III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan
341/I-P/L-DKPP/2017 tertanggal 5 Desember 2018 yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor 319/DKPP-PKE-VII/2018; yang pada pokoknya menguraikan
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2018 dilaksanakan Gelaran Reuni 212 di
Monas Jakarta pada pukul 03.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib yang
berjalan dengan aman dan damai.
2. Bahwa meskipun telah banyak statement di media terkait Pihak
Penyelenggara Reuni 212 yang menyangkal tidak ada Kampanye untuk
Prabowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 02, namun faktanya Pihak
Penyelenggara mengundang Prabowo untuk mengadiri gelaran reuni 212.
Sehingga, tidak terbantahkan bahwa kehadiran Prabowo tersebut sangat
menguntungkan juga meningkatkan popularitas maupun elektabilitas
Prabowo dalam Pilpres 2019;
3. Bahwa Penyelenggara Reuni 212 tidak mengundang Presiden Jokowi (Calon
Presiden Nomor Urut 01) untuk hadir dalam Gelaran Reuni 212, padahal
jelas-jelas Jokowi merupakan Alumni 212, Jokowi hadir pada Aksi 212 yang
digelar 2 Desember 2016. Maka, patut diduga sejak awal ada niat atau upaya
terselubung dari Pihak Penyelenggara Reuni 212 untuk memberikan
panggung politik kepada Prabowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 02;
4. Bahwa dikuatkan dengan fakta yang terjadi dilapangan pada Gelaran Reuni
212, diantaranya yaitu:
a. Pemutaran rekaman Habib Riziq yang menyerukan “2019 Ganti
Presiden”;
b. Pemutaran Lagu “Astagfirullah Punya Presiden Si Raja Bohong”;
c. Video dan foto yang beredar di media terkait sebagian peserta yang hadir
di Reuni 212 dengan mengacungkan tangan “simbol 2 Jari” dan teriakan-
teriakan “2019 Ganti Presiden”; dan
d. Sebagian Panitia Penyelenggara dan/atau Peserta yang hadir dalam
Reuni 212 merupakan Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-
Sandi;
5. Bahwa meskipun ada niat atau upaya terselubung dari Pihak Penyelenggara
dalam memobilisasi masa Reuni 212 untuk kepentingan politik salah satu
Paslon pada Pilpres 2019, kami yakin Peserta yang hadir dalam Gelaran
Reuni 212 merupakan bagian Rakyat Indonesia yang cerdas dan tidak semua
Peserta Reuni 212 serta merta merupakan pendukung Prabowo sebagai
Calon Presiden Nomor Urut 02 pada Pilpres 2019 nanti;
6. Bahwa sebagaimana fakta terkait Gelaran “Reuni 212” pada point 2 – 6 di
atas dan agenda serupa yang dilaksanakan sebelumnya yaitu “Aksi Bela
Tauhid 211” pada 2 November 2018, yang sama-sama diwarnai dengan
kegiatan Kepentingan Politik Pilpres 2019, akan tetapi, Pihak Teradu
(Bawaslu RI) menurut kami kurang cermat dalam melakukan pengawasan
terhadap gelaran kegiatan-kegiatan dimaksud;
7. Bahwa terhadap Gelaran Reuni 212 tersebut, Teradu I memberikan
pernyataan (statement) sebagaimana dikutip media online sebagai berikut:
Bawaslu ikut memantau jalannya Reuni Akbar Mujahid 212. Dari
pengamatan televisi, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tak
ada unsur pelanggaran.
"Saya juga tadi memantau dari televisi. Hasil pantauan saya, saya tidak
menemukan adanya unsur kampanye. Karena Prabowo yang diberi
kesempatan untuk berpidato juga tidak menyampaikan hal yang berkaitan
dengan kampanye," kata Ratna kepada wartawan, Minggu (2/12/2018).
Sumber: https://news.detik.com/berita/4326921/anggota-bawaslu-saya-
pantau-dari-tv-tak-ada-kampanye-di-reuni-212
8. Bahwa Teradu II juga memberikan pernyataan (statement) terhadap Gelaran
Reuni 212, sebagaimana dikutip media online sebagai berikut:
Puadi kemudian berpendapat seruan '2019 Ganti Presiden' serta
pemasangan lagu 'Jokowi si Raja Bohong' sah-sah saja, selama bukan
dilakukan tim kampanye, pelaksana kampanye atau peserta pemilu.
"Kalaupun ada lagu-lagu, memang di lapangan kami tidak temukan adanya
lagu-lagu, yel-yel ganti presiden. Seandainya ada satu-dua yang
menyampaikan lagu-lagu, sekarang yang menyanyikan lagu atau
menyampaikan lagu apakah dia sebagai tim kampanye, pelaksana
kampanye, atau sebagai peserta. Sepanjang dia bukan tim kampanye,
pelaksana, dan peserta itu tidak ada hubungannya dengan kita, itu
penyampaian pendapat mereka," pungkasnya.
"Dari hasil temuan kami, Bawaslu DKI, Bawaslu Jakarta Pusat, dan tingkat
kecamatan dan kelurahan beserta kepolisian di lapangan, kami tidak
temukan adanya dugaan pelanggaran itu, karena alat peraga kampanye itu
tidak ditemukan," tandas Puadi.
Sumber: https://news.detik.com/berita/4327638/beda-pendapat-internal-
bawaslu-dki-soal-reuni-212
9. Bahwa pernyataan Teradu I dan Teradu 2 sebagaimana pada point 8 dan 9
di atas, menurut hemat kami, pernyataan tersebut disampaikan secara
instan, tanpa terlebih dahulu melakukan identifikasi dan analisa secara
komprehensif terhadap Gelaran Reuni Akbar 212 oleh Teradu (Bawaslu)
terkait ada tidaknya pelanggaran kampanye pemilu?!;
10. Bahwa berbeda pernyataan dengan Ketua Bawaslu DKI Jakarta,
sebagaimana dikutip di media online sebagai berikut:
“Evaluasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terhadap jalannya
Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, tak satu suara. Ketua Bawaslu DKI
Muhammad Jufri memandang perlunya dilakukan kajian, pengumpulan
informasi dan klarifikasi dari panitia untuk menentukan ada atau tidaknya
kampanye terselubung di acara tersebut. Jufri memastikan tidak ada atribut
atau lambang peserta Pemilu 2019 dalam kegiatan tersebut. Meski demikian,
dia menyebut ada orasi-orasi yang disampaikan sejumlah tokoh yang
menyinggung tentang capres. Untuk itu, Jufri akan mencoba mengklarifikasi
kepada panitia aksi itu. Kami masih mengkaji, kami masih mencari
informasi-informasi lain apakah memang dalam pelaksanaan ini ada
kesengajaan yang dilakukan panitia dalam melakukan ajang kampanye
capres. Ini yang akan kami dalami nantinya kalau ada indikasi begitu,"
imbuh Jufri. Pada dasarnya kita akan lakukan klarifikasi kalau memang ada
kegiatan-kegiatan yang berbau unsur kampanye. Karena memang kegiatan
itu bukan kampanye," ujar Jufri”
Sumber: https://news.detik.com/berita/4327638/beda-pendapat-internal-
bawaslu-dki-soal-reuni-212
11. Bahwa patut diduga Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik dan
pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Pernyataan Teradu terkait Gelaran
Reuni 212 tidak berdasarkan informasi dan data yang komprehensif, yang
semestinya informasi dan data dimakud dibawa ke dalam rapat komisioner
Bawaslu, untuk dibahas dan diputuskan secara kolektif kolegial, apakah
terdapat pelanggaran pemilu atau tidak?! Yang kemudian putusan Bawaslu
terkait ada tidaknya pelanggaran pemilu dalam Reuni 212 disebarluaskan
secara sistematis, jelas, dan akurat;
12. Bahwa jikapun ke depannya dilakukan pemantauan lebih dalam terhadap
gelaran reuni 212, Teradu tidak mengatakan pernyataan yang disampaikan
di media online dimaksud, merupakan “informasi sementara” sebagaimana
diatur didalam Pasal 9 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Akan tetapi, pernyataan Teradu tersebut seolah-olah telah final, dengan
menyatakan “tidak ada pelanggaran pemilu dalam gelaran reuni 212”
13. Bahwa pernyataan Teradu juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan
menyesatkan publik. Karena, di satu sisi Teradu menyatakan “tidak ada
pelanggaran pemilu dalam gelaran reuni 212”, tetapi disisi lain,
