II. IDENTITAS TERADU
TERHADAP
[1.2] TERADU
Nama : Hasyim Wantu
Organisasi/Lembaga : Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Membramo, No. 87, Kota Gorontalo
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------Teradu;
[1.3] TERKAIT
Nama : Darwin Botutihe
Organisasi/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Membramo, No. 87, Kota Gorontalo
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------Terkait;
1
[1.4] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Mendengar keterangan Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala
bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;
DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan
Nomor186/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai
berikut:
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 28 November 2015menyampaikan
aduan tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu diduga bertindak tidak berdasarkan standar operasional
prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu serta tidak menaati
prosedur sebagaimana diatur secara tegas dalam peraturan perundang-
undangan;
2. Bahwa penetapan Amir Latif sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo yang dilakukan oleh Teradu tidak sesuai
dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7
Tahun 2015 yakni Pasal 65 ayat (2) “Penetapan dan Pengangkatan Panwaslu
Kabupaten/Kota” merupakan hal yang keputusannya harus diambil melalui
rapat pleno, namun pengangkatan dan penetapan Amir Latif sebagai Panwas
Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh Teradu, tidak dilakukan melalui
rapat pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo. Meskipun hal ini diketahui oleh
Teradu, tetapi Teradu tetap menerbitkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi
Gorontalo Nomor 707/KEP/Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Gorontalo tertanggal 6 Agustus 2015, dan pada tanggal 7 Agustus 2015, jam
15.00 WITA, bertempat di kantor Sekretariat Panwas Pilkada Kabupaten
Gorontalo Teradu selaku Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo melantik dan
mengambil sumpah jabatan Amir Latif sebagai Panwas Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015;
3. Bahwa Amir Latif sejak mendaftar hingga pelantikan masih menduduki jabatan
struktural dalam pemerintahan yakni sebagai Kepala Sekolah SD 27 Limboto
dan SMP Negeri 5 SATAP Limboto Kabupaten Gorontalo. Hal ini bertentangan
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 7 yang
menyatakan syarat untuk menjadi calon anggota Panwas Kabupaten/Kota
2
harus mengundurkan diri dari pengangkatan dan penetapan Amir Latif, yang
tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi syarat serta telah merugikan daftar
tunggu selanjutnya;
4. Bahwa tindakan Teradu dalam mengambil keputusan tidak melalui pleno, juga
dilakukan sebelumnya, antara lain:
a. Menerbitkan Surat Nomor 746/Bawaslu-Prov/08/2015, yang
memberitahukan kepada Panwas Kabupaten Gorontalo bahwa Bawaslu
Provinsi Gorontalo akan mengadakan pelantikan anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo di
Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten yang pembiayaannya dibebankan
pada Panwas Kabupaten Gorontalo;
b. Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 152-Kep/Bawaslu-Prov/11/2014
tentang Penetapan Tim Seleksi Panwas Kabupaten Gorontalo dalam
rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Gorontalo, yang terdiri dari Abdurahman Mala, Hartati Haridji,
Kaharudin Kamaru, Ayub Ishak, dan Herda Husein. Berbeda dengan
hasil pleno Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo yang telah
menetapkan Tim Seleksi Pembentukan Panwas Kabupaten Gorontalo
2014 pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, terdiri dari
Abdurahman Mala, Hartati Haridji, Kaharudin Kamaru, Basri Amin, dan
Syamsudin Tulie. Perubahan hasil pleno ini diketahui dilakukan oleh
Teradu tidak melalui pleno Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo,
sehingga alasan perubahan tidak diketahui dengan jelas.
5. Bahwa Teradu diduga mengikutsertakan atau melibatkan diri dalam Pilkada
Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 untuk kepentingan pribadi dalam
pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Ketua Bawaslu Provinsi
Gorontalo.
Bahwa sekitar tahun 2013 dan 2015 Teradu diduga ikut serta dan terlibat aktif
dalam pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo
Tahun 2015, ikut serta dan terlibat aktif dalam hal melakukan kegiatan di luar
dari tugas, wewenang, dan jabatan sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu.
Teradu menyuruh tenaga pendukung (protokoler) dan Tenaga Asisten Badan
Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo atas nama Awan Abdullah, dan Kadir
Mertosono melakukan pengumpulan KTP dalam rangka rencana pencalonan
Teradu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo melalui jalur perseorangan,
termasuk hadir dan ikut serta dalam menyampaikan visi dan misi Teradu
sebagai bakal Calon Bupati Gorontalo pada bulan Desember 2014 di Gedung
Kasmat Lahay kegiatan penyampaian visi dan misi tersebut dilaksanakan oleh
Ormas Gorontalo FD bermunajat, Gorontalo, Teradu didampingi juga oleh
Awan Abdullah dan Kadir Mertosono dengan menggunakan kendaraan, yaitu
3
mobil dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan
nomor polisi DM 88 berplat merah.
6. Bahwa melakukan perbuatan patut diduga menyalahgunakan tugas,
wewenang, dan jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Badan Pengawas
Pemilu Provinsi Gorontalo baik secara langsung maupun tidak langsung.
a. Pada bulan Maret 2015 bertempat di ruang kerja Teradu memerintahkan
bendahara pengeluaran atas nama Titi Usman untuk melakukan
pemotongan sejumlah uang dari hak peserta yang telah mengikuti rapat
pembinaan kesekretariatan. Pemotongan ini berjumlah Rp. 35.000,- dari
hak peserta yang langsung di potong oleh bendahara pengeluaran
dengan dalil kebijakan kantor, sebagaimana seperti yang tertera pada
amplop penerimaan uang saku rapat sekretariatan Badan Pengawas
Pemilu Provinsi Gorontalo.
b. Teradu mengambil dan menguasai secara tidak patut biaya perjalanan
dinas staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo atas
nama Dewi Gobel dkk. Hal ini terjadi pada sekitar bulan Juli 2015,
tepatnya setelah lebaran Idul Fitri 2015 bertempat di ruang kerja
Teradu. Teradu mengambil biaya perjalanan dinas atas nama Dewi
Gobel, Awan Abdullah, dan Rinto Polapa dari bendahara pengeluaran
Titi Usman untuk perjalanan 3 (tiga) hari ke Kabupaten Pohuwato dan 1
(satu) hari ke Kabupaten Gorontalo, kurang lebih sejumlah Rp.
4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap penguasaan
dan pengambilan biaya perjalanan dinas ini Teradu telah menyampaikan
kepada Dewi Gobel, Awan Abdullah, dan Rinto Polapa, bahwa tidak usah
berharap lagi akan biaya perjalanan dinas ini, karena Dewi Gobel dkk,
telah menerima gaji 13 (tiga belas) dll, dan saya akan membagi
kelainnya. Tindakan Teradu ini dilakukan tanpa meminta persetujuan
dari Dewi Gobel dkk. Pengambilan biaya SPPD ini oleh Teradu, telah
diketahui oleh Pegawai Staf Badan Pengawas Pemilu Provinsi sehingga
membuat Teradu tidak nyaman dan selanjutnya dengan sikap emosi
Teradu mengembalikan sebagian uang/biaya SPPD dari Dewi Gobel dkk
sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 1
September 2015 dan sisanya sudah dibagi ke staf lainnya.
c. Teradu melakukan berbagai cara dalam rangka mendapatkan
keuntungan dari Panwas dan Sekretariat Panwas Kabupaten
diantaranya melalui upaya meminta uang yang tidak jelas
peruntukannya, tapi dapat memberi keuntungan kepada Teradu.
Permintaan sejumlah uang ini, dilakukan Teradu dengan cara meminta
pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta kepada
Teradu melalui rekening pribadi Teradu. Adapun orang yang pernah
diminta dan telah mengirimkan uang diantaranya Rahmat Zakaria dan
4
Ramlan masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah).
d. Pada tanggal 29 Juli 2015 bertempat di ruang kerja Teradu. Teradu
memimpin rapat yang dihadiri Iqbal Arbie, Sri Wirnaningsih, Kiayi, Titi
Usman, Mutie Utami, dan Siti Haslina Said. Dalam arahannya, Teradu
memerintahkan dibuat surat kerjasama OMS dan Perguruan Tinggi di
Kabupaten Pohuwato dari tanggal 25-27 Juli 2015, dan seolah-olah
telah melakukan perjalanan dinas, kemudian diterbitkan SPT,
sebagaimana arahan Teradu untuk Siti Haslina Said dan Amin, S.E.,
Yopin Polutu, dan Moh. Fahmi Noho. Mengenai SPT atas nama Siti
Haslina Said, Teradu yang menandatangani, sedangkan Tim
ditandatangani oleh Kepala Sekretariat. Sehubungan dengan kejadian
tersebut diatas, agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu.
[2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-
bukti/keterangan yakni sebagai berikut:
BUKTI KETERANGAN
P-1 Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor
707KEP/Tahun 2015, Tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia
Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Provinsi
Gorontalo Tahun 2015, tertanggal 6 Agustus 2015;
P-2 Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tertanggal 7
Agustus 2015;
P-3 Fotokopi Fakta Integritas, tertanggal 7 Agustus 2015;
P-4 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 821.2/BKD-
DIKLAT/SK/05/2012, tertanggal 25 Januari 2012;
P-5 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 420/Dikbud-
Kab/Sekt/3572/2015, Tentang SK Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional
Guru, tertanggal 28 Agustus 2015;
P-6 Video Rekaman Visi dan Misi Teradu sebagai Bakal Calon Bupati Gorontalo pada
bulan Desember 2014 di Gedung Kasmat Lahay;
P-7 Foto Amplop penerimaan uang saku;
P-8 Fotokopi Rekening Koran dan Slip Penyetoran Bank BRI dengan Nomor Rekening
1034477-53-8 atas nama Hasyim Mahmud Wantu pada tanggal 5 Juni 2015;
P-9 Rekaman 02 Permintaan Sejumlah Uang;
P-10 Fotokopi Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Nomor
090/Bawaslu-Prov.Gtlo/Set/966/VII/2015, tertanggal 24 Juli 2015;
P-11 Fotokopi Lembar Surat Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Gorontalo;
P-12 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Gorontalo Tahun 2015, Nomor 41/Panwas-Kab.Gtlo/VI/2015, Pengunduran diri,
tertanggal 15 Juli 2015;
P-13 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo, Nomor
74/Panwaslu/Kab.GTLO/IV/2014, perihal Rekomendasi, tertanggal 25 April 2014;
P-14 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 229/KPU-Kab.027.436534, perihal
jawaban atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Gorontalo, tertanggal 25 April 2014;
P-15 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor
716/Bawaslu-Prov.Gtlo/VII/2015, perihal klarifikasi, tertanggal 31 Juli 2015;
P-16 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, Nomor 225/KPU-
Kab-027.436534/ViII/2015, perihal jawaban klarifikasi, tertanggal 1 Juli 2015;
P-17 Fotokopi Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Gorontalo, Nomor 090/Bawaslu-Prov.Gtlo/Set/569/V/2015, tertanggal 27 Mei 2015;
P-18 Fotokopi Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Gorontalo, Nomor 090/Bawaslu-Prov.Gtlo/Set/967/VII/2015, tertanggal 24 Juli
5
2015;
P-19 Fotokopi Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Gorontalo
No.90/Bawaslu-Prov.Gtlo/Set/697/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015;
P-20 Fotokopi Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Gorontalo
No.90/Bawaslu-Prov.Gtlo/Set/698/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015;
P-21 Fotokopi Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Gorontalo
No.90/Bawaslu-Prov.Gtlo/Set/570/V/2015, tertanggal 27 Mei 2015;
P-22 Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
P-23 Fotokopi Surat Perintah Membayar, Nomor 00125, tertanggal 30 Juli 2015;
P-24 Fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran;
P-25 Fotokopi Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPPD Nomor: SPPD/Bawaslu-
Prov.Gtlo/2681/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015;
P-26 Fotokopi Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPPD Nomor: SPPD/Bawaslu-
Prov.Gtlo/2684/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015;
P-27 Fotokopi Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPPD Nomor: SPPD/Bawaslu-
Prov.Gtlo/2683/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015;
P-28 Fotokopi Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran Nomor: SPPD/Bawaslu-
Prov.Gtlo/2300/V/2015, tertanggal 27 Mei 2015;
P-29 Fotokopi Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran Nomor: SPPD/Bawaslu-
Prov.Gtlo/2301/V/2015,tertanggal 27 Mei 2015;
P-30 Fotokopi Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran Nomor: SPPD/Bawaslu-
Prov.Gtlo/2302/V/2015, tertanggal 27 Mei 2015;
P-31 Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Roni Mohamad, tertanggal 28 Juli
2015;
P-32 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Hadir Guru di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan
Nasional Kecamatan Limboto SDN 27 Limboto, tertanggal 31 Juli 2016;
[2.3] PETITUM
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal
sebagai berikut:
1. Menyatakan Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode etik.
2. Memberikan sanksi pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Teradu,
dan
3. Jika Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang
berlaku.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan
pada 28 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam melantik dan mengambil sumpah
jabatan serta menetapkan anggota Panwas Kabupaten Gorontalo a.n. Amir Latif,
S.Pd telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
yaitu:
a) Pasal 96 ayat 1: “Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta
6
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diseleksi dan ditetapkan oleh
Bawaslu Provinsi”.
b) Pasal 97 ayat 3 : “Pelantikan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan
oleh Bawaslu Provinsi ”.
c) Pasal 98 ayat 1 : ”Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengucapkan
sumpah/janji”.
d) Pasal 99 ayat 4 huruf c : “Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang
berhenti. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan: Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil
seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentuan, Pemberhentian,
dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri, Pasal 9 ayat (2) “Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi”.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2015 tentang Peruabahan Ketiga Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum
Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pasal 49 ayat 1 huruf b
“Penggantian antar waktu anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, PPL, Pengawas TPS, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang
berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan “Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi”;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan
Suara, yaitu:
a) Pasal 65 ayat 1 “Bawaslu Provinsi mengambil keputusan melalui rapat pleno”;
7
b) Pasal 65 ayat 2 huruf b “Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah menyangkut b, penetapan dan pengangkatan Panwaslu
Kabupaten/Kota;
c) Pasal 66 ayat 1 dan 2 :
(1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan
forum pengambilan keputusan tertinggi Bawaslu Provinsi.
(2) Rapat pleno diikuti oleh anggota Bawaslu Provinsi.
d) Pasal 67 ayat 1,2,3, dan 4 :
(1) Setiap anggota Bawaslu Provinsi wajib menghadiri rapat pleno.
(2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
daftar hadir.
(3) Rapat pleno Bawaslu Provinsi sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2 (dua)
anggota.
(4) Keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi sah apabila disetujui oleh paling
sedikit 2 (dua) anggota.
e) Pasal 68 ayat (1),(2) dan (5) :
(1) Undangan dan agenda rapat pleno Bawaslu Provinsi disampaikan secara
tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan.
(2) Rapat pleno dipimpin oleh ketua Bawaslu Provinsi.
(5) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
dapat dikecualikan.
f) Pasal 69 “Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota”.
g) Pasal 70 ayat (1) dan (2)
(1) Dalam keadaan mendesak, Bawaslu Provinsi dapat melakukan rapat pleno
melalui media telekomunikasi yang disepakati.
(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan
dimana Bawaslu Provinsi harus membuat suatu keputusan dalam jangka
waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan anggota tidak
dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
(1).
5. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di atas, bahwa Bawaslu Provinsi
Gorontalo dalam melantik Amir Latif, S.Pd telah sesuai peraturan yang berlaku,
sebagai berikut:
a) Bahwa Amir Latif, SPd. merupakan satu dari 6 (enam) nama yang diajukan
oleh tim seleksi kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk dilakukan uji
kelayakan dan kepatutan sebagaimana dalam perBawaslu nomor 10 tahun
2012 pasal 43 ayat (1) “Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan
terhadap 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu Provinsi yang disampaikan
oleh Tim Seleksi”, sedangkan yang bersangkutan telah menyampaikan surat
8
izin dari atasannya untuk mengikuti seleksi calon anggota Panwas Kabupaten
Gorontalo;
b) Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo
mengundang kepada 6 (enam) nama calon anggota Panwas Kabupaten
masing-masing di 3 (tiga) Kabupaten yang menyelengarakan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati (Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan
Kabupaten Gorontalo), salah satunya Amir Latif, S.Pd., untuk dilakukan uji
kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. Sebagaimana surat
undangan Nomor49/Bawaslu-Prov.Gtlo/I/2015, tanggal 15 Januari 2015.
c) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo
memberikan surat permohonan kesedian kepada anggota Bawaslu Provinsi
Gorontalo untuk dapat menjadi penguji pada kegiatan uji kelayakan dan
kepatutan calon anggota Panwas Kabupaten masing di 3 (tiga) Kabupaten.
d) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo menindak
lanjuti surat dari Panwas Kabupaten Gorontalo nomor: 41/Panwas-
Kab.Gtlo/VI/2015, tentang pengunduran diri Dr. Roni Mohammad, SE. M.Si
dari anggota Panwas pemilihan Kabupaten Gorontalo, dengan melaksanakan
rapat pleno yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Bawaslu Provinsi
Gorontalo dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor :
60/BA/BAWASLU-PROV/GTLO/VII/2015.
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil rapat pleno tanggal 31 Juli 2015, Bawaslu
Provinsi Gorontalo melakukan langkah sebagai berikut:
a) Bawaslu Provinsi Gorontalo menyurati KPU Kabupaten Gorontalo dengan surat
nomor: 716/Bawaslu-Provinsi.Gtlo/VII/2015, berkenaan dengan memastikan
status Moh. Thaib Rahman, S.Pd sebagai anggota PPK.
b) Bawaslu Provinsi Gorontalo menyurati Panwas Pemilihan Kabupaten
Gorontalo, dengan surat nomor: 715/Bawaslu-Provinsi.Gtlo/VII/2015,
sehubungan dengan Kunjungan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo pada
tanggal 01 Agustus 2015 di Kantor Panwas Kabupaten Gorontalo, agar Panwas
Kabupaten Gorontalo dapat menghadirkan Amir Latif, S.Pd di kantor Panwas
Pemilihan Kabupaten Gorontalo.
7. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima
surat jawaban dari KPU Kabupaten Gorontalo, dengan nomor : 225/KPU-Kab-
027.436534/VIII/2015, Prihal Jawaban Klarifikasi, tertanggal 01 Agustus 2015;
8. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015 pada saat Bawaslu Provinsi Gorontalo
melakukan kegiatan rakor kerjasama OMS dan perguruan tinggi bertempat di
hotel milana limboto, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima surat pernyataan dari
. Amir Latif, S.Pd bahwa yang bersangkutan menyatakan bersedia memenuhi
tugas dan tanggung jawab sebagai Panwas Kabupaten Gorontalo sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
9
9. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, bertempat di ruang ketua Bawaslu Provinsi
Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh
2 (dua) orang anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo yang membahas tindak lanjut
dari hasil rapat pleno tanggal 31 Juli 2015. Adapun hasil rapat pleno sebagaimana
tertuang dalam berita Acara nomor : 68/BA/BAWASLU-PROV/GTLO/08/2015;
10. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyurati
kepada Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo, dengan Surat Nomor
746/Bawaslu-Prov/08/2015, perihal: Pemberitahuan berkenaan dengan Bawaslu
Provinsi Gorontalo akan mengadakan pelantikan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, pada hari Jum’at
tanggal 07 Agustus 2015 pukul 16.00 WITA di Kantor Sekretariat Panwas
Pemilihan Kabupaten Gorontalo.
11. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, bertempat di Aula kantor Panwas pemilihan
Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo melantik Amir Latif, S.Pd
sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Panwas Pemilihan Kabupaten
Gorontalo.
12. Bahwa dalam sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (Sebagai Teradu) pada
pelantikan Amir Latif, S.Pd, menegaskan beberapa hal diantaranya adalah:
a) Menegaskan kembali kepada Amir Latif, SPd terkait dengan surat
pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia memenuhi tugas dan
tanggung jawab sebagai Panwas Kabupaten Gorontalo.
b) Amir Latif, SPd, siap bersedia bekerja sepenuh waktu bukan sewaktu-
waktu.
c) Setelah dilantik, Amir Latif sudah melaksanakan tugas sebagai anggaota
Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo dan berkantor di kantor Panwas
Pemilihan Kabupaten Gorontalo.
13. Bahwa setelah dilantik Amir latif, masih melaksanakan tugasnya sebagai kepala
sekolah, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo akan mengambil langkah-langkah
sesuai peraturan perundangan.
14. Bahwa tindak lanjut dari surat pernyataan Amir Latif, S.Pd yang disampaikan
kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 5 Agustus 2015, dan setelah
diadakannya pelantikan, Amir Latif, SPd. telah mendapatkan surat keputusan
dari Bupati Gorontalo, nomor: 420/Dikbud-Kab/Sekt/3572 tentang SK.
Pembebasan Sementara dari jabatan Fungsional Guru.
15. Bahwa Dugaan Teradu ikut serta dan/atau melibatkan diri secara aktif dalam
pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2015, ikut serta dan terlibat aktif dalam hal
melakukan kegiatan-kegiatan diluar dari tugas, wewenang dan jabatan sebagai
Ketua Bawaslu.
16. Bahwa aduan yang disampaikan oleh pengadu sudah dilaporkan di Bawaslu
Provinsi Gorontalo pada tanggal 04 Maret 2015 oleh Suleman Ajilahu, dan Roy
Ahmad, sebagai ketua dan sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam Cabang
10
Limboto dengan nomor surat: 103/B/Sek/05/1436H, tertanggal 29 Januari
2015/08 Rabiul Akhir 1436 H, perihal Laporan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu, dan Yuslan Salamadi, SH. MH, dan Fitri Dako, SH, sebagai
Direktur dan sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan
Mahasiswa Islam Cabang Limboto, dengan Surat Nomor 030/C/LKBHMI/II/2015,
tertanggal 03 Maret 2015/13, Jumadil Awal 1436 H, Perihal Laporan Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara /Pemilu. Adapun ke-2 laporan tersebut ditujukan
kepada:
1) DKPP RI
2) Bawaslu RI
3) KPU RI
4) Gubernur Gorontalo
5) KPU Provinsi Gorontalo
6) Bawaslu Provinsi Gorontalo
7) Bupati Gorontalo
8) Kesbangpol Provinsi Gorontalo
9) Kesbangpol Linmas Kabupaten Gorontalo
10) KPU Kabupaten Gorontalo
10. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menindak
lanjuti laporan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Himpunan Mahasiswa
Islam Cabang Limboto dan lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum Himpunan
Mahasiswa Islam Cabang Limboto dengan menyampaikan mengenai proses
penanganan laporan tersebut bukan menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi
sebagaimana dalam perBawaslu nomor 11 tahun 2014 mengenai tindak lanjut
penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengacu pada
peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2012.
11. Bahwa aduan yang disampaikan oleh pengadu sudah diklarifikasi oleh Bawaslu RI
melalui surat Bawaslu RI, nomor: 0088/Bawaslu/IV/2015, tanggal 8 April 2015
prihal pengaduan terkait dugaan pencalonan ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
sebagai calon Bupati Kabupaten Gorontalo dan proses seleksi calon anggota
Panitia Pengawas Pemilu Kepala daerah. dan Surat nomor:
0112/Baawaslu/IV/2015, tanggal 29 April 2015, perihal Klarifikasi Ketua Bawaslu
Gorontalo melalui Surat Prov.Gtlo/IV/2015 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu
Provinsi Gorontalo.
12. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.30 WITA, Bawaslu Provinsi
Gorontalo menerima surat dari Bawaslu RI, Nomor 0088/Bawaslu/IV/2015,
tanggal 8 April 2015 prihal pengaduan terkait dugaan pencalonan ketua Bawaslu
Provinsi Gorontalo sebagai calon Bupati Kabupaten Gorontalo dan proses seleksi
calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kepala daerah. Adapun isi surat tersebut
memuat:
11
1) Meminta kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk memberikan klarifikasi
terhadap permasalahan sebagaimana dilaporkan oleh Himpunan
Mahasiswa Islam (Cabang Limboto) perihal lapaoran pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu.
2) Bawaslu RI meminta untuk dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima surat.
17. Bahwa pada tanggal 15 April 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo, telah menindak
lanjuti Surat Bawaslu RI Nomor 0088/Bawaslu/IV/2015, sebagaimana point di
atas, dengan surat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nomor 400/Bawaslu-
Prov.Gtlo/IV/2015, tanggal 15 April 2015, prihal klarifikasi atas pengaduan terkait
dugaan pencalonan ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai calon Bupati
Kabupaten Gorontalo dan proses seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilu
Kepala daerah. adapun isi surat memuat 16 point.
18. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima Surat
Bawaslu RINomor : 0112/Bawaslu/IV/2015, tertanggal 29 April 2015, perihal
Klarifikasi Ketua Bawaslu Gorontalo melalui Surat Prov.Gtlo/IV/2015 yang
ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo. Adapun surat tersebut
memuat 4 (empat) hal pokok.
19. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menindak
lanjuti surat Bawaslu RI, Nomor : 0112/Bawaslu/IV/2015, sebagaimana tersebut
pada huruf g di atas, dengan surat Bawaslu Provinsi Gorontalo, nomor :
462/Bawaslu-Prov.Gtlo/IV/2015, tertanggal 6 Mei 2015, prihal Klarifikasi dan
Permohonan Maaf, adapun isi dari surat tersebut memuat 3 (tiga) point.
1) Bahwa mengenai pengaduan yang menyatakanTeradu ikut serta dalam
menyampikan visi misi teradu sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten
Gorontalo. Teradu perlu menyampaikan bahwa pada tanggal 11 desember
2014, dikonfirmasi oleh staf Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang undangan
dari Forum Demokrasi Berbasis Musyawarah Kejayaan Derajat Adat Gorontalo
(FD BERMUNAJAT GORONTALO), adapun surat tersebut Nomor FD-
Bermunajat/015A/XI/2014, tanggal 22 Nopember 2014, hal Undangan
Kesediaan Memberikan Visi & dan Misi, yang ditujukan kepada Hasyim Wantu,
S.Ag. M.Pd.I., dan ditanda tangani oleh Drs. Ludin Olii selaku Ketua, dan Ir.
Hamzah Patamani, MSc selaku Sekretaris, dan mengetahui Bupati Gorontalo
a.n. Drs. H. David Bobihoe, MSc, M.M. dengan gelar adat “TAUWA LO
LAHUWA”. Surat tersebut ditujukan kepada teradu atas nama pribadi, dan
setelah membaca surat undangan tersebut, ada beberapa pesan dalam surat
tersebut yakni:
a) “Sebagai tindak lanjut hasil Musyawarah pada forum diskusi yang
diselenggarakan FORUM DEMOKRASI BERBASIS MUSYAWARAH
KEJAYAAN DERAJAT ADAT-GORONTALO tentang indentifikasi dan
12
inventarisasi aspirasi masyarakat adat Kabupaten Gorontalo terhadap
pemimpin daerah kedepan di Kabupaten Gorontalo”
b) Sebagai penajaman dan perumusan kriteria pemimpin Kabupaten
Gorontalo periode 2015-2020, sehingga diselenggarakan Diskusi Fokus
dengan thema FIGUR PEMIMPIN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2015-2020 PASCA Kepemimpinan TAUWA LO LAHUWA DALAM
PERSPEKTIF ADAT GORONTALO.
c) Permohonan menyampaikan visi misi bakal calon Bupati Kabupaten
Gorontalo “Visi Misi Pemimpin Kabupaten Gorontalo Berdasarkan
Rekam Jejak ddalam Kehidupan Bermasyarakat di wilayah Adat
Gorontalo”
d) Teradu diundang resmi oleh FD Bermunajat Kabupaten Gorontalo yang
diketahui oleh Bupati Gorontalo sebagai pimpinan negeri (dalam adat
Gorontalo) di Kabupaten Gorontalo yang diberi gelar adat TAUWA LO
LAHUWA.
20. Sebagaimana pesan undangan tersebut di atas, dalam menindak lanjutinya,
Teradu memahami isi surat tersebut sebagai berikut:
1) Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh FD Bermunajat
Kabupaten Gorontalo yang akan dihadiri oleh Dewan Adat Kabupaten
Gorontalo, sehingga teradu secara pribadi sebagai masyarakat di wilayah
adat Kabupaten Gorontalo khususnya dan provinsi Gorontalo pada
umumnya yang masih menjunjung tinggi adat dalam kehidupan sehari-hari
dan teradu telah diundang resmi untuk hadir perlu menghargai undangan
tersebut.
2) Mengenai permohonan kepada Teradu menyampaikan visi misi bakal calon
Bupati Kabupaten Gorontalo, Teradu menyampaikan bahwa status “bakal
calon Bupati Kabupaten Gorontalo” merupakan klaim dari FD Bermunajat
Kabupaten Gorontalo, dan teradu menghargai akan hal itu.
3) Setelah membaca undangan tersebut, Teradu merupakan salah Satu Bakal
Calon Bupati yang sesuai isi undangan, dan jika seandainya Teradu
membenarkan hal tersebut, maka seharusnya materi yang disampaikan
oleh Teradu bertuliskan “Materi Visi Misi Bakal Calon Bupati Kabupaten
Gorontalo Tentang Visi Misi Pemimpin Kabupaten Gorontalo Berdasarkan
Rekam Jejak ddalam Kehidupan Bermasyarakat di wilayah Adat
Gorontalo”,karena Teradu menyadari dirinya adalah Ketua Bawaslu Provinsi
Gorontalo, maka Teradu menuliskan pada materi yang disampaikan hanya
“Materi Visi Misi Pemimpin Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Rekam Jejak
ddalam Kehidupan Bermasyarakat di Wilayah Adat Gorontalo”.
21. Bahwa pada penyampaian materi, Teradumenegaskan beberapa hal sebagaimana
termuat dalam jawaban surat Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait dengan tindak
13
lanjut surat Bawaslu RI Nomor 0088/Bawaslu/IV/2015, tertanggal 8 April 2015,
diantaranya yakni:
a) Informasi yang beredar tentang dirinya adalah salah satu Bakal Calon
Bupati Kabupaten Gorontalo bukan berasal dari Teradu, karena Teradu
tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Calon Bupati;
b) Teradu sering diwawancarai oleh rekan-rekan media massa berkaitan
dengan informasi Teradu akan mencalonkan diri sebagai Bupati, Teradu
mengatakan kepada media dirinya bukan politisi, akan tetapi Teradu adalah
Penyelenggara Pemilu dan Pegawai Negeri Sipil.
22. Bahwa yang menentukan Bakal Calon/Calon Bupati adalah Komisi Pemilihan
Umum (status Bakal Calon masih menggunakan PerpuNomor 1 Tahun 2014
ditetapkan oleh KPU).
