III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 25 Maret 2014 telah mengajukan
Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP)
dengan Nomor Pengaduan 67/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara
100/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
Pokok Pengaduan I:
1. Bahwa Para Teradu menetapkan dan melantik Sdr. Supriadi, sebagai Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota Balikpapan, padahal yang bersangkutan telah diketahui
menjadi Anggota dan Pengurus Partai Karya Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur
yang terhitung belum genap 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai Peserta Tes
Seleksi, yang bersangkutan juga tecantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu
Legislatif 2009, sebagai Calon Legislatif Pemilu 2009 yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Para Teradu telah bertindak dengan sengaja menetapkan dan melantik
Sdr.Supriadi sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan,
padahal yang bersangkutan pernah menjadi Pengurus Partai Karya Perjuangan Tingkat
Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Sekretaris Partai, terhitung kurang dari 5 (lima)
tahun pada saat pendaftaran seleksi, dan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi,
Nomor Urut 3 (tiga) Daerah Pemilihan Kaltim 3 (tiga), yang tercantum dalam Daftar
Calon Tetap Pemilu 2009, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya Sekretariat KPU
Kota Balikpapan menyatakan telah melaporkan keterlibatan Sdr. Supriadi di
Kepengurusan Partai Karya Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebagai Calon
Legislatif Pemilu 2009, yang disampaikan pada saat tahap uji kepatutan dan
kelayakan. Namun pihak Teradu selaku KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam proses
uji kepatutan dan kelayakan, tidak menanggapi dan bahkan dengan sengaja tetap
menetapkannya yang bersangkutan sebagai Anggota KPU Kota Balikpapan hingga saat
ini;
3. Bahwa Para Teradu menetapkan dan melantik Sdr. Harajatang, sebagai Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, sementara yang bersangkutan
diketahui masih berstatus sebagai Koordinator Divisi Program Pro-Rakyat
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kutai
Timur, masa bakti 2011-2016. Sdr. Harajatang juga sebagai Calon Legislatif yang
tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2009, yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Oktober 2008. Panwaslu
Kabupaten Kutai Timur melaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur tentang
status yang bersangkutan, sebelum ditetapkan tanggal 18 Maret 2014, sebagai
Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur;
3
4. Bahwa Para Teradu telah bertindak dengan sengaja menetapkan dan melantik Sdr.
Harajatang sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur,
tanpa memperhatikan masukan masyarakat, rekomendasi dan laporan Panwaslu
Kabupaten Kutai Timur, padahal yang bersangkutan masih berstatus sebagai
Koordinator Divisi Program Pro Rakyat Cabang, Kepengurusan DPC Partai Demokrat
Kabupaten Kutai Timur, masa bakti 2011-2016, Sebelumnya Panwaslu Kabupaten
Kutai Timur telah menyampaikan surat kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang
menyimpulkan bahwa keikutsertaan Sdr. Harajatang dalam seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten Kutai Timur, adalah cacat hukum, dan merekomendasikan kepada KPU
Provinsi Kalimantan Timur agar tidak meluluskan Sdr. Harajatang sebagai Anggota
KPU Kabupaten Kutai Timur;
5. Bahwa Para Teradu menetapkan dan melantik Sdr. Roby Maula, S.Hut, sebagai
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, padahal yang bersangkutan
diketahui masih berstatus sebagai Anggota Partai dan Sekretaris Badan Pemenangan
Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Berau;
6. Bahwa Para Teradu telah bertindak ceroboh dan tidak professional, menetapkan dan
melantik Sdr. Roby Maula, S.Hut, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Berau, padahal yang bersangkutan diketahui masih berstatus sebagai Anggota Partai
dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) Kabupaten Berau. Padahal telah disampaikan masukan Masyarakat saat proses
seleksi berjalan dan hingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai Anggota KPU
Kabupaten Berau;
7. Bahwa Para Teradu menetapkan dan melantik Sdr. Yusrianto, sebagai Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota Bontang, padahal yang bersangkutan diketahui menjadi
Anggota dan Pengurus Partai PPI Kota Bontang dan Caleg DPRD Partai PPI Dapil 2
tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Kota Bontang Pemilu Legislatif 2009, yang
ditetapkan oleh KPU Kota Bontang pada tanggal 30 Oktober 2008;
8. Bahwa Para Teradu meloloskan Calon Anggota KPU Kab/Kota yang hasil nilai seleksi
tertulis, wawancara, tes psikologi dan kesehatan jauh lebih rendah di bawah nilai
Peserta Calon Anggota KPU Kab/Kota yang gagal dalam peringkat 10 besar.
Pelanggaran dalam tahapan seleksi ini terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota
Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan;
9. Bahwa Para Teradu telah bertindak tidak professional, tidak adil, tidak mandiri, tidak
jujur, dan mendahulukan faktor subyektifitas serta perasaan suka atau tidak suka,
dengan sengaja menggugurkan Peserta Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang
mempunyai kapabilitas dan kualitas yang lebih baik, sebagaimana dibuktikan dari
hasil tes seleksi tertulis, wawancara, psikologi dan kesehatan.
10. Bahwa Para Teradu mempunyai self defense yang kuat untuk mempetahankan diri
dan egonya, tanpa mempertimbangkan harkat, martabat dan kehormatan lembaga
KPU, yang dipimpinannya, dengan cara:
4
a. Mengkondisikan Para Komisioner terpilih, adalah Komisioner yang bisa „diatur‟
sesuai dengan kehendak dan keinginan Para Teradu, tanpa memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Para Teradu dalam menjalankan uji kepatutan dan kelayakan terhadap sepuluh
besar Calon Anggota KPU Kab./Kota selalu ditanyakan apakah Para Calon tersebut
bersedia menjalin „komitmen‟ untuk bersedia menjalankan perintah Para Teradu
tanpa syarat.
c. Calon Anggota KPU Kab./Kota yang bersedia untuk berkomitmen tanpa syarat,
berhasil lolos dan menduduki jabatan sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota,
kendatipun Calon tersebut tidak memenuhi syarat, karena terlibat partai politik
atau hasil tes tertulis, wawancara dan psikologinya di nilai sangat kurang. Hal ini
dapat dikonfirmasikan kepada seluruh peserta Calon Anggota KPU Kab./Kota yang
masuk sepuluh besar, namun tidak lolos ke lima besar.
11. Para Teradu selaku KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan keputusannya yang
menetapkan peserta seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota yang memiliki nilai rendah
dalam seleksi tertulis, psikologi, wawancara, kesehatan, untuk diloloskan. Hal ini
sangat menciderai rasa keadilan, dan sangat merugikan Pihak Peserta Seleksi, yang
sepatutnya tidak dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang harus berpegang teguh
pada asas Penyelenggara Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, UU No. 15
Tahun 2011. Pelanggaran ini terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan,
Kota Tarakan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang
12. Kasus penggelembungan suara, yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur, bahwa Sdr.
Hasbullah sebagai Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur, yang didakwa melakukan
penggelembungan suara, dan telah divonis hukuman 6 (enam) bulan penjara.
Pengakuan dalam BAP di Kepolisian, dan di persidangan, bahwa yang bersangkutan
diperintahkan oleh salah satu Anggota KPU Provinsi Kaltim, Sdr Rudiansyah (Teradu
III) yang menjadi Penanggung jawab Daerah Koordinasi Wilayah Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang. Bahwa, Teradu III, telah melanggar perundang-undangan
dan kode etik penyelenggara Pemilu, yang mengharuskan sebagai Anggota KPU
memiliki sikap netral, jujur, adil pada seluruh peserta Pemilu. Sebagaimana disebut
dalam Pasal 2 huruf b, c dan i, UU No.15 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama KPU
No. 13, Bawaslu No.11. dan DKPP No.1. Tahun 2012.
13. Bahwa sebelum sampai pada proses tahapan Perhitungan Suara Pemilu Legislatif
tanggal 9 April 2014, telah sering terjadi dialog antara Sdr. Hasbullah (Anggota KPU
Kabupaten Kutai Timur) terhadap Sdr. Rudiansyah Teradu III (selaku Anggota KPU
Provinsi Kaltim), baik terkait proses seleksi KPU Kabupaten Kutai Timur maupun hal
lain menyangkut kinerja KPU, sampai kemudian sempat terjadi perbincangan terkait
Caleg Pileg 2014, dan secara tersirat Sdr. Rudiansyah (Teradu III) memberikan saran-
saran kepada Sdr. Hasbullah untuk membantu Caleg tertentu. Kemudian setelah
Pemilu Legislatif berlangsung saat proses perhitungan suara dilakukan, yaitu pada
5
tanggal 10-14 April 2014, kembali Sdr. Hasbullah sering berkonsultasi dengan Sdr.
Rudiansyah (Teradu III), hingga akhirnya Sdr. Rudiansyah memberi petunjuk kepada
Sdr. Hasbullah untuk membantu mengamankan suara dari Caleg Partai Nasdem
untuk Provinsi Kalimantan Timur dapil 5, yaitu bernama; Syaiful. Pembicaraan
selanjutnya terjadi melalui telpon, yang mana Sdr. Hasbullah menanyakan kembali
perihal perintah tersirat Sdr. Rudiansyah sebelum Pileg terkait Caleg mana yang akan
diamankan, dan Sdr. Rudiansyah (Teradu III) pun menyampaikan agar mengamankan
Caleg Partai Nasdem untuk Provinsi Kaltim Dapil 5, yaitu Syaiful, dengan
menggunakan bahasa isyarat, menyebut Nomor Urut Partai dan Nomor Urut Caleg.
Saat pemeriksaan di Kepolisian, hal tersebut diungkap oleh Sdr. Hasbullah, sehingga
dilakukanlah pemanggilan terhadap Sdr. Rudiansyah (Teradu III), namun Sdr.