Ketua/anggota Bawaslu lainnya menyatakan perlunya dilakukan kajian,
pengumpulan informasi dan klarifikasi dari panitia untuk menentukan ada
atau tidaknya kampanye terselubung di acara Reuni 212 tersebut;
[2.2] PETITUM PENGADU
1. Memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk
memeriksa dan memutus pengaduan Pengadu; dan
2. Apabila terbukti terjadi Teradu melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pengadu memohon kepada DKPP
untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017 diantaranya berupa Teguran Tertulis,
Pemberhentian Sementara, atau Pemberhentian Tetap;
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang
ditandai dengan bukti P-1 s.d P-4 sebagai berikut:
No Kode Bukti Uraian
1. Bukti P-1 Berita online detiknews berjudul “Anggota Bawaslu:
Saya pantau dari TV, Tak ada Kampanye di Reuni
212” berisi pernyataan Teradu I. sumebr:
https://news.detik.com/berita/4326921/anggota-
bawaslu-saya-pantau-dari-tv-tak-ada-kampanye-di-
reuni-212
2. Bukti P-2 Berita online detiknews berjudul “ Beda Pendapat
Internal Bawslu DKI Soal Reuni 212”. Sumber:
https://news.detik.com/berita/4327638/beda-
pendapat-internal-bawaslu-dki-soal-reuni-212
3. Bukti P-3 Berita detiknews: “Fakta-Fakta Reuni 212 di Monas”
4. Bukti P-4 Berita online CNN: Bawaslu Duga Seruan Rizieq di
Reuni 212 Pelanggaran Kampanye
[2.4] JAWABAN TERADU
Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, para Teradu telah menyampaikan
jawaban tertulis sebagai berikut:
[2.4.1] Jawaban Tertulis Teradu I
a. Bahwa kegiatan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya
disebut Bawaslu) dilakukan pada seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) yang meliputi:
- Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peraturan
pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
- pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- penetapan Peserta Pemilu;
- penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- masa Kampanye Pemilu;
- Masa Tenang;
- pemungutan dan penghitungan suara;
- penetapan hasil Pemilu; dan
- pengucapan sumpah/ianji presiden dan wakil presiden serta anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
merupakan kewenangan fundamental Bawaslu yang diberikan oleh Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kewenangan
Bawaslu melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu telah menjadi
marwah lembaga Bawaslu sedari dulu, di kala lembaga ini dikehendaki oleh
seluruh pemangku kepentingan untuk dibentuk demi mewujudkan pemilu
yang demokratis di negeri yang kita cintai yaitu Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang demokratis.
b. Bahwa sekaitan dengan pengawasan Bawaslu pada masa kampanye pada
pokoknya difokuskan pada materi kampanye, metode kampanye, jadwal atau
waktu pelaksanaan kampanye, pelaksana kampanye, peserta kampanye, Tim
kampanye serta larangan-larangan dalam pelaksanaan kampanye.
c. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengadu dalam aduannya, Teradu I (Anggota
Bawaslu) pada pokoknya menjawab/menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Terkait dengan Dalil Pengadu dalam pokok pengaduan angka 1, 3, 4, dan
angka 5 yang tertuang dalam Lampiran Surat Panggilan
0323/DKPP/SJ/PP.00/I/2019, Teradu sebagai Anggota Bawaslu
menyampaikan jawaban sebagai berikut:
1. Bahwa Pengadu dalam aduannya pada angka 1 menyatakan Teradu telah
memberikan penilaian sepihak bahwa Reuni 212 tidak mengandung unsur
kampanye. Prabowo yang mendapat giliran berbicara, tidak berkampanye.
Pernyataan teradu I patut diduga tanpa didahului kajian dan klarifikasi
secara kelembagaan oleh Bawaslu RI. Terhadap dalil tersebut, Teradu
menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ketentuan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Bawaslu bertugas
mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri
atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye”. Berdasarkan
ketentuan ini, secara hukum tugas Bawaslu mengawasi pelaksanaan
kampanye.
- Bahwa secara hukum, kampanye mengandung unsur pokok, ciri-ciri
pokok dan sifat-sifat pokok kampanye secara simultan, koheren dan
secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35, Pasal 267
ayat (1), Pasal 268, Pasal 269 ayat (1), (2), serta Pasal 275 ayat (1),
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal
43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye
Pemilihan Umum.
- Bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
menyatakan: “Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau
pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih
dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta
Pemilu”. Ketentuan ini merupakan konsep hukum sangat mendasar
untuk menjadi ukuran atau kriteria atas unsur-unsur kampanye. Unsur-
unsur kampanye berdasarkan ketentuan tersebut meliputi:
- Adanya suatu kegiatan;
- Dilakukan Peserta Pemilu;
- Atau dilakukan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu;
- Bertujuan Meyakinkan Pemilih
- Menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri.
- Bahwa unsur kegiatan sebagimana dimaksudkan di atas ialah kegiatan
kampanye dengan menggunakan metode atau bentuk kampanye.
- Bahwa Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
menyatakan: Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267
dapat dilakukan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. media sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon;
dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, Pemilu dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan: Yang
dimaksud dengan "kegiatan Lain" dalam Pasal 275 huruf (i) antara
lain kegiatan deklarasi atau konvensi).
Ketentuan ini merupakan ciri untuk mendukung unsur kampanye
Pemilu.
- Bahwa Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
menyatakan: “Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan
politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”.
Ketentuan ini merupakan sifat dari kegiatan kampanye Pemilu;
- Bahwa Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
menyatakan:”Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana
kampanye”. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan: “Kampanye Pemilu
diikuti oleh peserta. Karnpanye”. Sesuai ketentuan Pasal 273 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017, peserta kampanye terdiri atas anggota
masyarakat. Ketentuan ini mengisyaratkan ciri kegiatan kampanye
pemilu;
- Bahwa Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
menyatakan:”Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik
pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang
ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Kemudian
pada ayat (2) dinyatakan: “Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye
nasional”. Dalam ketentuan ini terkandung ciri kegiatan kampanye
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan:
“Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik
Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”.
Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan:
“Petugas Kampanye pertemuan tata muka wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik
Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”.
Lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan:
“Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat,
dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”. Berdasarkan ketentuan-
ketentuan hukum tersebut, kegiatan kampanye melalui pertemuan
terbatas, tatap muka, atau rapat umum secara imperatif (wajib) sebelum
dilaksanakan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemberitahuan
dimaksud ditembuskan pula kepada Bawaslu agar Bawaslu melakukan
Pengawasan aktif kegiatan kampanye. Hal ini merupakan ciri dari
pelaksanaan kampanye;
- Bahwa unsur objektif kegiatan kampanye yaitu menyampaikan visi, misi,
program yang disampaikan kepada KPU dikala peserta Pemilu
mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu. Kemudian mengenai unsur
citra diri, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 25 Perbawaslu Nomor 33
Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018
tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, citra diri mengandung
arti: “identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang
membuat tanda gambar serta nomor urut Peserta Pemilu”. Berdasarkan
ketentuan tersebut, citra diri mengandung unsur logo peserta pemilu,
gambar peserta pemilu atau nomor urut peserta pemilu. Dengan
demikian, suatu kegiatan yang tidak menyampaikan visi, misi, program,
dan/atau citra diri baik secara kumulatif maupun secara alternatif
disampaikan atau ditunjukkan peserta Pemilu, kegiatan tersebut bukan
kegiatan kampanye Pemilu;
- Bahwa Teradu memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan Reuni
212 sebagai bentuk kegiatan ‘pemantauan”. Hal ini Teradu lakukan
untuk memastikan ada atau tidak ada-nya unsur-unsur objektif
kampanye secara faktual dalam kegiatan Reuni 212. Di samping itu,
pemantauan yang dilakukan Teradu dalam rangka untuk kepentingan
penindakan apabila ada pelanggaran pemilu sebagaimana diisyaratkan
menurut ketentuan Pasal 93 huruf b U Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 yang menyebutkan: Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan
penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses
Pemilu;
- Bahwa Teradu melakukan ‘pemantauan’ melalui siaran televisi
difokuskan terhadap kegiatan Prabowo yang hadir dalam Reuni 212
tanggal 2 Desember Tahun 2018. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil kepada semua peserta
Pemilu, tanpa terkecuali;
- Bahwa Teradu melakukan ‘pemantauan’ fokus pada Prabowo, karena
yang bersangkutan sejak tanggal 20 September 2018 telah ditetapkan
sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2019 oleh KPU
RI, sehingga kehadirannya sulit dipisahkan sebagai Calon Presiden;
- Bahwa Teradu melakukan pemantauan terhadap Prabowo Subianto
dimaksudkan hendak memastikan yang bersangkutan tidak
menggunakan momentum atau kegiatan Reuni 212 untuk
menyampaikan visi, misi, program, dan/atau menunjukkan citra diri
berupa logo dan/atau gambar serta nomor urut sebagai calon Presiden.
- Bahwa sesuai hasil ‘pemantauan” atas fakta atau kenyataan yang terjadi
dalam penyelenggaraan Reuni 212, tatkala Prabowo Subianto diberi
kesempatan oleh panitia penyelenggara Reuni 212 untuk menyampaikan
pidato, dalam pidato yang bersangkutan tidak terucap atau tidak
tersampaikan visi, misi, program, dan tidak terlihat pula keberadaan logo
dan/atau gambar serta nomor urut sebagai calon Presiden, sehingga
kehadiran yang bersangkutan dinilai tidak melakukan pelanggaran
hukum mengenai kampanye Pemilu;
- Bahwa setelah waktu pelaksanaan Reuni 212 berakhir, Teradu
dihubungi oleh awak Media, Detik.com melalui telepon untuk meminta
pendapat sekaitan dengan Penyelenggaraan Reuni 212 dalam konteks
pelanggaran Pemilu;
- Bahwa Teradu menyampaikan kepada awak Media, Detik.com,
berdasarkan fakta yang ada, Prabowo tidak melakukan pelanggaran
hukum mengenai kampanye Pemilu. Pernyataan teradu kepada awak
Media Detik.com berupa fakta yang benar, bukan didasari atas
perkiraan, asumsi atau rekayasa. Hal itu ditunjukkan pula bahwa hingga
saat Teradu menyampaikan jawaban dalam Sidang DKPP, tidak ada
laporan yang disampaikan oleh WNI yang punya hak pilih, peserta
pemilu tahun 2019 atau pemantau pemilu kepada Bawaslu atau
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa terhadap penilaian Teradu tanpa didahului dengan ‘kajian’,
pelaksanaan pengkajian yang menghasilkan kajian dilakukan apabila
ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu setelah temuan
diregistrasi atau laporan diterima dan diregistrasi;
- Bahwa ‘kajian’ tidak dapat dilakukan sebelum ada temuan atau laporan
yang secara administratif diregistrasi oleh Bawaslu. Hal ini ditegaskan
dan diperintahkan melalui ketentuan Pasal 454 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: “Temuan dan laporan
pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas
TPS paling lambat 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima
dan diregistrasi;
- Bahwa terhadap penilaian Teradu tanpa didahului dengan klarifikasi,
pelaksanaan klarifikasi diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun
2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Umum. Perbawaslu ini merupakan perwujudan dari perintah Undang-
Undang atau bersifat delegated legislation sebagaimana diperintah oleh
Pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai
penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan
Peraturan Bawaslu”. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017 sesuai
dengan asas praduga sah, secara formal Peraturan ini sah dan berlaku,
dan secara in Concreto Peraturan ini tidak bertentangan dengan Undang-
Undang, sehingga Peraturan dimaksud menjadi pedoman atau acuan
dalam Pemilu;
- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan:
“Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran
yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi
yang berwenang”. Selanjutnya ketentuan ayat (2) huruf c menyatakan:
“Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: a. Temuan/penerimaan Laporan; b. pengumpulan alat bukti; c.
klarifikasi; d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada
instansi yang berwenang; e. pengkajian; dan/atau f. pemberian
rekomendasi”. Berdasarkan ketentuan ini, klarifikasi dilakukan dalam
rangka untuk kepentingan proses penanganan pelanggaran, sehingga
klarifikasi tidak dilakukan dalam kegiatan pemantauan;
- Bahwa dengan demikian, dalil Pengadu yang menduga Teradu dalam
memberikan penilaian sepihak tanpa didahului kajian dan klarifikasi
adalah tidak tepat benar dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pengadu dalam aduannya pada angka 3 menyatakan panitia Reuni
212 hanya mengundang Prabowo, tidak mengundang Joko Widodo yang
notabene hadir dalam acara 2 Desember 2018. Pengadu menilai kehadiran
Prabowo tersebut sangat menguntungkan juga meningkatkan popularitas
maupun elektabilitas Prabowo dalam Pilpres 2019. Terhadap dalil tersebut,
Teradu menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tidak diundangnya Joko Widodo dalam Reuni 212 sepenuhnya
merupakan hak Panitia Penyelenggara, tidak terkait dengan tugas,
kewenangan atau kewajiban Bawaslu
- Bahwa terkait dengan penilaian Pengadu atas keuntungan dan
peningkatan popularitas maupun elektabilitas Prabowo dalam Pilpres
2019 merupakan perspektif politik praktis yang tidak menjadi tugas,
kewenangan atau kewajiban Bawaslu;
- Bahwa dalil Pengadu yang mempermasalahkan secara hukum sikap
panitia Reuni 212 hanya mengundang Prabowo, tidak mengundang Joko
Widodo yang notabene hadir dalam acara 2 Desember 2018 serta menilai
kehadiran Prabowo tersebut sangat menguntungkan juga meningkatkan
popularitas maupun elektabilitas Prabowo dalam Pilpres 2019 yang
ditujukan kepada Teradu adalah tidak tepat sasaran dan tidak berdasar,
sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa Pengadu dalam aduannya pada angka 4 mengajukan beberapa fakta
yang menguatkan indikasi adanya unsur kampanye Prabowo dalam reuni
212 yakni:
a. Pemutaran rekaman Habib Riziq yang menyerukan “2019” Ganti
Presiden;
b. Pemutaran Lagu “Astaghfirullah Punya Presiden Si Raja Bohong”;
c. Video dan foto yang beredar di media terkait sebagian peserta yang hadir
di Reuni 2012 dengan mengacungkan tangan “simbol 2 jari” dan teriakan
“2019 Ganti Presiden, dan
d. Sebagian Panitia Penyelenggara dan/atau Peserta yang hadir dalam
Reuni 212 merupakan Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-
Sandi;
Teradu menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa fakta hukum dengan segala bukti-bukti pendukung yang
menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kampanye Pemilu dalam
penyelenggaraan Reuni 212 yang diketahui oleh Pengadu, sejatinya
dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.
- Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Pengadu dalam aduan ke
DKPP RI yang pada dasarnya merupakan wilayah penegakkan hukum,
sebaiknya terlebih dahulu diproses secara hukum melalui prosedur atau
tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017
tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu,
Perbawaslu 8 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran
Administratif Pemilu atau Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
- Bahwa Pengadu mempunyai hak hukum (legal standing) untuk
menyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu
dalam penyelenggaraan Reuni 212 sebagaimana diatur dalam Pasal 454
ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan:
“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga
Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan
Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu”;
- Bahwa dalil Pengadu yang mengemukakan beberapa fakta yang
menguatkan indikasi adanya unsur kampanye Prabowo dalam reuni 212
tanpa terlebih dahulu diproses dan dibuktikan secara hukum belum
memiliki kekuatan hukum atau belum bernilai hukum sehingga harus
ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa Pengadu dalam aduannya pada angka 5 berkesimpulan dengan
menyatakan Teradu tidak berkepastian hukum, Teradu menerangkan
sebagai berikut:
- Bahwa kepastian hukum dikonsepsikan dalam beberapa perspektif
antara lain kepastian hukum dari perpektif etika positif, perspektif
hukum atau yuridis, dan perspektif teoretis;
- Bahwa kepastian hukum dalam perspektif Etika Positif dirumuskan
dalam Pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan: “Dalam
melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak:
a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
sesuai dengan yurisdiksinya;
c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan
tidak berpihak;
- Bahwa ‘kepastian hukum’ dalam perspektif hukum dirumuskan dalam:
a. Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/2001, tentang Etika Kehidupan
Berbangsa, Bab II: Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, Angka
4: Etika Penegakkan Hukum Yang Berkeadilan yang menyatakan:
“Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk
menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan
keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan
ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak
kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin
tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya
pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat”.
“Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan
yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di
hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara
salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum
lainnya”.
b. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam
setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa ‘kepastian hukum’ dalam perspektif teoretis, Teradu
menggunakan pendapat Peter Mahmud Marzuki. Menurut Peter Mahmud
Marzuki dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, hal. 137
mengatakan: “kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-
wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu”;
- Bahwa dari perspektif Etika Positif, Hukum, dan Teoretik, asas
‘kepastian hukum’ dalam konteks pelaksanaan pengawasan pemilu
senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni
Undang-Undang, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian
hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan
oleh negara terhadap individu atau masyarakat/rakyat. Sekaitan dengan
pendekatan konsep tersebut semua lembaga atau pemangku jabatan
dalam jabatan negeri harus bertindak sesuai dengan batasan yang diatur
oleh Undang-Undang;
- Bahwa secara atributif salah satu tugas yang melekat pada jabatan
sebagai anggota Bawaslu yaitu mengawasi tahapan dan kegiatan
kampanye sebagaimana ditegaskan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang
menyatakan: “Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan
dana kampanye. Oleh sebab itu, Bawaslu tidak boleh melakukan tugas-
tugas pengawasan di luar yang diperintahkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Teradu melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Reuni
212 melalui media Televisi merupakan sikap atau tindakan yang
menghargai atau patuh terhadap batasan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi tugas pengawasan pemilu
dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya, sehingga Teradu hanya melakukan pemantauan;
- Bahwa penilaian atas pantauan Teradu dalam penyelenggaraan Reuni
212 sebatas difokuskan terhadap tindakan Prabowo sebagai calon
Presiden nomor urut 02 dikaitkan dengan norma-norma hukum
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017;
- Bahwa Teradu tidak pernah mengundang secara aktif dan resmi untuk
melakukan konprensi pers atas hasil pantauan terhadap
penyelenggaraan Reuni 212;
- Bahwa Teradu menjawab pertanyaan awak media Detik.com sebatas
hasil pantauan yang dilakukan terhadap kegiatan Prabowo dalam
penyelenggaraan Reuni 212; (Bukti T)
- Bahwa Teradu memohon perkenaan Majelis Sidang Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memberi kesempatan untuk
mendengarkan kembali pernyataan Teradu kepada awak Media
Detik.Com yang terekam dalam barang bukti yang disertakan sebagai
satu kesatuan dengan jawaban atau keterangan tertulis ini;
- Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan pernyataan Teradu tidak
berkepastian hukum adalah tidak benar dan kurang objektif sehingga
harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Kesimpulan Teradu I
1. Bahwa Teradu I melakukan pemantauan terhadap kegiatan Prabowoo dalam
penyelenggaraan Reuni 212, tanggal 2 Desember 2012 untuk memastikan
ada atau tidak adanya pelanggaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh
yang bersangkutan demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang jujur
dan adil;
2. Bahwa Teradu I menjawab pertanyaan awak media Detik.com pada tanggal 2
Desember 2018 sekaitan dengan penyelenggaraan Reuni 212 sebatas terkait
dengan pidato Prabowo yang tidak mengandung unsur kampanye, ciri
kampanye, sifat kampanye. Hal ini Teradu lakukan sebagai perwujudan
sikap penyelenggara Pemilu yang terbuka sebagaimana diperintahkan Pasal
3 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017b tentang pemilihan Umum
yang menyatakan: “dalam menyelenggarakan pemilu, penylenggara pemilu
harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip terbuka;
3. Bahwa Teradu I dalam memberikan jawaban atas pertanyaan awak media
Detik.com menggunakan parameter atau kriteria hukum sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum,
sehingga sikap atau perilaku Teradu telah memenuhi derajat kepastian
hukum;
4. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pengadu terhadap Teradu I ialah tidak
berdasar, tidak beralasan hukum, serta kurang objektif, sehingga seluruh
dalil Pengadu harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
[2.4.2] Jawaban Tertulis Teradu II
1. Bahwa Pengadu dalam aduannya pada angka 2 menyatakan Teradu II telah
memberikan pernyataan (statement) bahwa seruan 2019 Ganti Presiden serta
Pemasangan lagu Jokowi si Raja Bohong sah-sah saja, selama bukan
dilakukan oleh Tim Kampanye, Pelaksana Kampanye atau Peserta Pemilu &
Perbedaan Pendapat di Internal Bawaslu DKI Jakarta soal Reuni 212; Teradu
II menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Sabtu Malam tanggal 1 Desember 2018 Teradu II
memerintahkan jajaran Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta
Pusat untuk mendatangi Lokasi acara REUNI 212 di Silang Monas,
untuk melakukan Pencegahan, memastikan agar Kegiatan 212 pada hari
Minggu 2 Desember 2018 tidak memasang alat peraga kampanye dan
tidak ada kegiatan kampanye bagi para pihak yang diundang termasuk
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu sebagaimana
terlampir dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Teradu II tertanggal 2
Desember 2018. Hal ini sesuai Ketentuan Pasal 97 Huruf a UU No 7
Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyebutkan: Bawaslu bertugas
melakukan pencegahan dan/atau penindakan, terhadap : 1. pelanggaran
pemilu; dan 2. sengketa proses pemilu (Bukti T-2.1)
- Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menjalankan
Fungsi Pecegahan Pelanggaran Pemilu dan memastikan tidak ada Potensi
Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh para pihak yang menghadiri
pelaksanaan kegiatan Reuni 212 di silang monas Jakarta Pusat
menugaskan:
a) Burhanudin (Koordiv Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta)
b) Puadi (Koordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta)/
Teradu II);
c) Sitti Rakhman (Koordiv SDM Bawaslu DKI Jakarta);
d) Siti Khopipah (Koordiv Humas dan Hubal Bawaslu DKI Jakarta)
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 695/ST/BawasluProv-DKI
Jakarta/XI/2-18 tertanggal 30 November 2018 yang pada Pokoknya
dalam surat Tugas tersebut:
1. Melakukan Pengawasan pada kegiatan Reuni 212 di daerah Monas
dan sekitar Jakarta Pusat dan didampingi oleh Ketua dan Anggota
Bawaslu Jakarta Pusat, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas
Kelurahan;
2. Surat Tugas ini berlaku selama 1 (satu) hari pada hari Minggu pada
tanggal 2 Desember 2018;
3. Hasil Pengawasan dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta (Bukti T.2.2);
- Bahwa Teradu II bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi DKI
Jakarta pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 07.00 WIB melakukan
pemantauan, memastikan tidak adanya Kampanye Pemilu dan
Pemasangan Alat Peraga Kampanye, pada Reuni 212, di SILANG MONAS,
Jakarta Pusat, bersama dengan Bapak Umboh, Bapak Dedi Murti,
Kompol Boby Kusumawardana dan AKP Tavip Gunadi Anggota Sentra
Gakkumdu Provinsi DKI Jakarta) dari unsur Polda Metro Jaya.
