Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 84/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUMREPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 181/I-P/L-DKPP/2014tanggal 8 Mei 2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 84/DKPP-PKE-III/2014,menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh: 1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU [1.1] PENGADU 1. Nama : Markus Rumsowek, S.Sos Organisasi/Lembaga : Panwaslu Kab. Raja Ampat Telp : 085363757676 Alamat : Jl.Ilham Mayor Komplek, Perumahan Kobeoser Waisai Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------Pengadu; Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Jamalia Tafalas Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kab. Raja Ampat 1  Alamat Kantor : Perum Sepuluh Kelurahan Waisai Kota Waisai Untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Teradu ; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu. DUDUK PERKARA [2.1]ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 8 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor181/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 84/DKPP- PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagaiberikut: 1. Bahwa Teradu diduga memalsukan dokumen formulir DA-1 Rekapitulasi Tingkat PPD/PPK oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat. 2. Bahwa Teradu (Ketua KPU Raja Ampat) memerintahkan C1 Plano diambil dari penyimpanan kotak suara di kantor distrik Waisai Kota dan membawa ke KPU Kabupten. 3. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten terjadi protes dari semua partai politik terhadap DA karena data tidak dapat dipertanggungjawabkan, terjadi pergeseran suara dan menguntungkan partai politik tertentu. 4. Bahwa Ketua KPU Raja Ampat menskor sidang dan tahapan pemilu meliputi rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Raja Ampat dan di Provinsi tertunda 1 minggu. 5. Bahwa berdasarkan bergesernya C1 Plano dari PPD yang belum diplenokan datanya tidak diterima partai Politik dan Bawaslu merekomendasikan pleno perhitungan suara di Kabupaten Raja Ampat menggunakan C1. 6. Bahwa setelah 5 Distrik rekap perhitungan suara menggunakan C1 Panwas Distrik meminta agar perhitungan suara menggunakan DA. 2 7. Bahwa KPU Raja Ampat mengeluarkan data yang berbeda antara yang ditulis tangan dan ditandatangani Panwas dan data yang diketik dan tidak ditandatangani penyelenggara KPU, Panwas dan saksi partai. 8. Bahwa KPU Raja Ampat mengeluarkan data yang berbeda antara yang ditulis tangan dan ditandatangani Panwas dan data yang diketik dan tidak ditandtangani penyelenggara KPU, Panwas dan saksi partai. 9. Bahwa Ketua KPU Raja Ampat telah memerintahkan mengambil C1 Plano penyimpanan kotak suara di kantor Distrik Waisai Kota tanpa diplenokan di PPD Waisai Kota dan mengakibatkan protes dari partai politik karena terjadi pergeseran suara dan yang dapat menguntungkan partai politik tertentu dan mengakibatkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tertunda 1 minggu. 10. Bahwa telah terjadi pengambilan C1 plano tanpa diplenokan di PPD Waisai Kota dan mengakibatkan perubahan suara yang menguntungkan parpol tertentu dan terjadi penundaan rekapitulasi selama 1 minggu. 11. Bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, ketentuan Pasal 15 huruf b, dan huruf e, Pasal 12, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 12. Bahwa Teradu diduga telah memalsukan dokumen DA1, saksi meminta melalui KPU Kab. Raja Ampat untuk membuka kotak suara untuk membuktikan DA1 dengan mengambil sample Distrik Kec. Awao. Beberapa Distrik di Kab. Raja Ampat ternyata benar berbeda. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonanPengaduuntuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwaTeradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memberhentikan dengan Tidak Hormat terhadapTeradu dari jabatannya sebagai Penyelenggara Pemilu. 4. Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu dan memberikan Putusan yang seadil- adilnya. 3 Atau apabila Majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Photo Foto Documentasi. 2. Bukti P-2 : Formulir Dokumen DA-1 asli dari PPd Distrik Waigoen Sselatan dan Palsu dari KPU Kabupaten Raja Ampat 3. Bukti P-3 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kab. Raja Ampat. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Menimbang bahwa Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan maupuntertulisyang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.5.1] Secara umum Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses rekapitulasisuarasesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis maupun lisan sebagai berikut : 1. bahwa Pengaduan Pengadu terhadap Teradu yang diduga mengambil formulir C1 plano yang tersimpan di PPD sebelum pleno di tingkat Distrik/Kecamatan. Menurut Teradu hal itu didasarkan laporan masyarakat bahwa C1 plano yang disimpan di kantor Distrik Waisai kota akan diubah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas nama partai politik dan atas pelaporan tersebut maka teradu mengambil langkah-langkah menginstruksikan secara lisan kepada ketua PPDDistrik Waisai kota agar berkoordinasi dengan Panwaslu Distrik untuk menarik C1 plano yang tersimpan dikantor distrik selanjutnya diamankan di gudang kantor KPUKab. Raja Ampat, adapun penarikaan ini dilaksanakan oleh ketua PPD dengan diawasi oleh Panwaslu Distrik, PPL serta pihak Kepolisian. setelah dokumen tiba di kantor KPUKab. Raja Ampat selanjutnya dicek oleh staf sekretariatan PPD dan dinyatakan bahwa semua dokumen C1 plano dalam keadaan aman, lengkap, utuh serta tidak ada perubahan. 2. bahwa niat baik Teradu untuk menyelamatkan dokumen negara ditafsirkan keliru oleh Pengadu sehingga Pengadu menganggap Teradu telah melanggar ketentuan, padahal berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang- undang Teradu wajib mengamankan dokumen tersebut, karena ada indikasi yang kuat bahwa akan terjadi hal-hal berupa perubahan angka yang tertera dalam dokumen 4  formulir model C1 oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. jika hal ini dibiarkan terjadi dan tidak dicegah maka kerugian besar pemilu di Kabupaten Raja Ampat, bahkan bisa menjurus dilakukannya pemilu ulang di Kabupaten Raja Ampat. oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh teradu benar-benar suatu keinginan yang tulus untuk menyelamatkan suara rakyat. 3. bahwa Pengadu menyatakan dugaan Teradu melakukan pemalsuan dokumen formulir DA1 rekapitulasi di tingkat PPD. Menurut Teradu apa yang dikatakan Teradu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan ditandatangani oleh 5 (lima) orang PPD dan saksi yang hadir yang mana hal itu sudah dilaksanakan ditingkat PPD, dan hasil rekapitulasi tersebut dimasukkan dalam kotak suara. 4. bahwa kenyataannya sumber daya manusia di Kabupaten Raja Ampat masih rendah dan hampir terjadi di seluruh Provinsi Papua Barat untuk tingkat PPD, PPS dan TPS mengalami hal yang sama. untuk pengisian formulir model da sebagaimana diatur dalam peraturan KPUNomor 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR, DPD dan DPRD dimana format dan kolom sangat kecil sehingga apabila dalam pengisian terjadi kesalahan penulisan atau salah isi, maka akan berdampak pada angka-angka yang telah diisi sulit untuk dibaca atau terjadi kemiripan penulisan yang harus diperjelas. berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPD yang tembusannya di KPUKab. Raja Ampat, maka Teradu menginput kembali dengan menggunakan format excel di komputer agar mudah dibaca atau sebagai bahan jika rekapitulasi ditingkat Kabupaten terdapat kesalahan pembacaan angka atau kekeliruan dalam proses penjumlahan, maka dapat dicocokkan dengan hasil input dari komputer tersebut. Teradu bermaksud baik untuk memperlancar pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten. bahwa pada tanggal 22 April 2014 sesuai dengan jadwal pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Raja Ampat dimana undangan telah disampaikan kepada seluruh saksi partai politik, Panwaslu dan Muspida Kab. Raja Ampat, selanjutnya dalam pleno Teradu mempersilahkan Ketua PPD untuk membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPD sesuai dengan mekanisme yang ada, namun para saksi keberatan karena para saksi tidak memperoleh formulir C dan D ditingkat TPS dan PPS. Teradu menjelaskan kepada para saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu. Menurut ketentuan bahwa keberatan saksi hanya dapat diterima apabila ada laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran pada waktu rekapitulasi ditingkat bawah dan terjadi selisih angka, atas laporan tersebut PPD dapat menerimanya dan dilakukan perbaikan saat itu juga. tetapi 5  para saksi tetap keberatan. bahwa ada staf sekretariat yang memberitahukan kepada para saksi, bahwa formulir DA yang dibacakan sudah diketik dan di print dengan data dari TPS yang merupakan tembusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. bahwa ada indikasi operator komputer KPUKab. Raja Ampat dan sekretaris serta beberapa pegawai sekretariat KPUKab. Raja Ampat tidak netral, terbukti pada saat pleno Teradu mengatakan operator tidak boleh menangani penayangan/presentasi rekapitulasi di tingkat Kabupaten sehingga diganti dengan pegawai organik yang memiliki kemampuan yang sama, perlu dijelaskan bahwa operator yang dipakai untuk penayangan adalah tenaga honorer, namun sekretaris menolak dan memerintahkan seluruh staf sekretariat dan ketua PPD untuk keluar dari ruangan sidang. hal ini dimanfaatkan oleh Panwaslu untuk melapor ke DKPP, dengan alasan bahwa Teradu membuat dokumen palsu yang mengakibatkan tertundanya rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Raja