Rudiansyah tidak menghadiri panggilan dengan alasan sedang sibuk melakukan pleno
perhitungan suara. Akhirnya kasus tindak pidana pemilu itu dinyatakan daluarsa.
Kepolisian Resort Kutai Timur berusaha mengungkap lebih jauh semua pihak yang
terkait dan dianggap terlibat dalam kasus tindak pidana Pemilu di Kutai Timur,
namun dikarenakan proses Pidana Pemilu yang dibatasi tahapan waktu yang ketat,
maka masa daluarsa menjadi alasan bahwa kasus dihentikan.
14. Bahwa Konflik kepentingan yang berkaitan dengan keterlibatan suami Teradu I dalam
beberapa tugas kepemiluan menimbulkan masalah yang menjadi sorotan dan sinisme
masyarakat, karenakehadiran suami Teradu I, selalu ada dikantor KPU Provinsi
Kaltim. Bahkan turut dalam kegiatan formal, seperti pada saat kegiatan pertemuan
bersama Kominda, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, dan KPU Provinsi
Kalimantan Timur. Suami Teradu I juga terlibat memerintahkan Sdr. Tri Admaji
selaku Kasubag Data-Program dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.
Menelpon Sdr. Drs. H. Haili, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan, Sdri.
Maemunah selaku Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung, Kehadiran suami Teradu I,
yang selalu menemani Teradu I di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur dan
dibeberapa acara kepemiluan, menjadi keluhan dan perasaan tidak nyaman bekerja
dari Sekretaris dan Staf Sekretariat se-hari-hari. Dari beberapa kasus yang terjadi
bahwa Teradu I selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, dalam
menyelenggarakan Pemilu telah bertindak tidak mandiri dan tidak profesional, dan
menunjukkan ketidakmampuan dalam Penyelenggaraan Pemilu;
KESIMPULAN
[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pengadu menyampaikan
kesimpulan tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaduan bertanggal 2
Juli 2014 yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Bahwa Sdr. Supriadi telah diberhentikan/dibatalkan sebagai Anggota KPU Kota
Balikpapan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, melalui Surat Ketetapan No.
102/Kpts/KPU-Prov-021/2014, yang baru diterima oleh Sdr. Supriadi tanggal 30 Juni
6
2014 (setelah sidang I DKPP tanggal 28 Juni 2014). Sementara Surat Ketetapan
Pembatalannya dibuat mundur tanggal 21 Mei 2014. KPU Provinsi Kalimantan Timur
(Para Teradu) telah merekayasa Surat Keputusan atas kasus Sdr. Supriadi, yang sejak
awal proses seleksi memang tidak memenuhi syarat, dan oleh KPU Provinsi
Kalimantan Timur (Para Teradu) tetap diloloskan sebagai Anggota KPU Kota
Balikpapan (SK KPU Nomor 53/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014).
Namun setelah sekian lama (sejak 9 Maret 2014) permasalahan kasus ini, baru pada
30 Juni 2014 (setelah Sidang I) Para Teradu membatalkan keputusan tersebut. Hal ini
didasarkan pada bukti dan keterangan yang terungkap dalam persidangan:
Bahwa memang benar sdr. Supriadi adalah Badan Pengurus Harian DPP Partai
Karya Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur Periode 2007-2012 (SK DPP
PAKAR PANGAN No.62/SKEP/DPN-PAKAR PANGAM/II/2008) dan sebagai Caleg
DPRD Kalimantan Timur tercantum dalam DCT Pemilu 2009, dengan Perolehan
Suara 116, di Dapil 3, DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Daftar Perolehan
Suara Sdr. Supriadi telah dilaporkan oleh Sekretaris KPU Kota Balikpapan, saat
sebelum dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan kepada Tim Seleksi dan
KPU Provinsi Kalimantan Timur, namun masukan tersebut diabaikan.
Sementara Pihak Teradu tidak pernah memeriksa DCT DPRD Provinsi
Kalimantan Timur Pileg 2009.Hal ini diakui oleh pihak Teradu yang terungkap
dalam persidangan ke-1.
Pada persidangan ke-1, saat Para Teradu ditanya oleh Anggota Majelis, bahwa
apa yang menjadi pertimbangan saat anda (Teradu) pleno penetapan Anggota
KPU Kota Balikpapan, bahwa Sdr. Supriadi telah diketahui terlibat Partai
Politik, namun tetap dipilih?, jawaban pihak Teradu karena Sdr. Supriadi lebih
pandai daripada Calon yang lain.
Sejak 5 Maret 2014 permasalahan kecurangan proses seleksi Calon Anggota
KPU Kota Balikpapan dan kasus Sdr. Supriadi sebagai dampaknya, telah
diberitakan di Media Cetak Harian Katim Pos, Balikpapan Pos, dan Tribun
Kalimantan Timur.
Adanya Surat KPU RI No. 346/KPU/IV/2014,tanggal 24 April 2014 tentang,
Pembatalan SK Pengangkatan Anggota KPU Kota Balikpapan an. Sdr. Supriadi,
yang tidak segera dilaksanakan, dan baru setelah 30 Juni 2014 Para Teradu
mengambil sikap.
2. Pengadu meyakini bahwa proses seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan penuh
rekayasa dan ada kepentingan dibalik pembentukkannya. Pengadu juga telah
mengajukan gugatan di PTUN Samarinda (Perkara No: 09/G/2014/PTUN.SMD) dan
saat ini persidangan sedang berlangsung. Demikian pula, Sdr. Supriadi telah
mengajukan gugatan balik terhadap KPU Provinsi Kalimantan Timur, di PTUN
7
Samarinda, atas Surat Ketetapan Pembatalan/Pemberhentian dirinya (SK KPU Provinsi
Kaltim No. 102/Kpts/KPU-Prov-021/2014);
3. Pengadu meyakini bahwa Sdr. Harajatang, memang tidak memenuhi syarat sebagai
Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur, dan proses seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten Kutai Timur tidak berjalan sesuai aturan. Hal ini dibuktikan bahwa:
Pengadu mendapatkan bukti Surat Keputusan dari Pengurus DPC Partai
Demokrat Kabupaten Kutai Timur, dan memang benar hingga saat ini Sdr.
Harajatang, secara resmi masih sebagai Koordinator Divisi Program Pro-Rakyat
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten
Kutai Timur, Masa Bakti 2011-2016 (SK DPP Partai Demokrat No.
24.04/SK/DPP.PD/DPC/XII/2011).
Sejak awal telah dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Kutai Timur (Laporan
Panwaslu No.02/TM/PILEG/III/2014 Tanggal 12 Maret 2012) kepada KPU
Provinsi Kalimantan Timur (Para Teradu), namun tetap saja Sdr. Harajatang
diluluskan sebagai Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur.
Adanya hasil Verifikasi Tim Seleksi dan KPU Provinsi Kalimantan Timur
terhadap pernyataan Sdr. Harajatang melalui Surat Ketidaksediannya sebagai
Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur tertanggal 7 Desember 2011,
dan ketidaktahuan yang bersangkutan namanya dimasukkan sebagai Pengurus,
ini merupakan pernyataan diri yang saling bertentangan, dan surat dibuat
“rekayasa” saat akan melamar Calon KPU Kabupaten Kutai Timur. Hingga saat
ini belum ada pembatalan/persetujuan dari DPP Partai Demokrat (Pusat) atas
SK. Sdr. Harajatang sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai
Timur.
Kasus Sdr. Harajatang ini, telah diberitakan oleh media Cetak Harian Lokal, dan
5 (lima) warga Masyarakat (Guru, Dosen, dan Tokoh Masyarakat) telah
mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda (Perkara No. 09/G/2014/PTUN.SMD),
dan persidangannya saat ini sedang berlangsung.
4. Pengadu meyakini bahwa Sdr. Roby Maula, S.Hut, tidak memenuhi syarat sebagai
Ketua KPU Kabupaten Berau. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa:
Bahwa yang bersangkutan diketahui masih berstatus sebagai Sekretaris Badan
Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten
Berau (SK DPC PDIP Kab Berau No. 31/TAP/DPC/X/2013), berikut
dokumentasi foto kegiatan kampanye PDIP pada Pileg 2014 dan pesan teks
(SMS) undangan pertemuan yang bersangkutan kepada Anggota PDIP Kab.
Berau.
Media Cetak Harian Kalimantan Timur Post telah telah memberitakan perihal
Sdr. Roby Maula selaku Ketua KPU Kabupaten Berau terindikasi kader PDIP,
dan KPU Provinsi Kalimantan Timur akan memecat komisioner yang terbukti
menjadi Anggota Partai Politik
8
5. Bahwa Sdr. Yusrianto, memang benar tidak memenuhi syarat sebagai Ketua KPU Kota
Bontang, berdasarkan bukti bahwa:
Sdr. Yusrianto diketahui menjadi Pengurus Partai PPI Kota Bontang, juga
sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar DPC PPP Kota Bontang Masa Bakti 2011-
2016 (SK DPW PPP Provinsi Kaltim No. 034/SK/DPW-KT/II/2011), selanjutnya
juga sebagai Ketua Bagian Pendidikan, Agama DPC Partai HANURA Kota
Bontang Masa Bakti 2010-2015 (SK DPD Partai HANURA Prov. Kaltim No.
058B/SKEP/DPD-HANURA/X/2012.
Sdr. Yusrianto sebagai Caleg DPRD Kota Dapil 2 dari Partai PPI Kota Bontang
dan tecantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Kota Bontang Pemilu Legislatif
2009, sebagaimana DCT Pemilu 2009 yang ditetapkan oleh KPUKota Bontang
pada tanggal 30 Oktober 2008.
6. Bahwa dari 4 (empat) kasus (Sdr. Supriadi Anggota KPU Kota Balikpapan, Sdr.
Harjatang Anggota KPU Kab.Kutim, Sdr. Roby Maula Ketua KPU Kab. Berau, dan Sdr.
