Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 108/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 154/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 23 Juni 2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 108/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Fauziah Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Aceh Alamat : Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh Selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2016, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Nama : Ridwan Hadi Pekerjaan/Lembaga : Ketua KIP Aceh Alamat : Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Muhammad Jakfar Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Alamat : Jalan Bukit Hijau No. 63 Komplek Perkantoran Kedai Paya Blangpidie, Aceh Barat Daya Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Suardi MS dalam suratnya tanggal 30 Maret 2016 bernomor Istimewa perihal Pemberitahuan Keterlibatan Muhammad Jakfar (Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2013-2018) sebagai Ketua Tuha Lapan Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaporkan keterlibatan Muhammad Jakfar dalam kepengurusan Partai Aceh dengan jabatan sebagai Ketua Tuha Lapan Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2011-2015 dan sebagai Sekretaris Umum Tim Pemenangan Bupati yang diusung oleh Partai Aceh pada Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012. Suardi meminta KPU RI meninjau ulang status Muhammad Jakfar sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya karena dikhawatirkan membawa dan memihak kepada kepentingan Partai Aceh, apalagi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017; 2. KPU Republik Indonesia memerintahkan KIP Aceh melalui surat KPU RI Nomor 212/KPU/IV/2016 tanggal 18 April 2016 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KIP Aceh Barat Daya untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi ke KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan para pihak terkait lainnya serta melaporkan seluruh hasil tindak lanjutnya ke KPU Republik Indonesia; 3. KIP Aceh mengirimkan surat kepada Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/1084 tanggal 28 April 2016 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang isinya memberitahukan bahwa KIP Aceh akan melakukan klarifikasi dan verifikasi ke Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya; 4. KIP Aceh pada 2 Mei 2016 bertemu Ketua dan 3 (tiga) Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, termasuk Muhammad Jakfar, DPRK Aceh Barat Daya, dan Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya; 5. KIP Aceh melaporkan seluruh hasil klarifikasi dan verifikasi terkait dugaan pelanggaran kode etik Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut kepada KPU Republik Indonesia melalui surat Nomor 270/1180 tanggal 12 Mei 2016 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya; 6. KPU Republik Indonesia melalui surat Nomor 306/KPU/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 memerintahkan KIP Aceh untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadukan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2013-2018 atas nama Muhammad Jakfar ke DKPP sesuai peraturan perundang-undangan. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengadu telah menindaklanjuti perintah KPU Republik Indonesia untuk mengadukan Teradu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; 2. Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena menjadi pengurus Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Ketua Tuha Lapan dan menjadi Sekretaris Tim Sukses Pasangan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada Tahun 2012. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu telah melanggar kode etik penyelengara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Teradu. [2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Surat Suardi kepada KPU RI tanggal 30 Maret 2016 perihal status Muhammad Jafkar sebagai pengurus partai menjadi anggota KIP Aceh Barat Daya; 2. Bukti P-2 : Salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 125/KPTS-DPA/III/2011 Tentang Penetapan Majelis Peuet dan Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2011-2015 tanggal 31 Maret 2011; 3. Bukti P-3 : Salinan Surat Mandat Nomor 01/SM/CBWB/ABD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012; 4. Bukti P-4 : Salinan Surat Keputusan Tim Pemenangan Kabupaten Aceh Barat Daya Partai Aceh Nomor 01/SK-TPK/ABD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 Tentang Pimpinan dan Anggota Tim Pemenangan Calon Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2012-2017 dari Partai Aceh atas nama Ir. Jufri Hasanuddin, M.M. dan Yusrizal Razali; 5. Bukti P-5 : Salinan Surat KPU RI Nomor 212/KPU/IV/2016 tanggal 18 April 2016 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya; 6. Bukti P-6 : Salinan Surat KIP Aceh Nomor 270/1084 tanggal 28 April 2016 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya; 7. Bukti P-7 : Berkas Salinan Berita Acara Klarifikasi oleh KIP Aceh; 8. Bukti P-8 : Salinan Surat KIP Aceh Nomor 270/1084 tanggal 12 Mei 2016 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya; 9. Bukti P-9 : Salinan Surat KPU RI Nomor 306/KPU/IV/2016 tanggal 6 Juni 2016 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya. Saksi-Saksi 1. Suardi Saksi adalah anggota masyarakat yang menyampaikan laporan mengenai keterlibatan Teradu dalam kepengurusan Partai Aceh kepada Komisi Pemilihan Umum. Saksi menegaskan bahwa ia bukan pengurus Partai Aceh, juga bukan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA). Dalam keterangannya di persidangan, Saksi mengakui bahwa ia lah yang menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang melibatkan Teradu. 