III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, Pengadu menemukan screen
shoot gambar di Grup WhatsApp. Gambar tersebut merupakan halaman media
online Times Indonesia dengan alamat website www.timesindonesia.co.id edisi
Kamis 12 Desember 2019;
2. Bahwa setelah melihat screen shoot gambar tersebut, Pengadu kemudian
mengunjungi halaman website media online www.timesindonesia.co.id dan benar
terdapat dalam media online halaman 6 edisi Kamis, 12 Desember 2019 sebuah
berita dengan tajuk “Petrus Kasihiw: Membangun Kabupaten Teluk Bintuni dari
kampung”, tampak gambar Petrus Kasihiw dengan baju Partai Nasional Demokrat
dan pewawancara dari media Time Indonesia;
3. Bahwa sisi sebelah kiri terdapat pernyataan yang berbunyi “Kepemimpinan Bupati
Petrus Kasihiw di Kabupaten Teluk Bintuni membawa perubahan signifikan bagi
kampung. Kami sangat merasakannya”. Ganem, Plt. Sekretaris KPUD Teluk
Bintuni. Berdasarkan informasi media online diketahui pernyataan tersebut
disampaikan oleh Ganem, Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
4. Bahwa sebelum Pengadu menguraikan lebih lanjut mengenai hubungan antara
pernyataan Teradu dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu, Pengadu perlu menyampaikan perbuatan Teradu yang telah diputuskan
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebelumnya;
5. Bahwa Teradu pernah diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik dalam sidang
pemeriksaan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat tanggal
29 Agustus 2019 Nomor Perkara 218-PKE-DKPP/VIII/2019. Dalam sidang
pemeriksaan tersebut Teradu menghadirkan Saksi atas nama Stevanus Balubun,
Caleg DPRD Teluk Bintuni yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD
Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam sidang pemeriksaan terungkap bahwa antara
Teradu dan Saksi masih memiliki hubungan keluarga. Teradu tidak pernah
menyampaikan secara terbuka dalam forum Rapat KPU Kabupaten Teluk Bintuni
selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 8 huruf k Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor 2 Tahun 218-PKE-DKPP/VIII/2019
yang dibacakan tanggal 20 November 2019, Teradu dinyatakan terbukti melanggar
kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu dan dijatuhi sanksi
Peringatan Keras;
7. Bahwa setelah dikeluarkannya Putusan DKPP Nomor 218-PKE-DKPP/VIII/2019,
timbul gelombang aksi masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni yang meminta
Teradu untuk diberhentikan dari jabatannya. Pengadu mengetahui hal tersebut
dari pemberitaan di media;
8. Bahwa Kabupaten Teluk Bintuni merupakan satu dari sembilan kabupaten yang
menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020;
9. Bahwa Teradu dianggap mengetahui Bupati Teluk Bintuni yang merupakan Ketua
Partai Politik Nasdem (Partai Nasional Demokrat). Partai tersebut berdasarkan
Pemilu Legislatif Tahun 2019 memperoleh lebih dari 20% kursi di DPRD dan
memenuhi syarat untuk mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati;
10. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
sesuai Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, ketika Teradu mengeluarkan
pernyataan tersebut masih dalam tahap persiapan pelaksanaan yaitu sosialisasi
kepada masyarakat yang berlangsung mulai tanggal 1 November 2020 sampai
dengan 20 September 2020;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, tugas, fungsi, dan wewenang Teradu tidak disebutkan
bahwa Teradu dapat memberikan pendapat atau opini berkenaan dengan kinerja
seorang kepala daerah. Semestinya Teradu dalam mengeluarkan pendapat atau
pernyataan hanya berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
12. Bahwa pernyataan Teradu tersebut dapat diartikan sebagai dukungan dan atau
pengakuan Teradu terhadap Bupati yang merupakan Ketua Partai Politik dalam
kinerjanya melakukan pembangunan kampung. Kesan tersebut semakin kuat
dengan gambar dalam berita yang menampilkan Bupati dengan atribut/baju
Partai Nasdem;
13. Bahwa pernyataan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta Teradu memiliki
hubungan keluarga dengan seorang Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni
Fraksi Partai Nasional Demokrat, konteks penyelenggaraan Pemilu dalam tahapan
persiapan, dan tugas, fungsi, wewenang Teradu, tidak terdapat tugas untuk
memberikan pernyataan atau opini terhadap kinerja Kepala Daerah. Dengan
demikian, Pengadu berkesimpulan pernyataan Teradu mengandung unsur politis,
bersifat partisan, menunjukkan adanya konflik kepentingan dengan partai politik
tertentudan keberpihakan kepada ketua dan/atau partai politik;
14. Bahwa perbuatan Teradu melanggar prinsip mandiri yaitu prinsip yang wajib
dijaga oleh Teradu untuk menjamin integritas dan profesionalitas Teradu
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a dan huruf c Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
15. Bahwa menurut Pengadu, sanksi Peringatan Keras yang diberikan DKPP tidak
cukup memberikan efek jera kepada Teradu sehingga Majelis DKPP perlu
memberikan sanksi yang lebih berat.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Menerima dan mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu melanggar kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara
Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Teradu dari jabatan Plt. Sekretaris
Kabupaten Teluk Bintuni;
4. Memerintahkan Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat untuk memutasi Teradu dari
Sekretariat KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
5. Memerintahkan kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik
lndonesia dan secara berjenjang kepada Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat
untuk melakukan pengisian jabatan definitif Sekretaris KPU Kabupaten Tetuk
Bintuni melalui metode lelang jabatan tertutup sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan; dan
6. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.
[2.3] ALAT BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis
yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-3 sebagai berikut:
`NO BUKTI KETERANGAN
1 BUKTI P-1 Print out berita Timesindonesia, Rabu, 11 Desember 2019;
Print out berita Timesindonesia 6 edisi Kamis, 12 Desember
2019;
2 BUKTI P-2 Putusan DKPP Nomor: 218-PKE-DKPP/VIII/2019
Print out berita https://papuadalamberita.com;
3 BUKTI P-3 Print out berita gardapapua.com
Keterangan Tertulis Saksi.
[2.4] KESIMPULAN PENGADU
Setelah mencermati jawaban Teradu, daftar alat bukti Teradu, keterangan lisan
Teradu, keterangan lisan Pihak Terkait dalam Sidang Pemeriksaan DKPP, tanggal 14
Mei 2020, Pengadu menyampaikan kesimputan sebagai berikut:
1. Bahwa telah terang dan diakui Teradu adanya berita yang diterbitkan Koran
etektronik (e-koran) timesindonesia dengan alamat website
www.timesindonesia.co.id dengan tajuk "Petrus kasihiw: Membangun Kabupaten
Teluk Bintuni dari Kampung" yang didalam konten berita tersebut dimuat
pernyataan yang berbunyi "Kepemimpinan Bupati Petrus Kasihiw di Kabupaten
Teluk Bintuni membawa perubahan signifikan bagi kampung. Kami sangat
merasakannya." Ganem, Plt. Sekretaris KPUD Tetuk Bintuni;
2. Bahwa jawaban Teradu yang pada prinsipnya Teradu menolak secara tegas
seluruh dalil pengaduan Pengadu, patut dikesampingkan oleh Majelis dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a. Terdapat keterangan yang mengandung kontradiksi didalam
jawaban/bantahan Teradu terutama mengenai kronologis pengajuan somasi
dan permintaan klarifikasi Teradu kepada pihak times indonesia dan ralat
pemberitaan yang di rilis oleh times indonesia. Menurut Teradu didalam
jawabannya bahwa Teradu baru mengetahui adanya pemberitaan pada tanggat
9 Mei 2020 bertepatan dengan diterimanya Surat Panggilan Sidang
Pemeriksaan DKPP, kemudian Teradu mengirimkan surat somasi dan
klarifikasi atas pemberitaan pada tanggal 10 Mei 2020. Kemudian Teradu
menulis datam jawabannya sepanjang frasa "atas somasi dan permintaan
klarifikasi Teradu tersebut, oleh redaksi www.timesindonesia.co.id telah dimuat
berita klarifikasi yang berjudul YANG BENAR SYAMSUDIN SEKNUN BUKAN
GANEM SEKNUN TlMES INDONESIA MOHON MAAF pada tanggal 11 Mei
2020". Keterangan berbeda dapat dilihat dari alat bukti yang justru diajukan
oleh Teradu, yaitu dalam rilis berita klarifikasi dimuat catatan redaksi yang
berbunyi "1. Berita ini telah diperbaiki pada tanggal 11 April 2020 karena
terjadi kesalahan penyebutan nama narasumber. 2... Sebelumnya, Senin 1
April 2020, redaksi menerima surat keberatan dari pribadi Ganem Seknun,
yang menjabat Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni. la memprotes
terkait dengan nama dan jabatan yang tercantum dalam pemberitaan terkait.".