23. Bahwa kehadiran Teradu di lokasi kegiatan tersebut dengan menggunakan mobil
Bawaslu Provinsi Gorontalo (plat merah) benar adanya, tetapi hal itu tidak
disengaja oleh Teradu, karena sesuai undangan yang ditujukan kepada Teradu
pada tanggal 13 Desember 2014 pukul 08.00 WITA. Pada saat yang sama Teradu
masih dalam rangkaian kegiatan mewakili Bawaslu Provinsi Gorontalo di Jakarta
dan akan kembali ke Gorontalo pada tanggal 13 Desember 2014 dan akan tiba
sekitar pukul 14.00 WITA menggunakan pesawat Garuda. Teradu sudah
menghubungi panitia tidak akan sempat hadir karena Teradu akan tiba di
Gorontalo sekitar pukul 14.00 wita. Sehingga setibanya di Gorontalo Teradu
berencana akan langsung menuju ke kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dalam
perjalanan dari bandara ke Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Teradu mendapat
informasi bahwa agenda penyampaian materi (yang salah satu pematerinya adalah
Teradu) belum selesai karena jadwalnya molor, dan Teradu menyampaikan melalui
staf Bawaslu Gorontalo yang ada lokasi kegiatan agar menyampaikan kepada
panitia bahwa Teradu tidak sempat akan memberikan materi karena Teradu
masih di perjalanan.
24. Bahwa Teradu mendapatkan masukan dari staf tersebut bahwa sekiranya Teradu
bisa mampir di lokasi kegiatan karena kegiatan masih berlangsung minimal
Teradu sudah ada itikad baik untuk menghargai undangan panitia meskipun
tidak tepat waktu. akan tetapi ketika Teradu sampai di lokasi kegiatan tersebut,
agenda penyampaian materi (yang salah satu pemateri adalah Teradu) sudah
selesai dan sudah masuk pada agenda tanggapan banding yang dipimpin langsung
oleh dewan adat Kabupaten Gorontalo. Namun, karena pada saat itu, 2 (dua)
orang pemateri secara bersamaan terlambat yakni Dr. Rustam Akili, S.E. S.H.,
M.H., selaku Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan Teradu, maka majelis adat
melalui panitia masih mempersilakan kepada Teradu dan Dr. Rustam Akili, S.E.,
S.H., M.H., selaku Ketua DPRD Provinsi Gorontalo untuk memberikan materi
masing masing selama 15 menit.
14
25. Bahwa dalam aktifitas sehari-hari, teradu selalu berupaya menggunakan fasilitas
kendaraan dinas Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk kepentingan tugas/jabatan.
sebaliknya, Teradu berupaya menggunakan kendaraan pribadi untuk kepentingan
pribadi.
26. Bahwa Teradu diduga menyalahgunakan tugas, dan/atau jabatan sebagai Ketua
dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo baik secara langsung maupun
tidak langsung, dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan
pemotongan sejumlah uang dari hak peserta dalam rapat pembinaan
kesekretariatan sebesar Rp. 35.000/orang pada bulan maret 2015. Berdasarkan
hal tersebut Teradu menjawabaduan tersebut, merupakan informasi yang keliru,
kejadian yang diadukan adalah rapat perdana, tentang pembinaan kesekretariatan
di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo, tanggal 9 Maret 2015, tetapi informasi
dari Bendahara sesungguhnya kejadian itu merupakan rapat ke 2 (dua) kegiatan
pembinaan secretariat, sekitar bulan April 2015 yang menghadirkan BPJS.
27. Bahwa setelah dilaksanakan rapat ke-2 dalam rangka pembinaan sekretariat yang
menghadirkan BPJS, Bendahara masuk ke ruangan Teradu, dan melaporkan hasil
kegiatan rapat kepada Teradu, dan Teradu memerintahkan bendahara untuk
mengundang Kepala Sekretariat. Pada saat itu Bendahara menyampaikan bahwa
rapat tersebut natinya akan dibayarkan uang saku terhadap peserta rapat, di
hadapan Bendahara dan Kepala Sekretariat, Teradu menyarankan “cobalah
dibicarakan bersama-sama staf, karena di Bawaslu ini tidak ada dana taktis,
maka kalau boleh, di setiap kegiatan seperti ini bisa menyisihkan anggaran guna
untuk dana taktis”. dan teradu memberi contoh, “kalau misalnya ada pembayaran
sejumlah uang saku Rp 285.000, 250.000 dibayarkan kepada peserta dan Rp
35.000 sebagai dana taktis, itupun kalau disepakati, bisa dikalikan saja Rp
35.000 kali jumlah pegawai, berapa semua setiap kali kegiatan yang bisa dijadikan
dana taktis”.Setelah Bendahara dan Kasek keluar dari ruangan teradu, beberapa
jam kemudian, Bendahara masuk lagi di ruangan Teradu, dan menyampaikan
bahwa teman-teman staf sekretariat tidak setuju. Teradu menyampaikan “ok”.
Kalau memang tidak disetujui, apa boleh buat, ini kan hanya untuk kebaikan
kantor, sehingga jika ada kegiatan yang tidak teranggarkan, maka ada dana taktis
yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Teradu memberikan contoh seperti THR
menjelang Idul Fitri”.
28. Bahwa tindakan Teradu semata-mata hanya untuk menyarankan Bendahara agar
ada dana taktis untuk mengantisipasi kebutuhan yang tidak teranggarkan,
karena posisi Bendahara masih baru.
29. Bahwa terhadap pengaduan yang menyatakanTeradu mengambil dan menguasai
secara tidak patut biaya Perjalanan Dinas staf Bawaslu Provinsi Gorontalo a.n.
Dewi Gobel, Awan Abdullah, dan Rinto Polapa sekitar bulan Juli 2015 setelah Idul
Fitri, dan Teradu tanpa meminta persetujuan dari mereka. Faktanya adalah
pengaduan yang dimaksud adalah perjalanan dinas dalam rangka monitoring
15
pengawasan pemasukan dukungan pasangan calon perseorangan dan
memberikan materi pada Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kecamatan di Kabupaten
Pohuwato selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 15-17 Juni 2015, dan kegiatan Bimtek
Panwas Kecamatan di Kabupaten Gorontalo pada tanggal yang sama.
30. Bahwa pada saat itu, Teradu bersama 3 (orang) staf, a.n. Awan Abdullah, Dewi
Gobel, dan Rinto Polapa, melakukan perjalan dinas dalam rangka monitoring
pengawasan pemasukan dukungan pasangan calon perseorangan dan
memberikan materi pada Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kecamatan di Kabupaten
Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato secara bersamaan, karena 2 (orang) pimpinan
Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan tugas lain, yaitu Siti Haslina Said
melakukan perjalanan dinas di Kabupaten Bone Bolango dan Darwin Botutihe,
berada di luar daerah.
31. Bahwa Teradu membuka Acara Bimtek Panwas Kecamatan se-Kabupaten
Gorontalo di Hotel Aziziyah, dan kemudian menuju ke Pohuwato. Saat itu, Dewi
Gobel, hanya melakukan perjalanan dinas sampai di Kabupaten Gorontalo dengan
alasan orang tuanya masuk Rumah sakit, perjalanan ke Pohuwato pada akhirnya
hanya teradu dan 2 (dua) orang staf.
32. Bahwa dalam proses pencairan perjalanan dinas tersebut belum langsung
dibayarkan. Teradu menjelaskan sesuai dengan fakta.Menjelang akhir bulan
Ramadhan, Irma Soraya Monoarto, S.E., selaku PPSPM (Pejabat pembuat Surat
Perintah Membayar) masuk ke ruangan Teradu dan langsung berkoordinasi terkait
desakan proses pencairan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kasubag Teknis
Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, serta Kasubag Administrasi. PPSPM
meminta petunjuk kepada Teradu mengenai sikap yang harus dilakukan, karena
perjalanandinas yang diminta ditandatangani guna kepentingan pencairan sudah
lengkap, tetapi perjalanannya belum dilakukan. Pada saat ituTeradu
menyampaikan kepada PPSPM, apabila perjalanan dinas tidak dilakukan,
sebaiknya jangan ditandatangani.
33. Bahwa PPSPM tidak mau menandatangani dan menyampaikan kepada Kasubag
Administrasi, Kasubag Teknis Pengawasan dan Penangan Pelanggaran dengan
alasan tidak melakukan perjalanan. Hal ini menyebabkan mereka berbondong-
bondong turun melakukan perjalananan tanpa ada koordinasi dengan pimpinan.
34. Bahwa padasaat mereka melakukan perjalanan dinas. PPSPM a.n. Irma Soraya
Monoarfa, S.E., masuk lagi keruangan Teradu, dan menyampaikan surat
permohonan untuk bertugas di Ternate sudah disetujui oleh Gubernur Gorontalo.
Beliau mohon pamit kepada Teradu untuk tidak bertugas lagi di Bawaslu Provinsi
Gorontalo. Teradu menyampaikan ucapan terima kasih atas atensinya selama
melaksanakan tugas di Bawaslu Provinsi Gorontalo.Teradu menyarankan agar
melapor kepada Kepala Sekretariat sekaligus mengundurkan diri sebagai PPSPM
dan menyampaikan persetujuan tugas dari Gubernur Gorontalo. Menanggapi hal
16
ini, Kepala Sekretariat mengangkat Sri Wirnaningsih Kiay, S.E., sebagai PPSPM
menggantikan Irma Soraya Monoarfa, S.E.
35. Bahwa ketika Sri Wirnaningsih, S.E., menjabat sebagai PPSPM, perjalanan dinas
yang sudah dilakukan oleh Kasubbag teknis Pengawasan dan Penangan
Pelanggaran dan Kasubbag Administrasi disodorkan kembali kepada PPSPM untuk
ditandangani dan diproses pembayarannya. Akhirnya PPSPM menandatanganinya
atas perintah Kepala Sekretariat, kemudian diproses pembayarannya oleh
pengelola keuangan, sehingga pembayaran perjalanan dinas baru dapat terealisasi
menjelang lebaran idul fitri 2015 sekitar awal bulan Juli 2015.Menurut informasi
dari bendahara, kurang lebih Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang
diserahkan kepada Kasubag Administrasi.
36. Bahwa setelah Teradu mengundang PPSPM, dan
mempertanyakanmengenaikebenaran hal tersebut, PPSPM telah menandatangani
persetujuan membayar perjalanandinas yang dilakukan Kasubag Administrasi.
PPSM membenarkan hal tersebut, karena berdasarkan perintah Kepala Sekretariat
selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Pada saat itu, Teradu mengundang
Kasubag Administrasi ke ruangan Teradu, dan mempertanyakan tentang maksud
perjalanan dinas. Kasubbag Administrasi menjelaskan perjalanan dinas tersebut
dalam rangka monitoring laporan on the week. Teradu mempertanyakan
berdasarkan perintah siapa? Kasubag Adminstrasi menjelaskan berdasarkan
perintah Pak Darwin Botutihe. Teradu juga mempertanyakan mengenai urgensi
laporan on the week, sehingga harus dilakukan monitoring. Kasubag administrasi
tidak menjawab, Kemudian Teradu mempertanyakan lagi mengenai mana yang
lebih penting monitoring laporan on the week atau monitoring pengawasan
verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh
PPS. Kasubag administrasi mengatakan keduanya sangat penting. Teradu
menyampaikan itu merupakan akibat, karena tidak ada koordinasi antara
pimpinan satu dengan yang lain ketika melakukan perjalanan, sehingga ketika
ada kegiatan yang perlu dimonitoring akhirnya terabaikan, misalnya seperti saat
ini,PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Pasangan Calon, tetapi
Panwas Kabupaten belum membentuk PPL.Teradu menyambung penyampaiannya
”jujur saja, jika sekiranya hanya mau mencari alasan untuk perjalanan dinas,
selama verifikasi saya turun, saya tidak pernah perintahkan untuk dibayar,
padahal dalam perjalanan itu, ada kasus kasus yang saya temukan, misalnyaPPS
pada saat menverifikasi bersikap seperti Tim Sukses, ada juga PPS yang
mempergunakan kesempatan mengumpulkan KTP untuk Pasangan Calon
tertentu, ada PPS yang melakukan verifikasi hanya di 1 (satu) rumah, dan hal itu
saya sampaikan kepada Panwas Kabupaten untuk diproses dan ditindak lanjuti,
sementara kalian yang melakukan monitoring on the week apa
temuannya?padahal laporan on the week sudah menjadi kewajiban Panwas untuk
disampaikan secara berjenjang”.
17
37. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, kemudian tiba-tiba sekitar awal Juli 2015
setelah lebaran Idul Fitri, Bendahara menyampaikan kepada Teradu mengenai
perjalanan dinas Teradu bersama 3 (tiga) orang, sebagaimana diadukan oleh
Pengadu. Sesungguhnya perjalanan dinas tersebut sudah tidak diingat lagi oleh
Pengadu, karena sudah lama. Mengenai informasi pembayaran perjalanandinas
tersebut, Teradu mengundang 3 (tiga) orang staf yang melakukan perjalanan dinas
bersama Teradu. Masing-masing Dewi Gobel, Awan Abdullah, Rinto Polapa. Pada
saat itu Teradu menyampaikan kepada mereka bahwa ada perjalanan dinas kita
yang sudah lama sebelum bulan puasa akan dibayarkan oleh bendahara, dan
Teradu bertanya kepada mereka kalau menerima uang perjalanan dinas menjelang
lebaran idul fitri dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh kasubbag
administrasi dkk, Dewi Gobel mengatakan menerima sekitar Rp. 2.000.000, Awan
Abdullah menyampaikan tidak menerima, Rinto Polapa mengatakan tidak
menerima. Kemudian teradu bertanya lagi kalau mereka menerima gaji 13?, Dewi
Gobel mengatakan menerima gaji 13 yang diperuntukkan untuk pramusaji, Awan
Abdullah mengatakan tidak menerima karena itu hanya diperuntukkan bagi
pramusaji, cleaning service, satpam, dan sopir, sedangkan beliau Protokoler. dan
Rinto Polapa mengatakan menerima gaji 13 yang diperuntukkan bagi sopir.
38. Bahwa setelah itu, teradu menyarankan kepada Dewi Gobel bahwa, karena beliau
sudah menerima uang perjalanan dinas, dan gaji 13, sehingga teradu mengatakan
“ kau juga khan tidak ikut sampai di Pohuwato, hanya sampai di limboto, karena
kau pamit dengan alasan orang tuamu masuk rumah sakit, maka jika kau ikhlas,
berbagi dengan teman-teman yang lain yang tidak melakukan perjalanan dinas,
jangan harap lagi perjalanan dinas ini” beliau mengatakan ”ikhlas”, teradu
mempertanyakan belulang-ulang terkait keikhlasan beliau. Begitu juga dengan
Awan Abdullah, dan Rinto Polapa. Sampai mereka akan meninggalkan ruangan
teradu, teradu masih mempertanyakan lagi, kalau mereka betul-betul ikhlas, dan
mereka menjawab “iya pak, ikhlas pak”.
39. Bahwa setelah itu, bendahara masuk ke ruangan teradu dan menyerahkan uang
perjalanan dinas yang masing-masing sudah terbagi di amplop. dan teradu pada
saat itu mepertanyakan ke bendahara, “kira-kira siapa-siapa yang tidak
mendapatkan uang perjalanan dinas dari perjalanan dinas kasubbag administrasi
dkk” disitulah bendahara menyebutkan nama seperti, Mutia, Lubis, toton,
subhan. dan teradu bertanya :kalau ibu dapat ”sambil terseyum bendahara
menyampaikan “dapat 250.000 pak”, teradu bertanya ;”siapa lagi”. beliau
mengatakan : “saya tidak ingat lagi pak, nanti saya cek lagi”. teradu menyampikan
“ini, saya sudah bertanya kepada mereka, untuk saya minta dibagi ke teman-
teman yang tidak mendapatkan perjalanan dinas”. Maka disitulah uang tersebut
dibagikan melaui Awan Abdullah ke taman-teman staf yang tidak melakukan
perjalanan dinas, seperti Toton, Tity, Mutia, Awan, Lubis, Subhan, Kadir, Rinto.
