Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 146/DKPP-PKE-III/2014 No. 147/DKPP-PKE-III/2014 No. 148/DKPP-PKE-III/2014 No. 149/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 323/I-P/L-DKPP/2014, 324/I-P/L-DKPP/2014, 326/I-P/L-DKPP/2014, dan 328/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 146/DKPP-PKE- III/2014,147/DKPP-PKE-III/2014, 148/DKPP-PKE-III/2014, dan 149/DKPP-PKE- III/2014menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh: 1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU [1.1] PENGADU 1. Nama : N. Dennis Penna Yikwa Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Memberamo Tengah Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Jemi Pegawak Pekerjaan : Anggota DPRD Memberamo Tengah Alamat : Kobakma Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------Pengadu II; 3. Nama : Simon Gombo Pekerjaan : Anggota DPRD Memberamo Tengah Alamat : Mogonik Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------Pengadu III; 1  4. Nama : Alenda Pegawak Pekerjaan : Partai PAN Alamat : Kampung Moga Kabupaten Memberamo Tengah Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------Pengadu IV; Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Steven Payokwa Pekerjaan : KetuaKPU Kabupaten Memberamo Tengah Alamat : Jl. Bokondini Kabupaten Tolikara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Darussalam Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Memberamo Tengah Alamat : Jl. Bokondini Kabupaten Tolikara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Oniel Wandikmbo Pekerjaan : AnggotaKPU Kabupaten Memberamo Tengah Alamat : Jl. Strans Irian Arso Kabupaten Kerom Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Yakob Kenelak Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah Alamat : Kobakma Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IV; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I [2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 323/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 146/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa perolehan suara Nomor Urut 5 Dapil III Partai PKS atas nama N. Dennis Penna Yikwa diubah/dihilangkan/dialihkan kepada caleg Nomor Urut 1 Dapil III 2  Partai PKS atas nama Yulius Tabuni. Perubahan tersebut dilakukan oleh PPD Distrik Kelila kerjasama dengan Kepala Kampung/Desa di TPS. Perolehan suara tersebut dialihkan secara paksa, berencana dan sepihak atas kehendak dan kemauan PPD Distrik Kelila; 2. Bahwa persoalan tersebut diajukan kepada Panwaslu Distrik dan Panwaslu Kabupaten untuk mengembalikan suara tersebut, namun PPD dan KPU tidak mengabulkan (menolak). PPD dan KPU menghindar/menyembunyikan diri/melarikan diri ke Waena dan Jayapura sehingga sulit menemui mereka sampai dengan pelaksanaan pleno KPU Memberamo Tengah. Surat penundaan yang diberikan Bawaslu Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut tetapi KPU Memberamo Tengah menolak dan memaksakan diri melakukan pleno hanya selama 5 (lima) menit. Dilakukan tanpa undangan kepada pengurus partai dan caleg yang bersangkutan. Dan tidak punya kemauan politik yang baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut karena intervensi pihak-pihak tertentu/pemerintah yang berkuasa di Memberamo Tengah; 3. Bahwa pada saat pleno KPU Mamberamo Tengah tidak menyiapkan papan rekapitulasi suara, PPD langsung membaca tanpa metulis di depan umum/forum rapat pleno. Pembacaan dilakukan hanya dalam waktu 5 (lima) menit dan langsung menghilang dari tempat pleno. Penghitungan suara yang dilakukan adalah perhitungan suara parpol bukan caleg; 4. Bahwa Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten serta Bawaslu Provinsi merekomendasi kepada KPU Kabupaten Memberamo Tengah untuk mengembalikan perolehan suara caleg Nomor Urut 5 Dapil III dari Partai PKS atas nama N. Dennis Penna Yikwa, yang di ubah/dihilangkan/dialihkan kepada Caleg Nomor Urut I Dapil III dari Partai PKS atas nama Yulius Tabuni, perubahan tersebut dilakukan oleh PPD yang kerjasama dengan Kepala Desa di TPS yang dialihkan secara paksa atas kehendak