Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 65-PKE-DKPP/I/2025 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 49-P/L-DKPP/I/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 65-PKE-DKPP/I/2025, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Xxxxxx Pekerjaan / Lembaga : Mahasiswa Alamat : Xxxxxx Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP: [1.2] TERADU Nama : Xxxxxx Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Alamat : Xxxxxx Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Teradu; [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; membaca jawaban tertulis Teradu memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu, Teradu, dan Pihak Terkait.

Anonimisasi Informasi

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat dan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu melakukan tindakan penipuan, eksploitasi kekerasan seksual, dan asusila dengan menjanjikan pernikahan kepada Pengadu; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya. Bahwa Teradu menerangkan menjabat sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 20 April 2024. Bahwa terhadap aduan Pengadu telah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor 1143/B- AK.02.02/SD/F.IV/2025, tanggal 8 Januari 2025. Kemudian telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 090/14.II/ST/Inspektorat/2025 tanggal 27 Maret 2025 dan sampai saat ini masih berproses (Bukti T-5). Bahwa Teradu telah beberapa kali dipanggil untuk memberikan keterangan, namun belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa berkenaan tugas Teradu sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal 21 Juli 2025 Teradu telah membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (Bukti T-3). Hal tersebut didasarkan pada Surat Tugas Bupati Empat Lawang Nomor 820/29/ST/BKPSDM.III/2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang dimulai tanggal 21 Juli s.d 12 November 2025 di BKPSDM Kota Lubuk Linggau (Bukti T-2). Sehingga sebagai bentuk tanggungjawab Teradu, tanggal 21 Juli 2025 Teradu telah menyerahkan tugas kedinasan selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada atasan lansung sebagaimana ketentuan yang disebutkan pada surat tugas tersebut pada angka 1. Selanjujtnya, tanggal 28 Juli 2025 terbit Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 820/70/KEP/BKPSDM.II/TAHUN 2025 tentang Penetapan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yang pada pokoknya terhitung dari tanggal dimaksud Teradu bukan lagi pegawai atau bagian dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Empat Lawang (Bukti T-4). Bahwa terkait dalil aduan Pengadu, Teradu menerangkan pertama kali mengenal Pengadu saat acara reuni kampus di Yogyakarta. Teradu mengakui pernah ke Yogyakarta dalam rangka kuliah yang selesai pada tahun 2023, namun Teradu tidak pernah mendatangi tempat kos Pengadu. Bahwa Teradu tidak ingat pernah ke Bali atau tidak dengan Pengadu dan Teradu juga membantah xxxxxxx (Anonimisasi Informasi). [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat : [4.3.1] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok perkara, DKPP perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 820/70/KEP/BKPSDM.II/TAHUN 2025 tentang Penetapan Kembali PNS yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Empat Lawang yang pada pokoknya, terhitung dari tanggal 29 Juli 2025 Teradu bukan lagi sebagai penyelenggara pemilu in casu Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Dengan demikian terhadap Teradu, DKPP berpendapat, tetap melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Teradu dengan memedomani Pasal 38 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan, “dalam hal pengaduan dan/atau laporan telah diregistrasi, sidang pemeriksaan terhadap Teradu dan/atau Terlapor yang tidak lagi sebagai Penyelenggara Pemilu dapat tetap dilanjutkan”. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 38 a quo, DKPP menilai tindakan Teradu pada saat menjabat sebagai Koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada Putusan ini. Bahwa pasca persidangan perkara a quo, DKPP pada tanggal 5 September 2025 menerima Surat Teradu tentang Permohonan Peninjauan Kembali Proses Persidangan karena terdapat Novum dari Teradu. Terhadap hal tersebut, sesuai fakta persidangan, DKPP sudah memberi kesempatan Teradu untuk membuat jawaban Tertulis serta melampirkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara a quo, namun Teradu tidak membuat jawaban tertulis serta melampirkan bukti-bukti yang relevan. Bahwa DKPP sebelum sidang ditutup, juga telah memberi kesempatan kepada Teradu untuk melengkapi jawaban dan bukti-bukti yang relevan dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah sidang tanggal 30 Juli 2025. Akan tetapi sampai dengan batas waktu 2 (dua) hari setelah sidang ditutup, DKPP tidak menerima Jawaban dan bukti-bukti Teradu terkait dengan aduan Pengadu. Bahwa DKPP baru menerima Jawaban dan bukti-bukti Teradu pada tanggal 5 September 2025. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat, terhadap jawaban dan bukti Teradu yang disampaikan melampaui tenggat waktu 2 (dua) hari setelah sidang ditutup tanggal 30 Juli 2025 adalah tidak menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam perkara a quo, karena kedua belah pihak baik Pengadu dan Teradu sudah didengar keterangannya dalam persidangan sebagai pelaksanaan asas audi et alteram partem, sehingga demi menjaga prinsip fairness dan imparsialitas DKPP dalam mempertimbangkan perkara a quo¸ DKPP mendasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. [4.3.2] Bahwa berkenaan dengan pokok aduan Pengadu pada angka [4.1] yang pada pokoknya, bahwa Teradu diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena melakukan tindakan penipuan, eksploitasi kekerasan seksual dan asusila dengan menjanjikan pernikahan kepada Pengadu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekertariat Bawaslu Sumatera Selatan Nomor 118/KP.04/SS/04/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Teradu diangkat menjadi Korsek pada tanggal 20 April 2024 (vide bukti PT.1-1). Bahwa berdasarkan hal tersebut, DKPP akan menilai tindakan Teradu pada saat menjabat sebagai Korsek Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Bahwa awal mula perkenalan antara Pengadu dan Teradu dimulai pada tahun 2023, yaitu Teradu merupakan salah satu senior dari Pengadu yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Alumni Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), meminta Pengadu untuk menjadi Master of Ceremony (MC). Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2024, Teradu pergi ke Yogjakarta untuk menemui Pengadu dengan mengiming-imingi komitmen pernikahan. Bahwa setibanya Teradu di Yogyakarta, Teradu meminta untuk mampir ke Tempat Kost milik Pengadu untuk menumpang bersih-bersih badan setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Empat Lawang. Bahwa setelah mandi, Teradu menghampiri Pengadu dan meminta Pengadu untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan iming-iming akan menikahi Pengadu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, (Anonimisasi Informasi). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekertariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 118/KP.04/SS/04/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekertariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Empat Lawang Teradu menjadi Korsek pada tanggal 20 April 2024 (vide Bukti PT.1-1). Bahwa setelah Teradu diangkat menjadi Korsek, hubungan Teradu dengan Pengadu masih terus berlanjut. Bahwa pada tanggal 5 s.d. 9 Mei 2024, Teradu menghadiri kegiatan Bawaslu, yaitu “Sosialisasi Formasi CASN Bawaslu Tahun 2024 dan Rakernis Pengimputan Usulan Formasi CASN Bawaslu Tahun 2024 pada 2024” di The Sultan Hotel Jakarta. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai, bahwa Teradu selaku Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan menjadi Koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sudah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak pantas dan tidak patut terhadap Pengadu. Sesuai fakta persidangan, Teradu sudah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Pengadu lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan diiming-imingi akan dinikahkan, padahal Teradu sudah memiliki seorang istri yang sah. Bahkan Teradu melakukan hubungan tersebut dengan cara yang tidak pantas dan tidak patut dimana Teradu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pengadu dengan cara-cara yang menyimpang xxxxxxxx (Anonimisasi Informasi). Bahwa Perbuatan layaknya hubungan suami istri antara Teradu dengan Pengadu juga dilakukan oleh Teradu ketika sedang melaksanakan tugas dinas sebagai Koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yang menggunakan pembiayaan dari anggaran negara, yaitu pada saat Bawaslu mengadakan kegiatan“Sosialisasi Formasi CASN Bawaslu Tahun 2024 dan Rakernis Pengimputan Usulan Formasi CASN Bawaslu Tahun 2024 pada 2024” di The Sultan Hotel Jakarta. Tindakan Teradu a quo, merupakan tindakan yang tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), terlebih Teradu merupakan ASN yang bekerja di lingkungan Penyelenggara Pemilu, sehingga dalam posisi Teradu tersebut, dituntut lebih dari sekedar ASN yang tidak bekerja di lembaga Penyelenggara Pemilu karena selain terikat dengan kode etik dan pedoman perilaku ASN, Teradu juga terikat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut Peraturan DKPP 2/2017) yang menyatakan: “Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh: b. Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu. Dengan demikian, dalam bersikap dan bertindak, Teradu harus memedomani Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur “PNS wajib f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan”. Pasal 3 huruf f tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 6 huruf f Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: f menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; Kemudian dalam Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP 2/2017 juga diatur, “Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal di atas, tindakan Teradu tersebut sudah mencoreng nama lembaga dan memiliki dampak negatif yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, padahal selaku ASN seharusnya Teradu menjaga harkat dan martabat lembaga Bawaslu tempat Teradu bekerja. Oleh karena itu, DKPP berpendapat, Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, sehingga tindakan Teradu tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, dalil aduan Pengadu terbukti, dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu terbukti melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a dan huruf g Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu kepada Teradu Aldiwan Haira Putra selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Yulianto Sudrajat masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Heddy Lugito ANGGOTA Ttd Ttd J. Kristiadi I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN, Haq Abdul Gani