Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 2/DKPP-PKE-VII/2018 Nomor 3/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 242/V-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 2/DKPP-PKE- VII/2018 dan Pengaduan Nomor 243/V-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 3/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PERKARA NOMOR 2/DKPP-PKE-VII/2018 [1.1] PENGADU Nama : Muhammad Supriyadi Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Tapin Alamat : Jl. Perintis Raya 004/001 Perintis Raya Tapin Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1 Nama : Aminuddin Pekerjaan/Lembaga: Ketua KPU Kabupaten Tapin Alamat : Jl. Sudirman No. 9 (by pass) Rantau 71111 Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Teradu; 2 Nama : Henny Hendriyanti Pekerjaan/Lembaga: Anggota KPU Kabupaten Tapin Alamat : Jl. Sudirman No. 9 (by pass) Rantau 71111 Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Teradu II; 3 Nama : Syaefuddin Pekerjaan/Lembaga: Anggota KPU Kabupaten Tapin Alamat : Jl. Sudirman No. 9 (by pass) Rantau 71111 Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Teradu III; 4 Nama : M. Fauzi Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tapin Alamat : Jl. Sudirman No. 9 (by pass) Rantau 71111 Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Teradu IV; 5 Nama : Abdul Karim Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tapin Alamat : Jl. Sudirman No. 9 (by pass) Rantau 71111 Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Teradu V; Teradu I, II, III, IV, dan V selanjutnya disebut sebagai-----------Para Teradu; [1.2] PERKARA NOMOR 3/DKPP-PKE-VII/2018 [1.2.1] PENGADU Nama : Muhammad Supriyadi Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Tapin Alamat : Jl. Perintis Raya 004/001 Perintis Raya Tapin Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu; Terhadap: [1.2.2] TERADU 1 Nama : Marliansyah Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Tapin Alamat : Jl. H. Isbat Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Teradu I; 2 Nama : Fathur Rahman Nor Pekerjaan/Lembaga: Anggota Panwas Kabupaten Tapin Alamat : Jl. H. Isbat Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Teradu II; 3 Nama : Thessa Aji Budiono Pekerjaan/Lembaga: Anggota Panwas Kabupaten Tapin Alamat : Jl. H. Isbat Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Teradu III; Teradu I, II, dan III selanjutnya disebut sebagai----------------------Para Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

A. PERKARA NOMOR 2/DKPP-PKE-VII/2018 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 28 Desember 2017 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa pada saat Calon Bupati dan Wakil Bupati mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Tapin, membawa surat permohonan pengajuan untuk ikut dalam pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapin Tahun 2018 disertai persyaratan sejumlah dukungan hardcopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Bahwa pada saat penghitungan dukungan disaksikan oleh Anggota KPU Kabupaten Tapin, Anggota Panwas Kabupaten Tapin, dan Intel Polisi serta saksi-saksi pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin. Hasil hitungan berjumlah 13.978 (tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) pendukung; 3. Bahwa sesuai hasil verifikasi KPU Kabupaten Tapin dalam Berita Acara menyatakan bahwa Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah telah Memenuhi Syarat (MS); 4. Bahwa pada saat melakukan perbaikan sesuai surat pernyataan yang ditandatangani Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah yang disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin diberikan batas waktu dari tanggal 2 Desember sampai dengan 5 Desember 2017; 5. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah menyerahkan dokumen dukungan yang telah dilakukan perbaikan kepada Anggota KPU Kabupaten Tapin; 6. Bahwa setelah diserahkan dokumen perbaikan tersebut, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin melakukan verifikasi tanpa menghadirkan saksi Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah; 7. Bahwa KPU Kabupaten Tapin menghilangkan jumlah hitungan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 9.000 (sembilan ribu) lembar dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin; 8. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin mengeluarkan Berita Acara dengan menyatakan Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Berita Acara tersebut tidak mencantumkan logo KPU Kabupaten Tapin; 9. Bahwa Berita Acara tersebut baru diserahkan kepada Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah pada tanggal 7 Desember 2017; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengumuman KPU Nomor: 210/TIK.01- Pu/6305/KPU-kab/XI/2017 Tentang penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Tapin Tahun 2018; Bukti P-2 : Fotokopi Berita acara tanggal 30 November 2017 tentang hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati TAPIN di nyatakan memenuhi syarat; Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan, Permintaan KPU TAPIN untuk melaksanakan perbaikan dokumen dukungan tertanggal 02 Desember 2017; Bukti P-4 : Fotokopi Berita acara tanggal 06 Desember 2017 No : 22/PP.01.3-BA/6305/KPU- KAB/XII/2017 tentang hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati TAPIN di nyatakan tidak memenuhi syarat; Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengumuman KPU Tapin Nomor: 233/TIK.01- Pu/6305/KPU - Kab/XI/2017; Bukti P-6 : Fotokopi Absen kehadiran Ketua dan Anggota Komisioner KPU Tapin Pada Tanggal 29 November 2017; Bukti P-7 : Fotokopi KTP dengan sebaran dukungan 12 kecamatan (100 % ) dari jumlah minimal yang di syaratkan; KESIMPULAN a. Bahwa akibat kekeliruan KPU Kabupaten Tapin dalam menafsirkan peraturan perundangundangan, maka Muhammad Supriyadi dihilangkan hak–hak konstitusinya dan perbuatan tersebut melanggar UUD 1945; b. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah; c. Bahwa KPU Kabupaten Tapin melanggar Peraturan Pilkada dan harus mempertanggung jawabkan tindakan dan perbuatannya; d. Bahwa KPU Kabupaten Tapin telah nyata dan benar menghambat dan menghalangi serta menghilangkan hak-hak konstitusional masyarakat; e. Bahwa KPU Kabupaten Tapin harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku; f. Bahwa KPU Kabupaten Tapin seharusnya meloloskan pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapin Tahun 2018 dari jalur independen; g. Bahwa Anggota KPU Kabupaten Tapin semestinya diberikan sansksi berupa pemecatan dengan alasan telah nyata dan benar melanggar peraturan undang-undang tentang Pemilu dan peraturan yang berlaku lainnya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, Para Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa pada 29 November 2017 Pukul 23.00 WITA, Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah menyerahkan dokumen kepada KPU Kabupaten Tapin; 2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dan kesepakatan dokumen Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah dikembalikan pada tanggal 1 Desember 2017 untuk diperbaiki; 3. Bahwa pada 5 Desember 2017, KPU Kabupaten Tapin menerima dokumen perbaikan dan yang diserahkan hanya 11 (sebelas) Kecamatan; 4. Bahwa Berita Acara tertanggal 30 November 2017 masih berupa konsep dikarenakan belum adanya Nomor Berita Acara, belum di stempel, belum adanya tanda tangan Komisioner KPU Kabupaten Tapin dan belum di paraf; 5. Bahwa Berita Acara yang sah dan benar yang dibuat KPU Kabupaten Tapin pada tanggal 6 Desember 2017 dengan menyatakan Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS); 6. Bahwa dokumen yang telah tersusun per-Desa/Kelurahan berjumlah 3.469 (tiga ribu empat ratus enam puluh Sembilan) lembar dan belum dijilid 3 (tiga) rangkap; 7. Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan penyusunan dokumen sebagai berikut: a. Jumlah dokumen sebanyak 11 bendel (persebaran disebelas kecamatan), dokumen sebelum perbaikan sebanyak 12 bandel (persebaran diduabelas kecamatan); b. Hardcopy KTP berjumlah 4.917 lembar, sebelum perbaikan versi penghitungan KPU berjumlah 3.469 lembar sedangkan versi balon sejumlah 13.975 lembar; c. B1.KWK setelah perbaikan tidak sesuai dengan B1.KWK sebelum perbaikan; d. B2.KWK tidak ada; e. Surat pernyataan dukungan tidak ada. 8. Bahwa menghadirkan saksi dalam penghitungan hasil perbaikan tidak diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Penghitungan yang wajib menghadirkan saksi adalah pada saat penghitungan dokumen pada penyerahan pendaftaran tanggal 29 Nopember 2017 pukul 23.30 WITA; 9. Bahwa Para Teradu tidak pernah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 210/TIK.01-Pu/6305/KPU-Kab/XI/2017; KESIMPULAN TERADU TERHADAP HASIL SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA NOMOR 2/DKPP-PKE-VII/2018 1. Semua perkara yang disangkakan oleh Pengadu Muhammad Supriyadi kepada Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin telah di jawab dan klarifikasi oleh Para Teradu dihadapan sidang Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; 2. Para Teradu menyerahkan seluruh hasil keputusan kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mulia, apapun hasil yang diputuskan oleh Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mulia, Para Teradu menerima dengan rasa hormat; 3. Para Teradu berusaha dengan sesungguhnya melaksanakan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tapin 2018 dalam melaksanakan Tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tapin sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada dengan prosuder peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 4. Para Teradu menyadari akan kelebihan dan kekurangan dalam menjalakan tugas Negara dalam mengawal Demokrasi yang bermartabat; 5. Para Teradu memohon dengan hormat kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kiranya dapat memberi Putusan perkara ini dengan seadil-adilnya. [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 22/PP.01.3-BA/6305/KP-KAB/XII/2017; Bukti T-2 : Fotokopi foto perbaikan berkas oleh Pengadu; Bukti T-3 : Fotokopi tanda terima dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan; B. PERKARA NOMOR 3/DKPP-PKE-VII/2018 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.6] Menimbang Pengadu pada tanggal 27 Desember 2017 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tapin yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa pada 13 Desember 2017, Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah datang ke Kantor Panwas Kabupaten Tapin yang diterima oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tapin untuk membuat laporan; 2. Bahwa pada 14 Desember 2017, Panwas Kabupaten Tapin mengeluarkan surat Nomor 004/UK/PB/KAB/22.13/XII/2017 perihal Undangan Klarifikasi; 3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tapin mengeluarkan surat Nomor 049/Bawaslu.Prov.KS- II/XH/2017 perihal tidak dapat ditindaklanjuti dan bukan pelanggaran Pemilu; 4. Bahwa pada tanggal