Yusrianto Ketua KPU Kota Bontang) membuktikan, bahwa Pihak Teradu dalam
melaksanakan proses seleksi Calon Anggota KPU Kab./Kota (untuk Kota Balikpapan,
Kab. Kutim, Kab. Berau dan Kota Bontang) Periode Tahun 2014-2019 tidak berjalan
sesuai aturan perundang-undangan karena telah mengabaikan masukan dari
Masyarakat yang merupakan proses seleksi yang disyarakan dalam UU maupun
Peraturan KPU. Pengabaian masukan Masyarakat ini dapat diindikasikan bahwa
proses seleksi yang dilakukan sudah syarat dengan kepentingan atau sengaja
menempatkan orang-orang Partai sebagai Penyelenggara Pemilu, jika demikian maka
netralitas maupun integritas Para Teradu sangat diragukan;
7. Bahwa Pelanggaran dalam tahapan seleksi ini terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara,
Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan, Provinsi Kalimatan Timur.
Walaupun dapat dipahami bahwa penentuan Anggota KPU Kabupaten/Kota adalah
merupakan wewenang dari Para Teradu, akan tetapi Para Teradu bukanlah
sekumpulan politisi yang senantiasa dalam mengambil keputusan selalu
mengedepankan kepentingannya. Para Teradu adalah pihak yang diharapkan lebih
mengedepankan penilaian objektif karena jika tidak mereka bukan saja telah
merugikan peserta seleksi akan tetapi telah menggadaikan sebuah proses demokrasi
yang sedang dibangun Negara ini;
8. Bahwa Kasus penggelembungan suara, yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur,
merupakan bukti “komitmen tanpa syarat” yang telah disebutkan pada uraian
Pengaduan II butir (2) di atas, bahwa Sdr Hasbullah sebagai Anggota KPU Kabupaten
Kutai Timur, yang didakwa melakukan perubahan angka atau penggelembungan
suara, dan telah di vonis hukuman 6 (enam) bulan penjara. Pengakuan dalam Berita
Acara Pemeriksaan di Kepolisian, dan di persidangan, bahwa yang bersangkutan
diperintahkan oleh salah satu Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, Sdr.
Rudiansyah (Teradu III);
9
9. Pelanggaran dimulai sebelum proses tahapan Pemungutan/ Perhitungan Suara Pemilu
Legislative tanggal 9 April 2014, telah sering terjadi dialog antara Sdr. Hasbullah
(Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur) terhadap Sdr. Rudiansyah Teradu III (selaku
Anggota KPU Provinsi Kaltim), baik terkait proses seleksi KPU Kabupaten Kutai Timur
maupun hal lain menyangkut kinerja KPU, sampai kemudian sempat terjadi
perbincangan terkait Caleg Pileg 2014, dan secara tersirat Sdr. Rudiansyah (Teradu III)
memberikan saran-saran kepada Sdr. Hasbullah untuk membantu Caleg tertentu.
Kemudian setelah Pemilu Legislative berlangsung saat proses perhitungan suara
dilakukan, yaitu pada tanggal 10-14 April 2014, kembali Sdr. Hasbullah sering
berkonsultasi dengan Sdr. Rudiansyah (Teradu III), hingga akhirnya Sdr. Rudiansyah
memberi petunjuk kepada Sdr. Hasbullah untuk membantu mengamankan suara dari
Caleg Partai Nasdem untuk Provinsi Kaltim Dapil 5, yaitu bernama; Syaiful.
Pembicaraan selanjutnya terjadi melalui telpon, yang mana Sdr. Hasbullah
menanyakan kembali perihal perintah tersirat Sdr. Rudiansyah sebelum Pileg terkait
Caleg mana yang akan diamankan, dan Sdr. Rudiansyah (Teradu III) pun
menyampaikan agar mengamankan Caleg Partai Nasdem untuk Provinsi Kalimantan
Timur Dapil 5, yaitu Syaiful, dengan menggunakan bahasa isyarat, menyebut Nomor
Urut Partai dan Nomor Urut Caleg. Saat pemeriksaan di Kepolisian, hal tersebut
diungkap oleh Sdr, Hasbullah, sehingga dilakukanlah pemanggilan terhadap Sdr.
Rudiansyah (Teradu III), sebanyak 2 (dua) kali namun Sdr. Rudiansyah tidak
menghadiri panggilan (SP. No. S.pgl/306/IV/2014/Reskrim) dengan alasan sedang
sibuk melakukan pleno perhitungan suara. Akhirnya kasus tindak pidana pemilu itu
dinyatakan daluarsa. Kepolisian Resort Kutai Timur mengaku berusaha mengungkap
lebih jauh kasus ini dan semua pihak yang terkait dianggap terlibat dalam kasus
tindak pidana Pemilu di Kutai Timur dimintai keterangan. Oleh karena masa daluarsa
yang terbilang sangat cepat. Apalagi adanya upaya penundaan/menghindar terhadap
pemeriksaan Teradu III, oleh pihak KNPI Kabupaten Kutai Timur (Teradu III terlibat
dalam organisasi tersebut) dengan berbagai alasan, hingga masa daluarsa pun tiba).
Keterangan Saksi Pengacara Sdr. Hasbullah di persidangan, dan pernyataan tertulis
Sdr. Hasbullah, serta BAP di Kepolisian dan pemanggilan Sdr. Rudiansyah oleh
Kepolisian, cukuplah ini menjadi bukti, bahwa Sdr. Rudiansyah memang terlibat
kasus penggelembungan suara tersebut. Kendatipun Sdr. Rudiansyah dengan berbagai
cara (menangis dipersidangan) tidak mengakui perbuatannya, tetapi Pengadu tidak
percaya dan menganggap hal itu hanyalah berpura-pura. Karena sesungguhnya Sdr.
Rudiansyah mempunyai “Catatan Kasus Yang Sama” pada Pemilu 2009. Sdr.
Rudiansyah sebagai Anggota KPU Kota Samarinda Masa Bakti 2009-2014 terlibat
kasus penggelembungan suara Partai PAN dan bahkan menjadi Saksi untuk Partai
PAN (Peserta Pemilu 2009) melawan KPU Kota Samarinda, pada Sidang PHPU Nomor
074 tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya Sdr. Rudiansyah selaku
Penyelenggara membela Institusi KPU, bukanlah melawan KPU atas kepentingan
10
pribadinya. Hal ini sangat jelas Sdr. Rudiansyah sejak awal mempunyai catatan yang
buruk, syarat akan kepentingan, tidak memiliki integritas sebagai Penyelenggara
Pemilu, dan tidak patut-layak sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur. Atas
keterlibatan Teradu III pada kasus penggelembungan suara di Kab. Kutai Timur,
Teradu III telah melanggar perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu,
yang mengharuskan sebagai Anggota KPU memiliki sikap netral, jujur, adil pada
seluruh peserta Pemilu. Sebagaimana disebut dalam Peraturan Bersama KPU No. 13,
Bawaslu No.11 dan DKPP No.1, Tahun 2012 dan UU No.15 Tahun 2011, khususnya
pada Pasal 2 huruf b, c dan i, yang menyebutkan bahwa, penyelenggara pemilu
berpedoman kepada asas (b). jujur, (c). adil, (i). profesionalitas, serta pada Pasal 11
mengenai syarat untuk menjadi Calon Anggota KPU, KPU Prov, KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana pada butir (d). mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil,
serta Pasal 26 ayat (2), tentang sumpah/janji. Atas kasus penggelembungan suara ini
Sdr. Hasbullah telah menjalani hukuman yang relative berat. Sdr. Hasbullah telah
divonis 6 (enam) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Kutai
Timur serta diberhentikan keanggotaannya sebagai Anggota KPU Kabupaten Kutai
Timur. Oleh karena itu demi keadilan Sdr. Hasbullah melalui Para Pengadu
mengharapkan dan memohon kepada Majelis Hakim DKPP yang terhormat agar “aktor
intelektual” yang telah disebutkan oleh Sdr. Hasbullah dalam BAP Kepolisian,
persidangan maupun dalam testimony pernyataan tertulisnya yang sudah diserahkan
oleh Para Pengadu kepada majelis hakim DKPP juga mendapatkan hukuman atau
sanksi yang sesuai atau setimpal;
10. Bahwa konflik kepentingan yang berkaitan dengan keterlibatan suami Teradu I dalam
beberapa tugas kepemiluan. Permasalahan ini menjadi sorotan dan sisnisme
masyarakat. Kehadiran suami Teradu I, selalu ada dikantor KPU Provinsi Kalimantan
Timur. Bahkan turut dalam kegiatan formal, seperti pada saat kegiatan pertemuan
bersama Kominda, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, dan KPU Provinsi
Kalimantan Timur beberapa hari sebelum Pileg 9 April 2014, yang bersangkutan ikut
hadir dan berbicara dalam acara tersebut, yang semestinya tidak tepat dan tuan
rumah merasa tidak berkenan. Suami Teradu I juga terlibat memerintahkan Sdr. Tri
Admaji selaku Kasubag Data-Program dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan
Timur. Pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pileg 2014 di Kantor KPU
Provinsi Kalimantan Timur. Demikian pula yang terjadi pada saat Proses Seleksi KPU
Kabupaten Nunukan, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2014. Sdr. Drs. H. Haili, selaku
Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan, menelpon Teradu I, dan saat itu yang
bersangkutan menanyakan perihal seleksi KPU Kabupaten Nunukan, namun yang
menerima adalah Suami Teradu I, dan menyatakan bahwa Istri atau Teradu I sedang
berada di kamar mandi. Selanjutnya suami Teradu I, melanjutkan komunikasi
bersama Sdr, Drs H. Haili (Sekretaris KPU Nunukan) dan memberikan arahan perihal
proses seleksi KPU Nunukan tersebut. Pada saat menjelang hari pemungutan suara
11
Pileg, tepatnya tanggal 6-9 April 2014, Sdri. Maemunah selaku Anggota KPU
Kabupaten Tana Tidung, menelpon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang saat
itu tidak ada yang aktif, kemudian menelpon Ketuanya juga kesulitan, dan yang selalu
mengangkat telpon adalah Suami Teradu I, dan mengatakan bahwa Teradu I sedang
berada di Kamar mandi, dan selalu memberikan respon/arahan kepada Sdri.
