Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 18/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 313/I-P/L- DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 18/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Muh. Istighfar Pekerjaan/Lembaga : Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara Alamat : Jl. Wasilo Mata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kalisusu Kabupaten Buton Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Azmadin Pekerjaan/Lembaga : Alamat : Jl. Gaumalanga No. 25 Kelurahan Lipu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu II;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Suhuzu Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Buton Utara Alamat : Jl. Poros Ronta, Baubau Kecamatan Bonengunu Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Robin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Buton Utara Alamat : Jl. Poros Ronta, Baubau Kecamatan Bonengunu Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 1  3. Nama : Hasruddin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Buton Utara Alamat : Jl. Poros Ronta, Baubau Kecamatan Bonengunu Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Nurhadiah Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Buton Utara Alamat : Jl. Poros Ronta, Baubau Kecamatan Bonengunu Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Alwi Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Buton Utara Alamat : Jl. Poros Ronta, Baubau Kecamatan Bonengunu Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 31 Desember 2015 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 313/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 18/DKPP-PKE-V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa dugaan keberpihakan Teradu I kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, setidak- tidaknya teridentifikasi dari dua hal, yaitu; (1) pernyataan yang menunjukkan preferensi Teradu I kepada Pasangan Calon nomor Urut 1, dan (2) kedatangan Teradu I ke kediaman/rumah Calon Wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan; 2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WITA, pada saat penghitungan suara dilakukan, Teradu I memberikan pernyataan yang menunjukkan preferensi Teradu I kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pernyataan Teradu I ketika membawa surat suara tambahan untuk TPS 1 Desa Bira, Kecamatan Kulisusu Utara. 2  Pernyataan Teradu I kurang lebih berbunyi: “... di Bonegunu ABR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sudah menang ribuan suara...”; 3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekira pukul 20.00 WITA, setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan, Teradu I mendatangi rumah/kediaman Calon Wakil dari Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Ramadio; 4. Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015, ditemukan jumlah surat suara yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan di sejumlah TPS di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Buton Utara; 5. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan “Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”; 6. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 dinyatakan “Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas: a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS”; 7. Bahwa secara lebih rinci temuan jumlah surat suara yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Di TPS 1, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 255, padahal seharusnya 227 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 28 surat suara; b. Di TPS 2, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 235, padahal seharusnya 205 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 30 surat suara; c. Di TPS 2, Desa Damai Laborona, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 430 padahal seharusnya 426 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara; d. Di TPS 1, Desa Bente, Kecamatan Kambowa, terdapat surat suara sebanyak 289, padahal seharusnya 286 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara; e. Di TPS 1, Desa Soloy Agung, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 352, padahal seharusnya 350 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara; f. Di TPS 1, Desa Dampala Jaya, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 404, padahal seharusnya 402 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara; g. Di TPS 2, Desa Lapan Dewa, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 126, padahal seharusnya 123 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara; h. Di TPS 1, Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 353, padahal seharusnya 351 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara; i. Di