Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 154/DKPP-PKE-III/2014 No. 155/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Perkara Pengaduan Nomor 424/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 154/DKPP-PKE-III/2014, dan Perkara Pengaduan Nomor 450/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Nomor 155/DKPP-PKE-III/2014 menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PERKARA REGISTRASI No. 154/DKPP-PKE-III/2014 [1.1.1] PENGADU Nama : Selvianus Yual Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris Koalisi Peduli Demokrasi Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Alamat : Jl. Gunung Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pengadu I; [1.2.] PERKARA REGISTRASI No. 155/DKPP-PKE-III/2014 [1.2.1] PENGADU Nama : Mathias Heluka Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Yahukimo Alamat : Jl. Baliem Dekai Kabupaten Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu II;

TERHADAP [1.3] TERADU 1  1. Nama : Noce Wonda Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Jln. Dekai Kabupaten Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Keis Simbu Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Jln. Dekai Kabupaten Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Oikok Sonab Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Jln. Dekai Kabupaten Yahukimo 4. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu III; Nama : Abakuk Iksomon Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Jln. Dekai Kabupaten Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Dominggus Marei Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Alamat : Jln. Dekai Kabupaten Yahukimo Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu V; [1.4] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Para Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan saksi-saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu; II. DUDUK PERKARA REGISTRASI NOMOR 154/DKPP-PKE-III/2014 Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 424/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 154/DKPP- PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 21 Juni 2014 dan tanggal 1 Oktober 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 2 1. Bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran Pemilu. Pelanggaran dimaksud ketika Para Teradu dilantik pada bulan Februari 2014 menjelang tahapan pemilihan calon anggota Legislatif 2014. Pelanggaran Para Teradu dilakukan pada tahapan awal pergantian dan perombakan PPD. Selanjutnya keterlambatan pendistribusian logistik, dan Caleg memfasilitasi PPD dan PPS untuk membuat berita acara tanpa menghadirkan Para Pihak pada pleno terbuka. Para Caleg merangkap PPD mengubah berita acara, para saksi turut bermain dalam politik, serta dalam hal penyerahan berita acara PPD kepada Para Teradu. Para Teradu diduga menggelembungkan suara. Koalisi Peduli Demokrasi mengikuti keseluruhan tahapan dan proses Penyelenggaraan pemilihan calon anggota legislatif di Kabupaten Yahukimo yang tidak sesuai dengan aturan dan jadwal KPU. Peraturan KPU menyatakan bahwa; KPU, PPD PPS dan KPPS adalah sebagai Penyelenggara pemilu bukan pemain. Penyelenggaraan pemilu diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Semua proses tahapan akan dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPD, PPS dan KPPS. Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, penghitungan suara dan penetapan rapat pleno dihadiri oleh semua peserta pemilu, mencegah terjadi penggelembungan suara, serta tidak dapat mengubah berita acara PPS, PPD, dan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; 2. Bahwa kondisi riil yang terjadi di lapangan (KPU Kabupaten Yahukimo) menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu pada pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Yahukimo telah diketahui oleh Koalisi Peduli Demokrasi Kabupaten Yahukimo ; 3. Bahwa Anggota KPU Kabupaten Yahukimo yang dilantik diduga terlibat di dalam salah satu Partai Politik; 4. Bahwa Teradu I adalah pengurus partai Politik Demokrat yang diduga sebagai Wakil Koordinator II yang membidangi Divisi pengembangan daerah sesuai SK No: 16/SK/DPP/DP/DPD/v/2012 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2012 dan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ibas Yudhoyono; 5. Bahwa KPU Provinsi Papua melantik Teradu I Sebagai Anggota KPU Kabupaten Yahukimo sekaligus terpilih sebagai Ketua KPU Kabupaten Yahukimo; 6. Bahwa Para Teradu melakukan pergantian dan perombakan Anggota dan Ketua PPD tanpa ada persoalan, proses pergantian dimaksud sebelum sebulan pemilihan Anggota Legislatif; 7. Bahwa keterlambatan pendistribusian bahan logistik ke 51 Distrik oleh Para Teradu bukan karena pengaruh faktor alam (cuaca), namun faktor manusia yang salah urus, (manajemen internal institusi KPU Yahukimo kurang optimal). 