Maemunah tersebut atas permasalahan kepemiluan di Kabupaten Tana Tidung. Suami
Teradu I, selalu menemani Teradu I di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, di
beberapa acara kegiatan kepemiluan, dan bahkan hadir pada “Sidang DKPP pertama,
Sidang kedua dan Sidang Kempat” pada saat itu kasusnya sedang dipermasalahkan,
justru yang bersangkutan hadir dan mendengarkan di ruang Sidang. Hal ini
menjadikan perasaan tidak nyaman dan sangat mengganggu bagi Penyelenggara atau
Institusi yang berhubungan, bagi Masyarakat serta bagi Jajaran Sekretariat KPU
Provinsi, KPU Kab/Kota yang bekerja sehari-hari. Dari beberapa kasus yang terjadi
bahwa Teradu I selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, dalam
menyelenggarakan Pemilu telah bertindak tidak mandiri dan tidak profesional, dan
menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola kepemiluan dan sumber daya
manusia yang ada, serta cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga
Dalam kasus ini Teradu I telah melanggar perundang-undangan dan kode etik
penyelenggara Pemilu, yang mengharuskan Anggota KPU memiliki sikap mandiri,
jujur, adil pada seluruh peserta Pemilu. Sebagaimana diatur Pasal 2 huruf b, c dan i,
UU No.15 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama KPU No. 13, Bawaslu No.11. dan
DKPP No.1, Tahun 2012
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan Aduan/Laporan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Memberikan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada seluruh Teradu selaku Ketua dan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk meninjau kembali proses seleksi Calon Anggota
KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
4. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur atas pemberhentian Sdr.
Harajatang (Anggota KPU Kab Kutai Timur), Sdr. Yusrianto (Ketua KPU Kota Bontang),
dan Sdr. Roby Maula (Ketua KPU Kab. Berau). yang tidak memenuhi syarat Calon
sebagai Anggota KPU Kab/Kota.
[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat
bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:
DAFTAR ALAT BUKTI
12
No. Tanda Bukti Keterangan
1. P-1 Photo copy Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Tahun 2009,
DPRD Provinsi Kalimatan Timur, Daerah Pemilihan Kaltim 3 pada
Partai Karya Perjuangan No. Urut 3;
2. P-2 Photo copy berkas pendaftaran sebagai Peserta Calon Anggota Kota
Balikpapan atas nama Sdr. Supriadi, termasuk surat pernyataan yang
bersangkutan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik;
3. P-3 Photo copy Surat Pemberhentian Sdr. Supriadi dari keanggotaan Partai
Karya Perjuangan yang ditandatangani oleh Sdr. Ambo Enre diduga
tidak dilakukan oleh orang yang sama karena tandatangan tersebut
identik dengan tandatangan Sdr. Ambo Enre di Surat Keputusan (SK).
Nomor: 62/SKEP/DPN-PAKAR/II/2008;
4. P-4 Photo copy Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat, Nomor: 24.04/SK/DPP.PD/DPC/XII/2011 tentang
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, masa bakti 2011-
2016;
5. P-5 Photo copy Surat Sdr. Harajatang kepada Ketua DPC Partai Demokrat
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011;
6. P-6 Photo copy Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur Nomor: 02/TM/PILEG/III/2014;
7. P-7 Photo kegiatan saat Pembekalan Caleg Partai Demokrat dimana Sdr.
Harajatang terlibat di dalamnya;
8. P-8 Photo copy Surat Ketetapan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Berau,
Nomor: 31/TAP/DPC/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013, tentang
Struktur Komposisi dan Personalia Badan Pemenanga Pemilu (BP
Pemilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Berau,
dimana Sdr. Roby Maula, S.Hut, ditetapkan sebagai Sekretaris;
9. P-9 Photo kegiatan Sdr. Roby Maula, S.Hut. selaku Sekretaris Badan
Pemenangan Partai emokrai Indonesia Perjuangan disaat rapat
Kampanye BP PDIP dan Komunikasi Pesan singkat undangan melalui
Telpon seluler pada tanggal 7 Februari 2014;
10. P-10 Photo copy Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2009, DPRD Kota
Bontang, Dapil Bontang 2, Partai PPI Kota Bontang, No. Urut 2;
11. P-11 Photo copy Berita Acara (BA) Nomor: 06/BA-TIMSEL/III/2014 tentang
Hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil TesTertulis, Tes Psikologi, Tes
Kesehatan dan Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. P-12 Photo copy Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes
13
Psikologi Calon Anggota KPU Kota Samarinda, Nomor: 05/Tsl-
KS/III/2014;
13. P-13 Photo copy Daftar Hasil Rekapitulasi Tes Tertulis, Tes Psikologi, Tes
Kesehatan dan Seleksi Wawancara Peserta Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
14. P-14 Photo copy Daftar Hasil Tes Tertulis, Tes Psikologi, Tes Kesehatan dan
Seleksi Wawancara Peserta Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan;
15. P-15 Photo copy Surat Panggilan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Daerah Kalimantan Timur, Resor Kutai Timur Nomor:
S.pgl/306/IV/2014/reskrim atas nama Sdr. Rudiansyah;
16. P-16 Photo copy Kumpulan Berita Media Cetak Harian Balikpapan Pos,
Kaltim Pos;
17. P-17 Photo copy Surat Pernyataan Sdr. Hasbullah, perihal Sdr. Rudiansyah
memerintahkan melakukan atau membantu menaikkan suara
beberapa Caleg pada Pemilu Tahun 2014, tertanggal 11 Juni 2014;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama dan terpisah telah
menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
[2.5.1] Jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V (Ketua dan
Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur)
1. Bahwa secara umum Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan
menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pemilihan dan penetapan Anggota
Komisioner KPU Kab/Kota oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur sesuai prosedur yang
diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis, terkit proses seleksi
4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. Kasus Sdr. Supriadi (KPU Kota Balikpapan)
1) Bahwa proses pemilihan dan penetapan 5 orang anggota KPU Kota
Balikapapan termasuk Sdr. Supriadi sebagai anggota komisioner KPU Kota
Balikpapan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan prosedur
yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sebab Sdr. Supriadi
telah mengikuti semua Tahapan dalam proses seleksi untuk menjadi calon
anggota KPU Kota Balikpapan.
2) Bahwa sesuai PKPU Nomor 02 Tahun 2013 Tim Seleksi KPU Kota Balikpapan
yang terdiri dari : Prof.DR. H. Sutadji M, Drs.,MM sebagai Ketua, Drs. Arpan,
M.Si sebagai anggota, DR. Rihfenti Ernayani, SE.,M.AK sebagai anggota, Dra
14
Nuryana Hamzah Ilahude, Psi sebagai anggota, Siti Munawaroh, S. Ant sebagai
anggota; telah melaksanakan Tahapan seleksi (dari tanggal 15 Februari s.d 12
Maret 2014) kepada calon anggota KPU Kota Balikpapan periode 2014-2019
meliputi:
Seleksi administrasi, dari 48 orang pelamar yang lulus seleksi berkas
sebanyak 45 orang.
Seleksi Tahap I secara paket terdiri dari : Tes Tertulis oleh Timsel, Tes
Kesehatan dan Jasmani, Tes Kesehatan Rohani, Tes Negatif Narkoba Oleh
Dirut RSUD dr.Kanujoso Djatiwibowo (dr.H. Edy Iskandar, Sp.PD), Tes
Psikologi oleh Biro Psikologi Karakter (Puji Astuti, Psi) hasilnya lulus 16
orang.
Seleksi Tahap II, meliputi Wawancara oleh oleh Panel Tim Seleksi menggali
kualifikasi mengenai wawasan/ pengetahuan: Sistem Politik, Manajemen
Kepemiluan, Peraturan Perundang-undangan bidang Politik dan Klarifikasi
sanggahan-sanggahan dari masyarakat, yang diikuti 16 orang. Hasilnya
lulus 10 orang (sepuluh) besar
3) Bahwa selama pelaksanaan tahapan seleksi maupun sampai dengan
pelantikan Anggota KPU Kota Balikpapan periode 2014-2019 pada tanggal 17
Maret 2014, pihak Tim seleksi maupun KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak
pernah menerima satupun pengaduan masyarakat terkait keterlibatan yang
bersangkutan sebagai Anggota Partai Politik.
4) Bahwa Setelah adanya pengaduan dari masyarakat, tentang Supriadi sebagai
Caleg dari Parpol Pakar Pangan, pada hari Kamis tanggal 3 April 2014
bertempat di Kantor KPU Kota Balikpapan telah dilakukan klarifikasi Pertama,
oleh 2 (dua) orang Komisioner KPU Kalimantan Timur terkait aduan
masyarakat yang menyatakan Supriadi sebagai anggota Parpol Partai Karya
Perjuangan (Pakar Pangan) periode tahun 2009-2014. Dari hasil klarifikasi
Supriadi menyatakan telah berhenti dari keanggotaan Partai Karya Perjuangan
(Pakar Pangan) melalui surat dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya
Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor: 75/DPN-PAKAR PANGAN/X/2008 tanggal 2
Oktober 2008 perihal pemberhentian dari keanggotaan partai.
5) Bahwa, tanggal 5 Mei 2014 dilakukan pemanggilan dan klarifikasi kedua,
terhadap Supriadi bertempat di Kantor KPU Kalimantan Timur Jl. Basuki
Rahmat No. 5 Samarinda terkait masuknya Supriadi dalam DCT (Daftar Calon
Tetap) Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) tahun 2009-2014. Dari hasil
klarifikasi Supriadi menyatakan tidak menandatangani DCT dan tidak
menyangka bahwa namanya masih masuk sebagai Caleg, sebab yang
bersangkutan telah mengundurkan diri.