Ampat, padahal niat baik Teradu adalah untuk memperjelas tulisan tangan PPD dan sebagai bahan kontrol pada waktu pembacaan rekapitulasi. data hasil ketikan tersebut tidak ditandatangani oleh PPD dan hanya dilampirkan/disandingkan bersama-sama dengan hasil rekapitulasi tulisan tangan dimaksud. bahwa akibat dari tindakan sekretaris KPU Kab. Raja Ampat, Teradu yang dalam kapasitas sebagai Ketua KPU dalam sidang pleno mempersilahkan sekretaris dan PPD untuk kembali keruang sidang agar pleno dapat dilanjutkan kembali, namun bupati Kabupaten Raja Ampat (Ketua DPC Partai Golkar) mengatakan bahwa ketua KPU tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sekretaris dan yang memiliki kewenangan terhadap Sekretaris adalah Bupati, karena yang bersangkutan adalah Pegawai Daerah. hal ini merupakan salah satu penyebab rapat pleno tidak dapat dilanjutkan. 6. bahwa dengan kondisi demikian para saksi mengusulkan untuk dilakukan pemilu ulang di Kabupaten Raja Ampat dan Ketua Panwaslu berdiri didepan serta mengatakan dengan lantang (merekomendasikan) harus dilakukan pemilu ulang diseluruh dapil Kabupaten Raja Ampat. pernyataan Panwaslu itu juga merupakan salah satu penyebab terhambatnya proses rekapitulasi penghitungan suara di Kab. Raja Ampat, akhirnya proses penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan lagi, kemudian pada tanggal 23 April 2014 yang difasilitasi oleh Kapolres Kabupaten Raja Ampat Teradu melakukan pertemuan dengan Kapolres, Bupati, Panwaslu, Saksi Parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama bertempat di Aula Polres Raja Ampat yang intinya dalam pertemuan tersebut Panwas merekomendasikan secara lisan untuk dilaksanakan pleno rekapitulasi di tingkat 6  KPU Kab. Raja Ampat menggunakan berita acara model C dengan kontrol lampiran model C1 plano. 7. bahwa berdasarkan rekomendasi Pengadu sebagaimana dimaksud diatas, pada tanggal 23 April 2014 hari yang sama jam 13.00 waktu Raja Ampat, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan kembali dan berlangsung tertib, aman dan lancar. bahwa setelah 5 (lima) distrik dilaksanakan pleno rekapitulasi dengan membacakan formulir C maka lagi-lagi ada sebagian saksi parpol mengusulkan kepada Panwas agar proses rekapitulasi ditingkat kpu Kab. Raja Ampat tidak usah lagi menggunakan fomulir C1 plano tetapi kembali menggunakan model DA dan Pengadu (Panwas) kembali mengeluarkan rekomendasi secara lisan kepada Teradu untuk membacakan model DA padahal oleh Pengadu dan para saksi parpol menyatakan model DA tersebut bermasalah. jika para Saksi dan Panwas berniat baik dan memahami aturan pemilu, maka tidak perlu dibacakan fomulir C pada saat pleno ditingkat Kabupaten, tetapi seharusnya dibacakan formulir model DA sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 bahwa KPUKabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membacakan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK/PPD. jika terjadi perselisihan angka maka akan diperiksa formulir model D dan C (ditingkat PPS dan TPS), tetapi apa yang terjadi, sebelum pembacaan rekapitulasi dibacakan dan akibat daripada sekretariatan KPU Kab. Raja Ampat maka Panwas langsung merekomendasikan untuk membacakan formulir model C dalam rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten. 8. bahwa rekapitulasi dengan menggunakan formulir C itupun dapat terselesaikan dengan baik, atas usul sebagian saksi parpol ke Pengadu (Panwas) meminta untuk kembali membacakan rekapitulasi formulir DA. hal ini tidak disetujui oleh parpol lainnya. akhirnya KPU Provinsi menurunkan tim supervisi pada tanggal 28 April 2014 itupun masih terdapat perdebatan apakah masih menggunakan fomulir C atau kembali ke formulir DA, maka Pengadu (Panwas) meminta petunjuk dari Bawaslu Provinsi yang intinya lewat sms bahwa pleno ditingkat KPU Kab. Raja Ampat tetap menggunakan C1 plano sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat. sms dari Ketua Bawaslu Provinsi kepada Ketua Panwas itu ditunjukkan kepada para saksi parpol yang hadir pada saat itu dan rapat pleno dapat dilanjutkan hingga tanggal 1 Mei 2014. 9. bahwa dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari saksi parpol maupun Panwaslu Kab. Raja Ampat (Pengadu), dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut : Perolehan suara sah jumlah suara sah dapil 1 dapil 2 dapil 3 1 2 3 4 5 6 7  1) Partai Nasdem 851 853 1.325 3.029 2) Partai Kebangkitan Bangsa 458 274 497 1.229 3) Partai Keadilan Sejahtera 597 115 1.393 2.105 4) PDI Perjuangan 699 22 504 1.225 5) Partai Golongan Karya 2.081 1.684 3.241 7.006 6) Partai Gerakan Indonesia Raya 450 305 1.136 1.891 7) Partai Demokrat 1.682 465 4.024 6.171 8) Partai Amanat Nasional 265 4 619 888 9) Partai Persatuan Pembangunan 647 151 487 1.276 10) Partai Hati Nurani Rakyat 310 610 908 1.828 14. Partai Bulan Bintang 464 58 310 832 15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.103 