Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 106/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 150/V- P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 106/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : 1. Sahran Raden 2. Naharuddin 3. Samsul Gafur 4. Nisbah 5. Muhammad Ramlan Salam Pekerjaan/Lembaga : Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi tengah Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 58 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Para Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Adil B. Suling Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Alamat : Jln. Cempaka, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu; 1  Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pengadu; Mendengarkan jawaban Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Mendengarkan keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 150/V-P/L- DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 106/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 29 Juni 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 masuk di KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tembusan Surat Laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah kepada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Sulawesi Tengah terkait dengan Dugaan Keterlibatan Adil B. Suling Menjadi Wakil Sekretaris Pengurus DPD II Partai Golangan Karya Kabupaten Buol Masa Bakti 2009-2015 ( hasil Mucablub ), Surat Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah pada Tanggal 1 Juni 2016; 2. Adanya Fakta bahwa Adil B. Suling, menjadi Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol dengan berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah, Nomor KEP-75/DPD I- ST/ GOLKAR/ IV/ 2013. Tentang PengesahanKomposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Buol Masa Bakti 2009- 2015 (Hasil Musdalub); 3. Adanya pernyataan tertulis Adil B. Suling saat Klarifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pengisian Jabatan Antar Waktu KPU Kabupaten Buol, bahwa Adil Suling, tidak pernah menjadi anggota dan Pengurus Partai Politik, jika dikemudian hari ditemukan menjadi Pengurus Partai Politik bersedia untuk menerima sanksi hukum yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Bahwa fakta selanjutnya menunjukan Adil B. Suling menjadi Pengurus Partai Golkar, sebagai pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak memiliki keterbukaan dan kejujuran telah mengetahui adanya SK DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah tentang kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol, yang mencantumkan nama Teradu sebagai Wakil Sekretaris Bidang Pemuda, Olahraga dan Seni. Saat Klarifikasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengisian Jabatan Antar Waktu 2  tidak terungkap yang bersangkutan sebagai Pengurus Parpol. Bahwa tidak diungkapkannya pada saat Klarifikasi di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukan bahwa Adil B. Suling tidak jujur dan tidak terbuka terhadap status dirinya pernah menjadi Pengurus Partai Golkar Kabupaten Buol yang dibuktikan dengan SK DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah; 4. Pembuktian: 1) Laporan Dugaan Keterlibatan Adil B. Suling pada Partai Politik dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ditembuskan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah; 2) Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah, Tentang Komposisi Pengurus Partai Golkar Kabupaten Buol Masa Khidmat 2009 – 2015; 3) Pengakuan hasil klarifikasi KPU Provinsi kepada Bapak Prof. Drs. Aminuddin Ponulele, M.Si selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa membenarkan telah mengesahkan SK DPD Partai Golkar Kabupaten Buol Nomor: KEP-75/DPD I-ST/Golkar/IV/2013. Selanjutnya berdasarkan klarifikasi kepada Drs. Abdullah Batalipu dan Azis Naukoko, sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Buol pada tanggal 3 Juni 2016 melalui Telpon di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa berdasarkan keterangannya membenarkan Adil B. Suling sebagai Wakil Sekretaris Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol, akan tetapi mengundurkan diri dari kepengurusan menjelang yang bersangkutan masuk seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buol Tahun 2013; 4) Surat Pengunduran Diri Adil B Suling dari Kepengurusan Partai Golkar yang ditujukan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Buol dan ditembuskan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah. 5) Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik oleh Adil B. Suling pada saat klarifikasi pengisian Jabatan Antar Waktu KPU Kabupaten Buol, 6) Klarifikasi dan penjelasan dari Adil B. Suling kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 6 Juni 2016; 