yang sama, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tapin mengeluarkan surat ralat dengan Nomor 052/Bawaslu.Prov.KS-II/XH/2017 perihal tidak dapat ditindaklanjuti dan bukan pelanggaran Pemilu; [2.7] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 049/Bawaslu.Prov.K.S-ll/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017; Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 052/Bawaslu.Prov.K.S-ll/XII/2027 tanggal 18 Desember 2017; KESIMPULAN a. Bahwa akibat kekeliruan Panwaslu Kabupaten Tapin dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, maka Muhammad Supriyadi dihilangkan hak–hak konstitusinya dan perbuatan tersebut melanggar UUD 1945; b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tapin telah benar dan nyata melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku; c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tapin diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Bahwa Anggota Panwaslu Kabupaten Tapin semestinya diberikan sanksi tertinggi berupa pemecatan dengan alasan telah nyata dan benar melanggar peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan peraturan yang berlaku lainnya; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.9] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.9.1] Secara umum Para Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.9.2] Bahwa untuk selanjutnya, Para Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa pengadu tidak pernah mengisi laporan tentang adanya penghilangan 9.000 KTP dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Tapin pada saat menyampaikan laporan pelanggaran ke Panwas Kabupaten Tapin tanggal 13 Desember 2017, hal ini dibuktikan dari isian form model A.1 Nomor: 001/LP/PB/KAB/22.13/XII/2017 yang ditanda tangani pengadu; 2. Bahwa Pengadu pada saat datang ke Kantor Panwas Kabupaten Tapin hanya melaporkan peristiwa Berita Acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 30 November 2017; 2. Bahwa dalam laporannya pengadu menyampaikan permohonan menguatkan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; 3. Bahwa penerimaan laporan pelanggaran sudah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tapin kemudian membentuk tim klarifikasi pada tanggal 13 Desember 2017 untuk meminta keterangan kepada pelapor, saksi pelapor dan terlapor; 5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tapin telah melakukan kajian dugaan pelanggaran yang dalam prosesnya meminta kehadiran Pelapor, saksi Pelapor dan Terlapor ke Sekretariat Panwaslu untuk diklarifikasi serta didengar keterangannya di bawah sumpah; 6. Bahwa Panwaslu Kabupaten telah membuat kajian dugaan pelanggaran untuk dituangkan dalam form model A.8 Nomor: 001/LP/PB/KAB/22.13/XII/2017 pada tanggal 18 Desember 2017 tidak melebihi batas waktu penanganan pelanggaran; 7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tapin telah mengumumkan dengan menempel pemberitahuan status penanganan temuan/laporan yang dituangkan dalam form A.13 Nomor: 052/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 di papan pengumuman Panwaslu Kabupaten Tapin dan kemudian menyampaikan salinannya kepada Pelapor di hari yang sama tanggal 18 Desember 2017 dengan status laporan “tidak dapat ditindaklanjuti dan bukan pelanggaran pemilihan”; 8. Bahwa benar Panwaslu Kabupaten Tapin telah menyampaikan 2 (dua) kali Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan yakni Nomor: 049/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 dan Nomor: 052/Bawaslu.Prov.KS- 11/XII/2017 pada hari yang sama tanggal 18 Desember 2017; 9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tapin sudah menyampaikan surat Nomor: 051/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 perihal pemberitahuan ralat kepada pelapor pada hari yang sama di tanggal 18 Desember 2017; [2.9.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Penerimaan Laporan Pelanggaran dengan tulis tangan pelapor, atas nama dan ditanda tangani oleh Muhammad Supriadi A; Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Surat Keterangan Perekaman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama Muhammad Supriadi A; Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tertanggal 30 November 2017; Bukti T-4 : Fotokopi Salinan surat dari Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Didi Nanang Tapin Independen Nomor: 02/DN- XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 perihal permohonan penguatan Berita Acara KPU Kabupaten Tapin tanggal 30 November 2017 Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang telah dinyatakan memenuhi syarat; Bukti T-5 : Fotokopi Salinan Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh pelapor dan ditanda tangani Muhammad Supriadi A; Bukti T-6 : Fotokopi Salinan isian buku registrasi Laporan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PB/KAB/22.13/XII/2017; Bukti T-7 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Tentang Penetapan Tim Klarifikasi Penanganan Laporan Pelanggaran Nomor: 020.SK/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017; Bukti T-8 : Fotokopi Salinan surat undangan/panggilan klarifikasi kepada pelapor atas nama Muhammad Supriadi A; Bukti T-9 : Fotokopi Salinan Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama dan ditandatangani Muhammad Supriadi A; Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama dan ditanda tangani bermaterai oleh Muhammad Supriadi A; Bukti T-11 : Fotokopi Salinan surat undangan/panggilan klarifikasi kepada pelapor atas nama M. Syahrir; Bukti