Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 205/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 514/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 205/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Wermus Wenda Pekerjaan/Lembaga : Partai Gerakan Indonesia Raya Alamat : Wiking Gambur, Tiom, Kabupaten Lanny Jaya Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Tanus Kogoya Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya Alamat : Jln. Bokon Tiom, Lanny Jaya, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Salomina Yigibalom Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya Alamat : Jln. Bokon Tiom, Lanny Jaya, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Tonius Yikwa Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya Alamat : Jln. Bokon Tiom, Lanny Jaya, Provinsi Papua 1  4. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu III; Nama : Durian Wenda Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya Alamat : Jln. Bokon Tiom, Lanny Jaya, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Yakien Wenda Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya Alamat : Jln. Bokon Tiom, Lanny Jaya, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Eribur Kogoya Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya Alamat : Jln. Bokon Tiom, Lanny Jaya, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu VI; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 514/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 205/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 2 Oktober 2014 menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Perolehan suara dan Kursi Legislatif DPRD Kabupaten Lany Jaya Provinsi Papua terdapat ketidak-sesuaian perolehan suara di tingkat KPPS, PPS, dan PPD di beberapa distrik yakni hilangnya atau berkurangnya perolehan suara caleg oleh Kinerja KPU Kabupaten Lany Jaya; 2. Bahwa Dokumen Negara Model C.1 dan Model DA.1 dibawa kabur oleh 50 orang Anggota PPD dan 5 Anggota KPU Kabupaten Lany Jaya atas perintah Bupati Lany Jaya. KPU Kabupaten Lany Jaya membawa dokumen Model C.1 dan DA.1 tanpa pemberitahuan kepad partai Politik dengan alasan keamanan sehingga Pleno Kabupaten Lanny Jaya dilakukan di Ibu Kota Provinsi Papua. KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan sengaja menghilangkan barang bukti Model C1 dan Model DA.1 dari Dapil masing-masing dengan maksud menghilangkan dasar perubahan yang dilakukan KPU Kabupaten Lanny Jaya; 2 3. Bahwa Ketua dan Anggota Kabupaten Lanny Jaya melakukan perubahan suara secara sengaja di wilayah Dapil I a.n Daud Yigibalom dari Partai PAN sebanyak 1.013 (seribu tiga belas) suara dengan menambahkan perolehan suara dimaksud ke Partai Gerindra. Selain itu, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya juga mengurangi suara di wilayah Dapil I a.n Paulus Yigibalom caleg PDI Perjuangan sebanyak 42 suara. Padahal perolehan suara pada waktu hari H pemungutan suara yakni 9 April 2014 terkumpul 20.853 suara yang kami kumpulkan dari para saksi di lapangan, akan tetapi ketika rekapitulasi suara terjadi di tingkat KPU Kabupaten Lany Jaya, perolehan suara tersebut malah berubah. PERMOHONAN [2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu. [2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi rekapan PPD Distrik Model DA.1 DPRD Kab/ Kota; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapan Model C.1 DPRD Kab/Kota; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Per-olehan suara di tingkat TPS; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Perolehan suara masing-masing Dapil Kabupaten Lany Jaya; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Suara penggabungan dari Partai lain ke Partai Gerindra; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Data kronologis lapangan dalam Pileg tanggal 9 April 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pokok Permohonan Pegaduan atas nama Wermus Wenda terhadap para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Lanny Jaya bahwa adanya Penetapan Rekapitulasi Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik yang tidak sesuai dengan Perolehan suara dari TPS, KPPS, PPS dan PPD adalah TIDAK BENAR. Para Teradu telah melaksanakan proses tahapan Rekapitulasi Suara dan Penetapan Perolehan Kursi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh seluruh anggota PPD, Panwaslu Kabupaten Lannny Jaya dan para saksi dari masing-masing Partai Politik. Pada saat Rapat Pleno tersebut, Pengadu tidak pernah mengajukan keberatan. Atas semua proses rekapitulasi yang diadakan untuk wilayah Kabupaten Lanny Jawa, para