Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 109/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 224/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 109/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1.Nama : Hasrul Hasis, S.Sos Tempat/Tanggal Lahir : Luwu, 8 Mei 1974 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Toa DG.3 Lr.12 No. 36 D RT/RW 005/004, Desa Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Abd Thayyib Wahid R Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Alamat Kantor : Jl. Poros Belopa, Desa Belopa Kabupaten Luwu Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Zulkifli 1  Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Alamat Kantor : Jl. Poros Belopa, Desa Belopa Kabupaten Luwu Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Adly Aqsha Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Alamat Kantor : Jl. Poros Belopa, Desa Belopa Kabupaten Luwu Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Suhaeb Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Alamat Kantor : Jl. Poros Belopa, Desa Belopa Kabupaten Luwu Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Instantia Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Alamat Kantor : Jl. Poros Belopa, Desa Belopa Kabupaten Luwu Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menduga Para Teradu telah 2 melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu menguraikannya dalam pengaduan dan persidangan Kode Etik sebagai berikut: 1. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang oleh KPU di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam kondisi terburu-buru dan atas desakan pihak tertentu yang akan mengambil keuntungan dengan tanpa ada pihak seperti PPK, Panwas, Saksi Parpol, Calon anggota DPD dan/atau saksi Calon anggota DPD dan PPK serta dilaksanakan bukan dikantor KPU Luwu adalah melanggar Peraturan KPU Nomor 27 Pasal 77 ayat (3) tentang tempat untuk mencocokkan data suara DPRD Kabupaten/Kota adalah di KPU yang bersangkutan, selengkapnya berbunyi : Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang diterima oleh KPU Provinsi, Saksi tingkat Provinsi dan Saksi tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 2. Bahwa surat KPU tertanggal 04 Mei 2014 tentang perbaikan Data Hasil Rekapitulasi Kabupaten Luwu yang menjadi dasar KPU melakukan Rekapitulasi ulang hendaklah disikapi dengan bijak. KPU Luwu tidak mengindahkan himbauan KPU Provinsi untuk tetap berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pencocokan atau pencermatan dan cenderung terburu-buru dalam surat tersebut; 3. Bahwa sejumlah KPU Kabupaten/Kota yang mendapat surat yang sama dengan hal yang sama tidak terburu-buru dan melibatkan semua pihak. Bahkan ada sejumlah KPU yang ngotot bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dilakukan pada semua tingkatan telah terlaksana sesuai mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menolak rekapitulasi ulang yang melanggar aturan perundang-undangan yang ada. Terutama soal waktu yang sudah lewat atau kadaluawarsa untuk membuat rekapitulasi ulang. Jika dilaksanakan tentu saja hasilnya batal demi hukum karena melanggar Peraturan KPU No 29 Tahun 2013 Pasal 4 Ayat (3) tentang batas maksimal 12 hari Rapat Pleno penetapan dilakukan untuk suara DPRD Kabupaten/Kota; 4. Bahwa melakukan Rekapitulasi ulang, bagi KPU Kabupaten Luwu sama dengan tidak konsisten dalam menjalankan mekanisme yang ada. Soalnya pada setiap surat KPU Kabupaten Luwu yang ke luar untuk menjawab setiap keberatan dan rekomendasi, seperti contoh pada Surat dengan Nomor 115/PILEG/KPU-025.433393/IV/2014 maupun pada Surat dengan Nomor 116/PILEG/KPU-025.433393/IV/2014 tentang 3  Jawaban Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Selatan selalu menegaskan bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara pada semua tingkatan telah terlaksana sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku pada setiap suratnya (Surat terlampir). Sehingga terkesan kebijakan KPU dipaksakan untuk membantu seseorang mendapatkan kursi secara melawan hukum; 5. Bahwa Rekapitulasi ulang juga belum memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Sebagaimana pada Pasal 75 PKPU No 27 Tahun 2013 bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut: a. Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan; b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup; c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; g. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Tak satupun syarat di atas untuk melakukan rekapitulasi suara ulang; 6. Bahwa sikap KPU yang terburu-buru dan tanpa disaksikan oleh (a) Saksi partai politik, (b) Calon Anggota DPD dan/atau Saksi calon anggota DPD, (c) Panwaslu Kab. Kota, dan (d) PPK, jelas telah melanggar PKPU No. 27 Pasal 32 ayat (2). Dengan tanpa saksi, KPU bisa saja di bawah tekanan pihak-pihak yang dapat mengambil keuntungan dari pencermatan ulang ini. Sehingga ditengarai dilaksanakan untuk menguntungkan seseorang atau beberapa orang tanpa sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; 7. Bahwa undangan yang diserahkan ke Partai PPP untuk menghadiri Rapat Pleno pentapan Rekapitulasi Ulang pun diterima tepat pada pukul 00.00 Hari Kamis tanggal 8 Mei di Kantor PPP Belopa sehingga jelas bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) PKPU No. 27 Tahun 2013 bahwa ketua KPU Kab/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 hari sebelum rapat pelaksanaan rekapitulasi. Sementara Pelaksanaan Rapat Pleno dilaksanakan pada tanggal yang sama saat diterimanya surat undangan; 8. Bahwa untuk Rekapitulasi ulang, KPU sama sekali tak mengundang pihak yang berkepentingan untuk hadir. Sehingga jelas sangat sepihak dan tendensius tanpa 4  berdasar pada mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini jelas melanggar PKPU No. 27 Pasal 32 ayat (3) huruf a dan b bahwa surat undangan rekapitulasi harus dicantumkan hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi serta mencantumkan tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi; 9. Bahwa hasil pencermatan data yang telah dilakukan oleh KPU Kab. Luwu sebagaimana yang dimaksud pada angka ke 2 justru menghasilkan data yang tidak sinkron yaitu pada pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan berbeda dengan surat suara sah dan tidak sah yaitu masing-masing jumlah surat suara yang digunakan 14099 berbeda dengan suara sah dan tidak sah masing masing 14086 yang berarti ada penghilangan hak suara sebanyak 13 suara pemilih. KPU Luwu tak mampu mencocokkan selisih ini sehingga terkesan rekapitulasi ulang dilakukan terburu-buru, asal-asalan, tidak cermat dan tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013; 10. Bahwa rapat Pleno yang dilakukan sudah kadaluwarsa. Sudah 29 hari dari hari pemungutan suara. Seharusnya paling lambat 12 hari. Setelah kami cermati dengan seksama, ternyata, pelaksanaan Rapat Pleno untuk umumkan penetapan perolehan suara partai politik sudah kadaluwarsa berdasarkan Peraturan KPU No 29 Tahun 2013 Pasal 4 Ayat (3). PKPU No. 29 Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Sehingga Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2014, jika dirunut dari pelaksanaan pemungutan suara pada 9 April 2014. Maka sudah melebihi 12 hari, yakni 29 hari. Karena kadaluwarsa, semestinya tak bisa lagi ada penetapan yang melanggar aturan. Segala persoalan bisa diselesaikan sesuai mekanisme yang ada, yakni melalui Mahkamah Konstitusi; 11. Bahwa pada Rapat Pleno terbuka penetapan kedua yang kadaluwarsa atau lewat waktu (lihat Poin 10), KPU Kabupaten Luwu tidak memberikan kesempatan kepada saksi-saksi parpol dan DPD yang hadir untuk menyampaikan pendapat atau mempertanyakan kesesuaian data pada formulir DB-1 DPRD Kab. Luwu pada saat pembacaan hasil rekap yang dimaksud pada angka ke 2; 12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Luwu beberapa kali menginterupsi Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu tertanggal 8 Mei 2014 karena mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan rekapitulasi ulang dan juga mempertanyakan di mana dilaksanakan 5  rekapitulasi dan di mana diputuskan serta siapa pihak yang hadir sebagaimana adanya pada video rekaman sebagai bukti kengototan Panwaslu sewaktu Rapat Pleno; 13. Bahwa jika ada perubahan sikap Ketua Panwaslu, sdr. Simin dalam Rapat DKPP yang mengiyakan kehadirannya, hal tersebut tidak benar. Kami juga menyimpan pesan singkat (SMS) yang mengatakan bahwa sdr. Simin hanya mengiyakan untuk Rekapitulasi Suara Ulang untuk suara DPRD Provinsi dan DPR RI serta DPD saja. Bukan untuk suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun untuk lebih obyektif, Yang Mulia dapat melihat rekaman video yang memperlihatkan bagaimana geramnya Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu atas adanya Rekapitulasi ulang oleh KPU Luwu. (Rekaman Video terkirim); 14. Bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu yang telah memberikan kesaksian palsu atau kebohongan dapat dikenakan sanksi administratif; 15. Bahwa KPU Kabupaten Luwu sebagai penyelenggara diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif karena membawa preseden buruk bagi penyelenggara