7) Surat Klarifikasi DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 801/DPD I-ST GOLKAR/VI/2016, tentang Klarifikasi Adil Suling sebagai Pengurus Partai Golkar Kabupaten Buol Tanggal 6 Juni 2016; 5. Kronologis Pengangkatan Adil B. Suling: 1) Bahwa Adil B. Suling, mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buol pada tahun 2013, oleh Tim Seleksi yang dibentuk Oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, 3  tentang Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; 2) Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, telah melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat; 3) Tim seleksi telah melaksanakan tahapan dalam memilih Calon Anggota KPU Kabupaten Buol diantaranya yakni; mengumumkan pendaftaran di media massa dan media elektronik, menerima pendaftaran, melakukan penelitian admnistrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten Buol, melakukan seleksi secara tertulis, melakukan tes kesehatan, melakukan serangkaian tes psikologi, mengumumkan daftar bakal calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, melakukan wawancara, menetapkan 10 nama calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah; 4) Bahwa selama melaksanakan tahapan tersebut, Tim Seleksi tidak menerima tanggapan atau masukan yang terkait dengan Adil B. Suling, terutama berkenaan dugaan yang bersangkutan sebagai Pengurus Partai Politik; 5) Selanjutnya, setelah menerima 10 Nama Calon Anggota KPU Kabupaten Buol dari Tim Seleksi, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan; 6) Bahwa hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut, Adil Suling masuk dalam urutan ketujuh dari 10 besar. maka dengan demikian, Adil B. Suling tidak masuk 5 besar untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Buol. 7) Berdasarkan Putusan DKPP Nomor: 129/DKPP-PKE-III/2014, Nomor: 1143/DKPP-PKE-III/2014, Nomor: 1143/DKPP-PKE-III/20l|4, tentang Pemberhentian Yasin Pusadan, Arianto dan Abdul Halim sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buol; 8) Berdasarkan Putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti dengan terlebih dahulu memberhentikan 3 orang komisioner tersebut melalui Surat Keputusan Nomor: 141/|Kpts/KPU- Prov-024/2014 Tanggal 15 Juli 2014. selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap calon nomor urut berikutnya untuk Pengisian Jabatan Antar Waktu KPU Kabupaten Buol. Yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 370/BA/VII/2014, tentang Klarifikasi Pengganti Antar Waktu ( PAW) Anggota KPU Kabupaten Buol; | 9) Bahwa Adil B. Suling dalam daftar masuk pada Nomor Urut ke tujuh dan hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. 10) Bahwa salah satu yang menjadi pertanyaan dari materi klarifikasi adalah apakah Adil B. Suling tidak terlibat menjadi anggota atau Pengurus Partai 4  Politik, sebab hal ini untuk mempertegas, kembali bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak menjadi pengurus Partai Politik sebagai syarat keterpenuhan calon Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota; 11) Selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan Formulir pernyataan tidak pernah menjadi anggota atau Pengurus Partai Politik kepada Adil B. Suling untuk ditandatangani. Pernyataan tersebut mengandung konsekuensi hukum jika selanjutnya dikemudian hari ditemukan menjadi pengurus partai politik yang bersangkutan bersedia menerima sanksi hukumnya; 12) Bahwa selanjutnya setelah memenuhi syarat menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten Buol, Adil Suling selanjutnya diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Buol berdasarkan SK Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Adil B. Suling Terpilih menjadi Ketua KPU Kabupaten Buol yang diangkat menjadi Ketua KPU Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Nomor 154/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tanggal 25 Juli 2014; 6. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah: 1) Bahwa dengan mempertimbangkan prinsip independensi, kemandirian dan profesionalisme sebagai asas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu dan atau Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana KPU Kabupaten Buol sedang melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017, sehingga perlu mengambil tindakan dan kebijakan untuk memastikan bahwa KPU Kabupaten Buol sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tetap terjaga dari anasir kekuatan Partai Politik yang mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi melalui Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buol. Bahwa Independensi, Kemandirian dan Integritas adalah nilai dasar organisasi KPU yang terus menjadi komitmen dan konsistensi bagi setiap Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota; 2) Bahwa dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nom 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi KPU Provinsi, KPU Kab/Kota terkait dengan norma keterpenuhan syarat sebagai Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota bahwa “tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik bersangkutan”; bahwa Teradu berdasarkan SK Kepengurusan Partai Golkar Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 2 April 2013 sebagai Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Buol dan mengundurkan diri pada 5  tanggal 12 April 2013, sedangkan Seleksi KPU Kabupaten Buol dimulai sejal Bulan Mei 2013 dan Teradu mengudurkan diri dari Partai Golkar Kabupaten Buol, untuk selanjutnya mengikuti Tes seleksi atau mendaftarkan diri pada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab, Buol; 3) Bahwa adanya Surat Pernyataan Adil B. Suling, selaku (Teradu) Tidak Pernah Menjadi Pengurus atau Anggota Partai Politik, selanjutnya jika dikemudian hari ditemukan maka bersedia menerima konsekuensi hukumnya. Surat Pernyataan tersebut diisi oleh Teradu pada saat klarifikasi Pengisian Jabatan Antar Waktu ( PAW) KPU Kabupaten Buol di hadapan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Juli 2014. Hal ini menunjukan bahwa Teradu tidak bersikap jujur dan terbuka, sebab selama Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buol, Teradu tidak pernah mengungkapkan atas keterlibatannya di Pengurus Partai Golkar, setidak- tidaknya sampai pada klarifikasi Teradu untuk Pengisian Jabatan Antar Waktu di KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Juli 2014. Dengan Demikian Pengadu menilai bahwa sikap Demikian itu, telah bertentangan dengan etika penyelenggara pemilu dimana setiap penyelenggara pemilu harus bersikap terbuka dan jujur dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Apalagi bahwa Teradu tidak terbuka pada Pengadu selaku atasannya secara hirarkis dalam struktur penyelenggara Pemilu; 4) Bahwa berdasarkan point 1,2 dan 3 diatas, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dalam Rapat Pleno pada tanggal 6 Juni 2016 Pukul 16.00 WITA memutuskan bahwa Adil B. Suling telah Terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pelanggaran Kode Etik dengan dugaan terlibat pada Kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Buol dan juga tidak sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilu yang jujur, mandiri, independen dan berintegritas; 5) Bahwa Atas pelanggaran sebagaimana poin 4 diatas, Adil B. Suling selaku Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Buol diberikan sanksi berupa Pemberhentian Sementara atau Non Aktif sampai dengan adanya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sesuai Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 27, Pasal 28 ayat 1 “bahwa pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi dan. KPU Kab/kota yang telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a,haruf b, huruf c, huruf f dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat dan pemilih; 6  6) Bahwa sanksi tersebut, ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan menyampaikan Laporan adanya pelanggaran Kode Etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); [2.2] Para Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-19 dengan keterangan sebagai berikut: Bukti P-1 Surat Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, Tentang Laporan Dugaan Keterlibatan Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Kabupaten Buol sebagai Partai Politik, tertanggal 1 Juni 2016; Bukti P-2 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor:KEP-75/DPDI- ST/Golkar/IV/2013, Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Buol Masa Bakti 2009-2015 (Hasil Musdalub) Tertanggal 2 April 2013; Bukti P-3 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 152/Kpts/KPU-Prov-024/2014, Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, Tertanggal 24 Juli 2014; Bukti P-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 154/Kpts/KPU-Prov-024/2014, Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2014-2018, Tertanggal 25 Juli 2014; Bukti P-5 Berita Acara Nomor : 265/SEK-KPU/024.36846/2014, Tentang Rapat Pleno Pemilihan dan Penetapan Ketua KPU Kabupaten Buol Prov Sulawesi Tengah Periode 2014-2018; Bukti P-6 Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Pengurus/Anggota Partai Politik yang ditandatangani Adil B. Suling pada Tanggal 24 Juli 2014; Bukti P-7 Surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : 801/DPD I-ST/GOLKAR/VI/2016, Tentang Klarifikasi Mengenai Status Adil B. Suling dalam Kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Buol, tertanggal 6 7  Juni 2016; Bukti P-8 Surat Pernyataan Pengunduran Diri Adil Suling yang ditujukan kepada Ketua dan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Buol, pada