Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 31-PKE-DKPP/I/2021 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 6-P/L- DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 31-PKE-DKPP/I/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Displin Luahambowo Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Hiliofonaluo, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Alismawati Hulu Jabatan : Ketua Bawaslu Nias Selatan Alamat Kantor : Jalan Soenigeho KM. 2 Telukdalam, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Teradu I; 2. Nama : Pilipus Famazokhi Sarumaha Jabatan : Anggota Bawaslu Nias Selatan Alamat Kantor : Jalan Soenigeho KM. 2 Telukdalam, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Harapan Bawaulu Jabatan : Anggota Bawaslu Nias Selatan Alamat Kantor : Jalan Soenigeho KM. 2 Telukdalam, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu III; Teradu I, Teradu II dan Teradu III selanjutnya disebut sebagai------------- Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; dan 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 6-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 31- PKE-DKPP/I/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu I, Teradu II dan Teradu III, melakkukan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atas Laporan yang disampaikan oleh Mukami Eva Wisman Bali dan Movoarota Abraham Hoegestravores Zamili. 2. Bahwa Para Teradu I. Teradu II dan Teradu III mengumumkan Status Laporan tersebut pada kronologis 1, dengan 2 (dua) status sekaligus yakni Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti dan Status Laporan Rekomendasi pada hari dan tanggal yang sama 29 November 2020 di Mading Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. 3. Bahwa atas sikap dan tindakan yang telah dilakukan oleh Para Teradu dalam Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tidak sesuai prosedur hingga menimbulkan situasi yang ambigu dalam proses penanganan Pelanggaran Pemilihan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 4. Bahwa Para Teradu khususnya Teradu I, dalam memeriksa, mengkaji dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut terkesan asal-asalan dan memaksa kehendak kelompoknya. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-3 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN Pengumuman Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Tidak 1. P-1 Ditindaklanjuti) tanggal 29 November 2020; 2. P-2 Pengumuman Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Rekomendasi) tanggal 29 November 2020; 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 3. P-3 Surat Pernyataan Kesedian menjadi Saksi Atas Nama Suaizisiwa Duha dan Hasaziduhu Moho. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa teradu I,II,III melalui staf Penanganan Pelanggaran telah menerima laporan masyarakat atas nama Mukami Eva Wisman Bali dan Mavoarota A.H. Zamili pada hari minggu tanggal 22 November 2020 pukul 17.00 Wib (Bukti T-1) dan Kemudian pada hari senin tanggal 23 November 2020 Bawaslu Nias Selatan kembali menerima surat dari para Pelapor dengan perihal surat perbaikan laporan pengaduan. (Bukti T-2) 2. Bahwa Teradu I melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan kajian awal, selanjutnya para teradu melakukan pleno untuk menentukan apakah memenuhi syarat formil dan materil kemudian hasil pleno dicantumkan pada berita acara pleno dengan hasil bahwa memenuhi syarat formil dan materil untuk diregistrasi dengan nomor : 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020. (Bukti T-3) 3. Bahwa dalam rangka memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020, Para teradu telah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti dan telah meminta keterangan/klarifikasi kepada para pihak , meliputi: a. sdr. Mukami Eva Wisman Bali dan sdr. Mavoarota A.H. Zamili sebagai pelapor, masing-masing telah memberikan keterangan pada tanggal 25 November 2020. b. sdr. Kesabaran Telaumbanua, Sdr. Teniswan Waruwu dan Sdr. Edirman Bazikho sebagai saksi Pelapor, masing-masing telah memberikan keterangan pada tanggal 25 November 2020. c. Mengundang Paslon nomor urut 1 an. Dr. Hilarius Duha, SH.,MH dan Firman Giawa, SH.,MH sebagai Terlapor melalui surat nomor : 806/Bawaslu/Prov.su- 14/PM.05.02/XI/2020 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan, tanggal 24 November 2020. Namun Terlapor tidak hadir (Bukti T-4) d. mengundang kembali Paslon nomor urut 1 an. Dr. Hilarius Duha, SH.,MH dan Firman Giawa, SH.,MH sebagai Terlapor melalui surat ke 