T-12 : Fotokopi Salinan Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama dan ditandatangani M. Syahrir; Bukti T-13 : Fotokopi Salinan surat undangan/panggilan klarifikasi kepada Pelapor atas nama H. Misnan; Bukti T-14 : Fotokopi Salinan surat undangan/panggilan klarifikasi kepada Pelapor atas nama Ali Nordin; Bukti T-15 : Fotokopi Salinan surat undangan/panggilan klarifikasi kepada Pelapor atas nama Syahrudin; Bukti T-16 : Fotokopi Salinan surat undangan/panggilan klarifikasi kepada Pelapor atas nama H. Nasrullah; Bukti T-17 : Fotokopi Salinan surat undangan/panggilan klarifikasi kepada Terlapor KPU Kabupaten Tapin; Bukti T-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama dan ditandatangani bermaterai oleh Hj. Henny Hendryanti; Bukti T-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama dan ditandatangani bermaterai oleh H. Aminuddin; Bukti T-20 : Fotokopi Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama dan ditandatangani bermaterai oleh Syaefudin; Bukti T-21 : Fotokopi Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama dan ditandatangani bermaterai oleh M. Fauzi; Bukti T-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama dan ditandatangani bermaterai oleh H. Abdul Karim; Bukti T-23 : Fotokopi Salinan surat undangan/panggilan ke-1 klarifikasi kepada saksi Pelapor atas nama Nanang Dikhyah A; Bukti T-24 : Fotokopi Salinan surat undangan/panggilan ke-2 klarifikasi kepada saksi Pelapor atas nama Nanang Dikhyah A; Bukti T-25 : Fotokopi Salinan surat undangan/panggilan ke-3 klarifikasi kepada saksi Pelapor atas nama Nanang Dikhyah A; Bukti T-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama dan ditandatangani bermaterai oleh Nanang Dikhyah A; Bukti T-27 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PB/KAB/22.13/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 atas nama pelapor Muhammad Supriadi A. dengan pokok masalah Penguatan Penguatan Terhadap Jumlah Dukungan KTP 13.978 (fotocopy KTP) dan Surat KPU (Berita Acara) di KPU tanggal 30 November 2017; Bukti T-28 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan Nomor: 049/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PB/KAB/22.13/XII/2017; Bukti T-29 : Fotokopi Salinan surat Nomor: 051/Bawaslu.Prov.KS- 11/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal pemberitahuan ralat; Bukti T-30 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan Nomor: 052/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PB/KAB/22.13/XII/2017; KESIMPULAN a. Bahwa tidak benar Pengadu menyampaikan Teradu menolak laporan atas pelapor Bakal Calon Bupati Muhammad Supriyadi, ST dan Bakal Calon Wakil Bupati Nanang Dikhyah Ardiansyah, S.Ag, S.Sos.I, MA. atas indikasi KPU Tapin menghilangkan jumlah hitungan hardcopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 9.000 (Sembilan ribu) lembar dukungan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alasan sebagai berikut: 1) Bahwa Pengadu tidak pernah mengisi laporan tentang adanya penghilangan 9.000 KTP dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Tapin pada saat menyampaikan laporan pelanggaran ke Panwas Kabupaten Tapin tanggal 13 Desember 2017, hal ini dibuktikan dari isian form model A.1 Nomor: 001/LP/PB/KAB/22.13/XII/2017 yang ditanda tangani pengadu; 2) Bahwa apa yang diadukan ke DKPP tidak sesuai dengan apa yang diisi Pengadu dalam form model A.1, karena yang dilaporkan hanya satu peristiwa, yaitu terdapatnya lembaran fotocopy yang dianggap sebagai Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tertanggal 30 Nopember 2017; 3) Bahwa Pengadu menyampaikan laporan sebagaimana huruf (b) di atas pada 13 Nopember 2017 ke Panwaslu Kabupaten Tapin dengan hanya menyertakan satu alat bukti, yaitu lembaran fotocopy yang dianggap sebagai Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tertanggal 30 Nopember 2017, tanpa ada barang bukti yang lain; 4) Bahwa dalam laporannya Pengadu menyampaikan permohonan menguatkan lembaran fotocopy yang dianggap sebagai Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tertanggal 30 Nopember 2017. b. Bahwa tidak benar Pengadu menyampaikan Teradu menolak laporan KPU Kabupaten Tapin membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan hardcopy KTP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan PILKADA TAPIN Tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali, dengan alasan sebagai berikut: 1) Bahwa yang dimaksud menolak laporan artinya tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dan tidak memproses dalam penanganan pelanggaran, tapi sebenarnya Panwaslu Kabupaten Tapin justru menerima laporan tersebut. Hal ini dibuktikan saat Pengadu mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Tapin untuk melapor pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 jam 11.00 Wita, kami mempersilahkan Pengadu mengisi form model A.1 dan kemudian Pengadu menerima form model A.3 Nomor: 001/LP/PB/KAB/22.13/XII/2017 sebagai bukti laporan telah diterima dan diregistrasi; 2) Bahwa Panwaslu Kabupaten Tapin kemudian membentuk tim klarifikasi pada tanggal 13 Desember 2017 untuk meminta keterangan kepada pelapor, saksi pelapor dan terlapor; 3) Bahwa Panwaslu Kabupaten Tapin telah melakukan kajian dugaan pelanggaran yang dalam prosesnya meminta kehadiran pelapor, saksi pelapor dan terlapor ke Sekretariat Panwaslu untuk diklarifikasi serta didengar keterangannya di bawah sumpah, yang terdiri dari 1 (satu) pelapor, 7 (tujuh) saksi pelapor dan 5 (lima) terlapor; 4) Bahwa Panwaslu