dengan perbedaan tanggal dan bulan, serta urutan kronologis penyampaian
keberatan Teradu hingga penerbitan ralat berita sebagaimana disampaikan
Teradu dalam jawabannya maka kebenaran didalamnya menjadi kabur,
bagaimana mungkin ralat berita diterbitkan pada tanggal 11 April 2020 atas
keberatan Teradu yang diterima redaksi timesindonesia pada hari Senin
tanggal 8 April 2020 sedangkan menurut Teradu tanggal 8 AprilTeradu belum
mengetahui adanya pemberitaan itu, Teradu baru mengetahui pemberitaan
pada tanggat 9 Mei 2020 dan menyampaikan somasi dan klarifikasi pada
tanggal 10 Mei 2020. Pun pada saat pemeriksaan persidangan padatanggal 17
Mei 7020, Teradu tidak dapat mempertahankan jawabannya atas kontradiksi
yang terkandung didalamnya. Menurut Teradu kekacauan penulisan tanggal
dan penyusunan kronotogis oleh Teradu menunjukkan bahwa ralat
pemberitaan itu hanyalah akal-akalan dan tipu muslihat Teradu agar terhindar
dari sanksi etik DKPP;
b. Bahwa menurut Pengadu, berdasarkan penalaran yang wajar sulit untuk
menerima bantahan Teradu terkait kesalahan redaksi timesindonesia dalam
menulis nama dan jabatan narasumber. Antara jabatan Plt. Sekretaris KPU
Kabupaten Teluk Bintuni dan jabatan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat
Dapil Teluk Bintuni memiliki kosa kata yang jauh berbeda, makna antara
keduanya pun sangat berbeda sehingga jawaban Teradu terkait kesalahan
penulisan narasumber patutlah Majelis kesampingkan;
c. Bahwa menurut Pengadu, untuk mendukung bantahannya Teradu semestinya
menghadirkan pihak redaksi atau jurnalis times indonesia yang terlibat dalam
proses produksi berita tersebut untuk dimintai keterangannya dimuka
persidangan DKPP, atau setidak-tidaknya Teradu dapat menunjukkan bahan
mentah dari berita tersebut baik itu berupa rilis pers atau rekaman wawancara
sesuai standar jurnatistik dan/atau hal lainnya yang dapat dikualifikasikan
sebagai alat bukti untuk mendukung jawaban Teradu bahwa benar bukan
Teradu yang menyampaikan pernyataan tersebut, olehnya itu bukti yang
diajukan Teradu tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa bukan Teradu
yang dimaksud dalam pemberitaan itu sehingga harus dikesampingkan oleh
Majelis;
d. Bahwa ternyata setelah mendengar jawaban Teradu yaitu Teradu tidak pernah
memberikan keterangan atau diwawancara oleh times indonesia, Pengadu
kemudian melakukan penelusuran secara daring atas berita yang menjadi
pokok aduan Pengadu. Pengadu mendapati ternyata berita yang diterbitkan
oleh timesindonesia juga diterbitkan oleh detikindonesia.co edisi 11 Desember
2019 yang masih bisa diakses hingga saat ini dengan atamat
www.detikindonesia.co dan telah dilihat sebanyak 416 kati.detikindonesia.co
menulis Disambung juga salah satu pejabat daerah Bapak Ganem yang kini
menjabat Plt. Sekretaris KPUD Teluk Bintuni sempat ditemui oleh DETIK
lndonesia, la mengungkapkan bahwa "Pak Bupati bangun Teluk Bintuni
memang dari kampung, karena beliau melihat kabupaten ini besar dan luas,
sehingga ada kampung-kampung yang sulit dijangkau bahkan berhari-hari
kampung tersebut baru bisa dijangkau, olehnya itu nyo songat yakin Pak
Bupati memilih membongun Bintuni dari kampungke kampung" ungkap
Ganem Seknun yang sejak lama mengabdi sebagai pegawai Teluk Bintuni."
Kemudian disambung "Menurut Ganem "Ada beberapa daerah yang sangat
jauh bahkan terisolasi, kini mereka sudah menikmati jalan raya yang dibangun
aleh Bapak Bupati Sekarang, sehingga mereka dikampung-kampung sangat
muda jalanjalan ke lbu Kota Teluk Bintuni dan urusan mereka juga sudah
dimudahkan". Sambil menutup uraian pantauan ini" petikan pernyataan
datam berita ini menunjukkan bahwa Teradu sempat ditemui oteh pihak
detikindonesia dan Teradu memberikan keterangan yang kemudian ditulis oleh
detikindonesia dengan menggunakan tanda petik (") yang menunjukkan bahwa
kalimat yang ditulis adalah kalimat langsung dari Teradu, jangkauan berita ini
yang telah dilihat sebanyak 416 kati menunjukkan bahwa berita ini telah
tersebar luas di publik dari orang ke orang bahkan jauh diatas angka 416 tadi.
Dengan pemberitaan ini patutlah dianggap bahwa memang Teradu
menyampaikan dan atau memberikan keterangan yang bersifat partisan dan
menimbulkan kesan publik adanya pemihakan terhadap ketua partai politik
tertentu, bertentangan dengan kewajibannya untuk menjaga prinsip mandiri
Penyelenggara Pemilu;
e. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Pihak
Terkait Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat yakni jabatan yang diduduki
Teradu sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah berlangsung
selama 2 tahun dan telah melewati 1 (satu) kali Pemilu Tahun 2019, kemudian
proses pengisian jabatan definitif Sekretaris KPU Kabupaten dilaksanakan
dengan metode lelang jabatan tertutup, maka patutlah kiranya
dipertimbangkan oleh Majelis untuk memerintahkan kepada Sekretaris Jendral
KPU Rl dan secara berjenjang kepada Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat
untuk melakukan pengisian jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni
dan memuatnya dalam amar Putusan DKPP Rl;
f. Bahwa berdasarkan uraian yang Pengadu sampaikan diatas, Pengadu
berkesimpulan untuk tetap berpegang pada dalil pengaduan Pengadu yaitu
Teradu mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atau
yang menimbulkan kesan publik adanya keberpihakan kepada salah satu
ketua dan/atau partai politik, melanggar Pasa 8 huruf a dan huruf c,
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017
tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu;
g. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Pengadu uraikan Pengadu
merubah petitum Pengadu dengan menambahkan 1 (satu) hal.