PPS; 5. Bahwa KPU Kabupaten Memberamo Tengah menolak rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan KPU Kabupaten Memberamo Tengah langsung melakukan pleno hanya selama 5 (lima) menit tanpa mengundang pengurus partai dan caleg yang bersangkutan; [2.2] PETITUM PENGADU I Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; 3 Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat penegasan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 198/Bawaslu Prov/Papua/V/2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Memberamo Tengah, agar KPU Kabupaten Memberamo Tengah melaksanakan temuan Panwaslu Kecamatan yang diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah perbedaan perolehan suara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk penundaan Rekapitulasi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat penerusan pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 02/PANWASLU- MT/DIV-HUKUM/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 14 April 2014; 4. Bukti P-4 : Fotokopi rekapitulasi perolehan suara Caleg calon legislatif; 5. Bukti P-5 : Fotokopi foto hasil pleno KPU kabupaten Memberamo Tengah untuk Dapil III; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C1; 7 Bukti P-7 : Fotokopi Model D1; 8 Bukti P-8 : Fotokopi surat Panwaslu Distrik Kelila Nomor 03/PANWAS DISTRIK KELILA/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi (Pengalihan Perolehan Suara) tertanggal 12 April 2014; 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah; ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II [2.4] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 324/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 147/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa KPU Kabupaten Memberamo Tengah menolak surat yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk penundaan rekapitulasi Kabupaten Memberamo Tengah; 4 2. Bahwa PPD Distrik Kelila tidak membacakan perolehan suara per caleg dan per TPS yang dibacakan pleno per partai dan tidak adanya undangan pleno kepada para Caleg dan Partai Politik; 3. Bahwa sekeretaris PPD Distrik Kelila diduga oleh Pengadu mengubah dan menghilangkan suara; 4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah tidak menindaklanjuti dan mengakomodir laporan masuk yang diajukan oleh Pengadu; [2.5] PETITUM PENGADU II Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi surat penegasan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 198/Bawaslu Prov/Papua/V/2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Memberamo Tengah dan agar KPU Kabupaten Memberamo Tengah melaksanakan temuan Panwaslu Kecamatan Memberamo Tengah tentang perbedaan perolehan suara yang diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua untuk penundaan rekapitulasi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C1 dan D1; 4. Bukti P-4 : Fotokopi rekapitulasi perolehan suara Caleg calon legislatif; 5. Bukti P-5 : Fotokopi foto hasil pleno KPU kabupaten Memberamo Tengah untuk Dapil III; ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU III [2.7] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 326/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 148/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 5 1. Bahwa petugas PPD Distrik mengubah Berita Acara perolehan Kampung/TPS di Distrik Eragayam. Pleno PPD Distrik Eragayam dilakukan di Wamena Kabupaten Wamena bertempat di Hotel Ranu Jaya Wamena; 2. Bahwa Pleno dilakukan pada jam 17.00 – 17.10 WIT. Dilakukan malam di ruang tertutup sehingga tidak memberikan waktu/ruang protes oleh saksi. Hasil pleno PPD Distrik sangat berbeda jauh dengan hasil perolehan suara tingkat Kampung/TPS; 3. Bahwa Pleno KPU Memberamo Tengah hasil penetapan berubah secara dratis perolehan suara dan penetapan suara Caleg/Partai Politik. Dilakukan pada tanggal 29 April 2014, jam 11.00 – 11.05 WIT (hanya lima menit). Tempat pleno di kantor Bupati Memberamo Tengah, dalam ruang tertutup dan saksi dilarang masuk. PPD dan KPU secara sengaja dan secara sistematis mematikan/menghilangkan/mengubah/mengalihkan