- Bahwa Teradu II memastikan dan mendengar ada Sambutan Prabowo
Subianto saat diberi kesempatan oleh Panitia Pelaksana Reuni 212, di
Monas, dalam sambutan tersebut hanya berisi penyampaian ucapan
terima kasih kepada Panitia Reuni 212, dan tidak ada penyampain Visi
Misi, Program, dan/atau citra diri Prabowo Subianto selaku Calon
Presiden nomor urut 02;
- Bahwa selama Teradu II bersama Pimpinan Bawaslu Provinsi dan
Jajaran Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Pusat dan
Panwascam, Pengawas Kelurahan dan Anggota Sentra Gakkumdu,
Provinsi DKI Jakarta yang berada di lokasi kegiatan REUNI 212 di
Monas sampai pukul 12.40 tidak menemukan adanya unsur kampanye
lain berupa pemasangan alat peraga kampanye;.(Bukti T-2.3)
- Bahwa hasil pemantauan atau monitoring Sentra Gakkumdu Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta menyatakan “Tidak ada bentuk pelanggaran baik
dalam bentuk pemasangan APK dan Penyampaian Visi, Misi, Ajakan, dan
Citra Diri peserta pemilu, dan tidak temukan adanya pelanggaran
Pemilu. Hasil monitoring ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Monitoring Pengawasan Sentra Gakkumdu Pada Kegiatan REUNI 212 di
Monas Jakarta, tertanggal 2 Desember 2018 yang ditandatangani oleh
Teradu II, Kompol Boby Kusuwardhana, dan AKP Tavip Gunadi; (Bukti T-
2.4)
- Bahwa Teradu II menyatakan kepada awak media Detik.Com pada
tanggal 2 Desember 2018 yang pada intinya “Tak ada Pelanggaran
Kampanye di Reuni 212”. Pernyataan ini, didasarkan pada hasil
pemantauan atau monitoring, di kegiatan Reuni 212. (T-2.5);
- Bahwa Teradu II tidak berbeda soal Reuni 212. Pendapat Ketua
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menurut Teradu II “hanya memastikan
jika ada dugaan pelanggaran, maka perlu dilakukan kajian, pengumpulan
informasi dan klarifikasi dari panitia untuk menentukan dan ada atau
tidaknya kampanye terselubung di acara tersebut, (Bukti T.2.6)
2. Bahwa Pengadu dalam aduannya mengajukan beberapa fakta yang
menguatkan indikasi adanya unsur kampanye Prabowo dalam reuni 212
yakni:
a. Pemutaran rekaman Habib Riziq yang menyerukan “2019” Ganti
Presiden;
b. Pemutaran Lagu “Astaghfirullah Punya Presiden Si Raja Bohong”;
c. Video dan foto yang beredar di media terkait sebagian peserta yang
hadir di Reuni 2012 dengan mengacungkan tangan “simbol 2 jari” dan
teriakan “2019 Ganti Presiden, dan
d. Sebagian Panitia Penyelenggara dan/atau Peserta yang hadir dalam
Reuni 212 merupakan Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-
Sandi; Teradu II menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hasil pantauan Teradu beserta jajaran Bawaslu Kota Jakarta
Pusat, Panwaslu Kecamatan Gambir dan Panwaslu Kelurahan
Gambir tidak menemukan adanya kegiatan kampanye dalam
penyelenggaraan Reuni 212;
- Bahwa fakta hukum dengan segala bukti-bukti pendukung yang
menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kampanye Pemilu dalam
penyelenggaraan Reuni 212 di Monas yang diketahui oleh Pengadu,
seharusnya dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran kepada Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta atau setidak-tidaknya disampaikan kepada
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Teradu II perlu menanggapi aduan Pengadu berkaitan dengan
bukti “Pemutaran Rekaman Habib Riziq Menyerukan 2019 Ganti
Presiden menurut hasil Pengawasan di lapangan jajaran Pengawasan
Pemilu itu adalah rekaman 2 (dua) tahun lalu yang Disampaikan
Ustadz Haikal. Bahwa sepanjang pengawasan dan pemantauan di
lokasi Gelaran Reuni 212 Teradu II tidak medengar adanya
pemutaran rekaman tersebut.
- Bahwa fakta-fakta hukum dan data lapangan juga diberikan oleh
Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan hasil
Pengawasan yang menyatakan tidak ada Potensi Pelanggaran Pemilu
di acara Reuni 212, pada tanggal 2 Desember 2018 dan mampu di
pertanggungjawabkan kesahihannya dan kesaksiannya sebagai
berikut:
a. Sdr Burhanudin menyatakan memastikan tidak ada Alat Peraga
Kampanye dan Bahan Kampanye (Bukti T.2.7); Sdr Sitti Rahma
menyatakan tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye,
Penyebaran Bahan Kampanye, serta Penyampaian Visi, Misi
Program selama Kegiatan Reuni 212 berlangsung, dan tidak
ditemukan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu (Bukti T. 2.8);
e. Bahwa dalil Pengadu yang menyampaikan sejumlah barang bukti
yang didalilkan yang tidak disampaikan kepada Bawaslu untuk
diproses berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran
adalah sungguh keliru dan tidak beralasan;
3. Bahwa Pengadu dalam aduan angka 5 berkesimpulan dengan menyatakan
Teradu tidak berkepastian hukum, Teradu II menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Teradu II dalam melakukan pantauan terhadap penyelenggaraan
Reuni 212 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur kepemiluan;
- Pengadu mempunyai Hak dan Kedudukan Hukum(legal standing) untuk
menyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu
dalam penyelenggaraan Reuni 212 sebagaimana diatur dalam Pasal 454
ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan:
“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga
Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan
pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu”; Tetapi Pengadu tidak memanfaatkan hak-hak
tersebut.;
- Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan pernyataan Teradu II tidak
berkepstian hukum kurang objektif dan tidak mendasar, sehingga
beralasan, sehingga patut untuk diabaikan, setidak-tidaknya tidak dapat
diterima.
Kesimpulan Teradu II
1. Pada prinsipnya Teradu II menolak dalil-dalil pokok aduan pengadu untuk
seluruhnya;
2. Bahwa Teradu II tetap berpegang teguh pada jawaban Teradu II pada sidang
DKPP tertanggal 16 Januari 2018 dan menolak aduan/laporan Pengadu;
3. Bahwa aduan Pengadu angka dapat dibantah oleh Teradu II melalui bukti-
bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, dan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum di Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia. Sehingga dalil-dalil pengadu patut untuk diabaikan,
setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa aduan Pengadu Nomor 3 dapat dibantah oleh Pengadu melalui Bukti-
bukti yang diajukan Teradu dengan Hasil Pengawasan dan Pantauan Teradu
II, Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Sentra Gakkumdu DKI Jakarta serta
Bawaslu Kota Jakarta.
5. Bahwa aduan Pengadu tidak berdasarkan hukum, bahkan tidak didukung
alat bukti yang kuat patut kiranya ditolak secara keseluruhan.