[2.5] SAKSI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi Akalius
Misiroyang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan tanggal 14Mei 2020
sebagai berikut:
Akalius Misiro
Saksi melihat persoalan tersebut di media online www.timesindonesia.co.id
pertengahan bulan Desember 2019. Mengenai pemberitaan di media online, Saksi
mendapatkan informasi tersebut dari GrupWhatsApp. Pihak Teradu tidak ada dalam
GrupWhatsApp. Saksi beranggapan pemberitaan tersebut sudah beredar luas.
[2.6] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU
Dengan ini mengajukan jawaban terhadap pengaduan Pengadu Perkara Nomor 41-
PKE-DKPP/IV/2020 yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu menolak secara tegas seluruh dalil pengaduan Pengadu, kecuali
hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar Teradu diwawancarai oleh wartawan online
www.timesindonesia.co,.id. Teradu tidak pernah memberikan pernyataan yang
bersifat partisan pada media online www.timesindonesia.co.id. Hal ini berdasarkan
pada:
a) Pada tanggal 10-13 Desember 2019, Teradu sedang melaksanakan perjalanan
dinas ke distrik dalam rangka Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
Umum Tahun 2020 di Distrik Mardey. Sebagaimana diketahui Distrik Mardey
terletak di pegunungan atau tergolong distrik yang berada di daerah
pedalaman sehingga tidak dapat dijangkau jaringan telekomunikasi. Teradu
tidak memiliki keterikatan emosional dengan wartawan media online
www.timesindonesia.co.id dan tidak pernah diwawancarai oleh media tersebut
berkenaan dengan Pemilihan Kepala Daerah. Teradu baru mengetahui berita
tentang pernyataan di media online www.timesindonesia.co.id pada hari hari
Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, Pukul 16.15 wit setelah menerima Surat Panggilan
Sidang DKPP Nomor: 0506/PS.DKPP/SET-04/V/2020 beserta dengan
lampirannya. Dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar dalil yang
diadukan oleh Pengadu yang menyatakan Teradu memberikan pernyataan
kepada wartawan;
b) Akibat pemberitaan tersebut, tanggal 10 Mei 2020, Teradu langsung menyurati
pimpinan redaksi media online www.timesindonesia.co.id Perihal Somasi dalam
memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut;
c) Menindaklanjuti somasi dan permintaan klarifikasi Teradu tersebut, redaksi
media online www.timesindonesia.co.id memuat berita klarifikasi yang berjudul
“Yang Benar Syamsudin Seknun Times Indonesia Memohon Maaf” pada tanggal
11 Mei 2020 serta pada berita yang berjudul Bangun Kabupaten Teluk Bintuni
Dari Kampung, Bupati Petrus Kasihiw Panen Apresiasi”, pada tanggal 11
Desember 2019 telah disampaikan dalam catatan redaksi sebagai berikut:
- Berita ini telah diperbaiki pada tanggal 11 April 2020 karena terjadi
kesalahan penyebutan Narasumber;
- Dalam berita ini: “Petrus Kasihiw membangun Kabupaten Teluk Bintuni
dari Kampung yang terbit di Times Indonesia pada tanggal 11 Desember
2019 terdapat kekeliruan penyebutan Narasumber. Dalam berita tertulis
Ganem Seknun, Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni, sementara
yang benar adalah Syamsudin Seknun, Anggota DPRD Papua Barat dari
Partai Nasdem Dapil Bintuni. Sebelumnya Senin, 10 Mei 2020, redaksi
menerima keberatan dari Pribadi Ganem Seknun, yang menjabat Plt.
Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Dia memprotes terkait nama dan
jabatan yang tercantum dalam pemberitaan terkait.
“Bahwa terkait dengan berita tersebut, sayapun baru mengetahui setelah
saya mendapat panggilan atas pengaduan ke DKPP. Oleh karena saya baru
mengetahui perihal berita dan pemuatan nama saya tersebut, maka dengan
mengutip nama saya. Karena saya tidak pernah menghubungi atau
diwawancarai sehubungan dengan pemberitaan tersebut. Berita tersebut
sepihak dan memojokan serta merugikan nama baik saya dalam kapasitas
sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Teluk Bintuni”. Demikian isi
Keberatan itu.
Setelah redaksi Times Indonesia menelusuri nama Ganem Seknun memang
tidak pernah diwawancarai ataupun memberikan informasi di Media ini.
Namun sesungguhnya nama yang dimaksud media ini adalah Syamsudin
Seknun.
Redaksi Times Indonesia menyadari kekeliruan ini. Dan Mohon Maaf Atas
Kekeliruan dan Kesalahan Penyebutan nama ini.
Berikut Link Hak Jawab:
o https://www.timesindonesia.co.id/read/news/271008/yang-benar
syamsudin-seknun-bukan-ganem-seknun-times-indonesia-mohon-
maaf-
o https://www.timesindonesia.co.id/read/news/242861/bangun-
kabupaten-teluk-bintuni-dari-kampung-bupati-petrus-kasihiw-
panen-apresiasi
Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti yang diajukan oleh
Teradu menjadi fakta sidang pemeriksaan sebagaimana diuraikan di
atas maka seluruh tuduhan Pengadu sebagaimana didalilkan dalam
pengaduannya telah terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh
Teradu.
d) Bahwa Teradu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU RI yang
ditempatkan di Kabupaten Teluk Bintuni sejak tahun 2010. Teradu tidak
pernah memberikan dukungan kepada siapapun, karena Teradu sangat
menyadari kapasitas Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu dan Teradu sangat
menjunjung tinggi 12 asas Penyelenggara Pemilu.
Jawaban Teradu Terhadap Kronologi Pengaduan
1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, Teradu sedang melaksanakan
perjalanan dinas ke distrik dalam rangka Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan
Pemilihan Umum Tahun 2020 di Distrik Mardey. Sebagaimana diketahui Distrik
Mardey terletak di pegunungan atau tergolong distrik yang berada di daerah
pedalaman sehingga tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi. Teradu tidak
memiliki keterikatan emosional dengan wartawan yang bersangkutan dan tidak
pernah diwawancarai berkenaan dengan Pemilihan Kepala Daerah. Teradu baru
mengetahui berita pernyataannya di media online www.timesindonesia.co.id pada
hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2019, pukul 16.15 wit, setelah menerima Panggilan
Sidang DKPP Nomor: 0506/PS.DKPP/SET-04/V/2020 beserta dengan
lampirannya. Dengan demikian, dalil pengaduan yang diadukan oleh Pengadu
berkenaan dengan Teradu memberikan pernyataan kepada wartawan adalah tidak
benar dan tidak berdasar;
2. Bahwa akibat dari pemberitaan tersebut, tanggal 10 Mei 2020 Teradu langsung
menyurati Pimpinan Redaksi media online www.timesindonesia.co.id Perihal
Somasi dalam memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut;
3. Atas Somasi dan Permintaan Klarifikasi Teradu tersebut, oleh redaksi media online
www.timesindonesia.co.id telah memuat berita klarifikasi yang berjudul Yang
Benar Syamsudin Seknun Bukan Ganem Seknun Times Indonesia Mohon Maaf
pada tanggal 11 Mei 2020 serta pada Berita yang berjudul Bangun Kabupaten
Teluk Bintuni Dari Kampung, Bupati Petrus Kasihiw Panen Apresiasi, pada
tanggal 11 Desember 2019 telah disampaikan dalam catatan redaksi sebagai
berikut:
- Berita ini telah diperbaiki pada tanggal 11 April 2020 karena terjadi kesalahan
penyebutan Narasumber;
- Dalam berita ini: “Petrus Kasihiw membangun Kabupaten Teluk Bintuni dari
Kampung yang terbit di Times Indonesia pada tanggal 11 Desember 2019
terdapat kekeliruan penyebutan Narasumber. Dalam berita Tertulis Ganem
Seknum, Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Sementara yang benar
adalah Syamsudin Seknun, Anggota DPRD Papua Barat dari Partai Nasdem
Dapil Bintuni. Sebelumnya Senin, 10 Mei 2020, Redaksi menerima Keberatan
dari Pribadi Ganem Seknun, yang menjabat Plt. Sekretaris KPU Kabupaten
Teluk Bintuni. Dia memprotes terkait nama dan Jabatan yang tercantum
dalam pemberitaan terkait”.