tanggal 12 April 2013; Bukti P-9 Keputusan DPD Partai Golongan Kaiya Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : KEP-120/DPD I-ST/GOLKAR/VII/2015, Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Buol Sampai Dengan Tanggal 30 September 2016; Bukti P-10 Berita Acara Nomor :230/BA/VI/2016, Tentang Rapat Pleno Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Buol, Isinya; Pemberhentian Sementara sdr Adil B. Suling dari Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Buol serta meneruskan Keputusan ini kepada DKPP, tertanggal, 6 Juni 2016; Bukti P-11 Berita Acara Nomor : 364/BA/VII/2014, Tetnag Rapat Pleno Pembahasan Pemberhentian Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Buol, tertanggal 15 Juli 2014; Bukti P-12 Pengumuman Daftar HAsil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018, Tanggal 7 Juli 2013; Bukti P-13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 396/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tetang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 8 Mei 2013; Bukti P-14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 59/Kpts/KPU-Prov-024/2013, Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris TIM Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Tertanggal 21 Mei 2013; Bukti P-15 Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buol Tetang Penyampaian Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buol, Tanggal 20 Mei 2013; Bukti P-16 Berita Acara Rapat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buol Nomor : 02/Timsel/B/V/2013, Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buol, 20 Mei 2013; Bukti P-17 Berita Acara Nomor 370/BA/VII/2014, Tentang Rapat Pleno 8  Klarifikasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Buol Periode 2014-2018, Tanggal 24 Juli 2014; Bukti P-18 Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buol, Tentang Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten Buol , Tanggal 28 Juni 2013; Bukti P-19 Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 190/Kpts/KPU=024/2016, Tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Buol, Tanggal 7 Juni 2016 [2.3] PETITUM PENGADU Berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Memohon kepada Majelis Pemeriksa DKPP yang terhormat untuk memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Teradu; Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada persidangan DKPP tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 12 April Tahun 2013 Teradu telah menerima surat dari Partai Golkar Kabupaten Buol yang isinya tentang Surat Keputusan DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah (No 75/DPD I-ST/Golkar/IV/2013 tanggal 02 April 2013 tentang Pengesahan Komposisi Personalia DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol Masa Bhakti 2009-2015 (Hasil Musdalub) tahun 2013 di Buol, setelah diteliti ternyata Teradu dijadikan salah satu pengurus partai tersebut dengan Jabatan Wakil Sekretaris Bagian Pemuda, Olah Raga dan Seni pada saat itu Teradu dikejutkan dengan kenyataan tersebut karena sama sekali kejadiannya diluar dugaan Teradu, dimana pada saat itu Teradu menjelang masa pensiun tidak pernah berpikir/berniat apalagi bermohon menjadi anggota / pengurus partai yang ada di Indonesia termasuk Partai Golkar. Selanjutnya secara tiba-tiba Teradu dijadikan sebagai pengurus tanpa pemberitahuan / persetujuan Teradu sendiri sebelumnya ; 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pada saat itu Teradu langsung membuat surat pernyataan tidak / belum bersedia menjadi anggota / pengurus Partai Golkar, dan Teradu antar langsung ke kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Buol melalui kepala Sekretariatnya; 9 3. Bahwa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah No 75/DPD I-ST/Golkar/IV/2013 tanggal 02 April 2013 Teradu selaku teradu masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SK Pensiun Teradu berdasarkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42/K/2013 tertanggal 18 April 2013; 4. Bahwa yang dijadikan objek aduan / atau laporan adalah SK DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah No 75/DPD I-ST/Golkar/IV/2013 tanggal 02 April 2013 tertulis nama Adil Suling tidak sesuai nama yang resmi; 5. Bahwa nama Teradu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga adalah Adil B. Suling S.Sos, MM. KTP tahun 2012 sampai sekarang; 6. Bahwa SK DPD I Partai Golkar Propinsi Sulawesi Tengah tentang Pengesahan Komposisi Personalia DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol Masa Bhakti 2009-2015 (Hasil Munaslub) 2013 di Kabupaten Buol khususnya pada lampiran SK tersebut tertulis ditetapkan di Kota Palu pada tanggal 2 April 2012; 7. Bahwa KPU Kabupaten Buol melalui Divisi Hukum telah menyurati pengurus Partai Golongan