6. Bahwa Pihak Terkait Ketua Bawaslu DKI Jakarta M Jufri telah
menyampaikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:
- monitoring dan pemantauan anggota Bawaslu DKI Jakarta, pada tanggal
2 Desember 2018 kaitan dengan Gelaran Reuni 212, belum ditemukan
adanya dugaan pelanggaran;
- Sehingga menurut Teradu II pernyataan Ketua Bawaslu DKI, dan Teradu II
maupun Teradu I, tidak adanya Perbedaan pendapat, sehingga Dalil
aduan Pengadu cenderung, berasumsi tanpa didahului fakta-fakta hukum
yang ada.
7. Bahwa PENGADU cenderung kurang cernat, dan keliru mengajukan Bukti
P-2 yang menyatakan adanya Perbedaan Pendapat di Internal Bawaslu DKI
soal Reuni 212, tanpa membaca media massa tanggal 3 Desember yang
menyatakan Tidak ada Perbedaan Sikap Anggota Bawaslu DKI soal Gelaran
Reuni 212 Sumber :https://news.detik.com/berita/4328201/anggota-
bawaslu-dki-tak-ada-perbedaan-sikap-soal-reuni-212
8. Bahwa Pengadu telah mencabut laporanya/aduan pada tanggal 17 Januari
2019 di Dewan Kehoramatan Penyelengara Pemilu Republik Indonesia, yang
ditembuskan ke Teradu II; Sehingga menurut Teradu II, aduan Pengadu telah
Gugur/ setidak-tidaknya batal demi hukum.
[2.5] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas para Teradu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutus sebagai berikut:
[2.5.1] Petitum Teradu I
1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya; -
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I selaku Anggota Bawaslu; atau
3. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon Putusan Etik seadil-adilnya.
[2.5.2] Petitum Teradu II
1. Menerima jawaban Teradu II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan laporan/aduan Pengadu tidak dapat diterima ;
3. Memulihkan nama baik Teradu II sebagai penyelenggara pemilu; atau
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat
lain, mohon memberikan putusan Etik yang seadil-adilnya.
[2.6] BUKTI TERADU
Bahwa para Teradu menyampaikan alat bukti sebagai berikut:
[2.6.1] Bukti Teradu I
No Kode Bukti Uraian
1. Bukti T.1-1 Bukti CD Rekaman wawancara Teradu I dengan
media Detiknews
[2.6.2] Bukti Teradu II
No Kode Bukti Uraian
1. Bukti T.2-1 Surat Tugas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor:
695/ST/BawasluProv-DKI Jakarta/XI/2-18 tertanggal
30 November 2018;
2. Bukti T.2-2 Formulir Hasil Pengawasan Teradu II dalam Gelaran
Reuni 212 pada tanggal 2 Desember 2018;
3. Bukti T.2-3 Formulir Hasil Pengawasan Bawaslu Jakarta Pusat
dalam Gelaran Reuni 212 pada tanggal 2 Desember
2018;
4. Bukti T.2-4 Berita Acara Hasil Monitoring Pengawasan Sentra
Gakkumdu Pada Kegiatan REUNI 212 di Monas
Jakarta, tertanggal 2 Desember 2018 yang
ditandatangani oleh Teradu II, Kompol Boby
Kusuwardhana, dan AKP Tavip Gunadi;
5. Bukti T.2-5 Pemberitaan Detik.Com pada tanggal 2 Desember
2018 yang pada intinya “Tak ada Pelanggaran
Kampanye di Reuni 212”. Sumber
https://news.detik.com/berita/d-4327181/anggota-
bawaslu-dki-tak-ada-pelanggaran-kampanye-di-reuni-
212,
6. Bukti T.2-6 Pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada
Detik.com
7. Bukti T.2-7 Formulir Hasil Pengawasan Sdr Burhanudin Anggota
Bawaslu DKI Jakarta
8. Bukti T.2-8 Formulir Hasil Pengawasan Sdri. Sitti Rahman
Anggota Bawaslu DKI Jakarta
9. Bukti T.2-9 Berita acara Pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada
tanggal 10 Desember 2018, yang ditandatangani oleh
7 Komisioner Bawaslu Provinsi. Yang menyatakan
berdasarkan kajian Kegiatan Reuni 212 pada hari
Minggu 2 Desember 2018 dikawasan monas Jakarta
Pusat tidak dapat diregistrasi karena tidak ditemukan
adanya dugaan pelanggaran pemilu.
[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Bahwa dalam sidang DKPP Pihak Terkait Ketua Bawaslu RI dan Ketua Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta menyampaikan keterangan sebagai berikut:
Pihak Terkait Abhan (Ketua Bawaslu RI)
1. Bawaslu tidak mendapat pemberitahuan Deklarasi dukungan Alumni UI
kepada Jokowi – Ma’ruf Amin;
2. Definisi Kampanye mengacu pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017;
3. Bahwa dalam mengartikannya terdapat unsur kumulatif dan alternatif;
4. Kampanye harus memenuhi unsur menawarkan misi dan program da nada
unsur meyakinkan;
5. Jika sudah mengandung unsur citra diri sebagai peserta pemilu, Pihak
Terkait memaknai sebagai kampanye;
6. Adapun pengawasan terdiri atas dua alternatif, yakni laporan dan temuan;
7. Metode kampanye terdiri atas banyak jenis, yang mana dalam UU, PKPU,
dan Peraturan kapolri dinyatakan wajib melapor kepada kepolisian;
8. Di lapangan, ada kampanye yang tidak disertai SP (Surat Pemberitahuan);
9. Seandainya tidak ada pemberitahuan, Bawaslu tetap turun mengawasi;
10. Dalam menangani pidana kampanye, Bawaslu tergabung dalam Gakkumdu
bersama Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga tugas Bawaslu adalah
meyakinkan unsur kejaksaan dan kepolisian tentang adanya dugaan
pelanggaran;
11. Kampanye di luar jadwal dapat dikenai pidana. Adapun contoh pelanggaran
administratif adalah tidak memberikan SP (Surat pemberitahuan);
12. Bawaslu memiliki SoP pengawasan yang di dalamnya mengatur kecukupan
alat bukti;
13. Dalam konteks Reuni 212, yang turun mengawasi adalah Bawaslu DKI;
14. Adapun pernyataan Teradu I dan II adalah respons sesaat selaku Plt. ketua
Bawaslu dan sebagai divisi Penindakan
15. Pihak Terkait menegaskan laporan pengawasan harus laporan lengkap;
Pihak Terkait Muhammad Jufri (Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
Bahwa monitoring dan pemantauan anggota Bawaslu DKI Jakarta, pada tanggal
2 Desember 2018 kaitan dengan Gelaran Reuni 212, belum ditemukan adanya
dugaan pelanggaran;
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para
Teradu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
atas tindakannya sebagai berikut:
[4.1.1] Bahwa Teradu I melalui media online
https://news.detik.com/berita/4326921/anggota-bawaslu-saya-pantau-dari-tv-
tak-ada-kampanye-di-reuni-212, pada hari Minggu 2 Desember 2018
memberikan pernyataan “Saya juga tadi memantau dari televisi. Hasil pantauan
saya, saya tidak menemukan adanya unsur kampanye. Karena Prabowo yang
diberi kesempatan untuk berpidato juga tidak menyampaikan hal yang berkaitan
dengan kampanye”. Menurut Pengadu, pernyataan Teradu I disampaikan secara
instan, tanpa terlebih dahulu melakukan identifikasi dan analisis secara
komprehensif berdasarkan data dan informasi yang jelas dan akurat serta
dibahas dan diputus secara kolektif kolegial untuk memastikan ada atau tidak
ada pelanggaran kampanye pemilu dalam Reuni Akbar 212. Pernyataan Teradu I
seolah-olah telah final, bahwa “tidak ada pelanggaran pemilu dalam reuni 212;
[4.1.2] Bahwa Teradu II melalui media online
https://news.detik.com/berita/4327638/beda-pendapat-internal-bawaslu-dki-
soal-reuni-212 memberikan pernyataan bahwa, “seruan 2019 Ganti Presiden
serta pemasangan lagu “Jokowi si Raja Bohong” sah-sah saja, selama bukan
dilakukan tim kampanye, pelaksana kampanye atau peserta pemilu.”Kalaupun
ada lagu-lagu, memang di lapangan kami tidak temukan adanya lagu-lagu, yel-
yel ganti presiden. Seandainya ada satu-dua yang menyampaikan lagu-lagu,
sekarang yang menyanyikan lagu atau menyampaikan lagu apakah dia sebagai
tim kampanye, pelaksana kampanye, atau sebagai peserta. Sepanjang dia bukan
tim kampanye, pelaksana, dan peserta itu tidak ada hubungannya dengan kita,
itu penyampaian pendapat mereka”. Selanjutnya Teradu II menyatakan, “Dari
hasil temuan kami, Bawaslu DKI, Bawaslu Jakarta Pusat, tingkat kecamatan
dan kelurahan beserta kepolisian di lapangan, kami tidak temukan adanya
dugaan pelanggaran itu, karena alat peraga kampanye itu tidak ditemukan”.