Kabupaten telah mengumumkan dengan menempel pemberitahuan status penanganan temuan/laporan yang dituangkan dalam form A.13 Nomor: 052/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 di papan pengumuman Panwaslu Kabupaten Tapin dan kemudian menyampaikan salinannya kepada pelapor di hari yang sama tanggal 18 Desember 2017. c. Bahwa benar Panwaslu Kabupaten Tapin telah menyampaikan form A.13, yaitu Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor: 052/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 kepada pelapor pada tanggal 18 Desember 2017 dengan status laporan “tidak dapat ditindaklanjuti dan bukan pelanggaran pemilihan”. Status laporan tersebut kami tentukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Kami mememutus berdasarkan pokok aduan dari Pengadu yaitu hanya meminta penguatan Berita Acara tanggal 30 Nopember tahun 2017; 2) Pengadu hanya membawa 1 alat bukti yaitu lembaran fotocopy yang dianggap sebagai Berita Acara tanggal 30 Nopember tahun 2017, sedangkan Pengadu tidak memiliki arsip hardcopy KTP yang mereka anggap sebanyak 13.978. d. Bahwa secara umum Panwaslu Kabupaten Tapin telah melaksanakan pengawasan optimal sejak dimulai masa pendaftaran calon pada tanggal 25 - 29 nopember tahun 2017 yaitu saat Pengadu menyerahkan berkas dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan di Kantor KPU Kab. Tapin pada jam 23.30 Wita sampai dikeluarkannya berita acara tanggal 6 Desember tahun 2017. KETERANGAN SAKSI 1. Syahrir a. Turut menyaksikan dan menemani kedua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Tapin, pada tanggal 29 November 2017; b. Turut serta menyaksikan dan ikut serta membawa dokumen dukungan foto copy KTP yang dibawah mendaftar oleh kedua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati ke kantor KPU Kabupaten Tapin; c. Turut serta menyaksikan dan menghadiri dan melakukan perhitungan jumlah dukungan foto copy KTP kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; d. Turut serta menyaksikan dan menghitung jumlah dukungan foto copy KTP dan mencatat, bahwa jumlah dukungan foto copy KTP mencapai 13.978 lembar; e. Mengetahui dan menyaksikan bahwa pada tanggal 30 November 2017, setelah selesai perhitungan jumlah dukungan foto copy KTP, oleh KPU Kabupaten Tapin tidak mengeluarkan atau memberikan Berita Acara penerimaan berkas; f. Turut serta melakukan perbaikan berupa penjidan berkas dukungan foto copy KTP, sejak tanggal 2 hingga tanggal 5 Desember 2017 dan dikerjakan di kantor KPU Kabupaten Tapin selama 5 hari berturut-turut; g. Turut serta menyaksikan bahwa KPU Kabupaten Tapin tidak mengeluarkan Berita Acara penerimaan berkas dukungan foto copy KTP yang telah dihitung bersama anggota KPU Kabupaten Tapin, anggota Panwaslu Kabupaten Tapin dan pihak dari Polres Kabupaten Tapin, yang disepakati berjumlah 13.978 lembar; h. Turut serta menyaksikan dan membaca Berita Acara yang di dapatkan dan di foto oleh Bakal Calon Wakil Bupati Nanang Dikhyah Ardiansyah, Berita Acara KPU Kabupaten Tapin tertangal 30 November 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tapin H. Aminuddin dan Anggota KPU Kabupaten Tapin Syaefuddin, yang isinya menyatakan jumlah dukungan foto copy KTP sebanyak 13. 978 lembar dan dinyatakan dalam surat tersebut Bakal Calon Bupati Muhammad Supriayadi dan Bakal Calon Wakil Bupati Nanang Dikhyah Ardiansyah telah memenuhi syarat untuk lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Tapin 2018; i. Turut serta menyaksikan dan mendengarkan Ketua KPU Kabupaten Tapin Aminuddin dan anggota KPU Kabupaten Tapin Syaefuddin yang menyatakan dengan benar bahwa tanda tangan pada berita acara tertanggal 30 November 2017 yang mencantumkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati memenuhi syarat, adalah miliknya dan itu ditanda tangani sendiri; j. Turut serta menyaksikan dan membaca Berita Acara yang dikeluarkan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin Tanggal 6 Desember 2017, yang isinya menyatakan jumlah dukungan foto copy KTP sebanyak 4.647 lembar dan dinyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat; k. Turut serta mengetahui bahwa KPU Kabupaten Tapin melakukan perhitungan dukungan foto copy KTP Kedua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017, KPU Kabupaten Tapin tidak menghadirkan saksi dan kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; l. Turut serta melakukan Pengaduan dan menghadiri rapat klarifikasi dengan anggota KPU Kabupaten Tapin pada tanggal 11 Desember 2017, setelah menerima surat berita acara dari KPU Kabupaten Tapin, bahwa Kedua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat; m. Turut serta melakukan pengaduan ke KPU Kabupaten Tapin bahwa jika KPU Kabupaten Tapin menyatakan dalam Berita Acara tertanggal 6 Desember 2017, bahwa jumlah dukungan foto copy KTP hanya 4.647 dan kedua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat, maka terdapat kehilangan jumlah dukungan foto copy KTP sebanyak 9.331 lembar foto copy KTP. Angka kehilangan tersebut didapatkan dari 13.978 – (dikurangi) 4.647 = 9.331 lembar foto copy KTP yang wajib dinyatakan hilang dikantor KPU Kabupaten Tapin. 2. H. Misnan a. H. Misnan ikut serta turut menjadi saksi terhadap seluruh proses pendaftaran kedua bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk seluruh fakta dan bukti bukti seperti yang diungkapkan oleh saksi Syahrir, sama dengan pendapat dan pernyataan dengan kesaksian H. Misnan. b. Anggota KPU Kabupaten Tapin telah melakukan tindakan yang sama pada Pilkada pada periode 5 (lima) tahun lalu, yakni anggota KPU Kabupaten Tapin sebelumnya juga menghilangkan dukungan foto copy KTP pada salah satu Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan atau independen. c. Anggota KPU Kabupaten Tapin diminta untuk jujur dan mempertanggungjawabkan tindakannya, sehingga Pilkada Tapin Tahun 2018 ini dapat berjalan normal dan demokratis.