6) Hasil Klarifikasi pertama dan kedua terhadap Sdr. Supriadi menunjukkan
bahwa Supriadi terlibat sebagai pengurus partai politik dan Caleg dalam DCT
15
(Daftar Calon Tetap) Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) tahun 2009-
2014. Berdasarkan Hal tersebut KPU Provinsi Kalimantan Timur meminta
pendapat hukum ke KPU RI.
7) Jawaban KPU RI sesuai dengan surat Nomor : 346/KPU/IV/2014 tanggal 24
April 2014 perihal Pembatalan surat keputusan pengangkatan anggota KPU
Kota Balikpapan an. Sdr. Supriadi. KPU Provinsi Kalimantan Timur
mengadakan Rapat Pleno Komisioner tentang pembatalan SK pengangkatan
Anggota KPU Kota Balikpapan an. Supriadi Nomor : 55/BA/KPU/V/2014
tanggal 16 Mei 2014.
8) Bahwa Supriadi telah diberhentikan sebagai anggota KPU Kota Balikpapan
oleh KPU Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilu juncto Pasal 27 ayat (4) Pemberhentian
anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan (c) Anggota KPU Kabupaten/ Kota
oleh KPU Provinsi dan Konsideran Rekomendasi KPU RI Nomor:
346/KPU/IV/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Pembatalan Surat Keputusan
Pengangkatan Anggota KPU Kota Balikpapan an. Sdr. Supriadi
b. Kasus Sdr. Harajatang (KPU Kab. Kutai Timur)
1) Bahwa Sdr. Harajatang telah lolos 10 besar seleksi anggota KPU Kutai Timur,
dengan ditetapkan oleh Tim Seleksi calon Anggota KPU Kutai Timur.
2) Pada tanggal 13 Maret 2014 KPU Kalimantan Timur melakukan Uji Kelayakan
dan Kepatutan terhadap 10 orang calon anggota KPU Kutai Timur bertempat di
hotel Victoria Kutai Timur.
3) Pada hari yang sama Panwaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan
informasi kepada komisioner KPU Kalimantan Timur sebagai tim penguji
bahwa diantara 10 orang calon anggota KPU Kutai Timur tersebut ada yang
terlibat sebagai pengurus Partai Politik, atas informasi tersebut Tim penguji
dari KPU Kalimantan Timur (Moh Syamsul Hadi,S.Ag dan Rudiansyah, SE)
meminta klarifikasi terhadap Tim seleksi anggota KPU Kutai Timur yang pada
saat itu dihadiri oleh 3 orang Tim seleksi. Dalam keterangannya tim seleksi
menyampaikan bahwa: “Sdr. Harajatang dalam pengakuannya merasa tidak
pernah sama sekali terlibat dalam Partai Politik, hal tersebut juga dikuatkan
dengan mengisi formulir surat pernyataan tidak pernah terlibat Partai Politik
“. Sdr. Harajatang juga menunjukkan copy surat ketidaksediaan sebagai
pengurus Partai Demokrat Kutai Timur, tertanggal 7 Desember 2011 dan surat
tersebut sudah diterima oleh Pengurus Partai tertanggal 7 Januari 2012.
Dikuatkan dengan adanya surat keterangan dari DPC Partai Demokrat Kutai
Timur yang menyatakan telah menerima surat ketidaksetujuan/keberatan
saudara Harajatang untuk dimasukan sebagai pengurus DPC Partai Demokrat
Kutai Timur. Berdasarkan keterangan saudara Harajatang pula,
16
ketidaksetujuan yang bersangkutan untuk menjadi anggota maupun Pengurus
DPC Partai Demokrat Kutai Timur karena saudara Harajatang adalah Tenaga
Kerja Kontrak Daerah (TK2D) pada Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang,
dan Guru Honorer di SMAN 1 Sangatta Selatan serta petugas PNPM. Profesi itu
tidak memperbolehkan merangkap sebagai anggota dan pengurus partai
politik.
4) Sdr. Harajatang menganggap bahwa dimasukkan namanya sebagai pengurus
Partai Politik sama sekali tanpa sepengetahuan yang bersangkutan
sebelumnya.
5) Berdasarkan kronologi dan bukti bukti yang disampaikan kepada KPU Provinsi
Kalimantan Timur, dalam uji kepatutan dan kelayakan kami berpandangan
bahwa saudara Harajatang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi
Komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur.
c. Kasus Sdr. Roby Maula, S.Hut (KPU Kab. Berau)
1) Bahwa KPU Kalimantan Timur sampai saat ini belum ada surat pengaduan
dari masyarakat terkait status Sdr. Roby Maula.
2) Kasus Saudara Roby Maula mencuat di Koran bahwa yang bersangkutan
masuk dalam jajaran pengurus partai PDIP.
3) Bahwa, KPU Kaltim telah melakukan klarifikasi terkait pengaduan Pengadu III
(Ir. Gamal Rustamaji, M.Si) yang disampaikan kepada teradu.
4) Hasil Klarifikasi dengan Sdr. Roby Maula, S.Hut menyebutkan bahwa yang
bersangkutan tidak pernah menjadi anggota maupun pengurus partai Politik
PDI Perjuangan.
5) KPU Kaltim juga meminta klarifikasi dari PDIP terkait keterlibatan Sdr. Roby
Maula di partai.
6) KPU Kalimantan Timur mendapatkan balasan dari ketua PDIP Berau bahwa
yang bersangkutan dinyatakan sebagai anggota pemenangan pemilu 2014,
PDIP Berau berdasarkan SK PDIP Berau.
7) KPU Kalimantan Timur saat ini sedang mengklarifikasi kepada kedua belah
pihak, karena Saudara Roby Maula mempermasalahkan SK PDIP tersebut, SK
tersebut dianggap oleh Saudara Roby terdapat kejanggalan dan diragukan
keabsahannya. Sebab Surat yang disampaikan oleh DPC PDIP Kabupaten
Berau pada Tanggal 20 Juni 2014, No:087/DPC-PDIP/BRU/VI/2014 berbeda
dengan surat yang masuk ke KPU Kabupaten Berau dan surat penyempurnaan
SK tersebut tidak pernah disampaikan ke KPU, sehingga Surat itu muncul di
media ketika putusan sela MK terkait dengan gugatan PDIP.
d. Kasus Yusrianto (KPU Kota Bontang)
1) Bahwa pada saat fit dan proper tes tidak ada tanggapan atau pengaduan yang
masuk dari masyarakat terkait Sdr. Yusrianto sebagai anggota partai politik.
17
2) Bahwa, Sdr. Yusrianto pada saat fit dan proper masih menjabat sebagai
Panwas Kecamatan Bontang Selatan.
3) Bahwa, KPU Kalimantan baru mengetahui ada surat pengaduan dari Norhan
pada tanggal 22 Mei 2014 tentang Sdr. Yusrianto adalah Caleg dari Partai
Pemuda Indonesia pada pemilu periode 2009.
4) Bahwa, KPU Kalimantan Timur melakukan klarifikasi kepada yang
bersangkutan, KPU Kalimantan Timur terkait persoalan Sdr. Yusrianto.
5) Bahwa KPU Kalimantan Timur dari hasil klarifikasi dan memperhatikan bukti
bukti yang ada, KPU Kalimantan Timur berkeyakinan bahwa Sdr Yusrianto
memang terlibat dalam kegiatan politik dan terdaftar dalam DCT Partai
Pemuda Indonesia pada tahun 2009
6) Berdasarkan hal tersebut, KPU Kalimantan Timur sudah membatalkan SK Sdr
Yusrianto sebagai anggota dan ketua KPU Bontang, sebagaimana SK KPU
KALTIM No 119/Kpts/KPU-Prov-021/2014.
3. Bahwa menurut Teradu, harus dibedakan kewenangan Tim Seleksi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 22 ayat (1)
Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan tugasnya secara
terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat, ayat (2) Dalam melaksanakan
tugasnya, Tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang
memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan, dan ayat (3) Untuk memilih calon
anggota KPU Kabupaten/Kota, Tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: huruf e.
Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu; f.
Melakukan tes kesehatan, g. Melakukan serangkaian tes kesehatan, h. Mengumumkan
nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes
kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat,
i. Melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu dan klarifikasi atas
tanggapan dan masukan masyarakat, j. Menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota
KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno, dan k. Menyampaikan 10 (sepuluh) nama
calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, dan Pasal 23 ayat (1) Tim
seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/ Kota hasil
seleksi kepada KPU Provinsi dan ayat (2) Penyampaian nama calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi
setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
4. Bahwa kewenangan KPU Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 24 ayat (1) KPU Provinsi melakukan
uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) KPU Provinsi memilih calon anggota KPU
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan dan ayat (3) KPU
Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari
10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU
18
Kabupaten/Kota terpilih. Pasal 27 ayat (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti antar
waktu karena: huruf d. Diberhentikan dengan tidak hormat ayat (2) Anggota KPU
Kabupaten/ Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d apabila: huruf a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU
Kabupaten/Kota juncto Pasal 11 huruf i. Mengundurkan diri dari keanggotaan Partai
Politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon, juncto PKPU No. 2 Tahun 2013
tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Pasal 3 ayat (1) Setiap calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
huruf i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik
pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan
pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
5. Bahwa penekanan kewenangan:
a. Timsel berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 23
ayat (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota
KPU Kabupaten/Kota.
b. Kewenangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Pasal 24 ayat (3) KPU Provinsi
menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10
(sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU
Kabupaten/Kota terpilih, peringkat teratas (sama dengan nilai ranking).