- “Bahwa terkait dengan Berita tersebut, sayapun baru mengetahui setelah saya
mendapat panggilan atas Pengaduan ke DKPP. Oleh karena saya baru
mengetahui perihal berita dan pemuatan nama saya tersebut, maka dengan ini
saya mengajukan klarifikasi dan bantahan atas berita dimaksud dengan
mengutip nama saya. Karena saya tidak pernah menghubungi atau
diwawancarai sehubungan dengan pemberitaan tersebut. Berita tersebut
sepihak dan memojokkan serta merugikan nama baik saya dalam kapasitas
sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Teluk Bintuni”. Demikian isi
Keberatan itu.
Setelah redaksi Time Indonesia menelusuri nama Ganem Seknun memang
tidak pernah diwawancarai ataupun memberikan informasi di Media ini.
Namun sesungguhnya nama yang dimaksud media ini adalah Syamsudin
Seknun.
Redaksi Times Indonesia menyadari kekeliruan ini. Dan Mohon Maaf atas
Kekeliruan dan Kesalahan Penyebutan nama ini.
Berikut Link Hak Jawab:
- https://www.timesindonesia.co.id/read/news/271008/yang-benar
syamsudin-seknun-bukan-ganem-seknun-times-indonesia-mohon-maaf-
- https://www.timesindonesia.co.id/read/news/242861/bangun-kabupaten-
teluk-bintuni-dari-kampung-bupati-petrus-kasihiw-panen-apresiasi
Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti yang diajukan oleh Teradu
menjadi fakta sidang pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas maka
seluruh tuduhan Pengadu sebagaimana didalilkan dalam pengaduannya telah
terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Teradu.
4. Bahwa benar Teradu berdasarkan Putusan DKPP Nomor: 218-PKE-
DKPP/VIII/2019, tanggal 20 September 2019, telah menerima sanksi Peringatan
Keras dan memiliki kepastian hukum. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat telah
melaksanakan Putusan DKPP dengan mengeluarkan Surat Sekretaris KPU
Provinsi Papua Barat Nomor: 1777/SDM.03.7/92/SekProv/XI/2019 Tentang
Saksi Peringatan Keras kepada Saudara Ganem Seknun selaku Pelaksana Tugas
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua
Barat;
5. Bahwa Pengadu kembali menguraikan seluruh permasalahan yang telah
disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah
memiliki kepastian hukum (nebis in idem)dan juga permasalahan tersebut tidak
memiliki keterkaitan. Pengadu sengaja menguraikan dan mengaitkan
permasalahan tersebut dengan opini yang tidak berdasar;
6. Bahwa dalil pengaduan Pengadu tidak berdasar. Pasal 8 huruf k Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berbunyi “menyatakan secara terbuka dalam
rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan Calon,
Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye”. Dengan demikian, berdasarkan silsilah
keluarga Seknun (Teradu), Stevanus Balubun tidak memiliki hubungan darah dan
hubunga keluarga dengan Teradu. Bahkan Stevanus Balubun bukan adik kakak
kandung atau sepupu karena bukan satu marga. Bahkan yang satu marga belum
tentu kerabat atau sanak saudara. Marga Seknun berasal dari Pulau Kei Besar
dan Marga Balubun berada di Pulau Kei Kecil, dan keyakinan kita berbeda,
sehingga unsur yang didalilkan oleh Pengadu dalam Pasal 8 huruf k Peraturan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak berdasar;
7. Bahwa benar, Teradu berdasarkan Putusan DKPP Nomor: 218-PKE-
DKPP/VIII/2019, tanggal 20 September 2019, telah menerima Peringatan Keras
dan memiliki kepastian hukum, dan Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat telah
melaksanakan Putusan DKPP dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris
KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 1777/SDM.03.7/92/SekProv/XI/2019 Tentang
Sanksi Peringatan Keras kepada Saudara Ganem Seknun selaku Pelaksana Tugas
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua
Barat;
8. Bahwa Pengadu kembali mengadukan seluruh permasalahan yang telah
disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah
memiliki kepastian hukum (nebis in idem) dan juga permasalahan tersebut tidak
memiliki keterkaitan. Pengadu sengaja menguraikan dan mengaitkan
permasalahan tersebut dengan opini yang tidak berdasar;
9. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pengadu tidak berdasar. Dalil yang diuraikan
oleh Pengadu yang menyatakan ada gejolak yang timbul akibat Putusan terhadap
Teradu tidak benar. Pengadu sengaja menggiring opini kepada Majelis bahwa
terdapat gelombang aksi masyarakat yang menginginkan pemberhentian Teradu
selaku Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Perlu diketahui, kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni pasca Putusan
DKPP RI yang berkenaan dengan Teradu, aman dan terkendali hingga saat ini.
Kabupaten Teluk Bintuni sedang fokus melawan pandemi virus Corona-19.
Sudah dilaksanakan pertemuan pada tanggal 6 Desember 2019, pukul 14.00 wit
bertempat di Polres Kabupaten Teluk Bintuni antara peserta aksi yang ditunggangi
oleh kepentingan politik. Setelah dilaksanakan pertemuan dengan KPU Kabupaten
Teluk Bintuni, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Sekretaris KPU Provinsi Papua
Barat, Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni (Teradu), dan Perwakilan
Polres Teluk Bintuni, tidak terdapat lagi aksi-aksi berikutnya;
10. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Teradu kembali menjalankan tugas sebagai
Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni dalam mendukung pelaksanaan
Tahapan Pemilihan mulai dari tahapan sosialisasi, pendaftaran perseorangan,
seleksi Panitia Pemilihan Distrik sampai dengan pelaksanaan pelantikan, dan
seleksi Panitia Pemungutan Suara sampai dengan pelaksanaan pelantikan;
11. Bahwa dalam menjalankan seluruh tahapan hingga saat ini tidak terdapat
permasalahan dan keberatan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Teluk
Bintuni dan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah berjalan aman, damai, dan
lancar;
12. Bahwa Kabupaten Teluk Bintuni merupakan Kabupaten Pelaksana Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 dan Tahapan Pelaksanaan
Pemilihan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni sesuai dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020;
13. Bahwa Teradu mengetahui Bupati Kabupaten Teluk Bintuni adalah Ketua DPD
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Teluk Bintuni. Sebagaimana SK
yang dilaporkan oleh Pengurus Partai Nasdem Kabupaten Teluk Bintuni kepada
KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
14. Bahwa Teradu menyampaikan bahwa hasil Pemilihan Tahun 2020 Partai Nasdem
mendapatkan kursi lebih dari 20%. Hal tersebut Teradu sampaikan bahwa yang
disampaikan oleh Pengadu adalah benar berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU
Kabupaten Teluk Bintuni;
15. Bahwa dalam hal mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui partai politik
merupakan ranah internal partai politik bukan menjadi urusan Teradu selaku Plt.
Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan bagian dari
Penyelenggara Pemilu. Pengadu hanya ingin menggiring opini yang tidak berdasar;
16. Bahwa dalam konteks Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai
Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan KPU
Nomor 15 Tahun 2019, Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Teradu sangat memahami dengan
penuh tanggung jawab mengenai keseluruhan konteks PKPU sebagaimana
disebutkan oleh Pengadu sehingga perlu bagi Teradu untuk menegaskan kembali
bahwa Teradu tidak pernah menyampaikan pernyataan yang bersifat partisan
kepada siapapun;
17. Bahwa berkenaan dalil pengaduan Pengadu yang menyatakan Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tugas fungsi dan
wewenang Teradu tidak disebutkan bahwaTeradu dapat memberikan pendapat
atau opini terhadap kinerja seorang kepala daerah, semestinya Teradu
mengeluarkan pendapat atau pernyataan hanya yang berhubungan dengan tugas,
fungsi, dan wewenangnya. Teradu menyatakan dalil Pengadu tidak berdasar, dan
tidak benar Teradu telah memberikan pendapat atau opini yang berhubungan
dengan kinerja seorang kepala daerah;
18. Bahwa dalil yang disampaikan Pengadu tidak benar, dan sengaja membangun
opini dibalik kesalahan pemberitaan media online www.timesindonesia.co.id dan
Teradu berani bersumpah dengan kepercayaan Teradu agama islam. Bahkan
Teradu saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, Demi Allah teradu tidak
pernah mengeluarkan pendapat atau opini yang bersifat partisan berkenaan
dengan kinerja Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di media manapun;
19. Bahwa dalil pengaduan Pengadu tidak benar dan tidak berdasar. Pasal 8 huruf k
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berbunyi “menyatakan
secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak
saudara dengan Calon, Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye. Berdasarkan silsilah
keluarga Seknun (Teradu), Stevanus Balubun tidak memiliki hubungan darah dan
hubungan keluarga dengan Teradu, Stevanus Balubun bukan adik kakak
kandungatau sepupu, karena bukan satu marga. Bahkan yang satu marga belum
tentu kerabat atau sanak saudara. Marga Seknun berasal dari Pulau Kei Besar
dan Marga Balubun berada di Pulau Kei Kecil, dan keyakinan kita berbeda
sehingga unsur yang didalilkan oleh Pengadu dalam Pasal 8 huruf k Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu tidak berdasar;
20. Bahwa tidak benar pernyataan Pengadu dan bukan merupakan fakta mengenai
hubungan kekeluargaan Teradu dengan seorang Anggota DPRD Kabupaten Teluk
Bintuni dari Partai Nasdem;
21. Bahwa dalil pengaduan Pengadu tidak benar dan tidak berdasar. Pengadu terlalu
melebih-lebihkan, Teradu dengan tegas tidak pernah memberikan pernyataan baik
opini maupun pendapat yang bersifat partisan sebagaimana yang didalilkan oleh
Pengadu. Teradu menolak secara tegas telah melakukan perbuatan yang
melanggar prinsip mandiri yang bertentangan dengan Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Teradu menyadari dengan sungguh serta bertanggung jawab dalam menjunjung
tinggi 12 asas Penyelenggara Pemilu;
22. Bahwa Teradu perlu menyampaikan menjadi seorang Penyelenggara Pemilu adalah
sumber mata pencaharian Teradu. Peringatan Keras sebelumnya dari DKPP
merupakan peringatan bagi Teradu . Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh
Pengadu tidak benar. Tentu saja siapapun yang menjadi Penyelenggara Pemilu
akan mawas diri dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu terlebih
setelah mendapat sanksi Peringatan Keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu.
[2.7] PETITUM TERADU
1. Menyatakan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, karena tidak sesuai
dengan fakta yang ada;
2. Menolak dalil kronologi Pengadu untuk seluruhnya, karena materi yang
disampaikan sudah disidangkan (nebis in idem);
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Teradu;
4. Atau jika Yang Mulia Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia (DKPP RI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aquo et bono).
[2.8] BUKTI TERADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan alat bukti tertulis
yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai T-11 sebagai berikut:
`NO BUKTI KETERANGAN
1 BUKTI T-1 Surat Tugas Nomor: 30a/ST/9206/KPU-Kab/XII/2019,
tertanggal 9 Desember 2019;
Surat Tugas Nomor: 29a/ST/9206/KPU-Kab/XII/2019,
tertanggal 9 Desember 2019;
Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Jadwal Tahapan Bupati
Tahun 2020;
2 BUKTI T-2 Surat Ganem Seknun Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk
Bintuni, perihal Somasi dan Mohon Klarifikasi atas berita
media online Times Indonesia, tertanggal 10 Mei 2020;
3 BUKTI T-3 Klarifikasi Berita Media Online www.timesindonesia.co.id yang
berjudul ”YANG BENAR SYAMSUDIN SEKNUN BUKAN
GANEM SEKNUN TIMES INDONESIA MOHON MAAF” pada
tanggal 11 Mei 2020. https://www.timesindonesia.co.id/read
/news/271008/yang-benar syamsudinseknun-bukan-ganem-
seknun-timesindonesia-mohon-maaf-
4 BUKTI T-4 Klarifikasi Berita Media Online www.timesindonesia.co.id yang
berjudul ”BANGUN KABUPATEN TELUK BINTUNI DARI
KAMPUNG, BUPATI PETRUS KASIHIW PANEN APRESIASI”
pada tanggal 11 Mei 2020.
https://www.timesindonesia.co.id/read
/news/242861/bangun-kabupatenteluk-bintuni-dari-
kampung-bupatipetrus-kasihiw-panen-apresiasi
5 BUKTI T-5 Surat Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Nomor
1777/SDM.03.7/92/SekProv/XI/2019 Tentang Sanksi
Peringatan Keras Kepada Saudara Ganem Seknun Selaku
Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
6 BUKTI T-6 Silsilah Keluarga Teradu (Ganem Seknun)
7 BUKTI T-7 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
Nomor: 454-SK/DPP-Nasdem/IX/2017 Tentang Pengesahan
Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem
Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
8 BUKTI T-8 Berita Acara Nomor: 69/HK.04.1-BA/9206/KPU-
Kab/VIII/2019, Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai
Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019;
9 BUKTI T-9 Bukti Pengiriman Surat Klarifikasi Kepada Media Times
Indonesia;
10 BUKTI T-10 Kartu Identitas Jurnalis Media Times Indonesia atas nama
Muliansyah A;
Bukti Video Klarifikasi Jurnalis Media Times Indonesia;
11 BUKTI T-11 Surat Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Nomor: 900/038/V/2020, perihal
Penyampaian Stabilitas Keamanan dan Politik dalam
Pelaksanaan Pemilu Kada Tahun 2020, tanggal 15 Mei 2020.