TPS 1, Desa Bira, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 314, padahal seharusnya 291 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 23 surat suara; j. Di TPS 1, Kelurahan Lakonea, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 340, padahal seharusnya 337 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara; 3  k. Di TPS 2, Desa EE lahaji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 296, padahal seharusnya 294 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara; l. Di TPS 1, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 439, padahal seharusnya 437 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara; m. Di TPS 2, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 443, padahal seharusnya 441 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara; n. Di TPS 1, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 288, padahal seharusnya 278 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 10 surat suara; o. Di TPS 2, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 331, padahal seharusnya 325 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 6 surat suara; p. Di TPS 1, Desa Lantagi, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 365, padahal seharusnya 361 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara; q. Di TPS 1, Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 470, padahal seharusnya 356 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 114 surat suara; r. Di TPS 2, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 370, padahal seharusnya 361 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 9 surat suara; s. Di TPS 3, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 462, padahal seharusnya 332 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 130 surat suara; 8. Bahwa saat peroses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015, ditemukan sejumlah DPT ganda di sejumlah TPS di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Buton Utara; 9. Bahwa pada saat dilaksanakannya pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tanggal 9 Desember 2015, terdapat sejumlah pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut: a) Terdapat lebih dari satu pemilih ganda yang mencoblos dua kali di satu TPS; b) Terdapat lebih dari satu pemilih yang menggunakan nama orang lain untuk mencoblos di satu TPS; c) Terdapat lebih dari satu pemilih yang masih di bawah umur; d) Terdapat lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) yang mencoblos dengan menggunakan identitas yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS), Kartu Pelajar, Kartu BPJS, dan lain sebagainya. 10. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS; 11. Bahwa oleh karena pelanggaran dan kecurangan sebagaimana disebut dalam poin 1 telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 2015 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Pantia Pengawas Pemilihan di sejumlah Kecamatan mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut: a) Panwas Kecamatan Kambowa melalui Surat No. 01/VI/PANWASCAM/KBW/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bubu Kecamatan Kambowa. Rekomendasi tersebut didasari oleh hasil temuan Panwas yang menemukan lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di kedua TPS tersebut; b) Panwas Kecamatan Kulisusu melalui Surat No. 07/B-1/Panwascam- Kulisusu/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, merekomendasikan untuk dilaksanakannya PSU di TPS 1 Desa EE Lahaji, TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Bangkudu dan di seluruh TPS di Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu (5 TPS). Rekomendasi tersebut didasari oleh hasil temuan Panwas yang menemukan lebih dari satu pemilih ganda yang mencoblos dua kali, lebih dari satu pemilih yang menggunakan nama orang lain untuk mencoblos dan lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili di sejumlah TPS sebagaimana dimaksud; c) Panwas Kecamatan Kulisusu Utara melalui Surat No. 01/B-1/Panwascam- Kulut/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, merekomendasikan untuk dilaksanakannya PSU di TPS 1 Desa Bira, TPS 1 Desa Torombia, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laanosangia, dan TPS 2 Desa Pebaoa Kecamatan Kulisusu Utara. Rekomendasi tersebut didasari oleh hasil temuan Panwas yang menemukan lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) di sejumlah TPS sebagaimana dimaksud; d) Panwas Kecamatan Wakorumba Utara melalui Surat No. B-1/002/PANWASCAM- WAKORUT/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, merekomendasikan untuk dilaksanakannya PSU di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Labuan, TPS 1 Desa Oengkapala, TPS 1 Desa Wamorapa, TPS 1 Desa Labuan Bajo, dan TPS 1 Desa