Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 96/DKPP-PKE-VI/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 212/I-P/L-DKPP/2015, diregistrasi dengan perkara Nomor 96/DKPP-PKE- VI/2015, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Dr. Elly Engelbert Lasut, ME Tempat, tanggal Lahir : Manado, 28 Oktober 1969 Pekerjaan : Dokter Alamat : Jl. W.H. Yohanes No. 24 Lingkungan IV, Rt/Rw 000/004, Kel. Wanea, Kec. Wanea Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. 2. Nama : Sultan Udin Musa, SH Tempat/Tanggal Lahir : Tondano, 2 September 1963 Pekerjaan : Swasta Alamat : Kelurahan Ternate Baru, Lingk. III No. 95, Kec. Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Selaku Pengadu Perkara Nomor 212/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 96/DKPP-PKE-VI/2015,Selanjutnya disebut sebagai ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------- Pengadu ; Untuk selanjutnya Pengadu disebut sebagai -------------------------PARA PENGADU; -- TERHADAP --

[1.2] TERADU Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara: 1. Nama : Yessy Y. Momongan, S.Th.,M.Si 1 Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Alamat : Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu I; 2  2. Nama : DR. Ardiles M.R. Mewoh, S.IP.,M.Si Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Alamat : Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Vivi Teskri Lidia George, S.KM. Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Alamat : Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Zulkifli Golonggom, S.KM Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Alamat : Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Fachruddin Noh, A.Ag.,M.Pd. Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Alamat : Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu V; Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara : 6. Nama : Herwyn J.H. Malonda, SH.,M.Pd Organisasi/Lembaga : Ketua Bawaslu Proinsi Sulawesi Utara Alamat : Jl. Raya Manado, Tomohon, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Johnny A.A. Suak, SE.,M.Si Organisasi/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Alamat : Jl. Raya Manado, Tomohon, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Drs. Syamsurijal A.J Musa Organisasi/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Alamat : Jl. Raya Manado, Tomohon, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------Teradu VIII; Untuk selanjutnya para Teradu I sampai dengan Teradu VIII disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------- PARA TERADU; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu. 3

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 13 November 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 212/I-P/L- DKPP/2014, yang diregistrasi dengan perkara Nomor 96/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, Gabungan Partai Politik, yang terdiri dari : Partai GOLKAR, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, pada tanggal 28 Juli 2015 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Sulawesi Utara, telah mengajukan dan mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2015-2020, atas nama : Dr. Elly Engelbert Lasut, sebagai Calon Gubernur dan David Bobihoe Akib, sebagai Calon Wakil Gubernur, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2015; 2. Bahwa setelah melalui verifikasi dan penelitian berkas yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara dan setelah melengkapi semua Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka pada tanggal 7 Agustus 2015, KPU Sulawesi Utara telah menyerahkan bukti Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan sejak itu para Teradu KPU Sulawesi Utara tidak pernah lagi menyampaikan pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada pasangan calon maupun Partai Pengusung yang menyatakan adanya kekurangan Dokumen Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang menyatakan salah satu pasangan calon belum memenuhi persyaratan, dan/atau yang menyatakan salah satu pasangan calon tidak memenuhi persyaratan sehingga baik pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Partai Pengusung berpendapat bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015; 3. Bahwa keyakinan dari Partai Pengusung dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, dan David Bobihoe Akib bahwa seluruh persyaratan yang diwajibkan telah terpenuhi dan telah Memenuhi Syarat hal tersebut telah diperkuat lagi oleh KPU Sulut, karena terbukti pada tanggal 18 Agustus 2015 Sdr. Victor Rompas selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, dan David Bobihoe Akib, telah menerima Surat Undangan dari Ketua KPU Sulut Nomor : 46/UND/VIII/2015, Perihal : Rapat Koordinasi Kampanye & Dana Kampanye tertanggal 17 Agustus 2015; 4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, atau tepatnya 4 (empat) hari sebelum penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Sulut, bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado telah dilaksanakan Rapat 4  Koordinasi Kampanye & Dana Kampanye yang dihadiri oleh Komisioner KPU Sulut, Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Dir Intelkam Polda Sulut, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 41/BA/PILGUB/VIII/2015, tentang Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015; 5. Bahwa ternyata pada tanggal 24 Agustus 2015, para Teradu KPU Sulawesi Utara melalui Surat Keputusan Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov- 023/PILGUB/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, Pada Diktum Ketiga menyatakan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, dan David Bobihoe Akib, Yang diusung oleh : Partai GOLKAR, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Tidak Memenuhi Syarat; 6. Bahwa Keputusan KPU Sulawesi Utara, sebagaimana dimaksud pada point 4 tersebut diatas didasarkan pada Berita Acara No: 44/BA/PILGUB/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, dengan alasan KPU Sulawesi Utara menggugurkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, dan David Bobihoe Akib, karena menurut Teradu, Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, sebagai Calon Gubernur dianggap masih berstatus sebagai Narapidana dan baru akan bebas pada tanggal 24 Agustus 2016, sehingga harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana yang terlihat dalam Keterangan pada huruf B angka 1) nomor 14 Berita Acara tersebut, yakni : a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota antara lain adalah calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani hukuman, sehingga tidak lagi berstatus sebagai Narapidana ; b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, Pembebasan Bersyarat diberikan kepada seseorang yang masih berstatus Narapidana. Selanjutnya, untuk mengetahui tanggal bebas akhir dari sesorang yang berstatus Narapidana mempedomani Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana yang bersangkutan. c. Berdasarkan Salinan Keputusan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS – 273.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dituliskan dalam lampiran Surat Keputusan tersebut bahwa tanggal bebas akhir yang bersangkutan 24 - 08 – 2016. 7. Bahwa tindakan Para Teradu KPU Provvinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang terurai pada angka 4 s/d 6 tersebut diatas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melampaui batas kewenangannya dan sangat diskriminatif dan jelas-jelas telah memperkosa dan merampok Hak Konstitusional dari Warga Negara Indonesia dalam hal ini Dr. Elly 5 Engelbert Lasut, ME, dan David Bobihoe Akib, sehingga telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, disamping itu tindakan Para Teradu KPU Provinsi Sulawesi Utara juga telah mengamputasi dan merampok Hak dari Partai GOLKAR, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sebagai Partai Pengusung. Bahwa tindakan Para Teradu KPU Provinsi Sulawesi Utara tersebut telah merusak Citra dan Kewibawaan Institusi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu karena jelas-jelas sangat bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, karena dengan sengaja telah melakukan PENIPUAN / PEMBOHONGAN PUBLIK, dengan cara MEREKAYASA / MEROBAH dan MENAFSIRKAN SENDIRI RUMUSAN Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat TERCELA dan tidak BERMORAL yang sangat tidak pantas dilakukan oleh personil Penyelenggara PEMILU. Bahwa untuk jelasnya berikut ini Pengadu akan menguraikan berbagai Pelanggaran dan PENIPUAN / PEMBOHONGAN PUBLIK yang telah dilakukan oleh Komisioner KPU Sulawesi Utara (Teradu), sebagai berikut : a. Sesuai ketentuan Pasal 49 UU Nomor 8/2015 ; jo. Pasal 47 s/d Pasal 54 dan Pasal 61, Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 9/2015 jo. Peraturan KPU Nomor 2/2015, perihal tata cara penelitian dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Tahapan dan waktu pelaksanaannya, setelah diadakan perbaikan dokumen persyaratan dan setelah dilakukan penelitian ternyata satu pasangan calon tidak memenuhi persyaratan, maka KPU Sulut harus segera memberitahu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Partai Pengusung, agar Calon yang bersangkutan dapat melakukan klarifikasi dan/atau Partai Pengusung masih memiliki kesempatan untuk melakukan penggantian calon yang bersangkutan sebelum batas akhir Penetapan Calon pada tanggal 24 Agustus 2015. b. Bahwa keputusan Komisioner KPU Sulawesi Utara yang menyatakan Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, sebagai Calon Gubernur dianggap Tidak Memenuhi Syarat, karena masih berstatus sebagai Narapidana, dan baru akan bebas pada tanggal 24 Agustus 2016, sebagaimana yang terlihat dalam Keterangan Teradu pada huruf B angka 1) nomor 14 dari Berita Acara tersebut, adalah sangat keliru dan melawan hukum, karena dengan sengaja dan dengan penuh kesadaran telah melakukan pemutarbalikan fakta/melakukan pembohongan publik dengan melecehkan dan menginjak-injak Konstitusi dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta telah menciderai proses Demokrasi, Teradu MEREKAYASA / MEROBAH dan MENAFSIRKAN SENDIRI RUMUSAN Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, sebagaimana terlihat pada angka 6 butir 1 dan 2 tersebut diatas, sehingga rumusannya menjadi sangat bertentangan dengan rumusan naskah aslinya, yakni : 6 - Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 : “bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut : 1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan 2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.” - Pasal 4 ayat (1) huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 : “bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.” Dari rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:  Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib baginya untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, (Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 ) ;  Apabila calon tersebut tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, maka syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran. (Pasal 4 ayat (1) huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015);  Bahwa antara Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan Pasal 4 ayat (1) huruf f1, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 keduanya bersifat alternatif bukan komulatif, artinya bilamana bagi calon yang bersangkutan telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, maka ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tidak lagi berlaku baginya;  Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bagi Calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah selesai menjalani Pidana Penjara. - Pasal 1 angka 4 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 : “ Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.” Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan :  Bahwa Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, adalah mengenai maksud dan tujuan diberikannya Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 7  Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, sebab ;  Hanya seseorang yang berstatus sebagai Narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, karena tidak mungkin orang bebas yang bukan Narapidana diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, seperti misalnya Komisioner KPU Sulut dan/atau Personil Bawaslu Sulut, karena bukan berstatus sebagai Narapidana ;  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Remisi, Asimilasi, adalah hak dari setiap Narapidana, yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995,  Jadi sangat jelas rumusan / Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, tidak menyatakan bahwa seseorang Terpidana yang telah memperoleh Pembebasan Bersyarat dan menerima Surat Pembebasan disebut Narapidana sampai dengan tanggal bebas akhir sebagaimana Penafsiran dari Komisioner KPU Sulawesi Utara ; Dari rumusan naskah asli Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tersebut diatas, terbukti Komisioner KPU Sulawesi Utara telah melakukan PENIPUAN dan PEMBOHONGAN PUBLIK serta perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja telah MEREKAYASA / MEROBAH dan MENAFSIRKAN SENDIRI RUMUSAN Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, dimana dengan rumusan yang sudah dirobah dan di rekayasa tersebut telah digunakan oleh Komisioner KPU Sulut sebagai dasar dan/atau alasan dalam menggugurkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib. c. Bahwa yang menjadi pertanyaan, Apakah benar status hukum Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, masih sebagai Narapidana dan baru akan bebas pada tanggal 24 Agustus 2016 sebagaimana Penafsiran dari Komisioner KPU Sulut yang terlihat dalam Keterangan pada huruf B angka 1) nomor 14 Berita Acara tersebut ??? Maka untuk membuktikan apakah benar status hukum Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, masih sebagai Narapidana atau Mantan Narapidana, tentu rujukannya harus mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, jadi bukan pada penafsiran sesat dengan cara merobah dan menafsirkan sendiri rumusan Pasal Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Komisioner KPU Sulawesi Utara. Bahwa guna mendapatkan pemahaman yang lengkap dan jelas tentang Status Hukum Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, maka terlebih dahulu harus dipahami dengan benar Pengertian dan Perbadaan dari sebutan TERPIDANA dan NARAPIDANA, serta Apakah seseorang yang telah memperoleh Pembebasan Bersyarat dan telah menerima Surat Pembebasan serta telah dilepas dan/atau dikeluarkan dari LAPAS, masih disebut Narapidana sehingga harus Kehilangan dan/atau dicabut 8 Kemerdekaan/Hak Politiknya. Untuk itu mari kita cermati bersama ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni : 1. UU NOMOR 12 TAHUN 1995: - Pasal 1 ayat (3) : “ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” - Pasal 1 ayat (4) : “ Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.” - Pasal 1 ayat (6) : “ Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” - Pasal 1 ayat (7) : “ Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.” - Pasal 1 ayat (9) : “ Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.” - Pasal 6 : (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III. (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap: a. Terpidana bersyarat; b. Narapidana,Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; - Pasal 10 : (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana. (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS. - Penjelasan Pasal 10 : Ayat (1) : Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS. Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya. Ayat (3) : Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengeluaran Narapidana dari LAPAS. - Penjelasan Pasal 11 : Perubahan status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang- kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan,jati diri, dan 9  barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah terima Terpidana. - Pasal 14 ayat (1) huruf k : “ Narapidana berhak : mendapatkan Pembebasan Bersyarat.” - Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf (k) UU Nomor 12 Tahun 1995, dengan jelas menyatakan : “ bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah “ bebasnya Narapidana “ setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.” - Pasal 14 ayat (1) huruf m : “ mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.” - Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf m : “ Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.” - Pasal 42 ayat (1) : “ Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari: a. Terpidana bersyarat; b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.” 