6. Bahwa terkait pengaduan Pengadu yang mendalilkan Teradu meloloskan Calon Anggota
KPU Kab/Kota yang hasil nilai seleksi tertulis, wawancara, tes psikologi dan kesehatan
jauh lebih rendah dibawah nilai Peserta Calon Anggota KPU Kab/Kota yang gagal dalam
peringkat 10 besar. Pelanggaran dalam tahapan seleksi ini terjadi di Kabupaten Kutai
Kertanegara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan
Timur, Teradu memberikan tanggapan sebagai berikut:
a. Bahwa kewenangan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota berdasarkan PKPU No.02
Tahun 2013 meliputi : seleksi tertulis, wawancara, psikologi dan kesehatan adalah
merupakan kewenangan Timsel.
b. Bahwa kewenangan Tim Seleksi berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu Pasal 22 ayat (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi
masyarakat, ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim seleksi dapat dibantu oleh
atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang
diperlukan, dan ayat (3) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, Tim
seleksi melakukan tahapan kegiatan: huruf e. Melakukan seleksi tertulis dengan
materi utama pengetahuan mengenai pemilu; f. Melakukan tes kesehatan, g.
19
Melakukan serangkaian tes kesehatan, h. Mengumumkan nama daftar bakal calon
anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes
psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, i. Melakukan
wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu dan klarifikasi atas tanggapan
dan masukan masyarakat, j. Menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU
Kabupaten/ Kota dalam rapat pleno, dan k. Menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon
anggota KPU Kabupaten/ Kota kepada KPU Provinsi, dan Pasal 23 ayat (1) Tim seleksi
mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi
kepada KPU Provinsi dan ayat (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap
bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
c. Kewenangan KPU Kaltim berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 Pasal 24 ayat (1) KPU
Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU
Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) KPU
Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan
dan kepatutan dan ayat (3) KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 5 (lima)
calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/
Kota terpilih.
d. Bahwa dengan demikian kewenangan untuk menetapkan calon 10 (sepuluh) besar
Komisioner Kabupaten/Kota sepenuhnya ditangan Timsel Kabupaten/Kota. Dan
Kewenangan Komisioner KPU Provinsi Kaltim menetapkan ranking 10 (sepuluh) besar
melalui uji kepatutan dan kelayakan, meliputi: a. Pengetahuan mengenai
Kepemiluan, b. Integritas dan Independensi, c. Klarifikasi dan tanggapan masyarakat,
sesuai PKPU Nomor: 2 Tahun 2013 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/ Kota Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1)
[2.5.2] Jawaban Teradu I (Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur)
1. Bahwa secara umum Teradu I membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan
bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah
independen dan semua keputusan-keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh
siapapun termasuk suami sebagaimana disangkakan oleh Pengadu. Mekanisme
pengambilan keputusan di KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah berdasarkan rapat
pleno sebagaimana diatur dalam undang–undang dan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa dalam hubungan keluarga, adalah hal yang wajar apabila Teradu mendiskusikan
pekerjaan dengan suami sebagaimana dilakukan pada umumnya dalam kehidupan
berkeluarga. Secara psikologis mendiskusikan beban pekerjaan dengan suami Teradu,
meringankan beban Teradu atas pekerjaaan yang dihadapi. Sebagai orang baru di KPU,
yang waktu itu sedang melaksanakan pembentukan komisioner KPU di daerah dan
persiapan Pileg dan Pilpres, Teradu memerlukan seseorang yang dapat dipercaya dan
20
sungguh-sungguh membantu tugas saya di KPU. Satu-satunya orang yang dapat
dipercaya adalah suami Teradu yang dapat memberikan nasehat dan sekaligus sebagi
teman diskusi yang konstruktif. Tetapi sama sekali tidak ada keterlibatan suami dalam
melaksanakan tugas-tugas KPU Provinsi Kalimantan Timur;
3. Sebagaimana disangkakan oleh Pengadu bahwa suami Teradu terkadang mengangkat
telepon, dalam hal ini dapat Teradu jelaskan sebagai berikut: pertama, hal ini hanya
masalah teknis saja, barangkali karena posisi suami dekat dengan posisi telepon/HP
Teradu saat telepon berdering. Karena alasan teknis pula, kadang-kadang ada
masalah/gangguan pada HP Teradu, dengan demikian Teradu meminjam HP suami
Teradu untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Alasan teknis yang lain, kadang-
kadang Teradu meminta tolong suami untuk mengirimkan sms atau email kepada ketua
KPU di daerah atau anggota komisioner KPU, terutama pada saat menjelang pileg dan
pilpres yang memerlukan koordinasi cepat yang kadang-kadang lewat tengah malam,
yang tidak mungkin meminta staf melakukanya, sementara Teradu tidak terlalu
menguasai teknologi. Materi pesan semuanya sudah barang tentu adalah dari Teradu.
Apabila gadget, nomor hp atau alamat email terkadang tidak menggunakan nomor atau
alamat email Teradu, bisa dipastikan hal tersebut adalah masalah teknis belaka. Hal-
hal teknis tersebut tidak bisa disimpulkan bahwa suami Teradu ikut campur dalam
pekerjaan Teradu. Hal ini hanyalah saling membantu dalam pekerjaan antara suami
istri sebagaimana umumnya dalam kehidupan berkeluarga. Kedua adalah alasan politis
strategis, sebagai komisioner dan ketua KPU Provinsi Kaltim yang baru, Teradu sering
menerima telepon dari pihak-pihak tertentu yang isinya terkadang “menekan” atau
meminta sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemilu, oleh karena itu
Teradu menggunakan nomor suami Teradu untuk mengeliminir komunikasi langsung
antara Teradu dan penelepon. Terutama pada masa-masa seleksi anggota KPU didaerah
ada beberapa telepon masuk yang menanyakan hal-hal berkaitan dengan proses seleksi,
posisi Teradu sebagai ketua KPU merasa harus membatasi kontak langsung dengan
peserta seleksi. Termasuk telepon dari Pengadu yang berusaha menelopon Teradu,
dalam posisi ini, Teradu meminta tolong suami Teradu untuk mengangkat telepon,
sekedar upaya menolak telepon secara tidak langsung. Untuk diketahui beberapa
Pengadu sebelumnya pernah mencoba menghubungi Teradu berkenaan proses seleksi
KPU di daerah, khusus Pengadu (sdr Gamal) bahkan berusaha menghubungi Teradu
menanyakan proses seleksi melalui kakak Teradu (Ajizah) yang di Bontang;
4. Pengadu juga menyangkakan Teradu mengajak suami Teradu hadir dalam rapat pleno,
dan ikut memerintah staf KPU, serta hadir dalam acara dengan Kominda. Dalam hal ini
Teradu dapat menegaskan bahwa suami Teradu tidak pernah hadir dalam rapat pleno
KPU, kehadiran suami Teradu sebatas mengantar jemput atau menunggu Teradu
sedang rapat pleno, terutama jika rapat pleno dilakukan sampai larut malam. Perlu juga
Teradu sampaikan bahwa, Teradu tidak mengambil kendaraan dinas dan memilih
numpang kendaraan suami, mobil dinas ketua di pakai komisioner yang lain karena
21
kendaraan komisioner tersebut rusak dan tidak layak dipergunakan, dan belum ada
pengadaan lagi;
5. Dalam kapasitasnya sebagai suami Teradu, tentu saja pegawai KPU memberi respek
kepada suami Teradu, dalam berbagai kesempatan sebagai bentuk kehidupan sosial
suami Teradu berinteraksi dengan staf di KPU Provinsi, tetapi tidak berarti suami
Teradu bisa memerintah staf di KPU. Sebagai pegawai KPU yang profesional, sudah
barang tentu mereka memahami TUPOKSI nya masing-masing yang tidak mungkin mau
diperintah orang yang bukan pimpinan atau atasannya;
6. Kehadiran suami Teradu dalam acara Komindo sebagaimana disangkakan oleh
Pengadu, dapat dijelaskan bahwa acara Komindo yang dimaksud adalah acara informal,
yaitu silaturahmi jajaran Komindo dengan komisioner KPU yang baru, yang
diselenggarakan di restoran. Oleh karenanya Teradu minta suami Teradu menemani
sekaligus bersilaturahmi dengan anggota Kominda;
7. Demikian Jawaban Teradu atas sangkaan yang disampaikan oleh Pengadu, secara garis
besar Teradu menyangkal semua yang disangkakan oleh Pengadu. Sebagai ketua KPU
Provinsi Kalimantan Timur, Teradu bekerja secara profesional dan independen sesuai
ketentuan yang berlaku. Tidak ada keterlibatan suami Teradu dalam pekerjaan Teradu,
selain saling membantu dan mendukung pekerjaan suami atau istri sebagaimana
kehidupan berkeluarga pada umumnya. Berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu
tidak ada satupun tahapan yang terganggu dan terhambat, semuanya berjalan lancar
sebagaimana yang diharapkan;
[2.5.3] Jawaban Teradu III (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur)
1. Bahwa Teradu III (Rudiansyah) menyatakan menolak seluruh materi pengaduan yang
disampaikan pihak Pengadu kepada saya (Rudiansyah). Bahwa Teradu III adalah
komisioner KPU Kaltim yang menjadi Ketua Divisi Teknis dan sekaligus sebagai Ketua
Koordinator untuk Kabupaten/Kota : Nunukan, Malianau dan Kutai Kartanegara serta
sebagai wakil koordinator untuk Kabupaten/Kota : Kutai Timur, Bontang dan Tarakan.