Matalagi Kecamatan Wakorumba Utara. Rekomendasi tersebut didasari oleh hasil temuan Panwas yang menemukan lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam DPTb- 2 yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili di sejumlah TPS sebagaimana dimaksud; e) Panwas Kabupaten Buton Utara melalui Surat No. 135/B-1/Panwaslu- Butur/XII/2015, tertanggal 13 Desember 2015, dengan merujuk kepada Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecataman Kambowa, Panwas Kecamatan Kulisusu, Panwas Kecamatan Kulisusu Utara, dan Panwas Kecamatan Wakorumba Utara, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi dari empat (4) Panwas Kecamatan tersebut agar melaksanakan PSU di sejumlah TPS sebagaimana dimaksud. 12. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti; 5 13. Bahwa pada kenyataannya sejak dikeluarkannya empat (4) rekomendasi Panwas Kecamatan tanggal 11 Desember 2015 yang diikuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Panwas Kabupaten Buton Utara tanggal 13 Desember 2015, tidak ada iktikad baik dari KPU Kabupaten Buton Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan menetapkan PSU di sejumlah TPS yang bermasalah; 14. Bahwa tidak adanya iktikad baik dari KPU Kabupaten Buton Utara untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwas dengan menetapkan PSU diperkuat dengan tetap dilaksanakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara pada tanggal 16 Desember 2015; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pengadu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu; Bukti P-2 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu; Bukti P-3 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Desa Damai Laborono, Kecamatan Bonegunu; Bukti P-4 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Bente, Kecamatan Kambowa; Bukti P-5 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Soloy Agung, Kecamatan Kulisusu Barat; Bukti P-6 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Dampala Jaya, Kecamatan Kulisusu Barat; Bukti P-7 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Desa Lapan Dewa, Kecamatan Kulisusu Barat; Bukti P-8 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara; Bukti P-9 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Bira, Kecamatan Kulisusu Utara; Bukti P-10 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Kelurahan Lakonea, Kecamatan Kulisusu; Bukti P-11 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Desa EE lahaji, Kecamatan Kulisusu; Bukti P-12 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu; Bukti P-13 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu; 6  Bukti P-14 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu; Bukti P-15 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu; Bukti P-16 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Lantagi, Kecamatan Kulisusu; Bukti P-17 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu; Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu; Bukti P-19 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 3, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu; Bukti P-20 : Fotokopi DPT Ganda di Sejumlah TPS; Bukti P-21 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Kambowa; Bukti P-22 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu; Bukti P-23 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu Utara; Bukti P-24 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Wakorumba Utara; Bukti P-25 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kabupaten Buton Utara; Bukti P-26 : Fotokopi Foto Pertemuan TERADU I dengan Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Para Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I membantah dalil tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa dalil tersebut adalah mengada-ada, bohong dan fitnah yang ditujukan oleh Pengadu kepada Teradu I, karena justru pada tanggal tersebut, Teradu I dan Para Teradu lainnya sementara melaksanakan tugas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 2. Bahwa Teradu I setelah selesai melaksanakan pemungutan suara (pencoblosan) di TPS 1 Desa Mata, Kecamatan Kambowa pada tanggal 09 Desember 2015 pukul 09.00 WITA, kemudian Teradu I dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Staf Sekretariat atas nama LA ODE ASDI dan ditemani oleh Staf Sekretariat atas nama LA UTE langsung melaksanakan monitoring di beberapa TPS di Kecamatan Kambowa; 3. Bahwa Teradu I mendapatkan laporan dari PPK Kecamatan Kulisusu Utara yang sementara melaksanakan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di Desa Bira, 7  Kecamatan Kulisusu Utara (ujung paling utara Kabupaten Buton Utara) atas nama RAHMAT tentang adanya kekurangan 84 lembar Surat Suara untuk TPS 1 Desa Bira Kecamatan Kulisusu Utara; 