2 nomor : 814/Bawaslu/Prov.su-14/PM.05.02/XI/2020 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan kedua tanggal 25 November 2020. Namun Terlapor kembali tidak hadir dan yang hadir kuasa hukum dan tim kampanye Paslon nomor urut 1. (Bukti T-5) e. mengundang kembali Paslon nomor urut 1 an. Dr. Hilarius Duha, SH.,MH dan Firman Giawa, SH.,MH sebagai Terlapor melalui surat ke 3 nomor : 821/Bawaslu/Prov.su-14/PM.05.02/XI/2020 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan ketiga tanggal 27 November 2020. Namun Terlapor kembali tidak hadir. (Bukti T-6) f. Bawaslu Kabupaten Nias selatan telah meminta keterangan bapak Dr. Budiman N.P.D Sinaga sebagai saksi ahli, beliau memberikan keterangan pada tanggal 28 November 2020 g. Bawaslu Kabupaten Nias meminta keterangan KPU Nias Selatan sebagai pihak terkait pada tanggal 29 November 2020. 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 4. Bahwa para teradu juga telah menyurati Bawaslu Provinsi Sumatera utara untuk memohon pendampingan terhadap proses penangangan pelanggaran nomor registrasi: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020 melalui surat nomor: 813/Bawaslu/Prov.su-14/PM.06.02/XI/2020, tangal 25 November 2020 (Bukti T- 7). 5. Teradu I mengundang teradu II dan Teradu III untuk pleno dengan agenda pengambilan keputusan terkait laporan nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020, tanggal 28 November 2020 (Bukti T-8) 6. Pada hari minggu tanggal 29 November 2020, pukul 23.00 Wib para teradu melaksanakan Pleno, hasil pleno dicantumkan dalam berita acara pleno nomor : 134/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020 (Bukti T-9). Beberapa saat kemudian, Para Teradu meninjau kembali hasil pleno yang sudah dicantumkan pada berita acara pleno nomor : 134/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020 dengan kesimpulan tidak memenuhi alat bukti yang meyakinkan dan untuk tidak diteruskan ke KPU Nias Selatan. Kemudian hasil peninjauan kembali tersebut telah dicantumkan oleh para teradu pada Berita Acara Pleno Nomor : 135/BA- PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020 (Bukti T-10). 7. Bahwa tanggal 29 November 2020, sekitar pukul 24.00 Wib staf divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengumumkan status laporan melalui form model A.17 yang ditempelkan di papan pengumuman Bawaslu Nias Selatan dengan status laporan TIDAK DITINDAKLANJUTI. (Bukti T-11). 8. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyurati pelapor melalui surat nomor: 843/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.05.02/XI/2020 perihal: pemberitahuan status laporan, tanggal 30 November 2020. (Bukti T-12). 9. Bahwa sesuai pokok aduan yang dituduhkan oleh pengadu kepada para teradu melakukan penanganan pelanggaran laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur atas laporan yang disampaikan oleh Mukami Eva Wisman Bali dan Mavoarota A.H. Zamili, dengan ini para teradu membantah dan hal itu tidak benar karena pada kenyataannya para teradu telah melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan yang dimaksud sesuai prosedur dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 10. Sesuai pokok aduan yang dituduhkan oleh Pengadu kepada Para Teradu bahwa mengumumkan status laporan 2 (dua) kali sekaligus yakni status laporan tidak ditindaklanjuti dan status laporan rekomendasi, dengan ini para teradu membantah dan hal itu tidak benar karena pada kenyataannya pengumuman pemberitahuan tentang status laporan yang dilaporkan oleh Mukami Eva Wisman Bali dan Mavoarota A.H. Zamili dengan nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020 hanya satu kali diumumkan oleh para teradu di papan pengumuman Bawaslu Nias Selatan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 24.00 Wib. 11. Bahwa sehubungan tersebar melalui media sosial facebook dan media sosial lainnya terkait pengumuman status laporan dugaan pelanggaran administrasi nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020, para teradu telah mengklarifikasi melalui pemberitahuan klarifikasi pada akun resmi facebook Bawaslu Nias Selatan tanggal 1 Desember 2020 bahwa “salah satu dari kedua foto surat pengumuman yang tersebar di media sosial dengan pemberitahuan status Rekomendasi adalah Tidak Benar” (Bukti T-13). 