suara para caleg dan partai politik. KPU dan PPD tidak pernah melakukan pleno suara DPR, DPD dan DPRD Provinsi, disembunyikan sampai sekarang; [2.8] PETITUM PENGADU III Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat DPC Partai Gerindra Nomor 019/DPC- GERINDRA/KAB.MEMTENG/IV/2014 perihal Pengaduan Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2014 tertanggal 30 April 2014; 2. Bukti P-2 : Fotokopi hasil pleno KPU Memberamo Tengah untuk Dapil II Distrik Eragayam; 3. Bukti P-3 : Fotokopi hasil pleno KPU Memberamo Tengah untuk Dapil II Distrik Ilugwa; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kajian Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah Nomor KL/07/PANWASLU-DIV HUKUM/IV/2014 tertanggal 3 Mei 2014; 6 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU IV [2.10] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 328/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 149/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 8 April 2014, kepala Kampung Asbol mendapat Nota Dinas atas nama Mawonus Thago dan Sekretaris Kampung Asbol Eraus Berendam keduanya salah paham karena kotak suara dan surat suara dibawa lari oleh Caleg Demokrat atas nama Kelice Yikwa dan melakukan pencoblosan sendiri rumah Caleg bersangkutan di Wamena Kabupaten Jayawijaya; 2. Bahwa sekretaris dan seluruh masyarakat dengan dokumen Berita Acara Pileg membuat kesepakatan di TPS Asbol dengan jumlah pembagian/perolehan suara antara lain: 1. Kelice Yikwa Caleg nomor 1 Partai Demokrat Dapil II sebanyak 23 suara. 2. Alenda Yikwa caleg nomor 3 Partai PAN Dapil II sebanyak 300 suara. Setelah pulang dari TPS Kampung Asbol, Pengadu melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan menyangkut surat suara dan dokumen Berita Acara dihadapan Panwaslu dan PPD Distrik, namun tidak ada jalan penyelesaian. Pengadu merasa dirugikan oleh pihak PPD dan Panwaslu Distrik maupun Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah; 3. Bahwa Kampung Pagale memberikan surat kepada Alenda Yikwa sebanyak 332 suara. Seluruh model Berita Acara diisi sesuai dengan perolehan suara, maka PPS dan KPPS Kampung Pagale menyerahkan kepada PPD Distrik Eragayam, namun ditolak dengan berbagai alasan, maka Berita Acara masih ada ditangan PPS/KPPS Kampung Wanelok. Kemudian dalam pleno KPU Kab. Membramo Tengah, Suara tersebut dialihkan kepada Caleg Demokrat atas nama Kalice Yikwa sebanyak 332 suara tanpa dasar Berita Acara; 4. Bahwa di Kampung Wanelok pada tanggal 16 April 2014, suara Caleg PAN atas nama Alenda Yikwa sebanyak 225 dipindahkan/dialihkan kepada Caleg Demokrat atas nama Kalice Yikwa sebanyak 225 suara. Perubahan/pengalihan ini dilakukan tanpa dokumen Berita Acara dari PPS/KPPS Kampung Wanelok; 5. Bahwa pleno PPD Distrik Eragayam dilakukan di Wamena Kabupaten Jayawijaya tanggal 16 April 2014 di hotel Rannu II Wamena jam 19.00 (malam) WIT. Dilakukan selama waktu 5 menit di ruang tertutup; [2.11] PETITUM PENGADU IV Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 7 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi surat pengaduan permasalahan Pemilu Legislatif Perwakilan Parpol, Caleg, LSM dan Masyarakat Lima Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah perihal Pembatalan/Penolakan Rekapitulasi KPU Memberamo Tengah dan Pemilihan Ulang Pemilu Legislatif Kabupaten Memberamo Tengah tertanggal 29 April 2014; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor KL/03/PANWASLU-DIV HUKUM/IV/2014 tertanggal 3 Mei 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Model B.1-DD; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pengaduan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah tertanggal 30 April 2014; 5. Bukti P-5 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi model C1 DPRD Kabupaten/Kota; 7. Bukti P-7 : Fotokopi model C4 perilah Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS; 8 Bukti P-8 : Fotokopi sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014; 9 Bukti P-9 : Fotokopi model C1 DPR; 10 Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 9 April 2014; 11 Bukti P-11 : Fotokopi foto Ketua KPU Kabupaten Memberamo Tengah dengan Bupati Kabupaten Memberamo Tengah; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, dan III [2.13] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.13.