4. Bahwa Teradu I berbalik arah kembali ke Kecamatan Kambowa untuk berkoordinasi dengan PPK Kambowa yang sementara melaksanakan monitoring penghitungan suara di Desa Bente Kecamatan Kambowa dengan maksud agar dapat memanfaatkan sisa surat suara di Kecamatan Kambowa untuk kebutuhan surat suara di TPS 1 Desa Bira Kecamatan Kulisusu Utara. Atas koordinasi dengan PPK Kambowa ini akhirnya berdasarkan persetujuan Pengawas TPS dan Saksi Pasangan Calon, PPS membuat Berita Acara Penyerahan Sisa Surat Suara; 5. Bahwa setelah penghitungan suara di TPS 1 Bira, Teradu I bersama staf sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara menuju Ereke, Kecamatan Kulisusu hendak bertemu dengan Para Teradu lainnya untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tentang hasil monitoring yang dilakukan. Pada sekitar pukul 21.30 WITA, Teradu I tiba di Ereke, Kecamatan Kulisusu, dan langsung melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bersama-sama Para Teradu lainnya, dilanjutkan dengan pengecekan serta memastikan pengumpulan dan proses scanning Formulir C, C1, dan Lampiran C1 telah mulai dilakukan; 6. Bahwa Teradu I, dan Para Teradu lainnya bermalam dan berada di Ereke, Kecamatan Kulisusu sampai keesokan harinya, tanggal 10 Desember 2015 sampai proses scanning Formulir C, C1, dan Lampiran C1 selesai dilakukan pada Pukul 16.00 WITA. Para Teradu memilih tempat di Ereke, mengingat jaringan komunikasi terlengkap hanya ada di tempat tersebut untuk memudahkan koordinasi dengan PPK dan pemangku kepentingan lainnya; 7. Bahwa Teradu I sangat mustahil dapat mendatangi rumah Calon Wakil Bupati atas nama Ramadio pada pukul 20.00 WITA tanggal 09 Desember 2015, karena pada tanggal dan jam tersebut justru Teradu I masih dalam perjalanan dari Desa Bira (pemekaran Desa Korolabu) Kecamatan Kulisusu Utara (terletak pada paling utara Kabupaten Buton Utara) menuju Ereke, Kecamatan Kulisusu (pertengahan Kabupaten Buton Utara) dan bermalam di Ereke sampai dengan keesokan harinya masih berada di tempat tersebut bersama-sama dengan Para Teradu lainnya; 8. Bahwa sementara rumah kediaman Calon Wakil Bupati atas nama Ramadio berada di Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu (terletak di bagian selatan Kabupaten Buton Utara); 9. Bahwa meskipun demikian, demi menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu Teradu I menjadi pimpinannya di Kabupaten Buton Utara, Teradu I perlu menyampaikan secara jujur bahwa selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, memang benar Teradu I pernah terlibat bicara dengan Calon Wakil Bupati atas nama Ramadio, tetapi bukanlah pertemuan seperti yang diadukan oleh Pengadu; 8 10. Bahwa perjalanan dari kediaman Teradu I menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara atau sebaliknya, tidak ada jalan alternatif lainnya selain jalan poros tersebut dimana harus melewati rumah kediaman Calon Wakil Bupati atas nama Ramadio; 11. Bahwa Para Teradu membantah dengan tegas, karena Para Teradu telah menetapkan jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Bahwa Para Teradu telah menetapkan jumlah surat suara yang dicetak oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 13. Bahwa rincian jumlah pemilih dalam DPT dan Surat Suara per TPS se-Kabupaten Buton Utara yang telah ditetapkan oleh Para Teradu adalah sebagai berikut: 9 10 11 14. Bahwa Surat Suara termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% yang terinci per TPS sebagaimana angka 2.4 Jawaban Para Teradu ini, didistribusikan bersama alat kelengkapan TPS lainnya ke TPS-TPS untuk setiap PPK pada 6 (enam) kecamatan se- Kabupaten Buton Utara sebagaimana Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 beserta lampirannya, yang diserahkan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara kepada masing-masing PPK; 15. Bahwa data pemilih dalam DPT per TPS yang digunakan adalah data DPT yang ditetapkan oleh Para Teradu yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan utusan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, berdasarkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di KPU Kabupaten Buton Utara dan Lampirannya berupa rincian pemilih dalam DPT per TPS; 16. Bahwa terkait dengan dasar aduan Pengadu yang mengambil data pemilih yang tercantum dalam Formulir C1-KWK adalah tidaklah tepat, karena data-data pada formulir tersebut masih dapat mengalami perubahan pada tingkatan di atasnya bila terdapat kesalahan penulisan atau kesalahan memasukkan data berupa data pemilih, data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, dan data rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon; 12 17. Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada angka-angka menyangkut data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data penggunaan surat suara pada Formulir C1-KWK yang dilakukan oleh Petugas KPPS, maka Pengawas TPS dan Saksi Pasangan Calon haruslah menyampaikan keberatan dan dilakukan pembetulan saat itu juga, namun yang terjadi adalah justru pemangku kepentingkan di TPS hanya terpaku pada rincian perolehan suara pasangan calon; 18. Bahwa setelah dilakukan pengepakan dan sortir surat suara, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 63 lembar dan telah dimusnahkan dengan disaksikan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Utara dan Wakapolres Muna berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara pada tanggal 6 Desember 2015; 19. Bahwa Para Teradu tegaskan bahwa tidak ada sedikitpun niatan Para Teradu hendak menetapkan DPT Ganda, malah Para Teradu telah membuka akses sebesar-besarnya kepada masyarakat Buton Utara untuk mengkritisi Daftar Pemilih yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015; 20. Bahwa Penetapan DPT yang dilakukan oleh Para Teradu telah melalui proses yang cukup panjang sejak Para Teradu menerima data DP4 yang telah dianalisis dan disinkronisasi oleh Komisi Pemilihan Umum; 21. Bahwa Data DP4 hasil analisis tersebut kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui laman Komisi Pemilihan Umum mulai pada tanggal 24 Juni 2015; 22. Bahwa DP4 tersebut Para Teradu menyusun Daftar Pemilih berbasis TPS yang kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan proses pemutakhiran berupa pencocokan dan penelitian (coklit) serta penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Para Teradu pada tanggal 2 September 2015; 23. Bahwa tanggapan masyarakat tersebut kemudian dijadikan bahan bagi PPS untuk menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan, lalu jumlah pemilih yang disusun PPS tersebut direkapitulasi oleh PPK, selanjutnya direkapitulasi oleh Para Teradu di KPU Kabupaten Buton Utara untuk kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 2 Oktober 2015; 24. Bahwa Proses ini tidak berhenti sampai pada penetapan DPT, namun kemudian berlanjut pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang dimulai dari penyusunan DPTb-1 oleh PPS, lalu kemudian direkapitulasi secara berjenjang yang berujung pada Penetapan DPTb-1 oleh Para Teradu pada tanggal 28 Oktober 2015; 25. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 729/KPU/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 perihal Pencermatan Ulang DPT yang pokoknya menghendaki agar DPTb-1 yang jumlahnya cukup signifikan mempengaruhi ketersediaan surat suara bagi pemilih terdaftar, agar dimasukan dalam DPT sehingga Para Teradu kemudian melakukan revisi DPT dengan mentransfer pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 ke dalam DPT; 13 26. Bahwa Para Teradu tegaskan adalah pada setiap rapat yang dilakukan untuk menetapkan DPS, DPT, DPTb-1, maupun revisi DPT, selalu dilakukan secara terbuka, tidak tertutup, dan dihadiri oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara dan Saksi/Utusan Pasangan Calon; 27. Bahwa Surat Nomor 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015 perihal Penyampaian yang diterima oleh Para Teradu pada tanggal 13 Desember 2015, yang pada prinsipnya menyampaikan bahwa telah dikeluarkan Rekomendasi oleh Panwascam Kulisusu Utara, Panwascam Kulisusu, Panwascam Wakorumba Utara, dan Panwascam Kambowa tentang PSU di beberapa TPS, sehingga Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara meminta kepada Para Teradu untuk memberikan sikap terkait dengan hal tersebut; 28. Bahwa Surat Nomor 143/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 perihal Rekomendasi, yang pada prinsipnya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pencermatan Formulir DA1-KWK yang dilaporkan oleh masing-masing Panwascam, Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara menemukan beberapa hal terkait kesalahan pengisian data formulir DA1-KWK oleh PPK pada kecamatan tersebut mengenai pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara; 29. Bahwa Surat Panwascam Kulisusu Utara Nomor 01/B-1/Panwascam-Kulut/XII/ 2015, bertanggal 11 Desember 2015 perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi yang ditujukan kepada Ketua PPK Kulisusu Utara yang diserahkan kepada PPK Kulisusu Utara pada tanggal 11 Desember 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA langsung ditindaklanjuti oleh PPK Kulisusu Utara dengan Surat Nomor 11/PPK KULUT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kulisusu Utara; 30. Bahwa Surat Panwascam Kambowa Nomor 01/VI/PANWASCAM/KBW/XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015 perihal Penerusan Hasil Temuan yang ditujukan kepada Ketua PPK Kambowa yang diserahkan dikediaman Ketua PPK Kambowa pada tanggal 11 Desember 2015 sekitar Pukul 23.30 WITA langsung