[2.9] KESIMPULAN TERADU
Sehubungan dengan Pengadu Nomor: 41-P/L-DKPP/III/2020, yang diregistrasi ke
dalam Perkara Nomor: 41-PKE-DKPP/IV/2020, dengan ini Teradu menyampaikan
kesimpulan sebagai berikut:
I. Kesimpulan
1. Bahwa Teradu menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diadukan oleh
Pengadu kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar Teradu diwawancarai oleh Wartawan online
www.timesindonesia.co.id. Bahwa Teradu tidak pernah memberikan pernyataan
yang bersifat partisan pada media online www.timesindonesia.co.id. Bahwa pada
hari Kamis, tanggal 13 Desember 2019, Teradu sedang melaksanakan dinas ke
distrik dalam rekruitmen PPS di Distrik Moskona Utara. Sebagaimana diketahui
Distrik Moskona Utara adalah distrik yang terletak di pegunungan atau
tergolong distrik yang berada pada daerah pedalaman sehingga tidak dapat
dijangkau jaringan telekomunikasi. Bahwa Teradu tidak memiliki keterikatan
emosional dengan wartawan yang bersangkutan dan tidak diwawancarai
menyangkut Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa Teradu baru mengetahui berita
tentang pernyataannya di harian elektronik www.timesindonesia.co.id. Hari
Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, pukul 16.15 wit, setelah menerima Panggilan Sidang
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 0506/PS.DKPP/SET-
04/V/2020 serta lampirannya. Dengan demikian dalil yang diadukan oleh
Pengadu bahwa Teradu memberikan pernyataan kepada wartawan yang
bersangkutan tidak berdasar;
3. Bahwa akibat dari pemberitaan tersebut, tanggal 10 Mei 2020, Teradu langsung
menyurati Pimpinan Redaksi media online www.timesindonesia.co.id perihal
Somasi dalam memberikan klarifikasi atas pemberitaannya tersebut;
4. Bahwa atas somasi dan permintaan klarifikasi Teradu tersebut, oleh redaksi
www.timesindonesia.co.id telah dimuat berita klarifikasi yang berjudul Yang
Benar Syamsudin Seknun Bukan Ganem Seknun Times Indonesia Mohon Maaf.
Pimred memperbaiki beritanya sebagai berikut:
(https://timesindonesia.co.id/i/271008) “Sebelumnya, Senin, 11 Mei 2020,
redaksi menerima surat keberatan dari pribadi Ganem Seknun, yang menjabat
Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Ia memprotes terkait dengan
nama dan jabatan yang tercantum dalam pemberitaan terkait. “Bahwa terkait
dengan berita tersebut, saya pun baru mengetahui setelah saya mendapat
panggilan atas pengaduan ke DKPP. Oleh karena saya baru mengetahui perihal
berita dan pemuatan nama saya tersebut, maka dengan ini saya mengajukan
klarifikasi dan bantahan atas berita dimaksud dengan mengutip nama saya.
Karena saya tidak pernah menghubungi atau diwawancarai sehubungan
dengan pemberitaan tersebut. Berita tersebut sepihak dan memojokkan serta
merugikan nama baik saya dalam kapasitas sebagai penyelenggara Pemilu di
Kabupaten Teluk Bintuni”. Demikian isi keberatan itu. “Setelah redaksi Times
Indonesia menelusuri nama Ganem Seknum memang tidak pernah
diwawancarai ataupun memberikan informasi di media ini. Namun
sesungguhnya nama yang dimaksud oleh media ini adalah Syamsudin Seknun”
redaksi Times Indonesia menyadari kekeliruan ini. Dan mohon maaf atas
kekeliruan dan kesalahan penyebutan nama ini.
5. Bahwa tanggal 11 Desember 2019 pada berita yang berjudul Bangun
Kabupaten Teluk Bintuni dari Kampung, Bupati Petrus Kasihiw Panen
Apresiasi, pada tanggal 11 Desember 2019 telah disampaikan dalam catatan
redaksi sebagai berikut: Berita ini telah diperbaiki pada tanggal 11 April 2020
karena terjadi kesalahan penyebutan Narasumber; (terdapat kesalahan
penulisan bulan, Teradu tulis sesuai dengan tanggal yang pada catatan redaksi
tersebut) namun yang benar adalah tanggal 11 Mei 2020, yang pastinya Teradu
menyurati media www.timesindonesia.co.id tanggal 11 Mei 2020, dan pada
persidangan virtual hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 Teradu telah menegaskan
kembali bahwa Teradu menyurati media www.timesindonesia.co.id pada tanggal
10 Mei 2020 dan diterima dan diklarifikasi tanggal 11 Mei 2020. Dalam berita
ini “Petrus Kasihiw membangun Kabupaten Teluk Bintuni dari Kampung yang
terbit di Times Indonesia pada tanggal 11 Desember 2019 terdapat kekeliruan
penyebutan Narasumber. Dalam berita tertulis Ganem Seknun, Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Sementara yang benar adalah Syamsudin
Seknun, Anggota DPRD Papua Barat dari Partai Nasdem Dapil Bintuni.
Sebelumnya Senin, 10 Mei 2020, redaksi menerima keberatan dari pribadi
Ganem Seknun, yang nama dan jabatan yang tercantum dalam pemberitaan
terkait. “Bahwa terkait dengan berita tersebut, sayapun baru mengetahui
setelah saya mendapat panggilan atas pengaduan ke DKPP. Oleh karena itu,
saya baru mengetahui perihal berita dan pemuatan nama saya tersebut, maka
dengan ini saya mengajukan klarifikasi dan bantahan atas berita dimaksud
dengan mengutip nama saya. Karena saya tidak pernah menghubungi atau
diwawancarai sehubungan dengan pemberitaan tersebut. Berita tersebut
sepihak dan memojokkan serta merugikan nama baik saya dalam kapasitas
sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Teluk Bintuni”. Demikian isi
keberatan tersebut. Setelah redaksi Times Indonesia menelusuri nama Ganem
Seknun memang tidak pernah diwawancarai ataupun memberikan informasi di
media ini. Namun sesungguhnya nama yang dimaksud media ini adalah
Syamsudin Seknun. Redaksi Times Indonesia menyadari kekeliruan ini. Dan
Mohon Maaf atas Kekeliruan dan Kesalahan Penyebutan nama ini. Berikut Link
Hak Jawab:
https:/timesindonesia.co.id/read/news/271008/yang-benar syamsudin-
seknun-bukan-ganem-seknun-times-indonesia-mohon-maaf- media Times
Indonesia Telah memperbaiki bertita tersebut.
Bukti pada tanggal 8 April 2020, yang sebenarnya media times Indonesia
menerima surat somasi dan klarifikasi oleh Teradu pada tanggal 11 Mei 2020,
sebagaimana terdapat dalam link Times Indonesia: Yang Benar Syamsudin
https://timesindonesia.co.id/i/271008 ,
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/242861/bangun-kabupaten-
teluk -bintuni-dari-kampung-bupati-petrus-kasihiw-panen-apresiasi media
Times Indonesia telah memperbaiki berita tersebut. Setelah dikoreksi dan
diperbaiki oleh media online Times Indonesia dan media menerima bukti pada
tanggal 8 April 2020, yang sebenarnya media times indonesia menerima surat
Somasi dan klarifikasi oleh Teradu pada tanggal 11 Mei 2020, sebagaimana
terdapat dalam link Times Indonesia: Bangun Kabupaten Teluk Bintuni dari
Kampung, Bupati Petrus Kasihiw Panen Apresiasi-
https://timesindonesia.co.id/s/ajzt6sd6zx.
