dan pengangkatan Tenaga Sidalih atas nama Mas Indra Alamsyah,S.Sos dan atas nama Ruwaida Alga,S.Pd. dalam rapat …
Pertimbangan: Keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu VI tidak meyakinkan DK…
Pasal Dilanggar: Pasal 64 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU No; Pasal 11 huruf c; Pasal 15 huruf f
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Nurmi selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur terhitung sejak P…
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 161 Tahun 2021
Ketua & Anggta Bawaslu Kab. Kayong Utara
Diputuskan 3 November 2021 👁 96 dibaca · ⇩ 38 diunduh
Pokok Aduan: Perbuatan itu baru diketahui dengan jelas, setelah TIM KPU dan BAWASLU Kabupaten Kayong Utara melakukan Verifikasi/Klarifikasi tarhadap NAMA DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) Anggota DPRD Kayong Utara itu ke Rumah Sakit Umum …
Pertimbangan: Jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang diakui. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP.
Pasal Dilanggar: Pasal 6 ayat 2 huruf d, Pasal 6 ayat 3 huruf a; Pasal 11 huruf a; Pasal 15 huruf f
Amar Putusan: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua serta Jabatan Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa kepada Teradu I Kho…
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 165 Tahun 2021
Ketua & Anggota KPU Kab. Sabu Raijua
Diputuskan 13 Oktober 2021 👁 128 dibaca · ⇩ 44 diunduh
Pokok Aduan: Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik yang serius sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penye…
Pertimbangan: Berdasarkan fakta tersebut, dalil pengaduan yang diajukan oleh Pengadu adalah keliru dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarka…
Pasal Dilanggar: Pasal 6 ayat 2 huruf d juncto Pasal 6 ayat 3 huruf a juncto Pasal 11 huruf a; Pasal 15 huruf f; Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Kirenius Padji selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua terhitu…
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 116 Tahun 2021
Ketua & Anggota KPU Kab. Nabire
Diputuskan 23 Juni 2021 👁 109 dibaca · ⇩ 42 diunduh
Pokok Aduan: PETITUM PENGADU Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. KETERANGAN TAMBAHAN Maka pengadu menambahkan keterangan sebagai berikut: 1. …
Pertimbangan: Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai tindakan Teradu I s.d Teradu IV terbukti mengabaikan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara …
Pasal Dilanggar: Pasal 11 huruf a; Pasal 15 huruf b; Pasal 9 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pe
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Teradu I Wihelmus Degei selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Nabire sejak Putusan ini …
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 68 Tahun 2021
Ketua dan Sekretaris KPU Kota Batam
Diputuskan 31 Maret 2021 👁 103 dibaca · ⇩ 52 diunduh
Pokok Aduan: Berdasarkan Surat Nomor : 278/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/XI/2020 Bawaslu Kota Batam telah memberikan himbauan kepada KPU Kota Batam perihal Himbauan Tahapan Pengadaan Logistik guna memastikan jumlah pengadaan logistik sesu…
Pertimbangan: Jawaban dan keterangan Para Pengadu, Para Teradu, Saksi, Pihak Terkait dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, berdasarkan BA Nomor 205/PP.9.1-BA/2171/KPU-Kot/2020 tanggal…
Pasal Dilanggar: Pasal 6 ayat (3) huruf g; Pasal 15 huruf e; Pasal 16 huruf e dan Pasal 17 huruf a
Amar Putusan: 1. Mengabulkan aduan para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Kota Batam kepada Teradu I Herrigen Agusti selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Batam s…
Sebagian Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 27 Tahun 2021
Ketua & Staf Bawaslu Kab. Bintan
Diputuskan 31 Maret 2021 👁 100 dibaca · ⇩ 40 diunduh
Pokok Aduan: Tidak Profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya 1. Mencampur adukkan hasil temuan dugaan money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan laporan dugaan money politik juga dilaporkan oleh sdr …
Pertimbangan: Keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Dengan demikain, dalil aduan Pengadu sepanjang terhadap Teradu II tidak beralasan hukum maupun etika.
