Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 61/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 131/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 61/DKPP- PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh: 1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU [1.1] PENGADU 1. Nama : Novthoso Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. Poros RT 003 RW 003 Desa Pimping, Tanuung Palas Utara Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------Pengadu; Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Rudy Suhartono, S.E Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kab. Bulungan Alamat : Jl. Gapensi RT 15 RW 05 Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Suhartono, S.E Pekerjaan : Divisi Hukum dan Penindakan Alamat : Jl. Gapensi RT 15 RW 05 Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 1  3. Nama : Siti Nuhriyati Pekerjaan : Divisi Umum dan SDM Alamat : Jl. Gapensi RT 15 RW 05 Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 2 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 131/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 61/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu tidak memproses secara benar, sesuai yang dilaporkan oleh Pengadu, dan hanya mencari-cari alasan yang menurut kajian sendiri tanpa proses sesuai dengan hukum yang berlaku tiba-tiba sudah dinyatakan tidak diproses; 2. Bahwa Panwascam dan Panwas Kabupaten melakukan pembiaran terhadap kasus yang dilaporkan sehingga seolah-olah habis tenggang waktu untuk memproses laporan yang dilaporkan; 3. Bahwa dalam laporan yang dilaporkan adalah tertangkap tangan/basah dimana H-1 (hari selasa tanggal 8 April 2014 pukul 21.30) Teradu membagi-bagikan uang sebesar Rp. 150.000,- dan contoh kertas suara yang mengarahkan pada salah satu caleg (Rianto) dari Partai Golkar Dapil Bulungan III Nomor urut 1 dan Teradu meminta untuk menjatuhkan pilihannya pada salah satu caleg tersebut; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 2 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; atau Putusan lain yang seadil- adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Copy tanda terima penurusan laporan tertanggal 23 April 2014 dari Bawaslu RI; 2. Bukti P-2 : Copy Surat penjelasan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 032/Bawaslu-Kaltim/IV/2014, tanggal 18 April 2014 tentang Penjelasan kepada Ketua Panwaslu Kab. Bulungan; 3. Bukti P-3 : Copy Berita Acara pembahasan sentra Gakkumdu Kab. Bulungan laporan Nomor 10/LP/PILEG/IV/2014 dan laporan Nomor 11/LP/PILEG/IV/2014; 4. Bukti P-4 : Copy laporan Nomor 01/SPL/Sek.Panwascam/4/2014 tertanggal 8 April 2014; 5. Bukti P-5 : Copy hasil kajian; 6. Bukti P-6 : Copy surat keberatan Caleg DPRD Kab. Bulungan Dapil III atas nama Surono, DKK yang ditujukan kepada Kapolres Bulungan; 7 Bukti P-7 : Copy bukti rekaman dialog antara masyarakat dengan Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; 8 Bukti P-8 : Copy surat undangan klarifikasi dari Panwas Kab. Bulungan kepada Sdr. Novthoso; 9 Bukti P-9 : Copy http://m.korankaltim.com/caleg-partai-golkar- dilaporkan-ke-panwaslu/; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu/Terlapor secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.4.1] Secara umum Teradu/Terlapor sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu/Terlapor memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut : 3 1. Bahwa Teradu telah memproses laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penangan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1); 2. Bahwa Panwascam Tanjung Palas Utara menerima laporan tertulis pada hari Selasa 8 April 2014 pukul 22.00 Wita, yang berupa form B.1-DD No. 01/SPL/Sek/Panwascam/04/2014, dan diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Bulungan tanggal 9 April 2014 pukul 20.15 s/d 22.00 Wita. Alasan tidak terbukti melakukan pembiaran ialah: a. Pada tanggal 10 April 2014, setelah menerima laporan dari Panwascam pada pukul 09.00 Wita dan pada hari yang sama Panwaslu Kabupaten Bulungan melakukan kajian terhadap laporan yang diterima dengan hasil diteruskan ke Sentra Gakkumdu; b. Dalam rapat sentra Gakkumdu, keputusan yang diambil sebagaimana yang terlampir, tidak dapat di tindak lanjuti ke Kepolisian sebagai kasus Tindak Pidana Pemilu, sebagaimana Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012; c. Sebagaimana Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 yang telah diubah menjadi Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 7 “Laporan Dugaan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak di ketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu” 3. Bahwa dalam pengambilan Keputusan Panwaslu Kabupaten Bulungan berdasarkan dari laporan Panwascam Tanjung Palas Utara terhadap laporan dugaan pelanggaran Money Politik bahwa yang dilaporkan ke DKPP sebagai alasan pengaduan, dimana Pengadu telag memutar balikan fakta dilapangan dan tidak sesuai dengan kronologis yang disampaikan oleh Panwascam Tanjung Palas Utara; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menerima eksepsi dari Teradu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Permohonan Pengadu cacat prosedural; 3. Menyatakan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum tidak berwenang menyidangkan Pengaduan Pengadu; 4. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima (Niet Onvankljik verklaard); 4 5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.4.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Copy Berita Acara Rapat Pleno Pengawasn Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tertanggal 10 April 2014; 2. Bukti P-2 : Copy Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bulungan Laporan Temuan Nomor 10 tertanggal 10 April 2014; 3. Bukti P-3 : Copy Penerimaan Laporan Panwascam Tanjung Palas Utara;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 5  b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; 6

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradu telah melakukan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu selaku Ketua Panwaslu Kab. Bulungan, karena tidak memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pengadu pada tanggal 8 April 2014 pukul 21.30 terjadi pembagian-bagian uang untuk memenangkan Caleg Golkar nomor urut 1 di dapil III Bulungan bernama Rianto. Pembagian tersebut tertangkap tangan dengan besaran uang sejumlah Rp. 150.000,- dan contoh surat suara yang mengarahkan pemilih pada Rianto. [4.2] Menimbang keterangan Teradu dalam sidang pemeriksaan yang menyatakan bahwa Teradu telah memproses laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penangan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti, dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa meskipun para Teradu telah menempuh prosedur, namun dalam kenyataannya banyak faktor yang diabaikan, terutama dalam mengajukan barang bukti ke Gakkumdu termasuk mengabaikan adanya saksi-saksi yang seharusnya diproses. Pengaduan Pengadu terbukti dan demikian alasan Teradu dapat dikesampingkan. [4.3] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian dalil Pengadu tidak beralasan menurut etika.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; 7 [4.3] Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [4.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi berupah PERINGATAN KERAS terhadap Teradu I dan Teradu II atas nama Rudy Suhartono, S.E, dan Suhartono, S.E, selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bulungan; 3. Menjatuhkan Sanksi berupah PERINGATAN terhadap Teradu III atas nama Siti Nuhriyati selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Bulungan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini, dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. 8  Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 9