Pemilu. [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Mendapatkan keadilan sebagai warga Negara Indonesia dengan memulihkan hak Pengadu; 3. Menghukum Teradu dengan diberi sanksi administrative sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Photocopy Berita Acara DB 1 Lama (Pleno Rekapitulasi sebelum perbaikan); 2. P-2 Photocopy Berita Acara DB 1 Baru (Pleno Rekapitulasi setelah perbaikan); 3 P-3 Video rekaman Ketua Panwas Kabupaten Luwu yang tidak 6  menyepakati adanya Rekapitulasi perhitungan suara ulang di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pada tanggal 21 April 2014 KPU Kabupaten Luwu masih dalam proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten. Pada saat Proses Pembukaan Kotak Suara dari PPK Kecamatan Walenrang Ketua PPK Kecamatan Walenrang (Jauhar, S.Ag) yang sebelumnya hadir tiba-tiba menghilang pada saat akan dibukanya kotak Suara dari Kecamatan Walenrang, maka kami meminta pendapat dari Saksi partai Politik yang hadir beserta Panwaslu Kabupaten Luwu, dan disepakati bahwa kotak suara dari PPK Kecamatan Walenrang dibuka secara paksa dan yang membuka secara paksa, kemudian dilakukan pembukaan kotak oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Luwu (Suhaeb) yang disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Luwu dan saksi Partai Politik; 2. Bahwa pada proses Pembacaan formulir Model DA Kecamatan Walenrang tidak ada sanggahan pada pembacaan untuk DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, namun pada pembacaan untuk DPRD Kabupaten, Saksi Partai politik menyanggah terkait dengan pembacaan hasil yang dibacakan. Dalam proses kejadian Panwaslu Kabupaten Luwu sudah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Luwu untuk melakukan rekapitulasi ulang pada tiga desa yaitu desa Harapan, desa Batusitanduk, dan desa Bulo, setelah rekapitulasi ulang tersebut masih ada Saksi partai politik yaitu Partai Nasional Demokrat (saksi pada saat itu adalah Nur Alam Tagan) yang menyanggah hasil rekapitulasi ulang tersebut, maka dari itu kami meminta pendapat dari Panwaslu Kabupaten Luwu terkait sanggahan tersebut dan Panwaslu Kabupaten Luwu menjelaskan bahwa bila ada dugaan pelanggaran dari proses tersebut maka diharapkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran dengan proses administrasi dan melampirkan bukti-bukti terkait; 3. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 KPU Kabupaten Luwu menetapkan hasil Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Luwu dan dituangkan dalam Formulir Model DB dan keberatan saksi dituangkan dalam formulir DB 2; 4. Bahwa proses Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana berikut: 7 a. Pada tanggal 26 April 2014 kami KPU Kabupaten Luwu membuka Kotak Suara dan membacakan Hasil Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Kabupaten Luwu formulir Model DB, dalam proses pembacaan tersebut kami disanggah oleh saksi Partai Politik dari PDI-P. Sanggahan adalah bahwa ada ketidaksesuaian data pada Kecamatan Walenrang, proses pembacaan kami terhenti lalu KPU Provinsi selaku pimpinan sidang pada saat itu memerintahkan kepada kami KPU Kabupaten Luwu untuk memperlihatkan hasil rekapitulasi formulir Model DB dan Model DA kepada saksi Partai Politik dan Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan dan ditemukan adanya data yang tidak sesuai apa yang dimiliki oleh Partai Politik dari PDI-P dan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Luwu dan menurut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi Partai Politik terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Walenrang, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan akan mengeluarkan rekomendasi terkait penggelembungan suara di Kecamatan Walenrang; b. Pada tanggal 27 April 2014, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor : 254/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 tertanggal 27 April 2014 ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yang intinya adalah merekomedasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menelusuri dan memastikan serta melakukan perbaikan dalam rangka memastikan kebenaran data sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dari rekomendasi tersebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyurati KPU Kabupaten Luwu dengan surat nomor : 372/KPU-Prov-025/IV/2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan saksi parpol dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan bahwa penelusuran dan pencermatan yang dilakukan KPU Kabupaten Luwu menggunakan C1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Luwu. Hal tersebut pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat Provinsi bahwa terkait dengan data khusus Walenrang kami menggunakan C1 yang diterima melalui PPK Kecamatan Walenrang ke KPU Kabupaten Luwu, hal ini juga melalui Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara kesepakatan saksi Partai politik tingkat Provinsi dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan bahwa penulusuran dan pencermatan dilakukan di luar forum karena terkait banyaknya daerah yang akan dibahas pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara ditingkat Provinsi, terkait dengan ini kami melakukan penelusuran dan pencermatan sesuai dengan isi rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Luwu; c. Pada tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014 KPU Kabupaten Luwu melakukan proses penelusuran dan pencermatan untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten, disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Luwu (Drs. Siming dan Ibu Ir. Sukmawati Sanur) secara bergantian bahkan juga 8  bersamaan dan dimonitoring langsung oleh anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Ibu Misnah Hattas, SP selaku Divisi Tekhnis); d. Pada tanggal 4 Mei 2014 KPU Kabupaten Luwu setelah melakukan penelusuran dan pencermatan KPU Kabupaten Luwu kemudian hadir kembali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat Provinsi dan membacakan hasil penelusuran dan pencermatan tingkat DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan hasilnya diterima oleh saksi partai politik, namun terkait hal tersebut KPU Kabupaten Luwu menemukan fakta bahwa terjadi perubahan hasil pada DPRD Kabupaten setelah proses penelusuran dan pencermatan tersebut, dan hal inilah KPU Kabupaten Luwu tidak ingin menyembunyikan hasil dari penelusuran dan pencermatan tersebut, maka dari itu KPU Kabupaten Luwu berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Bapak Laode Arumahi, Bapak Azry Yusuf dan Ibu Fatmawati) yang didampingi oleh anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Ibu Misnah Hattas, selaku divisi tekhnis) dari hasil konsultasi KPU Kabupaten Luwu, maka KPU Kabupaten Luwu menyurati KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: 123/Pileg/KPU- 025.433393/V/2014 tertanggal 4 Mei 2014 untuk memohon petunjuk dan arahan terkait dengan perolehan hasil untuk DPRD kabupaten Luwu IV sedangkan KPU Kabupaten Luwu telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan suara tingkat Kabupaten Luwu; e. Pada tanggal 7 Mei 2014 KPU Kabupaten Luwu menerima surat dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor: 386.2/KPU-Prov-025/V/2014 tertanggal 4 mei 2014, pada saat itu juga pada pukul 18.45 wita KPU Kabupaten Luwu melaksanakan Rapat Pleno yang bertempat diruangan Ketua KPU Kabupaten Luwu dengan nomor: 38/BA/V/2014 dari hasil Rapat pleno tersebut KPU Kabupaten Luwu memutuskan untuk melaksanakan petunjuk dan saran yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan melaksanakan Rapat Perbaikan data hasil rekapitulasi Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 dengan mengundang saksi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dan Panwaslu Kabupaten Luwu. Selanjutnya Pada hari yang sama tanggal 7 Mei 2014 kami KPU Kabupaten Luwu melaksanakan petunjuk dan saran KPU Provinsi Sulsel dan kami membuat Surat undangan kepada saksi Partai Politik dan Panwaslu Kabupaten Luwu dengan nomor : 125/KPU-Kab-025. 433393/V/2014 perihal: undangan Rapat Perbaikan Data Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014; f. Pada tanggal 8 Mei 2014 KPU Kabupaten Luwu melaksanakan Rapat Perbaikan data yang dihadiri seluruh Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 dan Panwaslu Kabupaten Luwu, Sebelum Pleno dibuka KPU Kabupaten Luwu terlebih dahulu membacakan Surat dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan menjelaskan tentang dasar KPU Kabupaten Luwu melakukan perbaikan data 9  Perolehan suara hasil Pemilihan Umum tahun 2014 khusus Perolehan suara DPRD Kabupaten di Kecamatan Walenrang, Pada Rapat Pleno Perbaikan kami memberikan kesempatan kepada saksi untuk melakukan sanggahan dan dari beberapa saksi parpol yang membawa data yang mereka miliki menyatakan sudah cocok dengan C1 KPU Kabupaten Luwu yang kami bacakan, memang ada beberapa Saksi yang protes akan tetapi yang mereka protes bukan mengenai perolehan suara, tetapi dasar adanya pleno ulang; g. Pada tanggal 13 Mei 2014 KPU Kabupaten Luwu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014. Alat Bukti No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Surat No. 254/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 tertanggal 27 April tentang Rekomendasi Bawaslu Provinsi kepada KPU Provinsi untuk melakukan penelusuran dan perbaikan data; 2. T-2 Photocopy Surat No : 386.2/KPU-Prov-025/V/2014 tertanggal 4 mei 2014 tentang perbaikan Data Hasil Rekapitulasi Kabupaten Luwu; 3. T-3 Surat No. 123/Pileg/KPU-025.433393/V/2014 tertanggal 4 Mei tentang Penyampaian Hasil Penelusuran dan Pencermatan; 4. T-4 Surat No. 125/KPU-Kab-025. 