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu, pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut: [4.1.1] Pengaduan Pengadu yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 2/DKPP- PKE-VII/2018, mendalilkan bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin, pada 29 November 2017 Pukul 23.30 WITA, telah menerima dokumen persyaratan dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin atas nama Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah. Saat penghitungan dukungan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tapin disaksikan oleh Teradu I, II, III, IV dan V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin, Anggota Panwas Kabupaten Tapin, intel Polisi, dan saksi pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hasil penghitungan dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin atas nama Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah berjumlah 13.978 (tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan). Berdasarkan hasil verifikasi Teradu I, II, III, IV, dan V yang dituangkan dalam Berita Acara menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah telah Memenuhi Syarat (MS). Namun Teradu I, II, III, IV, dan V sesuai dengan surat kesepakatan memberikan batas waktu perbaikan dari tanggal 2 Desember sampai dengan 5 Desember 2017. Berdasarkan hal tersebut pada 5 Desember 2017, Pengadu menyerahkan dokumen perbaikan kepada Teradu I, II, III, IV, dan V tetapi hasilnya Pengadu sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 22/PP.01.3-BA/6305/KPU-KAB/XII/2017 tertanggal 6 Desember 2017. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I, II, III, IV dan V menghilangkan sebanyak 9000 (Sembilan Ribu) dukungan. Saat Teradu I, II, III, IV dan V melakukan verifikasi dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin atas nama Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah, tanggal 5 Desember 2017, Pasangan Calon maupun saksi Pasangan Calon tidak dihadirkan dan Berita Acara Nomor 22/PP.01.3-BA/6305/KPU- KAB/XII/2017 baru diterima Pengadu pada 7 Desember 2017. Selain itu, Berita Acara tidak dibuat di atas kertas Kop KPU Kabupaten Tapin; [4.1.2] Pengaduan Pengadu yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 3/DKPP- PKE-VII/2018, mendalilkan bahwa pada 13 Desember 2017, Pengadu mendatangi Kantor Panwas Kabupaten Tapin yang diterima oleh Teradu I, II, dan III selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tapin untuk membuat laporan. Pada 14 Desember 2017, Pengadu mendapatkan undangan klarifikasi oleh Teradu I, II, dan III dengan surat Nomor 004/UK/PB/KAB/22.13/XII/2017. Pada 18 Desember 2017, Teradu I, II, dan III selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tapin mengeluarkan Surat Nomor 049/Bawaslu.Prov.KS-II/XH/2017 yang menyimpulkan laporan Pengadu tidak dapat ditindaklanjuti dan bukan merupakan pelanggaran Pemilu. Pada hari yang sama tanggal 18 Desember 2017 Teradu I, II, dan III kembali mengeluarkan surat Nomor 052/Bawaslu.Prov.KS- II/XH/2017 yang meralat Surat Nomor 049/Bawaslu.Prov.KS-II/XH/2017 dengan perihal yang sama yakni laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan bukan pelanggaran Pemilu; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu dan menyatakan sebagai berikut: [4.2.1] Dalil aduan Pengadu dalam perkara yang diregistrasi dengan Nomor 2/DKPP-PKE-VII/2018, menurut Teradu I, II, III, IV dan V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin, membenarkan telah menerima dokumen bakal pasangan calon perseorangan Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah pada hari terakhir pendaftaran tanggal 29 November 2017 pukul 23.30 WITA. Data dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapin dari jalur perseorangan menurut Pengadu, baik dalam silon maupun hardcopy KTP sebanyak 13.975. Setelah dihitung oleh Teradu I, II, III, IV dan V, jumlah hardcopy KTP sebanyak 4.917 lembar dan setelah dicek kegandaan fotocopy KTP dan dihitung kembali diperoleh jumlah sebanyak 3.469 lembar. Fotocopy dokumen dukungan tersebut telah tersusun berdasarkan Desa/Kelurahan tetapi belum dijilid dan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap. Berdasarkan kesepakatan dan surat pernyataan tanggal 1 Desember 2017, dokumen Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah dikembalikan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki dari tanggal 2 s/d 5 Desember 2017. Sesuai dengan masa perbaikan tersebut, pada 5 Desember 2017, Teradu I, II, III, IV dan V menerima dokumen perbaikan yang diserahkan oleh Pengadu sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan. Adanya Berita Acara tertanggal 30 November 2017 masih berupa draf konsep oleh sebab itu, belum ada Nomor Berita Acara, belum distempel, belum ada tanda tangan anggota KPU Kabupaten Tapin dan belum diparaf. Berita Acara yang sah dan benar menurut Teradu I, II, III, IV dan V adalah Berita Acara Nomor 22/PP.01.3-BA/6305/KPU- KAB/XII/2017 tertanggal 6 Desember 2017 yang menyimpulkan Pasangan Calon Muhammad Supriyadi dan Nanang Dikhyah Ardiansyah adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sebab