2. PP Nomor 31 Tahun 1999 : - Pasal 6 ayat (1) : “Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.” - Pasal 35 : Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari: a. Terpidana Bersyarat; b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; - Pasal 55 : (1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan: a. masa pidananya telah habis; b. memperoleh pembebasan bersyarat; c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau d. meninggal dunia. (2) Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan surat pembebasan. (3) Dalam hal pembebasan bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c kepada Narapidana yang bersangkutan setelah selesai menjalani cuti diberikan surat pembebasan. - Pasal 66 : 10  Pembimbingan Klien berakhir apabila Klien yang bersangkutan: a. selesai menjalani masa pembimbingan; b. dicabut statusnya sebagai Klien; atau c. meninggal dunia. - Pasal 67 ayat (1) : Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a; kepada Klien yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan. 3. Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 : - Pasal 1 ayat (6) : “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.” - Pasal 2 ayat (1) : “ Setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.” - Pasal 8 : “ Pemberian Remisi bagi Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Korupsi selain harus memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, harus juga memenuhi syarat : a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya ; dan b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan Putusan Pengadilan. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : - Pasal 15 ayat (1) : “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.” - Pasal 15a ayat (1) : “Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.” - Pasal 15a ayat (2) : “Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.” Dari rumusan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ;  BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan ;  Terpidana, adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;  Narapidana, adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS ;  Perubahan Status dari Terpidana menjadi Narapidana adalah pada saat Terpidana di daftarkan di LAPAS ; 11   Seseorang yang berstatus Terpidana dan/atau Narapidana tidak kehilangan hak hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.  Status Narapidana berakhir pada saat masa pidananya telah habis dan/atau memperoleh Pembebasan Bersyarat dan menerima Surat Pembebasan ;  Yang dimaksud dengan " Pembebasan " termasuk juga Pelepasan atau Pengeluaran Narapidana dari LAPAS ;  Setelah memperoleh Pembebasan Bersyarat, Statusnya Narapidana berakhir dan disebut “ Klien.”  Pembebasan Bersyarat tidak mengurangi apalagi menghilangkan kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik seseorang ;  Salah satu syarat bagi Narapidana pelaku tindak pidana korupsi untuk memperoleh Remisi ialah, Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan Putusan Pengadilan ;  Tidak semua Terpidana menjadi Narapidana, antara lain bagi seseorang yang dijatuhi Pidana Bersyarat ;  Dalam hal berakhirnya pembimbingan “ Klien “ maka kepada Klien yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan ; Karena Surat Pembebasan sudah diberikan pada saat Narapidana memperoleh Pembebasan bersyarat. Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, maka Status Hukum dari Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, sejak tanggal 17 Nopember 2014, adalah Mantan Narapidana, sekaligus juga sebagai Mantan Terpidana, dan sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d 24 Agustus 2016 menjadi orang bebas yang disebut dengan istilah baru “klien” yang dibina oleh BAPAS, dengan hak-hak penuh sebagai warga Negara. d. Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU- XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, tentang eksistensi dari Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015, yang dimohonkan oleh Jumanto dan Fahtor Rasyid dalam Pertimbangan Hukum, menyatakan : - Butir [3.11.1] : Bahwa dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 12 diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”. Perbedaannya adalah, jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan- pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan,dan pemenuhan hak asasi manusia. Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan,serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009,yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadap umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau Para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan 13  mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang- Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya. - Butir [3.11.2] : Bahwa, Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu: 1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); 2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; 3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; - Butir [3.11.3] : BahwaPutusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010,yang antara lain menyatakan: “...Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat ergaomnes;... dst” - Butir [3.11.4] : Dari kedua putusan Mahkamah tersebut maka norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu: 1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); 2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; 3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 14  Permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon? Menurut Mahkamah, UU 8/2015 sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009,akan tetapi hal itu tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang- Undang a quo, sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma Pasal 7 huruf g melarang mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 juncto Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU- III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dengan penjelasan pasalnya; - Butir [3.11.5] : Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009,bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya; - Butir [3.11.6] : Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015. Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten). 15  Tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suara nya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009,menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials).Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; - Butir [3.11.7] : Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitusional) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana; Dari Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu ;  Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tersebut, sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah ;  Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tersebut, sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum ;  Perbedaan antara ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, adalah jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak- hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim ;  Pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan ; 16  seorang Terpidana dan/atau Narapidana tidak kehilangan hak dipilih, kecuali dengan adanya Putusan Hakim yang menyatakan “ bahwa selain pidana pokok kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa dicabutnya hak-hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.”  Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ;  Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana ;  Satu diantara ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan,dan pemenuhan hak asasi manusia ;  Terkait dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social ;  Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana ;  Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab ;  Sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009,yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan ;  Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang teresebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya ; 17  Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya ; Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu: 1. Tdak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); 2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; 3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;  Menurut Mahkamah Konstitusi, seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015.  Syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana ;  Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009,mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009,menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana ;  Ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials) ;  Pengecualian bagi mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan Terpidana, adalah mantan Narapidana yang telah selesai menjalankan masa tahanannya dan telah keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan; 18  Bahwa bila dicermati dengan saksama Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan Mantan Terpidana dan/atau Mantan Narapidana yang dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials) setelah terlebih dahulu mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan Narapidana, adalah : “ Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan atau telah selesai menjalankan masa tahanannya,” Pertimbangan Hukum Mahkamah tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 ; jo. PP Nomor 31 Tahun 1999 ; jo. Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Konsiderans “ Minimbang huruf b, “ menyatakan : “ bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,…dst…,” Selanjutnya dalam Konsiderans “ Mengingat angka 11 “ Tercantum : “ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015,” kemudian menjadi Dasar dan/atau alasan utama lahirnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015; KPU Sulawesi Utara selaku institusi penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat provinsi wajib melaksanakan seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi a quo secara utuh (Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan) tanpa kecuali, karena antara Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya Komisioner KPU Sulawesi Utara tidak boleh merobah rumusan apalagi menafsirkan sendiri rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, yang bertentangan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, Perbuatan Teradu tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah melampaui batas kewenangannya. e. Bahwa selanjutnya kita cermati bersama Pendapat Hukum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia dan Universitas As-Syafi‟iyah) Tentang Mantan Terpidana yang akan ikut Pemilihan Kepala Daerah, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015.; yang disampaikan Pada tanggal 19 Agustus 2015, - ( Bukti – P.6), pada halaman 2 angka 4 dan angka 5, menyatakan : - Angka 4 : 19  “ Bahwa pasca Putusan MK sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf-paragraf diatas, timbul pertanyaan : Bagaimanakah status seseorang yang telah diberi Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan, apakah mereka termasuk kategori sebagai seseorang yang masih berstatus Narapidana ? Pembebasan Bersyarat diatur secara jelas dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k yang menyebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat adalah hak narapidana yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pembebasan Bersyarat diberikan kepada seorang narapidana karena memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain bersikap baik selama menjalani pidana serta menunjukan penyesalan atas pidana yang dilakukannya . Ketika dibebaskan bersyarat seseorang narapidana diberikan Surat Pembebasan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM setempat. Sejak menerima Surat Pembebasan tersebut, maka narapidana tersebut bukan lagi narapidana melainkan orang bebas yang disebut dengan istilah baru “klien” yang dibina oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan bukan lagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).” ; - Angka 5 : “ Bahwa oleh karena seorang narapidana telah diberi pembebasan bersyarat, maka status orang tersebut adalah orang bebas dengan hak- hak penuh sebagai warga Negara, kecuali dia dijatuhi hukuman tambahan tertentu, misalnya tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana. Sepanjang hukuman tambahan seperti itu tidak ada, maka mantan terpidana dan/atau mantan narapidana sebagaimana bunyi Putusan MK a quo tidaklah terhalang/dilarang, jadi dengan demikian berhak dan dibolehkan untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.” e. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Pendapat Hukum tersebut diatas, Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, sejak tanggal 17 Nopember 2014 tidak lagi berstatus sebagai Narapidana, karena telah dibebaskan berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS – 273.PK.01.05.06 Tahun 2014, - (Bukti – P.7) serta Surat Pembebasan Bersyarat Nomor : WII.PAS.PASI-PK.01.01.02-3327 Tanggal 17 Nopember 2014, dari KALAPAS Klas I Sukamiskin – (Bukti – P.8); dan Surat Pembebasan Bersyarat dari Kepala LAPAS Sukamiskin Bandung Nomor : WII.PAS.PAS.I-PK.01.02 tanggal 31 Juli 2015 – (Bukti – P.9), Oleh karenanya Memenuhi Syarat untuk menjadi Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2015-2020 Pada pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. f. Bahwa sebagai mantan Narapidana, Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 – (Bukti – P.10) ; Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tidak berlaku bagi Dr. Elly Engelbert Lasut, ME ; 20  Dengan demikian maka secara hukum Tidak Ada Alasan bagi Teradu untuk mengugurkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur : Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, dan David Bobihoe Akib, karena disamping telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f), juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 ; jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang menjadi landasan utama diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, sebagai perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 8. Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam : Pasal 7 huruf (h) UU Nomor 8 Tahun 2015, jo. Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, jo. Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015,dengan tegas menyatakan : “ tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “ Bahwa dicantumkannya ketentuan dalam Pasal 7 huruf h UU Nomor 8 Tahun 2015, jo. Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, jo. Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, hal tersebut selain merupakan penegasan terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, sekaligus juga membuktikan bahwa baik Terpidana dan/atau Narapidana, atau Mantan Terpidana dan/atau Mantan Narapidana, Tidak kehilangan Hak Memilih dan Dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, sepanjang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP). Bahwa ternyata Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Justru Komisioner KPU Sulawesi Utara lah yang secara sewenang-wenang telah mencabut/mengamputasi/merampok hak pilih dari Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, tindakan/perbuatan dari Komisioner KPU Sulawesi Utara, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melampaui batas kewenangannya, sebab satu-satunya institusi yang berhak mencabut hak pilih dari seorang warga Negara Indonesia hanyalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 9. Bahwa oleh karena itu, Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, Secara Hukum Memenuhi Syarat Menjadi Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, karena yang bersangkutan telah memenuhi seluruh persyaratan bagi Calon Gubernur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. 21 10. Bahwa disamping pelanggaran berat terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai diatas, tindakan/perbuatan Komisioner KPU Sulawesi Utara, juga sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni : 1) UUD 1945, Khususnya : - Pasal 1 ayat (2) : “ Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.” ; - Pasal 1 ayat (3) : “ Negara Indonesia adalah Negara hukum.” ; - Pasal 27 ayat (1) : “ Segala warga Negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” ; - Pasal 28C ayat (2) : “ Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.” ; - Pasal 28D ayat (1 ) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” ; - Pasal 28D ayat (3) : “ Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” ; - Pasal 28I ayat (1) : “ setiap warga Negara berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” - Pasal 28J ayat (2) : “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015 : - Pasal 7 : “ Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut: Antra lain, Huruf (h) : “ tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”; - Pasal 10 : “KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: 22  a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara; d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pasal 11 : Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi: huruh (h) : “ menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan”; - Pasal 12 : “Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib : Huruf (b) : “memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara.” ; - Pasal 49 : (1) KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai. (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi. (5) Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima. (6) KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima. (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai 23  Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti. (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. (9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU. - Pasal 51 : (1) KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi. 24 3) Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2011, khususnya : - Pasal 2 : Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib ; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas. - Pasal 3 ayat (3) ; “Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. - Pasal 9 ayat (3) : huruf g : “ menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.”; - Pasal 9 ayat (4) : huruf b : “ memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara.”; huruf l : “ melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” - Pasal 26 ayat (2), (Sumpah/Janji ). 