3 8. Bahwa keterlambatan pendistribusian bahan logistik berdampak pada keterlambatan pencoblosan yakni; tanggal 09 April 2014 pencoblosan 15 distrik, tanggal 12 April 2014 pencoblosan 31 distrik, dan tanggal 15 April 2014 pencoblosan 5 distrik; 9. Bahwa keterlambatan pendistribusian logistik menyebabkan PPD membuat Berita Acara manual di Kota Wamena dan Kota Jayapura, sehingga masyarakat menuntut ketua PPD Distrik Kono (pelanggaran terjadi di Distrik Kono); 10. Bahwa pada proses penghitungan suara terjadi kecurangan dan atau penggelembungan suara, yakni berita acara PPD berbeda dengan pleno penghitungan suara di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo; 11. Bahwa Berita acara PPD diserahkan di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo dan diumumkan di papan pengumuman. Dari 51 PPD hanya 15 PPD yang diumumkan, sedangkan 36 Berita Acara PPD diambil alih oleh Para Teradu. Para Teradu berkumpul di ruang Ketua Kabupaten Yahukimo, membawa pulang 36 Berita Acara PPD ke Hotel Dekai dan melanjutkan perbaikan 36 Berita Acara PPD di Hotel; 12. Bahwa pada saat Pleno Penghitungan suara di Kabupaten Yahukimo, Para Teradu tidak menghadirkan/mengundang saksi, dan semua stakeholder terkait. Pleno penghitungan dilakukan 15 (lima belas) menit dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi ataupun Caleg dan Ketua Partai Politik lainya untuk menyampaikan keberatannya; 13. Bahwa dampak dari hasil pleno penghitungan suara di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo, masyarakat melakukan demonstrasi dan melakukan perang antar warga sehingga dua orang terkena panah dan masuk Rumah Sakit Dekai Kabupaten Yahukimo; Tabel 1. Lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Yahukimo N0 Nama Distrik Partai Nasdem Partai Nasdem Keterangan : Anton Sobolim Nerlince Wamuar, S.E. 1 Kurima 0 0 2 Angguruk 100 0 3 NInia 0 0 4 Silimo 2.355 0 5 Saminagge 1.469 0 6 Nalca 0 0 7 Dekai 142 0 8 Obio 0 0 4 9 Surusuru 0 0 10 Wusama 0 0 11 Amuma 1.620 0 12 Musaik 0 0 13 Pasema 0 0 14 Hogio 0 0 15 Mugi 0 0 16 Soba 0 0 17 Werima 0 0 18 Tangma 0 6.084 19 Ukha 761 0 20 Panggema 0 0 21 Kosarek 1000 0 22 Nipsan 0 0 23 Ubahak 0 0 24 Pronggoli 743 0 25 Walma 1.169 0 26 Yahuliambut 0 0 27 Heriapini 1.414 0 28 Ubalihi 0 0 29 Talambo 0 0 30 Puldama 3.067 0 31 Emdomen 30 0 32 Kono 1.194 0 33 Dirwemna 0 0 34 Holuon 0 0 35 Lolat 0 0 36 Soloikma 2029 0 37 Sela 0 0 38 Korupun 0 0 5  39 Langda 500 0 40 Bomela 0 0 41 Sontamon 2000 0 42 Saradala 0 0 43 Sobaham 0 0 44 Kabianggema 1.800 0 45 Kwalomdua 0 0 46 Kwikma 0 0 47 Hilipuk 0 0 48 Duram 0 0 49 Yogosim 0 0 50 Kayo 0 0 51 Sumo 1.112 0 Jumlah suara 23.405 6.084 Tabel 2. Perbandingan rekapitulasi perolehan suara atas nama Anton Sobolim Caleg Partai Nasdem DPRP Provinsi Papua, dan pengalihan suara oleh 5 anggota komisioner KPU Kabupaten Yahukimo. Perolehan Pleno Total Total Ketera suara, sesiai penetapan 5 pengurangan penambahan ngan : NO Nama distrik pleno rekapan komisioner suara, KPU suara, KPU PPD Model C1 KPU Kabupaten Kabupaten Kabupaten Yahukimo Yahukimo Yahukimo 1 Angguruk 1.584 1.000 584 Dikura ngi 2 Ninia 548 - 548 dikura ngi 3 Silimo 2.355 2.355 ditetap kan 4 Dekai 130 142 112 mena mbahk an 5 Ukha 2.500 761 761 Dikura ngi 6 Walma 1.430 1.169 261 Dikura ngi 6 7 Yahuliambut 3.599 - 3.599 Dikura ngi 8 Heriakpini 1.647 1.414 233 Dikura ngi 9 Puldama 3.127 3.067 60 Dikura ngi 10 Emdomen 3.000 30 30 Dikura ngi 11 Kona 4.012 1.194 2.194 Tdk dikura ngi 12 Dirwemna 2.389 - 2.389 Dikura ngi 13 Soloikma 2.029 2.029 ditetap kan 14 Kabianggema 1.607 1.800 193 mena mbahk an 15 Sobaham 2.030 - 2.030 Dikura ngi 16 Kwikma 200 - 200 Dikura ng 17 Saminagge - 1.469 1.469 Penam bahan suara inisiati f KPU YHKM 18 Amuma - 1.620 1.620 Penam bahan suara inisiati f KPU YHKM 19 Pronggoli - 743 743 Penam bahan suara inisiati f KPU YHKM 20 Kosarek - 1.000 1.000 Penam bahan suara inisiati f KPU YHKM 7  21 SUNTAMON - 2.000 2.000 Penam bahan suara inisiati f KPU YHKM 22 LANGDA - 500 500 Penam bahan