18
40. Bahwa beberapa hari kemudian teradu mendengar informasi ternyata ada keluhan
dari Dewi Gobel keapda teman-temannya, tentang uang perjalanan dinas yang
katanya uang tersebut, diambil oleh teradu. Maka saat itu teradu mengundang
kembali Dewi Gobel, Awan Abdullah, dan Rinto Polapa, mempertanyakan keluhan
itu, dan teradu menyampikan “dari awal kan kalian sudah mengatakan ikhlas,
jika sekiranya dari awal kalian mengatakan tidak mau, maka saya suruh ambil
uang itu sama kalian”, pada saat itu, Dewi Gobel mengatakan ; tidak pak, saya
lkhlas pak, cuman pada saat itu saya keluar dari ruangan bapak, teman-teman
mempertanyakan mana uang perjalanan dinas saya, maka saya mengatakan
sudah dibagikan kepada teman teman yang lain”. Sementara Awan dengan Rinto
hanya diam. Tidak lama kemudian bendahara masuk di ruangan teradu, dan
menyerahkan uang narasumber, Saat itu teradu masih mempersilahkan
bendahara duduk bersama mereka. Teradu bertanya ke bendahara “sebenarnya
berapa uang perjalanan dinas mereka bertiga, serahkan saja uang itu kepada
mereka (diterima oleh Dewi Gobel), jika masih kurang, hitung saja, bayarkan
semuanya dan potong saja di hak-hak saya”. setelah itu teradu mengatakan ke
mereka,“setelah keluar dari ruangan ini ikuti saja bendahara, pada saat itu, Awan
Abdullah dan Rinto Polapa tidak meninggal ruangan teradu, dan mereka
mengatakan kepada teradu, tentang permohonan maaf mereka berdua, pada
dasarnya mereka berdua tidak pernah mengeluh, sesunggunhya yang mengeluh
hanya Dewi Gobel.
41. Bahwa pengaduan terhadap Teradu melakukan berbagai cara dalam rangka
mendapatkan keuntungan dari Panwas dan secretariat Panwas Kabupaten
diantaranya melalui upaya meminta uang yang tidak jelas peruntukannya tapi
dapat member keuntungan kepada Teradu.Fakta terhadap aduan tersebut, Teradu
tidak pernah melakukan berbagai cara untuk mendapat keuntungan dari Panwas
dan sekretariat Panwas Kabupaten, seperti aduan bahwa teradu meminta uang
yang tidak jelas peruntukannya. Memang pada awal bulan Juni 2015, teradu
pernah menghubungi via telepon kepada Yusuf Hamzah, dan Ramlan, untuk
menyampaikan permohonan bantuan dalam rangka pemberangkatan peserta
Silatnas Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL
IMM), semata-mata permohonan bantuan pribadi, bukan dalam rangka
mendapatkan keuntungan dari Panwas dan Sekretariat Panwas Kabupaten secara
kelembagaan sebagaimana yang diadukan oleh pengadu, menurut teradu itu
adalah anggapan Pengadu yang tidak seperti fakta yang sebenarnya yang
dilakukan oleh Teradu.
42. BahwaTeradu menjelaskan mengenai Fakta sekitar akhir bulan Mei sampai awal
bulan Juni 2015, Teradu mendapatkan informasi dari panitia Silaturrahim
Nasional Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM), karena
kapasitas teradu dipercayakan sebagai ketua FOKAL IMM Provinsi Gorontalo.
pada saat itu, komunikasi teradu dengan panita Silatnas Fokal IMM atas nama
19
Fanca (Koordinator panitia wilayah Indonesia timur) dan panitia pusat atas nama
Fahman Habibi menghubungi teradu yang mempertanyakan kesiapan Provinsi
Gorontalo untuk mengutus peserta pada kegiatan Silatnas tersebut.
43. Bahwa berangkat dari hal itu, sekitar awal bulan juni 2015, teradu sempat
menghubungi Yusuf Hamzah dan Ramlan berkenaan dengan permohonan
bantuan pribadi, siapa tau mereka bisa memberikan bantuan.
44. Bahwa komunikasi yang terbangun antara teradu dengan Yusuf Hamzah via
telepon selular yakni teradu hanya menyampaikan bahwa maksud teradu
menghubungi yang beliau adalah dalam rangka permohonanan bantuan
keberangkatan peserta Silatnas Fokal IMM. begitu juga komunikasi teradu dengan
Ramlan.
45. Bahwa hasil komunikasi tersebut, Yusuf hamzah merespon dan beliau juga
mengatakan kepada teradu bahwa beliau siap membantu, karena kita sama-sama
aktivis dan beliau akan membantu menyampikan kepada teman temannya dan
pada saat itu juga beliau meminta nomor rekening teradu. Begitu juga dengan
Ramlan yang mengatakan beliau siap membantu, apalagi untuk Muhammadiyah
dan beliau akan membantu menyampaikan kepad teman-teman beliau yang lain.
dan beliau pada saat yang sama meminta nomor rekening Teradu.
46. Bahwa alasan Teradu menghubungi mereka berdua, karena memang teradu
menganggap mereka adalah aktivis-aktivis yang secara otomastis memahami
kegiatan-kegiatan organisasi.
47. Bahwa sekitar awal juni 2015, teradu mendapatkan informasi dari Yusuf Hamzah
melalui via telepon beliau menyampikan sudah memerintahkan kepala sekretariat
untuk mengeksekusi, menurut beliau, itu bantuan dari mereka bertiga. dan
teradu menyampaikan terima kasih, semoga Allah memberikan rezeki yang lebih
banyak. Tidak lama kemudian, Kepala Sekretariat (Rahmat Zakaria) menghubuingi
teradu via telepon, dan menyampaikan bahwa beliau sudah mentransfer uang
sejumlah Rp. 1.500.000, yang katanya bantuan dari Yusuf Hamzah dan teman-
teman.
48. Bahwa pada sekitar awal juni 2015, teradu mendapatkan informasi dari Ramlan
melalui via telepon bahwa beliau menyampikan sudah mentransfer uang bantuan
beliau dan teman-temannya. dan teradu mengatakan terima kasih, semoga Allah
memberikan rezeki yang lebih banyak.
49. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015, teradu memberangkatkan Kadir Mertosno untuk
mengikuti Silatnas FOKAL IMM, yang dilaksanakan tanggal 6-7 Juni 2015 di Hotel
Grand Cempaka Jakarta.
50. Bahwa teradu diadukan memerintahkan pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT)
Koordinasi persiapan kegiatan rakor kerjasama OMS dan Perguruan tinggi di
kabupaten Pohuwato dari tanggal 25-27 Juli 2015, dan seolah-olah telah
melakukan perjalanan Dinas. Terhadap aduan tersebut, sepengetahuan teradu,
bahwa teradu selama ini menandatangani SPT sesuai dengan perjalan Dinas. atas
20
SPT yang diadukan, teradu telah mengecek kepada pengelola keuangan terhadap
SPT tanggal 25-27 juli 2015, benar adanya dan tidak sesuai dengan aduan yang
diadukan oleh Pengadu.
[2.5] PETITUM
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal
sebagai berikut:
1. Menolak permohonan/pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Memulihkan kembali nama baik Teradu,
4. Bilamana Majelis Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.
[2.6] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu mengajukan bukti-bukti
/keterangan yakni sebagai berikut :
BUKTI KETERANGAN
T-1 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor
49/Bawaslu-Prov.Gtlo/I/2015, perihal undangan, tertanggal 15 Januari 2015;
T-2 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor
53/Bawaslu-Prov.Gtlo/I/2015, perihal permohonan kesediaan tertanggal 16
Januari 2015;
T-3 Fotokopi Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
60/BA/BAWASLU-PROV/GTLO/VII/2015, Tentang Rapat Pleno Surat Panitia
Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor
41/PANWAS.KAB.GTLO/VI/2015 tertanggal 15 Juli 2015 Tentang Pengunduran
Diri AN. DR. RONI MOHAMMAD, SE, M.SI Dari Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, tertanggal 31 Juli 2015;
T-4 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Gorontalo, tertanggal 31 Juli 2015;
T-5 Fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor Agenda 210;
T-6 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Gorontalo Tahun 2015, Nomor 41/Panwas-Kab.Gtlo/VI/2015, perihal
Pengunduran Diri tertanggal 15 Juli 2015;
T-7 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor
716/Bawaslu-Prov.Gtlo/VII/2015, perihal Klarifikasi tertanggal 31 Juli 2015;
T-8 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor
715/Bawaslu-Prov.Gtlo/VII/2015, perihal pemberitahuan, tertanggal 31 Juli 2015;
T-9 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, Nomor 225/KPU-
Kab.027.436534/VIII/2015, perihal Pengunduran Diri, tertanggal 1 Agustus 2015;
T-10 Fotokopi Surat Pernyataan Amir Latif, tertanggal 5 Agustus 2015;
T-11 Fotokopi Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor
68/BA/BAWASLU-PROV/V/GTLO/08/2015, tentang Rapat Pleno Penetapan Dan
Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, tertanggal 6 Agustus 2015;
T-12 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Gorontalo,
Agenda Rapat Pleno tentang Penetapan dan Pelantikan PAW anggota Panwas
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, tertanggal 6 Agustus
2015;
T-13 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor
746/Bawaslu-Prov/08/2015, perihal Pemberitahuan, tertanggal 6 Agustus 2015;
T-14 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor
747/Bawaslu-Prov/08/2015, perihal Undangan, tertanggal 6 Agustus 2015;
T-15 Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo;
T-16 Fotokopi Fakta Integritas, tertanggal 7 Agustus 2015;
T-17 Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo,
Nomor 707/KEP/TAHUN 2015, tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW)
Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun
2015;
T-18 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo, Nomor 420 Tentang SK. Pembebasan
Sementara Dari Jabatan Fungsional Guru, tertanggal 28 Agustus 2015;
21
T-19 Fotokopi Surat Permohonan Pembebasan Dari Jabatan Kepala Sekolah atas nama
Amir Latif;
T-20 Fotokopi Lembar Disposisis, Nomor Agenda 87;
T-21 Fotokopi Surat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Nomor 103/B/Sek/05/1436 H,
perihal laporan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, tertanggal 29 Januari
2015;
T-22 Dokumentasi Dalam Acara bertemakan Figur Pemimpin Daerah Kabupaten
Gorontalo 2015-2020 Pasca Kepemimpinan Tauwa Lo Huwa Dalam Perspektif Adat
Gorontalo;
T-23 Fotokopi Lembar Disposi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, No
Agenda 88;
T-24 Fotokopi Surat Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa
Islam Cabang Limboto Nomor 030/C/LBKBHMI/II/2015, Perihal Laporan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tertanggal 3 Maret 2015;
T-25 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor
268/Bawaslu-Prov.Gtlo/III/2015, Perihal Pemberitahuan, tertanggal 5 Maret 2015;
T-26 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor
268/Bawaslu-Prov.Gtlo/III/2015;
T-27 Fotokopi Lembar Disposisi, Nomor Agenda 14 April 2015;
T-28 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
0088/Bawaslu/IV/2015, Perihal Pengaduan Terkait Dugaan Pencalonan Ketua
Bawaslu Provinsi Gorontalo Sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorontalo dan
Proses Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah, tertanggal
08 April 2015;
T-29 Fotokopi Lembar Disposisi, Nomor Agenda 149
T-30 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor
011/Bawaslu/IV/2015, Perihal Klarifikasi Ketua Bawaslu Gorontalo Melalui Surat
Prov.Gtlo/IV/2015, tertanggal 29 April 2015;
T-31 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor
462/Bawaslu-Prov.Gtllo/V/2015, perihal Klarifikasi dan permohonan maaf,
tertanggal 6 Mei 2015;
T-32 Fotokopi Surat FD Bermunajat Nomor FD-Bermunajat/0154/XI/2014, perihal
Undangan Kesediaan Memberikan Visi Dan Misi, tertanggal 22 Nopember 2014;
T-33 Fotokopi Jadwal Acara Diskusi Fokus dengan Tema Figur Pemimpin Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2015-2020, Pasca Tauwa Lo Hahuwa Dalam
Perspektif Adat Gorontalo;
T-34 Fotokopi Materi Visi Misi Pemimpi Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Rekam Jejak
Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Wilayah Adat Gorontalo;
T-35 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor
266/Bawaslu-prov.Gtlo/III/2015, perihal Undangan Rapat, tertanggal 5 Maret
2015;
T-36 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Gorontalo perihal Permohonan
Sosialisi, tertanggal 10 Maret 2015;
T-37 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Gorontalo Tahun 2015, Nomor 23/Panwas-Kab.Gtlo/A.1/VI/2015,
perihalUndangan, tertanggal 15 Juni 2015;
T-38 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/Bawaslu-Prov.Gtlo/Set/697/VI/2015
atas nama Hasyim M.Wantu, tertanggal 12 Juni 2015;
T-39 Fotokopi Surat Perjalanan Dinas, Kode Nomor 800/Bawaslu-
Prov.Gtlo/SPPD/2681/VI/2015 atas nama Hasyim Wantu, tertanggal 12 Juni
2015;
T-40 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/Bawaslu-Prov.Gtlo/Set/698/VI/2015
atas nama Awan Abdullah, Dewita R Gobel, Rinto Polapa, tertanggal 12 Juni 2015;
T-41 Fotokopi Surat Perjalanan Dinas, Kode Nomor 800/Bawaslu-
Prov.Gtlo/SPPD/2682/VI/2015 atas nama Awan Abdullah, tertanggal 12 Juni
2015;
T-42 Fotokopi Surat Perjalanan Dinas, Kode Nomor 800/Bawaslu-
Prov.Gtlo/SPPD/2682/VI/2015 atas nama Dewita R Gobel, tertanggal 12 Juni
2015;
T-43 Fotokopi Surat Perjalanan Dinas, Kode Nomor 800/Bawaslu-
Prov.Gtlo/SPPD/2682/VI/2015 atas nama Rinto Polapa, tertanggal 12 Juni 2015;
T-45 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/Bawaslu-Prov.Gtlo/Set/966/VII/2015
atas nama Siti Haslina Said, tertanggal 24 Juli 2015;