4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Khususnya : - Pasal 2 : Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil ; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; - Pasal 4 ayat (1) : “ Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf g, “ tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”; - Pasal 53 : (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba. 25  (4) Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru. (5) Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada masa perbaikan. - Pasal 54 : (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima. (2) Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima. (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima. (4) Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. - Pasal 58 : (1) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf g, huruf h, huruf i. (2) Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, KPU Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK). - Pasal 61 : (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan. (3) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 26  Kabupaten/Kota menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. (4) Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan. - Pasal 62 : (1) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (2) Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. - Pasal 67 : (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon. (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. 5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 : - Pasal 4 ayat (1) : “ Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut “: huruf g : tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Dari rumusan ketentuan UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka terbukti : Surat Keputusan KPU Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang 27  Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 ; jo. Berita Acara Nomor : 44/BA/PILGUB/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, telah mengalami Cacat Hukum serta telah memperkosa hak-hak konstitusional dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, dan David Bobihoe Akib, yakni :  Hak Konstitusional untuk berdaulat yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagai konsekwensi dari pernyataan Negara Republik Indonesia adalah negara hokum atau “ rechtsstaat “ sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 ;  Hak Konstitusional yang menyatakan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ;  Hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ;  Hak Konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;  Hak Konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana diatur didalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 ;  Hak Konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;  Hak Konstitusional yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

1. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi ; ( Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 15 Tahun 2011), bertugas untuk melakukan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat (29) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015); 2. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. (Pasal 1 ayat (35) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015); 3. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (Pasal 1 ayat (36) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015); 28 4. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu, atau sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. (Pasal 1 ayat (39) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015); 5. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Komisioner KPU Sulut sebagaimana yang terurai pada angka romawi I tersebut diatas, maka pada tanggal 25 Agustus 2015, Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, dan David Bobihoe Akib, selaku Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. telah menyampaikan surat perihal dugaan pelanggaran kepada BAWASLU Sulawesi Utara – (Bukti – P.11) ; Dan pada hari itu juga Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, langsung membuat Berita Acara Klarifikasi terhadap Dr. Elly Engelbert Lasut, ME; 6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015, Bawaslu Sulut telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 243/Bawaslu-Sulut/VII/2015 tentang tindak lanjut laporan Nomor 02/LP/PILGUB/VIII/2015 sebagai pemberitahuan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan SENGKETA PEMILIHAN UMUM dan Bawaslu menyarankan agar supaya pelapor in casu pemohon agar mengajukan permohonan sengketa; 7. Bahwa berdasarkan saran dari Bawaslu Sulut, 31 Agustus 2015, Pengadu telah mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Sulut, dimana dalam Petitum, Pemohon mohon kepada Bawaslu Sulut untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut : a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. b. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. c. Menyatakan bahwa berkas pemohon memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. d. Meminta dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menetapkan pasangan calon Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, dan David Bobihoe Akib sebagai pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. e. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan keputusan ini. 8. Bahwa Pada tanggal 9 September 2015, KPU Sulut selaku Termohon telah mengajukan Surat Jawaban dalam sengketa Pemilihan Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/VI/2015, kemudian pada tanggal 12 September 2015, KPU Sulut selaku Termohon telah mengajukan Kesimpulan dalam sengketa Pemilihan Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015; 9. Bahwa Para Teradu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dalam Keputusan Sengketa Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.26.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015, telah Menetapkan: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. b. Menyatakan bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan calon Gubernur a.n. Elly Engelbert Lasut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Meminta kepada KPU Provinsi Sulut untuk memulihkan Hak Konstitusional Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). 29  d. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memulihkan hak konstitusional Gabungan Partai Politik untuk melakukan pengisian calon Gubernur Sulawesi Utara yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. e. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memperbaiki Surat Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. f. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan waktu pegusulan Calon Gubernur baru oleh Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara yakni Partai Golongan Karya (Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera paling lambat 7 hari terhitung sejak keputusan ini ditetapkan. g. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan verifikasi persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon terhadap Calon Gubernur yang diusulkan oleh oleh Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara yakni Partai Golongan Karya (Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera. h. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. 10. Bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tersebut telah mengandung Cacat Hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah melampaui batas kewenangannya, yakni : a. Bahwa Bawaslu Sulut dalam keputusannya telah melampaui batas kewenangannya karena telah menjatuhkan putusan terhadap hal-hal yang tidak diminta dan/atau dimohonkan oleh Pemohon (Putusan pada angka 1, 3 s/d angka 8), Putusan tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j Perbawaslu Nomor : 8 Tahun 2015, dan ketentuan dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, serta ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015. b. Bahwa seharusnya keputusan Bawaslu Sulut dalam Sengketa Pemilihan a quo, hanya berisi 2 (dua) hal, yakni : 1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau ; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. c. Bahwa adapun Putusan Bawaslu Sulut pada angka 2 yang menyatakan : “Menyatakan bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan calon Gubernur a.n. Elly Engelbert Lasut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Bahwa Putusan Bawaslu tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 serta peraturan perundang-ndangan yang berlaku sebagaimana yang telah Pengadu uraikan pada angka romawi I tersebut di atas. 11. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu tersebut, maka pada tanggal 17 September 2015 Sdr. Elly Engelbert Lasut, ME telah mengajukan Gugatan Sengketa Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makssar, akan tetapi pada saat pengajuan Gugatan Sengketa Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Makassar, Sdr. David Bobihoe Akib, selaku Calon Wakil Gubernur mencabut Surat Kuasa 30  Khusus Nomor 001/SK/FFT/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, (Bukti – P.19), yang telah diberikan kepada : Febronesco Ferdinand Takaendengan, SH dan Victor Evandy Rompas, SIP, MSi. 12. Bahwa akibat dicabutnya Surat Kuasa Khusus tersebut oleh Sdr. David Bobihoe Akib, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Makassar, dalam Putusannya Nomor 15/G/Pilkada/2015/PT.TUN tanggal 22 September 2015, dalam Amar Putusan : “ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,” dan alasan yang mendasari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi Syarat Formal sebagaimana terlihat dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 24 alinea kesatu dan kedua, yakni : - “ Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perbaikan gugatan pada tanggal 20 September 2015, Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatannya, namun setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata Penggugat belum memperbaiki Surat Kuasanya yang harus ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yaitu Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki Surat Kuasa sampai jam 23.59 Wita.” - “ Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sampai batas waktu perbaikan gugatan yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak dapat dipenuhi maka Majelis Hakim mengambil sikap dan bermusyawarah dan bermufakat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan undang- undang dan harus dinyatakan tidak diterima, sebagaimana diatur Pasal 154 ayat 4 undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.” 13. Bahwa adapun alasan dicabutnya Surat Kuasa oleh David Bobihoe Akib, disebabkan karena adanya Putusan Bawaslu Sulut Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.26.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015 pada angka 3 s/d 7 tersebut, yang dalam Surat Permohonan ke Bawaslu Sulut hal tersebut dalam Petitum tidak pernah di minta oleh Pemohon; 14. Bahwa atas dasar Putusan Bawaslu Sulut tersebut pada angka 3 s/d 7 tersebut, maka pada Hari Selasa tanggal 22 September 2015, bertempat di Kantor Sekretariat KPU Sulut, Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara yakni Partai Golongan Karya (Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera, telah mendaftarkan Benny Mamoto, sebagai Calon Gubernur menggantikan Bapak Dr. Elly Engelbert Lasut, ME; 15. Bahwa pada tanggal 26 September 2015, KPU Sulut telah menetapkan Bapak Benny Mamoto sebagai Calon Gubernur berpasangan dengan David Bobihoe Akib sebagai Calon Wakil Gubernur dan pada tanggal 27 September 2015 telah dilakukan pencabutan nomor Calon, sehingga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Benny Mamoto dan David Bobihoe Akib secara resmi telah ditetapkan oleh KPU Sulut dengan Nomor Urut 3; 16. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Pengantian Pasangan Calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat hanya bisa dilakukan pada tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan, sedangkan Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 31  dapat dilakukan pada tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan, serta sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye; 17. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 beserta lampairannya, maka Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik berlangsung dari tanggal 26 s/d 28 Juli 2015, Pemeriksaan kesehatan berlangsung dari tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2015, Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, tanggal 1 s/d 2 Agustus 2015, Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon, tanggal 28 Juli s/d 3 Agustus 2015, Pemberitahuan hasil peneliatian, tanggal 3 s/d 4 Agustus 2015, Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik, serta Perbaikan Syarat Pasangan Calon dari Partai PolitikGabungan Partai Politik, Tanggal 4 s/d 7 Agustus 2015, Penelitian hasil perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik, tanggal 8 s/d 14 Agustus 2015, Perbaikan Penelitian syarat calon, tanggal 8 s/d 14 Agustus 2015, Penetapan Pasangan Calon, tanggal 24 Agustus 2015. Kampanye tanggal 27 Agustus s/d 5 Desember 2015; 18. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, serta ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, maka tindakan KPU Sulawesi Utara sebagaimana yang terurai pada angka 19 dan 20 tersebut diatas adalah Cacat Hukum dan oleh karenanya batal demi hukum disamping itu perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 19. Bahwa ternyata Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 2 September 2015, telah mengajukan surat Nomor 0242/Bawaslu/X/2015, (Bukti – P.21), perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung RI, tentang : 1. Pengertian mantan terpidana dan mantan narapidana ; 2. Pengertian bebas bersyarat, dan ; 3. Apakah seseorang yang bebas bersyarat dikategorikan sebagai mantan terpidana atau mantan narapidana. 20. Bahwa pada tanggal 16 September 2015, Mahkamah Agung melalui suratnya Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015, Perihal Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, yang dimohjonkan oleh Bawaslu RI (Bukti – P.22), yang pada intinya Mahkamah Agung RI menyatakan : Bebas Bersyarat dikategorikan sebagai Mantan Narapidana; 21. Bahwa pada bulan September 2015, pada saat proses sidang musyawarah sengketa di Bawaslu Sulut terkait status hukum Calon Gubernur Sulut, Elly E. Lasut, maka Kementerian Hukum dan HAM, telah mengeluarkan Surat Nomor PAS-PK.01.01.02, dengan tegas menyatakan bahwa Sdr. Elly E. Lasut berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan, dan bukan lagi seorang Narapidana, oleh karenanya dapat mencalonkan diri dalam Pilkada karena Hakim tidak menjatuhkan Pidana Tambahan yang mencabut Hak Politik yang bersangkutan; 22. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui suratnya Nomor 103/PAN-MK/10/2015, Perihal : Permohonan Penjelasan tentang Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanghgal 18 Juli 2015 mengenai Pembebasan Bersyarat, (Bukti – P.24), yang pada intinya menyatakan : 32  a. Bahwa putusan a quo telah jelas dan tegas dalam Amar Putusan sehingga tidak memerlukan penjelasan kembali; b. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta memperoleh kekuatan hukum tetap, dan lembaga yang bersangkutan wajib melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya. c. Bahwa seharusnya keputusan Bawaslu Sulut Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.26.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015, harus/wajib mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Mahkamah Agung Tanggal 16 September 2015 Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015, sebab Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, karena diminta oleh Bawaslu RI, sehingga secara hukum mengikat Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota seluruh Indonesia. Dan juga mengikat KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Seluruh Indonesia. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan tertulis dari pengaduan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada angka romawi I dan II tersebut diatas, maka terbukti Komisioner KPU Sulawesi Utara dan Personil Bawaslu Sulut telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan KODE ETIK Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Bahwa ternyata sikap tercela dan prilaku buruk (Pelanggaran Kode Etik) dari komisioner KPU Sulawesi Utara (Teradu), bukan baru terjadi dalam kasus ini saja, namun hal yang sama juga sudah pernah terjadi pada tahun 2014, pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif serta telah pula diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Putusan Nomor 43/DKPP-PKE- III/2014, tanggal 9 Juni 2014, sehingga sangat layak bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjatuhkan saksi berupa “ Pemberhentian Tetap,” kepada semua Para Teradu KPU Sulawesi Utara. 3. Bahwa demi terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 yang lebih demokratis dan lebih berkualitas sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dapat menjamin pelaksanaan hak-hak konstitusional dan hak politik masyarakat, maka sangat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang bermoral, jujur, adil, profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas; 4. Bahwa dengan melihat prilaku dan perbuatan dari Para Teradu sebagaimana yang terurai diatas, Pengadu sangat meragukan moralitas, kejujuran, profesionalisme, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dari Para Teradu, dan bilamana Para Teradu ini tetap dipertahankan dalam kedudukannya sebagai Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Personil Bawaslu Sulawesi Utara, maka hanya akan lebih merusak Citra dan Kewibawaan Institusi KPU dan Bawaslu maka dapat dipastikan akan menimbulkan malapetaka dan kekacauan dalam proses demokrasi yakni terganggunya bahkan gagalnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi 33  Utara tahun 2015, apalagi pada tahun 2017, masih ada 9 daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang akan melaksanakan Pilkada serentak. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan: 1. Menerima pengaduan pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, telah mengandung Cacat Hukum, maka oleh karena tidak memiliki kekuatan hokum mengikat; 3. Menyatakan Berita Acara Nomor 44/BA/PILGUB/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. telah mengandung Cacat Hukum, maka oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Putusan Bawaslu Sulut Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.26.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015, telah mengandung Cacat Hukum, maka oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ; 5. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ; 6. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada masing-masing: - Teradu I atas nama Yessy Y. Momongan, S.Th.,M.Si, sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, - Teradu II atas nama DR. Ardiles M.R. Mewoh, S.IP., M.Si, sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara - Teradu III atas nama Vivi Teskri Lidia George, S.KM, sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara - Teradu IV atas nama Zulkifli Golonggom, S.Pd.I, sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan - Teradu V atas nama Fachruddin Noh, A.Ag.,M.Pd. sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara ; - Teradu VI atas nama Herwyn J.H. Malonda, SH, M.Pd. sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Sulawesi Utara ; - Teradu VII atas nama Johnny A.A. Suak, SE, M.Si. sebagai Anggota Bawaslu Sulawesi Utara ; - Teradu VIII atas nama Drs. Syamsurijal A.J. Musa. sebagai Anggota Bawaslu Sulawesi Utara. [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Copy Model TT.2 perihal tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Guberur, tanggal 7 Agustus 2015; 2. Bukti P-2 Copy surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34  46/Und/VII/2015 perihal rapat koordinasi kampanye dan dana kampanye, tanggal 17 Agustus 2015; 3. Bukti P-3 Copy berita acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 41/BA/Pilgub/VIII/2015 tentang kesempatan Hasil Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, tanggal 20 Agustus 2015; 4. Bukti P-4 Copy Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/Pilgub/2015 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015; 5. Bukti P-5 Copy berita acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 44/BA/Pilgub/VIII/2015 tentang hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 24 Agustus 2015; 6. Bukti P-6 Copy pendapat hukum tentang mantan terpidana yang akan ikut pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, tanggal 7 September 2015; 7. Bukti P-7 Copy surat keterangan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung No. W11.Pas.Pas31.PK.01.05.06-3806, tanggal 31 Agustus 2015; 8. Bukti P-8 Copy surat Lapas Klas I Sukamiskin Bandung Nomor W11.pas.pas1-PK.01.01.02-3327, perihal surat pembebasan bersyarat, tanggal 17 November 2015; 9. Bukti P-9 Copy surat Lapas Klas I Sukamiskin Bandung NomorW11.Pas.Pas.1-PK.01.01.02 perihal surat keterangan, tanggal 31 Juli 2015; 10. Bukti P-10 Copy laporan Bakal Pasangan Calon a.n Sdr. Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Sdr. David Boboihoe kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 25 Agustus 2015; 11. Bukti P-11 Copy surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 243/Bawaslu-Sulut/VII/2015 perihal tindak lanjut laporan Nomor 02/LP/Pilgub/VIII/2015, tanggal 29 Agustus 2015; 12. Bukti P-12 Copy permohonan sengketa penyeleseaian sengketa Nomor 01/P-PPS/VIII/2015 perihal penyelesaian sengketa terkait keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/Pilgub/2015 tanggal 31 Agustus 2015; 13. Bukti P-13 Copy jawaban KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02/PS/BWSL.Sulut.25.00/VI/2015 perihal jawaban termohon dalam sengketa tanggal 9 September 2015; 14. Bukti P-14 Copy Kesimpulan dalam perkara sengeketa Nomor02/PS/BWSL.sulut.25.00/IX/2015; 15. Bukti P-15 Copy keputusan sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015; 16. Bukti P-16 Copy putusan PT.TUN Nomor 35  15/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS tanggal 21 September 2015; 17. Bukti P-17 Copy surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0242/Bawaslu/IX/2015 perihal permohonan fatwa Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 2015; 18. Bukti P-18 Copy surat Mahkamah Agung Nomor 30/tuaka.pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015; 19. Bukti P-19 Copy Kemenkumham RI Nomor PAS-PK.01.01.02, perihal pemberian keterangan pada sidang Musyawarah sengketa Badan Pengawas Pemilu; 20. Bukti P-20 Copy Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 103/Pan MK/10/2015 perihal Permohonan penjelasan tentang putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015; 21. Bukti P-21 Copy Putusan DKPP Nomor 43/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal, sebagai berikut: [2.6] JAWABAN DAN PENJELASAN TERADU KPU PROVINSI SULAWESI UTARA Bersama ini Teradu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu telah melaksanakan semua tahapan Pencalonan dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 1015 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikotadan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015. 2. Bahwa Teradu telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 kepada Partai Politik tingkat Provinsi. Dimana telah disampaikan terkait syarat calon maupun syarat pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015; 3. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah diterbitkan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturah KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan, dan hal ini juga telah disosialisasikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi; 4. Bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut telah disampaikan menurut Pasal 4 ayat (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikotadengan memenuhi persyaratan huruf a sampai huruf u. Huruf f disebutkan bahwa bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatifwajib memenuhi syarat sebagai berikut: secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;dan bukan sebagai pelaku kejahatan yangberulang; 5. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota juncto pasal 51A Peraturan KPU No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 36  Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,Teradu telah melaksanakan penelitian terhadap dokumen syarat calon dan syarat Pencalonan, dan telah menyampaikan hasilnya kepada Pengadu; 6. Bahwa Pengadu telah menyampaikan Perbaikan Dokumen Syarat calon dan syarat pencalonan kepada Teradu dan sesuai Ketentuan pasal 61 sampai dengan pasal 63 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Teradu telah melakukan penelitian terhadap dokumen perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan dari Pengadu , dan hasilnya telah disampaikan oleh Teradu kepada Pengadu pada tanggal 24 Agustus 2015 melalui BA.HP Perbaikan-KWK; 7. Bahwa hasil penelitian yang Teradu lakukan menunjukkan bahwa Pengadu telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan belum selesai dijalani sehingga belum bisa disebut sebagai mantan terpidana. Hal ini dibuktikan dengan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor PAS-273.PK.01.05.06Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 yang tertulis bahwa tanggal bebas akhir Pengadu adalah 24 Agustus 2016; 8. Bahwa setelah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 Pengadu bersama Pasangan Calon Wakil Gubernur David Bobih mengajukan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015. Dalam pokok Permohonannya di Bawaslu Sulut Teradu mengajukan jawaban-jawaban sebagai berikut: a. Terhadap dalil Pengadu yang menyatakan bahwa objek sengketa keliru dan cacat hukum karena hanya berdasarkan penafsiran sepihak dari Teradu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan telah melampaui kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang adalah tidak benar. b. Teradu dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 telah sesuai dengan ketentuan pasal 61 – 67 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015. c. Teradu juga membantah dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa Teradu melakukan penafsiran Undang-undang termasuk menafsirkan tentang Pembebasan bersyarat dari Pengadu. Bahwa Teradu melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 pasal 4 ayat (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan dari huruf a sampai huruf u, disebutkan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut: - secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan 37  - bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Kata “pernah” harus dimaknai bahwa seseorang yang menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus sudah selesai menjalani pidananya. Kemudian frase “mantan terpidana” harus dimaknai bahwa seseorang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan sudah selesai menjalani masa pidananya. d. Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa Teradu membuat persyaratan tambahan (tertulis sebagai keterangan yang dicantumkan dalam Model BA.HP Perbaikan KWK Berita Acara Nomor 44/BA/PILGUB/VIII/2015) yang tidak diisyaratkan dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 yang justru dijadikan oleh Teradu sebagai dasar untuk mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Pengadu tidak memenuhi syarat adalah kabur dan tidak jelas. Bahwa Teradu dalam melakukan penelitian syarat Calon dan Syarat Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 menggunakan Formulir BA.HP Perbaikan-KWK yaitu Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perauran KPU No 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota danWakil Walikota. Bahwa Teradu memberikan penjelasan tambahan di kolom Keterangan sebagai itikad baik dari Teradu untuk menyampaikan kepada Pengadu terkait pemberian status Tidak Memenuhi Syarat terhadap persyaratan calon tersebut. e. Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam perbaikan dan pemenuhan syarat tidak pernah diberitahukan tentang ketentuan pembebasan Bersyarat yang harus dipenuhi Pengadu , Teradu menjelaskan bahwa Pengadu dalam dokumen syarat calon yang dimasukkan kepada Teradu di saat mendaftar disebutkan bahwa Pengadu adalah mantan narapidana dengan melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar local; 9. Bahwa benar tercantum dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan Perauran KPU Nomor 9 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu formulir BA.HP perbaikan-KWK Nomor urut 14 tertulis frase mantan Narapidana. Akan tetapi apabila dilihat didalam pasal 4 ayat 1 huruf f Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 menyebutkan bahwa bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut: - secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan - bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. 38 10. Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut bersifat bersifat Conditionally Unconstitutional inkonstitusi bersyarat artinya ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional (tidak berlaku) bila tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana yang diputuskan oleh MK, yaitu: - Selesai menjalankan masa tahanannya - Mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana Sehingga Pengadu menyatakan bahwa Dr. Elly Engelbert lasut telah memenuhinya pada tahapan pencalonan adalah keliru bahkan cenderung manipulatif. Setelah Teradu mencermati amar putusan dari Keputusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tidak terdapat frase mantan narapidana melainkan mantan terpidana. Amar putusannya menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian: 1.1. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 1.2. Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 1.3. Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.4. Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat; 39  1.5. Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.6. Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat; - Menolak permohonan Pengadu untuk selain dan selebihnya - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya 11. Bahwa Teradu setuju atas dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Putusan MK setara dengan Undang-undang (Pengadu dalam posita nomor 16), oleh karena itu pada kesempatan ini Teradu akan menyampaikan dalil mengenai apa pengertian dari Terpidana. Berdasarkan pasal 1 butir 32 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP junto pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri atas, : a. Pidana pokok, : 1). Pidana Mati 2). Pidana Penjara 3). Kurungan 4). Denda b. Pidana Tambahan, : 1) Pencabutan hak-hak tertentu 2) Perampasan barang-barang tertentu 3) Pengumuman Putusan Hakim Adapun pengertian mantan narapidana sebagaimana didalilkan oleh Pengadu adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (vide pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Pengertian mantan terpidana dengan mantan narapidana sangatlah berbeda, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut mengandung arti mantan terpidana tidak harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan mantan narapidana harus menjalani pidananya di Lapas. Status Pengadu yang Bebas Bersyarat sebagaimana Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PAS-273.PK.01.05.06Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014belum bisa disebut sebagai mantan terpidana, karena yang bersangkutan masih menjalani pidana dengan status bebas bersyarat sampai dengan 24 Agustus 2016. 40 12. Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa dasar pernyataan KPU pada keterangan yang kemudian menyimpulkan bahwa Dr, Elly Engelbert Lasut tidak memenuhi syarat disebabkan karena pihak KPU merubah Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 pasal 4 ayat 1 huruf f dan f1 adalah tidak benar. Bahwa Teradu dalam setiap pernyataannya selalu menyebutkan bahwa Pengadu tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara karena status hukum Pengadu yang belum dapat disebut sebagai mantan Terpidana. Hal ini dibuktikan dengan Salinan Keputusan Kemenkumhan NomorPAS-273.PK.01.05.06 yang mencantumkan tanggal bebas akhir dari Pengadu adalah 24 Agustus 2016. 13. Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa dari dua unsur dalam pasal 51A ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 telah dipenuhi oleh Pengadu adalah kabur dan tidak jelas. Teradu menjelaskan sebagai berikut, ; 1. Terhadap Surat Keterangan Pengadilan Negeri Manado Nomor W19.UI/759/HK.03/VII/2015 yang menerangkan bahwa Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, : a. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap. b. Tidak sedang menjalani hukuman pidana c. Tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang telah menghianati Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa Teradu telah melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 36/BA/PILGUB/VII/2015 tentang Klarifikasi Dokumen Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam Pemilihan tahun 2015, yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Manado memang benar telah mengeluarkan surat dimaksud, namun tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan ke Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pengadilan Negeri Manado sendiri tidak yakin dengan surat keterangan yang dikeluarkan tersebut. Dasar dari dikeluarkan surat keterangan tersebut adalah dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pengadu sendiri. 2. Terhadap Surat Keterangan kementrian Hukum dan HAM RI NomorPAS- 273.PK.01.05.06 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum dan HAM RI yang dijadikan bukti oleh Pengadu , menurut hemat Teradu justru dapat lebih meyakinkan Teradu bahwa Pengadu belum selesai menjalani masa pidananya atau masih dalam status terpidana. 14. Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa Surat pembebasan Bersyarat dari Kepala LapasSukamiskin Bandung Nomor WII.PAS.PASI- PK.01.02-3327 tanggal 17 november 2014 yang dibuat berdasarka SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-273.PK.01.05.06 tahun 2014 tentang pembebasan Bersyarat Narapidana yang menjadi dasar Keputusan KPU Sulawesi Utara, maksud dari tanggal BEBAS AKHIR :24/08/2016 dari surat terebut, harus dimaknai bahwa seharusnya Dr. Elly Engelbert Lasut, ME harus menjalankan masa tahanan sampai tanggal 24/08/2016, namun karena yang bersangkutan mendapat REWARD (penghargaan) berupa pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka yang bersangkutan tidak perlu menjalani sampai tanggal tersebut, setelah dipotong remisi berjumlah 11 (sebelas) 41 bulan, maka yang bersangkutan hanya sampai tanggal 17/11/2014, sesuai surat pembebasan bersyarat dari kepala LAPAS Sukamiskin Badung Nomor WII.PAS.PAS.I-PK.01.02- tanggal 31 juli 2015. Hal ini sesuai pasal 55 ayat 1 dan 2 PP Nomor 31 tahun 1999, bahwa dengan diberikannya pembebasan bersyarat, berakhirlah masa pembinaan yang bersangkutan sebagai Narapidana. Maka sejak tanggal 17/11/2014 status bapak Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, tidak lagi berstatus Narapidana tapi mantan Narapidana adalah keliru. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatanberdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaanyang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Ayat 2 Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Ayat 5 “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan”. Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Demikian halnya penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (di dalam LAPAS) dan secara ekstra mural (di luar LAPAS). .....Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS; Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang menjalani Pembebasan Bersyarat juga masih sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan atau dengan kata lain masih berstatus sebagai Terpidana. Bahwa baik LAPAS (Lembaga Pemasayarakatan) maupun BAPAS (Balai Pemasayarakatan) adalah satu kesatuan Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi melakukan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masayarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Bahwa Pengadu sudah tidak berada di LAPAS namun masih dalam binaan BAPAS sebagai klien pemasyarakatan dan berdasarkan Salinan Putusan Kemenkumham Nomor Pas-273.PK.01.05.06 tahun 2014 tertulis tanggal bebas akhir Pengadu adalah 24 Agustus tahun 2016; Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 7 ayat 2 menyebutkanPembinaan Narapidana terdiri dari tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembinaan Tahap Awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus Narapidana sampai 1/3 masa pidana (pasal 9 ayat 1). 42  PembinaanTahap Lanjutan terbagi 2 yaitu lanjutan pertama, sejak berakhirnya tahap awal sampai ½ masa pidananya, lanjutan kedua, sejak berakhirnya lanjutan pertama sampai 2/3 masa pidananya (pasal 9 ayat 2). Pembinaan Tahap Akhirsejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.Pasal 11, ayat 1 pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, ayat 2 pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar LAPAS oleh BAPAS, ayat 3 dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS. Bahwa Pengadu berada pada tahap akhir Pembinaan dan Pembimbingan, dan oleh karenanya masih mempunyai kewajiban hukum terhadap negara akibat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang diperolehnya. Bahwa Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 7 menyebutkan, “Pembebasan bersayarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.” Pasal 43 ayat 1 “Setiap Narapidana.....berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ayat 2,”Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidannya dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.” Pasal 44 dan 46, Pembebasan bersyarat dapat dicabut sewaktu-waktu. Pasal 47, apabila pembebasan bersyarat Narapidana dicabut, masa selama ia berada diluar lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana. Bahwa Pembinaan dan Pembimbingan sama fungsi dan kedudukannya, baik di dalam LAPAS maupun BAPAS sebagai satu kesatuan Sistem Pemasyarakatan yang diatur Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Bahwa Tentang status sebagai Narapidana ataupun Klien Pemasyarakatan merupakan terminologi atau istilah yang diberi batasan-batasan tertentu dalam UU no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun essensi dan substansinya tetap sama, bahwa baik narapidana (yang berada dalam LAPAS) maupun klien (yang berada dalam bimbingan BAPAS) merupakan terpidana yang punya kewajiban hukum menjalankan masa hukumannya dalam upaya Pemasyarakatan Terpidana dalam suatu Sistem Pemasyarakatan sampai selesai segala kewajiban dan tuntutan hukumnya. 15. Terhadap dalil Pengadu sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 17, maka sebagaimana Teradu telah uraikan di atas bahwa Teradu setuju dengan dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Putusan MK sejajar dengan Undang- Undang. Dalam amar putusan MK dinyatakan bahwa yang dapat menjadi Calon Kepala Daerah adalah mantan terpidana ansich tanpa ada kalimat lain termasuk dalam hal ini adalah mantan narapidana yang bebas bersyarat. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus tunduk kepada putusan MK tersebut sehingga Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 dirubah menjadi Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015. 16. Terhadap dalil sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 19 dapat dijelaskan bahwa menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 sebagai Undang-Undang, disebutkan, : (1) Penyelenggaran Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 43  (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi (3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota Bahwa dengan demikian dalam menetapkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado, KPU Kota Manado bersifat mandiri. Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang telah Teradu uraikan dalam jawaban ini, maka Teradu memohon Majelis Musyawarah Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut, : 1. Menerima Jawaban Teradu untuk seluruhnya; 2. Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya. 17. Bahwa pada akhirnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor:02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015 yang isi Penetapannya sebagai berikut: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. b. Menyatakan Bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan calon Gubernur a.n. Elly Engelbert Lasut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Meminta kepada KPU Provinsi Sulut untuk memulihkan Hak Konstitusional Calon Wakil Gubemur Sulawesi Utara yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), d. Meminta kepada KPU Provinsi Sula\ryesi Utara untuk memulihkan hak konstitusional Gabungan Partai Politik untuk melakukan pengisian calon Gubemur Sulawesi Utara yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. e. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memperbaiki Surat Kepulusan nomor 3s/Kpts,/KPU-Prov-023/PILGUB/20'15 tentang penelapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur Sulawesi Utara tahun 2015. Meminta kepada KPU Provinsi Sulut untuk memb€rikan waklu pengusula. f. Calon Gubernur baru oleh Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Suiawesi Utara yakni Partai Golongan Karya ( Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan dan Persatuan lndonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera paling lambat 7 hari terhitung sejak keputusan ini ditetapkan. g. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan verifikasi persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon terhadap Calon Gubernur yang di usulkan oleh Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara yakni Partai Golongan Karya (Munas Bali dan Munas Ancol) Partai Keadilan dan Persaluan lndonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera. h. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. 18. Bahwa setelah Putusan sengketa di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, KPU Provinsi Sulawesi Utara menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan sebagai berikut: a. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 40/Kpts/KPU-Prov- 023/PILGUB/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor: 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 dan, b. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor:41/Kpts/KPU-Prov- 023/PILGUB/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan 44  Nomor:35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. c. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor:42/Kpts/KPU-Prov- 023/PILGUB/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor:36/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang Penetapan daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. 19. Bahwa setelah Putusan sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas, Pengadu mengajukan Sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha di Makassar dan berdasarkan Putusan PTTUN Makassar Nomor:15/G/Pilkada/2015/PT.TUN MKS menolak gugatan Pengadu PETITUM [2.7] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon. Untuk itu, kami, Para Teradu bermohon serta meminta melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memutuskan: 1. Menolak aduan Para Pengadu untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban Para Teradu untuk seluruhnya. 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu. [2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti T-1 Copy Pengumuman terbuka KPU Provinsi Sulawesi Utara di www.kpu-sulutprov.go.id; 2. Bukti T-2 Copy tanda terima surat undangan KPU Provinsi Sulwesi Utara No. 15/und/2015; 3. Bukti T-3 Copy Daftar hadir penyuluhan peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015; 4. Bukti T-4 Copy Model TT.2-KWK perihal tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 7 Agustus 2015; 5. Bukti T-5 Copy salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Pas-273.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014; 6. Bukti T-6 Copy keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No. 02/PS/BWS.Sulut.25.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015; 7. Bukti T-7 Copy salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makasar No. 15/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS tanggal 22 September 2015; [2.9] JAWABAN DAN PENJELASAN TERADU BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA Menjawab pengaduan Sdr. Elly Engelbert Lasut dan Sultan Udin Musa, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan jawaban sebagai berikut : 45 1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sulawesi Utara senantiasa berdasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang memuat tentang “ tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dalam mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Provinsi yang meliputi :……Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur …; b. Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang memuat tentang “ tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dalam mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Provinsi yang meliputi :……Menerima Laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan …; c. Pasal 29 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang memuat tentang “ Bawaslu Provinsi wajib : melakukabn pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan dibawahnya d. Perbawaslu Nomor 7 tahun 2015 pasal 59 huruf b bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban : …” melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya…”, e. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasa Pemilihan Umum. f. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasa Pengawasan Pencalonan Pemilihan 2. Bahwa terkait dengan sidang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelengara Pemilu dimana Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagai Teradu yaitu pada isi pengaduan adalah sebagai berikut: a. Bahwa tindakan Para teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui surat keputusan No. 35/Kpts/KPU-Prov-023/Pilgub/2015 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur a.n Sdr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa Sdr. Dr.Elly Engelbert Lasut ME, sebagai calon gubernur dianggap masih berstatus sebagai narapidana karena masih bebas bersyarat dan baru akan bebas pada tanggal 24 Agustus 2016 yang dituangkan dalam berita acara KPU Provinsi Sulawesi Utara No. 14. 46  b. Bahwa Para Teradu ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara merupakan tindakan melawan hukum karena telah melampui batas kewenanganya dan sangat diskriminatif dan jelas-jelas telah memperkosa dan merampok hak konstitusional dari warga negara Indonesia dalam hal ini Dr. Elly Engelberth Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, sehingga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD 1945, serta KPU Provinsi Sulawesi utara juga telah mengamputasi dan merampok hak dari Partai Golkar, PKS, PKPI sebagai partai penguung. c. Bahwa Para teradu Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan keputusan sengketa Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.26.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang mengabulkan sebagian yaitu keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan Calon Gubernur a.n Elly Engelebert Lasut adalah tidak memenuhi syarat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara cacat hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melampui batas kewenangnnnya. d. Bahwa berdasarkan uraian pengaduan tersebut dan berdasarkan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terbukti Para teradu Ketua dan anggota KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang diatur dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP. 3. Bahwa terkait dengan isi pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana pada point 2.c dan point 2.d, maka dengan ini disampaikan hal- hal sebagaimana berikut : a. Bahwa pada tahapan pencalonan dan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provnsi Sulawesi Utara yang bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana di atur pada ketentuan yang ada pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan sebagaimana pada Pasal 4 yaitu Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman; b. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur; c. waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan verifikasi faktual kebenaran persyaratan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan prosedur; e. petugas pendaftaran pasangan calon bersikap netral dan tidak berpihak; f. petugas pendaftaran pasangan calon tidak menerima suap; g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas Pasangan Calon; dan h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 47  Selanjutnya juga sebagaiman dimaksud pada Pasal 5 yaitu Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon; b. pasangan calon yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik tidak diusung dan/atau didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik lain; c. Partai politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di daerah yang bersangkutan; d. dokumen administrasi pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi; e. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak menerima imbalan dari pasangan calon pada proses pencalonan untuk mendapatkan dukungan; f. Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta pasangan calon yang diusulkan tidak menyuap petugas pendaftaran pasangan calon; g. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan telah lengkap; dan h. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan sah secara hukum . b. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dilaksanakan secara tertutup dimana Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak hadir dalam pelaksanan rapat pleno tersebut, selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Surat Keputusan Nomor Surat Keputusan KPU Provinsi Sulut Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015/ tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 yang menetapakan Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, Tidak Memenuhi Syarat. c. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Pengadu telah datang di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan telah membuat Laporan Pelanggaran Nomor : 02/LP/PILGUB/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Perihal Surat Keputusan KPU Provinsi Sulut Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov- 023/PILGUB/2015/ tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 yang menetapakan Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, Tidak Memenuhi Syarat. d. Bahwa setelah Teradu menerima laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pengadu maka berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang- 48  Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang memuat tentang “ tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dalam mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Provinsi yang meliputi :……Menerima Laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan …; selanjutnya melakukan klarifikasi baik kepada Teradu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 dan juga kepada KPU Provinsi Sulut pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2015 yang di buktikan dengan Formulir Model A.7 berdasarka Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawas Pemilihan Umum. e. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak teradu maka teradu melakukan kajian hukum sesuai dengan formulif model A. 8 berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawas Pemilihan Umum. f. Bahwa terkait dengan hasil kajian hukum yang sudah diperiksa, diteliti dan dikaji secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan maka Teradu membuat keputusan pleno yang dibuktikan dengan Berita Acara Pleno Nomor 29/VIII/Bawaslu-Sulut/2015 yang disepakati atau ditanda tanggani pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan kesimpulan dan keputusan sebagai berikut : 1). Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam tahapan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Berita Acara Nomor: 44/BA/PILGUB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Surat Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat terhadap pasangan calon Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, yang mengakibatkan kedua pasangan calon tersebut tidak dapat turut serta dalam proses tahapan selanjutnya. 2). Bahwa KPU Provinsi Sulut dengan Pelapor, Terkait dengan Keputusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 terjadi penafsiran berbeda yang diisyaratkan dalam syarat calon sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, terhadap status hukum dari Dr Elly Engelbert Lasut, ME; 3). Bahwa perbedaan penafsiran antara kedua pihak Pelapor dalam hal ini Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan terlapor Pihak KPU Provensi SULUT atas Pasal 4 ayat 1 huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU Nomo 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan adalah Sengketa perselisihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan dengan keluarnya Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-Prov- 023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 49  sebagaiman diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015. 4). Bahwa Keberatan yang disampaikan oleh Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus Tahun 2015, Hal tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Hasil Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat, dengan memperhatikan substansi dari isi Laporan Pelanggaran dan keberatan terhadap Keputusan KPU SULUT, maka merujuk pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan Ayat (1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi: a. Sengketa antarpeserta pemilihan; dan b. Sengketa antar peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Ayat (2) Sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya: a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antar peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dengan Keputusan : 1. Kepada Sdr. Dr Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib dapat mengajukan permohonan sengketa sesuai dengan Pasal 135 Ayat (1) huruf c yang menyatakan sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, terkait dengan Keputusan KPU Sulut Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 dimana dalam keputusan tersebut menetapkan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib Partai Pengusung diantaranya Partai Golkar (Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan Sejahtra, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015; 2. Mengumumkan dalam status laporan; 3. Mengirimkan surat pada pihak-pihak terkait g. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2015 Pengadu telah mengajukan Permohonan Sengketa ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana proses dibawah ini 1). Telah menerima Permohonan pada tanggal 31 Agustus 2015 dan telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015 Tanggal 4 September 2015 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 dengan Termohon adalah 50  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dimana telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian syarat formil dam materil. 2). Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor : 02/SP- 1/Set.BawasluSulut/IX/2015 Tanggal 4 September 2015. 3). Berita Acara Pleno Nomor 32/IX/Bawaslu Sulut/2015, Tanggal 4 September 2015 tentang Pembahasan Permohonan Penyelesaiang Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 4). Berita Acara Registrasi Permohonan telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015 Tanggal 4 September 2015. h. Bahwa dalam proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaiman diatur pada ketentuan pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Acara Penyelesaian Sengketa dalam hal ini teradu pada Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa sebagaimana berikut : 1). Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pertama diaksanakan pada tanggal 7 September 2015 dengan Agenda mendengarkan Pembacaan Permohonan yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum dari Pemohon dalam hal ini Pengadu yang dibacakan oleh Sdr. Febroneco F Takaendengan. 2). Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang Kedua dilaksanakan pada tanggal 9 September 2015 dengan Agenda mendengarkan keterangan Termohon dalam hal ini teradu yaitu KPU Provinsi Sulawesi Utara. 3). Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang Ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 dengan Agenda mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini Pengadu antara lain saksi Ahli dan Saksi Fakta (1). DR. Drs. HASANUDIN Bc.IP,SH,MH selaku saksi Ahli (2) Dra. FEMMY LUMEMPOUW, selaku saksi Ahli (3) JUMANTO selaku saksi Fakta , (4) RIVAI POLI selaku saksi ahli (5) SURURUDIN selaku saksi fakta, sedangkan Pihak Terkait yang dihadirkan adalah dari Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Sulawesi Utara yaitu Bpk. Antonius Ayorbaba selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Bapas Manado Bpk. Ricky Lumingkewas, S.Sos, AKBP Willem Rori Perwakil Polda Sulut. 4). Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang Keempat dilaksanakan pada tanggal 11 September 2015 dengan Agenda mendengarkan keterangan lanjutan dari saksi dan ahli serta dengan Pembuktian 5). Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang Kelima dilaksanakan pada tanggal 12 September 2015 dengan agenda Penyampaian kepada Pemohon dan Termohon terkait dengan agenda pembuktian Hari ini akan dlanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Pemohon dan Termohon kemudian dilanjjutkan dengan kesimpulan pemohon dan termohon, bahwa dalam proses musyawarah sengketa dimana kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon diberikan ruang untuk musyawarah akan 51  tetapi hingga batas waktu yang diberikan kedua belah pihak tidak ada kata sepakat sehingga telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Nomor Permohonan : 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015, dengan catatan bahwa setelah diadakan musyawarah, Hasil Musyawarah kami ( Pemohon dan Termohon ) sepakat menyerahkan keputusan akhir kepada Pimpinan Musyawarah, Apapun hasilnya Termohon menghormati, menghargai secara objektif dan terbuka dan akan ditindaklanjut oleh Termohon. 6). Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang Keenam dilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 dengan Agenda Pembacaan Keputusan Bahwa pada proses penyusunan dan pembuatan Keputusan Penyelesaian Sengketa dengan No. 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015, Tanggal 16 September 2015 dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut : 1) Bahwa permohonan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 tertanggal 31 Agustus 2015 diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dr.Elly Engelbert Lasut,ME dan David Bobihoe Akib kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan dinyatakan diterima untuk diregister dalam buku register No. 02 /PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015, kedudukan hukum pemohon sesuai ketentuan pasal 3 huruf a dan pasal 4 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang memuat tentang : “ Permohonan Sengketa Pemilihan dapat diajukan oleh : pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilihan serta Permohonan sengketa terhadap keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten / Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota; 2) Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan keberatan atas surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov- 023/PILGUB/2015. Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, yang menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib yang diusung oleh Partai Pengusung : Partai Golkar ( Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT; 3) Bahwa dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015. Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sebagaimana maksud dalam Berita Acara Nomor : 45 / BA / PILGUB / VIII / 2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Berita Acara Nomor 29 / BA / PILGUB / VIII / 2015, tanggal 3 Agustus 2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon 52  dalam Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, menyatakan bahwa : a. Persyaratan Pencalonan berupa Surat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota ( Model B.KWK Parpol), Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota ( Model B.1 – KWK Parpol ), Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik / Gabungan Partai Politik dalam P encalonan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota ( Model B.2 – KWK Parpol ), Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik / Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota ( Model B.3 – KWK Parpol ), Surat Pernyataan kesesuaian naskah visi, misi, dan program pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP Daerah ( Model B.4 – KWK Parpol ), dan Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dinyatakan MEMENUHI SYARAT; b. Persyaratan Calon Gubernur Sulawesi Utara Dr. Elly Enggelbert Lasut, ME dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT terkait dengan status hukum mantan narapidana dengan beberapa alasan hukum sebagaimana disampaikan oleh termohon dalam jawaban termohon dan kesimpulan termohon ; c. Persyaratan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara David Bobihoe Akib dinyatakan MEMENUHI SYARAT. 4) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU- XIII/2015, maka Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diubah oleh Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil 53  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A yang berbunyi : 1. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi dimaksud dalam pasal 47, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeperoleh informasi bahwa yang bersangkutan: a. pernah dipidana penjara; atau b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran. 2. Bahwa ketentuan pasal 51A Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tersebut mengandung makna, pertama memastikan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap bagi yang pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, kedua, apakah pidana yang bersangkutan sudah dijalani dan telah selesai sekurang-kurangnya 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Substansinya adalah, apabila yang bersangkutan sudah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum pendaftaran telah selesai menjalani hukumannya, maka yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kewajiban secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, tetapi apabila yang bersangkutan belum genap 5 tahun sejak selesai menjalani hukumannya, maka yang bersangkutan punya kewajiban untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana; 6) Bahwa Pengertian Terpidana menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sementara untuk narapidana pengertiannya didasarkan pada Pasal 1 ayat 7 Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diartikan sebagai “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”. Kata LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UU tersebut sebelumnya adalah singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 7) Narapidana dapat pula ditemukan pada Pasal 1 ayat ( 1 ) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990. Pasal ini menyatakan bahwa: "Narapidana adalah seseorang terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara." 8) Sementara di Indonesia dikenal pula model lembaga pidana bersyarat. Sanksi pidana dalam konteks ini adalah tidak harus dalam bentuk 54  menjalani pidana hilang kemerdekaan. Pidana bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. 9) Bahwa Pada konteks pengertian terurai sebelumnya diatas, maka seorang terpidana dalam konteks pidana bersyarat, tidak otomatis statusnya adalah sebagai narapidana. Dalam konteks mantan terpidana pun pengertiannya tidak mutlak sama dengan pengertian mantan narapidana. Seorang terpidana, dapat saja dihukum dengan pidana percobaan saja. Tetapi seorang narapidana sudah pasti sementara menjalani pidana hilang kemerdekaannya.; 10) Bahwa Pengaturan mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang harus dihormati. Pembebasan bersyarat atau disebut juga pelepasan bersyarat ini tidak bersifat imperatif atau otomatis; 11) Bahwa Pengertian Pembebasan Bersyarat dengan berdasar pada Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Secara limitatif telah ditegaskan lewat ketentuan ini bahwa pembebasan bersyarat merupakan bagian dari sebuah proses pembinaan narapidana.; 12) Perkembangannya “pembebasan bersyarat” dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, diterangkan sebagai “program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”. Dalam pengertian ini maka pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, didudukkan secara sama dalam konteks pembinaan narapidana. Selain penegasan dari Peraturan Menkumham dimaksud dalam poin b maka, penegasan Pasal 14 ayat 1 huruf K dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan akan status seseorang yang menerima pembebasan bersyarat, sebagai seorang narapidana. Frase “Narapidana berhak” dalam Pasal 14 tersebut yang diikuti dengan penegasan pada huruf K yakni “mendapatkan pembebasan bersyarat”, telah menjelaskan dengan tegas bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak bagi narapidana. Sementara frase “bagi narapidana” mengandung makna bahwa pembebasan bersyarat adalah diberikan kepada seseorang dengan status narapidana. 13) Bahwa Kata “dapat” dalam Pasal 14 ayat 1 huruf K Undang - Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebelumnya, menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat mungkin saja tidak diberikan terhadap narapidana. Peraturan yang menjabarkan lebih lanjut perihal pembebasan bersyarat ini ditegaskan dalam PP No. 99 55  Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 43, Pasal 43A, dan Pasal 43B. Sementara itu bagi narapidana tindak pidana korupsi mendapat pengaturan tersendiri dalam Pasal 43A ayat (1), yaitu: 1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Kesediaan untuk bekerjasama ini harus berdasarkan pernyataan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. 3. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. 14) Hal ini menjadi sangat jelas ketika membaca substansi Pasal 43 ayat 5 yang menyebut bahwa: “Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” 15) Frase “Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana ....” sesungguhnya memiliki makna jelas bahwa seseorang yang telah menerima status pembebasan bersyarat pada hakekatnya masih merupakan seorang narapidana. Hal ini tidak perlu diinterpretasikan secara berbeda dari pernyataan diatas dengan dasar telah jelas pengaturannya, bahwa pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana yang telah diberikan berlaku dengan pembatasan. Pembatasan mana merujuk pada pengertian dapat ditinjau ulang keberadaannya/dicabut. 