Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No.23/ DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 82/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 23/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU 1.Nama : Drs. H. Nur Achmad AS, S.H. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkep/05 November 1968 Pekerjaan : LSM Alamat :Jl. A. Burhanuddin No. 10 Kel. Tumampaua, Kab. Pangkep Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Dr. Ibrahim Nurdin,S.pd., M.Pd Jabatan : Ketua Panwaslu Kab. Pangkep Alamat Kantor : Jl. Lontara No. 1, Kab. Pangkep Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Muh. Basir, S.Ag., M.A Jabatan : Anggota Panwaslu Kab. Pangkep Alamat Kantor : Jl. Lontara No. 1, Kab. Pangkep Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; 1  Mememeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 16 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 82/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 23/DKPP-PKE-III/2014 , yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa komisioner Panwaslu Kabupaten Pangkep telah melanggar sumpah/janji Pasal 98 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”; 2. Para Teradu selaku KETUA dan anggota Panwaslu Kabupaten Pangkep telah lalai melaksanakan ketentuan Pasal 78 c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Laporan/temuan Panwascam dihindari dengan cara mengklarifikasi ulang laporan/temuan tersebut walaupun sudah lengkap dan memenuhi unsur, sehingga laporan tersebut menjadi daluarsa ; 3. Bahwa Para Teradu tidak mentaati ketentuan Pasal 85 huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu “bersedia bekerja sepenuh waktu”, karena keduanya mempunyai tugas pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil. Para Teradu lebih mengutamakan tugas pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil ketimbang sebagai Panwas, bahkan Teradu I sering dalam sehari tidak masuk 2  kantor, sehingga menghambat aktivitas Panwas, dan sidang pleno tertunda, bahkan ada rekomendasi yang harus ditandatangani namun ketua tidak ada di tempat, sehingga harus ditandatangani oleh anggota panwas yang lainnya, hal ini tidak sesuai dengan aturan Panwas; 4. BahwaKetua Panwaslu Kabupaten Pangkep menghindari tanggung jawab yang diembannya berupa menandatangani surat keluar, yang berkaitan dengan rekomendasi ke KPUD Kabupaten Pangkep sehingga surat keluar ditandatangani oleh anggota komisioner lainnya; 5. Bahwa Teradu menghindari undangan Dirut PT Semen Sentosa yang melakukan pelanggaran karena lokasi BUMN tersebut dijadikan tempat memasang bahan kampanye. [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan perbuatan Teradu adalah melawan hukum dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu ; 3. Menghukum Teradu dengan diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 99 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 “diberhentikan dengan tidak hormat” dan Pasal 99 (2) huruf b “melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik” 4. Apabila sidang majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memutuskan aduan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; [2.3]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut : DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Copy Surat Penerusan Temuan Pelanggaran Pemilu Panwascam Kec. Ma’rang Nomor: 29-Panwaslu- Ma’rang/XI/2013, tertanggal 01 Desember 2013 ; 2. P-2 Copy Bukti Penerimaan Laporan Model A.2 KWK Nomor: 29/Panwas-Ma’rang/XI/2013, tertanggal 25 November 2013; 3. P-3 Copy Kajian Dugaan Pelanggaran Model A-6 KWK Nomor: 29/Panwas-Ma’rang/XI/2013 ; 4. P-4 Copy Undangan Klarifikasi Panwascam Kecamatan Ma’rang Nomor: 28/Panwas-Ma’rang/XI/2013, tertanggal 23 November 2013 ; 5. P-5 Copy Undangan Klarifikasi ke-2 Panwascam Kecamatan 3  Ma’rang Nomor: 34/Panwas-Ma’rang/XI/2013, tertanggal 28 November 2013 ; 6. P-6 Copy Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwascam Kecamatan Ma’rang Formulir Model A-1, tertanggal 20 Nopember 2013 ; 7. P-7 Copy Berita Acara Pernyataan Tidak Memiliki Identitas Kependudukan an. Sukaena ; 8. P-8 Copy Berita Acara Pernyataan Tidak Memiliki Identitas Kependudukan an. Amiruddin, tertanggal 18 November 2013; 9. P-9 Copy Kartu Keluarga Sukaena ; 10. P-10 Copy Daftar Pemilih kabupaten Pangkep an. Sukaena dan Amiruddin ; 11. P-11 Copy Kajian Dugaan Pelanggaran Model A-6 KWK Nomor: 