ditindaklanjuti oleh PPK Kambowa dengan melakukan Rapat Pleno pada tanggal 12 Desember 2015 yang membahas surat Panwascam tersebut dan kemudian langsung menyurati Panwascam Kambowa dengan Surat Nomor 11/PPK KAMBOWA/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kambowa; 31. Bahwa Surat Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara Nomor B.1/002/ PANWASCAM-WAKORUT/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 yang ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Wakorumba Utara melalui Surat Nomor 016/PPK WAKORUT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Wakorumba Utara; 32. Bahwa Surat Panwascam Kulisusu Nomor 07/B-1/Panwascam-Kulisusu/XII/2015 bertanggal 11 Desember 2015 perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi yang ditujukan kepada Ketua PPK Kulisusu yang diserahkan kepada PPK Kulisusu pada 14  tanggal 11 Desember 2015 sekitar Pukul 19.30 WITA, dan ditindaklanjuti oleh PPK Kulisusu melalui Surat Nomor 11/PPK KLSS/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kulisusu; 33. Bahwa Para Teradu ini, disampaikan oleh masing-masing PPK kepada Para Teradu, yaitu : PPK Kulisusu Utara diserahkan pada tanggal 13 Desember 2015, PPK Kulisusu dan PPK Kambowa diserahkan pada tanggal 14 Desember 2015, dan PPK Wakorumba Utara diserahkan pada tanggal 15 Desember 2015; 34. Bahwa Para Teradu dengan melakukan Rapat Pleno membahas surat Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara tersebut pada tanggal 14 Desember 2015 pada malam hari, yang hasilnya telah pula disampaikan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara melalui Surat Nomor 122/KPU-Butur/KWK/026.964880/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat Panwaslu Kab. Buton Utara yang pada prinsipnya bahwa PSU tidak dapat dilaksanakan karena telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara, dan faktanya Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara baru menyampaikan surat kepada Para Teradu pada tanggal 13 Desember 2015; 35. Bahwa mengenai tindak lanjut surat rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara sebagaimana tersebut di atas sebenarnya telah diklarifikasi langsung kepada Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang melakukan supervisi di KPU Kabupaten Buton Utara, yaitu Bapak LA ODE ABDUL NATSIR dan Bapak IWAN ROMPO, serta Ketua BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak HAMIRUDIN UDU pada tanggal 15 Desember 2015; 36. Bahwa Para Teradu dengan melakukan Rapat Pleno membahas surat Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 pagi hari sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Buton Utara dan hasilnya telah pula disampaikan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara melalui Surat Nomor 123/KPU- Butur/KWK/026.964880/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 perihal Jawaban Surat Panwaslu Kabupaten Buton Utara; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. 15 [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atas nama Suhuzu; Bukti T-2 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atas nama Robin; Bukti T-3 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atas nama Hasruddin; Bukti T-4 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atas nama Alwi; Bukti T-5 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atas nama Nurhadiah; Bukti T-6 : Fotokopi Keterangan Tertulis Anggota PPK Kecamatan Kulisusu Utara atas nama Rahmat; Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Sisa Surat Suara TPS 1 Desa Mata, Kecamatan Kambowa; Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Sisa Surat Suara TPS 1 Desa Bente, Kecamatan Kambowa; Bukti T-9 : Fotokopi Keterangan Tertulis Staf Sekretariat (Sopir) KPU Kabupaten Buton Utara atas nama La Ode Asdi; Bukti T-10 : Fotokopi Keterangan Tertulis Staf Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara atas nama La Ute; Bukti T-11 : Fotokopi Peta Kabupaten Buton Utara; Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Bonegunu; Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Kulisusu Utara; Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Kambowa; Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Wakorumba Utara; Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Kulisusu; Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Kulisusu Barat; Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Revisi; Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara; Bukti T-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 729/KPU/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT; Fotokopi Surat Nomor 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tanggal 13 Bukti T-21 : Desember 2015 Perihal Penyampaian; 16  Bukti T-22 : Fotokopi Surat Nomor 