Teradu juga tidak pernah 3  mendapatkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya atas Pegaduan Wermus Wenda dari Partai GERINDRA. Artinya seluruh proses dan tahapan untuk Pengadu berjalan dengan baik; 2. Bahwa Para TERADU tidak pernah melakukan tindakan menghilangkan suara pemilih, apalagi mengurangi suara caleg ataupun mengalihkan suara partai ke partai yang lain. Para Teradu tidak pernah bersikap diskriminatif kepada Partai Politik dan Caleg siapapun sebagaimana asumsi PENGADU. Teradu tegaskan bahwa KPU Kabupaten Lanny adalah Lembaga Independen, dan sebagai Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan seluruh Tahapan yang berpedoman kepada Asas : a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Kepastian Hukum; e) Tertib Penyelenggara Pemilu; f) Kepentingan Umum;g) Keterbukaan; h) Profesionalitas; j) Akuntabilitas; k) Efisiensi; dan i) Efektivitas; 3. Bahwa Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu bertanggungjawab atas Seluruh Tahapan Pelaksanaan Pemilu dan menjaga Kerahasian semua Dokumen Negara baik Form Model C1, dan Model DA 1,Model EB dan jenis Dokumen lainya. Semua berkas dimaksud kami simpan dengan sebaik-baiknya. Pegaduan Wermus Wenda bahwa 50 0rang Anggota PPD dan 5 Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya membawa kabur Dokumen Negara atas Perintah Bupati Lanny Jaya adalah TIDAK BENAR karena tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa Bupati Lanny Jaya memerintahkan tindakan untuk membawa kabur, dan selama proses pelaksanaan pemilu, tidak pernah ada intervensi atau perintah dalam bentuk apapun dari Bupati Lanny Jaya kepada para Teradu. Kalau Pengadu merasa pengaduannya memang benar maka mohon Majelis Hakim yang terhormat supaya Pegadu mengajukan barang bukti dihadapan Majelis Hakim yang mulia, karena ini adalah Tuduhan terhadap pencemaran nama baik Bupati selaku Kepala Daerah dan nama baik para Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu yang Independen; 4. Bahwa Pegaduan Pengadu di poin 3 (tiga) bahwa Para Teradu membawa Dokumen Model C1 dan DA-1 tanpa Pemberitahuan kepada Partai Politik dan diadakan Pleno di Jayapura Ibu Kota Provinsi Papua, hal itu adalah pemahaman yang sangat keliru dalam memahami proses pelaksanaan tugas. Teradu melakukan pengamanan semua Dokumen karena hal itu adalah tugas KPU. hal ini dilakukan oleh staf sekretariat KPU untuk menjaga dan mengamankan dokumen Negara. Dalam melakukan pengamanan dan memelihara seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pemilu dimaksud, Teradu tidak perlu memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaan Dokumen Negara tersebut apalagi diberitahukan kepada Partai Politik yang berkepentingan langsung dengan dokumen tersebut dalam situasi yang memanas dan tidak kondusif. KPU melaksanakanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 68, ayat (3) huruf b Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah memelihara dan menjaga arsip dan dokumen Pemilu; 5. Bahwa Para TERADU telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya nomor 11/KL/PILEG/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu 4  tanggal 17 April 2014. Para TERADU telah memanggil PPD Distrik Makki dan memberikan kesempatan untuk melakukan pleno ulang sebagaimana data perolehan suara pada 9 April 2014 (Bukti Terlampir). PPD Distrik Makki tidak melaksanakan pleno tersebut tetapi justru mempertahankan hasil pleno yang dilakukan di Wamena yang tidak sah tersebut. Teradu menyampaikan dalam persidangan yang Terhormat ini bahwa semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua telah dilaksanakan secara benar. 6. Bahwa para TERADU telah memberikan waktu pada tanggal 23 April 2014, tanggal 26 April 2014, dan tanggal 2 Mei 2014 kepada PPD Distrik Makki untuk melakukan pleno sesuai dengan data yang sebenarnya, tetapi PPD Distrik Makki bersikeras dengan perolehan suara yang dimilikinya. Oleh karena itu Teradu menyampaikan persoalan ini ke KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua. Hasil Kordinasi KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Papua merekomendasikan agar pleno dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 2 Mei 2014. Dalam Pleno di Propinsi, PPD Distrik Makki masih tetap berpegang pada hasil perubahan yang dilakukan oleh PPD yang tidak sah ini. Oleh karena tidak menemukan hasil yang sebenarnya maka Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya dengan mempertimbangkan form DB2 Keberatan yang diajukan oleh para Saksi Parpol, merekomendasikan agar TERADU melakukan pleno berdasarkan data C1 DPRD Kab/Kota (Bukti Terlampir). 