Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 152/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 200/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 2 November 2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 152/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Krist Ibnu T. Wahyudi Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 44 Menteng, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Muhammad Jufri Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Alamat : Jalan Danau Agung III No. 5, Sunter Agung, Jakarta Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Pada 7 Oktober 2016 Pengadu mendampingi Habib Novel Chaidir Hasan melaporkan dugaan pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016 yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Bawaslu DKI Jakarta; 2. Persoalan yang dilaporkan adalah digunakannya fasilitas pemerintah untuk menguntungkan Ahok yang waktu itu sudah mendaftar sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta periode berikutnya; 3. Pada 11 Oktober 2016 Pengadu mendampingi Habib Novel Chaidir Hasan diperiksa di Bawaslu DKI Jakarta. Pada pemeriksaan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri menyampaikan bahwa arahnya adalah memberikan teguran kepada Ahok terkait Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016; 4. Setelah pemeriksaan tersebut, Pengadu tidak mendapat kabar bagaimana status penanganan laporannya dari Bawaslu. Justru pada 13 Oktober 2016 Teradu menyampaikan bahwa pernyataan Ahok di Pulau Seribu bukan pelanggaran. Perbuatan ini sungguh tidak patut karena Bawaslu Provinsi DKI Jakarta justru belum memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada Habib Novel Chaidir Hasan dan Pengadu; 5. Pengadu baru mendapatkan surat pemberitahuan pada tanggal 25 Oktober 2016 melalui Surat Nomor 338/K-JK/HK.01.00/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Status Laporan yang ditandatangani oleh salah satu Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yaitu Mimah Susanti yang pada pokoknya berisi bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak menemukan pelanggaran Ahok sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016; 6. Perbuatan Teradu yang mengumumkan bahwa pidato Ahok di Pulau Seribu bukan pelanggaran pada tanggal 13 Oktober 2016 sebelum mengirimkan surat resmi pemberitahuan status laporan pada tanggal 19 Oktober 2016 adalah pelanggaran ketentuan Pasal 7 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan “Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 7. Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Mimah Susanti tersebut sama sekali tidak disertai keterangan apapun mengapa tidak ditemukan pelanggaran. Tindakan Mimah Susanti tersebut diduga merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 12 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi “Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; 8. Berkenaan dengan keterangan Teradu dalam sidang pemeriksaan yang menyebutkan bahwa Teradu tidak wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Pengadu dan hanya wajib mengumumkan di papan pengumuman kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pengadu menegaskan bahwa alasan Teradu tersebut tidak tepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 ayat (1) dinyatakan “Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait”. Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan “Salinan Keputusan disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan”. Faktanya, Pengadu baru mendapatkan Surat Pemberitahuan dari Bawaslu tanggal 25 Oktober 2016 melalui surat tertanggal 19 Oktober 2016, padahal menurut Teradu putusan a quo dibuat pada tanggal 11 Oktober 2016. Teradu jelas telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015; 9. Perbuatan Teradu memberikan alasan yang tidak tepat dengan mendasarkan pada peraturan yang tidak tepat seharusnya dapat dijadikan sebagai unsur pemberat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Teradu. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu terbukti mengumumkan hasil pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran Ahok di Pulau Seribu sebelum mengirimkan surat resmi kepada Pengadu mengenai pemberitahuan status laporan Pengadu. 2. Teradu melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015; 3. Teradu melanggar Pasal 7 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan “Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu telah melanggar kode etik penyelengara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Teradu. [2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 338/K.JK/HK.01.00/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Status Laporan; 2. Bukti P-2 : Kliping Berita Online metrotvnews.com tanggal 13 Oktober 2016 dengan judul “Bawaslu DKI: Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu Bukan Pelanggaran”. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, pukul 14.50 WIB, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima laporan dugaan pelanggaran dari pelapor atas nama Habib Novel Chaidir Hasan, Alamat Jln. Pejaten Barat II, RT 015/RW 08, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dituangkan dalam Form Model A-1; 2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan salinan tanda terima kepada pelapor dalam bentuk Form Model A-3; 3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengundang Direskrimum Polda Metro Jaya untuk melakukan rapat Sentra Gakkumdu atas laporan Registrasi Nomor 002/LP/Prov-DKI/X/2016; 4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengundang Aspidum Kejati DKI Jakarta untuk melakukan rapat Sentra Gakkumdu atas laporan Registrasi Nomor 002/LP/Prov-DKI/X/2016; 5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, pukul 19.30 WIB, Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan atas laporan Nomor Registrasi 002/LP/Prov-DKI/X/2016, dan dihadiri anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, unsur Kepolisian Polda Metro Jaya dan unsur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Hasil rapat Sentra Gakkumdu merekomendasikan untuk melakukan klarifikasi kepada Pelapor. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara dalam Form Model SG-3; 6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengundang Pelapor untuk memberikan keterangan klarifikasi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB, tempat Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, menggunakan Form Model A-4; 7. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengundang Direskrimum Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB, tempat Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, menggunakan Form Model A-4; 8. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengundang Aspidum Kejati DKI Jakarta melakukan klarifikasi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB, tempat Kantor Bawaslu DKI Jakarta, menggunakan Form Model A-4; 9. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, Pelapor (Habib Novel Chaidir Hasan) belum bersedia hadir dan meminta ditunda esok harinya. Oleh karena itu, pada 11 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB baru dapat dilakukan klarifikasi kepada Pelapor (Habib Novel Chaidir Hasan). Klarifikasi dilakukan oleh anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, unsur Kepolisian Polda Metro Jaya dan unsur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Form Model A-7 dan Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah Form Model A-5; 10. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan atas laporan Nomor Registrasi 002/LP/Prov-DKI/X/2016, dan dihadiri anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, unsur kepolisian Polda Metro Jaya dan unsur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Keputusan rapat Sentra Gakkumdu merekomendasikan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan karena Terlapor belum ditetapkan sebagai peserta pemilihan atau Calon Gubernur DKI Jakarta oleh KPU DKI Jakarta. Hasil keputusan rapat Sentra Gakkumdu dituang dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu, Form Model SG-3; 11. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan kajian atas laporan Nomor Registrasi 002/LP/Prov-DKI/X/2016, dan hasil pembahasan kajian dengan mempertimbangkan hasil keputusan Rapat Sentra Gakkumdu, maka memutuskan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan karena Terlapor belum ditetapkan sebagai peserta pemilihan atau calon Gubernur DKI Jakarta oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Karena penetapan pasangan calon baru ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016, sedangkan laporan tersebut disampaikan pada tanggal 7 Oktober 2016. Hasil kajian dituangkan ke dalam Form Model A-8; 12. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan Rapat Pleno atas laporan nomor registrasi 002/LP/Prov-DKI/X/2016. Rapat Pleno memutuskan berdasarkan hasil kajian dan pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu serta hasil klarifikasi terhadap Pelapor, dan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, memutuskan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; 13. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan dengan menggunakan form model A-12, dan ditempelkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu DKI Jakarta, Jl. Danau Agung III, No 5, Sunter Agung, Jakarta Utara; 14. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016, Teradu menghadiri acara Diskusi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Tema “Himbauan Pilkada DKI Yang Damai”. Selesai diskusi Teradu didatangi oleh beberapa wartawan menanyakan penanganan laporan pelanggaran tentang pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Media Youtube yang diduga menista agama. Pada saat itu Teradu menyampaikan bahwa pernyataan Ahok di Pulau Seribu, yang dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor dan juga melakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu. Hasilnya, laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan, karena Terlapor belum di tetapkan sebagai peserta pemilihan atau sebagai pasangan calon oleh KPU DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 10 tahun 2016; 15. Bahwa terkait dengan surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober 2016 tentang status laporan dikirimkan kepada Pelapor Habib Novel Chaidir Hasan, yang di permasalahkan Pengadu, Teradu menganggab bahwa itu tidak masalah, karena di dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 tahun 2014 dan Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: 1) Status penanganan dugaan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan sebagaimana formulir Model A.12. pada lampiran peraturan ini. 2) Pemberitahuan status dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat. 16. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) tersebut diatas menjelaskan bahwa Pengawas Pemilu berkewajiban untuk mengumumkan status laporan/temuan. Pengumuman sebagaimana dimaksud adalah dengan menggunakan formulir model A-12 yang merupakan lampiran perbawaslu. Atas ketentuan peraturan Bawaslu tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan dengan mengumumkan status laporan nomor 002/LP/Prov-DKI/X/2016, pada tanggal 12 Oktober 2016 di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pemberitahuan status dugaan pelanggaran kepada Pelapor yang disebutkan pada ayat (2) tersebut di atas menggunakan kata “dapat” sehingga Pengawas Pemilu tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada Pelapor, karena seharusnya pelapor memantau perkembangan hasil penanganan pelanggaran dengan melihat pengumuman yang sudah diumumkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu telah mengumumkan status laporan Pengadu mengenai dugaan pelanggaran Pilkada oleh Basuki Tjahaya Purnama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. Penyampaian informasi mengenai status laporan yang dilakukan Teradu kepada media massa tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, karena status laporan telah diumumkan lebih dahulu melalui papan pengumuman di kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; 3. Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan 3. Merehabilitasi nama baik Teradu. [2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Salinan Form Model A1 Nomor 002/LP/Prov-DKI/X/2016; 2. Bukti T-2 : Salinan Tanda Terima Penerimaan Laporan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tertanggal 7 Oktober 2016; 3. Bukti T-3 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 314/K.JK/PM.06.01/ X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 perihal Undangan Rapat Sentra Gakkumdu yang ditujukan kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya; 4. Bukti T-4 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 314/K.JK/PM.06.01/ X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 perihal Undangan Rapat Sentra Gakkumdu yang ditujukan kepada Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta; 5. Bukti T-5 : Salinan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/LP/Prov-DKI/X/2016; 6. Bukti T-6 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 316/K.JK/PM.06.01/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 perihal Undangan Klarifikasi; 7. Bukti T-7 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (tanpa nomor) tanggal 7 Oktober 2016 perihal Undangan Rapat Sentra Gakkumdu yang ditujukan kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya; 8. Bukti T-8 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (tanpa nomor) tanggal 7 Oktober 2016 perihal Undangan Rapat Sentra Gakkumdu yang ditujukan kepada Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta; 9. Bukti T-9 : Salinan Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi tanggal 11 Oktober 2016; 10. Bukti T-10 : Salinan Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji tertanggal 11 Oktober 2016; 11. Bukti T-11 : Salinan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/LP/Prov-DKI/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016; 12. Bukti T-12 : Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/Prov-DKI/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016; 13. Bukti T-13 : Salinan Formulir Model A.12 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan; [2.9] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang tergabung dalam organisasi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena menyampaikan status laporan mengenai dugaan pelanggaran Pilkada oleh Basuki Tjahaya Purnama kepada media massa sebelum disampaikan kepada Pengadu. Teradu menyampaikan status laporan kepada media massa pada tanggal 13 Oktober 2016, sedangkan surat pemberitahuan mengenai status laporan dimaksud baru dikirimkan kepada Pengadu pada 19 Oktober 2016. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu melanggar ketentuan Pasal 7 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan “Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”; [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penyampaian informasi kepada media massa mengenai status laporan Pengadu yang dilakukan pada 13 Oktober 2016 tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Teradu tidak membocorkan rahasia sebagaimana didalilkan Pengadu, karena faktnya laporan Pengadu telah diputus oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2016 dan telah diumumkan pada hari yang sama di papan pengumuman kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 dan Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dinyatakan bahwa status penanganan dugaan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan sebagaimana formulir Model A.12. pada lampiran peraturan ini, dan pemberitahuan status dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Teradu telah memenuhi kewajibannya untuk mengumumkan status laporan yaitu dengan cara menempel pengumuman di papan pengumuman kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2016. Oleh karena itu, perbuatan Teradu yang menyampaikan status laporan kepada media massa pada tanggal 13 Oktober 2016 tidak dapat disebut sebagai pelanggaran atas prinsip kerahasiaan. Begitupun mengenai penyampaian surat pemberitahuan tentang status laporan kepada Pengadu yang bertanggal 19 Oktober 2016 tidak dapat dinilai sebagai pengabaian atau kelalaian, karena dalam ketentuan peraturan dinyatakan bahwa pemberitahuan melalui surat bukanlah keharusan; [4.3.] Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP meyakini bahwa benar pada 13 Oktober 2016 Teradu menyampaikan informasi mengenai status laporan Pengadu mengenai dugaan pelanggaran Pilkada oleh Basuki Tjahaya Purnama kepada media massa. Namun, untuk menilai apakah tindakan Teradu tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP terlebih dahulu memaparkan fakta dan bukti dokumen serta aturan ketentuan peraturan mengenai hal yang menjadi pokok pengaduan dalam perkara ini. Bukti dokumen menunjukkan bahwa laporan Pengadu telah diterima, dikaji, dibahas, dan diputuskan oleh Teradu bersama komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta Sentra Gakkumdu pada 11 Oktober 2016. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa laporan Pengadu yang disampaikan dengan Nomor Register 002/LP/Prov- DKI/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 mengenai kampanye di luar jadwal dan penistaan agama belum dapat diterapkan karena masa kampanye belum dimulai, dan Terlapor juga belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kemudian merekomendasikan untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Status laporan dimaksud kemudian diumumkan pada hari yang sama yaitu 11 Oktober 2016 melalui papan pengumuman di kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan disampaikan kepada Pengadu melalui surat bertanggal 19 Oktober 2016. Tindakan Teradu tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2015 yang mengatur bahwa status penanganan dugaan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan sebagaimana formulir Model A.12., dan pemberitahuan status dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat. Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu menyampaikan informasi kepada media massa mengenai status laporan Pengadu pada tanggal 13 Oktober 2016 bukanlah perbuatan yang melanggar kode etik khususnya ketentuan Pasal 7 huruf c mengenai kewajiban menjaga rahasia keputusan lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pengadu, karena nyatanya keputusan mengenai status laporan tersebut telah diambil dan diumumkan secara resmi pada tanggal 11 Oktober 2016. Begitupun dengan surat pemberitahuan mengenai status laporan Pengadu bertanggal 19 Oktober 2016 yang dikirimkan kepada Pengadu dan diterima tanggal 25 Oktober 2016 tidak dapat dinilai sebagai pengabaian atau kelalaian, karena penyampaian status laporan melalui surat bukanlah suatu kewajiban yang diharuskan oleh ketentuan peraturan. Oleh karena itu, DKPP menyimpulkan bahwa Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; [4.4.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan; [5.3.] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu atas nama Muhammad Jufri selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si