29/Panwas-Ma’rang/XI/2013, tertanggal 25 Nopember 2013; Selain itu, Pengadu juga mengajukan 1 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Taslim  Bahwa saksi adalah salah Panwascam Kecamatan Ma’arang;  Bahwa laporan Panwascam Ma’arang dilaporkan saksi langsung kepada ketua panwaslu Kabupaten Pangkep, dan menurut saksi tidak ada tindaklanjut dari Panwaslu Kab. Pangkep;  Bahwa pada saat laporan disampaikan oleh saksi kepada Panwaslu Kabupaten Pangkep yang diterima langsung oleh Teradu I, tidak sesuai dengan format laporan (Perbawaslu). PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.3] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pengadu, Drs. H. Nur Achmad AS, SH sebelumnya adalah salah satu anggota Panwaslu Kabupaten Pangkep. Teradu dan Pengadu pernah sama-sama satu kantor, bahkan satu kamar, tidur sama-sama sekamar di Hotel dan pernah merasakan juga suka duka menjadi Pengawas Pemilu beberapa bulan. Kemudian takdir membawa kami berpisah karena hasil putusan DKPP RI yang memberi putusan berbeda terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan kepada kami. Dimana Pengadu diputuskan diberhentikan tetap sebagai Panwaslu Kabupaten Pangkep oleh DKPP RI; 2. Bahwa aduan yang disampaikan oleh pengadu di atas tidak jelas dan ada kontradiktif bahwa Pengadu mengatakan Teradu lalai melaksanakan pasal 78c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu “menerima 4  dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Namun di kalimat berikutnya Pengadu mengatakan laporan/temuan Panwascam dihindari dengan cara mengklarifikasi ulang laporan/temuan tersebut walaupun sudah lengkap dan memenuhi unsur sehingga laporan tersebut menjadi daluwarsa. Menurut Teradu tuduhan lalai oleh pengadu dibantah sendiri dengan kata/pernyataan dihindari dengan cara mengklarifikasi ulang laporan/temuan tersebut. Teradu menganggap bahwa tuduhan melanggar ketentuan pasal yang disebutkan Pengadu tidak tepat dituduhkan kepada Teradu; 3. Bahwa laporan Pengadu terkait Panwascam Kecamatan Ma’rang dihindari dengan cara mengklarifikasi ulang laporan/temuan tersebut walaupun sudah lengkap dan memenuhi unsur, sehingga laporan tersebut menjadi daluarsa adalah tidak benar. Bahwa Teradu menghindari laporan yang diteruskan sama sekali tidak ada niat sedikitpun untuk menghindari laporan yang disampaikan oleh Panwascam Kecamatan Ma’rang. Terkait dengan lapran tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan surat penerusan temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Panwaslu Kecamatan Ma’rang terkait hasil temuan PPL Kel. Ma’rang, maka Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Pangkep memberikan petunjuk kepada Panwaslu Kecamatan Ma’rang agar dikembalian untuk dilengkapi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-1) ; b. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan terkait penerusan laporan Panwaslu Kecamatan Ma’rang adalah:  Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Ma’rang untuk senantiasa berpedoman kepada Peraturan Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pelaporan  Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan menggunakan Model B.3-DD (Lampiran Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran 5  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), sementara yang digunakan oleh Panwaslu Kecamatan Ma’rang Formulir Model A-2 KWK (Bukti T-2) ;  Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran menggunakan Model B.9-DD (Lampiran Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), sementara yang digunakan oleh Panwaslu Kecamatan Ma’rang Formulir Model A-6 KWK (Bukti T-3) ;  Berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Ma’rang untuk melengkapi kajian yang dianggap belum lengkap yaitu mengisi uraian kejadian serta melengkapi dengan data-data hasil klarifikasi terhadap terlapor dalam hal ini Ketua PPS Kelurahan Ma’rang. Namun sesuai surat panggilan klarifikasi yang dikirimkan oleh Panwaslu Kecamatan Ma’rang kepada terlapor sebanyak dua kali namun kedua panggilan tersebut Ketua PPS tidak hadir. (Lampiran Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);  Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka diminta kepada Panwaslu Kecamatan Ma’rang untuk mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap terlapor dengan tujuan agar ada sinkronisasi antara temuan PPL atas nama Apriawan dengan PPS Kelurahan Ma’rang agar didapatkan kejelasan tentang apa