Pasal Dilanggar: Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 11 huruf d, Pasal 15 huruf a, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
Amar Putusan: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Febriadinata selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan terhitung …
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 55 Tahun 2021
Yakob Allupati Demny, Ketua KPU Kab. Maluku Barat Daya
Diputuskan 24 Maret 2021 👁 104 dibaca · ⇩ 38 diunduh
Pokok Aduan: Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, kami mohon agar DKPP dapat memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ketua KPU Maluku Barat Daya. PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di ata…
Pertimbangan: Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat, sepanjang dalil Pengadu terkait tindakan pengancaman, Teradu tidak terbukti melakukan …
Pasal Dilanggar: Pasal 8 huruf a
Amar Putusan: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Teradu Jacob Alupaty Demny selaku Ketu…
Sebagian Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 196 Tahun 2020
KPU RI, Prov. Kaltim, Kab. Kutai Kartanegara
Diputuskan 10 Februari 2021 👁 68 dibaca · ⇩ 31 diunduh
Pokok Aduan: Diketahui, setelah rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020 yang diterbitkan pada tanggal 11 November 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyerahkan rekomendasi Laporan Nomor: 013/…
Pertimbangan: Dalam rekomendasinya Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan serta merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kutai Kart…
Pasal Dilanggar: Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2; Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan merekomendasikan Teradu XII s
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu III Ilham Saputra selaku Plt. Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu I Arief Budiman, Teradu II Hasyim Asy’ari, Teradu IV…
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 158 Tahun 2020
Ketua KPU Kab. Kaur
Diputuskan 10 Februari 2021 👁 64 dibaca · ⇩ 27 diunduh
Pokok Aduan: Bahwa, setelah perkenalan tersebut, saya dimintai tolong oleh saudara Meixxy Rismanto untuk membantu pengurusan persyaratan pencalonan anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur yaitu, kepengurusan administrasi pencalonan yan…
Pertimbangan: Dengan demikian, dalil Pengadu terbukti dan Jawaban Teradu tidak meyankinkan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak terbukti dan Jawaban Teradu meyakinkan DKPP.
Pasal Dilanggar: Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi d; Pasal 6 ayat (2) huruf a jo Pasal 9 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pe
Amar Putusan: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Meixxy Rismanto selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kaur terhitung sejak…
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 157 Tahun 2020
KPU dan Bawaslu Kab. Jayawijaya
Diputuskan 27 Januari 2021 👁 60 dibaca · ⇩ 31 diunduh
Pokok Aduan: Perubahan dilakukan pada saat Pleno yang dilakukan diluar ruangan. Kemudian rekapitulasi dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Pertimbangan: DKPP menilai tindakan Teradu I s.d Teradu V tidak dapat menghadirkan salinan Formulir Model C-1 DPRD pada Desa Wame, Desa Dumapaga, Desa Dogoname, dan Desa Yanenggame Distrik Wame tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan…
Pasal Dilanggar: Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 9 huruf a, Pasal 11 huruf a; Pasal 15 huruf e; Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pe
Amar Putusan: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Sonimo Lani selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya; 3. Menjatu…
Sebagian Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 168 & 169 Tahun 2020
Ketua, Anggota KPU & Bawaslu Kab. Gorontalo
Diputuskan 13 Januari 2021 👁 65 dibaca · ⇩ 21 diunduh
Pokok Aduan: Atas laporan PENGADU, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo atas nama Nelson Pomalingo yang juga sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020 te…
Pertimbangan: Fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP menilai kesimpulan Para Teradu yang menyatakan tiga peristiwa dalam rekomendasi a quo adalah bentuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah tidak dapat dib…
Pasal Dilanggar: Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Und; Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang m; Pasal 71 ayat (3)
Amar Putusan: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Rasid Sayiu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Gorontalo terhitung se…
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 130 & 141 Tahun 2020
Ketua dan Anggota KPU Kab. Minahasa Utara
Diputuskan 13 Januari 2021 👁 47 dibaca · ⇩ 34 diunduh
Pokok Aduan: 1) Bahwa KPU Minahasa Utara dalam melakssanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Peme…
Pertimbangan: DKPP menilai bahwa tindakan Para Teradu menyatakan dokumen perbaikan fotokopi ijazah Shintia Gelly Rumumpe yang legalisir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Minahasa Utara memenuhi syarat tidak dapat dibenarkan menur…
Pasal Dilanggar: Pasal 11 huruf c, Pasal 15 huruf f
Amar Putusan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Stella M. Runtu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara; 3.…
Melanggar Pemberhentian dari Jabatan Nomor Putusan: No. 123 Tahun 2020
Arief Budiman, Ketua KPU RI
Diputuskan 13 Januari 2021 👁 152 dibaca · ⇩ 46 diunduh
Pokok Aduan: (021) 3192245, 123-PKE-DKPP/X/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1) Ketua KPU RI, Arief Budiman mendampingi/menemani anggota KPU RI non aktif Ibu Evi Novida Ginting Manik…
Pertimbangan: Dengan demikian dalil aduan Pengadu Terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana diuraikan pada angka 4.3.1 dan 4.3.2 Teradu terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu …
Pasal Dilanggar: Pasal 14 huruf c juncto Pasal 15 huruf a; Pasal 19 huruf c; Pasal 18
Amar Putusan: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Teradu Arief Budiman selaku Ketua Komi…