T-46 Fotokopi Surat Perjalanan Dinas, Kode Nomor 800/Bawaslu-
Prov.Gtlo/SPPD/3424/VII/2015 atas nama Siti Haslina Said, tertanggal 24 Juli
2015;
22
T-47 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/Bawaslu-Prov.Gtlo/Set/967/VII/2015
atas nama Novarita Hamid, Moh. Subhan Amin, Yopin Polutu, Moh. Fahmi Noho
tertanggal 24 Juli 2015;
T-48 Fotokopi Surat Perjalanan Dinas, Kode Nomor 800/Bawaslu-
Prov.Gtlo/SPPD/3425/VII/2015 atas nama Novarita Hamid, tertanggal 24 Juli
2015;
T-50 Fotokopi Surat Perjalanan Dinas, Kode Nomor 800/Bawaslu-
Prov.Gtlo/SPPD/3426/VII/2015 atas nama Moh. Subhan, tertanggal 24 Juli 2015;
T-51 Fotokopi Surat Perjalanan Dinas, Kode Nomor 800/Bawaslu-
Prov.Gtlo/SPPD/3427/VII/2015 atas nama Yopin Polutu, tertanggal 24 Juli 2015;
T-52 Fotokopi Surat Perjalanan Dinas, Kode Nomor 800/Bawaslu-
Prov.Gtlo/SPPD/3428/VII/2015 atas nama Yopin Polutu, tertanggal 24 Juli 2015;
T-53 Fotokopi Surat perihal Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
T-54 Fotokopi Name Tag Peserta Silatnas atas nama Kadir Mertosono;
T-55 Fotokopi Jadwal Acara Silatnas Alumni IMM;
T-56 Dokumentasi Acara Silatnas Alumni IMM;
[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu anggota
Bawaslu Provinsi Gorontalo dab Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal
28 November 2015 dan 11 Desember 2015, sebagai berikut:
Darwin Botutihe (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)
Hal ini merupakan permasalahan internal Bawaslu Provinsi Gorontalo, tetapi sesuai
dengan fakta kita secara pribadi sudah melakukan komunikasi dengan Ketua.Dalam
berbagai hal, ini sudah terekspos keluar.Memang tidak ada pleno dalam penetapan
Amir Latif sebagai Panwas Kabupaten Gorontalo, bisa dilihat dalam Surat
Keputusan.Saya hanya mau bicara fakta bahwa tidak ada Pleno, bisa dilihat dalam
surat keputusan rujukan pleno tanggal 31 Juli 2015. Dalam hal PAW, bisa
dilanjutkan pada urutan berikutnya selama masih memenuhi syarat administrasi dan
menurut informasi adalah urutan berikut ini ada indikasi tidak memenuhi syarat oleh
karena itu diperlukan untuk memastikan hal itu. Mengirimkan surat kepada KPU
apakah benar dia sebagai PPK? kemudian mengirimkan surat apakah benar dia
sebagai kepala sekolah? yang salah satu terindikasi sebagai TS salah satu Pasangan
Calon. Dengan demikian hasil rekam jejak dibawa ke rapat pleno, Mengapa hanya
Amir yang dilantik?ada apa dengan Amir? kemudian, kenapa bukan Thaib?padahal
ada surat dari KPU untuk segera melantik dan bersedia diberhentikan dari Jabatan
sebelumnya apabila dilantik sebagai Panwas. Hal ini yang menyebabkan kami tidak
mengumbar hal yang bersifat vulgar dihadapan publik.Tidak ada keinginan saya
untuk mengkudeta posisi Ketua.Saya tidak pernah meninggalkan rapat pleno,
sebelum administrasi selesai. Saya meninggalkan rapat pleno, karena ada
kepentingan lain.Saya merasa hal tersebut disampaikan hanya untuk
mendiskriminasikan saya, sehingga saya terpaksa berbicara seperti ini. Apabila ada
waktu panjang saya akan menyertakan bukti-bukti. Sampai dengan hari ini dalam
melakukan pengawasan sejak pendaftaran penetapan pasangan calon tidak ada
pembiayaan dari Negara, tetapi saya pastikan monitoring di Provinsi Gorontalo
berlangsung dengan baik. Teman-teman sekretariat membawa masalah ini sampai
23
tercium diluar, karena mereka terdzolimi, mereka tidak tahu harus kemana mengadu
di lingkungan Bawaslu.Sudah ada Tim, tetapi tidak ada penanganan.Sehingga
sampailah dengan seperti ini.Sejak hal ini diumbar kemana mana kondisi phsikologis
mereka terganggu.Saya mohon maaf sebagai akademisi, saya juga sebagai bagian dari
organisasi ini, jadi saya memang harus mengatakan seperti ini.Terima kasih yang
mulia.Saya sependapat dengan Pengadu, terhadap penjelasan Teradu, tidak sedikit
disebut nama saya. Saya juga perlu membela diri terhadap penjelasan Teradu, saya
juga aktifis LBH.Saya juga harus menghormati persidangan ini. Saya aktifis
Muhammadiyah, pada 31 juli 2015, kami mengadakan rapat pleno untuk membahas
pengunduran diri Panwaslih Gorontalo DR. Roni Muhammad, dengan alasan yang
bersangkutan telah menduduki jabatan struktural dalam pemerintahan yaitu sebagai
Dekan Fakultas Ekonomi IAIN Gorontalo. Pada saat rapat pleno itu sebagaimana
tertuang dalam Perbawaslu kami merujuk kepada fit and propertest atau uji
kepatutan terhadap 3 Calon, yaitu Moh. Thaib Rahman, Sopyan Ishak, dan Amir
Latif. Pada rapat pleno itu terungkap bahwa Moh. Thaib Rahman adalah sebagai
anggota PPK, dengan demikian ini sangat mengganggu dalam persyaratan, kemudian
Sopyan Ishak, ada Informasi bahwa yang bersangkutan dalam mengupload kegiatan-
kegiatan pasangan calon dan bersifat keberpihakan, sedangkan Amir Latif pada saat
itu terdeteksi masih menjabat sebagai Kepala Sekolah SD dan SMP, sehingga pada
saat itu menurut kami disepakati mencari rekam jejak 3 kandidat yang disebutkan
tadi. Apakah benar Moh.Thaib Rahman sebagai anggota PPK?perlu diklarifikasi juga
apakah Sopyan Ishak itu bersifat partisan, dan Apakah Amir Latif itu memegang
jabatan sebagai struktural. Itulah yang disepakati pada tanggal 31 Juli 2015.Itu
adalah rapat pleno terakhir terkait PAW Panwas Kabupaten Gorontalo.Pada saat
tanggal 6/7 Agustus 2015, saya lupa yang mulia.Saya mendapat kabar bahwa Amir
Latif dilantik, kemudian ada protes dari Roni Mohammad. Roni menelepon saya dan
mengatakan “Bawaslu Provinsi sepertinya sudah tidak konsisten, orang yang sudah
menyalahi aturan” Saya mengatakan “apa iya pak DR?”, kemudian Roni mengatakan
“Amir Latif itu sama dengan saya, kenapa saya harus dipaksa mundur? Amir latif
masih kepala sekolah sampai sekarang, sama seperti saya sebagai seorang Dekan”.
Saya tidak mengetahui kapan Amir Latif dibahas untuk ditetapkan.Pada tanggal 31
Juli 2015 disepakati mencari rekam jejak masing-masing calon Panwas. Pada tanggal
31 Juli 2015 Bawaslu Provinsi mengirim surat kepada KPU Kab Gorontalo,
menanyakan status Moh. Thaib Rahman Hasan. KPU Kabupaten Gorontalomembalas
dengan Surat Nomor 225/KPU-Kab-027.436534/VIII/2015, tertanggal 1 Juli 2015,
tetapi sesungguhnya 1 Agustus 2015, jadi 31 Juli 2015 dikirim oleh Bawaslu Provinsi,
kemudian KPU membalasnya tanggal 1 Agustus 2015 sesungguhnya, kemudian
diterima oleh Bawaslu Provinsi padaSenintanggal 3 Agustus 2015. Disitu dijelaskan
bahwa Moh.Thaib Rahman masih berstatus sebagai PPK, terhadap PAW anggota
Panwas Gorontalo pada dasarnya KPU tidak keberatan apabila Moh. Thaib Rahman
diangkat sebagai Panwas, asal ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.
24
Bawaslu Provinsi juga mengirim surat ke Panwas Gorontalo Provinsi untuk mengirim
rekam jejak Amir. Ini sedikit ajaib menurut saya karena klarifikasi terhadap Amir itu
klarifikasinya kepada Panwas Gorontalo. Sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor
715/Bawaslu-Provinsi.Gtlo/VII/2015, itu dikirim pada tanggal 31 Juli 2015. Pada
tanggal 1 Agustus 2015 ada kunjungan dari Ketua Bawaslu Provinsi untuk bertemu
dengan Amir Latif. Pada Tanggal 7 Agustus 2015, Teradu melantik Amir Latif sebagai
Panwas, sebagai acuanya adalah rapat pada tanggal 31 Juli 2015. Padahal pada
tanggal tersebut tidak menetapkan Amir Latif sebagai Pengganti Antar Waktu, disitu
hanya disepakati untuk mencari rekam jejak para calon anggota Panwas yang tidak
memenuhi syarat.Saya tidak pernah menerima undangan rapat pleno pasca pleno 31
juli 2015.Saya sudah menyampaikan kepada Ketua Bawaslu RI, bahwa Ketua
Bawaslu Provinsi tidak pernah melakukan pleno dalam mengambil keputusan.Teradu
mengeluarkan hasil yang berbeda sesuai dengan hasil Pleno.Tanggal 31 Juli 2015
benar ada pleno, Saya hadir, tetapi saya tidak tahu substansinya.Tidak ada
kesepakatan menetapkan Amir Latif.Tidak pernah disampaikan kepada saya terkait
isi Subtansi Berita Acara Rapat Pleno.Tanggal 6 Agustus 2015 saya di Gorontalo, saya
di ruangan.Malam Selasa tanggal 3 saya bertemu dengan Kadir Mertosono di ruangan
Bawaslu Gorontalo.Mengenai Berita Acara tanggal 6 Agustus 2015 saya baru
mengetahui pada saat sidang pemeriksaan di DKPP.Saya tidak mengkonfirmasi ke
Hasim, saya beradu argument saat pembentukan Tim Seleksi.Hal tersebut
berdasarkan Peraturan Bawaslu Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Tim Seleksi,
tidak seperti yang dijelaskan Bu Siti Haslina.Nama Tim Seleksi sudah diserahkan
kepada Bawaslu untuk dilakukan rapat pleno dan disitulah kita sudah
menetapkan.Saya merasa keberatan dan mengkritisi, tetapi tidak digubris, kemudian
saya melapor kepada Bawaslu RI tetapi tidak direspon, sudah saya sampaikan kepada
Ketua Bawaslu RI melalui BBM.Saya merasa dikucilkan, karena tidak diikutkan
dalam rapat pleno, dan yang jelas hasil dari rapat pleno 2 (dua) orang diganti, tanpa
melalui rapat pleno. Ada maksud apa?apabila seperti ini?.Sebetulnya sudah
dijelaskan bahwa undangan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011, setiap anggota bawaslu mempunyai hak sama, saya ingin
menyampaikan ada penghilangan hak tersebut terhadap saya. Sudah saya sampaikan
ke Bawaslu RI.Secara normatif saya sangat keberatan sehingga saya tidak diberi
ruang.Saya menilai secara hukum, normatif dalam undang-undang, seharusnya
keputusan diambil lewat pleno.Saya mengirimkan tidak langsung diantar, proses
perjalanan ada seminggu, saya sudah dikirim sebelum Bawaslu RI datang ke daerah.
Saya tidak pernah dilibatkan ke Pleno.Saya sudah bertemu Ketua Bawaslu RI. Saya
sudah terima surat pemberitahuan, sebelum jawabannya ada. DKPP sudah ada
disini.Menurut saya melihat ini permasalahaan internal yang dibawa keluar.Saya
melapor ke DKPP ini permasalahan etik, saya belum mengkaji apakah terkait internal
atau tidak.Saya tidak pernah melaksanakan kegiatan sendiri.Saya menjalankan tugas
Bawaslu RI.Pada saat saya tidak dilibatkan teman teman membuat kegiatan. Saya
25
membuat surat ke Ketua dan Bu Siti Heslina agar setiap kegiatan selalu diplenokan,
tetapi saya tidak pernah dilibatkan, tetapi dalam kondisi ini saya turun sendiri
berdasarkan keinginan saya sendiri, saya tidak pernah memikirkan biaya.
Siti Haslina Said (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)
Persoalan ini berangkat dari 21 September 2012.Kondisi Bawaslu Provinsi Gorontalo
memang miris dengan dinamika pimpinan, sehingga persoalan yang sesungguhnya
merupakan internal Bawaslu Provinsi diketahui oleh pihak luar. Pada saat dilantik 21
September 2012, perdebatan untuk menjadiKetua sangat alot, tetapi Hasim terpilih
karena lebih dituakan, tapi saya melihat ternyata sampai sekarang perang dingin
diantara keduanya masih terjadi. Mungkin persoalan karena sama-sama dari
organisai Muhammadiyah atau mungkin dari IAIN.Ironinya keputusan yang diambil
entah dari Darwin maupun Hasim disampaikan melalui perantara saya.Kami
berharap dengan situasi seperti ini DKPP silakan ambil keputusan.Terhadap
persoalan antara Darwin dan Hasim, dari Kepala Sekretariat dan staf ikut-ikutan
seperti itu.Seperti misal kegiatan Kasubag SDM beserta staf tidak pernah diketahui
dan dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi selaku koordinator SDM. Saya ingat
betul dan ini fakta tanggal 6 Agustus 2015, apakah melalui mekanisme pleno atau
tidak?tapi kami hadir berdua dengan Ketua membahas tentang hari pelantikan Amir
Latif dan kami sudah bersepakat serta memenuhi kourum. Hal ini sah.Apabila
dipersoalkan kami tidak pleno.Persoalan mengenai SPPD, masih ingat kita pernah
bersepakat dengan alhmarhum Kepala Sekretariat sebelumnya, yaitu siapapun yang
sedang melakukan perjalanan dinas, harus ingat kepada teman-teman di kantor.
Kepala Sekretariat tidak pernah komplain terhadap dirinya yang menerima uang
perjalanan dinas sama seperti pimpinan, sedangkan staf yang melakukan perjalanan
dinas dan hasilnya uang perjalanan dinas dipotong untuk teman-teman yang tidak
dimelakukan perjalanan dinas malah dikomplain. SPPD fiktif tidak benar karena saya
jalan.Mengenai Tim Seleksi kami sudah melakukan pembagian wilayah saya wilayah
Gorontalo, Hasim Pohuwato, Darwin Kabupaten Bonebolano.Dalam waktu 5 hari,
nama Tim Seleksi akan kita panggil, dari dua anggota hanya, Darwin tidak siap
dengan timselnya. Darwin tampak sibuk menelepon kesana kemari. Darwin sendirian
yang belum siap dengan Pokjanya.Ini merupakan fakta yang saya sampaikan. PNS
tidak pernah dilarang untuk menjadi penyelenggara, karena saya juga PNS,
melakukan pengunduran diri, dan mengenai proses pengunduran tidak secepat itu.
Apabila Darwin mengatakan dia berada di Gorontalo, tetapi faktanya pada saat pleno
tanggal 6 Agustus 2015 dia tidak ada, Saya tidak mengetahui Darwin dimana?intinya
tidak ada dikantor Bawaslu. Sudah ada pernyataan dari Amir Latif untuk bekerja
dengan sepenuh waktu, maka karena desakan oleh Panwas Kabupaten Gorontalo
saya sampaikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi pada hari itu juga kita putuskan.