Karya Nomor 91.12/KPU-Kab-024.433186/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal permintaan Klarifikasi disusul dengan surat KPU Kabupaten Buol No 91.13/KPU-Kab-024.433186/VI/2016 perihal kronologis tertulis atas dugaan Ketua KPU Kabupaten Buol sebagai Pengurus Partai Golkar Periode 2009-2015; 8. Bahwa DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Buol melalui surat No 57 /DPD II Golkar/KB/VI/2016 perihal klarifikasi telah mengakui bahwa Teradu memang benar-benar tidak /belum bersedia menjadi pengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Buol. Oleh karena itu Teradu tidak pernah mengikuti pengukuhan/ penyumpahan/ pelantikan sebagai Pengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Buol dan kegiatan-kegiatan oleh partai tersebut; 9. Bahwa pada tanggal 12 April 2013 Teradu mengantar surat tentang ketidaksediaan atau penolakan Teradu menjadi pengurus Partai Golkar, hal ini telah diakui oleh Bapak Harun Pontoh, S.Sos selaku penerima surat Teradu dan sekaligus sebagai pengurus Partai Golkar dengan jabatan Wakil Bendahara dan merangkap Kepala Sekretariat berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani diatas materai 6000 pada tanggal 9 Juni 2016; 10. Bahwa Partai Golkar Melalui Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Buol Atas Nama Abdul Azis AT. Naukoko, SE menyampaikan kepada Teradu pada saat selesai Teradu menyampaikan surat pernyataan tentang ketidaksediaan menjadi pengurus partai bahwa teijadi kekeliruan pada saat itu dalam memasukan nama Teradu kedalam pengurus Partai Golkar tanpa memberitahukan sebelumnya; 11. Kesimpulan: Berdasarkan uraian tersebut diatas yang disertai fakta-fakta yang ada : 10  1) Bahwa dalil pengadu tidak benar karena bertentangan dengan kenyataan antara lain: a. Bahwa nama Teradu dicatut atau dilibatkan tanpa pengetahuan Teradu sendiri (melanggar aturan). b. Pada saat penetapan keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah No.75/DPD I-ST/Golkar/IV/2013 tanggal 02 April 2013 tentang Pengesahan Komposisi Personalia DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol Masa Bhakti 2009-2015 (Hasil Munaslub) 2013 di Buol, Teradu masih berstatus sebagai Pegawi Negeri Sipil (PNS). c. Bahwa sesuai Peraturan Kepegawaian seorang PNS dilarang menjadi anggota/pengurus Partai Politik dan terlibat pada praktek politik praktis dan jika terbukti seorang PNS melanggar aturan tersebut diatas akan mendapat sanksi kepegawaian antara lain SK Pensiun Teradu tidak diterbitkan; 2) Teradu tidak pernah terbukti terlibat dalam kegiatan-kegiatan Partai Golkar termasuk dalam penetapan menjadi pengurus partai, oleh karena itu ketika Teradu diberikan SK Kepengurusan Partai Golkar 12 April 2013 seketika itu pula Teradu menolak/tidak menerima Keputusan tersebut, dibuktikan dengan membuat surat pernyataan secara tertulis dan diantar langsung ke kantor sekretariat Partai Golkar Kabupaten Buol pada tanggal 12 April 2013. 3) Surat Keputusan DPD Partai Golkar sebagaimana tersebut diatas pada konsideran SK ditetapkan pada tanggal 02 April 2013, sedangkan pada lampiran SK tersebut ditetapkan pada tanggal 02 April 2012 dan pencantuman nama Teradu tidak sesuai dengan nama asli Teradu pada KTP dan Kartu Keluarga (Cacat Hukum). 4) Dugaan pengadu diberikan nanti pada saat persidangan kepada teradu sehingga membingungkan Teradu dalam memberikan jawaban pada persidangan karena sepengetahuan Teradu bahwa yang mengadu tentang dugaan keterlibatan Teradu dalam kepengurusan Partai Golkar adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah an. Ivan Yudharta tetapi pada kenyataan yang mengadu adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah; [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak dalil-dalil Pokok Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima atau mengabulkan Jawaban Teradu untuk seluruhnya; 3. Memohon kepada Majelis Hakim DKPP putusan yang seadil-adilnya dan mengembalikan status dan kedudukan Pengadu seperti semula; Atau, 11 Sekiranya Majelis Sidang DKPP terdapat pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. [2.6] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-6,sebagai berikut: Bukti T-1 : Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: KEP-75/DPD I-ST/Golkar/IV/ 2013, Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Buol Masa Bakti 2009-2015 ( Hasil Musdalub ) Tertanggal 2 April 2013; Bukti T-2 : Surat Adil B. Suling kepada Ketua dan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Buol Perihal Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 12 April 2013; Bukti T-3 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/K/Tahun 2013 Tentang SK Pensiun tertanggal 18 April 2013; Bukti T-4 : Kartu Keluarga Nomor 7205061301090003 atas nama Adil b. Suling, S.Sos, M.M Bukti T-5 : Fotokopi KTP