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [2.5] PETITUM PARA TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-13, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Laporan pelapor an. Mukami Eva Wisman Bali dan Mavoarota A.H. Zamili; 2. T-2 Surat perbaikan laporan pengaduan dari Pelapor; 3. T-3 Undangan dan BAP registrasi dengan nomor : 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020; 4. T-4 Surat Bawaslu Nisel No:806/Bawaslu/Prov.su-14/PM.05.02/XI/2020 perihal undangan klarifikasi/pemberian keterangan kepada Teradu 5. T-5 Surat Bawaslu Nisel No:814/Bawaslu/Prov.su-14/PM.05.02/XI/2020 perihal undangan klarifikasi/pemberian kedua keterangan kepada Teradu 6. T-6 Surat Bawaslu Nisel No:821/Bawaslu/Prov.su- 14/PM.05.02/XI/2020,perihal:undangan klarifikasi/pemberian keterangan ketiga kepada Teradu 7. T-7 Surat Bawaslu Nisel No:813/Bawaslu/Prov.su-14/PM.05.02/XI/2020 perihal pendampingan dari Bawaslu Prov. Sumatera Utara 8. T-8 Surat undangan Pleno Pengambilan Keputusan laporan nomor : 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020 9. T-9 Berita Acara Pleno nomor : 134/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU- 14/XI/2020 10. T-10 Berita Acara Pleno nomor : 135/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU- 14/XI/2020 11. T-11 Pengumuman form model A.1 status Laporan tidak ditindaklanjuti 12. T-12 Surat pemberitahuan kepada Pelapor; 13. T-13 Foto screenshot Klarifikasi dilaman FB Bawaslu Nisel;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan tindakan Para Teradu tidak sesuai prosedur dan cacat hukum dengan mengumumkan dua Status Laporan yang berbeda pada waktu yang bersamaan terhadap Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020 pada tanggal 29 November 2020, semula dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Tidak Memenuhi Syarat. Keputusan tersebut kemudian diubah menjadi tidak memenuhi alat bukti dan penanganan pelanggaran tidak dapat diteruskan/dihentikan; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil Pengadu. Bahwa Para Teradu menerima laporan masyarakat atas nama Mukami Eva Wisman Bali dan Mavoarota A.H. Zamili pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, Pukul 17.00 WIB, dan kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Bawaslu Nias Selatan kembali menerima surat dari Para Pelapor perihal perbaikan laporan. Teradu I kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan kajian awal. Bahwa Para Teradu selanjutnya melakukan rapat pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil. Laporan a quo diregistrasi dengan Nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020. Selanjutnya, Para Teradu meminta keterangan/klarifikasi kepada Pelapor, saksi pelapor, Saksi Ahli, dan KPU Nias Selatan. Bahwa Para Teradu telah memanggil pihak Terlapor sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terlapor tidak bersedia hadir untuk memberikan keterangannya. Para Teradu pada tanggal 25 November 2020 melalui surat Nomor: 813/Bawaslu/Prov.su-14/PM.06.02/XI/2020 meminta pendampingan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 28 November 2020. Teradu I kemudian menerbitkan surat undangan Rapat Pleno pada tanggal 29 November 2020. Para Teradu lebih lanjut menjelaskan bahwa pada tanggal 29 November 2020, Pukul 23.00 WIB, telah mengambil keputusan dalam forum pleno dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 134/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020. Bahwa sesaat kemudian, Para Teradu meninjau kembali hasil pleno dituangkan dalam Nomor : 135/BA- PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020, dengan kesimpulan laporan dinyatakan tidak memenuhi alat bukti yang meyakinkan. Para Teradu melalui staf divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada Pukul 24.00 WIB mengumumkan status laporan melalui Form Model A.17 yang ditempelkan di papan pengumuman Bawaslu Nias Selatan dengan status laporan tidak ditindaklanjuti. Para Teradu menjelaskan bahwa tanggal 30 November 2020 telah bersurat kepada Pelapor melalui surat Nomor: 843/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.05.02/XI/2020 perihal pemberitahuan status laporan. Bahwa Para Teradu telah melakukan penanganan 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, pelanggaran sesuai dengan prosedur berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Teradu menegaskan hanya 1 (satu) kali mengumumkan pemberitahuan status laporan Mukami Eva Wisman Bali dan Mavoarota A.H. Zamili Nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020 di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 29 November 2020 Pukul 24.00 WIB, dengan status tidak ditindaklanjuti. Para Teradu juga telah melakukan klarfikasi di akun Facebook Bawaslu Nias Selatan pada tanggal 1 Desember 2020 yang pada intinya menerangkan foto surat pengumuman yang tersebar di media sosial dengan pemberitahuan status Rekomendasi adalah tidak benar; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat sebelum menilai pokok perkara a quo perlu menjelaskan jabatan Teradu I Alismawati Hulu. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor: 105-PKE-DKPP/X/2020, Teradu I telah dijatuhi Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Tetap dari Jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sehingga tidak lagi berkedudukan sebagai Ketua. Bahwa pada saat sidang pemeriksaan digelar, Teradu III Harapan Bawaulu menerangkan menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Berkenaan dengan dalil Para Teradu mengumumkan dua status laporan yang berbeda terhadap Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020 pada tanggal 29 November 2020, Para Teradu menjelaskan pada tanggal 22 November 2020 telah menerima laporan dari Mukami Wisman Eka Bali dan Mavoarota Abraham Hoegestravores. Pelapor menyatakan Terlapor Paslon Petahana Nomor Urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawa diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Pemilihan karena memberi bantuan sosial serta memanfaatkan program pemerintah dalam kegiatan panen ikan air tawar, pembongkaran karang laut, dan pembukaan lahan pertanian untuk kampanye. Memenuhi permintaan para Teradu, Para Pelapor kemudian menyerahkan perbaikan laporan pada tanggal 23 November 2020. Terhadap laporan a quo, Para Teradu melakukan rapat pleno menentukan kelengkapan syarat formil dan materiel kemudian meregistrasi dengan Nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Para Teradu kemudian mengundang Pelapor, Terlapor, saksi, ahli, dan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk dilakukan klarifikasi. Akan tetapi, Para Terlapor tidak hadir dalam proses klarifikasi meskipun sudah diundang tiga kali yaitu pada tanggal 24, 25, dan 27 November 2020. Selanjutnya Para Teradu melakukan rapat pleno pada tanggal 29 November 2020 untuk mengambil keputusan terhadap laporan a quo. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan Teradu I menandatangani undangan pleno yang dijadwalkan pada Pukul 17.00 WIB tanggal 29 November 2020. Namun kenyatannya, rapat pleno baru dilakukan pada Pukul 23.00 WIB dan hanya dihadiri Teradu I dan Teradu II. Para Teradu beralasan pleno dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan karena Para Teradu sibuk melakukan tugas pengawasan di lapangan. Bahwa meskipun Teradu III tidak hadir, namun telah menyampaikan pendapatnya melalui aplikasi grup Whatsapp. Berdasarkan alat bukti Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 134/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020, terungkap adanya perbedaan pendapat diantara para Teradu. Teradu I dan Teradu II pada pokoknya berpendapat laporan a quo telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Pemilihan. Sedangkan Teradu III berpandangan laporan a quo belum memenuhi alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Pemilihan. Terhadap perbedaan pendapat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, tersebut, rapat pleno tanggal 29 November 2020 yang dilaksnakan pada Pukul 23.00 WIB menyimpulkan bahwa laporan a quo telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. Hasil pleno kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 134/BA-PLENO/BAWASLU- PROV.SU-14/XI/2020 dan hanya ditandatangani oleh Teradu I dan Teradu II. Selang beberapa menit, tepatnya pada Pukul 23.50 WIB tanggal 29 November 2020, Para Teradu kembali menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 135/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020 yang mengubah kesimpulan laporan a quo semula dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Pemilihan menjadi tidak memenuhi alat bukti dan penanganan pelanggaran, tidak dapat diteruskan/dihentikan. Pada pleno kedua, Teradu I dan Teradu II mengubah pendapatnya semula menyatakan laporan a quo memenuhi unsur pelanggaran administrasi menjadi tidak cukup alat bukti dan tidak dapat diteruskan/dihentikan. Dalam persidangan, Teradu II menjelaskan mengusulkan agar hasil pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 134/BA- PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020 dilakukan peninjauan kembali. Teradu I dan Teradu II beralasan mengubah pendapatnya setelah melakukan peninjauan ulang atas pertimbangan sumber dana kegiatan yang menjadi objek laporan a quo tidak berasal dari APBN atau APBD sehingga