143/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 Perihal Rekomendasi; Bukti T-23 : Fotokopi Surat Panwascam Kulisusu Utara Nomor 01/B-1/Panwascam- Kulut/ XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015 Perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi; Bukti T-24 : Fotokopi Surat Nomor 11/PPK KULUT/XII/ 2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kulisusu Utara; Bukti T-25 : Fotokopi Surat Panwascam Kambowa Nomor 01/VI/PANWASCAM/KBW/ XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015 Perihal Penerusan Hasil Temuan; Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Kambowa tanggal 12 Desember 2015; Bukti T-27 : Fotokopi Surat Nomor 11/PPK KAMBOWA/ XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kambowa; Bukti T-28 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara Nomor B.1/002/ PANWASCAM-WAKORUT/XII/ 2015, tanggal 11 Desember 2015; Bukti T-29 : Fotokopi Surat Nomor 016/PPK WAKORUT/ XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Wakorumba Utara; Bukti T-30 : Fotokopi Surat Panwascam Kulisusu Nomor 07/B-1/Panwascam- Kulisusu/XII/ 2015 bertanggal 11 Desember 2015 Perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi; Bukti T-31 : Fotokopi Surat Nomor 11/PPK KLSS/XII/ 2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kulisusu; Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Buton Utara membahas Surat Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara pada tanggal 14 Desember 2015; Bukti T-33 : Fotokopi Surat Nomor 122/KPU-Butur/KWK/ 026.964880/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat Panwaslu Kab. Buton Utara; Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Buton Utara membahas Surat Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara pada tanggal 16 Desember 2015; Bukti T-35 : Fotokopi Surat Nomor 123/KPU-Butur/KWK/ 026.964880/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat Panwaslu Kab. Buton Utara; [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan 17 menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau 18  e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, Teradu I diduga berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat perhitungan suara dilakukan, Teradu I memberikan pernyataan yang menunjukan preferensi/dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pernyataan tersebut kurang lebih berbunyi “ Di Bonegunu ABR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sudah menang ribuan suara…”. Menurut Pengadu pada tanggal yang sama Teradu I juga mendatangi rumah calon Wakil Bupati atas nama Ramadio. Pada tanggal 9 Desember 2015, saat pemungutan dan penghitungan suara, Para Teradu diduga menyediakan surat suara melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ditemukannya sejumlah surat suara yang dicetak melibihi 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS. Para Teradu tidak ada itikad baik untuk segera menindaklanjuti segera Rekomendasi Panwascam pada tanggal 11 Desember 2015 dan Rekomendasi Panwas Kabupaten Buton Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS yang bermasalah. Hal tersebut diperkuat dengan tetap dilaksanakannya Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara pada tanggal 16 Desember 2015; [4.2] Menimbang dalam jawabannya Para Teradu menolak dalil yang disampaikan oleh Pengadu. Teradu I membantah dalil tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa Teradu I dan Para Teradu lainnya pada tanggal 9 Desember 2015 sedang melaksanakan tugas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Teradu I setelah selesai melaksanakan pemungutan suara (pencoblosan) di TPS 1 Desa Mata, Kecamatan Kambowa, kemudian Teradu I dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Staf Sekretariat atas nama La Ode Asdi dan ditemani oleh Staf Sekretariat atas nama La Ute langsung melaksanakan monitoring di beberapa TPS di Kecamatan Kambowa. Pada saat melakukan monitoring, Teradu I mendapatkan laporan dari PPK Kecamatan Kulisusu Utara atas nama Rahmat tentang adanya kekurangan 84 (delapan puluh empat) lembar Surat Suara untuk TPS 1 Desa Bira Kecamatan Kulisusu Utara. Setelah mendapat laporan tersebut, Teradu I berbalik arah kembali ke Kecamatan Kambowa dan berkoordinasi dengan PPK Kambowa agar dapat memanfaatkan sisa surat suara di Kecamatan Kambowa untuk kebutuhan surat suara di TPS 1 Desa Bira Kecamatan Kulisusu Utara. Berdasarkan koordinasi dengan PPK Kambowa dan persetujuan Pengawas TPS serta saksi Pasangan Calon, PPS membuat Berita Acara Penyerahan Sisa Surat Suara. Para Teradu telah 19 menetapkan jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu telah menetapkan jumlah surat suara yang dicetak oleh Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Data pemilih dalam DPT per TPS yang digunakan adalah data DPT yang