Pernyataan Teradu II tersebut, disampaikan secara instan, tanpa terlebih dahulu
melakukan identifikasi dan analisa secara komprehensif berdasarkan data dan
informasi yang jelas dan akurat serta dibahas dan diputus secara kolektif
kolegial untuk memastikan ada atau tidak ada pelanggaran pemilu dalam Reuni
Akbar 212. Pernyataan Teradu II seolah-olah telah final, bahwa “tidak ada
pelanggaran pemilu dalam reuni 212;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu dengan penjelasan sebagai berikut:
[4.2.1] Bahwa Teradu I memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan Reuni
212 sebagai bentuk kegiatan “pemantauan”. Hal ini Teradu lakukan untuk
memastikan ada atau tidak adanya unsur-unsur objektif kampanye secara
faktual dalam kegiatan Reuni 212. Di samping itu, pemantauan yang dilakukan
Teradu I dalam rangka untuk kepentingan penindakan apabila ada pelanggaran
pemilu sebagaimana diisyaratkan menurut ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa Teradu I melakukan “pemantauan” melalui
siaran televisi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 93 huruf d
angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang
menyatakan: “Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana
kampanye”. Oleh sebab itu, Bawaslu tidak boleh melakukan tugas-tugas
pengawasan di luar yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Pemantauan
Teradu I difokuskan terhadap kegiatan Prabowo yang telah ditetapkan oleh KPU
RI pada 20 September 2018 sebagai salah satu Pasangan Calon Presiden pada
Pemilu 2019. Teradu I hendak memastikan bahwa Pasangan Calon Presiden
tidak menggunakan momentum atau kegiatan Reuni 212 untuk berkampanye
dengan menyampaikan visi, misi, program, dan/atau menunjukkan citra diri
berupa logo dan/atau gambar serta nomor urut sebagai calon Presiden. Sesuai
hasil “pemantauan” Teradu I atas fakta atau kenyataan yang terjadi dalam
penyelenggaraan Reuni 212, ketika Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto
diberi kesempatan menyampaikan pidato, tidak ada ucapan atau penyampaian
visi, misi, program, dan tidak pula terlihat keberadaan logo dan/atau gambar
serta nomor urut sebagai calon Presiden. Oleh sebab itu, kehadiran Pasangan
Calon Presiden Prabowo Subianto dalam acara Reuni 212 menurut Teradu I
tidak ada pelanggaran hukum kampanye Pemilu. Terkait wawancara awak media
Detiknews, Teradu I tidak secara aktif mengundang dan secara resmi melakukan
konferensi pers atas hasil pantauan terhadap penyelenggaraan Reuni 212.
Teradu I hanya melayani permintaan wawancara semata-mata sebagai bentuk
tanggung jawab selaku Plt Ketua Bawaslu. Teradu I menyampaikan kepada awak
Media Detik.com, bahwa berdasarkan fakta yang ada, Prabowo tidak melakukan
pelanggaran hukum mengenai kampanye Pemilu. Pernyataan Teradu I kepada
awak Media Detik.com sesuai dengan fakta, bukan didasari atas perkiraan,
asumsi atau rekayasa. Hal itu ditunjukkan pula bahwa hingga saat Teradu
menyampaikan jawaban dalam Sidang DKPP, tidak ada laporan yang
disampaikan oleh WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu tahun 2019,
atau pemantau pemilu kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
tentang pelanggaran kampanye pada Reuni 212. Aduan Pengadu yang
mendalilkan Teradu I menyampaikan pernyataan tanpa didahului “kajian” dan
“klarifikasi” Menurut Teradu I tidak berdasar. Pelaksanaan pengkajian yang
menghasilkan kajian dilakukan apabila ada temuan atau laporan dugaan
pelanggaran pemilu setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh
Bawaslu. “Kajian” tidak dapat dilakukan sebelum ada temuan atau laporan yang
secara administratif diregistrasi oleh Bawaslu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal
454 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Tindakan klarifikasi sebagaimana dikehendaki Pengadu, menurut Teradu I tidak
dapat dilakukan oleh karena kegiatan Teradu I masih bersifat memantau
sedangkan tindakan klarifikasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor
7 Tahun 2017 dilakukan dalam rangka proses penanganan pelanggaran atas
laporan atau temuan yang telah diregistrasi oleh Bawaslu. Pengadu sepatunya
menggunakan haknya untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait
dengan kegiatan Reuni 212 untuk diproses melalui mekanisme penanganan
pelanggaran terkait laporan masyarakat;
[4.2.2] Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 97 Huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pengadu II melakukan upaya
pencegahan dengan memerintahkan jajaran Bawaslu Jakarta Pusat pada 1
Desember 2018 untuk memastikan lokasi menjelang acara Reuni 212
dilaksanakan. Dalam rangka menjalankan Fungsi Pecegahan Pelanggaran Pemilu
dan memastikan tidak adanya Potensi Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh
para pihak yang menghadiri pelaksanaan kegiatan Reuni 212 di silang Monas
Jakarta Pusat, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menugaskan Burhanudin, Puadi
(Teradu II), Sitti Rakhman, dan Siti Khopipah berdasarkan Surat Tugas Nomor:
695/ST/BawasluProv-DKI Jakarta/XI/2-18 tertanggal 30 November 2018.
Teradu II bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Panwascam Gambir, dan Pengawas Kelurahan
Gambir pada 2 Desember 2018, pukul 07.00 s.d 12.40 WIB melakukan
pemantauan, untuk memastikan tidak adanya Kampanye Pemilu dan
Pemasangan Alat Peraga Kampanye, pada Reuni 212, di Silang Monas. Hasil
pantauan dan monitoring dituangkan dalam Berita Acara Hasil Monitoring
Pengawasan Sentra Gakkumdu Pada Kegiatan Reuni 212 di Monas Jakarta,
tertanggal 2 Desember 2018. Menurut Teradu II, sambutan Prabowo Subianto
hanya berisi penyampaian ucapan terima kasih kepada Panitia Reuni 212. Tidak
ada penyampaian Visi Misi, Program, dan/atau citra diri Prabowo Subianto
selaku Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02. Pada hari berlangsungnya
Reuni 212 pada 2 Desember 2018, Teradu II menyatakan kepada awak media
Detik.Com “Tak ada Pelanggaran Kampanye di Reuni 212”. Pernyataan ini,
didasarkan pada hasil pemantauan atau monitoring dalam kegiatan Reuni 212.