suara inisiati f KPU YHKM 23 SUMO - 1.112 1.112 Penam bahan suara inisiati f KPU YHKM Total perolehan 32.187 23.405 8.782 7.636 suara SAKSI PENGADU I ESHAK KOBAK (Sekretaris PPD Distrik Sobaham) Saksi Pengadu I dalam sidang DKPP tanggal 1 Oktober 2014 menyampaikan keterangan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Eskha Kobak, saat Pileg masih menjabat sebagai penyelenggara (sekretaris PPD) Distrik Sobaham Kabupaten Yahukimo; 2. Bahwa DPT Distrik Sobaham adalah 4.999 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu suara); 3. Bahwa dari suara di atas diberikan kepada 3 orang Caleg anggota DPRP Provinsi Papua: a. Anton Sobolim, SE dari Partai NasDem sebanyak 2.030 suara; b. Yarius Balingga, SE dari Partai Demokrat sebanyak 2.238 suara; c. Kayus Bahabol dari Partai Golkar sebanyak 734 suara; d. Bahwa setelah pleno rekapitulasi tingkat Distrik Sobaham selanjutnya Berita Acara Rekapitulasi Suara diantar ke Yahukimo; 4. Bahwa setelah di Yahukimo Berita Acara Rekapitulasi Suara diserahkan di Hotel Dekai dan diterima oleh Teradu II dengan alasan kantor KPU Kabupaten Yahukimo sudah tutup; 5. Bahwa Anton Sobolim merukan anak putra daerah, lahir dan masih ada dalam lingkungan keluarga; 8  6. Bahwa Masyarakat Distrik Sobaham heran karena pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Yahukimo suara a.n Anton Sobolim tidak di rekap atau kosong; 7. Bahwa Anton Sobolim memperoleh suara dari 16 Distrik namun terjadi penambahan 7 Distrik oleh Para Teradu. NERIAP BALINGGA (Tim Kerja Anton Sobolim) Saksi Pengadu I dalam sidang DKPP tanggal 1 Oktober 2014 menyampaikan keterangan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Neriap Balingga, saat Pileg jabatannya adalah sebagai Saksi (Tim Kerja) Anton Sobolim; 2. Bahwa suara yang diperoleh a.n Anton Sobolim adalah 32.187 suara dari 16 Distrik; 3. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi KPU Yahukimo tidak sama dengan data yang sebenarnya; 4. Bahwa Para Teradu mengalihkan suara Anton Sobolim kepada Nerlince Wanuar sebanyak 15.81 suara; 5. Bahwa kami sebagai Tim kerja seluruh masyarakat pendukung Anton Sobolim tidak puas dengan hasil keputusan Para Teradu maka kami melakukan pengejaran kepada Para Teradu; 6. Bahwa massa pendukung Anton Sobolim bertemu dengan Komisioner KPU di Kapolres Kabupaten Yahukimo; 7. Bahwa benar dilakukan pengembalian suara sebanyak 15.81 dengan alasan salah input oleh sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo; 8. Bahwa suara a.n Anton menjadi 23. 405 suara setelah dikembalikan; 9. Bahwa Para Teradu memberikan Berita Acara Pengembalian; 10. Bahwa sampai Pleno Tingkat Provinsi Papua tidak sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Yahukimo; 11. Bahwa yang ditetapkan menjadi anggota terpilih DPRP adalah a.n Gerson Soma; 12. Bahwa yang seharusnya ditetapkan sebagai anggota terpilih adalah a.n Anton Sobolim bukan Gerson Soma karena terjadi perbedaan suara; 13. Suara Anton Sobolim 23.405 sedangkan Gerson Soma 19.13 suara. PETITUM PENGADU I [2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 9 2. Melakukan pemilihan ulang di 51 Distrik dan 518 desa di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua; 3. Menjatuhkan saksi Pemberhentian Tetap terhadap Teradu I, II, III, IV, dan V. 4. Jika DKPP Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. [2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Yahukimo; 2. Bukti P-2 : Fotokopi hasil Pleno penetapan Kursi KPU Kabupaten Yahukimo dilakukan tanggal 06 Mei 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Jadwal Penetapan KPU RI yang menunjukkan bahwa Pleno Penetapan Kursi tanggal 22-26 April 2014. Jika lewat dari tanggal yang sudah ditentukan maka, dianggap KPU Kab/Kota melakukan penggaran Kode Etik KPU; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tabel atau dalam bentuk Perbandingan Rekapitulasi Perolehan Suara atas nama Anton Sobolim Caleg Partai Nasdem DPRP Provinsi Papua, dan pengalihan suara oleh Para Teradu; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Partai Nasdem Nomor 41 Tahun 2014 tanggal?? ; III. DUDUK PERKARA REGISTRASI NOMOR 155/DKPP-PKE-III/2014 Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 450/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 155/DKPP- PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II [3.