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; 8 [2.13.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa mengenai pengaduan Teradu tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan pihak Pengadu karena pada saat Surat Rekomendasi diserahkan ke KPU Kabupaten Memberamo Tengah, proses pleno rekapitulasi dan penghitungan suara telah selesai dilaksanakan, sesuai dengan edaran undangan Nomor 042/S.KEL/KPU-KAB-MT/2014; 2. Bahwa pengaduan mengenai pelaksanakan rapat pleno yang hanya 5 (lima) menit adalah tidak benar, adapun pelaksanaan proses pleno dilaksanakan pukul 09.00 s/d 13.00 WIT, dan dilaksanakan secara terbuka di ibukota Kabupaten Memberamo Tengah, Kobagma; 3. Bahwa pengaduan mengenai perolehan suara caleg PKS yang diubah/dihilangkan/dialihkan dan tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Memberamo Tengah adalah tidak benar, karena: a. surat permohonan dari caleg Nomor Urut 5 PKS tidak dilengkapi dengan bukti tentang penggelembungan suara atau pelanggaran administrasi; b. sesuai dengan laporan model C1 PPD Distrik Kelila, data yang diajukan tidak sesuai dengan permohonan Caleg Nomor Urut 5 a.n. Nuben Dennis P. Yikwa, S.Sos dari Partai PKS; c. berdasarkan hasil penelusuran pihak Teradu telah menyampaikan Surat kepada Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah tentang tidak adanya indikasi pelanggaran administrasi; 4. Bahwa pengaduan PPD tidak membacakan perolehan suara per caleg dan per TPS adalah tidak benar, PPD telah menggelar pleno rekapitulasi perhitungan suara secara terbuka dan pada saat pleno tidak terjadi adanya keberatan dari pihak Teradu; 5. Bahwa pengaduan sekretaris PPD telah mengubah dan menghilangkan suara adalah tidak benar, dikarenakan rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan hasil perolehan suara di lapangan; 6. Bahwa pengaduan mengenai adanya perubahan atau manipulasi suara pada tingkat PPD pada masing-masing dapil (I,II, dan III) hingga tingkat KPU Kabupaten Memberamo Tengah oleg Pengadu adalah tidak benar karena Teradu telah melakukan rekapitulasi suara berdasarkan perolehan suara dilapangan; [2.13.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 9 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.14] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Nomor 015/S.KEL/KPU-KAB-MT/2014, perihal penelusuran pelanggaran administrasi Pemilu; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Tikapura; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Binime; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Onggobalo; 5. Bukti T-5 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Timeria; 6. Bukti T-6 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Gelora; 7 Bukti T-7 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Yelonggolo; 8 Bukti T-8 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Mabuna; 9 Bukti T-9 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Kumbu; 10 Bukti T-10 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Asbol; 11 Bukti T-11 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Pagale; 12 Bukti T-12 : Fotokopi Model C1 dan D Desa Wanilok; 13 Bukti T-13 : Fotokopi Model DA.1 dari 5 (lima) Distrik di Kabupaten Memberamo Tengah; 14 Bukti T-14 : Fotokopi Model DB.1 KPU Kabupaten Memberamo Tengah; 15 Bukti T-15 : Fotokopi Undangan rapat pleno rekapitulasi suara calon legislatif; 16 Bukti T-16 : Fotokopi Undangan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Memberamo Tengah; 17 Bukti T-17 : Fotokopi tanda terima Undangan;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: 10 Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 11  “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Peserta Pemilu (Vide; P-1),Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan aquo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1]Menimbang, pengaduan