Burhanudin Alpiah (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo)
26
Mengenai kegiatan para anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo.Saya selalu
berkoordinasi dengan para Kasubag dan memberikan laporan kepada saya,
sedangkan untuk PNS saya tidak pernah memberikan perintah atau memberitahu
terkait adanya rapat pleno.Sampai sekarang saya tidak mengetahui adanya rapat
pleno, dan mengenai notulensi, maupun Berita Acara saya tidak mengetahui.Saya
juga jarang diberitahukan ada rapat pleno.Saya pernah memerintahkan kepada staf
dan juga Kasubag untuk memberikan fasilitas.Mengenai administrasi saya sudah
memerintahkan kepada para Kasubag untuk memfasilitasi para anggota Bawaslu
Provinsi Gorontalo.Seperti yang saya jelaskan tadi, saya mendengar ada rapat pleno
dari staf sekretariat, sehingga saya menyuruh kasubag untuk memfasilitasi dan staf
untuk menjadi notulensi dalam rapat pleno. Saya kadang mengetahui kegiatan
kantor, tapi terkadang tidak. Saya mengakui memberikan surat kepada staf
sekretariat untuk hadir mengikuti sidang pemeriksaan DKPP di Jakarta. Memang
waktu itu saya tidak di kantor, melainkan di rumah. Hal ini disebabkan asam urat
saya kambuh, kemudian staf mendatangi dan memberikan SPT kepada saya dalam
rangka mengikuti persidangan DKPP.Saya mempertanyakan apakah hal tersebut
sudah dikoordinasikan kepada para Kasubag? Apabila sudah dikomunikasikan dan
ada surat panggilan baru bisa diproses. Apabila SPT tidak disertai dengan surat
panggilan dari Bawaslu atau DKPP, maka saya tarik kembali. Adapun uang yang
diberikan hanya uang panjer terlebih dahulu. Saya hanya mendapatkan surat
panggilan dari Pengadu, sekaligus pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan sidang
DKPP, disertai lampiran nama-nama yang akan menjadi saksi di DKPP. Saya tidak
berkonsultasi kepada para anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, karena saya sedang
sakit.Saya tidak berkonsultasi melalui telepon dengan pimpinan Bawaslu Provinsi
Gorontalo, karena waktu itu staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo memberikan
informasi sidang kepada saya sangat mendadak dan kondisi saya sedang sakit,
sehingga saya tidak mengetahuinya.Terhadap apa yang disampaikan ibu Haslina
bahwa sudah ada kesepakatan dengan almarhum Kepala Sekretariat sebelumnya
saya tidak mengetahuinya. SPPD dan administrasi tidak terjadi permasalahan,
masalah timbul setelah uang dikumpulkan dan dibagikan.Saya memang menerima
uang juga. Seharusnya kita mengikuti prosedur, ada perjalanan, SPT, ada uang
panjer saat melaksanakan perjalanan, setelah itu ada laporan dinas, setelah itu baru
dibayarkan oleh bendahara. Perjalanan dinas sesuai prosedur, yang tidak sesuai
prosedur adalah setelah perjalanan dinas dilakukan pengumpulan uang dan tidak
langsung dibagikan. Pada tahun 2014 masih seperti itu tetapi 2015 saya rubah.Di
bagian pengawasan begini, seharusnya mereka jalan langsung dibayar. Di bagian lain
sama seperti ini sebenarnya, tapi saya tidak tahu di bagian lain punya kebijakan.Dewi
Gobel adalah Staf Pramusaji, tidak berhak menjalankan perjalanan dinas khususnya
pengawasan.Tidak ada hubungan keluarga dengan staf terutama saya.Ibu Siti Haslina
dengan Yayat keponakan. Darwin dengan Fitri Bago Sepupu.Yetti Kasubag
27
Administrasi dengan Muhammad Rafiq sekuriti suami istri.Ketua dengan Asa
protokoler keponakan.Lubis Tugiyo adalah Ipar Ketua.
Dewita R Gobel (Staf Bawaslu Provinsi Gorontalo)
Kebetulan waktu perjalanan dinas dengan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo ke
Pohuwato dan Gorontalo sekitar bulan Mei dan Juni. Pada saat itu yang mendapat
SPT adalah saya, Awan Abdullah, dan Rinto Palopa.Pencairan dibagikan setelah idul
fitri, dilakukan pada bulan Juli oleh bendahara.Kami mendapat Rp. 4.500.000, uang
Ketua dipegang oleh Awan Abdullah, besoknya Awan Abdullah memberikan hak
Ketua sebesar Rp. 1.700.000.Pada saat itu bendahara memberikan uang kami kepada
Ketua, sore kami diundang kepada Ketua, ini uang saya ambil dulu, karena kalian
tidak usah mengharap lagi, karena sudah mendapat gaji.Kami keluar ruangan, teman
saya mengeluh, karena Awan Abdullah membutuhkan untuk biaya rumah
sakit.Selang 1 bulan Ketua marah mendengar hal tersebut. Ketua marah hal ini
diketahui oleh teman-teman yang lain. Ketua memarahi saya dihadapan orang lain.
Ketua menjelaskan uang tersebut dibagikan kepada teman-teman yang tidak
melakukan perjalanan dinas. Saya menjelaskan saya tidak memberitahukan hal
tersebut kepada teman-teman, tetapi teman-teman yang tidak mendapatkan SPT
mengetahui dan meminta uang tersebut. Uang dikembalikan bulan Agustus hanya
Rp. 2.100.000, mengenai sisanya sudah dibagikan kepada teman-teman yang
lain.Saya pergi ke pohuwato.Saya tidak pergi ke Pohuwato itu perjalanan yang
satunya.
Titi Usman (Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Gorontalo)
Kebetulan waktu itu 55 juta, karena katanya itu untuk THR, sudah dicairkan.Saya
didesak Kasubag administrasi untuk mencairkan uang tersebut, kemudian saya
cairkan.Kasubag administrasi yang memberikan kepada staf. Mengenai kegiatan
perjalanan dinas, saya sudah memproses, termasuk Ketua juga ada perjalanan dinas
disitu. Mengenai Dewi, saya diberitahu oleh Ketua, Ketua mengundang mereka,
setelah itu saya tidak tahu lagi, kemudian ribut lagi, ternyata Dewi tidak setuju
mengenai pembagian honor.Saya mengeluarkan uang berdasarkan perintah Kepala
Sekretariat.Memang ada perlakuan yang berbeda terhadap tiap-tiap bagian.Memang
disini tidak sesuai dengan aturan, biasanya diinstansi lain hanya satu pintu. Di
Bawaslu Provinsi Gorontalo membuat saya tidak nyaman dalam bekerja, karena
masing-masing melalui kasubag.Padahal menurut saya harus ada bendahara BPP,
sementara di bagian pengawasan setiap ada pencairan kegiatan harus berkoordinasi
dengan Pimpinan.Apabila terkait dengan keuangan harus berkoordinasi dengan
pimpinan sementara apabila berkaitan dengan kegiatan harus berkoordinasi dengan
Kasubag.Tugas saya hanya membayar, karena SPT sudah ditandatangani Kasek, jadi
harus dibayarkan.Saya tidak pernah mendapatkan arahan rutin dari Kepala
Sekretariat terkait kerja yang dilakukan, karena setiap kegiatan langsung, tanpa ada
pemberitahuan, secara tiba-tiba.Saya hanya bekerja sendirian.Pernah mendapat
28
pengarahan dari Kepala Sekretariat terkait SPPD.Apabila melakukan semua
bergabung dalam rapat.
Abdul Munir (Kasubag Bagian TP3 Bawaslu Provinsi Gorontalo)
Berangkat dari kegiatan yang dilaksanakan, sejak masuk ke sini tahun 2013 memang
pengelolaan keuangan langsung diberikan kepada masing-masing Kasubag sebagai
penanggung kegiatan.Hal itu yang kami ketahui dan prosedurnya memang
begitu.Masuk 2015, bendahara ini terdesain APBD sehingga keuangan terpaku pada
bendahara, sementara tugas bendahara hanya membayarkan.Setiap kegiatan 50 juta
diberikan kepada Kasubag sebagai penanggung jawab.Itu dilakukan sejak 2014
setelah saya masuk ke sini.Hal itu juga meringankan pekerjaan bendahara.Seperti
saat bimtek pelatihan barang dan jasa kami diberikan materi seperti itu.Kami juga
membantu bendahara dalam hal SPJ.Mengenai kegiatan kemarin, kami langsung
membuatkan jadwal kegiatannya, sehingga kemudian disetujui oleh PPK (Pejabat
Pembuat Komitmen) yang juga sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).Tahun 2015
tidak ada PPK, karena regulasi PPK harus mempunyai sertifikat.Hal ini membuat
kegiatan kami tidak sempat dilaksanakan, karena sepengetahuan kami kegiatan
pengawasan dilakukan sesuai dengan tahapan.Apabila tidak ada tahapan, maka
kegiatan kami tidak dapat dilaksanakan.Bendahara bertanggung jawab terhadap PPK,
tetapi terkadang tidak melapor ke PPK.Terbukti dengan ada yang sudah disetujui oleh
PPK tetapi tidak direalisasi oleh bendahara. Kami tidak mengetahui alasannya
apa?sehingga sesungguhnya banyak kegiatan kami yang direalisasikan. Sesuai
Perbawaslu Nomor 7, kami sudah merencanakan kegiatan yang kami laksanakan,
termasuk mengingatkan bidang lain untuk seperti itu, karena Perbawaslu Nomor 7,
Kasubag membuatkan rencana kegiatan kemudian komisioner melakukan pleno
terhadap hal tersebut. Kami juga sudah meminta ke pimpinan untuk melakukan
pleno, sehingga semuanya mengetahui, tidak ada yang tidak mengetahui.Sesuai
dengan perintah Bawaslu RI untuk melakukan supervisi ke bawah, kami
berkoordinasi ke divisi pengawasan terkait kegiatan yang dilaksanakan.Kami
meminta kepada Kepala Sekretariat untuk membuatkan undangan kegiatan di
Kabupaten hingga sampai ke Kecamatan. Saya selaku Kasubag yang mengusulkan
Wahyunita kepada Kepala Sekretariat untuk dijadikan sebagai Tim Asistensi, bukan
Darwin selaku koordinator Divisi Pengawasan, karena menurut saya, Wahyunita
sudah berpengalaman dalam bidang pengawasan. Bu Yolan sebagai Pegawai Negeri
Sipil.Saya yang mengatur mengenai jadwal kegiatan pengawasan.Mengenai SPT
kegiatan pengawasan, Kepala Sekretariat yang menandatangani berdasarkan
rekomendasi saya selaku Kasubag. Memang kami sempat ditegur untuk tidak
membuat SPT kepada pramusaji, tetapi berdasarkan persetujuan Kepala Sekretariat
dan kebetulan kami kekurangan personel, maka kami mengusulkan Dewita R Gobel
untuk ikut ke Pohuwato.Dalam keseharian saya selalu berkoordinasi dengan
koordinator divisi pengawasan.Kami melakukan rapat, siapa melakukan apa? terkait
kegiatan, rapat rutin setelah verifikasi. Target yang akan dicapai kita rapatkan.
29
Yetti (Kasubag Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo)
Kebetulan saya kasubag administrasi, tetapi ketika ada kegiatan di divisi
pengawasan, karena pengawasan kekurangan staf, maka banyak pegawai
administrasi yang diminta membantu pada bagian pengawasan. Kami sempat
mendapat teguran dari bagian lain mengenai Dewi R Gobel tidak berhak melakukan
perjalanan dinas. Kami tetap meminta Dewi R Gobel untuk ikut, karena bantuannya
sebagai pembirama/dirigen diperlukan dalam kegiatan sosialisasi.Memang Dewi R
Gobel pernah ikut dalam pengawasan, tetapi namanya tidak tercantum dalam SPT,
hanya berdasarkan persetujuan dari Kepala Sekretariat.Memang benar saya
mendapatkan uang sebesar 55 juta tetapi itu bukan uang THR melainkan uang
perjalanan kami.Kami kemudian membagikan uang tersebut sesuai dengan tanda
terima. Ketua selalu menyalahkan saya karena tidak pernah berkoordinasi, tetapi
secara berjenjang koordinasi kami hanya kepada Kepala Sekretariat.Selanjutnya
Kepala Sekretariat yang berkoordinasi kepada Ketua selaku Divisi SDM.Menurut saya
setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada tembusan kepada Ketua Bawaslu Provinsi
Gorontalo.Hal itu merupakan bentuk koordinasi saya kepada Ketua selaku Divisi
SDM, tetapi Ketua tidak pernah mengajak saya untuk berkoordinasi.Apabila dalam
keseharian tidak pernah berkoordinasi dengan Ketua Divisi SDM.Masing- masing
mempunyai rincian perjalanan dinas, dan tidak hanya selembar kwitansi. Sejak 2014,
sudah merupakan kelaziman menerima SPPD semua secara global, tetapi semua
masing-masing sudah ada perinciannya.Saya hanya menandatangani kwitansi dari
bendahara.Rapat dilakukan sebelum dilakukan kegiatan.Pernah rapat bersifat
evaluasi yaitu di bulan Maret, kemudian ada juga rapat BPJS.Tapi apabila waktu
seminggu sekali atau sebulan sekali tidak pernah rapat.Notulensi tidak pernah ada
saat rapat.
Rahmat(Kepala Sekretariat Panwas Bonebolango)
Mengenai permintaan uang sebesar Rp. 1.500.000 oleh Ketua Bawaslu
ProvinsiGorontalo adalah benar adanya.Saya rasa tidak ada untuk kepentingan
Muhammadiyah. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo juga meminta kami untuk
memfasilitasi Bawaslu RI yang sedang melakukan kunjungan.Mengenai bukti transfer
uang tersebut, Ketua Panwas meminta kepada saya untuk mengirimkan uang Rp.
1.500.000, kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yaitu Hasyim Wantu. Saya
tidak memiliki uang sebesar itu, maka saya melapor kepada Ketua Panwas dan
mengatakan hal ini harus memotong haknya Ketua.Bukti pemotongan itu saya foto
melalui bendahara.Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo menelepon saya dan
menjelaskan uang belum dikirim.Saya juga merekam pembicaraan saya dengan
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, dengan maksud untuk meyakinkan Ketua
Bawaslu Provinsi Gorontalo uang sudah dikirim. Padahal saya cek print outnya sudah
masuk.Tidak ada arahan dari Bawaslu RI untuk menjamu tamu.
Yusuf Hamzah (Ketua Panwas Kabupaten Bonebolango)
30
Setelah itu Kepala Sekretariat melapor kepada saya minta apabila masih bisa
dipikirkan, silakan untuk dipikirkan.Seandainya tidak, tidak perlu untuk dipaksakan.
Hal itu yang saya sampaikan ke Kepala Sekretariat, tetapi setelah semuanya
ditransfer kemudian Kepala Sekretariat melaporkan kepada saya, karena yang
meminta bantuan adalah Ketua, ya kita bantu.Saya bukan pengurus IMM dan bukan
pengurus Muhammadiyah.Saya juga tidak bekerja di amal usaha
Muhammadiyah.Saya tidak pernah diberitahu maksud dari permintaan uang Rp.
1.500.000, Ketua tidak secara langsung menemui saya melainkan melalui telepon
dan tidak lama kemudian memberitahukan nomor rekening miliknya.Uang yang
dikirim adalah hasil pemotongan gaji saya, kemudian dikirim kepada Ketua.Saya
diminta oleh Pengadu untuk menjadi saksi di sidang pemeriksaan.
31
IV. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU
[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu
menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:
Kewenangan DKPP
[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk
menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau
laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota
KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota
PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota
Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu
Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu
Luar Negeri”.
Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum
DKPP mempunyai wewenang untuk:
a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode
etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk
dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar
kode etik.
Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.
[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduanPengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk
memutus pengaduan a quo;
Kedudukan Hukum Pengadu
[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal
3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau
laporan dan/atau rekomendasi DPR:
Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim
32
kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu
kepada DKPP”.
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh:
a. Penyelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim kampanye;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Pemilih”.