Bukan sebagai penanggungjawab daerah koordinasi sebagaimana isi dalam Pengaduan,
karena KPU tidak mengenal sistem penanggungjawab daerah, selain pembagian wilayah
koordinasi untuk mempermudah komunikasi antara KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam sistem kolektif kolegial. Dalam menjalankan tugas sebagai
anggota KPU Kaltim, Teradu III tidak pernah memberikan arahan/perintah kepada
penyelenggara lainnya untuk memenangkan salah satu atau sebagian peserta pemilu;
2. Bahwa sebagai Ketua Divisi Teknis, maka sudah menjadi peran dan fungsi bagi Teradu
III bertindak sebagai wadah konsultasi dan komunikasi berkaitan dengan teknis
pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
untuk semua Kabupaten/Kota, bukan saja pada wilayah yang menjadi koordinasi yang
bersangkutan;
22
3. Bahwa sebagaimana Kabupaten/Kota lainnya, kelima anggota KPU Kutai Timur juga
berkonsultasi kepada Teradu III, bukan hanya Sdr. Hasbullah. Konsultasi dan arahan
yang diberikan adalah untuk senantiasa melakukan perbaikan sekaligus mekanisme
melakukan perbaikan apabila ditemukan terjadinya ketidaksesuaian penghitungan dan
rekapitulasi hasil penghitungan pada tingkatan tersebut ditemukan kekeliruan ataupun
kesalahan. Terutama temuan-temuan yang telah mendapatkan rekomendasi Panwaslu
setempat untuk dilakukan tindakan-tindakan perbaikan. Hal tersebut dapat
diklarifikasi kepada 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Kutai Timur lainnya
bagaimana saya memberikan arahan maupun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
mereka kepada Teradu III;
4. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi, KPU Kaltim
melakukan proses perbaikan hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Kutai Timur yang
mana mekanisme perbaikan tersebut disetujui oleh para saksi partai politik dan
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dihadiri KPU dan Panwaslu Kabupaten Kutai
Timur, yang mana Teradu III selaku Ketua Divisi Teknis memandu dan memimpin
sidang pleno perbaikan tersebut. Sehingga untuk hasil rekapitulasi KPU Kabupaten
Kutai Timur untuk perolehan suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kaltim telah
diperbaiki dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
Tingkat KPU Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa apabila ternyata hasil perbaikan
tersebut menimbulkan kekecewaan terutama bagi pihak-pihak yang dengan sengaja
melakukan kesalahan ataupun kekeliruan dan merasa mendapatkan keuntungan atas
kesalahan ataupun kekeliruan itu, maka itu adalah resiko pekerjaan sebagaimana
sumpah janji Teradu III sebagai anggota KPU Kalimantan Timur untuk menjalankan
tugas-tugas sebagaimana peraturan yang berlaku. Kredibilitas dan integritas Teradu III
sebagai penyelenggara Pemilu selama ini tetaplah harus dipertahankan, dan itu adalah
sesuatu yang sangat berharga bagi saya, keluarga saya dan orang-orang disekeliling
Teradu III yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan sebagai penyelenggara
Pemilu terutama bagi masyarakat luas. Ini adalah hal yang sangat berharga, tidak
tergantikan dengan nilai materi bagi Teradu III;
5. Bahwa kasus Pidana Pemilu (Pengelembungan Suara) yang melibatkan Sdr. Hasbullah
(KPU Kabupaten Kutai Timur) telah diproses, semua pihak yang terkait telah diperiksa
dan dimintai keterangan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Serta Pengadilan Negeri
Sangatta yang menyidangkan kasus tersebut telah selesai melaksanakan rangkaian
persidangan serta memberikan vonis kepada pihak-pihak yang dinyatakan bersalah
sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;
[2.6] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
23
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon
memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono).
[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat
bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai berikut:
DAFTAR ALAT BUKTI
No. Tanda Bukti Keterangan
1. T-1 Photo copy Berkas Administrasi Supriadi;
2. T-2 Photo copy Surat Hasil Klarifikasi tentang Pemeriksaan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Balikapapn an. Supriadi, tertanggal 3
April 2014;
3. T-3 Photo copy Surat Hasil Klarifikasi tentang Pemeriksaan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Balikapapn an. Supriadi, tertanggal 5
Mei 2014;
4. T-4 Photo copy Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan
(PAKAR PANGAN) Nomor: 75/DPN-PAKAR PANGAN/X/2008 perihal
Pemberhentian dari keanggotaan Partai;
5. T-5 Photo copy Berita Acara Nomor: 52/BA/KPU/V/2014 tentang Rapat
Pleno Komisioner,tertanggal 5 Mei 2014;
6. T-6 Photo copy surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya
Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor: 62/SKEP/DPN-PAKAR
PANGAN/II/2008 Tentang Komposisi Personalia Dewan Pimpinan
Provinsi (DPP) PAKAR PANGAN Kalimantan Timur;
7. T-7 Photo copy Surat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor:
270/208/KPU-Prov-021/IV/2014 perihal Pembatalan/Perbaikan
Surat Keputusan Kepada KPU RI;
8. T-8 Photo copy Surat KPU RI Nomor: 346/KPU/IV/2014 tanggal 24 April
2014 perihal Pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota
KPU Kota Balikpapan an. Sdr. Supriadi;
9. T-9 Photo copy Berita Acara Nomor: 55/BA/KPU/V/2014 tentang Rapat
Pleno Komisioner tanggal 16 Mei 2014 tentang pembatalan SK
pengangkatan Anggota KPU Kota Balikpapan an. Supriadi;
10. T-10 Photo copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Timur Nomor: 102/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 21 Mei 2014
24
Tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 53/Kpts/KPU-Prov-
021/2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Paser, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai
Kertanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten
Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur
Periode 2014-2019 Atas Nama Supriadi Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kota Balikapapan;
11. T-11 Photo copy Berkas Administrasi Sdr. Harajatang dan Copy Berkas
Nomor:421/239/SMAN 1 Sangsel/2011 Tanggal 20 Juni 2012
Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar dan
Bimbingan Semester Ganjil Tahun Pembelajaran 2011/2012;
12. T-12 Photo copy Berkas Petikan Kuputusan Bupati Kutai Timur Nomor:
Sk.814/0125/BKD-MUT/III/2011 Tanggal 01 Maret 2011 Tentang
Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pada Dinas
Pengedalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun
Anggaran 2011;
13. T-13 Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur
No.33.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 Tanggal 14 Maret 2014
Perihal Klarifikasi Laporan Panwaslu Kabupaten Kutai Timur;
14. T-14 Photo copy Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Kutai Timur Nomor: 084/DPC.PD/KT/III/2014
tanggal 13 Maret 2014;
15. T-15 Photo copy Berkas Surat Klarifikasi Dari Roby Maulana, S.Hut.
kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 Mei 2014;
16. T-16 Photo copy SK PDIP sebagai anggota pemenangan pemilu PDIP
Berau;
17. T-17 Photo copy Berkas Administrasi Sdr. Yusrianto dan Copy Berkas
Nomor: 01.A.DPC PPI.04.08.08 Tanggal 19 Agustus 2008 Tentang
Pengajuan Nama BANCALEG PPI Kota Bontang;
18. T-18 Photo copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Kecamatan
Bontang Selatan Nomor: 001/KEP/KET-
PANWASLUKADA/KEC.BS/IX/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga
Pengawas Pemilu Lapangan Kota Bontang Kecamatan Bontang
Selatan, Tanggal 4 Oktober 2010;
19. T-19 Photo copy Surat Salinan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Se Kota Bontang Tahun 2013, Nomor:10 Tahun
2013 Tentang Surat Penetapan kembali Anggota Panitia Pengawas
25
Pemilihan Umum Kecamatan Se Kota Bontang, Tanggal 24 Juni
2013;
20. T-20 Photo copy Salinan SK KPU Provinsi PAW Sdr. Yusrianto;
[2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di
persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan telah melakukan
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu mendalilkan aduannya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Para Teradu telah bertindak ceroboh dan tidak professional dalam menetapkan
dan melantik 4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang Tidak Memenuhi Syarat,
yaitu: Sdr. Supriadi, yang telah dilaporkan kepada Teradu mengenai yang bersangkutan
terlibat dalam Partai Karya Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur dan masuk Daftar
Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2009. Sdr. Harajatang, yang masih berstatus
Koordinator Divisi Program Pro-Rakyat di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai
Demokrat Kabupaten Kutai Timur, masa bakti 2011-2016. Sdr. Roby Maula, S.Hut,
yang bersangkutan diketahui masih berstatus Anggota Partai dan Sekretaris Badan
Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Berau.
Sdr. Yusrianto, yang bersangkutan diketahui masih Anggota dan Pengurus Partai PPI
Kota Bontang dan Caleg DPRD Partai PPI Dapil 2, tecantum dalam Daftar Calon Tetap
(DCT) Kota Bontang Pemilu Legislatif 2009.
2. Para Teradu bertindak tidak professional, tidak adil, tidak mandiri, tidak jujur
denganmeloloskan Calon Anggota KPU Kab/Kota yang hasil nilai seleksi tertulis,
wawancara, tes psikologi dan kesehatan jauh lebih rendah dibawah nilai Peserta Calon
Anggota KPU Kab/Kota yang gagal dalam peringkat 10 besar.
3. Bahwa dalam kasus penggelembungan suara, yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur,
bahwa Sdr. Hasbullah sebagai Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur telah di vonis
hukuman 6 (enam) bulan penjara mengaku dalam BAP di Kepolisian diperintahkan oleh
oleh Teradu III (Sdr. Rusiansyah). Menurut Pengadu, Teradu III menyampaikan kepada
Sdr. Hasbullah agar mengamankan Caleg Partai Nasdem untuk Provinsi Kalimantan
Timur Dapil 5, yaitu Syaiful. Saat pemeriksaan di Kepolisian, hal tersebut diungkap oleh
Sdr. Hasbullah, sehingga dilakukanlah pemanggilan terhadap Teradu III, namun Teradu
III tidak menghadiri panggilan dengan alasan sedang sibuk melakukan pleno
perhitungan suara, hingga akhirnya kasus tindak pidana pemilu itu dinyatakan
daluarsa.