sesungguhnya maksud, motif dan tujuan dan apakah tindakan tersebut sesuai dengan arahan dari PPK Kecamatan Ma’rang ataukah tidak. Apakah benar Ketua PPS Kelurahan Ma’rang memberikan berita acara tentang pernyataan tidak memiliki identitas kependudukan kepada pemilih Sdr (i) Sukaena dan Sdr. Amiruddin. Hal-hal inilah yang dianggap penting untuk diketahui sehingga kami menyarankan untuk sebaiknya diadakan klarifikasi. Hal ini sesuai dengan Formulir Model B.8-DD (Berita Acara Klarifikasi) (Lampiran Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); 6  Pada tanggal 23 Nopember 2013 Panwaslu Kecamatan Ma’rang mengundang Ketua PPS Kel. Ma’rang untuk klarifikasi, namun Ketua PPS Ma’rang pada pemanggilan pertama tidak hadir memenuhi undangan Panwaslu Kecamatan Ma’rang. Undangan klarifikasi kedua kepada Ketua PPS Kelurahan Ma’rang dikirimkan oleh Panwaslu Kecamatan Ma’rang tanggal 28 November 2013 namun yang bersangkutan juga tidak hadir (Bukti T-4) ;  Oleh karena terlapor (Ketua PPS Kelurahan Ma’rang) tidak diperoleh keterangan klarifikasi maka kemudian Panwaslu Kecamatan Ma’rang berdasarkan petunjuk Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Pangkep, kemudian memperbaiki dan melengkapi berkas sesuai Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan selanjutnya membawa dan meneruskan kembali berkas tersebut ke kantor Panwaslu Kab. Pangkep pada tanggal 01 Desember 2013. (Bukti T-5) ;  Sesuai pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; “Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bidang penindakan pelanggaran dengan menggunakan formulir Model A.3 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran.” Berdasarkan pasal tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesesuaian waktu kejadian yaitu tanggal peristiwa yang ditemukan adalah tanggal 21 Nopember 2013 sementara surat penerusan temuan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Ma’rang ke divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Pangkep tertanggal 01 Desember 2013 sehingga laporan tersebut daluarsa (Bukti T-6);  Bahwa surat penerusan temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Panwaslu Kecamatan Ma’rang tidak terregistrasi dalam buku agenda, baik dalam agenda surat keluar dan surat masuk maupun dalam buku penerimaan laporan pada bagian staf penerimaan laporan pada Kantor Panwaslu Kab. Pangkep. Akibat tidak terregisternya surat penerusan temuan dugaan pelanggaran pemilu tersebut mengakibatkan gugur secara langsung (Bukti T-7);  Seandainya pun surat penerusan temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Panwaslu Kecamatan Ma’rang terregistrasi di dalam buku agenda, baik dalam agenda surat keluar dan surat masuk maupun dalam buku penerimaan laporan pada bagian staf penerimaan laporan pada Kantor 7  Panwaslu Kab. Pangkep, maka yang diberi kewenangan untuk menindaklanjuti adalah divisi penanganan dan tindaklanjut pelanggaran Panwaslu Kab. Pangkep yang pada saat itu masih dijabat oleh Sdr. Drs. H. Nur Achmad AS, SH (Pengadu). Sehingga idealnya dialah yang lebih dahulu membuat kajian atas kasus tersebut untuk selanjutnya dibahas dalam rapat pleno Panwaslu Kab. Pangkep, jadi sangat aneh kiranya bila yang diadukan ke DKPP hanya teradu I dan II, sementara pada sisi lain dia juga bagian dari Panwaslu Kab. Pangkep, sebagai Devisi Penanganan dan Tindak Lanjut Laporan;  Bahwa kasus dugaan pelanggaran pemilu yang disangkakan kepada Panwaslu Kab. Pangkep terkait masalah Daftar Pemilih atas nama Sdr. Amiruddin dan Sdr (i) Sukaena (keduanya adalah warga Kelurahan Ma’rang Kecamatan Ma’rang Kab. Pangkep), berdasarkan dokumen dari KPUD Pangkep dan Panwaslu Kab. Pangkep terkait Daftar Pemilih, maka Sdr. Amiruddin dan Sdr (i) Sukaena telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS Model A.1-KPU/ Bukti T-8), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP Model A.2-KPU/ Bukti T-9), Daftar Pemilih Tetap (DPT Model A.3-KPU/ Bukti T-10), Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan (DPT Model A.3-KPU/ Bukti T-11), Daftar Pemilih Tetap Tanggal 1 Januari 2014 (DPT Model A.3-KPU/ Bukti T-12) dan Daftar Pemilih Tetap Tanggal 19 Maret 2014 (DPT Model A.3-KPU/ Bukti T-13) sehingga mereka berhak untuk mempergunakan hak konstitusionalnya yaitu dengan mencoblos pada Pemilihan Umum Calon Legislatif, tanggal 09 April 2014. Dalam artian bahwa tidak ada seorang pun yang dirugikan dalam kasus yang diadukan Pengadu ini (T-14) ; 4. Bahwa terkit aduan dari Pengadu yang menyatakan bahwa para Teradu tidak mentaati ketentuan pasal 85 huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, “bersedia bekerja penuh waktu”, karena keduanya mempunyai tugas pokok sebagai PNS. Para Teradu lebih mengutamakan tugas pokoknya sebagai PNS ketimbang sebagai Panwas, bahkan Teradu I sering dalam sehari tidak masuk kantor, sehingga menghambat aktifitas Panwas dan sidang pleno tertunda, bahkan ada rekomendasi yang harus ditandatangani namun Ketua tidak ada di tempat, sehingga harus ditandatangani oleh anggota Panwas lainnya, hal ini tidak sesuai dengan aturan Panwas tuduhan Pengadu tersebut tidak berdasar karena selama bekerja di Panwaslu Kab. Pangkep dalam melaksanakan tugas sebagai Panwaslu Kab. Pangkep, Para Teradu alhamdulillah masih dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan selalu aktif dalam setiap kegiatan- kegiatan Panwaslu baik yang terjadi/dilakukan di dalam kantor sendiri maupun kegiatan diluar kantor (Bukti T-15). Hal ini pun sesungguhnya dirasakan oleh Pengadu ketika masih berstatus sebagai Komisioner Panwaslu Kab. Pangkep. 8  Apalagi Para Teradu telah terlebih dahulu diberikan izin oleh pimpinan masing- masing, baik melalui lisan maupun tertulis (Bukti T-16), sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas pokok sebagai PNS; 5. Bahwa terkait masalah penandatanganan oleh salah satu komisioner, sudah dilakukan koordinasi dan komunikasi antar sesama anggota Panwaslu Kab. Pangkep. Bahwa dalam organisasi menganut system pendelegasian, artinya, jika Ketua tidak berada di tempat maka surat melalui koordinasi dan persetujuan terlebih dahulu dengan Ketua ditandatangani oleh komisioner lain. Terlebih institusi Panwas menganut faham kolektif-kolegial. Hal ini pun berlaku di Panwaslu Kab. Pangkep. Sangat naïf misalnya jika semua persuratan harus ditandatangani oleh Ketua, sementara Ketua terkadang menghadiri undangan diberbagai tempat bahkan sampai ke luar kota, seperti ketika acara Rapat Koordinasi Nasional Polhukam di Jakarta selama 5 (lima) hari; 6. Bahwa di Panwaslu Kab. Pangkep, jika sekiranya salah satu komisioner tidak hadir (tidak masuk kantor) pada hari itu, maka sesama anggota Panwaslu tetap dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik. Termasuk Pengadu ketika masih berstatus sebagai Komisioner Panwaslu Kab. Pangkep mempunyai aktifitas lain di luar kantor dan bilamana tidak sempat masuk kantor, maka tetap ada koordinasi dan komunikasi dengan komisioner yang lainnya; 7. Bahwa kalau yang dimaksud dengan bersedia bekerja penuh waktu adalah setiap saat berada di kantor merupakan penafsiran yang tidak tepat, karena tugas, fungsi dan kewenangan Panwas bukan hanya senantiasa berada di kantor, melakukan rapat pleno dan menunggu laporan. Lebih dari itu, sesungguhnya tugas Panwas lebih banyak di lapangan, melakukan pengawasan dan pemantauan. Jadi, indikator ukuran kerja Panwas bukan hanya kehadiran di kantor setiap saat, akan tetapi sejauh mana melakukan aktifitas pengawasan pada hari itu dan aktivitas lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Panwaslu Kabupaten (T-17) ; 8. Bahwa Teradu juga tidak menampik bahwa sama sekali tidak pernah ke kantor dimana teradu bertugas (Tugas Pokok) namun yang kami pastikan sebelumnya bahwa tidak ada tugas di Panwas yang dikorbankan semuanya alhamdulilah dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan anggota bahkan tetap beraktivitas menyelesaikan pekerja yang masih ada bahkan hingga tengah malam di kantor panwas. Bahwa manajemen modern dengan pemanfaatan dan penggunaan tekhnologi komunikasi yang sudah maju dan mudah diakses kadang pekerjaan dapat diselesaikan tanpa kehadiran fisik di kantor menjadi alat yang banyak membantu memaksimalkan kerja dan tupoksi para anggota. Hal lain di institusi Panwaslu Kabupaten Pangkep pembagian pokja sudah ditata sedemikian rapih sehingga suatu pekerjaan atau masalah yang harus dikerjakan dan 9  diselesaikan sudah menjadi tanggungjawab bersama khususnya anggota pokja yang bersangkutan; 9. Bahwa Teradu menyadari tugas Pokok sebagai PNS dan tugas sebagai Panwas merupakan sama-sama tugas pengabdian kepada bangsa dan Negara maka ketika pada saat yang bersamaan ada kegiatan maka teradu selalu mengedepankan kegiatan di Panwas oleh karena amanah di panwas sifatnya Ad Hoc dan punya tahapan yang terjadwal sementara di tugas pokok PNS masih dapat dikoordinasikan dengan teman sejawat. sebagai bukti bahwa betapa Teradu sangat perhatian terhadap tanggungjawab yang harus dilaksanakan sebagai Panwas maka bukti agenda dan surat tugas kegiatan Panwas Kabupaten Pangkep yang telah diikuti dan dilaksanakan oleh Teradu (Bukti T-18); 10. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 sampai sekarang alhamdulilah belum ada Teradu menghambat aktifitas Panwas dan sidang pleno tertunda, hanya karena Teradu berstatus PNS. Kalaupun ada tugas selama di Panwas Kabupaten Pangkep terhambat atau tidak dilaksanakan/terlaksana sesuai dengan seharusnya sudah pasti Teradu mendapatkan teguran dari hierarkies Panwas diatasnya yaitu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tapi alhamdulilah sampai saat ini teradu belum pernah mendapatkan teguran berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas harian yang harus kami laksanakan tepat waktu ; [2.4] PETITUM Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan tindakan Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik. 2. Menyatakan bahwa para Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya. 3. Atas tuduhan yang tidak berdasar memerintahkan kepada Pengadu untuk memulihkan nama baik Teradu baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun sebagai komisioner Panwaslu Kab. Pangkep dengan cara meminta maaf kepada Teradu. 4. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. [2.5]Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut: 10  DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Copy Surat Penerusan temuan dugaan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kecamatan Marang Nomor: 29-Panwaslu- Ma’rang/XI/2013, tertanggal 01 Desember 2013 ; 2. T-2 Copy Tanda Bukti Penerimaan Laporan model A-2 KWK Nomor: 29-Panwaslu-Ma’rang/XI/2013, tertanggal 25 November 2013 ; 3. T-3 Copy Kajian Dugaan Pelanggaran Model A-6 KWK Nomor: 29-Panwaslu-Ma’rang/XI/2013, tertanggal 25 November 2013; 4. T-4 Copy Undangan Klarifikasi Panwaslu Kecamatan Ma’rang Nomor: 28/Panwaslu-Ma’rang/XI/2013, tertanggal 23 November 2013 ; 5. T-5 Copy Undangan Klarifikasi ke-2 Panwaslu Kecamatan Ma’rang Nomor: 34/Panwaslu-Ma’rang/XI/2013, tertanggal 28 November 2013 ; 6. T-6 Copy Buku Agenda Panwaslu Kab. Pangkep ; 7. T-7 Copy Buku Penerimaan Laporan Panwaslu Kab. Pangkep, tanggal 18 Oktober 2013-16 November 2013; 8. T-8 Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Model A.1-KPU Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 9. T-9 Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Model A.2-KPU Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 10. T-10 Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Model A.3-KPU Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 ; 11. T-11 Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan Model A.3-KPU Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 12. T-12 Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Model A.3-KPU Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tertanggal 1 Januari 2014 ; 13. T-13 Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Model A.3-KPU Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tertanggal 19 Maret 2014 ; 14. T-14 Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Model A.3-KPU Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tertanggal 9 April 2014 ; 15. T-15 Copy Agenda Kegitan Panwaslu Kabupaten Pangkep, tanggal 6 Januari-29 April 2014 ; 16. T-16 Copy Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: Kk.21.17.10/KP.01.1/07/III/2013 an. Muhammad Basi S.Ag., MA , tertanggal 18 Maret 2013 ; 17. T-17 Copy Daftar Hadir Panwaslu Kabupaten Pangkep Bulan Januari-April 2014 ; 18. T-18 Copy Surat Tugas Nomor: 63/Panwaslu-Pangkep/III/ 2014 11  Panwaslu Kabupaten Pangkep tertanggal 13 Maret 2014 ; [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. 12 Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo.Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukanTeradu terkait dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan pokok-pokok pengaduan bahwa para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan-selanjutnya cukup disebut Pangkep-telah lalai melaksanakan ketentuan Pasal 78 c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, sehingga laporan yang seharusnya dapat ditindaklanjuti menjadi gugur karena kadaluwarsa. Para Teradu tidak menaati ketentuan pasal 85 huruf k, “bersedia bekerja penuh waktu”. Para Teradu lebih mengutamakan tugas pokoknya sebagai PNS ketimbang sebagai Panwas, bahkan Teradu I sering dalam sehari tidak masuk kantor, sehingga menghambat aktifitas Panwas dan sidang pleno tertunda, bahkan ada rekomendasi yang harus ditandatangani namun Ketua tidak ada di tempat, sehingga harus ditandatangani oleh anggota Panwas. [4.2] Menimbang bahwa dalam jawabannya para Teradu mengatakan tidak ada niat para Teradu untuk menghindari laporan Panwaslu Kecamatan Ma’rang, apalagi sengaja membiarkan laporan tersebut kadaluarsa. Menurut para Teradu, temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Panwaslu Kecamatan Ma’rang tersebut idealnya harus ditindaklanjuti oleh Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Laporan Panwaslu Kab. Pangkep, yang pada saat itu masih dijabat oleh Pengadu. Para Teradu mengatakan telah menindaklanjuti laporan Panwaslu Kecamatan Ma’rang tersebut dengan mengembalikan berkas laporan tersebut untuk diperbaiki, karena tidak sesuai dengan format Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012. Terkait masalah 13 Daftar Pemilih atas nama Amiruddin dan Sukaena warga Kelurahan Ma’rang Kecamatan Ma’rang Kab. Pangkep, Teradu mengatakan tidak ada masalah karena Amiruddin dan Sukaena pada akhirnya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pileg tanggal 9 April 2014 ; [4.3] berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pengembalian berkas temuan PPL Ma’rang yang dikembalikan kepada Panwascam Ma’rang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu telah melaksanakan kewajiban untuk membimbing bawahannya sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012. Di samping itu pengertian ”menindaklanjuti” merupakan tindakan yang harus dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk, yakni : pertama, mengeksekusi, dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian yang memastikan bahwa laporan atau pengaduan memenuhi syaratm baik formil dan materil; kedua, menghentikan apabila berdasarkan pengkajian diyakini tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Pengadu, ketika peristiwa yang diadukan ini terjadi masih dalam kapasitas sebagai anggota Panwas Kab. Pangkep, divisi pelaporan dan tindak lanjut, seharusnya lebih bertanggungjawab dalam menyelesaikan persoalan dan sudah semestinya melakukan upaya sesuai tugas pokok dan fungsi, termasuk membawa ke dalam sidang pleno untuk diputuskan. Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, DKPP berpendapat, bahwa Para Teradu telah melakukan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan demikian aduan pengadu dapat dikesampingkan ; [4.4] Menimbang bahwa dalam pokok aduan, Pengadu mendalilkan para Teradu tidak menaati ketentuan pasal 85 huruf k, “bersedia bekerja penuh waktu”, Para Teradu mengatakan bahwa tuduhan Pengadu tersebut tidak berdasar karena selama ini, Para Teradu menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan selalu aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan Panwaslu baik yang terjadi/dilakukan di dalam kantor maupun kegiatan diluar kantor, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas pokok sebagai PNS. Teradu mengajukan bukti agenda dan surat tugas kegiatan Panwas Kabupaten Pangkep yang telah diikuti dan dilaksanakan oleh para Teradu. Berdasarkan keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pengertian “bekerja penuh waktu” seharusnya dimaknai secara luas, dalam arti seluruh tugas dan tanggungjawab berjalan dengan lancar dan baik, fungsi-fungsi organ organisasi bekerja dan terjamin efektif. Berdasarkan fakta-fakta dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dengan demikian dalil aduan Pengadu dapat dikesampingkan ; [4.5] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP 14 bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP ;

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I dan Teradu II tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus harus merehabilitasi nama baik Teradu I dan Teradu II;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Dr. Ibrahim Nurdin, S.Pd., M.Pd dan Teradu II atas nama Muh. Basir, S.Ag., M.A selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkep terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait,Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari hari Jum’at tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. 15  KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 16