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 21 Juni 2014 dan 1 Oktober 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pengadu, hasil rekapitulasi dari distrik-distrik yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Yahukimo, telah diubah oleh Para Teradu di Dekai In, tempat penginapan Para Teradu tanpa sepengetahuan para PPD terkait. Ketika pleno di tingkat Kabupaten Yahukimo pada tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 11.30 WIT Teradu I membuka pleno. Kemudian Teradu I memberikan mikrofon ke Teradu V sebagai penanggung jawab bidang teknis. Setelah itu Teradu V membacakan hasil rekapitulasi dari masing-masing Dapil dengan membacakan perolehan suara masing-masing Caleg di 10 setiap partai politik. Kemudian setelah hasil rekap dibacakan, Teradu I langsung mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa Pleno telah selesai dan silahkan bagi pihak yang berkeberatan mengajukan laporan keberatan ke pihak proses hukum paling cepat 7 (tujuh) Hari dan paling lambat 14 (empat belas) Hari. Kemudian Ketua PPD Distrik Ukha mengajukan protes keberatan, tetapi tidak dihiraukan. Teradu I justru langsung mengetok palu menutup pleno kemudian pergi menuju ke Polres Yahukimo. Padahal seharusnya sesuai PKPU No 17 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasal 45 tentang Penyelesaian Keberatan yang pada intinya menjelaskan bahwa Saksi/Panwaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan apabila terdapat kesalahan prosedur dan/atau selisih perhitungan perolehan suara. KPU Kabupaten wajib memperbaiki setelah dilakukan pencocokan dengan data rekapitulasi tingkat tingkat distrik (DA-1) atau lampirannya. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Teradu, bahkan Para Teradu tidak menghiraukan dan tidak memberikan kesempatan untuk hal tersebut ; 2. Bahwa Pengadu II menyampaikan, Panwaslu Kabupaten Yahukimo tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk menyampaikan sanggahan/tanggapan karena pleno tersebut sepertinya diatur untuk cepat selesai; 3. Bahwa Pengadu II menyampaikan sudah menindaklanjuti laporan atau pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Yahukimo, tetapi rekomendasi Pengadu II tidak ditindaklanjuti oleh Para Teradu. Bahkan, Teradu I sempat menyampaikan kepada yang bersangkutan di kantor KPU Kabupaten Yahukimo saat Pengadu II menanyakan tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten Yahukimo kepada KPU Kabupaten Yahukimo. 4. Bahwa menurut Para Teradu, surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Yahukimo membuat Para Teradu pusing. Pada tanggal 26 April 2014, saat rencana pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten batal, Pengadu II menanyakan kepada KPU Kabupaten Yahukimo di Hotel Dekai In, tetapi Teradu I dan Teradu II malah mengatakan bahwa Para Teradu tidak perlu mendengar masukan dari Panwaslu Kabupaten Yahukimo dan Kepolisian; 4. Bahwa Pengadu II menambahkan keterangan lain, yakni ada satu kejadian pada tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 12.30 WIT, Sdr. Anton Sobolim datang dengan membawa massa menuju Kantor KPU Kabupaten Yahukimo. Massa tersebut hendak mencari staf KPU (operator). Para Teradu bersama anggota Panwaslu Kabupaten Yahukimo menahan massa dan menyampaikan bahwa staf tersebut tidak tahu apa-apa dan menyarankan untuk pergi bersama-sama bertemu dengan Para Teradu di Polres. Kemudian saat itu Pengadu II memfasilitasi pertemuan dengan Kapolres untuk bertemu dengan Para Teradu. Kapolres Yahukimo tidak mau ambil resiko karena massa sangat banyak di depan Kantor Polres Yahukimo. Setelah itu akhirnya disepakati untuk bertemu di ruang Kapolres Yahukimo bersama dengan Ketua Partai Nasdem Yahukimo, 11 Ketua Panwaslu, dan Para Teradu. Kemudian setelah mendengar keberatan dan keterangan dokumen dari Ketua Partai Nasdem, Teradu V langsung pergi mengambil laptop dan di depan kami. Teradu V mengubah jumlah perolehan suara untuk Sdr. Anton Sobolim menjadi 30.045. Tindakan tersebut dilakukan Teradu V di depan kami semua termasuk Kapolres serta Kasat Intel Polres Yahukimo; 5. Bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panwaslu Kabupaten Yahukimo tanggal 28 April 2014 tentang jumlah perolehan suara sebenarnya Caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai NASDEM a.n Sdr. Anton Sobolim, SE sebanyak 30.454 di Dapil V Kabupaten Yahukimo; 6. Bahwa setelah Bawaslu Provinsi Papua meneliti bukti berupa salinan Fotokopi Berita Acara Pleno No 065/BA/Pileg/KPU-YHKM/V/2014 dan Berita Acara Pleno No 