Arsip Putusan DKPP RI

KETETAPAN NOMOR: 140/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari Sdr. H. Moh. Nur DG Rahmatu, S.E. dengan Nomor Registrasi 140/DKPP-PKE-III/2014, dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Mahfud Samsya, I Nyoman Senayasa, Hasen selaku Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Balinggi, Darfan selaku Ketua PPK Kecamatan Ampibabo, Halilu, Nurdiana, Rahwani selaku Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Toribulu, Hasan Hasyim, Akmal, selaku Anggota PPK Kecamatan Parigi Tengah, Sulfiana DG Patanga selaku Ketua Panwascam Kecamatan Toribulu, Misra selaku Ketua Panwascam Kecamatan Ampibabo, Farid, Abdul Djadid selaku Ketua dan Anggota Panwascam Kecamatan Parigi Tengah, Nasrun H Ince Dula selaku Ketua Panwascam Kecamatan Balinggi; b. bahwa pada saat sidang pemeriksaan dilakukan, masa jabatan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Balinggi, Ketua PPK Kecamatan Ampibabo, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Toribulu, Anggota PPK Kecamatan Parigi Tengah, Ketua Panwascam Kecamatan Toribulu, Ketua Panwascam Kecamatan Ampibabo, Ketua dan Anggota Panwascam Kecamatan Parigi Tengah, Ketua Panwascam Kecamatan Balinggi berakhir pada Agustus 2014, sehingga dengan demikian unsur status Teradu sebagai penyelenggara Pemilu tidak lagi terpenuhi dan karena itu demi hukum persidangan tidak dapat dilanjutkan; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101); 3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 907); 4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik 1  Penyelenggara Pemilu; 5. Hasil Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Jumat , tanggal 31 Oktober 2014.

Menyatakan : - Pengaduan Pengadu demi hukum tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; - Memerintahkan kepada Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Pengaduan/Laporan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., Ir. Nelson Simanjuntak,S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan/atau kuasanya dan tidak dihadiri oleh Teradu dan/atau kuasanya. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli ketetapan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 2 Dr. Osbin Samosir, M.Si 3