7. Bahwa Pokok Permohonan Pegaduan Wermus Wenda terhadap keberatan perolehan suara dan Kursi DPRD Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah tidak beralasan karena perolehan suara yang didapatkan adalah rekap perolehan suara dari hasil Pleno di 10 (Sepuluh) Distrik sebagaimana kami sampaikan dalam Tabel sebagai berikut: REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA NO DISTRIK PEROLEHAN SUARA KETERANGAN 1 1,376 BUKTI : DA 1 DPRD KAB/KOTA TIOM : C1 DPRD KAB/KOTA 2 MALAGAINERI 0 BUKTI : DA 1 DPRD KAB/KOTA 3 TIOMNERI 0 BUKTI : DA 1 DPRD KAB/KOTA 4 PIRIME 1,132 BUKTI : DA 1 DPRD KAB/KOTA 5 BALINGGA 1,056 BUKTI : DA 1 DPRD KAB/KOTA 6 KUYAWAGE 0 BUKTI : DA 1 DPRD KAB/KOTA 7 MAKKI 0 BUKTI : DA 1 DPRD KAB/KOTA 8 GAMELIA 900 BUKTI : DA 1 DPRD KAB/KOTA 9 POGA 1,625 BUKTI : DA 1 DPRD KAB/KOTA 10 DIMBA 0 BUKTI : DA 1 DPRD KAB/KOTA JUMLAH 6,089 Sumber : Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya, 2 Mei 2014 5 8. Bahwa jumlah suara yang diperoleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Lanny Jaya dari 10 (sepuluh) Distrik adalah adalah Suara yang sebenarnya diberikan oleh masyarakat pada Hari H (9 April 2014) di masing-masing TPS, KPU Kabupaten Lanny Jaya merekap Suara berdasarkan pada Dokumen Model DA1 PPD Distrik serta C1 TPS; 9. Bahwa dalam Rekapitulasi Suara, Para TERADU merekap Suara sesuai dengan hasil Pleno di distrik tersebut tanpa adanya perubahan, penambahan, atau pengurangan atau pengalihan suara kepada orang lain atau Partai lain. TERADU telah melaksanakan proses Pemilihan Umum Legislatif secara benar sesuai dengan mekanisme dan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku; 10. Bahwa Pengadu menyampaikan bahwa TERADU telah menghilangkan barang bukti Model C1 dan Model D1 dari Dapil masing-masing adalah TIDAK BENAR karena semua Dokumen yang diterima dari PPD sebagai hasil Pemilihan di masing-masing distrik disimpan dalam keadaan Segel dan dibuka oleh PPD sendiri dalam Ruangan Pleno di Tingkat Kabupaten. Dokumen tersebut disimpan oleh Teradu sebagai Bukti Perolehan Suara untuk Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten masing-masing (sebagai bukti terlampir); 11. Bahwa Teradu Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah melakukan pengurangan suara pada Daerah Pemilihan Lanny Jaya 1 (DAPIL I) Caleg atas nama Saudara Daud Yigibalom sebanyak 1.013 ( seribu tiga belas ) Suara dari Partai PAN yang ditambahkan kepada Partai Gerindra. PENGADU menyampaikan pengaduan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya mengurangi suara Caleg atas nama Paulus Yigibalom dari Partai PDIP dari Dapil 1 sebanyak 42 Suara adalah TIDAK BENAR. Saudara Daud Yigibalom dari Partai PAN memperoleh 5 (lima) Suara, sedangkan atas Nama Saudara Paulus Yigibalom dari Partai PDIP memperoleh suara sebanyak 23 (dua Puluh Tiga) suara sebagai (Bukti Form Model C1 dan DA1 terlampi); 12. Bahwa PENGADU mengklaim Perolehan Suara pada hari H (9 April 2014) sebanyak 20.853 (dua Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) Suara itu adalah TIDAK BENAR. faktanya data yang diperoleh Teradu (KPU Kabupaten Lanny Jaya sesuai dengan Hasil Pleno PPD Distrik yang dituangkan dalam Form Model DA1 dan C1 masing –masing TPS secara Keseluruhannya yang sebenarnya adalah sebanyak 6,089 (Enam Ribu Delapan Puluh Sembilan) Suara. sangat jelas TERADU sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Formulir C1 DPRD PAPUA (Bukti Terlampir); 13. Bahwa TERADU sebagai penyelenggara telah melaksanakan tugas-tugas secara benar sebagaimana Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Penyelenggaraan Pemilu, dengan berpedoman kepada PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 2 : Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Kepastian Hukum; e) Tertib; Penyelenggaran Pemilu; f) Kepentingan Umum; g) Keterbukaan; h) Profesioniltas; J) 6  Akuntabilitas; k) Efisiensi; i) Efektivitas. TERADU telah melaksanakan tugas dan kewajiban meskipun harus berhadapan dengan sejumlah kesulitan dan tantangan dari segi transportasi, situasi keamanan, dan faktor kepentingan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan pribadinya menekan penyelenggara dan mengintimidasi PPD untuk memperoleh perolehan suara yang besar padahal masyarakat pemilih sendiri tidak memberikan suaranya kepada Caleg dan dari Partai Gerindra tersebut; 14. Pimpinan DKPP yang terhormat, Teradu menyadari bahwa kami adalah manusia biasa dengan banyak keterbatasan. Kami sudah melakukan pekerjaan dengan benar tanpa adanya keberpihakan. Kami mengharap bahwa Bapak Ibu Majelis dapat mempertimbangkan