Pengadu Idan II pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan TeraduI selau Ketua,Teradu IIselaku anggota KPU dan Teradu IV selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemiludengan mengubah/memanipulasi/mengalihkan/menghilangkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 Dapil III Partai PKS atas nama N. Dennis Penna Yikwa. Berdasarkan tindakan tersebut, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten serta Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Memberamo Tengah untuk mengembalikan perolehan suara caleg Nomor Urut 5 Dapil III dari Partai PKS atas nama N. Dennis Penna Yikwa, yang di ubah/dihilangkan/dialihkan kepada Caleg Nomor Urut I Dapil III dari Partai PKS atas nama Yulius Tabuni. Perubahan tersebut dilakukan PPD yang kerjasama dengan Kepala Desa di TPS dengan tekanan dari PPS. Para Teradu sama sekali tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Para Teradu melakukan pleno hanya 5 (lima) menit tanpa mengundang pengurus partai 12 dan caleg yang bersangkutan. PPD Distrik Kelila tidak membacakan perolehan suara per caleg dan per TPS saat pleno per partai dan tidak adanya undangan pleno kepada para Caleg dan Partai Politik. Sekeretaris PPD Distrik Kelila diduga oleh Pengadu mengubah dan menghilangkan suara. Teradu IV, selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah tidak menindaklanjuti dan mengakomodir laporan yang diajukan Pengadu. [4,2] Terhadap dalil Pengadu I dan II, Teradu I dan Teradu II membantah dan menolak dengan mengatakan bahwa Surat Rekomendasi Panwaslu baru diserahkan setelah pleno rekapitulasi dan penghitungan suara selesai dilaksanakan. Seluruh pihak, baik saksi, pihak kepolisian dan Panwaslu diundang melalui Surat Nomor 042/S.KEL/KPU-KAB-MT/2014. Pelaksanakan rapat pleno dilaksanakan secara terbuka dan berlangsung sekitar 2 (dua) jam, dimulai pukul 09.00 dan selesai 13.00 WIT. Seluruh PPD membacakan perolehan suara per caleg dan per TPS, sesuai hasil rekapitulasi di jenjang masing-masing. Seluruh pihak, terutama saksi-saksi partai tidak mengajukan keberatan dan sepenuhnya menerima hasil rekapitulasi. Teradu IV membantah sepenuhnya dalil Pengadu, dengan mengatakan bahwa laporan yang disampaikan Pengadu telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. [4.3] Menimbang, pengaduan Pengadu III pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradu I telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan mengubah Berita Acara perolehan Kampung/TPS di Distrik Eragayam. Pleno PPD Distrik Eragayam dilakukan di Wamena Kabupaten Wamena bertempat di Hotel Ranu Jaya Wamena. Pleno dilakukan pada jam 17.00 – 17.10 WIT dan dilaksanakan di ruang tertutup, sehingga tidak memberikan waktu/ruang protes bagi saksi. Tindakan PPD Distrik Eragayam tersebut, membuat hasil perolehan suara yang berbeda dengan hasil perolehan suara di tingkat Kampung/TPS. Pada tanggal 29 April 2014, jam 11.00 – 11.05 WIT (hanya lima menit) yang bertempat di kantor Bupati Memberamo Tengah, KPU Memberamo Tengah melakukan Pleno di ruang tertutup dan saksi dilarang masuk. Berdasarkan Pleno PPD Distrik dan KPU Memberamo Tengah secara sengaja dan secara sistematis mengalihkan suara para caleg dan partai politik, Teradu tidak pernah melakukan rapat pleno rekapitulasi suara DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan hasilnya disembunyikan sampai sekarang. Terhadap dalil Pengadu, Teradu I membantah dalil Pengadu dengan mengatakan bahwa proses pleno rekapitulasi dan penghitungan suara telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melibatkan para pihak, baik saksi partai dan Panwaslu. Teradu mengeluarkandan mengirimkan undangan Nomor 042/S.KEL/KPU-KAB-MT/2014 untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi; [4.4] Menimbang, pengaduan Pengadu IV pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradu I dan Teradu III telah melakukan pelanggaran kode etik 13 penyelenggara Pemilu dengan melakukan penggelembungan suara untuk rekapitulasi ditingkat Distrik yaitu antara perolehan suara di PPS dan KPPS tidak