Kedudukan Pengadu
[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakatyang mengajukan pengaduan
terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Teradu. Pengadu
yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2)
huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat
mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu sebagai
Masyarakat dalam pemilu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk
mengajukan pengaduan a quo;
[3.1.5] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a
quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.
IV.PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu
selaku Penyelenggara Pemilu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu, karena menetapkan Amir Latif sebagai Panwas Kabupaten
Gorontalo tanpa melalui rapat pleno. Tindakan Teradu bertentangan dengan
ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015. Meskipun
mengetahui hal tersebut, Teradu menerbitkan Keputusan Nomor 707/KEP/Tahun
2015, tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, tanggal 6 Agustus. Pada tanggal 7 Agustus 2015,
Teradu telah melantik dan mengambil sumpah Amir Latif sebagai Anggota Panwas
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, Amir Latif
masih menjabat Kepala Sekolah SD 27 Limboto saat mendaftar dan dilantik sebagai
Panwas Kabupaten Gorontalo, bertentangan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10
Tahun 2012 Pasal 7, menyatakan syarat untuk menjadi calon anggota Panwas
Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan. Penetapan
Amir Latif yang tidak sesuai prosedur, merugikan daftar tunggu berikutnya. Teradu
juga telah menerbitkan Surat Nomor 746/Bawaslu-Prov/08/2015, tanpa melalui
rapat pleno, yang memberitahukan kepada Panwas Kabupaten Gorontalo mengenai
pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
33
Gorontalo, di Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Gorontalo, yang pembiayaannya
dibebankan kepada Panwas Kabupaten Gorontalo. Teradu juga telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 152-Kep/Bawaslu-Prov/11/2014 tentang Penetapan Tim
Seleksi Panwas Kabupaten Gorontalo Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo, tanpa melalui rapat pleno, sehingga
hasilnya berbeda hasil rapat pleno tanggal 13 November 2014. Teradu diduga ikut
serta dan terlibat aktif dalam pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Tahun 2015. Teradu juga menyuruh tenaga pendukung
(Protokoler) dan Tenaga Asisten atas nama Abdullah dan Kadir Mertosono melakukan
pengumpulan KTP dalam rangka rencana pencalonan dirinya sebagai Bupati dan
Wakil Bupati Gorontalo melalui jalur perseorangan. Teradu juga hadir dan ikut serta
dalam menyampaikan visi dan misi sebagai Bakal Calon Bupati Gorontalo pada
kegiatan yang diadakan oleh Ormas Gorontalo FD Bermunajat pada bulan Desember
2014 di Gedung Kasmat Lahay. Teradu didampingi oleh Awan Abdullah dan Kadir
Mertosono dengan menggunakan mobil Dinas Bawaslu Provinsi Gorontalo, Plat merah
bernomor Polisi DM 88.Teradu memerintahkan Titi Usman selaku Bendahara untuk
melakukan pemotongan uang sejumlah Rp 35.000,-yang merupakan hak peserta
dalam mengikuti rapat pembinaan kesekretariatan. Teradu juga mengambil biaya
perjalanan dinas staf Bawaslu Provinsi Gorontalo milik Dewi Gobel, Awan Abdullah,
dan Rinto Polapa dengan total keseluruhan sebesar Rp 4.500.000,-. Teradu juga
menyampaikan kepada Dewi, Gobel, Awan Abdullah, dan Rinto Polapa, agar tidak
berharap lagi terhadap biaya perjalanan dinas, karena mereka telah menerima gaji ke
13 (tiga belas). Teradu telah membagikan biaya perjalanan dinas kepada staf yang
lain, tanpa melalui persetujuan Dewi Gobel, Awan Abdullah, dan Rinto Polapa.
Tindakan Teradu tersebut telah diketahui oleh para Staf Bawaslu Provinsi, sehingga
dengan penuh emosi, Teradu mengembalikan uang kepada Dewi Gobel, Awan
Abdullah, dan Rinto Polapa, tapi tidak dalam jumlah yang utuh, karena sisanya
sudah dibagikan ke staf yang lain. Teradu juga telah meminta uang kepada Panwas
Kabupaten untuk kepentingan yang tidak jelas. Pada tanggal 29 Juli 2015, ketika
rapat di ruangannya, Teradu memerintahkan kepada Iqbal Arbie, Sri Wirnaningsih,
Kiayi, Titi Usman, Mutie Utami, dan Siti Haslina Said, untuk membuat surat
kerjasama OMS dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Pohuwato mulai dari tanggal 25
sampai dengan 27 Juli 2015, dan seolah olah telah melakukan perjalanan dinas,
sehingga diterbitkan SPT atas nama Siti Haslina Said, Amin, Yopin Polutu, dan Moh.
Fahmi Noho. Mengenai SPT atas nama Siti Haslina Said, Teradu yang
menandatangani, sedangkan Tim ditandatangani oleh Kepala Sekretariat.
[4.2] Menimbang terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab bahwa pelantikan
Amir Latif sebagai anggota Panwas Kabupaten Gorontalo sesuai dengan peraturan
yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya ketentuan Pasal 96 ayat (1),
Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (4) huruf c. Peraturan Bawaslu
34
Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar
Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas
Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, khususnya
Pasal 9 ayat (2). Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Pembentukan, Pemberhentian, dan
Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, khususnya Pasal 49 ayat (1) huruf b. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun
2015 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan
Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara, khususnya Pasal Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (2) huruf b,
Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 68 ayat (1), (2), dan
(5), Pasal 69, Pasal 70 ayat (1) dan (2). Teradu menjelaskan Amir Latif merupakan
salah satu dari 6 (enam) nama yang diajukan tim seleksi dan masuk dalam tahap fit
and proper test sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2012
pasal 43 ayat (1). Menurut Teradu, yang bersangkutan sudah menyampaikan surat
izin dari atasannya untuk mengikuti seleksi calon anggota Panwas Kabupaten
Gorontalo. Pada tanggal 15 Januari 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Surat
Nomor 49/Bawaslu-Prov.Gtlo/I/2015 mengundang Amir Latif beserta para Calon
anggota Panwas Kabupaten untuk mengikuti fit and proper test. Pada tanggal 16
Januari 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo memberikan surat permohonon kesediaan
para anggotanya untuk menjadi penguji dalam tahap fit and proper test calon anggota
Panwas Kabupaten masing di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Bone Bolango, Pohuwato, dan
Gorontalo. Pada tanggal 31 Juli 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo menindaklanjuti
Surat Nomor 41/Panwas-Kab.Gtlo/VI/2015, tentang pengunduran diri Roni
Mohammad selaku anggota Panwas Kabupaten Gorontalo, dengan melakukan rapat
pleno yang dihadiri 3 (tiga) anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Nomor 60/BA/BAWASLU-PROV/GTLO/VII/2015.
Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Surat Nomor 716/Bawaslu-
Provinsi.Gtlo/VII/2015, tertanggal 31 Juli 2015, meminta KPU Kabupaten Gorontalo
untuk memberikan klarifikasi terkait status Moh.Thaib Rahman sebagai anggota PPK.
Teradu menjelaskan sehubungan dengan kunjungannya ke Kantor Panwas
Kabupaten Gorontalo tanggal 1 Agustus 2015, dirinya meminta kepada Panwas
Kabupaten Gorontalo untuk menghadirkan Amir Latif di Kantor Panwas Kabupaten
Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 715/Bawaslu-
Provinsi.Gtlo/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015. Pada tanggal 1 Agustus 2015, KPU
Kabupaten Gorontalo melalui Surat Nomor 225/KPU-Kab-027.436534/VIII/2015
35
menyatakan tidak keberatan apabila Moh.Thaib Rahman diangkat sebagai Pengganti
Antar Waktu pada Panwas Kabupaten Gorontalo, namun dengan syarat yang
bersangkutan harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari PPK yang dibuktikan
dengan Surat Pengunduran Diri. Pada tanggal 05 Agustus 2015, Bawaslu Provinsi
Gorontalo menerima surat pernyataan Amir Latif yang bersedia memenuhi tugas dan
tanggung jawab sebagai Panwas Kabupaten Gorontalo sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pada tanggal 6 Agustus 2015, Teradu dan Siti Haslina Said
melakukan rapat pleno untuk membahas tindak lanjut dari hasil rapat pleno tanggal
31 Juli 2015.Adapun hasil rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Nomor 68/BA/BAWASLU-PROV/GTLO/08/2015. Pada tanggal 6 Agustus 2015,
Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Surat Nomor 746/Bawaslu-Prov/08/2015 akan
mengadakan pelantikan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Gorontalo, pada hari Jum’at tanggal 07 Agustus 2015 pukul 16.00
WITA di Kantor Sekretariat Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo. Pada tanggal 7
Agustus 2015, Bawaslu Provinsi melantik Amir Latif sebagai Pengganti Antar Waktu
(PAW) anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo. Teradu dalam sambutannya
menegaskan Amir latif bersedia memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai Panwas
Kabupaten Gorontalo, bersedia bekerja sepenuh waktu, melaksanakan tugas sebagai
anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo serta berkantor di Panwas Pemilihan
Kabupaten Gorontalo, dan apabila masih melaksanakan tugas sebagai Kepala
Sekolah, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo akan mengambil langkah sesuai
Peraturan Perundang-Undangan. Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menerima Surat
Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 420/Dikbud-Kab/Sekt/3572 tentang
Pembebasan Sementara dari jabatan Fungsional Guru, tertanggal 28 Agustus 2015,
sebagai tindaklanjut Surat Pernyataan Amir Latif, tertanggal 5 Agustus 2015. Teradu
menjelaskan terhadap dalil pengaduan Pengadu yang menyatakan dirinya ikut serta
dan/atau melibatkan diri secara aktif dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo, diluar
tugas, wewenang, dan jabatan, sebenarnya hal ini sudah pernah dilaporkan ke
Bawaslu Provinsi pada tanggal 4 Maret 2015 oleh Suleman Ajilahu, dan Roy Ahmad
selaku Ketua dan Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Limboto,
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 103/B/Sek/05/1436H, tanggal 29 Januari
2015, serta Yuslan Salamadi dan Fitri Dako selaku Direktur dan Sekretaris Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Limboto,
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 030/C/LKBHMI/II/2015, tertanggal 03
Maret 2015. Menanggapi hal tersebut, Pada tanggal 5 Maret 2015 Bawaslu Provinsi
Gorontalo mengirimkan surat kepada Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Limboto,
serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang
Limboto, yang intinya menjelaskan proses penanganan laporan tersebut bukan
menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu
Nomor 11 Tahun 2014 mengenai tindaklanjut penanganan dugaan pelanggaran kode
etik penyelenggara Pemilu mengacu pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012.
36
Teradu sudah pernah diminta Bawaslu RI melalui Surat Nomor
0088/Bawaslu/IV/2015, tertanggal 8 April 2015, untuk mengklarifikasi pengaduan
yang sama seperti disampaikan Pengadu. Bawaslu RI kemudian mengeluarkan Surat
Nomor 0112/Bawaslu/IV/2015, tanggal 29 April 2015, perihal Klarifikasi Ketua
Bawaslu Gorontalo melalui Surat Prov.Gtlo/IV/2015, yang ditujukan kepada Teradu.
Menindaklanjuti hal tersebut, Teradu mengeluarkan Surat Nomor 462/Bawaslu-
Prov.Gtlo/IV/2015, perihal Klarifikasi dan Permohonan Maaf, tertanggal 6 Mei 2015.
Teradu menjelaskan pada tanggal 11 Desember 2014, dirinya mendapat konfirmasi
dari Staf Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang undangan Forum Demokrasi Berbasis
Musyawarah Kejayaan Derajat Adat Gorontalo (FD BERMUNAJAT GORONTALO)
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor FD-Bermunajat/015A/XI/2014, tertanggal
22 Nopember 2014. Adapun surat tersebut ditujukan kepada Teradu atas nama
pribadi, dan menurut pemahaman Teradu isi surat tersebut merupakan kegiatan
yang difasilitasi oleh FD Bermunajat Gorontalo, serta dihadiri Dewan Adat Kabupaten
Gorontalo dan Provinsi Gorontalo pada umumnya masih menjunjung tinggi adat
dalam kehidupan sehari-hari. Teradu sudah diundang resmi sehingga menilai perlu
hadir untuk menghargai undangan tersebut.Teradu menghargai status “Bakal Calon
Bupati Kabupaten Gorontalo” yang merupakan klaim FD Bermunajat Kabupaten
Gorontalo kepada dirinya. Teradu menyadari dirinya adalah Ketua Bawaslu Provinsi
Gorontalo, maka materi yang disampaikan hanya bertajuk “Materi Visi Misi Pemimpin
Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Rekam Jejak Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat
Di Wilayah Adat Gorontalo” bukan “Materi Visi Misi Bakal Calon Bupati Kabupaten
Gorontalo tentang Visi Misi Pemimpin Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Rekam
Jejak Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Wilayah Adat Gorontalo”. Teradu juga
menegaskan dirinya tidak pernah mendeklarasikan sebagai Calon Bupati, Teradu
mengatakan kepada media dirinya bukan seorang politisi, melainkan penyelenggara
Pemilu dan Pegawai Negeri Sipil, Komisi Pemilihan Umum yang menentukan bakal
calon Bupati. Teradu mengakui tidak sengaja menggunakan mobil Bawaslu Provinsi
Gorontalo (Plat Merah), karena pada tanggal 13 Desember 2014, Jam 08.00 WITA,
disaat yang bersamaan, Teradu mengikuti rangkaian kegiatan Bawaslu Provinsi
Gorontalo di Jakarta, dan kembali ke Gorontalo sekitar jam 14.00 WITA. Teradu
sudah menghubungi pihak Panitia dan menyatakan tidak sempat hadir, sehingga
setibanya di Gorontalo Teradu langsung menuju ke kantor Bawaslu Provinsi
Gorontalo. Dalam perjalanan menuju kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Teradu
mendapat informasi agenda penyampaian materi belum selesai karena jadwal molor,
Teradu meminta kepada staf Bawaslu Provinsi Gorontalo yang berada di lokasi
kegiatan agar menyampaikan kepada Panitia terkait ketidakhadiran dirinya dalam
penyampaian materi. Hal ini disebabkan Teradu masih dalam perjalanan.Teradu
mendapatkan saran dari staf untuk menghadiri kegiatan tersebut, dengan tujuan
untuk menunjukkan itikad baik dan menghargai undangan panitia.Setibanya di
lokasi kegiatan ternyata agenda penyampaian materi sudah selesai, sehingga masuk
37
pada agenda tanggapan banding yang dipimpin oleh Dewan Adat Kabupaten
Gorontalo. Pada saat itu tidak hanya Teradu saja yang terlambat untuk
menyampaikan materi, melainkan Dr. Rustam Akili, S.E. S.H., M.H., selaku ketua
DPRD Provinsi Gorontalo juga ikut terlambat, maka Majelis Adat melalui panitia
memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya masing-
masing selama 15 menit. Teradu menjelaskan dalam kesehariannya, penggunaan
fasilitas kendaraan dinas Bawaslu hanya untuk kepentingan tugas/jabatan,
sedangkan untuk kepentingan pribadi, Teradu selalu menggunakan kendaraan
pribadi. Teradu membantah memerintahkan Bendahara untuk melakukan
pemotongan sejumlah uang dari hak peserta dalam rapat pembinaan kesekretariatan
sebesar Rp. 35.000/orang pada bulan Maret 2015. Pengaduan tersebut bersumber
dari informasi yang keliru, karena setelah melakukan konfirmasi kepada Bendahara,
terdapat penjelasan kejadian yang diadukan adalah kegiatan pembinaan
kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo, yang merupakan rapat
perdana di tahun 2015, yaitu pada tanggal 9 Maret 2015, tetapi sesungguhnya
kejadian itu terjadi saat pelaksanaan kegiatan pembinaan kesekretariatan di
lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo dan termasuk rapat ke 2 di tahun 2015,
sekitar April 2015 yang dihadiri oleh BPJS. Teradu menjelaskan setelah dilaksanakan
rapat ke 2 tersebut, Bendahara masuk ke ruangan Teradu dan melaporkan hasil
kegiatan rapat.Teradu memerintahkan bendahara mengundang Kepala Sekretariat,
dan menyarankan untuk berbicara kepada para staf. Teradu menjelaskan di Bawaslu
Provinsi tidak tersedia dana taktis, maka apabila diperbolehkan disetiap kegiatan
dapat disisihkan anggaran guna keperluan dana taktis. Teradu juga memberikan
contoh apabila terdapat pembayaran uang saku sejumlah Rp. 285.000, cukup Rp.