ditetapkan oleh Para Teradu yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan utusan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, berdasarkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di KPU Kabupaten Buton Utara dan Lampirannya berupa rincian pemilih dalam DPT per TPS. Pada tanggal 6 Desember 2015, para Teradu melakukan pemusnahan surat suara sebanyak 63 lembar dengan disaksikan oleh Ketua Panwas Kabupaten Buton Utara dan Wakapolres berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara. Pada tanggal 29 Oktober 2015, para Teradu mengeluarkan Surat Nomor 729/KPU/X/2015 perihal Pencermatan Ulang DPT. Para Teradu tegaskan untuk menetapkan DPS, DPT, DPTb-1, maupun revisi DPT, selalu dilakukan secara terbuka, tidak tertutup, dan dihadiri oleh Panwas Kabupaten Buton Utara dan Saksi/Utusan Pasangan Calon. Pada tanggal 13 Desember 2015, Panwas Kabupaten Buton Utara mengeluarkan Surat Nomor 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015 perihal telah dikeluarkan Rekomendasi oleh Panwascam Kulisusu Utara, Panwascam Kulisusu, Panwascam Wakorumba Utara, dan Panwascam Kambowa tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibeberapa TPS. Berdasarkan Surat Nomor 143/B-1/Panwaslu- Butur/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 perihal Rekomendasi, menyampaikan hasil pencermatan Formulir DA1-KWK yang dilaporkan oleh masing-masing Panwascam, Panwas Kabupaten Buton Utara menemukan beberapa hal terkait kesalahan pengisian data formulir DA1-KWK oleh PPK pada Kecamatan tersebut mengenai pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara. Para Teradu sudah menindaklanjuti laporan dari Panwas Kabupaten Buton Utara dengan Surat Nomor 122/KPU-Butur/KWK/026.964880/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 perihal Jawaban Surat Panwaslu Kabupaten Buton Utara yang pada prinsipnya bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dapat dilaksanakan karena telah melewati batas waktu; [4.3] Menimbang fakta persidangan dan keterangan para pihak, bahwa Teradu I mengakui bertemu dengan Ramadio (Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Nomor Urut 1) 2 (dua) kali didepan Rumah Ramadio dalam perjalanan menuju kediaman Teradu I di Desa Mata Kecamatan Kambowa. Teradu I juga mengatakan benar menghadiri kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dilanjutkan dengan foto bersama dengan para Juru Kampanye (Jurkam) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara. Para Teradu telah menetapkan jumlah surat suara yang dicetak oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan 20 dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara pada tanggal 6 Desember 2015, para Teradu telah melakukan pemusnahan surat suara sebanyak 63 lembar dan disaksikan oleh Ketua Panwas Kabupaten Buton Utara serta Wakapolres. DKPP berpendapat bahwa Teradu I yang bertemu 2 (dua) kali dengan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas nama Ramadio dan menghadiri kampanye akbar serta berfoto bersama dengan Juru Kampanye (Jurkam) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tindakan Teradu I telah melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 9 huruf c tentang menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggara pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, serta Pasal 10 huruf a bertindak netral dan tidak memihak terhadap Partai Politik tertentu, calon peserta pemilu, dan media massa tertentu. Pada saat rekapitulasi DPT telah di sepakati bersama Para Teradu, Pengadu dan Panwas Kabupate Buton Utara terhadap DPT yang masih ganda, Pemilih yang sudah meninggal Dunia dan yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih agar di beri kode khusus namun pada kenyataannya tidak pernah ditindaklanjuti oleh Para Teradu untuk melakukan langkah perbaikan yang telah di sepakati bersama. Para Teradu dan PPK telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan Kambowa, Panwas Kecamatan Kulisusu, Panwas Kecamatan Kulisusu Utara, Panwas Kecamatan Wakorumba Utara, dan Panwas Kabupaten Buton Utara terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal di atas, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah bertindak tidak profesional, tidak cermat, tidak taat asas dan tidak bertanggung jawab. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, 21

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Suhuzu dan Teradu II atas nama Robin selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu III atas nama Hasruddin, Teradu IV atas nama Nurhadiah, dan Teradu V atas nama Alwi selaku Anggota KPU Kabupaten Buton Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan in 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. 22 Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 23