sama dengan apa yang dimasukkan dalam rekapitulasi di tingkat PPD. Bahwa Kampung Pagale memberikan surat kepada Alenda Yikwa sebanyak 332 suara. Seluruh model Berita Acara diisi sesuai dengan perolehan suara, maka PPS dan KPPS Kampung Pagale menyerahkan kepada PPD Distrik Eragayam, namun ditolak dengan berbagai alasan, maka Berita Acara masih ada ditangan PPS/KPPS Kampung Wanelok. Suara tersebut, kemudian dalam pleno KPU Kabupaten Memberamo Tengah dialihkan kepada Caleg Demokrat atas nama Kalice Yikwa sebanyak 332 suara tanpa dasar Berita Acara. Terhadap dalil Pengadu, Teradu I dan Teradu IV mengatakan bahwa proses pleno rekapitulasi dan penghitungan suara telah selesai dilaksanakan, dimana sesuai dengan edaran undangan Nomor 042/S.KEL/KPU-KAB-MT/2014. Pelaksanakan rapat pleno dilaksanakan secara terbuka dan berlangsung sekitar 2 (dua) jam, dimulai pukul 09.00 dan selesai 13.00 WIT. Seluruh PPD membacakan perolehan suara per caleg dan per TPS, sesuai hasil rekapitulasi di jenjang masing-masing. Seluruh pihak, terutama saksi-saksi partai tidak mengajukan keberatan dan sepenuhnya menerima hasil rekapitulasi.; [4.5] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan, terungkap fakta menyangkut hubungan dekat Teradu I dengan Bupati Kabupaten Memberamo Tengah (bukti foto) dan pertemuan seluruh PPD se Kabupaten Memberamo Tengah di rumah dinas Bupati. Para Teradu selaku Komisioner KPU terbukti tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, pertemuan yang berskala besar tersebut, dengan melibatkan seluruh jajaran PPD di Memberamo Tengah diketahui masyarakat luas dan tidak mungkin tidak diketahui jajaran Komisioner KPU Kabupaten Memberamo Tengah. Hubungan dekat Teradu I dengan Bupati, merupakan bagian yang meyakinkan DKPP, bahwa para Teradu, khususnya Teradu I, sangat ‘well informed’, mengetahui sepenuhnya pertemuan tersebut. Para Teradu sama sekali tidak melakukan upaya untuk mencegah pertemuan tersebut dan dengan sendirinya membiarkan jajaran bawahannya masuk dalam perangkap keterpengaruhan penguasa setempat. Independensi yang seharusnya dijaga, dipelihara dan ditampakkan secara nyata dalam setiap tindakan dan perilaku penyelenggara, terbukti tidak dilaksanakan para Teradu, dengan membiarkan jajaran bawahannya dikonsolidasikan Bupati. Kepercayaan masyarakat mengenai hasil Pemilu yang jujur dan adil melalu proses yang dilaksanakan penyelenggara yang independen, imparsial, netral, mandiri dan berintegritas, berubah menjadi Pemilu yang sarat pengaruh, ketergantungan, parsial dan tidak independen, dengan sikap para Teradu terkait pertemuan PPD di rumah Bupati. Para Teradu juga tidak sepenuhnya menjalankan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu dan mengabaikan proses-proses yang terbuka, akomodatif dan menghilangkan segala syak wasangka, 14 terutama dalam penetapan hasil, baik untuk perolehan suara partai maupun caleg. Teradu IV, pada saat persidangan tidak dapat membuktikan bantahannya dengan bukti, baik formulir penerimaan laporan, berita acara kajian dan keputusan pleno terhadap laporan Pengadu. Berdasarkan fakta dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu I, II, III, dan Pengadu IV sangat beralasan dan bantahan para Teradu dapat dikesampingkan. Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran mengenai indepedensi, keterbukaan, jujur dan adiil, sesuai Pasal 5, Pasal 10 huruf a dan b, Pasal 12, dan Pasal 15 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.3] Bahwa Teradu I, II, IIIdan Teradu IV terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [4.4]Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan permohona Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Steven Payokwa, Teradu II atas nama Darussalam, Teradu III atas nama Oniel Wandikmbo selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Memberamo Tengah, dan Teradu IV atas nama Yakob Kenelak selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 15  Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau Kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 16 Dr. Osbin Samosir, M.Si 17