6. Bahwa berdasarkan pokok aduan Pengadu yang menyatakan bahwa berita
media online Times Indonesia pada tanggal 12 Desember 2019, setelah Teradu
mengecek berita online di Times Indonesia tidak ada berita pertanggal 12
Desember 2019, yang ada di tanggal 11 Desember 2019 untuk berita online,
namun ketika di scan barcode yang terdapat dalam Maja E_koran Media Times
Indonesia berita yang muncul adalah berita pertanggal 11 Desember 2019;
7. Bahwa Teradu sangat menyadari atas Putusan yang telah diberikan oleh Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 218-PKE-DKPP/VIII/2019,
Teradu perlu sampaikan bahwa Teradu sebagai penyelenggara (Pegawai
Sekretariat Jenderal KPU RI), merasa sangat terpukul dan Teradu perlu
sampaikan bahwa Teradu bagaimana mau mengulangi perbuatan yang
mencederai Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu sedangkan Teradu dalam
menafkai istri dan anak-anak berasal dari pekerjaan Teradu;
8. Bahwa Teradu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Penyelenggara Pemilu
mulai dari Tahun 2009 hingga saat ini, tidak pernah memberikan komentar
kepada siapapun, dan bahkan di media facebook Teradu tidak pernah
mengomentari dan like hal-hal yang sifatnya politis, karena Teradu sangat
menyadari Teradu sebagai Penyelenggara;
9. Bahwa Teradu pada saat persidangan telah Bersumpah dan sedang
menjalankan ibadah puasa “Demi Allah demi Rosullulloh” Teradu tidak pernah
di wawancarai dan memberikan komentar kepada media Times Indonesia.
Bahkan Teradu baru mengetahui media tersebut ketika Teradu menerima surat
Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tanggal 9
Mei 2020;
10. Bahwa berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pengadu terkait dengan
kondisi keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Teluk
Bintuni dengan ini Pengadu sebagai Plt. Sekretaris dalam membantu
pelaksanaan proses pemilihan di Kabupaten Teluk Bintuni Pilkada Tahun 2020
berjalan dengan aman dan damai dimulai dari tahapan sosialisasi sampai pada
pelantikan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti yang di ajukan oleh Teradu
menjadi fakta pemeriksaan/sidang sebagaimana diuraikan diatas maka seluruh
tuduhan Pengadu sebagaimana didalilkan dalam pengaduannya telah
terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Teradu.
[2.10] PIHAK TERKAIT
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu RM
Thamrin Payapo selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Lukman Hasan selaku
Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni, dan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni,
dalam sidang pemeriksaan tanggal 14 Mei 2020 sebagai berikut:
RM Thamrin Payapo (Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat)
Mengenai Putusan DKPP Nomor: 218-PKE-DKPP/VIII/2019, sudah ditindaklanjuti
dan memberikan sanksi teguran.
Menurut aturan kepegawaian terkait Sekretaris KPU Kabupaten definitif harus
berada pada golongan III/Pejabat eselon III. Minimal Golongan III D, sementara Plt.
Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni baru diusulkan golongan III D.
Setelahnya, baru dilaksanakan fit and proper test.
Mengenai Pejabat eselon III dan IV, lelang jabatannya secara tertutup di
lingkungan Sekretariat KPU. Sedangkan lelang jabatan eselon II dilakukan secara
terbuka. Jumlah pegawai KPU berjumlah 142, pangkat minimal pegawai organik
belum mencapai III D, melainkan semua III C senior. Bulan Oktober nantinya baru
ada yang mencapai golongan III D.
Masih lelang tertutup, sehingga pegawai yang ada di lingkungan KPU yang dapat
diprioritaskan untuk menjabat eselon III dan IV.
Plt. Sekretaris KPU memiliki kewenangan kuasa pengguna anggaran sesuai
dengan surat edaran Sekjen KPU.
Mengenai SDM, Plt. Sekretaris KPU Kabupaten hanya mengusulkan kepada KPU
Provinsi. Memang ada perbedaan antara Plt. Sekretaris KPU Kabupaten dengan
Sekretaris KPU secara definitif dalam hal penilaian kerja.
Mediasi tersebut terjadi tahun 2019, Pihak Terkait pada waktu itu melakukan
perjalanan dinas ke Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan surat yang berisi
sanksi peringatan keras sesuai amar Putusan DKPP. Sebenarnya bukan untuk
menghadiri mediasi, tetapi menyerahkan surat tersebut kepada Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Kebetulan pada saat itu bertepatan ada mediasi,
sehingga Pihak Terkait masuk untuk ikut memberikan penjelasan yang berkaitan
dengan Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
Pada waktu itu di Polres Teluk Bintuni yang melakukan mediasi adalah Kabag
ops. Hadir pada saat mediasi adalah unsur partai politik dan bukan masyarakat
yang memiliki kepentingan demokrasi. Pihak Terkait berpikir hal tersebut
kemungkinan ditunggangi oleh kepentingan politik. Pihak Terkait menganggap hal
tersebut sudah berbeda. Namun demikian, Pihak Terkait tetap menjelaskan
kepada pihak yang berada di ruangan tersebut bahwa pergantian Sekretaris KPU
tetap mengikuti mekanisme internal KPU, sehingga pergantian Sekretaris KPU
tidak seperti yang dulu. Mekanisme yang digunakan sekarang sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah berdasarkan dengan lelang jabatan.
Disisi lain untuk lelang jabatan, pegawai organik KPU se-Papua Barat dari segi
kepangkatan belum mencukupi, maka setelah mencukupi dari segi kepangkatan
baru dilakukan lelang jabatan kembali. Setelah pemberian penjelasan, sampai
dengan saat ini tidak terdapat demonstrasi lagi.
Berkaitan Plt. Sekretaris, tidak hanya di KPU Kabupaten Teluk Bintuni, melainkan
di Kabupaten lain juga terdapat Plt. Sekretaris. Kurang lebih ada sekitar 7 atau 9
Kabupaten yang berstatus Plt. Sekretaris.
Terdapat pegawai daerah yang sudah cukup lama mengabdi di KPU Kabupaten
kemudian dialihkan statusnya menjadi pegawai organik KPU Kabupaten.Teradu
berstatus sebagai pegawai organik KPU Kabupaten.
Lukman Hasan (Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni Divisi SDM)
Baru mengetahui permasalahan yang berkaitan Plt. Sekretaris KPU Kabupaten
Teluk Bintuni sekitar 2 atau 3 hari yang lalu.
Mengetahui adanya sekelompok orang yang menyatakan keberatan terhadap
jabatan Teradu sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
Mengenai aksi pada waktu itu, Pihak Terkait yang menemui pendemo menerima
aspirasi mereka dan melanjutkan kepada KPU Provinsi Papua Barat.
Pendemo waktu itu merasa keberatan terhadap sanksi teguran yang dijatuhkan
DKPP terhadap Teradu sebagai Plt. Sekretaris Kabupaten Teluk Bintuni. Tuntutan
pendemo yaitu Plt. Sekretaris Teluk Bintuni diberhentikan dari jabatannya atau
diganti.
Terdapat beberapa tuntutan lain terkait Pemilu yang sudah selesai. Tuntutan
tersebut dituangkan dalam sebuah tulisan dan KPU Kabupaten Teluk Bintuni
meneruskan kepada KPU Provinsi Papua Barat.
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian sekretaris merupakan kewenangan
dari Sekjen KPU RI sehingga kewenangan kami terbatas.
Dalam beberapa kesempatan dan berbincang dengan sesama komisioner KPU
Kabupaten Teluk Bintuni untuk berkoordinasi dengan atasan terkait dengan
Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Mengenai kepangkatan atau golongan
menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Pihak Terkait belum terlalu
memahami, maka Pihak Terkait menyampaikan kepada komisioner lainnya bahwa
perlu dikonsultasikan dengan atasan yakni KPU Provinsi mengenai adanya
masukan dari masyarakat.
Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat mengetahui mengenai permasalahan
keberatan masyarakat terhadap Teradu yang menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU
Kabupaten Teluk Bintuni. Pada waktu itu Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat
sempat menghadiri mediasi masyarakat yang difasilitasi oleh Polres Kabupaten
Teluk Bintuni.
Mengenai tuntutan yang disampaikan oleh pendemo, kewenangannya
dikembalikan kepada pimpinan untuk mengambil langkah-langkah. Kewenangan
terbatas sehingga tidak berani mengambil langkah-langkah yang nantinya
menimbulkan persoalan.
Belum pernah mengakses media online www.timesindonesia.co.id bahkan baru
mengetahui media tersebut sekitar 2 hari yang lalu.
Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni
I. Dasar Hukum Kewenangan Bawaslu Kabupaten
1. Pasal 30 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017, Tentang Penanganan
Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten diberikan
wewenang untuk menangani setiap pelanggaran yang berkaitan dengan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
II. Tentang Objek Pengaduan
Berkaitan dengan aduan yang diajukan oleh Pengadu, maka Bawaslu
Kabupaten Teluk Bintuni sebagai pihak Terkait akan menjelaskan hal sebagai
berikut:
A. Tentang kalimat yang disampaikan dalam e-Koran
www.timesindonesia.co.id
1) Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan Bawaslu Kabupaten berkewajiban menerima
semua laporan atau juga temuan, dan mengklarifikasi serta
memutuskan untuk menolak atau juga menerima dan menindaklanjuti
suatu laporan atau temuan;
2) Bahwa berkaitan dengan objek pengaduan yang diajukan dalam
persidangan DKPP, Pengadu sebelumnya tidak melaporkan kepada
Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sehingga Bawaslu Kabupaten tidak
memiliki dasar untuk menindaklanjuti;
3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak mengetahui atau
menemukan kalimat-kalimat “kepemimpinan Bupati Petrus Kasihiw di
Kabupaten Teluk Bintuni membawa perubahan signifikan bagi
kampung, kami sangat merasakannya” Ganem Seknun, Plt. Sekretaris
KPUD Teluk Bintuni sebagaimana diajukan oleh Pengadu. Hal ini bukan
karena suatu kesengajaan tetapi karena Bawaslu Kabupaten Teluk
Bintuni belum mengakses dan/atau berlangganan e-koran
www.timesindonesia.co.id sehingga tidak mengikuti informasi pada
media times;
4) Bahwa pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni
menyampaikan terimakasih kepada Pihak Pengadu yang telah
mengajukan laporan kepada DKPP, dan kiranya Majelis DKPP yang
memeriksa dan memutus aduan ini dengan seadil-adilnya.
B. Pasca Putusan DKPP Nomor 218-PKE-DKPP/VII/2019
Adapun kronologis pasca Putusan DKPP Nomor 218-PKE-DKPP/VII/2019
sebagai berikut:
1) Bahwa pada setiap kesempatan terdapat pertemuan dengan KPU
Kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni secara
kelembagaan selalu mengingatkan Putusan DKPP Nomor 218-PKE-
DKPP/VII/2019 agar dijadikan pelajaran berharga bagi semua
Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Teluk Bintuni;
2) Bahwa Putusan DKPP yang memberikan sanksi Peringatan Keras
kepada Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni tentang
membiarkan terjadinya rangkap jabatan oleh Simon Petrus Ayomi
sebagai pegawai organik KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan juga sebagai
Kepala Distrik Manimeri sudah dilaksankan dengan menarik kembali
Simon Petrus Ayomi ke Kabupaten Teluk Bintuni sehingga tidak lagi
merangkap jabatan;
3) Bahwa berkaitan dengan pemalangan Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk
Bintuni sebagaimana diuraikan dalam pengaduan Pengadu benar
adanya;
4) Bahwa laporan kronologi pemalangan Bawaslu Kabupaten Teluk
Bintuni, terjadi pada tanggal 29 November 2019, pukul 09.21 wit, yang
dilakukan oleh sekelompok orang dengan jumlah kurang lebih 25 orang;
5) Bahwa menurut informasi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Teluk
Bintuni, aksi tersebut dilakukan akibat ketidakpuasan dariPutusan
DKPP Nomor 218-PKE-DKPP/VII/2019 yang memberikan sanksi
Peringatan Keras kepada Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni,
dan meminta Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni mundur;
6) Bahwa pada saat pemalangan Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni,
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak berada di
Bintuni, karena sedang mengikuti kegiatan Sosialisasi Aturan
Pengawasan Pilkada dan Bimtem Pembentukan Panwas Kecamatan di
Kota Sorong selama 3 (tiga) hari yakni mulai tanggal 29 November 2019
sampai dengan 1 Desember 2019. Sebagaimana undangan Bawaslu
Provinsi Papua Barat Nomor: 64/K.PB/HK.05/XI/2019;
7) Bahwa melalui telepon seluler, kami mengarahkan Staf Bawaslu
Kabupaten Teluk Bintuni agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor
Teluk Bintuni untuk membuka palang tersebut karena mengganggu dan
menghambat tahapan pengumuman dan pembentukan panwas
kecamatan. Namun demikian, Pihak Kepolisian tidak merespon dengan
berbagai pertimbangan;
8) Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 November 2019, setelah kembali
dari kegiatan Bimtek di Sorong, Ketua Bawaslu menemui beberapa
oknum yang terlibat dalam pemalangan tersebut diantaranya Nyong
Manibui dan meminta melepas kayu dan gembok yang digunakan untuk
memalang pintu kantor, tetapi tidak dilakukan;
9) Pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, Ketua Bawaslu Kabupaten
Teluk Bintuni dengan beberapa Staf membuka palang tersebut;
10) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, sebagai tindak lanjut dari aksi
tersebut atas inisiasi KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Kabupaten
Teluk Bintuni dan Kepolisian Resor Teluk Bintuni, maka dilaksanakan
proses mediasi yang bertempat di Aula Polres Teluk Bintuni;
11) Bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud, dihadiri oleh Sekretaris KPU
Provinsi Papua Barat, Komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Plt.
Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Komisioner Bawaslu
Kabupaten Teluk Bintuni, Wakapolres Teluk Bintuni, dan Pihak
Pendemo yang menamakan Aliansi Bintuni Peduli Demokrasi antara lain
E Fatubun dan Nyong Manibuy dll;
12) Bahwa dalam pertemuan tersebut Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat
menegur dan memberikan peringatan kepada Plt. Sekretaris KPU
Kabupaten Teluk Bintuni, dan memberikan pandangan dan arahan
kepada Aliansi Peduli Demokrasi;
13) Bahwa pihak Aliansi Bintuni Peduli Demokrasi Tetap meminta agar Plt.
Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni dipindahkan ke tempat lain.
Bahwa untuk membuktikan dalilnya, pihak Terkait yakni Bawaslu Kabupaten Teluk
Bintuni melampirkan bukti sebagai berikut:
NO BUKTI KETERANGAN
1 Bukti PT-1 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu;
2 Bukti PT-2 Dokumentasi Pemalangan Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni;
3 Bukti PT-3 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Aturan Pengawasan Pilkada Bawaslu
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat;
Surat Undangan Nomor: 63/K.PB/HK.05/XI/2019, perihal Undangan,
tertanggal 25 November 2019;
Surat Tugas Nomor:/PB-11/SPT/XI/2019, tertanggal 27 November
2019;
Surat Perjalanan Dinas atas nama Supiah Tokomadoran;
4 Bukti PT-4 Dokumentasi proses mediasi di Aula Polres Teluk Bintuni.