2. M. Nazir Saksi adalah Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2008-2013 dan 2013-2018. Pada periode pertama, kepengurusannya tidak bermasalah. Namun, di tengah periode kedua kepengurusannya, sejumlah pihak memersoalkan posisinya selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam keterangan yang disampaikannya di sidang pemeriksaan, Saksi Nazir menyatakan bahwa Teradu adalah benar menjabat sebagai Ketua Tuha Lapan. Ia sempat menyarankan Teradu agar menyampaikan pengunduran diri jika ingin menjadi komisioner KIP Aceh Barat Daya, namun Teradu tidak mau. Sebelum menjadi Pengurus Partai Aceh, Teradu memiliki KTA. M. Nazir juga membenarkan bahwa Teradu menjadi Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali pada Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012. Saksi Nazir membenarkan Teradu lah yang dimaksud dalam bukti dokumen berupa SK kepengurusan sebagai Ketua Tuha Lapan. Suatu ketika Teradu menyampaikan keinginannya untuk mendaftar sebagai anggota KIP sekira tahun 2013. Pada saat itu saksi sempat menyarankan kepada Teradu untuk membuat pernyataan agar keluar dari Partai Aceh jika ingin masuk KIP. Terhadap saran tersebut, Teradu menanggapi dengan kalimat ‘itu tanggung jawab saya, Bang!’. Ada saksi lain yang turut mendengar, karena hal itu disampaikan di kantor Partai Aceh sambil duduk-duduk santai. SK Teradu sebagai Tuha Lapan terbit 2011. Periode kepengurusan Saksi M. Nazir adalah 2008-2013. Periode yang tidak bermasalah. Saksi menegaskan bahwa nama Muhammad Jakfar yang tercantum dalam SK tersebut adalah benar Teradu. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: 1. Teradu tidak memberikan jawaban tertulis meski sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Pemeriksa; 2. Teradu membantah pokok pengaduan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya yakni sebagai Ketua Tuha Lapan. Teradu mendalilkan bahwa ia tidak pernah memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Aceh, tidak pernah dilantik sebagai pengurus DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak berdomisili di Kecamatan Jeumpa, dan tidak pernah mengetahui bahwa namanya tercantum sebagai Ketua Tuha Lapan sampai ada pengaduan yang disampaikan oleh Suardi ke Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Teradu menjelaskan bahwa munculnya pengaduan soal keterlibatan Teradu dalam kepengurusan Partai Aceh dilatarbelakangi oleh perseteruan Teradu dengan Bupati Aceh Barat Daya Jufri Hasanuddin. Teradu menduga bahwa pengaduan tersebut sarat nuansa politis yakni karena Teradu tidak mau memenuhi sejumlah keinginan atau kemauan Bupati Jufri Hasanuddin; 4. Teradu pernah menyampaikan keberatan mengenai mekanisme klarifikasi yang dilakukan oleh KIP Aceh terkait pengaduan dimaksud. Teradu bersikeras bahwa seharusnya KIP Aceh tidak melakukan klarifikasi kepada pengurus DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya pimpinan M.Nazir yang dianggap bermasalah dan telah diambil alih oleh DPA Partai Aceh. Sejak terbitnya SK DPA Partai Aceh Nomor 043/Kpts/DPA/III/2016 tanggal 07 Maret 2016, M. Nazir tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya, sementara klarifikasi dilakukan pada Mei 2016; 5. Teradu membenarkan seluruh jawaban yang termuat dalam bukti Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh KIP Aceh, termasuk keterangan mengenai keterlibatan dirinya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2012-2017 atas nama Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali. Teradu bersikukuh bahwa mandat yang diterimanya untuk menjadi sekretaris tim pemenangan diperoleh langsung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, bukan dari Partai Aceh; 6. Teradu selaku Sekretaris Tim Pemenangan mengakui ikut menyampaikan Laporan Dana Kampanye ke KIP Aceh Barat Daya. Dokumen dimaksud ditandatangani oleh Ketua Nasir dan Bendahara Tim serta Paslon. Teradu selaku Sekretaris tidak ikut menandatangani. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu tidak terlibat dalam kepengurusan Partai Aceh; 2. Teradu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan oleh sebab menjadi Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali pada Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012; 3. Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan 3. Merehabilitasi nama baik Teradu. [2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Salinan Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/KPTS- DPA/IX/2015 Tentang Susunan Perubahan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Tahun 2013-2018 tanggal 14 September 2015; 2. Bukti T-2 : Salinan Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 043/KPTS- DPA/III/2016 Tentang Susunan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2016-2021; 3. Bukti T-3 : Salinan Surat Mandat Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2012-2017 Nomor 01/SM/CBWB/ABD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012; 4. Bukti T-4 : Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh yang ditetapkan tanggal 18 Februari 2013; 5. Bukti T-5 : Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1112011103700003 atas nama Muhammad Jakfar. Saksi 1. Cut Mutia Fadma Saksi Cut Padma menerangkan bahwa sudah ada SK terbaru mengenai kepengurusan DPW Partai Aceh Barat Daya. M. Nazir telah di-caretaker. Saksi menyerahkan SK dimaksud. Saksi juga menyampaikan bahwa dalam AD/ART Partai Aceh yang baru, nomenklatur Tuha Lapan sudah tidak ada lagi. [2.9] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Ketua KIP Aceh, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena terlibat dalam kepengurusan partai politik yakni sebagai Ketua Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2011-2015 dan menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada Tahun 2012. Terhadap dalil pengaduan Pengadu tersebut, Pengadu mengualifikasinya dengan menarik ke dalam konstruksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan sanksi kepada Teradu; [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pengaduan terkait keterlibatannya dalam kepengurusan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya adalah tidak benar. Teradu tidak pernah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Aceh, tidak pernah menerima Surat Keputusan mengenai susunan kepengurusan partai dimaksud, dan tidak pernah dilantik sebagai Ketua Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dalil yang diajukan Pengadu. Berkenaan dengan pokok pengaduan mengenai keterlibatan dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012, Teradu mengakuinya. Namun, mandat yang diperoleh Teradu untuk menjadi Tim Pemenangan tidak diperoleh dari Partai Aceh, tetapi langsung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai pribadi. Untuk seluruh pengaduan yang diajukan Pengadu, para Teradu menyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; dan memohon kepada DKPP untuk menolak dalil pengaduan Pengadu; [4.3.] Menimbang keterangan Pengadu yang menyebutkan Teradu terlibat dalam Partai Aceh didasarkan atas sejumlah alat bukti antara lain Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 125/KPTS-DPA/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Majelis Tuha Peut dan Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2011-2015 dan berkas Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh, serta Keterangan Saksi Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2008-2013 M. Nazir yang membenarkan bahwa nama Muhammad Jakfar yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 125/KPTS-DPA/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 adalah Teradu. Pengadu juga menguatkan pokok pengaduannya mengenai keterlibatan Teradu dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada Tahun 2012 dengan alat bukti berupa Surat Mandat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jufri Hasanuddin dan Yusrizal Razali Nomor 01/SM/CBWB/ABD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012, Surat Keputusan Tim Pemenangan Kabupaten Aceh Barat Daya Partai Aceh Nomor 01/SK-TPK/ABD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pimpinan dan Anggota Tim Pemenangan Calon Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2012-2017 dari Partai Aceh “Ir. Jufri Hasanuddin, M.M.-Yusrizal Razali”, Dokumen Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Jufri Hasanuddin dan Yusrizal Razali, dan Tanda Terima Dokumen LPPDK oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dari Muhammad Jakfar tanggal 12 April 2012. Terhadap keterangan dan alat bukti yang diajukan Pengadu, Teradu menjawab bahwa nama Muhammad Jakfar yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 125/KPTS-DPA/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 adalah bukan dirinya, melainkan keponakan jauhnya. Teradu memerkuat pernyataannya tersebut dengan keterangan lisan dalam persidangan bahwa ia tidak pernah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Aceh, tidak pernah menerima Surat Keputusan mengenai pengangkatan dirinya sebagai Ketua Tuha Lapan, dan tidak pernah dilantik dalam jabatan dimaksud. Mengenai keterlibatan dalam Tim Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Teradu membenarkan jika ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jufri Hasanuddin dan Yusrizal Razali yang diusung Partai Aceh, namun mandat yang ia peroleh untuk