4. Pengadu mengatakan Teradu I selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, dalam
menyelenggarakan Pemilu telah bertindak tidak mandiri dan tidak profesional, dan
27
menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola kepemiluan. Menurut Pengadu,
Teradu I selalu melibatkan suami dalam tugas. Hal tersebut telah menjadi pergunjingan
umum dan menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi jajaran Sekretaris dan Staf
Sekretariat;
[4.2] Menimbang bahwa Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Terkait dengan dalil
aduan Pengadu yang pertama, Teradu mengatakan telah melaksanakan seluruh proses
pemilihan dan penetapan Anggota Komisioner KPU Kab/Kota oleh KPU Provinsi Kalimantan
Timur sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Terkait
penetapan Anggota Komisioner KPU Kab/Kota oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, Teradu
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sdr. Supriadi, pada saat seleksi sampai pada saat penetapan KPU Kota Balikpapan
tanggal 17 Maret 2014 tidak ada laporan dari masyarakat. Di kemudian hari muncul
laporan terkait DCT Sdr. Supriadi. Para Teradu telah melakukan klarifikasi dan
memang benar Sdr. Supriadi masuk dalam DCT Partai Karya Perjuangan Tahun 2009-
2014.
2. Sdr. Harajatang, pada saat seleksi, ada laporan Panwaslu Kabupaten Kutai Timur yang
mengatakan bahwa Sdr. Harajatang terlibat partai politik. Teradu bersama Tim Seleksi
langsung melakukan klarifikasi, dan hasilnya Sdr. Harajatang menganggap bahwa
dimasukkan namanya sebagai pengurus Partai Politik sama sekali tanpa
sepengetahuan yang bersangkutan. Sdr. Harajatang juga menunjukkan copy surat
ketidaksediaan sebagai pengurus Partai Demokrat Kutai Timur, tertanggal 7 Desember
2011 dan surat tersebut sudah diterima oleh Pengurus Partai tertanggal 7 Januari
2012. Dikuatkan dengan adanya surat keterangan dari DPC Partai Demokrat Kutai
Timur yang menyatakan telah menerima surat ketidaksetujuan/keberatan Sdr.
Harajatang untuk dimasukan kedalam pengurus DPC Partai Demokrat Kutai Timur.
Berdasarkan kronologi dan bukti bukti yang disampaikan kepada KPU Provinsi
Kalimantan Timur, dalam uji kepatutan dan kelayakan, KPU Provinsi Kalimantan Timur
berpandangan bahwa Sdr. Harajatang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi
komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur.
3. Sdr. Roby Maula, S.Hut, belum pernah ada surat pengaduan dari masyarakat mengenai
keterlibatannya dalam partai. Teradu juga telah melakukan Klarifikasi dengan Sdr. Roby
Maula, S.Hut dan pihak PDIP, dan terbukti yang bersangkutan tidak pernah menjadi
anggota maupun pengurus partai Politik PDI Perjuangan.
4. Sdr. Yusrianto, pada saat fit dan proper tes tidak ada tanggapan atau pengaduan yang
masuk dari masyarakat.Teradu baru mengetahui ada surat pengaduan dari Norhan
pada tanggal 22 Mei 2014, bahwa Sdr. Yusrianto adalah Caleg Partai Pemuda
Indonesia pada pemilu 2009. KPU Kalimantan Timur telah melakukan klarifikasi dan
memperhatikan bukti-bukti yang menunjukkan Sdr Yusrianto memang terlibat dalam
kegiatan politik dan terdaftar dalam DCT Partai Pemuda Indonesia pada tahun 2009.
28
Berdasarkan hal tersebut, Teradu sudah membatalkan SK Sdr Yusrianto sebagai
anggota dan ketua KPU Bontang, sebagaimana SK KPU KAlTIM No 119/Kpts/KPU-
Prov-021/2014.
[4.3] Terkait dalil mengenai keterlibatan Teradu III dalam Kasus penggelembungan suara
bersama Sdr. Hasbullah, menurut Teradu III, Pidana Pemilu (Pengelembungan Suara) telah
diproses, semua pihak yang terkait telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Kepolisian
dan Kejaksaan. Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan vonis kepada pihak-pihak
yang dinyatakan bersalah sebagaimana prosedur hukum yang berlaku.
[4.4] Terkait dalil mengenai Teradu I yang melibatkan suami dalam urusan tugas-
tugasnya sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimanatan Timur, Teradu I menyatakan tetap
menjaga independensi.Semua keputusan-keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh
siapapun termasuk suami Teradu I. Mekanisme pengambilan keputusan di KPU Provinsi
Kalimantan Timur adalah berdasarkan rapat pleno. Sebagaimana lazimnya setiap manusia,
Teradu I menyatakan membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya, dan suami pasti
menjadi orang paling dipercaya, yang dapat memberikan nasehat dan sekaligus sebagi
teman diskusi yang konstruktif. Menurut Teradu I, dalam hal teknis suami Teradu tidak
ikut campur dalam pekerjaan. Kehadiran suami Teradu sebatas mengantar jemput atau
menunggu Teradu I sedang rapat pleno, terutama jika rapat pleno dilakukan sampai larut
malam;
[4.5] Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Teradu telah
menetapkan dan melantik 4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi
Kalimantan Timur yaitu Supriadi sebagai Komisiner KPU Kabupaten Balikpapan,
Harajatang sebagai Komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur, Roby Maula sebagai
Komisioner KPU Kabupaten Berau, dan Yusrianto KPU Kota Bontang. Sesuai fakta
persidangan dari 4 Komisioner tersebut, Supriadi dan Yusrianto terbukti tidak memenuhi
syarat sebagaimana didalilkan Pengadu karena masuk dalam DCT Pemilu 2009. Terhadap
rekrutmen tersebut selain tanggung jawab Timsel, Para Teradu terbukti tidak cermat dan
teliti dalam menetapkan Komisioner KPU Kab/Kota. Dengan demikian dalil Pengadu sangat
beralasan dan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik yaitu asas
profesionalitas, kewajiban penyelenggara pemilu untuk menjaga dan memelihara netralitas,
imparsialitas, dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf c dan i dan Pasal 9 huruf c
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
29
[4.6] Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terkait dengan
kasus penggelembungan suara yang dilakukan oleh Sdr. Hasbullah sebagai Anggota KPU
Kabupaten Kutai Timur yang telah divonis hukuman 6 (enam) bulan penjara yang
menyebutkan Teradu III terlibat, DKPP berpendapat bahwa dalil aduan Pengadu tersebut
sudah melalui proses hukum. Terkait keterlibatan Teradu III, seharusnya dibuktikan dalam
persidangan Pidana Pemilu yang dilaksanakan di Pengadilan.
[4.7] Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Teradu I dalam
menjalankan tugas sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak mandiri dan tidak
profesional. Suami Teradu I yang selalu mendampingi dan terlibat langsung terhadap
pekerjaan Teradu I menunjukkan ketidakmampuan Teradu I dalam menjalankan tugasnya.
Hal ini juga merusak kredibilatas Teradu dalam menjalankan tugas dengan kolega,
lingkungan kantor, KPU Kab/Kota dan pemangku kepentingan lain. Sesuai dengan hasil
investigasi DKPP, Suami Teradu I yang selalu menemani Teradu I di Kantor KPU Provinsi
Kalimantan Timur dan berbagai acara resmi, telah menimbulkan suasana yang tidak sehat.
Sesuai kewenangan DKPP untuk melakukan investigasi terhadap kasus a quo, bukan hanya
jajaran di lingkungan sekretariat, namun komisioner KPU Kabupaten/Kota telah terganggu
dengan peran suami Teradu I, baik dalam penyampaian dan penerimaan informasi yang
berkaitan dengan urusan dinas. Sebagai satu kesatuan yang bersifat kolektif-kolegial, dalam
pelaksanaan tugas KPU, Teradu I dalam kedudukan sebagai Ketua, memiliki kewajiban
absolut untuk membangun suasana untuk saling mempercayai (mutual trust), harmonisasi
dan kerjasama yang sepenuhnya, seutuhnya dan seluruhnya di antara komisioner KPU
Provinsi Kalimantan Timur. Dengan peranan suami yang begitu besar, telah dihancurkan
Teradu I. Dalil Pengadu sangat beralasan dan Teradu I terbukti melakukan pelanggaran
kode etik yaitu asas mandiri, profesionalitas dan melanggar kewajiban penyelenggara Pemilu
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan i, serta Pasal 9 huruf b, c, dan d Peraturan
Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilu;
[4.8] Mengingat kedudukan Ketua yang sangat strategis dalam setiap organisasi, khususnya
lembaga KPU, kenyataan yang terjadi di dalam tubuh KPU Provinsi Kaltim dan seluruh
jajarannya di Kabupaten/Kota, harus diubah dan diperbaiki. KPU sebagai lembaga negara
tidak dapat dibiarkan walau sedetikpun, berada dalam situasi yang justru menjauhkannya
dari perwujudan tugas-tugasnya. DKPP berpendapat, demi dan untuk kemajuan KPU
Provinsi Kalimantan Timur ke depan, Teradu I tidak dapat lagi menempati jabatan sebagai
Ketua. Secara etis dan sesuai kewenangannya, demi kemuliaan dan keberhasilan KPU,
komisioner KPU RI bersama-sama komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur harus
melakukan pergantian jabatan Ketua. Pembinaan dan pendampingan, khususnya dalam hal
kepemimpinan dengan kualifikasi yang terukur untuk menjamin perjalanan organisasi
30
secara sehat (organization healthy), dalam menunaikan dan meraih keberhasilan negara di
dalam pemilu. Di samping itu, 4 (empat) komisioner lainnya harus diingatkan untuk agar
tetap berpegang pada komitmen untuk menolak segala pengaruh buruk terhadap
pelaksanaan tugas yang merupakan salah satu prinsip dasar etika dan perilaku
penyelenggara pemilu. Dengan demikian dalil Pengadu sangat beralasan dan Teradu I
terbukti melakukan pelanggaran kode etik yaitu Dalam melaksanakan asas mandiri dan
adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan
pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain,
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
[4.9] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam
putusan ini.