433393/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014, tentang undangan Rapat Perbaikan Data Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014; 5. T-5 Photocopy daftar hadir rapat Perbaikan Data Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Legislative tahun 2014 pada 8 Mei 2014 di Media Center KPU Kabupaten Luwu; 6. T-6 Lembaran Model DB, tentang Berita Acara Hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014; 7. T-7 Lembaran Model DB-2, tentang pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014; 8. T-8 Photocopy Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 10 [2.5] PETITUM Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, para Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan tindakan para Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik; 2. Menyatakan bahwa para Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya; 3. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Saksi Pengadu dalam sidang memberikan kesaksian sebagai berikut: 1. Sulaiman Ishak Saksi hadir dalam pleno tanggal 8 Mei 2014. Pada pleno tersebut Pihak Teradu membacakan dasar dilaksanakannya Pleno, yakni berdasar Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 372/KPU-Prov-025/IV/2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Ridwan Mapdi (saksi PKB) Saksi hadir dalam rekapitulasi tanggal 22 April 2014. Saat Pleno tanggal 22 April 2014, Pengadu mendapatkan suara terbanyak, tetapi pada rekapitulasi tanggal 8 Mei 2014 suaranya berkurang. Saya meminta KPU Kabupaten Luwu untuk membacakan hasil rekapitualsi dari awal tetapi KPU Luwu menolak membacakan. Pihak Terkait, memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Panwaslu Kabupaten Luwu menghadiri dan melakukan pengawasan setiap rapat pleno rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu, yaitu (1) Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 21 April 2014 di Belopa, (2) Rapat Pleno Perbaikan Rekapitulasi pada tanggal 2 Mei 2014 di KPU Provinsi di Makassar, (3) Rapat Pleno Perbaikan Rekapitulasi pada tanggal 8 Mei 2014 di Belopa Kabupaten Luwu. 2. Bahwa yang dipersoalkan dan dilaporkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada hari Kamis, 8 Mei 2014 adalah karena KPU tiba-tiba membacakan hasil perbaikan, tanpa memperlihatkan dan menjelaskan bagaimana proses perbaikan data tersebut, dan dari mana sumber diperoleh data sehingga dituangkan dalam Model DB.1 DPRD. 3. Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh undangan tertanggal 8 Mei 2014 perihal: Undangan Rapat Perbaikan Data Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Namun yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu adalah hanya membacakan hasil perbaikan, yang entah perbaikan tersebut kapan dan di mana dilakukan perbaikan oleh KPU tidak sama sekali disampaikan kepada kami. 11 [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 12 [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum Pengadu [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan ide ntitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Peserta Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo.Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan para Teradu anggota KPU Kabupaten Luwu terkait pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi suara ulang tanpa Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Luwu. Saat Pleno tersebut, Para Teradu tidak dapat menjelaskan dasar perubahan hasil perolehan suara kepada saksi-saksi parpol dan Panwaslu Kabupaten Luwu. Para Teradu melakukan perbaikan ulang data perolehan suara tanpa diketahui oleh saksi parpol, saksi calon anggota DPD dan Panwaslu Kabupaten Luwu. Saat Rapat Penetapan Rekapitulasi suara ulang, Para Teradu tidak memberikan 13 kesempatan kepada Saksi parpol dan Panwaslu Kabupaten untuk menanyakan berbagai kejanggalan dalam Formulir Model DB-I DPRD Kabupaten Luwu, yakni pada Formulir DB-1 DPRD Kabupaten jumlah pengguna hak DPT laki-laki adalah 6.828 dan perempuan adalah 7.035. Total DPT di Kabupaten adalah 13.863. Sedangkan pada DB-1 DPR, jumlah pengguna hak DPT laki-laki adalah 7.152 dan perempuan adalah 7.351. Total DPT adalah 14.503. Dalam jumlah antara DB-1 DPRD dengan