masuk menjadi Tim Pemenangan bukan didapat dari Partai Aceh, melainkan dari Pasangan Calon sebagai pribadi. Teradu dalam persidangan juga membantah bahwa ia ikut menandatangani Dokumen LPPDK dan hadir pada saat penyerahan Dokumen LPPDK Pasangan Calon Jufri Hasanuddin dan Yusrizal Razali ke KIP Kabupaten Aceh Barat Daya; [4.4.] Menimbang Teradu sebagai penyelenggara Pemilu dalam kaitannya dengan pokok pengaduan Pengadu diniscayakan bersikap dan bertindak sesuai asas kemandirian penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.5.] Menimbang Teradu sebagai penyelenggara Pemilu terikat ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana termuat dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012. Dalam kaitannya dengan pokok pengaduan Pengadu maka Teradu diniscayakan bebas dari keterlibatan dalam kepengurusan partai politik sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 5 huruf a, Pasal 9 huruf c, dan Pasal 10 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.6.] Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP berpendapat bahwa bukti dokumen berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 125/KPTS-DPA/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, Surat Keputusan Tim Pemenangan Kabupaten Aceh Barat Daya Partai Aceh Nomor 01/SK- TPK/ABD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012, dan Tanda Terima Dokumen LPPDK oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dari Muhammad Jakfar tanggal 12 April 2012, serta keterangan Saksi Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2008-2013 M. Nazir yang membenarkan bahwa nama Muhammad Jakfar yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 125/KPTS-DPA/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 adalah Teradu pada satu sisi, disandingkan dengan keterangan dan bantahan Teradu yang disampaikan secara lisan dengan menyertakan alat bukti berupa Surat Mandat Pasangan Calon Jufri Hasanuddin dan Yusrizal Razali Nomor 01/SM/CBWB/ABD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 dan Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/KPTS-DPA/IX/2015 Tentang Susunan Perubahan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Tahun 2013-2018 tanggal 14 September 2015, dan Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 043/KPTS-DPA/III/2016 Tentang Susunan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2016-2021, telah meyakinkan DKPP untuk menyimpulkan bahwa dalil Pengadu tidak mengada-ada. Hal tersebut diperkuat oleh fakta bahwa alat bukti yang diajukan Teradu kurang relevan dengan dalil bantahan yang disampaikan. Bahkan keterangan saksi Cut Mutia Fadma yang dihadirkan Teradu yang menyampaikan bahwa dalam AD/ART Partai Aceh yang baru nomenklatur Tuha Lapan sudah tidak ada lagi, telah secara implisit memperkuat bahwa Teradu adalah Ketua Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2011-2015 sebagaimana didalilkan Pengadu. Sekalipun dalam AD/ART Partai Aceh yang baru telah meniadakan nomenklatur Tuha Lapan, hal tersebut tidak dapat berlaku surut dan meniadakan keberadaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 125/KPTS- DPA/III/2011 Tentang Penetapan Majelis Peuet dan Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2011-2015 tanggal 31 Maret 2011. Berdasarkan hal tersebut, DKPP menilai bahwa Teradu terbukti melanggar asas kemandirian penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf a, Pasal 9 huruf c, dan Pasal 10 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.7.] Menimbang selama proses persidangan, Pengadu selaku atasan dari Teradu dan sebagai representasi kelembagaan telah menunjukkan sikap yang tidak profesional dalam menindaklanjuti perintah Komisi Pemilihan Umum. Alih-alih menitikberatkan proses persidangan pada substansi pokok pengaduan yang diajukan sesuai perintah Komisi Pemilihan Umum, Pengadu secara berulang-ulang malah menunjukkan sikap apologetik dengan mengatakan bahwa tindakan Pengadu melaporkan Teradu ke DKPP semata atas perintah atasannya yaitu Komisi Pemilihan Umum. Sikap Pengadu yang demikian tidak hanya tidak bertanggung jawab tetapi juga menunjukkan komitmen profesionalitas yang lemah secara kelembagaan. Dalam hal ini, Ketua Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh selaku simbol dan representasi kelembagaan serta manajer organisasi seharusnya dapat mencegah hal semacam itu terjadi. [4.8.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta keterangan para Saksi dalam persidangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan; [5.3.] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4.] Pengadu terbukti tidak profesional dalam menindaklanjuti perintah Komisi Pemilihan Umum selaku atasannya; [5.5.] DKPP perlu menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Teradu dan ketidakprofesionalan yang ditunjukkan Pengadu dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Muhammad Jakfar selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Ridwan Hadi selaku Ketua Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si