16) Frase “pembebasan bersyarat dicabut jika narapidana ...” sudah merupakan sebuah penegasan terhadap status seseorang yang menerima pembebasan bersyarat. Bahwa dia adalah seseorang dengan status narapidana, dan bukan mantan narapidana serta mantan terpidana. 17) Status bebas bersyarat dengan demikian tidaklah sama dengan bebas murni. Seseorang dengan status bebas bersyarat masih tetap terpidana dengan didasarkan pula pada masih adanya kewajiban hukum untuk tidak melakukan tindak pidana dalam masa bebas bersyarat, yang bila terlanggar dapat berakibat pada dicabutnya status bebas bersyarat tersebut. Sementara pada status bebas murni dari seorang terpidana tidak dikandung kewajiban tersebut. Kewajiban tersebut ialah tidak mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan masyarakat, dan/atau melanggar ketentuan terkait pembebasan bersyarat. 18) Bahwa terhadap pengertian “klien pemasyarakatan” diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 1 ayat 9. Disebutkan oleh Pasal 1 ayat 9 dimaksud bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Sementara BAPAS merupakan singkatan dari Balai Pemasyarakatan. BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. 56 19) Berdasarkan rumusan Pasal 42 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka Klien pemasyarakatan terdiri dari: a). Terpidana bersyarat; b). Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; c). Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; d) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Rumusan klien pemasyarakatan sebagaimana terurai diatas jelas mencakup narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Berdasar pada ketentuan normatif ini, maka seorang narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat secara otomatis disebut sebagai klien pemasyarakatan. Namun pengertian klien pemasyarakatan ini tidak dapat dilepaskan dari unsur dasar pembentuk pengertiannya bahwa klien pemasyarakatan adalah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Sekali lagi hal ini sesungguhnya kembali menegaskan bahwa seorang narapidana tetaplah narapidana meskipun telah sementara menikmati hak pembebasan bersyarat yang mengantarnya secara otomatis dalam pengertian sebagai klien pemasyarakatan. 20) Status sebagai klien pemasyarakatan sesungguhnya masih memiliki tanggung jawab atas sanksi pidana yang sementara dijalankannya. Hal mana yang demikian ini didasarkan pada kondisi ketika pembebasan bersyarat dicabut sebagaimana disebut oleh Pasal 43 ayat 5; maka dengan sendirinya status klien pemasyarakatan tidak lagi dimiliki, namun telah berubah kembali statusnya sebagai narapidana seperti awalnya; 21) Putusan MK 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan agar Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dibatalkan. Pasal 7 huruf g UU 8 Tahun 2015 dimaksud menentukan bahwa calon kepala daerah adalah yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Menurut MK ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Jika dilihat dari amar putusannya maka Putusan MK dimaksud secara tegas menetapkan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan 57  jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 22) Bahwa frase “mantan terpidana” pada putusan MK dimaksud harus dimaknai sebagai seseorang yang tidak lagi memiliki kewajiban menjalankan pertanggungjawaban pidana dari hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewajiban mana didasarkan pada pertimbangan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Permenkumham RI No M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat; serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 23) Bahwa Frase “mantan terpidana” ialah tidak dijelaskan dan dijabarkan secara limitatif oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan dimaksud. Oleh karena itu terhadap pengertian “mantan terpidana‟, haruslah merujuk kepada kandungan makna dibalik pengertian terpidana dan narapidana pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Permenkumham RI No. M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat; serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dengan didasarkan pada hal ini maka frase “mantan terpidana” jelas memiliki makna “orang bebas yang telah lepas dari segala kewajiban yang menyertai seorang narapidana”. 24) Bahwa Seseorang narapidana dengan status pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada didalam LAPAS secara jelas masih memiliki kewajiban yang menyertai sebagai seorang narapidana. Seseorang yang sudah dibebaskan secara bersyarat dari pidana hilang kemerdekaan di LAPAS secara pasti tidak memenuhi kualifikasi sebagai “mantan terpidana” sebagaimana dimaksud dalam putusan MK. Pada akhirnya tersimpulkan bahwa orang yang berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah ialah orang yang benar-benar dalam status bebas dan tidak memiliki kewajiban menjalankan sanksi pidana, termasuk didalamnya pengertian mantan terpidana. 25) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa Pembinaan Narapidana terdiri dari tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembinaan Tahap Awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus Narapidana sampai 1/3 masa pidana (pasal 9 ayat 1). Pembinaan Tahap Lanjutan terbagi 2 yaitu lanjutan pertama, sejak berakhirnya tahap awal sampai ½ masa pidananya, lanjutan kedua, sejak berakhirnya lanjutan pertama sampai 2/3 masa pidananya (pasal 9 ayat 2). Pembinaan Tahap Akhir sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. 58  Pasal 11, ayat 1 pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, ayat 2 pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar LAPAS oleh BAPAS, ayat 3 dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS. 26) Bahwa baik LAPAS (Lembaga Pemasayarakatan) maupun BAPAS (Balai Pemasayarakatan) adalah satu kesatuan SISTEM PEMASYARAKATAN yang berfungsi melakukan PEMBINAAN terhadap WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masayarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Pihak Pemohon (dr Elly Engelbert Lasut) sudah tidak berada di LAPAS melainkan dalam binaan BAPAS sebagai klien pemasyarakatan dan berdasarkan Salinan Putusan Kemenkumham nomor Pas-273.PK.01.05.06 tahun 2014 tertulis tanggal bebas akhir Pemohon adalah 24 Agustus tahun 2016. 27) Bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan sebagaimana pada poin diatas terdiri dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir (setelah 2/3 menjalani, narapidana memperoleh pembebasan bersyarat berdasrakan KUHP pasal 15). Saudara Pemohon (Elly Lasut) berada pada tahap akhir Pembinaan dan Pembimbingan, dan oleh karenanya masih mempunyai kewajiban hukum terhadap negara akibat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang diperolehnya. Pembinaan dan Pembimbingan tersebut sama fungsi dan kedudukannya, baik di dalam LAPAS maupun BAPAS sebagai satu kesatuan Sistem Pemasayarakatan yang diatur Undang-Undang nomor 12 tahun 1995. Tentang status sebagai Narapidana ataupun Klien Pemasyarakatan merupakan terminologi atau istilah yang diberi batasan-batasan tertentu dalam UU no 12 tahun 1995 tersebut. Namun essensi dan substansinya tetap sama, bahwa baik narapidana (yang berada dalam LAPAS) maupun klien (yang berada dalam bimbingan BAPAS) merupakan terpidana yang punya kewajiban hukum menjalankan masa hukumannya dalam upaya Pemasayarakatan (pasal 1 ayat 1) Terpidana dalam suatu Sistem Pemasyarakatan sampai selesai segala kewajiban dan tuntutan hukumnya. 28) Bahwa substansi Putusan MK nomor 42/PUU-XIII/2015 adalah bahwa yang dimaksud dengan Mantan Terpidana adalah bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalankan segala kewajiban hukumnya terhadap negara dan telah benar-benar bebas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak pemohon berdasarkan keterangan yang ada, masih berada dalam Sistem Pemasyarakatan (BAPAS) akibat suatu hukuman/putusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam oleh pidana penjara lebih dari 5 tahun sehingga masih punya kewajiban hukum berdasarkan putusan tersebut sampai tanggal 24 Agustus 2016. Putusan MK nomor 42/PUU-XIII/2015 mengacu pada tafsir norma hukum yang sebelumnya ditetapkan lewat Putusan MK nomor 4/PUU- VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 (hal 71,72 Putusan MK nomor 42/PUU- XIII/2015) sehingga ditetapkan bahwa norma hukum tentang persyaratan pasal 7 huruf g UU Nomor 1 tahun 2015 sebagimana 59  diubah oleh UU nomor 8 tahun 2015 dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Pertanyaannya, bagaimana apabila yang bersangkutan tidak mau secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana? Kepadanya akan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon, kecuali bahwa mantan terpidana tersebut pada saat pendaftaran telah sekurang-kurangnya 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. “Sejak terpidana selesai menjalani hukumannya” (hal 71,73 Putusan MK nomor 42/PUU-XIII/2015) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hitungan waktu lima tahun tersebut adalah dihitung SEJAK saat terakhir Terpidana selesai menjalani segala kewajiban hukumannya, telah selesai menjalankan masa Pemasyarakatannya baik dalam LAPAS maupun diluar LAPAS atau di bawah BAPAS. Oleh karena itu analogi hukum berlaku bagi Mantan Terpidana yang sejak mendaftar belum 5 tahun setelah selesai menjalani hukumannya, yang memiliki kewajiban untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, yaitu bahwa hitungan sejak selesai adalah dimulai sejak yang bersangkutan selesai menunaikan segala kewajiban hukumnya melalui serangkaian alur Sistem Pemasyarakatan yang harus dilalui oleh semua Terpidana yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang dirubah karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi 42/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Jumanto dan Fahtor Rasyid tentang Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 29) Bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang No 8 Tahun 2015 juga tegas dan jelas menyebutkan bahwa norma yang diaturnya berkenaan dengan „tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap‟. Jadi paralel dengan istilah „terpidana‟ dan bukan dengan „narapidana‟. Bahwa dengan demikian, norma pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Pasal 1angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo putusan MK nomor 42-XIII/2015 adalah seseorang itu adalah mantan Terpidana, orang yang pernah dijatuhi hukuman pengadilan, terlepas dari seberapa lama yang bersangkutan menjalani pidana tersebut sebagai Narapidana. Pengecualian oleh MK adalah orang tersebut secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa mantan Terpidana. Artinya „mantan dijatuhi hukuman oleh pengadilan dengan ancaman diatas 5 tahun‟ dia tidak berkewajiban mengemukakan kepada public bahwa dia mantan Narapidana yang menjalani hukuman sekian tahun dalam keadaan bebas bersyarat atau keadaan tertentu. 30) Bahwa Secara Yuridis Formal, masa akhir hukuman yang bersangkutan berakhir 24 Agustus 2016, Jadi Pemohon memenuhi unsur yang 60  Pertama, berarti Pemohon sedang menjalani Pidana, Serta unsur Kedua dan Ketiga hilang kemerdekaan dan berada di Lapas; Meskipun Pemohon tidak berada di dalam Lapas tapi Pemohon tidak Bebas seperti orang yang tidak digantungkan pada suatu syarat. 31) Bahwa tindakan Pemohon melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Utara Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 telah menggugurkan hak Konstitusional David Bobihoe Akib sebagai Calon Wakil Gubernur bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 : a. Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala Warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya; b. Pasal 28 C ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, Bangsa dan Negaranya ; c. Pasal 28 D ayat 1setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ; d. Pasal 28 D ayat 3 yang menyebutkan bawa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 32) Bahwa hak konstitusional calon Wakil Gubernur David Bobihoe Akib perlu mendapat perlindungan dan menjamin kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti perlakuan terhadap Calon Wakil Gubernur lainnya yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Gubernur. 33) Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan semua infomasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat, serta memberikan Sosialisasi pencalonan dalam pemilihan kepada Partai Politik di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, sebelum masa pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terutama terkait dengan penerapan aturan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam amar putusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 yang memuat tentang : “mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah oleh Undang – Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta pasal 4 ayat (1) huruf e, pasal 7 huruf a angka 2, dan Pasal 8 Ayat 2 huruf b Peraturan KPU Nomor 5 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 34) Bahwa sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, merupakan hak asasi manusia yang harus 61  dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negera kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian di wujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia yang berfungsi sebagai sarana: a. Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas, agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahtraan masyarakat; c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasih politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; d. Partisipasih Politik warga Negara Indonesia. 35) Bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi; 36) Bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki jumlah kursi minimal 20 %, memiliki hak untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana pada Pasal 40, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang memuat tentang: 1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. 2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. 3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya. 37) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara diajukan oleh Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara 62  yakni Partai Golongan Karya ( Munas Bali dan Munas Ancol) 9 kursi DPRD Sulawesi Utara, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan 2 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan 1 kursi DPRD Sulawesi Utara yang berjumlah 12 kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara atau 27 % sehingga memenuhi persyaratan pengajuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut minimal 20 % yakni melewati minimal 9 kursi; 38) Bahwa dengan tidak adanya informasi yang jelas dan tegas terkait dengan persyaratan calon terutama terkait dengan penerapan aturan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam amar putusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 yang memuat tentang : “mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”¸ yang mengakibatkan Gabungan Partai Politik mengajukan Calon yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan perundang – undangan sehingga Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon lain yang memenuhi persyaratan sehingga hak konstitusi Partai Politik sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa “ sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis”. 39) Bahwa merujuk pada asas Nullus nemo commondum capere potest de injuria sua propia ( tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ), maka sepatutnya David Bobihoe Akib sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan, Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yakni Partai Golongan Karya ( Munas Bali dan Munas Ancol ), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera dipulihkan hak konstitusinya. i. Bahwa dalam proses penyusunan dan pembuatan Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini sebagai Teradu telah melakukan kordinasi dengan pihak2 yang berkompeten ataupun Lembaga yang berwenang terkait dengan persoalan yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan antara lain : 1). Telah mengirimkan Surat Nomor : 238/Bawaslu-Sulut/VIII.2015, Tanggal 26 Agustus 2015 perihal Konsultasi terkait dengan Status Hukum Calon Gubernur Sulawesi Utara dikirmkan ke Bawaslu RI ( Terlampir ) 2). Menindaklanjuti Surat Nomor : 238/Bawaslu-Sulut/VIII.2015, Tanggal 26 Agustus 2015 perihal Konsultasi terkait dengan Status Hukum Calon Gubernur Sulawesi Utara, maka Bawaslu RI telah mengeluarkan Surat Nomor : 0261/Bawaslu/IX/2015, Tanggal 16 September 2015 Perihal Penjelasan terkait persyaratan Mantan Terpidana dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ( Terlampir ). 63  3). Telah mengirimkan Surat Nomor : 237/Bawaslu-Sulut/VIII.2015, Tanggal 26 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penjelasan Tambahan Putusan MK No 42/PUU-XIII/2015 di tujukan kepada Mahkamah Konstitusi ( Terlampir ). 