Dugaan Pengadu terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye pemilu dalam
acara reuni 212, sepatutnya Pengadu melaporkan ke Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta dengan segala alat bukti yang dimiliki untuk ditindaklanjuti. Pengadu
memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk menyampaikan laporan
dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalil Pengadu yang menyatakan
pernyataan Teradu II tidak berkepastian hukum tidak berdasar dan tidak
beralasan;
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen dan fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:
[4.3.1] Bahwa Pengadu mengajukan Pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan
Perkara Nomor 319/DKPP-PKE-VII/2018 kepada DKPP berdasarkan Surat
Pengadu tanggal 7 Januari 2019. Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
Pasal 19 DKPP tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan
Pengadu. Selain itu, perkara a quo telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan
pada hari Rabu 16 Januari 2019 yang dilaksanakan secara terbuka dan terbuka
untuk umum. Sidang pemeriksaan dianggap cukup dan dinyatakan selesai dan
ditutup. Berdasarkan hal tersebut DKPP menilai dan memutus perkara a quo;
[4.3.2] Bahwa Teradu I membenarkan keterangan kepada Media Online
detik.com yang menyatakan, “Saya juga tadi memantau dari televisi. Hasil
pantauan saya, saya tidak menemukan adanya unsur kampanye. Karena
Prabowo yang diberi kesempatan untuk berpidato juga tidak menyampaikan hal
yang berkaitan dengan kampanye”. Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengkonsepsikan Kampanye Pemilu
sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta
Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program
dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Namun, ditinjau dari Pasal 1 angka 35
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pernyataan Teradu I yang
menilai pidato Prabowo Subianto pada forum Reuni 212 tidak menemukan unsur
kampanye dengan berdasarkan pada hasil pantauan televisi tidak beralasan
hukum maupun etika. Informasi yang diperoleh dari siaran televisi berdasarkan
pantauan tidak sepatutnya dijadikan sebagai basis data untuk menyimpulkan
suatu keadaan atau situasi yang dipandang sebagai peristiwa hukum terkait ada
atau tidak adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu.
Informasi yang bersumber dari siaran televisi sangat tergantung pada framing
berita yang hendak disampaikan kepada publik. Tidak seluruh peristiwa nyata
dapat direkam dan diberitakan secara utuh atau bahkan sangat mungkin
mengalami pengeditan yang menyebabkan data dan informasi tidak akurat
sesuai dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya. Berita televisi sepatutnya
hanya dijadikan sebagai data dan informasi awal untuk melakukan penelusuran
tanpa memberi kesimpulan dengan menyatakan bahwa Teradu I tidak
menemukan adanya unsur kampanye terkait penyampaian Pidato Prabowo
Subianto sebagai pasangan calon Presiden dalam kegiatan Reuni 212.
Sepatutnya, sumber data dan informasi yang digunakan Teradu I sebagai dasar
menyampaikan pernyataan bersumber dari data dan informasi yang valid,
terverifikasi, serta terklarifikasi menurut tata cara dan prosedur kelembagaan
yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi kepastian informasi kepada
semua pihak yang berkepentingan. Teradu I sepatutnya menggunakan
mekanisme kelembagaan dengan meminta laporan atau setidak-tidaknya
mengkonfirmasi ke jajaran di bawahnya, khususnya Bawaslu DKI Jakarta yang
memiliki yurisdiksi wilayah tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan
Reuni 212. Sebagaimana sikap Teradu I dalam menjawab pertanyaan wartawan
mengenai dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta Reuni 212
dengan memutar rekaman seruan Habib Riziq “2019 Ganti Presiden” dan lagu
“Astagfirullah punya Presiden si Raja Bohong”. Teradu I dengan bijaksana
menjawab, “Saya tidak serta-merta bisa menyampaikan apakah itu melanggar
atau tidak, kita tunggu pengawasan dari Bawaslu DKI, nanti kita pelajari”.
Pernyataan yang sama sepatutnya disampaikan Teradu I dalam menyikapi pidato
Prabowo dengan tidak serta merta berkesimpulan “tidak menemukan adanya
unsur kampanye”. Tindakan Teradu I melanggar Pasal 9 huruf b juncto Pasal 12
huruf d juncto Pasal 13 huruf c juncto Pasal 16 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Dengan demikian pokok aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I tidak
meyakinkan DKPP;
[4.3.3] Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 695/ST/BawasluProv-DKI
Jakarta/XI/2-18 tertanggal 30 November 2018, Bawaslu DKI Jakarta
menugaskan Burhanudin, Teradu II (Puadi), Sitti Rakhman, dan Siti Khopipah
untuk melakukan pengawasan terhadap potensi kegiatan kampanye pada
kegiatan Reuni 212 di Silang Monas Jakarta. Pada 2 Desember 2018, Teradu II
bersama Gakumdu, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Panwascam
Gambir dan Pengawas Kelurahan Gambir melakukan pengawasan sejak pukul
07.00 s.d 12.40 WIB untuk memastikan tidak adanya Kampanye Pemilu dan
Pemasangan Alat Peraga Kampanye, pada Reuni 212, di Silang Monas. Menurut
Teradu II dalam menanggapi pertanyaan wartawan detik.com saat melaksanakan
tugas pengawasan Reuni 212, membantah tidak pernah menyatakan, “kami
tidak temukan adanya dugaan pelanggaran kampanye karena alat peraga
kampanye tidak ditemukan”. Menurut Teradu II menyatakan “kami belum
temukan adanya dugaan pelanggaran kampanye karena alat peraga kampanye
tidak ditemukan”. Rekaman yang diminta majelis untuk membuktikan bantahan
Teradu II terhadap berita media online detik.com hingga rapat pleno Putusan
DKPP dilaksanakan belum diserahkan. Justru dalam jawaban tertulis Teradu II
membenarkan pernyataaan, “Tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran
kampanye karena alat peraga kampanye tidak ditemukan”. Sebagai salah satu
penegak hukum pemilu, Teradu II tidak seharusnya memberikan pernyataan
yang bersifat menyimpulkan terhadap suatu peristiwa yang masih berlangsung
dengan data dan informasi yang masih bergerak serta belum dapat diverifikasi
dan diklarifikasi sesuai dengan mekanisme dan prosedur kelembagaan. Bahwa
berdasarkan fakta sidang yang terverifikasi dengan alat bukti Teradu II, belum
semua anggota Bawaslu yang menjalankan tugas pengawasan dalam Reuni 212
di Monas menuangkan hasil pengawasannya dalam form A. Padahal form A
tersebut menjadi bahan pleno untuk menyimpulkan apakah ditemukan
pelanggaran atau tidak ditemukan pelanggaran. Bahwa yang sudah
menyerahkan form adalah Teradu Puadi (vide Bukti T.2-2), Burhanuddin (vide
Bukti T.2-7), dan Sitti Rahman (vide Bukti T.2-8). Adapun Anggota Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta a.n Siti Khopipah belum menyerahkan laporan form A.
DKPP berpendapat, Penjelasan mekanisme dan prosedur kerja dalam menangani
temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kampanye jauh lebih bermakna
etik dibandingkan memberikan pernyataan yang bersifat kesimpulan terkait
materiil dugaan pelanggaran yang belum ditangani menurut mekanisme dan
prosedur kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan Teradu II
yang bersifat final, secara tidak langsung menutup akses layanan laporan
masyarakat kepada pengawas pemilu. Seperti halnya dirasakan oleh Pengadu
yang mengurungkan niatnya melaporkan dugaan pelanggaran kampanye, oleh
karena pernyataan Teradu II yang sangat dini dan tergesa-gesa menyatakan
tidak ada dugaan pelanggaran kampanye. Tindakan Teradu II memicu
terganggunya ketertiban umum akibat tidak memastikan informasi yang
dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan, dengan cara sistematis, jelas, dan
akurat sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja kelembagaan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Teradu II terbukti melanggar Pasal 9 huruf b, juncto
Pasal 12, huruf a dan d juncto Pasal 13 huruf c juncto Pasal 16 huruf a dan c
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian pokok aduan Pengadu terbukti dan
jawaban Teradu II tidak meyakinkan DKPP;
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan;