atas nama Adil B. Suling; Bukti T-6 : Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 91.12/KPU-Kab- 024.433186/VI/2016 Perihal Permintaan Klarifikasi tertanggal 6 Juni 2016; Bukti T-7 Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 91.12/KPU-Kab- 024.433186/VI/2016 Perihal Kronologis Tertulis tertanggal 7 Juni 2016; Bukti T-8 Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Buol Nomor 57/DPD.II- GOLKAR/KB/VI/2016 Perihal Klarifikasi tertanggal 9 Juni 2016; Bukti T-9 Surat keterangan diatas Materai atas nama Harun Pontoh, S.Sos tertanggal 9 Juni 2016; KETERANGAN PIHAK TERKAIT Dalam sidang dengan Tim Pemeriksa Daerah pada tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Majelis Sidang mendengarkan keterangan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah selaku Pihak Terkait. Keterangan Pihak terkait tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kasus yang disidangkan, pihak terkait tidak mengetahui berkaitan dengan/ kedudukan teradu selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol terindikasi penguras Partai Golkar Kabupaten Buol karena Pihak Pengadu sama sekali tidak melibatkan Pihak terkait dalam hal ; perekrutan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tersebut, dan juga kewenangan Pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap perekrutan keanggotaan Komisi 12  Pemilihan Umum Kabupaten Buol yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tidak diatur oleh Peraturan Perandang-Undangan; 2. Bahwa Pihak Terkait bara mengetahui berkaitan dengan kedudukan Teradu selaku ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Buol terindikasi Penguras Partai Golkar Kabupaten Buol setelah Pihak terkait menerima laporan pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh Pengadu atas nama Ivan Yudharta; 3. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Juni 2016 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah Pihak Terkait menerima laporan dari pengadu atas nama Ivan Yudharta terkait dengan dugaan pelanggaran j kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Adil Suling selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan selanjutnya oleh staf Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulawesi Tengah diregistrasi dengan Nomor Pengaduan: 03/1- P/L-DKPP/2016; 4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang Pihak Terkait lakukan terhadap alat bukti yang dimasukan deh Pelapor atas nama Ivan Yudharta atas aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan deh Teradu atas nama Adil Suling selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol terdapat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: KEP-75/DPD I-ST/GOLKAR/IV/2013 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Buol Masa Bakti 2009-2015 (Hasil Musdalub) tertanggal 2 April 2013 yang pada lampiran keputusannya tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Buol Masa Bakti 2009 - 2015 (Hasil Penyempurnaan) terdapat nama Adil Suling dengan Jabatan Wakil Sekretaris Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni; 5. Bahwa selain aduan yang diadukan langsung oleh Pengadu ke Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta dengan pokok aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Teradu atas nama Adil Suling selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, Pihak Terkait juga meneruskan aduan yang di adukan oleh Pengadu atas nama Ivan Yudharta dengan Pokok aduan yang sama tersebut diatas ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Di Jakarta melalui surat pengantar Nomor: 115/Set- Bawaslu.ST/VI/2016 tertanggal 1 Juni 2016; 6. Bahwa untuk membuktikan keterangan Pihak Terkait sebagaimana disebut diatas, Pihak Terkait melampirkan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti PT-l sampai dengan PT-3, sebagai berikut: Bukti T-1 : Formulir Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 13  Bukti T-2 : SK DPD Partai Golkar; Bukti T-3 : Surat Pengantar Aduan Pelanggaran Kode Etik; KETERANGAN SAKSI Dalam sidang tanggal 29 Juni 2016 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Majelis Sidang mendengarkan keterangan Saksi atas nama Abdul Azis A.T Naukoko selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol. Keterangan Saksi tersebut sebagai berikut: Abdul Azis A.T Naukoko (Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol) Saksi menyatakan bahwa Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol Periode 2019-2015 telah beberapa kali mengalami perubahan kepengurusan. Musdalub tahun 2013 dilaksanakan karena ketua sebelumnya tersangkut persoalan hukum. Saksi menyatakan bahwa sudah menjawab permintaan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Buol,bahwa Adil B. Suling secara fakta memang ada dalam SK Pengurus DPD Partai Golkar sebagai Wakil