064/BA/Pileg/KPU-YHKM/V/2014 KPU tanggal 06 Mei 2014 tentang pengembalian perolehan suara. Diperoleh temuan bahwa Para Teradu mengakui telah mengalihkan suara Caleg DPRD Provinsi a.n Sdr. Anton Sobolim, SE dengan jumlah suara sebanyak 8.997 suara ke Caleg DPRD Provinsi Nerlince Wamuar, SE Nomor Urut 3 Partai Nasdem sehingga jumlah suara Nerlince Wamuar SE yang semula 6.084 menjadi 15.081 dan juga mengalihkan suara Caleg DPR RI a.n Ir. John Rende Mangontan dengan jumlah suara sebanyak 41.000 suara kepada Caleg DPR RI a.n Sulaiman Hamzah yang semula berjumlah 7.407 menjadi 48.407 suara. Pengakuan ini membuktikan bahwa Para Teradu dengan sengaja telah mengubah hasil rekapitulasi perolehan suara yang dimiliki oleh Caleg DPRD Provinsi a.n Sdr Anton Sobolim, SE dan Caleg DPR RI a.n Sdr Ir. John Rende Mangontan walaupun Para Teradu beralasan pengalihan itu terjadi karena salah input data; 7. Bahwa walaupun KPU Kabupaten Yahukimo sudah membuat Berita Acara pleno pengembalian suara kedua caleg di atas, faktanya jumlah perolehan suara kedua Caleg tetap masih belum dikembalikan atau diperbaiki; 8. Bahwa Para Teradu juga diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran administrasi sesuai PKPU 29 Tahun 2013 Pasal 21,Pasal 41, Pasal 44, dan Pasal 45; 9. Bahwa perbuatan Para Teradu tersebut juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 312 jo. Pasal 321. KESIMPULAN PENGADU II Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 1 Oktober 2014 menyampaikan kesimpulan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 12  1. Bahwa dalil Para Teradu yang menyatakan bahwa keamanan kurang kondusif seperti adanya teror dan intimidasi lewat telepon/handphone, atau kata-kata itu tidak benar atau tidak ada bukti yang jelas; 2. Bahwa pada pokoknya permohonan Pengadu II adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu, patut diduga Para Teradu telah melakukan perbuatan tindak pidana pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 267 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014; 3. Bahwa pokok permohonan dalam pengaduan ini adalah keberatan terhadap Berita Acara rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; 4. Bahwa Pengadu II selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Yahukimo sangat keberatan terhadap hasil yang ditetapkan oleh Para Teradu; 5. Bahwa Para Teradu tidak menghormati persidangan karena Para Teradu yang menghadap Majelis Hakim hanya Ketua dan kedua Anggota KPU Kabupaten Yahukimo; 6. Bahwa Pleno KPU Kabupaten Yahukimo umumnya tidak dilakukan dengan cara terbuka, transparan dan akuntabel. PETITUM PENGADU II [3.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan saksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang belaku. [3.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu II mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi berkas Pengaduan dari Partai Nasdem Kabupaten Yahukimo yang telah diadukan ke Panwaslu Kabupaten Yahukimo; 2. Bukti P-2 : Fotokopi berita acara No 065/BA/Pileg/KPU-YHKM/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 KPU Kabupaten Yahukimo, tentang pengembalian perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem Tahun 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita acara No 064/BA/Pileg/KPU-YHKM/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang pengembalian perolehan suara calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem Tahun 2014; 13 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi atas nama Mathius Heluka tertanggal 20 April 2014 pukul 11.50 WIT bermaterai 6.000,-; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Agustinus Pahabol tertanggal 20 Mei 2014, pukul 14.20 WIT, bermeterai 6000; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Anton Sobolim, SE tertanggal 20 Mei 2014, pukul 13.05 WIT, bermaterai 6000; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Soloma Mein Akne Yalak, SE tertanggal 20 Mei 2014, pukul 14.36 WIT, bermaterai 6000; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi atas nama Efesus Silak, S.Sos tertanggal 20 Mei 2014, pukul 13.20 WIT bermeterai 6.000,-; 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP atas nama Matius Heluka, S.Pd ; 10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP atas nama Agustinus Pahabol; 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP atas nama Anton Sobolim, S.E; 12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP atas nama Soloma Mein Akne Yalak, S.E; 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP atas nama Efesus Silak, S.Sos; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [3.4] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Jawaban Teradu terhadap pengaduan atas nama Sdr. Sevianus Yual dengan Pengaduan Nomor: 424/I-P/L-DKPP/2014, tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik. 1. Bahwa menurut Pengadu I telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Para Teradu adalah tidak benar karena tidak ada bukti pendukung yang diajukan; 2. Bahwa sesuai dengan laporan Pengadu I, Para Teradu diduga melakukan pergantian dan perombakan PPD. Peristiwa yang benar adalah bukan pergantian PPD, melainkan Para Teradu melakukan Pengangkatan/Penetapan kembali PPD sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013; 3. Bahwa sesuai dengan laporan Pengadu I, Teradu I diduga terlibat pengurus Partai Politik adalah tidak benar dan nama baik Teradu I telah direhabilitasi. Jawaban Para Teradu terhadap pengaduan atas nama Sdr. Mathias Heliku. Dengan Nomor Pengadu: 450/I-P/L-DKPP/2014, tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 14 1. Bahwa menurut Pengadu II pada angka (1) bahwa Para Teradu mengubah hasil Rekapitulasi dari distrik adalah tidak benar karena tidak ada bukti yang sesuai PKPU; 2. Bahwa pada angka (2) menurut Pengadu II terdapat selisih perhitungan perolehan suara yang terjadi di tingkat distrik tidak benar karena itu merupakan tanggung jawab PPD di tingkat distrik dan KPU hanya menerima dan merekap hasil pleno PPD tingkat distrik, dan KPU memplenokannya di tingkat Kabupaten; 3. Bahwa pada angka (3) KPU sudah melakukan verifikasi data yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Yahukimo yang bukti-buktinya valid dan yang tidak valid tidak dilakukan verifikasi; 4. Bahwa angka (4) dan angka (5)adanya BA Nomor 064/BA/Pileg/KPU-YHKM/V/2014 dan BA Nomor 065/BA/Pileg/KPU-YHKM/V/2014 tentang pengembalian perolehan suara Calon Anggota DPR RI dan DPRP Papua Partai Nasdem adalah benar dan dilakukan karena tekanan, intimidasi dan ancaman terhadap Para Teradu sehingga dibuat secara terpaksa di luar pleno secara resmi. Salah satu Anggota Komisioner diseret dan dipaksa naik ke mobil untuk di bawa ke Bawaslu Provinsi Papua untuk menandatangani berita acara dengan cara kekerasan baik secara fisik maupun psikis. KESIMPULAN TERADU Bahwa Para Teradu telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa semua yang dituduhkan terkait dengan masalah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo terhadap Para Teradu adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Alat bukti yang digunakan juga tidak valid sesuai dengan PKPU yang membuktikan bahwa terjadi pelanggaran Pemilihan Umum, malah sebaliknya Panwaslu Kabupaten Yahukimo memaksa Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo di Kantor Polres Yahukimo untuk mengubah perolehan suara setelah hasil pleno tanggal 28 April 2014 di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo dengan membawa massa untuk memaksa masuk Ke Kantor Polres Yahukimo. Komisioner KPU Kabupaten Yahokimo diamankan di dalam Kantor Polres Yahukimo tersebut. Pada kesempatan ini kami menduga Sdr. Matias Heluka sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Yahukimo melakukan konfrontasi dengan Caleg-Caleg untuk memaksakan keinginan mereka mengubah suara yang telah diplenokan; 2. Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi, Para Teradu menerima dan merekap hasil pleno Panitia Pemilihan Distrik dan berdasarkan hasil rekapan, KPU Kabupaten Yahukimo memplenokan pada tanggal 28 April 2014. Sesuai dengan tahapan dan jadwal Para Teradu melaporkan hasil plenonya ke KPU Provinsi Papua. Dalam 15  dokumennya, Para Teradu tidak pernah mengubah suara yang diplenokan tingkat Kabupaten; 3. Bahwa dugaan bahwa Para Teradu mengubah hasil pleno Berita Acara tanggal 6 Mei 2014 yang diadukan oleh Pengadu I adalah benar karena Pengadu dari Caleg yang diperjuangkan suaranya melakukan dengan ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap Para Teradu sehingga perubahan tersebut dilakukan Para Teradu. Meskipun demikian, dokumen hasil pleno tidak diubah oleh Para Teradu. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi yang bisa membatalkan Hasil Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo dan bagi yang keberatan silahkan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada; 4. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pengadu II adalah Perselisihan Hasil Perolehan suara yang sudah jelas telah diputuskan pada sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Mei 2014 di Jakarta. Dalam putusan sela telah ditolak karena bukti Pemohon tidak valid dan tidak sesuai dengan ketentuan PKPU untuk diajukan ke sidang Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa yang dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Yahukimo adalah terkait dengan pelanggaran pemilu tanpa bisa dibuktikan dengan data yang valid sesuai dengan PKPU dan Undang-Undang Pemilu; 6. Bahwa ada konspirasi yang dibangun oleh elit politik berkuasa melalui Panwaslu sebagai lembaga pengawasan, individu dan kelompok masyarakat yang atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu untuk menjatuhkan dan/atau menggantikan Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo setiap waktu di media massa dengan alasan kinerja, tanpa ada bukti yang jelas. Para Teradu tidak pernah menyoroti karena Para Teradu menilai tujuan elemen masyarakat mengkritik lewat media massa adalah untuk memperbaiki kedewasaan demokrasi di Kabupaten Yahukimo; 7. Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai KPU Kabupaten Yahukimo, Para Teradu selalu berkoordinasi dengan Panwaslu, Pemerintah Daerah dan Pihak Keamanan untuk mensukseskan Pemilu. Hanya kadang yang kami perhatikan semua pengaduan yang direkomendasikan kepada KPU tidak sesuai dengan PKPU, dan terkesan ada kepentingan yang diboncengi oleh elit tertentu untuk memaksakan kehendak pribadi yang jelas suaranya bukan berasal dari masyarakat, karena semua dokumen tidak valid sesuai dengan PKPU. [3.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 16  3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu. [3.6] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-22 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Yahukimo terkait pemberitahuan tentang status laporan/temuan tertanggal 28 April 2014 ; 2. Bukti T-2 : Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Yahukimo nomor 35/Panwaslu- Yhk/IV/2014 terkait penerusan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 28 April 2014; 3. Bukti T-3 : Fotokopi hasil rekapan perolehan suara dari setiap Distrik Kabuapaten Yahukimo; 4. Bukti T-4 : Fotokopi dari Panitia Pemilihan Distrik PPD Sobaham Kabupaten Yahukimo hasil rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara DPRD, DPRP, DPR RI, dan DPD RI; 5. Bukti T-5 : Fotokopi hasil rekapan perolehan suara DPRP Kabupaten Yahukimo Dapil 3, Panitia pemilihan Distrik Sobaham Kabupaten Yahukimo tertanggal 9 April 2014; 6. Bukti T-6 : Fotokopi surat PPK Distrik Kabianggama Kabupaten Yahukimo hasil rekapan perolehan suara DPRP Provinsi Papua Dapil 5 tertanggal 9 April 2014; 7. Bukti T-7 : Fotokopi hasil Pleno perhitungan suara pemilihan legislatif DPR Provinsi 09 April 2014 Distrik Endomen Kabupaten Yahukimo; [3.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [4.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu 17  Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [4.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [4.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [4.1.4] Bahwa Pengadu Selvianus Yual adalah Sekretaris Koalisi Peduli Demokrasi Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; 18 [4.1.5] Bahwa Pengadu Mathias Heluka adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Yahukimo maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[5.1] Menimbang bahwa Pengadu I mengadukan Para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena menggelembungkan suara Caleg peserta pemilu. Teradu juga merubah hasil perolehan suara Caleg terpilih dibuktikan dengan BA yang berbeda dari PPD dengan BA Pleno penghitungan suara di kantor KPU Kabupaten Yahukimo. Teradu juga tanpa alasan yang jelas melakukan pergantian PPD sebelum pemilihan legislatif dilakukan; [5.2] Menimbang bahwa Pengadu II mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi nomor 35/Panwaslu-Yhk/IV/2014 terkait penerusan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 28 April 2014 Panwaslu Kabupaten Yahukimo, terkait ditemukannya selisih penghitungan suara. Para Teradu tidak melakukan perbaikan setelah dicocokkan dengan data rekapitulasi ditingkat distrik (DA.1). Para Teradu mengalihkan suara dari Caleg atas nama Anton Sobolim kepada Nerlince Wamunar dan