250.000 yang dibayarkan kepada peserta, sehingga Rp. 35.000, dapat digunakan
sebagai dana taktis, tetapi hal ini tidak disetujui oleh staf sekretariat. Teradu
menjelaskan hal tersebut bertujuan untuk kebaikan kantor, maka apabila ada
kegiatan yang tidak teranggarkan dapat diambil dari dana taktis.Teradu menjelaskan
pada awal Juli 2015, setelah Hari Raya Idul Fitri, Bendahara menyampaikan
mengenai perjalanan dinas yang sudah lama dilakukan Teradu bersama 3 (tiga) orang
staf yaitu Dewi Gobel, Awan Abdullah, dan Rinto Polapa. Teradu memanggil 3 (tiga)
orang tersebut, dan menyampaikan perihal perjalanan dinas. Teradu menanyakan
mengenai penerimaan uang perjalanan dinas, menanggapi pertanyaan tersebut Dewi
Gobel mengatakan dirinya menerima sekitar Rp. 2.000.000, Awan Abdullah
mengatakan tidak menerima, dan Rinto Polapa mengatakan tidak menerima. Teradu
bertanya kembali mengenai gaji 13 yang diterima oleh mereka.Dewi Gobel
mengatakan menerima gaji 13 yang diperuntukkan kepada dirinya sebagai pramusaji,
Awan Abdullah mengatakan tidak menerima karena hanya diperuntukkan bagi
pramusaji, cleaning service, satpam, dan sopir, sementara dirinya adalah protokoler,
dan Rinto Polapa mengatakan menerima gaji 13 yang diperuntukkan bagi sopir.
Teradu juga menyarankan kepada Dewi Gobel dengan keikhlasan membagi uang
38
perjalanan dinas dengan teman-teman yang tidak melakukan perjalanan dinas. Hal
ini dilakukan dengan pertimbangan perjalanan dinas Dewi Gobel tidak sampai di
Pohuwato, karena saat perjalanan dirinya pamit dengan alasan orang tua masuk
rumah sakit. Teradu berulang-ulang mempertanyakan keikhlasan Dewi Gobel
terhadap hal tersebut, kemudian Dewi Gobel menyetujuinya, begitu juga dengan
Awan Abdullah, dan Rinto Polapa.Teradu kembali memanggil 3 (tiga) orang staf
tersebut karena mendengar Dewi Gobel mengeluh kepada teman-temannya mengenai
uang perjalanan dinas yang diambil oleh Teradu. Menanggapi hal ini, Teradu
mempertanyakan kembali kepada Dewi Gobel perihal keikhlasan untuk berbagi, Dewi
Gobel tetap menyatakan dirinya ikhlas.Teradu meminta kepada bendahara untuk
menyerahkan uang kepada Dewi Gobel, apabila perlu Teradu bersedia untuk
memberikan sebagian hak dirinya kepada mereka.Menurut Awan Abdullah dan Rinto
Polapa, sesungguhnya yang mengeluh hanya Dewi Gobel.Teradu menjelaskan akhir
bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni 2015, dirinya mendapatkan informasi dari
Panitia Fokal IMM (Ikatan mahasiswa Muhammadiyah).Teradu selaku Ketua Fokal
IMM Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dengan Panitia Silatnas Fokal IMM
dan diminta untuk mengutus peserta pada kegiatan tersebut.Teradu kemudian
menghubungi Yusuf Hamzah dan Ramlan untuk memohon bantuan secara pribadi
terkait keberangkatan peserta Silatnas Fokal IMM.Yusuf Hamzah dan Ramlan setuju
untuk membantu Teradu. Yusuf Hamzah melalui Kepala Sekretariat atas nama
Rahmat Zakaria mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000, yang merupakan bantuan
dari teman-teman. Begitu juga Ramlan sudah mentransfer uang bantuan dari teman-
teman kepada Teradu. Pada tanggal 6 Juni 2015, Teradu memberangkatkan Kadir
Mertosno untuk mengikuti Silatnas FOKAL IMM, yang dilaksanakan tanggal 6-7 Juni
2015 di Hotel Grand Cempaka Jakarta. Teradu menjelaskan dirinya tidak pernah
melakukan berbagai cara untuk mendapat keuntungan dari Panwas dan Sekretariat
Panwas Kabupaten. Teradu mengakui pada awal bulan Juni 2015 pernah
menghubungi Yusuf Hamzah dan Ramlan untuk menyampaikan permohonan
bantuan dalam rangka pemberangkatan peserta Silatnas Forum Komunikasi Alumni
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM). Teradu menyatakan hal tersebut
semata-mata permohonan bantuan pribadi, bukan dalam rangka mendapatkan
keuntungan dari Panwas dan Sekretariat Panwas Kabupaten.Mengenai pengaduan
Pengadu yang mendalilkan Teradu memerintahkan pembuatan Surat Perintah Tugas
(SPT) Koordinasi persiapan kegiatan rakor kerjasama OMS dan Perguruan tinggi di
kabupaten Pohuwato dari tanggal 25-27 Juli 2015, dan seolah-olah telah melakukan
perjalanan Dinas. Teradu menjelaskan penandatanganan SPT sesuai dengan
perjalanan Dinas.
[4.3] Menimbang dalam sidang terungkap fakta bahwa pada pleno pembahasan Amir
Latif selaku calon Pengganti Antar Waktu (PAW) tanggal 31 Juli 2015, Darwin
Botutihe meninggalkan rapat pleno, dengan alasan ada kepentingan keluarga,
sehingga saat penandatangan Berita Acara Berita Acara Nomor 60/BA/BAWASLU-
39
PROV/GTLO/VII/2015 dia tidak menandatangani dan tidak memahami substansi
Berita Acara Nomor 60/BA/BAWASLU-PROV/GTLO/VII/2015. Begitu juga pada saat
Rapat Pleno tanggal 6 Agustus 2015, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Nomor 60/BA/BAWASLU-PROV/GTLO/VII/2015, Darwin Botutihe tidak hadir
mengikuti rapat pleno dan menandatangani Berita Acara tersebut. Padahal Teradu
dan Anggota yang lain (Siti Haslina Said) sudah menghubungi Darwin Botutihe, tetapi
tidak merespon. Hal tersebut menimbulkan perdebatan antara Darwin Botutihe
dengan anggota yang lain pada saat penetapan Amir Latif sebagai Pengganti Antar
Waktu Panwas Kabupaten Gorontalo. Teradu mengakui telah mengambil uang
perjalanan dinas staf sekretariat atas nama Dewita R Gobel, Awan Abdullah, dan
Rinto Polapa, untuk dibagikan kepada staf yang tidak pernah melakukan perjalanan
dinas. Meskipun bukan untuk kepentingan pribadi Teradu dan berdasarkan
keikhlasan Dewita R Gobel, Awan Abdullah, dan Rinto Polapa, tindakan Teradu
mengambil hak orang lain tetap tidak dapat dibenarkan. Dalam sidang pemeriksaan
Dewita R Gobel mengaku terpaksa mengikuti keinginan Teradu. Bahwa Teradu
mengakui pernah menghubungi Ketua Panwas Kabupaten Bonebolango atas
namaYusuf Hamzah dan Ramlan selaku Ketua Panwas Kabupaten Pohuwato untuk
menyampaikan permohonan bantuan uang dalam rangka pemberangkatan peserta
Silatnas Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Meskipun
Teradu menyatakan hal tersebut adalah semata-mata permohonan bantuan pribadi
dan tidak ada niat mendapatkan keuntungan dari Panwas dan Sekretariat Panwas
Kabupaten, tetapi DKPP berpendapat Teradu telah bertindak tidak profesional yakni
mencampuradukan jabatan selaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan
kepentingan organisasi lain yang tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan
pemilu. Tindakan Teradu selaku Ketua Bawaslu meminta uang kepada para anggota
Panwas adalah penyalahgunaan jabatan, karena jabatan penyelenggara tetap melekat
dalam diri Teradu dan anggota Panwas. Bahwa hubungan antar anggota Bawaslu
Provinsi Gorontalo adalah kolektif kolegial dan merupakan suatu kesatuan yang utuh
yang seharusnya saling bahu membahu membangun sinergisitas sebagai
penyelenggara pemilu, dengan integritas dan profesionalisme. Sinergisitas tidak hanya
diperlukan sesama anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo melainkan juga di jajaran
sekretariat dan antara para anggota dengan sekretariat. Bahwa satu anggota dengan
anggota lain semestinya membangun hubungan harmonis. Seorang anggota yang
didaulat menjadi Ketua sebagai primus interpares harus mampu mengendalikan roda
organisasi demikian pula halnya anggota lain harus menaati Ketua sepanjang berada
dalam koridor perundang-undangan. Setiap tindakan anggota yang berkaitan dengan
tata kinerja dan pelaksanaan kewenangan sebagai pengawas Pemilu seyogyanya
senantiasa dilaporkan dan disampaikan tembusannya kepada Ketua. Segala bentuk
pengeluaran dana dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan staf semestinya harus
sepengetahuan dan izin Ketua. Prasyarat tersebut terbukti tidak dilaksanakan dan
dipenuhi oleh anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo atas nama Darwin Botutihe.
40
Bahwa Darwin Botutihe telah melaksanakan kegiatan yang terkait divisi pengawasan
yang berada dibawah koordinasinya, tanpa sepengetahuan Ketua dan anggota yang
lain. Baru kemudian setelah acara tersebut berakhir Kepala Sekretariat dan staf
sekretariat atas nama Yola berdasarkan perintah Darwin Botutihe meminta
tandatangan Ketua untuk keabsahan pelaksanaan acara yang telah berlalu. Bahwa
Darwin Botutihe terbukti telah melakukan tindakan sendiri-sendiri dan hanya
diketahui oleh Kepala Sekretariat, sementara Teradu selaku koordinator Divisi
Sumber Daya Manusia (SDM) tidak pernah mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh
Divisi SDM. Hal ini disebabkan kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan
Ketua dan SPT kegiatan tersebut ditandatangani oleh Kepala Sekretariat. Darwin
Botutihe mengaku selalu menggunakan biaya sendiri dalam kegiatan divisi
pengawasan dan tidak pernah berkoordinasi dengan anggota lain, meski demikian
keterangan tersebut tidak sesuai dengan penjelasan bendahara yang menyatakan
terdapat SPPD atas nama Darwin Botuhite. Hal ini membuktikan pernyataan Darwin
Botutihe tersebut tidak benar. Bahwa Kepala Sekretariat sebagai pejabat struktural
tertinggi di Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak melakukan koordinasi dan komunikasi
yang baik dengan Teradu selaku Ketua. Bahwa dalam sebuah kesempatan Kepala
Sekretariat dipanggil oleh Teradu, Teradu bertanya kepada Kepala Sekretariat tentang
tindakan Kepala Sekretariat yang seringkali tidak melaporkan kegiatan yang
dilakukan kepada Teradu.Kepala Sekretariat menjawab dirinya pimpinan di Kantor
tersebut, sehingga Ketua harus tunduk kepadanya. Bahwa terbukti Ketua sudah
tidak pernah dilibatkan dan diberitahu tentang penyelenggaraan kegiatan Divisi
Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengawasan. Kepala Sekretariat telah melanggar
SOTK Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2012 Tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kepala Sekretariat mengakui tidak pernah
memberikan perintah atau memberitahu kepada PNS terkait adanya rapat pleno,
sehingga dirinya tidak pernah mengetahui adanya rapat pleno, notulensi, maupun
berita acara. Kepala Sekretariat tidak sepenuhnya mengetahui kegiatan di kantor.
Kepala Sekretariat mengakui memberikan SPT kepada staf sekretariat untuk hadir
mengikuti sidang pemeriksaan DKPP di Jakarta. Kepala Sekretariat saat itu berada di
rumah, karena sakit sehingga tidak bisa pergi ke Kantor. Staf kemudian mendatangi
Kepala Sekretariat dan menyerahkan SPT untuk ditandatangani. Hanya berdasarkan
surat pemberitahuan dari Pengadu serta lampiran nama para staf yang
diikutsertakan sebagai saksi untuk Pengadu. Tanpa berkonsultasi dengan pimpinan
anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kepala Sekretariat menandatangani SPT
tersebut. Kepala Sekretariat juga tidak mengetahui pola kerja pada tiap divisi di
Bawaslu Provinsi Gorontalo, karena yang Kepala Sekretariat pahami hanya di bagian
divisi pengawasan. Dewita R Gobel selaku pramusaji tidak pernah tercantum
41
namanya dalam SPT saat diperbantukan dalam Divisi Pengawasan dan melakukan
perjalanan dinas ke Pohuwato, karena memang perjalanan dinas tidak peruntukkan
bagi dirinya. Namun berdasarkan persetujuan Kepala Sekretariat Dewita R Gobel
tetap ikut dalam kegiatan tersebut. Bahwa ketidakharmonisan antar anggota dan
jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menimbulkan suasana kerja
yang tidak kondusif dan terbelahnya sekretariat menjadi beberapa kubu. DKPP
menilai perbuatan Teradu, pihak terkait a.n Darwin Botuhite selaku anggota Bawaslu
Gorontalo, dan Kepala Sekretariat Burhanudin Alpiah, telah melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 7 tentang kewajiban memelihara dan menjaga
kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu, Pasal 15 huruf b dan d tentang
kewajiban bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi
administrasi Pemilu dan kewajiban melaksanakan tugas sebagai penyelenggara
Pemilu dengan komitmen tinggi, Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP
Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Staf Bawaslu
Provinsi Gorontalo atas nama Mahyunita A Gafur, bersikap tidak kooperatif dalam
sidang pemeriksaan DKPP RI, sebagaimana terbukti dalam sidang sidang
pemeriksaan dirinya tidak hadir pada saat Ketua Majelis memanggil untuk diminta
keterangan sebagai pihak terkait. Mahyunita meninggalkan sidang pemeriksaan
tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Ketua Majelis. Padahal saat awal
persidangan Mahyunita A Gafur hadir dan mengikuti proses sidang pemeriksaan.
Tindakan Mahyunita A Gafur sebagai staf sekretariat yang juga termasuk sebagai
penyelenggara pemilu tidak dapat dibenarkan secara etika, karena telah tidak
menghormati Majelis Sidang Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Mahyunita A Gafur selaku staf Bawaslu Provinsi Gorontalo seharusnya sadar akan
jabatan yang melekat sebagai penyelenggara pemilu, yang seharusnya menjunjung
tinggi profesionalitas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu.
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu
menanggapi.