harus dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran adminstrasi pemilihan. Sedangkan Teradu III tetap berpegang pada pendapatnya sebagaimana disampaikan melalui grupWhatsapp. Berkenaan beredarnya dua status laporan yang berbeda, terungkap fakta setelah rapat pleno pertama yang dilaksanakan pada Pukul 23.00 WIB tanggal 29 November 2020, seorang staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menempelkan status laporan Formulir Model A.17 di papan pengumuman yang merujuk pada Berita Acara Nomor: 134/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020 dengan status laporan dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya setelah rapat pleno kedua, Pukul 23.50 WIB pada tanggal yang sama, status laporan yang sebelumnya sudah diumumkan diganti dengan status laporan yang merujuk Berita Acara Nomor: 135/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU- 14/XI/2020 bahwa laporan dinyatakan tidak ditindaklanjuti dan belum memenuhi unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Para Teradu berdalih status laporan yang sah dan resmi adalah merujuk pada rapat pleno kedua sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 135/BA-PLENO/BAWASLU- PROV.SU-14/XI/2020. DKPP menilai tindakan mencabut pengumuman sebagaimana Berita Acara Nomor: 134/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020 yang informasinya juga telah tersebar di media sosial menimbulkan kesan adanya dua pengumuman dengan status laporan berbeda sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Para Teradu berdalih tersebarnya pengumuman status laporan sebagaimana Berita Acara Nomor: 134/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020 merupakan kelalaian staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Para Teradu juga menyatakan, sesuai prosedur, seharusnya status laporan diumumkan setelah dilakukan pemberitahuan kepada Terlapor dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. DKPP berpendapat Para Teradu tidak sepatutnya melimpahkan kesalahan kepada staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Munculnya 2 (dua) status laporan yang berbeda merupakan akibat dari tindakan Teradu I dan Teradu II melakukan 2 (dua) kali rapat pleno dengan pendapat yang berbeda pada waktu relatif singkat, yakni sekitar 50 menit jedanya dengan keputusan rapat pleno pertama Teradu I dan Teradu II tidak menunjukkan sikap professional dan tidak berkepastian hukum dalam menerbitkan Berita Acara Nomor: 135/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU- 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 14/XI/2020. Berita Acara a quo diterbitkan tanpa mencabut Berita Acara Nomor: 134/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020. Bahwa meskipun Berita Acara Nomor: 135/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020 telah ditandatangani oleh Teradu I s.d. Teradu III, DKPP menilai terbitnya Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 135/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/XI/2020, telah mengabaikan ketidakhadiran Teradu III. Dalam pengambilan keputusan strategis berkenaan dengan tupoksi penanganan pelanggaran, semestinya rapat pleno dihadiri oleh Ketua dan para Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Meskipun Teradu III telah menyampaikan pendapat pada forum grup Whatsapp, namun kehadiran Teradu III dalam rapat pleno seharusnya dikonfirmasi kembali karena faktanya rapat yang sedianya dilaksanakan pada Pukul 17.00 WIB mundur hingga Pukul 23.00 WIB. Hal demikian mengakibatkan kajian tidak komprehensif sehingga muncul keraguan dan perlu dilakukan rapat pleno kedua terhadap Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB.02.19/XI/2020. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai Teradu I dan Teradu II terbukti tidak profesional dan berkepastian hukum dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran laporan a quo. Teradu I dan Teradu II melanggar ketentuan Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf b, dan huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I dan Teradu II tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I dan Teradu II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu III Harapan Bawaulu selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Alismawati Hulu dan Teradu II Pilipus Famazokhi Sarumaha, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati dan Pramono Ubaid Tanthowi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Andre Saputra 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,