4). Menindaklanjuti Surat Nomor : 237/Bawaslu-Sulut/VIII.2015, Tanggal 26 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penjelasan Tambahan Putusan MK No 42/PUU-XIII/2015 di tujukan kepada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi RI telah mengirimkan Surat ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan Surat Nomor : 101/PAN.MK/10/2015, Tanggal 27 Oktober 2015 perihal Permohonan Penjelasan Tambahan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. 5). Telah mengirimkan Surat Nomor : 216/Bawaslu-Sulut/VII.2015, Tanggal 10 Agustus 2015 perihal Permohonan informasi keabsahan status hukum calon gubernur Sulawesi Utara atas nama Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, dan telah dibalas oleh Mahkamah Agung RI dengan Surat Nomor : 1162/PAN/HK.07/VII/2015, Tanggal 28 Agustus 2015. 6). Telah mengirimkan Surat Nomor : 237/Bawaslu-Sulut/VIII.2015, Tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penjelasan Surat Keterangan PN Manado Nomor : W19.UI/759/HK.03/VII/2015 kepada Mahkamah Agung RI, akan tetapi sampai saat ini belum ada balasan. 7). Telah mengirimkan Surat Nomor : /Bawaslu-Sulut/VIII.2015, tanggal 27 Agustus 2015. Perihal Permohonan Penjelasan status Hukum Calon Gubernur atas nama Elly Engelbert Lasut kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Ham RI, akan tetapi tidak dibalas surat dimaksud. 8). Telah melakukukan Koordinasi dalam bentuk diskusi dengan Ketua dan Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia serta Tim Asistensi Bawaslu RI terkait dengan permasalahan yang ada timbul dalam proses musyawarah penyelesaian Sengketa Pemilihan. 9). Telah mendapatkan keterangan Tertulis dari Ahli dan Pakar terkait dengan Hukum Pidana, khususnya menyangkut tentang Proses Pemidanaan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan Program Pemasyarakatan yang dijalanakan oleh Lapas dan Bapas. PETITUM [2.10] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon. Untuk itu, kami, Para Teradu bermohon serta meminta melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memutuskan: 1. Menolak aduan Para Pengadu untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban Para Teradu untuk seluruhnya. 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu. 64 [2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti T-1 Copy penerimaan laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No. 02/LP/Pilgub/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015; 2. Bukti T-2 Copy tanda terima bukti penerimaan laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No. 02/LP/Pilgub/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015; 3. Bukti T-3 Copy kajian laporan Bawaslu Provinsi Sulut No. 02/LP/Pilgub/VII/2015; 4. Bukti T-4 Copy berita acara pleno No. 29/VIII/Bawaslu- Sulut/2015; 5. Bukti T-5 Copy pemberitahuan tentang status laporan/temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah; 6. Bukti T-6 Copy tanda terima berkas permohonan No. 02/SP-1/Set. Bawaslu-Sulut/IX/2015 tanggal 04 September 2015; 7. Bukti T-7 Copy tanda terima berkas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No. 02/SP-1/Set.Bawaslu-Sulut/VIII/2015 tanggal 1 September 2015; 8. Bukti T-8 Copy berita acara pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No. 32/IX/Bawaslu-Sulut/2015; 9. Bukti T-9 Copy berita acara Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tentang Registrasi Permohonan; 10. Bukti T-10 Copy surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No. 237/Bawaslu-Sulut/VIII.2015 perihal penjelasan surat keterangan PN Manado Nomor W19.UI/759/HK.03/VII/2015 tanggal 31 Agustus 2015; 11. Buktti T-11 Copy surat panitera Mahkamah Agung RI No. 1162/Pan/HK.07/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015; 13. Bukti T-12 Copy surat Mahkamah Konstitusi RI No. 101/PAN.MK/10/2015 perihal permohonan penjelasan tambahan putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2015; 14 Bukti T-13 Copy surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No. 237/Bawaslu-Sulut/VIII/2015 perihal penjelasan tambahan Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015; 15 Bukti T-14 Copy Copy surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No. 216/Bawaslu-Sulut/VIII/2015 perihal permohonan informasi keabsahan status hukum calon Gubernur Sulawesi Utara a.n dr. Elly Engelbert Lasut, ME, tanggal 10 Agustus 2015 ; 16. Bukti T-15 Copy surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No. 217/Bawaslu-Sulut/VIII/2015 perihal permohonan informasi keabsahan status hukum calon Gubernur Sulawesi Utara a.n dr. Elly Engelbert Lasut, ME, tanggal 10 Agustus 2015; 17. Bukti T-16 Copy surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No. 65  238/Bawaslu-Sulut/VIII/2015 perihal konsultasi terkait status hukum calon Gubernur Sulawesi Utara, tanggal 10 Agustus 2015; 18. Bukti T-17 Copy surat Bawaslu RI No. 026/Bawaslu /IX/2015 perihal penjelasan terkait persyaratan Mantan terpidana dalam pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, tanggal 16 Agustus 2015; [2.12] Menimbang bahwa Pengadu dan Teradu telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan dan/atau tertulis di dalam persidangan yang tetap pada pendiriannya semula; [2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.2] Menimbang bahwa, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, berbunyi: ■Ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. ■Ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu “DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.” ■Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 66 [3.3] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: ■Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. ■Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih.” [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/Pilgub/2015 tentang Penetepan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, Pengadu Sdr. Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, adalah salah satu Bakal Calon Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara yang diusung dari Partai Golkar, PKS, dan PKPI, sehingga yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, sehingga Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang bahwa, Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dalam hal ini adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menerima dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Tanggal 7 Agustus 2015 Teradu telah menyerahkan tanda terima dokumen perbaikan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan sejak itu. Para Teradu KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah lagi menyampaikan pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan kepada Bakal pasangan calon maupun Partai pengusung yang menyatakan adanya kekurangan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau yang menyatakan belum memenuhi persyaratan sehingga baik bakal pasangan calon 67 dan maupun Partai pengusung berpendapat bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi dan memenuhi syarat. Keyakinan bakal Pasangan calon memenuhi syarat diperkuat dengan adanya surat undangan KPU Provinsi Sulawesi Utara No. 46/Und/VIII/2015 tanggal 17 Agustus 2015 perihal Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobohioe Akib, bukan kepada Ketua Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon tetapi pada Ketua Tim Pasangan Calon. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado pada tanggal 20 Agustus 2015, yang dihadiri oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan Dir Intelkam Polda Sulawesi Utara, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara No. 41/BA/Pilgub/VIII/2015, tentang kesepakatan hasil rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Proinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. Namun di sisi lain, Para Teradu KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 24 Agustus 2015, mengeluarkan keputusan No. 35/Kpts/KPU-Prov- 023/Pilgub/2015 tentang Penetapan Pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, yang menyatakan Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib yang diusung dari gabungan Partai Politik yaitu Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tidak memenuhi syarat. Teradu tidak meloloskan Bakal Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, karena menurut Para Teradu KPU Provinsi Sulawesi Utara yang bersangkutan dianggap masih berstatus sebagai narapidana dan akan bebas pada tanggal 24 Agustus 2016. Tindakan Teradu tidak meloloskan Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, karena dianggap oleh Para Teradu KPU Provinsi Sulawesi Utara masih berstatus narapidana merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melampui kewenangan dan sangat diskrimintaif dan merampas hak konstitusional Warga Negara Indonesia, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta tindakan Para Teradu KPU Provinsi Sulawesi Utara juga telah mengamputasi dan merampas hak Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015; Selain itu, Para Teradu KPU Provinsi Sulawesi Utara juga telah melakukan pelanggaran dan penipuan atau pembohongan publik dengan menyatakan Dr. Elly Engelberth Lasut, ME, sebagai calon Gubernur dianggap tidak memenuhi syarat, karena masih berstatus sebagai narapidana, dan akan bebas pada tanggal 24 Agustus 2016, adalah sangat keliru dan melawan hukum, sebab dengan sengaja dan penuh kesadaran telah melakukan pemutarbalikkan fakta hukum atau melakukan pembohongan publik, yaitu dengan cara merubah dan menafsirkan sendiri rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, dan ketentuan Pasal 1 angka 4 peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013, sehingga rumusannya menjadi sangat bertentangan dengan rumusan naskah aslinya; Terhadap dalil pengaduan Pengadu, Para Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, membantah yang pada pokoknya menyatakan Teradu telah melaksanakan semua tahapan Pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015. Para Teradu telah melakukan penelitian terhadap dokumen syarat calon dan syarat pencalonan dari 3 (tiga) bakal pasangan calon yang salah satunya 68 adalah dokumen persyaratan calon Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib. Para Teradu juga telah menyampaikan hasil penelitian kepada Pengadu sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, hasil penelitian, Pengadu telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan belum selesai menjalani hukuman sehingga belum bisa disebut sebagai mantan terpidana, dibuktikan dengan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor PAS-273.PK.01.05.06 Tahun 2014 yang tertulis bahwa bebas akhir Dr. Elly Engelbert Lasut, ME tanggal 24 Agustus 2016, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, Pengadu mengajukan peyelesaian sengketa kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov- 023/Pilgub/2015 tentang penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyatakan Dr. Elly Engelbert Lasut, ME tidak memenuhi syarat (TMS). Sesuai fakta tersebut, keputusan Teradu yang menyatakan Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Setelah mencermati bukti-bukti Pengadu dan Teradu, serta fakta persidangan, DKPP berpendapat, bahwa tidak terdapat permasalahan etika dalam proses penetapan pasangan calon dan tidak terpenuhinya syarat bakal Pasangan calon Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, sebab Pengadu telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan belum selesai menjalani hukuman sehingga belum dapat disebut sebagai mantan terpidana sebagaimana tertuang dalam salinan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor PAS-273.PK.01.05.06 Tahun 2014 yang menyatakan bebas akhir Dr. Elly Engelbert Lasut, ME tanggal 24 Agustus 2016; Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut DKPP, dalil Pengadu a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut etika; [4.2] Menimbang, Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dalam memutuskan sengketa Nomor 02/PS/BWSl.Sulut.26.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015 mengandung cacat hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah melampui batas kewenangannya, karena telah menjatuhkan keputusan terhadap hal-hal yang tidak diminta dan/atau dimohonkan oleh pemohon. Keputusan Para Teradu bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf j Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, dan ketentuan Pasal 61, Pasal 62, Pasal 77, dan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, serta ketentuan Pasal 7 peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015. Seharusnya Para Teradu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam memutuskan sengketa a quo hanya berisi dua hal yaitu menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Para Teradu dalam memutuskan keputusan sengketa menyatakan “keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan calon Gubernur a.n Dr. Elly engelbert Lasut adalah tidak memenuhi syarat (TMS) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, dan telah 69 melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilu; Terhadap dalil pengaduan a quo, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses dan pembuatan keputusan penyelesaian sengketa sudah mempertimbangkan hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mana dalam permohonan sengeketa Pengadu mempersoalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/Pilgub/2015, yang menyatakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib, tidak memenuhi syarat karena berstatus mantan narapidana. Para Teradu menyatakan, “keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan calon Gubernur a.n Dr. Elly Engelbert Lasut adalah tidak memenuhi syarat (TMS) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” karena ketentuan pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo putusan MK Nomor 42/PUU- XIII/2015 dinyatakan mantan terpidana adalah orang yang pernah dijatuhi hukuman pidana. Warga Negara Indonesia dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah apabila telah berstatus sebagai mantan terpidana. Keputusan Para Teradu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula terkait keputusan untuk memulihkan hak konstitusi David Bobihoe Akib sebagai Calon Wakil Gubernur tidak bertentangan dengan UUD 1945; Setelah mencermati bukti-bukti Pengadu, Teradu, dan fakta yang muncul di persidangan, DKPP berpendapat bahwa pelaksanaan tugas Para Teradu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelesaian sengketa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/Pilgub/2015, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, menurut DKPP, dalil Pengadu a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut etika; [4.3] Menimbang bahwa memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, telah mengeluarkan surat undangan Nomor 46/UND/VIII/2015 perihal Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye tanggal 17 Agustus 2015, dengan memakai nomenklatur “Pasangan Calon”. Tanpa sadar para Teradu telah melakukan kekeliruan, Sebab penyebutan “Pasangan Calon” diberlakukan terhadap pasangan yang telah ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilukada. Pengadu menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kepastian hukum dan penipuan, sebab seolah-olah Pengadu dan pasangannya telah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilukada dengan sebutan “Pasangan Calon” tersebut. Para Teradu mengakui bahwa kekeliruan itu baru dilihat dan disadari pada saat sidang pemeriksaan. Hal itu bukan unsur kesengajaan dan memang bisa terjadi, berhubung ada 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Memang betul masih “Bakal Pasangan Calon”, bila mengikuti tahapan pencalonan. Namun, dalam persiapan dan perencanaan tahapan Kampanye, peristilahan yang 70 dipakai dalam mata anggaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan adalah memakai nomenklatur “Pasangan Calon”. Berdasarkan fakta dan keterangan yang disampaikan para pihak, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu I sampai dengan Teradu V telah melaksanakan sesuai ketentuan. Namun, agar seluruh tindakan dan kegiatan dapat dipahami dan tidak menimbulkan pemahaman yang salah dan menimbulkan masalah di kemudian hari, seluruh jajaran Penyelenggara Pemilu harus memberi penjelasan seluruhnya, seutuhnya, dan sepenuhnya. Sehingga, pemakaian istilah harus sesuai dengan peruntukannya, tepat dan pas dengan tahapan yang berjalan; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan, bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Para Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, atas nama Sdri.Yessy Y. Momongan, S.Th.M.Si, Sdr. Dr. Ardiles M.R. Mewoh, S.IP.,M.S.i, Sdri. Vivi Teskri Lidia George, S.KM, Sdr. Zulkifli Golonggom, S.Pd.I, Sdr. Facruddin Noh, A.Ag.,M.P.d yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII, atas nama Sdr. Herwyn J.H. Malonda, S.H.,M.Pd, Sdr. Johnny A.A. Suak, S.E.,M.Si, Sdr. Drs. Syamsurijal A.J. Musa, yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 71  Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si Pdt. Saut Hamonangan Sirait., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari sabtu tanggal dua puluh delapan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh Para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ida Budhiati, S.H., M.H.Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 72