5.154 1.179 2.346 jumlah 9.517 4.695 15.614 29.826 10. bahwa dengan hasil yang dibacakan didepan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dan semua saksi parpol menyetujuinya, sehingga Teradu mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut dalam rapat pleno terbuka. berdasarkan hal-hal tersebut diatas beberapa pertanyaan yang perlu disimak dan dipertimbangkan sebagai berikut : 1. apakah tindakan teradu untuk menyelamatkan formulir C1 plano dari niat oknum-oknum yang tidak memperoleh suara dalam pemilu legislatif 2014 dengan ingin merubah hasil pemilu adalah salah.....? sehingga Teradu harus dilaporkan kepada DKPP, padahal berdasakan fakta dan tindakan Teradu menyelamatkan C1 plano adalah benar, terbukti pada rekomendasi Pengadu (Panwas) dan Bawaslu Provinsi untuk menggunakan C1 plano pada waktu rekapitulasi ditingkat Kabupaten semua saksi parpol dan Panwaslu (Pengadu) mengakui data tersebut adalah data valid dan sah sehingga tidak ada yang dirugikan. 2. apakah tindakan Teradu untuk menyalin kembali atau menginput di komputer dengan maksud sebagai bahan kontrol dan memperjelas hasil rekapitulasi yang ditulis tangan oleh PPD yang tidak jelas dan banyak coretan adalah salah.....?, padahal niat yang tulus dari Teradu adalah memperlancar proses rekapitulasi penghitungan suara namun dalam kenyataannya niat yang tulus tersebut ditolak dan atas rekomendasi dari Pengadu (Panwaslu) dibaca dari C1 plano, namun dalam perjalanan rekapitulasi 8  penghitungan suara partai politik dan Pengadu, kembali merekomendasikan untuk membaca DA yang tadinya ditolak. 10. bahwaakibat daripada pengaduan Panwaslu (Pengadu) kepada DKPP dan Teradu telah melaksanakan proses persidangan dimana seluruh masyarakat Kab. Raja Ampat telah menjatuhkan vonis terhadap Teradu telah melanggar kode etik. [2.6.] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Teradumemohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menerima eksepsi dari Teradu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menolak seluruh pengaduan Pengadu dalam bentuk apapun; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu sebagai anak asli Kabupaten Raja Ampat; 4. Menyatakan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum tidak berwenang menyidangkan Pengaduan Pengadu; 5. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima Niet Onvanklijk Verklaard (NO); 6. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono).

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota 9  Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih 10 [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah PenyelenggaraPemilu, Dengan demikian Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan aquo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang, bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu telah melakukan perbuatan melanggar kode etik penyelenggara pemilu berupa pemalsuan dokumen DA1 dan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu sesuai kebutuhan.Teradu secara sewenang-wenang mengatur secara pribadi tanpa pleno pengambilan keputusan.Teradu melakukan rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten tanpa menunggu hasil ditingkat PPD/PPK diantar ke KPU Kabupaten. [4.2]Menimbang bahwa pada pokok jawabannya Teradu menolak dalil Pengadu terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Teradu menyatakan telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teradu mengakui adanya penyalinan formulir DA1, tetapi hal itu dilakukan karena ketidakmampuan PPD/PPK di Kabupaten Raja Ampat untuk menyelesaikan pengisian rekapan-rekapan tersebut untuk menertibkan adminstrasi pleno. Teradu juga mengakui pleno rekapitulasi mengalami kendala akibat rekomendasi Pengadu yang tidak konsisten. [4.3]Menimbang keterangan para pihak, bukti, dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil Pengadu mengenai pemalsuan dokumen, memerintahkan pleno tanpa didasarkan rapat KPU Kab. Raja Ampat, terbukti dan dengan demikian alasan Teradu dapat dikesampingkan. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban 11 Para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi Peringatan kepada Teradu;

1. MengabulkanpengaduanPengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan saksi berupa PERINGATAN terhadap Teradu atas nama Jamalia Tafalas. 3. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliana, S.H., M.H., Pdt. Dr. Valina Singka Subekti, MSi, Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiarti, S.H., M.H. Dan Ir. Nelson Simanjuntak., S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. ValinaSingkaSubekti, M. Si., Pdt. SautHamonanganSirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,Ida Budhiati, S.H., M.H., masing- masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. 12  KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 13