Arsip Putusan DKPP RI

KETETAPAN No. 210/DKPP-PKE-III/2014 No. 211/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari Saiful Mukhlis dengan Nomor pengaduan 431/I-P/L-DKPP/2014 dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Lalu Zulkarnain (Anggota PPK Tommo), Indo Upe (Anggota PPK Tommo), Junarsi (Anggota PPK Tommo, Saul (etua KPPS TPS IIIDesa Sendana Kecamatan Tommo), dan Hamdan (PPS Desa Sendana Kecamatan Tommo); b. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari HM Thahir dengan Nomor pengaduan 430/I-P/L-DKPP/2014 dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Tasman (Ketua PPS Simboro), Lalu Zulkarnain(Anggota PPK Kecamatan Tommo), Indo Upe (Anggota PPK Kecamatan Tommo), Junarsi (Anggota PPK Kecamatan Tommo), dan kadir (Anggota KPPS Desa Sondoang); c. Bahwa Teradu telah berhenti dari jabatannya selaku Anggota PPK, PPS, dan KPPS. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101); 3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 907); 4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 5. Hasil Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara 1  Pemilu pada hari Senin tanggal 8 September 2014; 6. Surat Keputusan KPU kabupaten Mamuju Nomor: 66/Kpts/KPU-KAB.033.433.438/VIII/2014 tentang pemberhentian PPK se-Kabupaten mamuju; 7. Surat Keputusan KPU kabupaten Mamuju Nomor: 66/Kpts/KPU-KAB.033.433.438/VIII/2014 tentang pemberhentian PPS se-Kabupaten mamuju;

Menyatakan : Pengaduan pengadu tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena masa jabatan PPK, PPS, dan KPPS sudah berakhir dan DKPP tidak lagi berwenang mengadili. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli ketetapan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 2 Dr. Osbin Samosir, M.Si 3