dari Jhon Rende Mangontan kepada Sulaiman Hamzah. Pengalihan tersebut mengakibatkan suara terbanyak di partai Nasdem berubah dari yang seharusnya Anton Sobolim menjadi Nerlince Wamunar, dan yang seharusnya Jhon Rende Mangontan menjadi Sulaiman Hamzah, yang berlanjut pada penetapan Caleg terpilih; [5.3] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu I tersebut, Para Teradu membantah seluruh dalil Pengadu I. Pengadu tidak pernah mengajukan keberatan pada setiap jenjang penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara. Para Teradu tidak pernah menerima keberatan dengan bukti-bukti dokumen yang diajukan terkait perubahan suara yang dituduhkan Pengadu. Para Teradu juga membantah dalil Pengadu II dengan mengatakan bahwa pengalihan suara bukan merupakan tanggungjawab Para Teradu tetapi tanggungjawab Ketua dan Anggota PPD di tingkat distrik. Di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Yahukimo Para Teradu mendasarkan diri pada hasil rekapitulasi di tingkat PPD. Terhadap rekomendasi nomor 35/Panwaslu-Yhk/IV/2014, para Teradu tidak menindaklanjuti karena adanya intimidasi dan ancaman dari pendukung Caleg. Salah satu dari Anggota KPU Kabupaten Yahukimo atas nama Dominggus Marei mengaku diseret dan di paksa naik ke mobil 19 untuk di bawa ke Bawaslu Provinsi Papua untuk menandatangani berita acara dengan cara kekerasan baik secara fisik maupun psikis; [5.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen dalam sidang pemeriksaan, terdapat pemahaman dan fakta sebagai berikut: 1. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Nomor: 35/PANWASLU-YHK/2014 Tanggal 28 April 2014 untuk mengembalikan perolehan suara sebanyak 30.454 Caleg DPRP dari Partai Nasdem a.n. Anton Sobolim, SE yang dialihkan kepada Nerlince Wamuar (Nasdem) tidak dilaksanakan Para Teradu. 2. Bahwa Dalam pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Papua Para Teradu mengakui telah mengalihkan perolehan suara Caleg DPRP dari Partai Nasdem a.n Anton Sobolim, dan bersedia mengembalikan perolehan suara Sdr. Anton Sobolim sebagaimana tertuang dalam Kajian Bawaslu Papua Nomor: 10/TM/PILEG/V/2014; 3. Bahwa Pengakuan dalam sidang Ketua KPU Kabupaten Yahukimo mengatakan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Nomor: 35/Panwaslu-YHK/2014 dan pernyataan dalam pemeriksaan Bawaslu Provinsi Papua karena ada unsur intimidasi dan tekanan, namun tidak melaporkan kepada Pihak Kepolisian sebagai Pihak yang berwenang dengan mengatakan bahwa suatu keadaan aman atau tidak. Teradu juga tidak melaporkan kondisi yang dihadapi Teradu ke Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua; 4. Bahwa Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan kebohongan terkait Berita Acara nomor: 064/BA/Pileg/KPU-YHK/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 dan BA Nomor: 065/BA/Pileg/KPU-YHK/V/2014 tanggal 6 Mei 2014. Kedua BA tersebut dibuat oleh Teradu I dengan hasil yang satu sama lain bertentangan. 5. Bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Yahukimo Nomor: 35/PANWASLU-YHK/2014 Tanggal 28 April 2014, dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi Papua; [5.5] Berdasarkan keterangan dan fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu terbukti dan dapat diterima. Para Teradu telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf b, Pasal 5 huruf b, c, d, g, dan h yaitu Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas, Teradu melanggar asas jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, dan asas profesionalisme Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [5.6] Menimbang terkait dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini. 20

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [6.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [6.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [6.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [6.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I atas nama Noce Wonda selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Yahukimo terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Keis Simbu, Oikok Sonab, Abakuk Iksomon, dan Dominggus Marei selaku Anggota KPU Kabupaten Yahukimo terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka 21 Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini., S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati S.H., M.H Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 22