perkara ini secara benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KESIMPULAN [2.5] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Teradu membantah semua dalil yang diajukan oleh Pengadu oleh Karena Materi aduan Pengadu dianggap Kabur; 2. Bahwa Teradu sudah melaksanakan seluruh proses tahapan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpegang teguh dengan asas-asas penyelengaraan pemilu. [2.6] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; atau 4. Jika DKPP Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 24 April 2014; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 24 April 2014 ; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Politik Peserta Pemilu; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir PPD Kabupaten Kabupaten Lanny Jaya; 7  5. Bukti T-5 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Parpol Dalam Acara Rapat Pleno DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tertanggal 24 April 2014; [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu 8 [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena Teradu menetapkan perolehan suara calon legislatif dan perolehan kursi partai untuk DPRD Kabupaten Lany Jaya Provinsi Papua. Para Teradu telah menetapkan perolehan suara yang tidak sesuai dengan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat KPPS, PPS, dan PPD di beberapa distrik. Pengadu mengatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa dokumen C1, D1, dan DA 1 hasil perolehan suara yang ditetapkan Para Teradu merupakan manipulasi atas suara rakyat yang sebenarnya. Para Teradu juga membawa kabur dokumen Negara Model C.1 dan Model DA.1 bersama 50 orang Anggota PPD tanpa pemberitahuan kepada partai politik. Para Teradu membawa hasil rapat pleno rekapitulasi terbuka ke Provinsi Papua atas perintah Bupati Kabupaten Lanny Jaya. Teradu tidak pernah mengirimkan undangan atau pemberitahuan kepada partai politik ketika diadakan rekapitulasi suara; [4.2] Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Teradu membantah dalil Pengadu. Para Teradu telah melaksanakan Rekapitulasi Suara dan Penetapan Perolehan Kursi dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPD, Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya dan para saksi masing-masing partai politik. Pada saat Rapat Pleno tersebut, Pengadu tidak pernah mengajukan keberatan dan Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya juga tidak memberi catatan 9 maupun rekomendasi atas penetapan perolehan hasil suara dan kursi. Para Teradu tidak membawa kabur dokumen Negara sebagaimana tuduhan Pengadu, tetapi dokumen tersebut disimpan oleh Para Teradu di sekretariat KPU dalam keadaan tersegel. Upaya ini dilakukan untuk memastikan semua dokumen terjaga dan terawat dengan baik sebagai bukti perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten. Teradu melaksanakan seluruh proses tahapan pemilu tanpa pernah ada perintah atau intervensi Bupati atau pihak manapun di Kabupaten Lanny Jaya. Undangan kepada peserta Pemilu legislatif telah dikirimkan kepada partai-partai untuk menghadiri sidang pleno terbuka rekapitulasi pada tanggal 24 April 2014 dengan bukti surat dan daftar penerimaan partai- partai peserta Pemilu; [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti dan dokumen dalam sidang pemeriksaan, Pengadu tidak dapat menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung atau membuktikan dalilnya. Para Teradu dapat menyampaikan bukti-bukti terhadap semua proses yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Lanny Jaya. Para Teradu senantiasa melibatkan Panwaslu dalam semua proses tahapan penghitungan suara yang ditempuh. Di samping itu, Pengadu sendiri tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya, karena persoalan yang dikemukakan tidak terkait dengan partai Pengadu yakni GERINDRA tetapi persoalan PKB. Saksi yang diajukan Pengadu adalah fungsionaris PKB yang pada saat pembacaan pokok aduan berfungsi dan mengaku sebagai Pengadu. [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti, dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pokok pengaduan yang disampaikan sangat kabur (obscur libel), seluruh dalil Pengadu tidak terbukti. [4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

10 1. Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI atas nama Tanus Kogoya, Salomina Yigibalom, Tonius Yikwa, Durian Wenda, Yakien Wenda, dan Eribur Kogoya selaku Ketua merangkap Anggota, dan Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, serta Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 11 Dr. Osbin Samosir, M.Si 12