DB-1 DPR berbeda, yang mana seharusnya sama. Sedangkan di Kecamatan Walenrang Pengguna hak DPT adalah 14.099, berbeda pada data suara sah dan tidak sah berjumlah 14.086. hal ini berarti ada 13 (tiga belas) suara yang hilang, dan telah mengakibatkan kerugian pada pihak Pengadu. [4.2] Menimbang bahwa Teradu dalam keterangannya menolak dalil Pengadu dan menyatakan sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Para Teradu mengatakan bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi ulang suara pada 8 Mei 2014 dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dengan Surat No 254/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 tertanggal 27 April 2014 dan Surat KPU Provinsi No 372/KPU-Prov-025/IV/2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Rapat Pleno tersebut yang dihadiri seluruh Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 dan Panwaslu Kab. Luwu, sebelum Pleno dibuka, Teradu terlebih dahulu membacakan Surat dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan menjelaskan tentang dasar dilakukannya perbaikan data Perolehan suara hasil Pemilihan Umum tahun 2014. Namun demikian terungkap dalam persidangan bahwa rapat pencermatan dan penelusuran data pada 27 April 2014 sampai 3 Mei 2014 yang didasarkan surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dilakukan di luar forum rapat, hanya dihadiri oleh Drs. Siming dan Ibu Ir. Sukmawati Sanur secara bergantian selaku anggota Panwaslu Kabupaten Luwu dan juga dimonitoring langsung oleh anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Divisi Tekhnis Ibu Misnah Hattas, SP. [4.3] Menimbang bahwa Terhadap Teradu I seperti dinyatakan dalam persidangan bahwa Rapat pencermatan dan penelusuran pada 27 April 2014 sampai 3 Mei 2014 adalah benar didasarkan surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulsel dan Surat dari KPU Provinsi Sulsel dan dilakukan diluar forum rapat. Teradu I lebih lanjut juga mengakui bahwa Rapat tersebut tidak mengundang/tidak melibatkan para Saksi dari partai politik dengan alasan keterbatasan waktu dan akan memakan waktu lebih lama apabila mengundang saksi Parpol. [4.4] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan para Teradu, saksi dan pihak terkait serta bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu II, III, IV dan V selaku Anggota KPU Kabupaten Luwu 14 seharusnya bersama-sama dengan Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Luwu mengundang dan melibatkan para pihak terkait seperti para saksi partai politik yang mempunyai kepentingan langsung untuk memastikan pencermatan dan penelusuran data oleh penyelenggara pemilu agar dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku sehingga hak konstitusional caleg dari partai politik dapat dijaminkan dengan baik. Dalam hal ini para Teradu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan diri pada azas-azas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Luwu seharusnya bertanggungjawab memastikan untuk mengundang para saksi partai politik dalam rapat pencermatan data tanggal 27 April 2014 sampai 3 Mei 2014, dan juga Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Ulang tanggal 8 Mei 2014. Melalui fakta persidangan terungkap bahwa pihak Pengadu baru menerima undangan pada pukul 00.00 hari Kamis tanggal 8 Mei 2014, yang seharusnya seperti ketentuan dalam PKPU No. 27/2013 bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan undangan pada peserta rapat paling lambat satu hari sebelum rapat dilaksanakan. Teradu I telah lalai, kurang cermat, kurang professional dan tidak mengedepankan asas akuntabilitas dan kepentingan umum, sehingga telah melanggar pasal 3, pasal 4 dan pasal 9. Teradu II, III, IV dan V dalam bekerja kurang cermat, tidak professional sehingga melanggar pasal 3 dan pasal 4 Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. [4.5] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP;

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 15 [5.4] Bahwa DKPP harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu I, II, III, IV dan V sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebahagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu I atas nama Abd. Thayyib Wahid R selaku Ketua KPU Kabupaten Luwu; 3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Teradu II atas nama Zulkifli, III atas nama Adly Aqsha, IV atas nama Suhaeb; dan V atas nama Instantia, masing- masing selaku Anggota KPU Kabupaten Luwu; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina SIngka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 16  ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 17