Sekretaris Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni, menjelang akan mengadakan kegiatan,SK tersebut disebar kepada seluruh pengurus yang ada di kepengurusan. Teradu saat itu terkejut karena namanya masuk dalam SK Kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Buol dan pada tanggal 12 April 2013 langsung membuat surat pernyataan dan diantarkan ke Sekretariat Partai Golkar yang diterima secara langsung oleh Kepala Sekreatriat, inti surat pernyataan tersebut adalah menyatakan pengunduran diri dan belum bersedia menjadi pengurus Partai Golkar. Berkaitan harus merubah SK yang baru 10 hari setelah diterbitkan, hal ini menjadi perhatian saksi kalau nanti terbit lagi tidak akan lagi muncul nama Teradu. berdasarkan surat pernyataan tersebut Teradu tidak masuk dalam kepengurusan dan memang pada kenyataanya tidak dikukuhkan dan tidak dilantik menjadi Pengurus Partai Golkar. Saksi menyatakan bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Buol tidak pernah berusaha menitipkan orang dan menyadari bahwa Anggota KPU adalah independen. Nama Teradu bisa masuk kepengurusan karena dimasukkan tim formatur meskipun tanpa peretujuan Teradu, tetapi pada kenyataanya Teradu tidak bersedia menjadi pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol . [2.6] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

14 [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwas Kabupaten/Kota, anggota Panwas Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta 15 Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu mendalilkan Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu Teradu terlibat dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Buol Periode 2009-2015 sebagai Wakil Sekretaris Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni; [4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Para Pengadu tersebut, Teradu menolak dalil pengaduan Pengadu sepanjang diakui kebenarannya oleh Teradu. Teradu menyatakan bahwa namanya telah dicatut menjadi Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Buol. Teradu menerima surat dari Partai Golkar Kabupaten Buol yang isinya tentang Surat Keputusan DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah (No 75/DPD I- ST/Golkar/IV/2013 tertanggal 02 April 2013 tentang Pengesahan Komposisi Personalia DPD II Partai Golkar Kabupaten Buol Masa Bhakti 2009-2015 (Hasil Musdalub) tahun 2013 di Buol pada hari Selasa Tanggal 12 April Tahun 2013. Setelah diteliti ternyata Teradu dijadikan salah satu pengurus partai tersebut dengan Jabatan Wakil Sekretaris Bagian Pemuda, Olah Raga dan Seni. Hal tersebut diluar dugaan Teradu, pada saat itu Teradu menjelang masa pensiun dan tidak pernah berpikir atau berniat apalagi berkeinginan menjadi anggota atau pengurus partai yang ada di Indonesia termasuk Partai Golkar. Berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 12 April 2013 Teradu langsung membuat surat pernyataan tidak/ belum bersedia menjadi anggota/pengurus Partai Golkar, dan Teradu mengantar langsung ke kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Buol melalui Kepala Sekretariatnya. Teradu menyatakan bahwa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah No 75/DPD I- 16 ST/Golkar/IV/2013 tanggal 02 April 2013 Teradu masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SK Pensiun Teradu berdasarkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42/K/2013 tertanggal 18 April 2013. Teradu menyatakan bahwa nama yang ada dalam SK DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah No 75/DPD I- ST/Golkar/IV/2013 tanggal 02 April 2013 tertulis nama Adil Suling, hal itu tidak sesuai nama yang resmi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yaitu Adil B. Suling S.Sos, MM. Teradu menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian dalam Surat Keputusan DPD Partai Golkar tersebut, pada konsideran SK ditetapkan pada tanggal 02 April 2013, sedangkan pada lampiran SK tersebut ditetapkan pada tanggal 02 April 2012. Menurut Teradu KPU Kabupaten Buol telah menyurati pengurus Partai Golongan Karya Nomor 91.12/KPU-Kab-024.433186/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal permintaan Klarifikasi disusul dengan surat KPU Kabupaten Buol No 91.13/KPU-Kab- 024.433186/VI/2016 perihal kronologis tertulis atas dugaan Ketua KPU Buol sebagai Pengurus Partai Golkar Periode 2009-2015. Surat tersebut kemudian dibalas oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Buol melalui surat No 57 /DPD II Golkar/KB/VI/2016 perihal klarifikasi yang intinya mengakui bahwa Teradu memang benar-benar tidak/belum bersedia menjadi pengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Buol. Oleh karena itu Teradu tidak pernah mengikuti pengukuhan/ pengambilan sumpah/pelantikan Pengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Buol dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan partai tersebut. Teradu menyatakan telah mengantar surat tentang ketidaksediaan atau penolakan Teradu menjadi pengurus Partai Golkar pada tanggal 12 April 2013, hal ini telah diakui oleh Bapak Harun Pontoh, S.Sos selaku penerima surat Teradu dan sekaligus sebagai pengurus Partai Golkar dengan jabatan Wakil Bendahara dan merangkap Kepala Sekretariat berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani diatas materai pada tanggal 9 Juni 2016. Selain itu Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Buol Atas Nama Abdul Azis AT. Naukoko, SE menyampaikan kepada Teradu setelah Teradu menyampaikan surat pernyataan tentang ketidaksediaan menjadi pengurus partai bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Buol telah keliru karena memasukan nama Teradu kedalam pengurus Partai Golkar tanpa memberitahukan sebelumnya. [4.3]Menimbang keterangan Para Pihak, Pihak Terkait, bukti dokumen, dan fakta yang dikemukakan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa keberadaan nama Teradu dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Buol periode 2009-2015 sebagai Wakil Sekretaris Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Teradu. Selain itu pada saat Surat Keputusan DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah No 75/DPD I-ST/Golkar/IV/2013 tersebut diterbitkan pada tanggal 02 April 2013, Teradu masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SK Pensiun Teradu berdasarkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42/K/2013 tertanggal 18 April 2013. Oleh karena itu tidak mungkin apabila Teradu menjadi pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Buol karena sesuai Peraturan Kepegawaian seorang PNS 17 dilarang menjadi anggota/pengurus Partai Politik dan terlibat pada praktek politik praktis. Teradu juga telah menunjukkan iktikad baik dengan mengirimkan surat kepada ketua dan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Buol begitu mengetahui namanya dimasukkan dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Buol, yaitu pada tanggal 12 April 2013. Isi surat tersebut intinya adalah pernyataan tidak/belum bersedia menjadi pengurus karena proses penetapan tersebut tanpa sepengetahuan/persetujuan dari Teradu. Hal ini dikuatkan dengan Surat DPD Partai Golkar Nomor 57/DPD II Golkar/KB/VI/2016 perihal klarifikasi yang pada intinya menyebutkan bahwa Teradu dengan kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun menyatakan mundur/ keluar dan belum bersedia menjadi pengurus Partai Golkar Kabupaten Buol dan memang tidak mengikuti pengukuhan dan pelantikan sebagai Pengurus. Hal ini membuktikan bahwa Teradu memang tidak pernah aktif dalam kepengurusan maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Kabupaten Buol. Lebih dari itu, surat ketidaksediaan Teradu yang diajukan tanggal 12 April 2013 menunjukkan keseriusan Teradu untuk tidak terlibat dalam partai politik, tanpa didasari niat untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan diri sebagai penyelenggara pemilu, terbukti surat pernyataan ketidaksediaan tersebut dibuat sebelum pembentukan tim seleksi calon anggota KPU Buol tertanggal 19 Mei 2013. Oleh karena itu Teradu tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian Dalil Para Pengadu Tidak Terbukti dan Penjelasan Teradu dapat diterima; DKPP berpendapat bahwa Pengadu harus selalu berpedoman terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku dalam mengambil setiap kebijakan yang menyangkut status pemberhentian sementara Teradu sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Buol. Dalam menyikapi permasalahan pencatutan nama Teradu sebagai pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Buol, seharusnya Pengadu mencermati substansi setiap dokumen hasil klarifikasi sehingga Pengadu mampu mempertimbangkan segala aspek untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu. Terkait dengan adanya fakta tekanan publik untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan Teradu sebagai pengurus partai politik sehingga Pengadu menempuh kebijakan memberhentikan sementara Teradu yang dimaksudkan menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu, namun demikian, diperlukan sebuah landasan yang kuat dan pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal. [4.4] Menimbang dalil Para Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: 18 [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu atas nama Adil B. Suling selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Buol; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Anggota,dengan dihadiri oleh Para Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini,S.Sos.,M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. 19  Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 20