dokumen dukungan pasangan calon yang diserahkan oleh Pengadu hanya meliputi: (a) sebanyak 11 (sebelas) dokumen dari 12 (dua belas) Kecamatan; (b) hardcopy KTP berjumlah 4.917 (empat ribu sembilan ratus tujuh belas) lembar; (c) B1-KWK perbaikan tidak sesuai dengan B1-KWK sebelum perbaikan; (d) B2-KWK tidak ada. [4.2.2] Menimbang dalil aduan Pengadu dalam perkara yang diregistrasi dengan Nomor 3/DKPP-PKE-VII/2018, menurut Teradu I, II, dan III selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tapin, membenarkan bahwa Pengadu pada 13 Desember 2017, mendatangi Kantor Panwas Kabupaten Tapin untuk menyampaikan laporan. Pengadu tidak pernah mengisi laporan tentang adanya penghilangan 9.000 (sembilan ribu) fotocopy KTP dukungan calon perseorangan. Laporan Pengadu Nomor 001/LP/PB/KAB/22.13/XII/2017, terkait Berita Acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 30 November 2017. Teradu I, II dan III membentuk tim untuk meminta keterangan dan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, saksi Pelapor, dan Terlapor. Hasil kajian Teradu I, II dan III yang dituangkan dalam Form Model A.8 Nomor: 001/LP/PB/KAB/22.13/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 menyatakan tidak melebihi batas waktu penanganan pelanggaran dan telah mengumumkan hasil laporan Pengadu yang dituangkan dalam Surat Nomor 052/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 dengan status laporan “tidak dapat ditindaklanjuti dan bukan pelanggaran pemilihan”. Teradu I, II, dan III membenarkan telah mengeluarkan 2 (dua) kali pemberitahuan tentang status laporan/temuan pada tanggal yang sama 18 Desember 2017 yakni pertama, Surat Nomor 049/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 dan Nomor: 052/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017; dan kedua, Surat Nomor 051/Bawaslu.Prov.KS-11/XII/2017 yang meralat rujukan dasar hukum surat sebelumnya. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan menurut DKPP: [4.3.1] Bahwa dalam Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 2/DKPP-PKE- VII/2018, aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu I, II, III, IV dan V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin menghilangkan fotocopy KTP dukungan sebanyak 9.000 (Sembilan ribu) lembar dari 13.978 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) lembar dukungan yang diserahkan Pengadu pada 29 November 2017 tidak beralasan menurut hukum maupun etika. Data dukungan fotocopy KTP yang diserahkan pada 29 November 2017 pukul 23.30 WITA, atau menjelang batas akhir pendaftaran, setelah dihitung oleh Teradu I, II, III, IV dan Teradu V hingga pukul 03.00 dini hari, jumlah dukungan fotocopy KTP sebanyak 4.917 dan setelah diteliti kembali, jumlahnya sebanyak 3.469 (tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan) dan selebihnya merupakan duplikasi. Sepatutnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 29 November 2017 adalah batas akhir penyerahan syarat dukungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Seharusnya Teradu I, II, III, IV dan V pada 29 November 2017 mengeluarkan Berita Acara Model BA- 1 KWK Perseorangan dan menyimpulkan keterpenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan sesuai dengan jumlah data dukungan yang memenuhi syarat baik jumlah minimal dukungan maupun persebaran dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Tindakan Teradu I, II, III, IV dan V yang menyepakati memberi kesempatan memperbaiki berkas syarat dukungan pasangan calon perseorangan terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi jumlah minimal syarat dukungan dan persentase sebaran dukungan dari tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2017 merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Kesempatan perbaikan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan hanya dimungkinkan kepada pasangan calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi. Pemberian kesempatan memperbaiki berkas dokumen dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV dan V secara etik melanggar prinsip kepastian hukum baik terhadap tegaknya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 maupun bagi Pengadu yang seharusnya telah mendapatkan kepastian hukum berkas dokumen pencalonan sejak tanggal 29 November 2017 apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi. Hal tersebut menunjukkan cara kerja Teradu I, II, III, IV dan V, tidak memahami secara utuh mekanisme dan prosedur tahapan penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Tersebarnya dokumen draf Model BA-1 KWK yang telah ditandatangani oleh Teradu I dan Teradu III tertanggal 30 November 2017 dengan kesimpulan Memenuhi Syarat menunjukkan tindakan kurang hati-hati dan sangat tidak professional dalam mengelola administrasi kepemiluan. Tindakan Teradu I dan Teradu III menandatangani draf Model BA-1 KWK yang substansinya belum diputuskan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Kapasitas Teradu I dan Teradu III sebagai Ketua dan Anggota KPU yang bertanda tangan atas draf tersebut dapat menimbulkan beragam tafsir yang dapat mengganggu tertib kehidupan masyarakat. Rangkaian kesalahan tersebut sepatutnya tidak perlu terjadi jika masing-masing Teradu memahami secara utuh fungsi, tugas dan wewenang masing-masing seperti Teradu I sebagai Ketua yang bertanggungjawab tidak hanya mengkoordinir pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota tetapi juga memahami mekanisme dan prosedur kerja setiap tahapan dan secara bersama-sama memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan. Teradu II sebagai Ketua Pokja Pencalonan dan Teradu III sebagai Koordinator Divisi Pencalonan, Teradu IV sebagai Divisi Logistik dan Teradu V sebagai Koordinator Divisi Hukum seharusnya mampu berkoordinasi dan memastikan penerimaan berkas dokumen dukungan pasangan calon terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut Teradu I, II, III, IV dan V terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf a, f dan g juncto Pasal 11 huruf a, b, c dan d juncto Pasal 12 huruf a, dan b, juncto Pasal 15 huruf e, dan f juncto Pasal 16 huruf a, b, d dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.3.2] Bahwa dalam Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 3/DKPP-PKE- VII/2018, aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu I, II, dan III selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tapin tidak profesional dalam penanganan laporan Pengadu. Dalam fakta persidangan yang terkonfirmasi dengan Surat Nomor 049/Bawaslu.Prov.KS-II/XH/2017 dan diubah dengan Surat 052/Bawaslu.Prov.KS-II/XH/2017, yang secara substansi menyimpulkan bahwa laporan Pengadu bukan merupakan pelanggaran pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan alat bukti berupa Model BA-1 KWK yang ditandatangani oleh dua anggota KPU Kabupaten Tapin tidak memenuhi syarat materil. Tersebarnya Berita Acara Model BA-1 KWK tanpa nomor, tanpa paraf dan tanpa stempel yang ditandatangani oleh dua anggota KPU Kabupaten Tapin, sepatutnya menjadi dasar yang kuat bagi Teradu I, II, dan III untuk melakukan penelusuran dengan mengklarifikasi berbagai pihak mengenai asal-usul berita acara tersebut. Sebab berita acara tersebut yang dimohonkan oleh Pengadu untuk dikuatkan, telah menyumbang ketidakpastian dengan lahirnya beragam tafsir dan syakwasangka terhadap penyelelenggara pemilu, serta dijadikan alasan oleh Pengadu seakan-akan telah memenuhi syarat tetapi kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat melalui Berita Acara Nomor 22/PP.01.3- BA/6305/KPU-KAB/XII/2017 tertanggal 6 Desember 2017. Sebagai Pengawas Pemilu profesional, sepatutnya Teradu I, II dan III memiliki sense of control dan bersikap responsif terhadap berbagai dugaan pelanggaran dan memastikan pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara substansi menjadi dasar pembentukan Panwas yang berfungsi menjadi kontrol penyeimbang (check and balances) terhadap pelaksanaan administrasi pemilu yang menjadi tugas dan wewenang KPU. Timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses penyerahan berkas dokumen syarat dukungan Pengadu sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tapin Tahun 2018 merupakan bagian dari kegagalan Teradu I, II, dan III sebagai Panwas dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan. Keberadaan Teradu I, II dan III sebagai pengawas dalam proses penyerahan dan penerimaan syarat dukungan pasangan calon, tidak sekedar formalistik untuk menggugurkan kewajiban tetapi harus menjadi bagian yang dapat memberi solusi yang efektif dan efisien atas permasalahan yang sedang terjadi. Namun fungsi yang seharusnya diperankan oleh Teradu I, II dan III sebagai Panwas yang bertanggungjawab memastikan penyerahan dan penerimaan syarat dukungan pasangan calon pada 29 November 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dilaksanakan secara profesional dan bertanggungjawab. Saat dimintai pendapat terkait penyerahan dan penerimaan syarat dukungan pasangan calon pada 29 November 2017 pukul 23.30 WITA sampai dengan 30 November 2017 pukul 03.00 WITA, Teradu I, II dan III hanya menyarankan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin untuk melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa memberi rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap fakta dan peraturan perundang- undangan. Jika Teradu I, II, dan III memahami kerangka hukum penyerahan dan penerimaan kelengkapan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan, maka dalam melakukan fungsi pengawasan pada tanggal 29 November 2017, dapat secara cepat dan tepat melakukan koreksi kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin untuk bekerja sesuai prosedur, menerbitkan Berita Acara Model BA-1 KWK sesuai dengan data, baik jumlah minimal dukungan maupun persentase sebaran dukungan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan hal tersebut Teradu I, II, dan III terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf a, f dan g juncto Pasal 11 huruf a, b, c dan d juncto Pasal 12 huruf a, dan b, juncto Pasal 15 huruf a, e, dan f juncto Pasal 16 huruf a, b, c, d dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, II, III, IV, dan V terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang sepanjang Perkara Nomor 2/DKPP- PKE-VII/2018; [5.4] Teradu I, II, dan III terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang sepanjang Perkara Nomor 3/DKPP-PKE- VII/2018; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Aminuddin, Teradu II Henny Hendriyanti, Teradu III Syaefuddin, Teradu IV M. Fauzi, dan Teradu V Abdul Karim selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Tapin terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Marliansyah, Teradu II Fathur Rahman Nor, dan Teradu III Thessa Aji Budiono selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panwas Kabupaten Tapin terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Hasyim Asyari, dan Ratna Dewi Pettalolo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir