II. IDENTITAS TERADU
TERHADAP
[1.2] TERADU
1. Nama : Rahmat Bagja
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Alamat : Jl. M.H. Thamrin No 14 RT 08/RW 04 Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------------Teradu I;
2. Nama : Herwyn Jefler H Malonda
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Alamat : Jl. M.H. Thamrin No 14 RT 08/RW 04 Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------------Teradu II;
3. Nama :
Totok Hariono
Pekerjaan/Lembaga :
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Alamat :
Jl. M.H. Thamrin No 14 RT 08/RW 04 Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------------Teradu III;
4. Nama :
Puadi
Pekerjaan/Lembaga :
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Alamat :
Jl. M.H. Thamrin No 14 RT 08/RW 04 Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------------Teradu IV;
5. Nama : Lolly Suhenty
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Alamat : Jl. M.H. Thamrin No 14 RT 08/RW 04 Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------------Teradu V;
6. Nama :
Stepanus Gobai
Pekerjaan/Lembaga :
Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai
Alamat :
Jl. Raya Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi
Papua Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------------Teradu VI;
7. Nama :
Mekii Doo
Pekerjaan/Lembaga :
Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai
Alamat :
Jl. Raya Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi
Papua Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------------Teradu VII;
Teradu I s.d. Teradu VII Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------Para Teradu.
[1.3] membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar jawaban Para Teradu;
memeriksa dan mendengar keterangan Para Saksi;
mendengar keterangan Pihak Terkait; dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan
Pengadu dan Para Teradu.
II.DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Para Pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis dan secara lisan dalam
sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal
29 Januari 2024, sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu dan/atau Terlapor I dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum gagal dalam memberikan pembinaan serta edukasi
politik dan hukum, baik kepada internal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang
dipimpinnya maupun kepada tim seleksi (dalam hal ini lebih khusus Tim Seleksi
Bawaslu Zona II Tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah) yang merupakan
badan ad-hoc yang dibentuk oleh pihaknya.
Bahwa Teradu dan/atau Terlapor I dikatakan gagal dalam memimpin Badan
Pengawas Pemilihan Umum karena Teradu dan/atau Terlapor I bertanggung jawab
atas seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam tubuh Bawaslu (termasuk
pembentukan tim seleksi di daerah-daerah). Teradu dan/atau Terlapor I tidak
memberikan atensi dan penekanan yang serius terhadap setiap koordinator divisi
agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi harus selalu manjadikan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai panglima.
2. Selanjutnya Teradu dan/atau Terlapor II yang merupakan koordinator divisi SDM,
Organisasi dan Diklat. Bahwa Teradu dan/atau Terlapor II yang bertanggung jawab
langsung dalam hal tahapan dan proses rekrutmen, pendidikan dan pelatihan telah
lalai dan gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang koordinator divisi.
Kelalaian dan kegagalan Teradu dan/atau Terlapor II sudah terjadi sejak
pembentukan tim seleksi Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan hal ini terus berlanjut
sampai dengan pembentukan tim seleksi Bawaslu Zona II tingkat Kabupaten di
Provinsi Papua Tengah dimana Kabupaten Paniai termasuk di dalamnya.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap seluruh rangkaian
tahapan, proses rekrutmen dan pendidikan serta pelatihan dalam lingkup Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Teradu dan/atau Terlapor II tidak memenuhi unsur
capable dan credible. Hal itu disebabkan karena kinerja para anggota tim seleksi
yang merupakan salah satu tugas pokoknya tidak menjadikan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai pedoman dan sekaligus panglima
dalam melaksanakan semua tahapan seleksi, tetapi sebaliknya mereka
menempatkan diri mereka yang nota bene hanyalah sebagai badan ad-hoc seakan-
akan berada di atas hukum karena sering membuat aturan yang bertentangan
dengan Undang – Undang (lex superior derogat legi inferiori).
Bahwa Teradu dan/atau Terlapor II tidak mampu mengedukasi para anggota tim
seleksi hasil rekrutannya dengan baik sehingga dampak (impact) yang muncul yaitu
anggota tim seleksi yang kurang atau tidak memiliki kualitas pribadi ( personal
qualities) yang pada akhirnya menghasilkan anggota-anggota Bawaslu yang tidak
berbobot dalam konteks akademik. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa yang
dilakukan koordinator divisi SDM, Organisasi dan Diklat selama ini masih sebatas
retorika dan seremonial belaka, belum menyentuh aspek substansi dari pengertian
SDM itu sendiri. Terjadinya berbagai persoalan yang dilakukan tim seleksi di
berbagai daerah adalah bukti kegagalan koordinator divisi SDM, Organisasi dan
Diklat di dalam mengedukasi para anggota tim seleksi yang dibentuknya. Jika
Teradu dan/atau Terlapor II melakukan tupoksinya dengan benar dan penuh rasa
tanggung jawab sesuai perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu, maka Teradu dan/atau Terlapor VI dan VII tidak lolos dalam seleksi
administrasi yang di lakukan oleh tim seleksi Zona II tingkat Kabupaten di Provinsi
Papua Tengah, karena pada saat proses seleksi administrasi dilakukan dan hasilnya
diumumkan tanggal 23 Juni 2023, nama dari Teradu dan/atau Terlapor VI dan VII
masih terdapat didalam aplikasi SIPOL sesuai hasil penelusuran yang Pengadu
dan/atau Pelapor lakukan pada tanggal 25 Agustus 2023.
3. Selanjutnya Teradu dan/atau Terlapor III
Teradu dan/atau Terlapor yang juga turut bertanggung jawab atas kesalahan
dan/atau pelanggaran fatal dalam kasus yang diadukan dan/atau dilaporkan oleh
Pengadu dan/atau Pelapor adalah koordinator divisi Hukum dan Penyelesaian
sengketa. Bahwa sebagai koordinator divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa,
Teradu dan/atau Terlapor III dianggap tidak berguna ( useless person/useless
coordinator) karena tidak mampu menggunakan kewenangan sesuai tugas pokok
dan fungsi divisi yang dipimpinnya untuk menyelesaikan masal ah atau perkara
yang diadukan dan/atau dilaporkan oleh Pengadu dan/atau Pelapor dengan cara
mendorong agar para Teradu dan/atau Terlapor I sampai V melimpahkan perkara
atau kasus ini kepada Pengadilan Etik DKPP sesuai kajian hukum yang
direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah (terlampir) sebagai wujud
warga negara yang hormat, taat dan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya, baik
secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif mencari cara atau dalil untuk
menutupi atau menghambat proses penyelesaian perkara/kasus ini. Disini terlihat
jelas bahwa Teradu dan/atau Terlapor I,II dan III bersama dua Teradu dan/atau
Terlapor lainnya yaitu Teradu dan/atau Terlapor IV dan V gagal menjadikan
Bawaslu sebagai the guardian of the general elections, sebaliknya para Teradu
dan/atau Terlapor (I,II,III,IV dan V) baik secara sendiri -sendiri maupun secara
kolektif menjadi destroyer(s) of the constitution and the general elections. Para Teradu
dan/atau Terlapor I,II,III, IV dan V tidak memiliki niat untuk melimpahkan hasil
kajian hukum yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Untuk
itu, kami mohon agar Yang Mulia, Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu menghadirkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah selaku Pihak Terkait dalam
perkara ini.
4. selanjutnya Teradu dan/atau Terlapor IV
Teradu dan/atau Terlapor IV turut serta sebagai pihak yang harus
bertanggungjawab dalam perkara ini. Hal itu disebabkan karena setiap pengambilan
keputusan dalam tubuh Bawaslu harus diputuskan atau disetujui melalui
mekanisme rapat pleno yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan
serta sifat kepemimpinan yang bersifat kolektif – kolegial.
5. Teradu dan/atau Terlapor V
Seperti halnya Teradu dan/atau Terlapor IV, maka Teradu dan/atau Terlapor V juga
turut bertanggung jawab atas dasar argumentasi hukum yang sama dengan Teradu
dan/atau Terlapor IV. Uraian pada bagian berikut ini berlaku untuk Teradu
dan/atau Terlapor I - V, selengkapnya diuraiakan dibawah ini. Bahwa segala
keputusan dalam tubuh Bawaslu dalam hal ini lebih khusus Badan Pengawas
Pemilihan Umum diambil dan diputuskan secara kolektif sesuai sifat kepemimpinan
yang kolektif-kolegial karena itu jika terjadi persoalan Hukum seperti yang
diadukan dan/atau dilaporkan oleh Pengadu dan/atau Pelapor maka konsekuensi
hukumnya menjadi konsekuensi bersama. Oleh karena itu, alat bukti untuk Teradu
dan/atau Terlapor I-V adalah sama, yaitu:
1) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
176/HK.01.01/K1/05 /2023 Tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota masa jabatan 2023-2028 di seluruh Indonesia yang
merupakan embrio dari perkara yang diadukan dan/atau dilaporkan oleh
Pengadu dan/atau Pelapor (Bukti P-1);
2) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :
2610.1/HK.01.01/ K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum se-Provinsi Papua Tengah masa jabatan 2023 -
2028. Keputusan ini pun menjadi dasar terjadinya pelanggaran terhadap
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dimana Teradu
dan/atau Terlapor I-V tidak cermat dalam melakukan penelitian atau
penelusuran terhadap rekam jejak (track record) Teradu dan/atau Terlapor VI
dan VII. Jika para Teradu dan/atau Terlapor I-V mengutamakan unsur kehati-
hatian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, maka ketika nama-nama
calon anggota Bawaslu, baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang
dinyatakan lolos 10 besar oleh tim seleksi seharusnya dilakukan pengecekan
terakhir tentang keabsahan pemenuhan persyaratan seorang calon anggota
Bawaslu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-
undang nomor 7 tahun 2017, lebih khusus tentang afiliasi seorang calon
anggota Bawaslu dengan partai politik tertentu melalui aplikasi SIPOL. Terkait
hal ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu untuk menghadirkan Komisi Pemilihan Umum selaku pihak yang
mengelola aplikasi SIPOL guna memberikan penguatan penjelasan/ jawaban
bahwa benar interval waktu mulai dari tanggal 23 Juni 2023 s/d 25 Agustus
2023 nama dari Teradu dan/atau Terlapor VI atas nama Stepanus Gobai dan
Teradu/Terlapor VII atas nama Mekii Doo masih terdapat di dalam aplikasi
SIPOL. Permintaan ini sejalan pula dengan Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Tengah melalui Kajian Hukumnya (sebagaimana terlampir). Permintaan
ini tidak hanya untuk mengungkap fakta atau kebenaran materiil, tetapi
sekaligus untuk memberikan efek jera atau pelajaran terhadap siapapun yang
nantinya menjadi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum agar dalam
menentukan calon yang lolos dalam seleksi tidak berdasarkan pada kekuatan
lobby dan jumlah setoran tetapi calon yang lolos benar-benar sesuai dengan
syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang, dalam hal ini Undang-
Undang Pemilu.
6. Teradu dan/atau Terlapor VI
Teradu dan/atau Terlapor VI disamping terlibat sebagai pengurus/anggota Partai
Solidaritas Indonesia dengan bukti KTA dan tangkapan layar Aplikasi SIPOL (Bukti
P-1 dan Bukti P-2). Teradu dan/atau Terlapor VI juga terlibat sebagai pengurus di
tingkat Distrik dalam sejumlah partai yang berbeda, seperti Partai Nasdem, Partai
Hanura dan Partai Gelora (Bukti P-3, P-4 dan Bukti P-5).
Selanjutnya Teradu dan/atau Terlapor VI disamping melanggar ketentuan Pasal
117 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Teradu
dan/atau Terlapor VI juga melanggar ketentuan Pasal 117 Ayat (1) huruf d yang
berbunyi: mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil serta
ketentuan pasal 117 Ayat (1) huruf j yang berbunyi: mengundurkan diri dari jabatan
politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Frasa mengundurkan diri
dari jabatan politik dapat dimaknai seseorang tidak boleh merangkap jabatan dalam
suatu institusi politik, misalnya menjadi Anggota DPR di salah satu tingkatan
merangkap anggota KPU di tingkat Provinsi atau Kabupaten, atau menjadi Anggota
Bawaslu di Tingkat Provinsi/Kabupaten sekaligus menjadi unsur penyelenggara
pemilu misalnya anggota Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik (seperti yang
dilakukan oleh Teradu dan/atau Terlapor VI). Dalam konteks ini, Teradu dan/atau
Terlapor VI telah melanggar ketentuan sebagaimana diuraikan diatas karena Teradu
dan/atau Terlapor VI sampai saat ini (bulan November 2023 saat laporan ini
dilaporkan dan/atau diajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),
yang bersangkutan (Teradu dan/atau Terlapor VI) masih tercatat sebagai anggota
Panitia Pengawas Distrik di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai dan masih pula
mendapatkan gaji dari Pemerintah/Negara (Bukti P-7, P-8 dan P-9) sekaligus
melaksanakan tugas sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai dan karena
jabatannya itu maka Terlapor dan/atau Teradu VI mendapatkan gaji pula sesuai
jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai.
7. Teradu dan/atau Terlapor VII
Sebagaimana halnya Teradu dan/atau Terlapor VI, Teradu dan/atau Terlapor VII
melanggar ketentuan Pasal 117 Ayat (1) huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 yang
berbunyi: mengundurkan diri keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Bukti-bukti bahwa Teradu
dan/atau Terlapor VII melanggar ketentuan pasal 117 ayat (1) huruf i U ndang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dapat disebutkan sebagai berikut:
1) Teradu dan/atau Terlapor VII tercatat sebagai pemegang Kartu Tanda Anggota
Partai Bulan Bintang dengan Nomor : 76.06.01.050654(Bukti P-1);
2) Teradu dan/atau Terlapor VII tercatat sebagai Pengurus Partai Bulan Bintang
Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode 1435-1440 H/2014-2019 M (Bukti
P-2);
3) Teradu dan/atau Terlapor VII tercatat sebagai pengurus Partai Bulan Bintang
Kabupaten Paniai Provinsi Papua Hasil Revisi Periode 1441-1446 H/2019-
2024 M (Bukti P-3);
4) Tangkapan layar hasil penelusuran melalui aplikasi SIPOL (Bukti P-4).
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus
hal-hal sebagai berikut:
1. Pemberhentian Tetap kepada Teradu dan/atau Terlapor I atas nama Rahmat Bagja,
saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Pemberhentian Tetap kepada Teradu dan/atau Terlapor II atas nama Herwyn Jefler
H Malonda, saat ini menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Pemberhentian Tetap kepada Teradu dan/atau Terlapor III atas nama Totok
Hariono, saat ini menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian
Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peringatan Keras Terkahir kepada Teradu dan/atau Terlapor IV atas nama Puadi,
saat ini menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data
Informasi;
5. Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu dan/atau Terlapor V atas nama Lolly
Suhenty, saat ini menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan
Humas-Hubal;
6. Pemberhentian Tetap kepada Teradu dan/atau Terlapor VI atas nama Stepanus
Gobai, saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
Tengah;
7. Pemberhentian Tetap kepada Teradu dan/atau Terlapor VII atas nama Meki i Doo,
saat ini menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM pada Bawaslu Kabupaten Paniai,
Provinsi Papua Tengah.
Disamping itu, jika Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan atau Petitum yang
diajukan lebih ringan dibanding bobot kesalahan dan/atau pelanggaran yang
dilakukan oleh para Teradu dan/atau Terlapor, dan/atau belum mencakup
sejumlah hal maka kami mohon agar Majelis Hakim DKPP dapat pula menjatuhkan
putusan ultra petita kepada para Teradu dan/atau Terlapor.
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk menguatkan aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi
tanda Bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1 P-1 • Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
176/HK.01.01/K1/05/2023 Tentang Penetapan Anggota Tim
Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Masa Jabatan
2023-2028;
• KTA PSI a.n. Stepanus Gobai
• KTA a.n. Mekii Doo
2 P-2 • Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
2610/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Provinsi Papua Tengah
Masa Jabatan 2023-2028;
• SK DPP Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/512/2017
• Screenshoot SIPOL a.n. Stepanus Gobai
3 P-3 • SK DPP Partai Bulan Bintang Nomor: SKR.PP/2349/2023
• Daftar Pengurus Partai NasDem
4 P-4 • SIPOL a.n. Mekii Doo
• Daftar Pengurus Partai Hanura
5 P-5 Daftar Pengurus Partai Gelora;
6 P-6 • Keputusan Bawaslu Kabupaten Pania Nomor: 001/K.Bawaslu
Kab/PA-001/V/2022 Tentang Kelompok Kerja (Pokja)
Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan/Distrik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024
• Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Oleh Bawaslu
Kabupaten Paniai Nomor: 011/BA.01.01/Kab.Pa/10/2022
7 P-7 Daftar Pembayaran Komisioner Distrik se-Kabupaten Paniai
Periode; September 2023;
8 P-8 Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua a.n. Stepanus
Gobai;
9 P-9 • Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua a.n.
Stepanus Gobai;
• Kajian Hukum Atas Dugaan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai
Atas Nama Stepanus Gobai dan Mekii Doo Terdaftar Anggota
Partai Politik Pada Saat Dilantik Menjadi Anggota Bawaslu
Kabupaten Paniai.
[2.4] SAKSI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi yakni Yeri Adi
Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai yang memberikan kesaksian dalam
sidang pemeriksaan tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:
Yeri Adi (Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai)
• Saksi menerangkan atas nama Mekii Doo, memang kami minta untuk memanggil
Ketua Tim Seleksi, agar dapat dicek saat pendaftaran pemberkasan pencalonan
Bawaslu itu harus memeriksa yang bersangkutan apakah bermasalah dalam KTP
terlibat kader partai atau tidak?
• Saksi menerangkan Mekii Doo belum pernah terlibat data yang dikasi masuk data
tersebut, kami tidak yakin. Kalau mendaftarkan orang dan menjatuhkan orang itu
kan tidak boleh. Kemudian, kami juga mengikuti Ketua Bawaslu, harga diri marwah
Bawaslu itu penting. Saksi pernah menggugat di Mahkamah Konstitusi tahun 2019.
Stepanus yang membela kamu. Sebenarnya Saksi mendapatkan kursi di Provinsi
Papua waktu itu. PBB menggugat KPU dan Bawaslu tetapi Stepanus yang
menyelamatkan kami. Oleh karena itu, Mekii Doo bukan merupakan kader Partai
Bulan Bintang. Karena Ketua DPW pada tanggal 24 sudah menerbitkan surat. Surat
tersebut ada ditangan Mekii Doo.
• Saksi menerangkan berdasarkan aturan dari DPC, DPW, baru kemudian DPP.
Kemarin Saksi bertanya dan meminta kepada Pak Yusril untuk membantu Saksi.
Saksi menerangkan terdapat permasalahan seperti ini . tinggal 15 hari, orang di
Jakarta juga sibuk.
• Saksi menerangkan Partai Bulan Bintang memiliki AD/ART Partai yang bersifat
mengikat sehingga tidak sembarangan dalam mengambil kebijakan. Berdasarkan
Surat DPW Partai Bulan Bintang Papua Tengah, bahwa Mekii Doo tidak pernah
terlibat Partai Bulan Bintang.
• Saksi menerangkan mengenai bukti P-1 dan bukti P-4, dapat dijelaskan sesuai
dengan AD/ART Partai Bulan Bintang dari DPP mengamanahkan kepada pengurus
daerah agar mengatur kepengurusan di daerah. SK DPC, SK PAC. Mungkin Bawaslu
mengetahui bahwa ini sistemnya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun sebelum-sebelumnya adalah manual. Namun sekarang sistem secara
online. Maka kemarin kami mendapatkan KTP di Papua banyak kepentingan
sehingga KTP tersebut didapat bukan secara main-main. Setelah mendapatkan KTP
kami memiliki aplikasi khusus. Aplikasi khusus tersebut setelah memuat langsung
diisi data kepengurusan. Sehingga langsung connect ke Komisi Pemilihan Umum.
Saksi menjadi pengurus Partai Bulan Bintang sejak tahun 2009.
• Saksi menerangkan sebagaimana bukti-bukti Mekii Doo tidak pernah menjadi
pengurus atau anggota Partai Bulan Bintang. Mekii Doo adalah adik dari satu
kampung. Saksi dengan Mekii Doo satu kampung Distrik Timur. Ibu dari Mekii Doo
dan Saksi asli dari Paniai.
• Saksi mengenal kakak Mekii Doo, Ayah Saksi dan Mekii adalah orang ternama di
Paniai. Apabila ingin mengecek Silon silakan sampaikan kepada saya. Silon saksi
yang memegang. Silon adalah rahasia negara. Saksi membaca sistem yang
dimainkan oleh Bawaslu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum jangan
sampai melibatkan di daerah.
• Saksi menerangkan mengenai surat keterangan, Amanah DPP ada di tangan DPW
Provinsi Papua memang kami sudah bersidang karena Bawaslu Provinsi Papua
Tengah tidak ada di sini. Pada tanggal 24 Ketua DPW menerbitkan surat keterangan
tersebut. Kami baru saja mengetahui surat tersebut sudah dimatikan. Sehingga
kami klarifikasi, kemarin Saksi menghubungi Pak Yusril mengenai persoalan SK ini.
Klarifikasi mengenai SK ini sehingga Mekii Doo tidak ada dalam
kepengurusan/keanggotaan Partai Bulan Bintang. Saksi membenarkan membuat
surat keterangan tersebut.
• Saksi menerangkan dalam SK yang disampaikan dalam persidangan tidak ada
nama Mekii Doo sebagai Wakil Sekretaris. SK lama dan baru merupakan internal
kami dalam Partai Bulan Bintang. Setelah mengecek kembali KTP Mekii Doo
diperoleh dari Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota. KTP Mekii Doo input dalam
KTA. Sampai dengan klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah seharusnya Mekii
Doo dipanggil tapi tidak hadir. Saksi bingung Mekii Doo tidak hadir. Pada saat itu
Saksi hadir klarifikasi dan sempat menanyakan mengenai itu namun anggota
Bawaslu Provinsi Papua Tengah membantah tidak boleh dikaitkan dengan
persoalan itu. Saksi pada tanggal 11 Oktober 2023 diklarifikasi oleh Bawaslu
Provinsi Papua Tengah. Saksi merasa kebingungan karena terdapat perbedaan
antara keterangan yang tertuang dalam dokumen (Kajian Bawaslu Provinsi Papua
Tengah) Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan yang saat itu Saksi sampaikan.
• Saksi menerangkan pada waktu klarifikasi Saksi ditanyakan mengenai keterlibatan
Mekii Doo dalam kepengurusan Partai Bulan Bintang. Saksi menjawab bahwa Saksi
perlu koordinasikan karena Saksi belum pernah memiliki KTP Mekii Doo. Apabila
ingin menjadi kader Partai Bulan Bintang harus menyerahkan KTP. Mengenai
dugaan keterlibatan Mekii Doo dalam Partai Bulan Bintang, Saksi sudah
berkoordinasi dengan Ketua DPW. Selanjutnya Ketua DPW menerbitkan surat
tanggal 24 bukti surat keterangan tersebut dapat diserahkan kepada Majelis DKPP.
Sehingga, Mekii Doo bukan kader Partai Bulan Bintang, karena dalam
kepengurusan di Provinsi maupun Pusat kami tidak mengetahui.
• Saksi menerangkan pada saat klarifikasi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah, kami
tidak diminta SK Kepengurusan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Selain itu,
Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak menunjukkan SK Kepengurusan Partai Bulan
Bintang. Harusnya Mekii Doo diklarifikasi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah,
sehingga Mekii Doo dapat memberikan keterangan terkait dengan hal tersebut.
• Saksi menerangkan SK Kepengurusan Partai Bulan Bintang diterbikan oleh DPP.
SK Kepengurusan Partai Bulan Bintang Periode 2014-2019 itu mereka dapat di
Kesbangpol SK tersebut sudah tidak berlaku lagi. Pengadu tidak tahu dengan cara
apa mendapatkan SK tersebut.
[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
[2.5.1] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, TERADU II, TERADU III,
TERADU IV, DAN TERADU V
Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V telah menyampaikan
jawaban tertulis dan dibacakan di muka sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 29 Januari 2024, sebagai berikut:
A. POKOK PENGADUAN PENGADU
Pada pokoknya Pengadu di dalam Pengaduannya mendalilkan hal -hal sebagai
berikut:
A.1.1.1. Bahwa Teradu I gagal dalam memimpin Badan Pengawas Pemilihan
Umum, karena Teradu I bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dalam tubuh Bawaslu (termasuk pembentukan tim seleksi di
daerah-daerah). Teradu I tidak memberikan atensi dan penekanan serius atau
tegas terhadap setiap koordinator divisi agar dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsi harus selalu menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagai panglima;
A.1.1.2. Teradu II yang bertanggung jawab langsung dalam hal tahapan dan
proses rekrutmen, pendidikan dan pelatihan telah lalai dan gagal dalam
melaksanakan tugasnya sebagai seorang Koordinator Divisi. Kelalaian dan
kegagalan Teradu II sudah terjadi sejak pembentukan tim seleksi Bawaslu
Provinsi Papua Tengah dan hal ini terus berlanjut sampai dengan pembentukan
tim seleksi Bawaslu Zona II tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
termasuk Kabupaten Paniai. Teradu II tidak memenuhi unsur capable dan
credible. Hal itu disebabkan karena kinerja para anggota tim seleksi yang
merupakan salah satu tugas pokoknya tidak menjadikan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pedoman dan sekaligus
panglima dalam melaksanakan semua tahapan seleksi, sebaliknya mereka
menempatkan diri mereka yang notabene hanyalah sebagai badan ad-hoc
seakan-akan berada di atas hukum karena sering membuat aturan yang
bertentangan dengan Undang-Undang. Teradu II tidak mampu mengedukasi
para anggota tim seleksi hasil rekrutannya yang baik, sehingga dampak yang
muncul yaitu anggota tim seleksi yang kurang atau tidak memiliki kualitas
pribadi yang pada akhirnya menghasilkan anggota-anggota Bawaslu yang tidak
berbobot dalam konteks akademik. Perlu ditekankan bahwa yang dilakukan
Koordinator divisi SDM, Organisasi dan Diklat selama ini masih sebatas
retorika dan seremonial belaka, belum menyentuh aspek substansi dari
pengertian kualitas SDM itu sendiri.
Terjadinya berbagai persoalan yang dilakukan tim seleksi di berbagai daerah
adalah bukti kegagalan Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat di dalam
mengedukasi para anggota tim seleksi yang dibentuknya. Jika Teradu II
melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar dan penuh rasa tanggung
jawab sesuai perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, maka Teradu VI dan VII tidak lolos dalam seleksi administrasi yang
dilakukan oleh tim seleksi zona II tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah,
karena pada saat proses seleksi administrasi dilakukan dan hasilnya
diumumkan tanggal 23 Juni 2023, nama Teradu VI dan Teradu VII masih
terdapat di dalam aplikasi Sipol sesuai hasil penelusuran yang Pengadu
dan/atau Pelapor dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023.
A.1.1.3. Teradu III turut bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau pelanggaran
fatal dalam kasus yang diadukan oleh Pengadu, karena sebagai Koordinator
Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Teradu III dianggap tidak berguna
(useless person/useless coordinator), karena tidak mampu menggunakan
kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi Divisi yang dipimpinnya untuk
menyelesaikan masalah atau perkara yang diadukan oleh Pengadu dengan cara
mendorong agar Teradu I, II, IV, dan Teradu V melimpahkan perkara atau
kasus ini kepada DKPP sesuai kajian hukum yang direkomendasikan oleh
Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagai wujud warga negara yang hormat, taat
dan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya, baik secara sendiri -sendiri
maupun secara kolektif mencari cara atau dalil untuk menutupi atau
menghambat proses penyelesaian perkara ini. Terlihat jelas Teradu I sampai
dengan Teradu V gagal menjadikan Bawaslu sebagai the guardian of the general
elections, sebaliknya Para Teradu baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif
menjadi destroyer (s) of the constitution and the general elections. Para Teradu
tidak memiliki niat untuk melimpahkan hasil kajian hukum yang
direkomendasikan oleh Bawaslu Papua Tengah.
A.1.1.4. Teradu IV turut serta sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dalam
perkara ini. Hal itu disebabkan karena setiap pengambilan keputusan dalam
tubuh Bawaslu harus diputuskan atau disetujui melalui mekanisme rapat
pleno yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan serta sifat
kepemimpinan yang bersifat kolektif-kolegial.
A.1.1.5. Teradu V juga bertanggung jawab atas dasar argumentasi hukum yang
sama dengan Teradu IV. Uraian pada bagian berikut ini berlaku untuk Teradu
I sampai dengan Teradu V, selengkapnya diuraikan di bawah ini. Bahwa segala
keputusan dalam tubuh Bawaslu dalam hal ini lebih khusus Bawaslu diambil
dan diputuskan secara kolektif sesuai sifat kepemimpinan yang kolektif-
kolegial, karena itu jika terjadi persoalan hukum seperti yang diadukan oleh
Pengadu, maka konsekuensi hukumnya menjadi konsekuensi bersama.
B. JAWABAN PARA TERADU
1. Bahwa sebelum Para Teradu menguraikan Jawaban atas Pengaduan Pengadu,
penting bagi Para Teradu untuk menguraikan terkait bukti-bukti yang diajukan oleh
Pengadu sebagai berikut:
1.1. Bahwa apabila suatu bukti didapatkan dengan cara atau jalan yang tidak
sah, maka demi hukum akan dikesampingkan dalam perkara yang
diperiksa tersebut. Sebagaimana yang diajarkan pula oleh Herbert
L.Packer, bahwa suatu bukti illegally acquired evidence (perolehan bukti
secara tidak sah) adalah tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan
[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, halaman
40].
1.2. Bahwa Para Teradu mempertanyakan serta meminta penjelasan kepada
Pengadu melalui Yang Mulia Majelis DKPP terkait dengan perolehan bukti
dalam Pengaduan Pengadu berupa:
a. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua, dengan nomor
rekening: 901020202****, atas nama: Stepanus Gobai [vide Bukti
P-8 dan P-9 berkaitan dengan Teradu VI].
b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
2610.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi
Papua Tengah Masa Jabatan 2023-2028 [vide Bukti P-2 berkaitan
dengan Teradu I s.d. Teradu V].
c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
176/HK.01.01/K1/05/2023 tentang Penetapan Anggota Tim
Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota masa Jabatan 2023-
2028 [vide Bukti P-1 berkaitan dengan Teradu I s.d. Teradu V].
d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
Nomor: 001/K.Bawaslu Kab/PA-001/V/2022 tentang Kelompok
Kerja (Pokja) Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan/Distrik dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 [vide Bukti
P-6 berkaitan dengan Teradu VI].
e. Daftar Pembayaran Komisioner Distrik se-Kabupaten Paniai
Periode September 2023 [vide Bukti P-7 berkaitan dengan Teradu
VI].
f. Kajian Hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait Kasus
Dugaan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Stepanus
Gobai dan Mekii Doo.
g. Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Surat Keputusan
Kepengurusan Partai Politik yang mencantumkan nama Teradu VI
dan Teradu VII [vide Bukti P-1, Bukti P-3 , Bukti P-4, Bukti P-5
berkaitan dengan Teradu VI, Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3
berkaitan dengan Teradu VII].
1.3. Bahwa penting bagi Para Teradu mengutip Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai “UU Perbankan”)
sebagai berikut:
Pasal 1 angka 28:
“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.
Pasal 40:
(1)“Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan
dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”.
Pasal 47
(1)Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan
Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan
paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp
10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp
200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 40 ayat (1), dan
Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan, rekening koran termasuk rahasia bank
yang wajib dirahasiakan oleh bank atau Pihak Terafiliasi (sebagaimana
dimaksud Pasal 1 angka 22 UU Perbankan) dan siapapun dilarang untuk
memaksa bank memberikan keterangan nasabah penyimpan dan
simpanannya in casu rekening koran, kecuali dalam hal untuk
kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal
44, dan Pasal 44A UU Perbankan, di antaranya kepentingan perpajakan,
kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan dalam
perkara pidana, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, dan
atas permintaan persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang
dibuat secara tertulis.
1.5. Bahwa berdasarkan uraian angka 1.3. dan angka 1.4., maka Bukti
Pengadu berupa Rekening Koran milik Teradu VI patut dipertanyakan dan
diragukan. Oleh karena, rekening koran termasuk rahasia bank yang
tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali adanya kepentingan
sebagaimana dimaksud Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal
44A UU Perbankan. Apabila Pengadu mengakses Rekening Koran milik
Teradu VI tanpa memperhatikan ketentuan UU Perbankan tersebut, maka
dapat menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud
ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan.
1.6. Bahwa terkait dengan bukti Pengadu berupa Surat Keputusan Ketua
Bawaslu perihal pengangkatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se -
Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan 2023-2028 dan Penetapan Tim
Seleksi sebagaimana dimaksud angka 1.2 huruf b dan huruf c, termasuk
keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret-individual [vide Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan], sehingga
seharusnya Surat Keputusan Ketua Bawaslu tersebut tidak dimiliki oleh
selain individu yang dicantumkan namanya tersebut.
1.7. Bahwa terkait dengan bukti Pengadu berupa Keputusan Bawaslu
Kabupaten Paniai perihal Pembentukan Pokja dan Daftar Pembayaran
Komisioner Distrik se-Kabupaten Paniai Periode September 2023
sebagaimana dimaksud angka 1.2. huruf d dan huruf e, merupakan
dokumen yang bersifat internal di Bawaslu, sehingga seharusnya yang
mengetahui dan yang dapat mengakses hanya pihak yang memiliki
wewenang di internal Bawaslu.
1.8. Bahwa terkait dengan bukti Pengadu berupa Kajian Hukum yang
menurut Pengadu milik Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana
dimaksud angka 1.2. huruf f, merupakan dokumen yang bersifat internal
di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Bahkan, Para Teradu pun tidak
pernah menerima secara resmi dokumen Kajian Hukum tersebut. Oleh
karena, Pengadu bukanlah bagian dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah,
maka Para Teradu mempertanyakan perolehan dan orisinalitas dokumen
Kajian Hukum tersebut, karena terdapat fakta bahwa dokumen tersebut
tidak ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi
Papua Tengah.
1.9. Bahwa terkait dengan bukti Pengadu berupa Kartu Tanda Anggota Partai
Politik dan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang
mencantumkan nama Teradu VI dan Teradu VII sebagaimana dimaksud
angka 1.2. huruf g, menurut Para Teradu dokumen tersebut merupakan
dokumen yang bersifat pribadi. Selain itu, diketahui Pengadu dapat
mengakses SIPOL KPU yang seharusnya hanya dapat diakses oleh KPU,
Bawaslu, dan Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal
142 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [vide Bukti P-4
berkaitan dengan Teradu VII]. Oleh karenanya, patut diragukan perolehan
dokumen yang bersifat pribadi tersebut dan akses terhadap Sipol.
1.10. Bahwa berdasarkan uraian angka 1.1 sampai dengan angka 1.9., maka
bukti Pengadu tersebut patut diduga tidak sah (illegally acquired evidence)
menurut hukum, sehingga bukti tersebut tidak patut dijadikan sebagai
bukti di sidang pemeriksaan kode etik di DKPP. Dengan demikian, bukti-
bukti Pengadu tersebut harus dikesampingkan demi hukum. Selain itu,
penting bagi Para Teradu tegaskan, perolehan bukti yang tidak sah dapat
menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karenanya, Para Teradu
meminta kepada Yang Mulia Majelis DKPP untuk dapat memberikan
keputusan atau bersikap terhadap keabsahan bukti-bukti yang diajukan
oleh Pengadu tersebut sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh
Yang Mulia Majelis DKPP. Bagi Para Teradu hal demikian menjadi penting,
karena penegakan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu
melalui sidang etik ini harus dijaga marwahnya dan harus dilaksanakan
tanpa adanya bukti-bukti yang diduga perolehannya tidak sah secara
hukum serta terdapat dugaan pelanggaran hukum.
2. Bahwa Pengadu yang menyatakan pada pokoknya Teradu I bertanggung jawab atas
seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam tubuh Bawaslu termasuk
pembentukan tim seleksi di daerah-daerah dan Teradu I tidak memberikan atensi
dan penekanan serius terhadap setiap koordinator divisi agar dalam menjalankan
tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”).
Terhadap dalil Pengadu tersebut, berikut penjelasan Teradu I:
2.1. Bahwa terkait tugas Bawaslu dalam menyelenggarakan Pengawasan
Pemilu merupakan tugas anggota Bawaslu yang dibagi berdasarkan divisi
dan wiayah kerja. Setiap divisi dan wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1
(satu) orang koordinator dan 1 (satu) orang wakil koordinator. Koordinator
divisi, wakil koordinator divisi, koordinator wilayah, dan wakil koordinator
wilayah ditetapkan dalam keputusan Bawaslu melalui Rapat Pleno
Bawaslu, sedangkan Ketua Bawaslu bertugas mengoordinasikan tugas
Bawaslu yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan
Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola
Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Perbawaslu
3/2022). Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan Bawaslu
dilakukan melalui rapat pleno sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
139 UU Pemilu. Oleh karenanya, dalil Pengadu yang menyatakan Teradu
I bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas Bawaslu adalah
tidak tepat, apabila hanya dibebankan kepada Teradu I, mengingat segala
keputusan Bawaslu diputuskan melalui rapat pleno.
2.2. Bahwa wewenang pembentukan tim seleksi calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota ditetapkan melalui keputusan Bawaslu sebagaimana
diatur Pasal 128 UU Pemilu. Dalam hal pembentukan tim seleksi calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Para Teradu mengeluarkan
pengumuman dan surat keputusan sebagai berikut:
a. Pengumuman Nomor: 325/KP.01.00/K1/04/2023 Tentang
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028 tertanggal
19 April 2023. [vide Bukti T-1]
b. Pengumuman Nomor: 327/KP.01/K1/04/2023 Tentang
Tanggapan Masyarakat Terhadap Nama-Nama Tim Seleksi Calon
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2023-2028
tertanggal 20 April 2023. [vide Bukti T-2]
c. Pengumuman Nomor 339/KP.01.00/K1/05/2023 Tentang
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028 Pasca
Tanggapan Masyarakat tertanggal 4 Mei 2023. [vide Bukti T-3]
d. Keputusan Nomor: 176/HK.01.01/K1/05/2023 tentang
Penetepan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum dan Panitia pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023 – 2028 di Seluruh Indonesia
tertanggal 5 Mei 2023. [vide Bukti T-4]
2.3. Bahwa tatkala Pengadu merasa adanya anggota tim seleksi yang tidak
memenuhi persyaratan atau dinilai tidak layak, maka seharusnya
Pengadu menyampaikan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap
nama-nama tim seleksi calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 pada tanggal 20 April sampai dengan
23 April 2023, sehingga tidak tepat apabila Pengadu baru
menyampaikannya saat ini, terlebih Pengadu merupakan peserta pada
seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang tentunya
mengetahui mekanisme tanggapan dan masukan masyarakat tersebut.
2.4. Bahwa perlu Para Teradu tegaskan terkait dengan pelaksanaan wewenang
dari Tim Seleksi sebagaimana Pasal 129 ayat (3) UU Pemilu, Bawaslu
memberikan wewenang penuh kepada Timsel untuk melaksanakan
proses seleksi berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh
Bawaslu [vide Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 Nomor 121-
PKE-DKPP/IX/2023, halaman 105]. Oleh karena, tim seleksi telah
menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
yang berakhir masa jabatannya kepada Para Teradu sesuai dengan
tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (3) UU Pemilu.
2.5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 2.2
sampai dengan angka 2.4., membuktikan pembentukan tim seleksi dan
pelaksanaan tugas tahapan kegiatan oleh tim seleksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal demikian dapat dilihat
dari telah dilantiknya seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang
berjumlah 514 Bawaslu Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1.912. Oleh karenanya, dalil Pengadu
yang menyatakan Teradu I gagal dan tidak memberikan atensi atau
penekanan terhadap koordinator divisi, termasuk pembentukan tim
seleksi di setiap daerah, tidak dapat dibuktikan.
3. Bahwa Pengadu mendalilkan yang pada pokoknya, Teradu II telah lalai dan gagal
dalam menjalankan tugas sebagai Koordinator Divisi SDM Bawaslu di antaranya
pembentukan tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan
berlanjut dengan pembentukan tim seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota se-
Provinsi Papua Tengah Zona II, khususnya di Paniai. Kinerja Tim Seleksi tidak
menjadikan UU Pemilu sebagai pedoman, sehingga Teradu II tidak mampu
mengedukasi tim seleksi. Apabila Teradu II melakukan tugasnya dengan benar
sesuai dengan UU Pemilu, maka Teradu VI dan Teradu VII seharusnya tidak lolos
seleksi, karena terdaftar dalam Sipol tertanggal 25 Agustus 2023. Terhadap dalil
Pengadu tersebut, berikut penjelasan Teradu II:
3.1. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu yang pada pokoknya menyatakan
Teradu II telah lalai sebagai Koordinator Divisi SDM terkait pembentukan
tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, berikut
penjelasan Teradu II:
3.1.1. Bahwa wewenang pembentukan tim seleksi calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditetapkan melalui keputusan
Bawaslu sebagaimana diatur Pasal 124 UU Pemilu. Dalam hal
pembentukan tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi, Para
Teradu mengeluarkan pengumuman dan surat keputusan sebagai
berikut:
a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 0223.04.1/HK.01.01/K1/02/2023 tentang
Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun
2023 tertanggal 13 Februari 2023 [vide Bukti T-5].
b. Pengumuman Nomor 87/HK.01/K1/02/2023 tentang
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Papua, Papua
Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Periode
2023-2028 [vide Bukti T-6].
3.1.2. Bahwa Pengadu merupakan salah satu peserta dalam seleksi calon
anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang seharusnya tatkala
mengetahui adanya dugaan tim seleksi tidak melakukan tugasnya
sesuai UU Pemilu, maka Pengadu dapat memberikan tanggapan
dan masukan kepada Para Teradu. Hal demikian menjadi
kontradiktif karena di satu menyatakan tim seleksi tidak
berpedoman pada UU Pemilu, pada sisi yang lain, yang
bersangkutan masih tetap mengikuti seleksi sampai dengan
dinyatakan tidak lolos.
3.1.3. Bahwa Teradu II telah melakukan edukasi terhadap tim seleksi
dengan mengadakan “Rapat Pembekalan Tim Seleksi Jawa Barat,
Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan”
berdasarkan Surat Nomor 201/KP.01/K1/02/2023 tanggal 22
Februari 2023, dengan salah satu narasumber Anggota DKPP [vide
Bukti T-7].
3.2. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu yang pada pokoknya menyatakan
Teradu II telah lalai sebagai Koordinator Divisi SDM terkait pembentukan
tim seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua
Tengah Zona II, khususnya di Paniai, telah diuraikan sebagaimana
dimaksud pada angka 2.2. sampai dengan angka 2.5. Perlu Teradu II
tegaskan, terkait dengan edukasi tim seleksi, Bawaslu telah melakukan
pembekalan kepada tim seleksi yang dilaksanakan “Rapat Pembekalan
Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota”
berdasarkan Surat Nomor: 568/KP.01/K1/05/2023 tanggal 5 Mei 2023
[vide Bukti T-8].
3.3. Bahwa terkait dengan Teradu VI dan Teradu VII yang terdaftar dalam
SIPOL dan diduga terdaftar sebagai anggota partai politik sebagaimana
yang didalilkan Pengadu, berikut penjelasan Teradu II:
3.3.1. Bahwa terkait dengan dokumen persyaratan calon anggota
Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Stepanus Gobai (Teradu VI)
dan Mekii Doo (Teradu VII) telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim
Seleksi sesuai dengan Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian
Berkas Administrasi Bakal Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota Papua Tengah Zona II [vide Bukti T-9].
3.3.2. Bahwa calon anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama
Stepanus Gobai (Teradu VI) dan Mekii Doo (Teradu VII) dinyatakan
lolos dalam setiap tahapan yang dilakukan oleh Tim Seleksi,
adapun nama yang bersangkutan tercantum dalam dokumen
sebagai berikut:
a. Pengumuman hasil penelitian berkas administrasi Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Zona II Papua Tengah
tanggal 23 Juni 2023 [vide Bukti T-10];
b. Pengumuman hasil tes tertulis dan tes psikologi Bakal Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai tanggal 13 Juli 2023 [vide
Bukti T-11]; dan
c. Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai tanggal 31 Juli 2023 [vide
Bukti T-12].
3.3.3. Bahwa selanjutnya, dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan
melalui metode Semi Structured Group Discussion (SSGD) yang
pelaksanaanya ditugaskan kepada Bawaslu Provinsi Papua
Tengah. Setelah pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan melalui
metode SSGD, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan
klarifikasi kepada para peserta yang terdapat tanggapan dan
masukan masyarakat. Salah satu peserta yang mendapatkan
tanggapan masyarakat adalah Mekii Doo terkait dengan status
KTP-El Mekii Doo yang berdomisili di Jayapura, bukan terkait
dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam keanggotaan partai
politik. Terhadap tanggapan masyarakat tersebut, dalam
pelaksanaan klarifikasi Mekii Doo menyampaikan bahwa yang
bersangkutan pernah tinggal di Distrik Heram Kota Jayapura
semasa kuliah, tetapi selama pendaftaran calon anggota Bawaslu,
KTP-el yang bersangkutan sudah sesuai dengan tempat
pendaftaran yaitu Paniai [vide Bukti T-13]. Terhadap sdr. Stepanus
Gobai tidak terdapat tanggapan masyarakat pada saat Uji
Kelayakan dan Kepatutan melalui metode SSGD.
3.3.4. Bahwa Para Teradu memilih dan menetapkan calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih se-Provinsi Papua Tengah masa
jabatan 2023 - 2028 yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
2610.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Papua Tengah Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 18 Agustus 2023,
termasuk Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Stepanus
Gobai (Teradu VI) dan Mekii Doo (Teradu VII) [vide Bukti T-14].
Selanjutnya, Para Teradu melantik calon terpilih Stepanus Gobai
(Teradu VI) dan Mekii Doo (Teradu VII) sebagai anggota Bawaslu
Kabupaten Paniai masa jabatan tahun 2023 – 2028 pada tanggal
19 Agustus 2023.
3.3.5. Bahwa pada tanggal 15 September 2023 setelah dilaksanakan
pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota masa jabatan 2023-
2028, Bawaslu menerima surat dari Saudara P***** Oh*il*li*,
terkait tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Anggota
Bawaslu Terpilih Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah periode
2023-2028 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Sdr.
Stepanus Gobai terdaftar sebagai anggota Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) dan Mekii Doo terdaftar sebagai Partai Bulan
Bintang (PBB) [vide Bukti T-15].
3.3.6. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu selanjutnya,
memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah melalui surat
Nomor 675/KP.01/K1/09/2023 perihal Permintaan Klarifikasi
atas Tanggapan dan Masyarakat terhadap Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028 tertanggal 19
September 2023 yang pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi
Papua Tengah untuk melakukan klarifikasi kepada sdr. Stepanus
Gobai dan sdr. Mekii Doo [vide Bukti T-16].
3.3.7. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi pada
tanggal 20 September 2023 kepada Stepanus Gobai dan Mekii Doo
yang pada pokoknya membantah keterlibatannya sebagai anggota
Partai Politik.
3.3.8. Bahwa selanjutnya, Biro SDM pada Sekretariat Jenderal Bawaslu
melakukan pendalaman terhadap hasil klarifikasi yang pada
pokonya keterangan dari Stepanus Gobai dan Mekii Doo dianggap
belum cukup, karena Bawaslu Provinsi Papua Tengah hanya
mengklarifikasi yang bersangkutan tanpa melibatkan Pelapor dan
Partai Politik PSI dan PBB. Oleh karena itu, Para Teradu kembali
menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah melalui
Surat Nomor 672/KP.01/K1/10/2023 perihal Permintaan
Pelaksanaan Klarifikasi tertanggal 2 Oktober 2023 untuk meminta
Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan klarifikasi
terhadap Pelapor dan Partai Politik Terkait guna mendapatkan
bukti dan informasi lebih lanjut [vide Bukti T-17].
3.3.9. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2023, Bawaslu Provinsi Papua
Tengah mengundang: [vide Bukti T-18]
a. Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Surat
Nomor: 0202/PP.00.01/K.PT/10/2023 yang pada
pokoknya mengundang untuk dilakukan klarifikasi terkait
tanggapan masyarakat terhadap anggota Bawaslu
Kabupaten Paniai Masa Jabatan 2023-2028 pada tanggal
10 Oktober 2023;
b. Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Paniai
melalui Surat Nomor: 0203/PP.00.01/K.PT/10/2023 yang
pada pokoknya mengundang untuk dilakukan klarifikasi
terkait tanggapan masyarakat terhadap anggota Bawaslu
Kabupaten Paniai Masa Jabatan 2023-2028 pada tanggal
11 Oktober 2023;
c. Pelapor Surat Nomor 0204/PP.00.01/K.PT/10/2023 yang
pada pokoknya mengundang untuk dilakukan klarifikasi
terkait tanggapan masyarakat terhadap anggota Bawaslu
Kabupaten Paniai Masa Jabatan 2023-2028 pada tanggal
12 Oktober 2023.
3.3.10. Bahwa terhadap hasil klarifikasi tersebut, Para Teradu belum
menerima secara resmi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
Namun, menurut Biro SDM pada Sekretariat Jenderal Bawaslu
hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua
Tengah belum ditandatangani oleh pihak yang memberikan
keterangan dalam klarifikasi sampai saat ini.
3.3.11. Bahwa berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud angka
3.3.10., yang disampaikan Biro SDM pada Sekretariat Jenderal
Bawaslu, maka Teradu II mengambil kebijakan dengan
mengirimkan Surat Nomor 792/HM.02/K1/11/2023 perihal
Permintaan Penerbitan Keterangan tanggal 6 November 2023 yang
ditujukan kepada KPU, yang pada pokoknya meminta KPU untuk
membantu pengecekan melalui aplikasi milik KPU (Sipol, Silon,
dan Info Pemilu) di antaranya atas nama Stepanus Gobai dan
Mekii Doo [vide Bukti T-19]. Kebijakan tersebut Teradu II ambil,
karena adanya keterbatasan akses terhadap data dan dokumen
dalam Sipol dan Silon.
3.3.12. Bahwa terhadap Surat Bawaslu tersebut, KPU menjawab melalui
Surat Nomor: 1323/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengecekan
Nama di Silon dan Sipol tanggal 16 November 2023 [vide Bukti T-
20], yang pada pokoknya pengecekan nama-nama dimaksud
dapat dilakukan apabila melampirkan NIK, karena basis data
anggota Partai Politik serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Sipol dan Silon menggunakan
NIK. Untuk memudahkan pencarian informasi Pemilu dan
Pemilihan, KPU telah menyediakan portal yang dapat diakses
melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/.
3.3.13. Bahwa Teradu II menginstruksikan kepada Biro SDM pada
Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk memeriksa status Stepanus
Gobai dan Mekii Doo dalam kaitannya dengan keterlibatan
sebagai anggota Partai Politik terkait sesuai dengan Surat KPU
tersebut. Dari hasil pemeriksaan pada laman
https://infopemilu.kpu.go.id/, diketahui keduanya tidak
terdaftar sebagai anggota Partai Politik [vide Bukti T-21].
4. Bahwa Pengadu mendalilkan yang pada pokoknya, Teradu III dianggap tidak
berguna (useless person/useless coordinator), karena tidak mampu menggunakan
kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi Divisi yang dipimpinnya untuk
menyelesaikan masalah atau perkara yang diadukan oleh Pengadu dengan cara
mendorong agar Teradu I, II, IV, dan V melimpahkan perkara atau kasus ini kepada
DKPP sesuai kajian hukum yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Papua
Tengah. Para Teradu tidak memiliki niat untuk melimpahkan hasil kajian hukum
yang direkomendasikan oleh Bawaslu Papua Tengah. Terhadap dalil Pengadu
tersebut, berikut penjelasan Teradu III:
4.1. Penting bagi Teradu III tegaskan, bahwa Kajian Hukum yang dibuat oleh
Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak pernah diterima Teradu III,
sehingga tuduhan Pengadu tersebut tidak memiliki dasar yang cukup
beralasan. Teradu III justru meragukan orisinalitas dan perolehan Kajian
Hukum yang dijadikan bukti oleh Pengadu, karena apabila dicermati
tidak terdapat tanda tangan dari Ketua dan/atau Anggota Bawaslu
Provinsi Papua Tengah, khususnya Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa yang mengoordinasikan tugas Bawaslu Provinsi di
antaranya penyusunan analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan
non tahapan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 23 ayat (3) huruf b Perbawaslu 3/2022.
4.2. Bahwa meskipun menurut Pengadu, Teradu III dianggap tidak berguna
(useless person/useless coordinator), namun setidaknya Divisi Hukum
Bawaslu telah menghasilkan beberapa capaian sebagai berikut:
a. Sejak dilantik sebagai Anggota Bawaslu dan ditetapkan sebagai
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada bulan
April 2022, Bawaslu telah mengeluarkan 22 (dua puluh dua)
peraturan Bawaslu;
b. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa telah melakukan
Advokasi/pendampingan hukum dalam perkara di Pengadilan Negeri
sebanyak 6 Perkara, dalam perkara di PTUN sebanyak 1,
pendampingan di Kejaksaan sebanyak 3, dalam perkara etik di DKPP
sebanyak 32 dalam periode 2023-2024;
c. Penanggung jawab Pengawasan tahapan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilu dan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan
DPRD dengan durasi waktu April 2022 sampai dengan 3 Desember
2023 yang telah berjalan sesuai dengan Pasal 10 Perbawaslu
3/2022;
d. Data jumlah Permohonan pada tahun 2022 sebanyak 21 dan pada
tahun 2023 sebanyak 142 Permohonan dan telah diperiksa dan
diputus;
e. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu
meraih peringkat Kedua Terbaik kategori lembaga non-struktural
tahun 2023;
f. Membentuk Pos Konsultasi Hukum Kepemiluan dan di dalamnya
terdapat perpustakaan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat,
sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas; dan
g. Penyusunan kajian dan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan.
4.3. Bahwa dalam rangka memberikan edukasi hukum kepada Pengadu,
berdasarkan Pasal 455 ayat (1) UU Pemilu, hasil kajian hukum
sebagaimana dibuktikan oleh Pengadu tidak dapat serta merta langsung
dilimpahkan kepada DKPP, melainkan harus melalui mekanisme
penanganan pelanggaran, apabila terdapat pelanggaran kode etik
diteruskan oleh Bawaslu, pelanggaran administratif diproses oleh
Bawaslu, pelanggaran terhadap peraturan lainnya yang bukan
pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana
pemilu diproses oleh Bawaslu dan/atau diteruskan kepada instansi atau
pihak yang berwenang. Selain itu, proses penanganan pelanggaran pemilu
harus disertai dengan bukti yang diperoleh secara sah menurut hukum.
Jikalau pun kajian hukum tersebut merupakan pelanggaran kode etik,
maka yang menindaklanjuti adalah Bawaslu Provinsi Papua Tengah itu
sendiri sesuai dengan wewenangnya. Oleh karena itu, Pengadu dapat
mempelajari lebih lanjut UU Pemilu juncto Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Bahwa Pengadu mendalilkan yang pada pokoknya, Teradu IV dan Teradu V harus
bertanggung jawab berkaitan dengan Pengaduan a quo karena pengambilan
keputusan melalui rapat pleno. Terhadap dalil Pengadu tersebut, berikut
penjelasan Teradu IV dan Teradu V:
5.1. Bahwa benar setiap keputusan Bawaslu diambil melalui mekanisme rapat
pleno dan masing-masing anggota Bawaslu memiliki hak suara yang sama
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 ayat (10) dan Pasal 139 UU
Pemilu, sehingga keputusan Bawaslu merupakan tanggung jawab Ketua
dan Anggota Bawaslu.
5.2. Bahwa oleh karena terkait Pengaduan a quo tidak terbukti dan tidak
beralasan menurut hukum serta kode etik dan pedoman perilaku
penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1
sampai dengan angka 4, maka tidak ada tanggung jawab Teradu IV dan
Teradu V termasuk Teradu I, Teradu II, dan Teradu III yang berkaitan
dengan Pengaduan a quo.
6. Bahwa Pengadu yang menyatakan pada pokoknya Teradu VI masih menerima
honor pada periode September-Oktober 2023 sebagai Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan di Distrik Paniai Timur sebagaimana dibuktikan oleh Pengadu.
Terhadap dalil Pengadu tersebut, berikut penjelasan Para Teradu:
6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) UU Pemilu, untuk
mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk
Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan.
6.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 17, dan Pasal 18
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut
“Perpres 68/2018”), Sekretariat Jenderal Bawaslu memberikan dukungan
administrasi dan operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas
dan fungsi Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai wewenang di
antaranya mengelola keuangan dan barang milik negara yang diawasi
oleh Inspektorat utama yang merupakan Pengawasan internal di
sekretariat Jenderal Bawaslu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya.
6.3. Bahwa terkait dalil Pengadu yang menyatakan pada pokoknya Teradu VI
masih menerima honor pada periode September-Oktober 2023, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 17, dan Pasal 18 Perpres
68/2018, tugas dan fungsi terkait pengelolaan keuangan ada pada
Sekretariat Jenderal Bawaslu. Oleh karena itu, agar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Para Teradu
menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Inspektorat Utama
sebagai aparat Pengawas intern Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk
segera memastikan kebenarannya dan ditindaklanjuti apabila terbukti
yang bersangkutan menerima honor pada periode September-Oktober
2023.
Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Para Teradu, maka seluruh dalil Pengaduan
Pengadu tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum serta kode etik dan
pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya, Para Teradu mohon
kepada Yang Mulia Majelis DKPP untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I sampai dengan Teradu V tidak terbukti melanggar kode
etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I sampai dengan Teradu V selaku Ketua
merangkap Anggota dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia; dan
4. Apabila Majelis DKPP berpandapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya
(ex aequo et bono).
[2.5.2] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI DAN TERADU VII
Bahwa Teradu VI dan Teradu VII telah menyampaikan jawaban tertulis dan dibacakan
di muka sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
pada tanggal 29 Januari 2024, sebagai berikut:
[2.5.2.1] JAWABAN TERADU VI
Pada Pokok Pengaduan yang menyebutkan Teradu/Terlapor atas nama Stepanus Gobai
yang diduga keterlibatan sebagai Anggota Partai Solidaritas Indonesia, Memiliki KTA
dan terdapat dalam Aplikasi SILON KPU, ini Teradu/Terlapor menjelaskan sebagai
jawaban bahwa selama 3 kali Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2013,
Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif dan
Presiden Tahun 2019 serta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
Teradu/Terlapor menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tingkat Distrik
Baik PPD maupun Panwaslu Distrik. Selama ini Teradu /Terlapor VI tidak pernah
terlibat sebagai Pengurus/Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tidak pernah
memiliki KTA Partai PSI dan tidak pernah mengetahui data dalam aplikasi SILON
sampai terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Periode 2023-2028. Hal
tersebut Teradu/Terlapor VI pernah sampaikan saat klarifikasi pertama di Jakarta
Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Lantai 5 pada tanggal 20 September 2023
dan klarifikasi kedua berdasarkan Surat Nomor: 672/KP.01/K1/10/2023 yang
diklarifikasikan bersama PSI di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah
pada tanggal 10 Oktober 2023 (vide Bukti T.VI-1, T.VI-2,T.VI-3, T.VI-4).
Selain itu, Teradu/Terlapor VI juga tidak Pernah terlibat sebagai Pengurus/Anggota
Partai HANURA, Partai GELORA dan Partai NASDEM. Teradu/atau Terlapor VI telah
menklarifikasikan dan membuat Pernyataan bersama Pengurus Partai HANURA, Partai
GELORA dan Partai NASDEM di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Papua Tengah pada
tanggal 14 November Tahun 2023 bahwa nama Stepanus Gobai terdapat dalam ketiga
Partai adalah bukan Stepanus Gobai Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tetapi orang lain
yang telah dilibatkan oleh Pengurus Partai masing-masing di tingkat Distrik Kabupaten
Paniai (vide Bukti T.VI-5, T.VI-6, T.VI-7).
Selanjutnya Teradu/Terlapor VI tidak pernah melanggar ketentuan Pasal ayat (1) Huruf
i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Juga Melanggar
Ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf d yang berbunyi: Mempunyai Integritas,
Berkepribadian yang kuat, Jujur dan Adil serta ketentuan Pasal 117 (1) Huruf j yang
berbunyi Mengundurkan diri dari Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan / Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat Mendaftar sebagai Calon
Bawaslu Kabupaten Paniai bahwa Setelah Penetapan 6 Besar Calon Bawaslu
Kabupaten Paniai Periode 2023-2028 pada tanggal 31 Juli 2023, Teradu/Terlapor
menyampaikan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Anggota Panwaslu
Distrik/Kecamatan Paniai Timur kepada Koordinator Bawaslu Kabupaten Paniai Lama
(Aminadad Kudiai) melalui Ketua Bawaslu kabupaten Paniai Periode 2018-2023
(Martinus Pigai) pada tanggal 7 Agustus 2023.
Kemudian setelah Teradu/Terlapor VI di tetapkan terpilih dan dilantik menjadi Anggota
Bawaslu Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia diminta
untuk membuka Rekening Bank BRI untuk Kepentingan Honor Anggota Bawaslu
sehingga Teradu/Terlapor buka Rekening Bank BRI Pada Tanggal 24 Agustus 2023.
Sementara Teradu/Terlapor VI meyakini bahwa honor Panwaslu Distrik Paniai Timur
telah hentikan setelah adanya Surat Pengunduran Diri, Teradu/Terlapor tidak pernah
gunakan Rekening Bank Papua selama 2 Bulan pada bulan September dan Oktober
Tahun 2023 namun Teradu/Terlapor VI dikagetkan dengan adanya gugatan DKPP yang
dilampiran Bukti Rekening Korang atas nama Stepanus Gobai sehingga
Teradu/Terlapor VI Cek di Bank papua dan Benar Honor Panwaslu Distrik Paniai Timur
selama 2 Bulan Masuk di Bank Papua yaitu September dan Oktober 2023 (Honor
Panwaslu Distrik untuk 2 bulan masih ada dan akan dikembalikan) (vide Bukti T.VI-8,
T.VI-9).
[2.5.2.2] JAWABAN TERADU VII
Bahwa Teradu/Terlapor VII atas nama Mekii Doo yang menyebutkan keterlibatan
sebagai Pengurus/Anggota Partai Bulan Bintang (PBB), Memiliki KTA dan Terdapat
dalam Aplikasi SILON KPU. Dengan ini Teradu/Terlapor Menjelaskan sebagai Jawaban
Bahwa tidak pernah terlibat sebagai Pengurus /Anggota Partai Bulan Bintang, tidak
pernah memiliki KTA Partai Bulan Bintang dan Tidak pernah mengetahui Data dalam
Aplikasi SILON KPU hingga Teradu/Terlapor VII terpilih menjadi Anggota Bawaslu
Kabupaten Paniai Periode 2023-2028. Hal tersebut Teradu/Terlapor VII telah
mengklarifikasi dan membuat penyataan tidak pernah terlibat sebagai
Pengurus/Anggota Partai Bulan Bintang bersama Pengurus Partai PBB di Sekertariat
Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai tanggal 10 September 2023 (vide Bukti TVII-1,
T.VII-2, T.VII-3, T.VII-4).
[2.6] PETITUM PARA TERADU
[2.6.1] PETITUM TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV DAN TERADU V
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I s.d. Teradu V memohon kepada Yang Mulia
Majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya
untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I sampai dengan Teradu V tidak terbukti melanggar kode etik
dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I sampai dengan Teradu V selaku Ketua
merangkap Anggota dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia; dan
4. Apabila Majelis DKPP berpandapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex
aequo et bono).
[2.6.2] PETITUM TERADU VI DAN TERADU VII
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu VI dan Teradu VII memohon kepada Yang
Mulia Majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan
kewenangannya untuk memutus perkara a quo.
[2.8] BUKTI PARA TERADU
[2.8.1] BUKTI TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV, DAN TERADU V
Bahwa untuk menguatkan jawabannya pada Perkara Nomor: 145-PKE-
DKPP/XII/2023, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V mengajukan
bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 s.d. T-21, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1 T-1 Pengumuman Nomor: 325/KP.01.00/K1/04/2023 Tentang
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028
tertanggal 19 April 2023;
2 T-2 Pengumuman Nomor: 327/KP.01/K1/04/2023 Tentang
Tanggapan Masyarakat Terhadap Nama-Nama Tim Seleksi Calon
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2023-2028
tertanggal 20 April 2023;
3 T-3 Pengumuman Nomor: 339/KP.01.00/K1/05/2023 Tentang
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028 Pasca
Tanggapan Masyarakat tertanggal 4 Mei 2023;
NO. BUKTI KETERANGAN
4 T-4 Keputusan Nomor: 176/HK.01.01/K1/05/2023 tentang
Penetepan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum dan Panitia pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023 – 2028 di seluruh Indonesia
tertanggal 5 Mei 2023;
5 T-5 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0223.04.1/HK.01.01/K1/02/2023 tentang Penetapan Anggota
Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 tertanggal 13 Februari 2023;
6 T-6 Pengumuman Nomor 87/HK.01/K1/02/2023 tentang
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Papua, Papua Tengah,
Papua Selatan dan Papua Pegunungan Periode 2023-2028;
7 T-7 Surat Nomor 201/KP.01/K1/02/2023 tanggal 22 Februari 2023;
8 T-8 Surat Nomor: 568/KP.01/K1/05/2023 tanggal 5 Mei 2023;
9 T-9 Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Berkas Administrasi
Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Papua Tengah
Zona II;
10 T-10 Pengumuman hasil penelitian berkas administrasi Calon Anggota
Bawaslu Kabupaten Paniai Zona II Papua Tengah tanggal 23 Juni
2023;
11 T-11 Pengumuman hasil tes tertulis dan tes psikologi Bakal Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai tanggal 13 Juli 2023;
12 T-12 Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara Calon Anggota
Bawaslu Kabupaten Paniai tanggal 31 Juli 2023;
13 T-13 Surat Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam SSGD
terhadap Mekii Doo;
14 T-14 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
2610.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Papua Tengah Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 18 Agustus
2023;
15 T-15 Surat tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Anggota
Bawaslu Terpilih Kabupaten Paniai tanggal 15 September 2023;
16 T-16 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
675/KP.01/K1/09/2023 perihal Permintaan Klarifikasi atas
Tanggapan dan Masyarakat terhadap Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028 tertanggal 19
September 2023;
17 T-17 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
672/KP.01/K1/10/2023 perihal Permintaan Pelaksanaan
Klarifikasi tertanggal 2 Oktober 2023;
18 T-18 Surat Nomor: 0202/PP.00.01/K.PT/10/2023, Nomor:
0203/PP.00.01/K.PT/10/2023, Surat Nomor
0204/PP.00.01/K.PT/10/2023 tanggal 7 Oktober 2023;
19 T-19 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
792/HM.02/K1/11/2023 perihal Permintaan Penerbitan
Keterangan tanggal 6 November 2023;
NO. BUKTI KETERANGAN
20 T-20 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1323/PL.01.4-
SD/05/2023 perihal Pengecekan Nama di Silon dan Sipol tanggal
16 November 2023;
21 T-21 Screenshoot https://infopemilu.kpu.go.id/ atas nama Teradu VI
dan Teradu VII.
[2.8.1] BUKTI TERADU VI DAN TERADU VII
Bahwa untuk menguatkan jawabannya pada Perkara Nomor: 145-PKE-
DKPP/XII/2023, Teradu VI mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T.VI-1 s.d.
T.VI-9, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1 T.VI-1 • Surat Keputusan Partai Solidaritas Indonesia Nomor:
1255/SK/DPP/2022 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Paniai;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi
Papua Nomor: 321/SK/DPW-XXXIII/2021 tentang
Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Partai Solidaritas Indonesia Distrik Teluk Deya;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Indonesia Provinsi Papua Nomor:
208/SK/DPW-XXXIII/2020 tentang Pengangkatan
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Nakama;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 079/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Yagai;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 346/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Paniai Timur;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 200/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Aradide;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 202/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Bogobaida;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 319/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Bibida;
NO. BUKTI KETERANGAN
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 320/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Yatamo;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 322/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Kebo;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 058/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Siriwo;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 204/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Duma Dama;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 038/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Wege Muka;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 039/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Wege Bino;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 201/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Baya Biru;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 210/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Paniai Barat;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 207/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Ekadide;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 209/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Topiyai;
NO. BUKTI KETERANGAN
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 347/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Pugo Dagi;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 203/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Dogomo;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 323/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Muye;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 202/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Bogobaida;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 206/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Aweida;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 425/SK/DPW-
XXXIII/2022 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Deiyai Miyo;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 205/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Youtadi;
2 T.VI-2 • Surat Keputusan Partai Solidaritas Indonesia Nomor:
1255/SK/DPP/2022 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Paniai;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi
Papua Nomor: 321/SK/DPW-XXXIII/2021 tentang
Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Partai Solidaritas Indonesia Distrik Teluk Deya;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Indonesia Provinsi Papua Nomor:
208/SK/DPW-XXXIII/2020 tentang Pengangkatan
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Nakama;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 079/SK/DPW-
NO. BUKTI KETERANGAN
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Yagai;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 346/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Paniai Timur;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 200/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Aradide;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 202/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Bogobaida;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 319/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Bibida;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 320/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Yatamo;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 322/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Kebo;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 058/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Siriwo;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 204/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Duma Dama;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 038/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Wege Muka;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 039/SK/DPW-
NO. BUKTI KETERANGAN
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Wege Bino;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 201/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Baya Biru;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 210/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Paniai Barat;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 207/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Ekadide;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 209/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Topiyai;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 347/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Pugo Dagi;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 203/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Dogomo;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 323/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Muye;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 202/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Bogobaida;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 206/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Aweida;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 425/SK/DPW-
NO. BUKTI KETERANGAN
XXXIII/2022 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Deiyai Miyo;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Provinsi Papua Nomor: 205/SK/DPW-
XXXIII/2021 tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Distrik Youtadi;
3 T.VI-3 Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Paniai Nomor: 001/DPD-
PSI/KP/IX/2023;
4 T.VI-4 Screenshot SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) Komisi
Pemilihan Umum;
5 T.VI-5 • Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati
Nurani Rakyat Provinsi Papua Tengah
NO.SKEP.055/B.2/DPD-HANURA/PT/IV/2023 tentang
Pengesahan Komposisi dan Personalia Kepengurusan
Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat
Kabupaten Paniai Periode 2020-2025;
• Screenshot SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) Komisi
Pemilihan Umum;
• Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati
Nurani Rakyat Kabupaten Paniai Nomor: 001/DPC-
HANURA/KAB.PANIAI/XI/2023;
• Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani
Rakyat Provinsi Papua Tengah Nomor: 056/DPD-
HANURA/PT/IV/2023, perihal Pengantar, tertanggal 3
Mei 2023;
6 T.VI-6 • Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Gelombang Rakyat Indonesia Papua Nomor:
20/SKEP/DPW-GLR/33/IX/2019 tentang
Pengangkatan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai
Gelora Indonesia Kabupaten Paniai Periode 2019-2024;
• Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai
Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Kabupaten
Paniai Nomor: 001 DPD-GELORA/KAB.PANIAI/XI/2023,
tertanggal 12 November 2023;
• Screenshot SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) Komisi
Pemilihan Umum;
7 T.VI-7 • Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem
Provinsi Papua Nomor: 150-Kpts/DPW-Nasdem
Papua/IV/2022 tentang Pengesahan Susunan Pengurus
Dewan Pimpinan Cabang Partai Nadem Distrik Paniai
Barat Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode 2022-
2027;
• Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Nasdem a.n. Stepanus
Gobai;
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Stepanus Gobai;
• Screenshot SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) Komisi
Pemilihan Umum;
NO. BUKTI KETERANGAN
• Surat Keterangan Klarifikasi Dewan Pimpinan Daerah
Partai Nasdem Kabupaten Paniai Nomor: 016/DPD-
Nasdem/KP/XI/2023, tertanggal 13 November 2023;
• Video Pernyataan Stepanus Gobai bukan anggota Partai
Politik;
8 T.VI-8 • Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota Panwaslu
Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, a.n.
Stepanus Gobai, tertanggal 7 Agustus 2023;
• Screenshot WhatsApp mengenai rekening koran bank;
9 T.VI-9 • Rekening Koran Bank Papua;
• Surat Pernyataan a.n. Yunika Bunia dan Benyamin
Tatogo;
• Dokumentasi Video dan Foto Pernyataan Ketua Dewan
Pimpinan Cabang Bulan Bintang Kabupaten Paniai
Mengenai Status Mekii Doo;
• Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai
Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Paniai Nomor:
14/SKEP/DPC-GLR/28/I/2020 tentang Pengangkatan
Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gelora
Indonesia Distrik Yagai Periode 2019 – 2024;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Solidaritas Indonesia Nomor: 1255/SK/DPP/2022
tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
Kabupaten Paniai;
• Bukti Transfer Pengembalian Gaji Sebesar Rp
7.600.000,00.
[2.8.1] BUKTI TERADU VII
Bahwa untuk menguatkan jawabannya pada Perkara Nomor: 145-PKE-
DKPP/XII/2023, Teradu VII mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T.VII-1
s.d. T.VII-4, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1 T.VII-1 • Pengumumuman Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, tanggal 31 Juli
2023;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan
Bintang Nomor: SKR.PP/1865/2022 tentang Pengesahan
Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai
Bulan Bintang Kabupaten Paniai Provinsi Papua Hasil
Revisi Periode 1441-1446 H/2019-2024 M;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan
Bintang No: SK.PP/512/2017 tentang Pengesahan
NO. BUKTI KETERANGAN
Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai
Bulan Bintang Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode
1435-1440 H/2014-2019 M;
2 T.VII-2 • Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan
Bintang Nomor: SKR.PP/1865/2022 tentang Pengesahan
Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai
Bulan Bintang Kabupaten Paniai Provinsi Papua Hasil
Revisi Periode 1441-1446 H/2019-2024 M;
• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan
Bintang No: SK.PP/512/2017 tentang Pengesahan
Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai
Bulan Bintang Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode
1435-1440 H/2014-2019 M;
3 T.VII-3 Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Bulan
Bintang Kabupaten Paniai Nomor: 001/DPD-PB/KP/IX/2023,
tertanggal 18 September 2023;
4 T.VII-4 • Screenshot SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) Komisi
Pemilihan Umum;
• Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang
Provinsi Papua Tengah Nomor: 09/DPW/PBB-PPT-
SEK/VI/2024, perihal Surat Klarifikasi, tertanggal 24
Januari 2024;
• Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap
Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik, perihal
Permohonan Hapus Data di Sipol, tertanggal 19 September
2023 a.n. Mekii Doo;
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Mekii Doo;
• Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai
Politik a.n. Mekii Doo;
• Surat Keterangan Bukan Sebagai Anggota Partai Bulan
Bintang Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah a.n.
Mekii Doo;
• Dokumentasi Video dan Foto Pernyataan Ketua Dewan
Pimpinan Cabang Bulan Bintang Kabupaten Paniai
Mengenai Status Mekii Doo;
[2.9] SAKSI TERADU VI dan TERADU VII
Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Teradu VI dan Teradu VII mengajukan Saksi
yakni Abiud Gobai, Jhon Deni A. Gobai, dan Alpius Doo yang memberikan kesaksian
dalam sidang pemeriksaan tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:
Abiud Gobai
Saksi menerangkan Tim Peduli Demokrasi mengawal semua tahapan agar demokrasi
berjalan dengan baik. Saat klarifikasi ketika surat aduan dugaan terhadap Teradu VI
dan Teradu VII. Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengundang bukan terhadap Teradu
VI dan Teradu VII. Namun yang diundang adalah partai politik yang terlibat (Partai
Bulan Bintang, Partai PSI, Partai Gelora, Partai NasDem, dan Partai Hanura) untuk
mengklarifikasi apakah Teradu VI dan Teradu VII terlibat dalam keanggotaan partai
politik atau pengurus. Kami memang hadir sebagai Masyarakat Peduli Demokrasi.
Saksi menerangkan Teradu VI tidak pernah terlibat sebagai anggota dan pengurus
partai politk.
Jhon Deni A. Gobai
Saksi menerangkan keterangan yang disampaikan sama dengan yang telah dijelaskan
oleh Saksi Abiud Gobai.
Alpius Doo
Saksi menerangkan keterangan yang disampaikan sama dengan yang telah dijelaskan
oleh Saksi Abiud Gobai.
[2.10] PIHAK TERKAIT
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Kepala
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paniai, Abraham S. Gobai Ketua Dewan Pimpinan
Daerah Partai NasDem Kabupaten Paniai, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Paniai dalam sidang pemeriksaan tanggal 29 Januari
2024 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Paniai
• Pihak Terkait menerangkan mengenai keterlibatan Stepanus Gobai, pernah
diklarifikasi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Hasilnya tidak ditemukan Stepanus
Gobai tidak pernah terlibat Partai Solidaritas Indonesia. Pihak Terkait telah
menyampaikan seluruh keterangan pada waktu klarifikasi di Bawaslu Provinsi
Papua Tengah. Saat ini juga, Pihak Terkait menerangkan Stepanus Gobai tidak
pernah terlibat Partai Solidaritas Indonesia.
• Pihak Terkait menerangkan mengenai dugaan nama Stepanus Gobai terdapat dalam
SIPOL, hal tersebut merupakan alur kerja dari tingkat DPP, DPD, DPW. Selagi saat
rekrutmen memenuhi anggota partai politik, segala kewenangan memang ada di
DPD yang menangani penginputan anggota. Namun pada saat itu, Stepanus Gobai
memang seorang penyelenggara Pemilu dan tidak ada niat untuk berpolitik.
Sehingga, Saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia
di Kabupaten Paniai menyatakan bahwa tidak pernah merekrut Stepanus Gobai.
Abraham S. Gobai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Paniai
• Pihak Terkait mengenal Stepanus Gobai sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai.
Pihak Terkait pernah diklarifikasi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Menurut
keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, mereka menindaklanjuti Surat dari
Badan Pengawas Pemilihan Umum, pada saat itu mereka melalui zoom, Pihak
Terkait meminta untuk mengetahui pihak dari Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Berdasarkan klarifikasi, Pihak Terkait membantah semua bukti-bukti tidak benar,
pada saat itu Bawaslu Provinsi Papua Tengah meminta SK DPD Partai Nasdem dan
SK DPP Partai Nasdem karena nama Stepanus Gobai masuk dalam SILON. Pihak
Terkait melihat undangan yang diberikan oleh DKPP disebut Ketua DPC Tingkat
Distrik, SK memang DPD yang memberikan. Namun dalam SK tersebut nama
Stepanus Gobai bukanlah Stepanus Gobai Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai,
melainkan Stepanus Gobai tersebut adalah orang lain. KTA dan KTP sudah kami
lampirkan. Pihak Terkait membenarkan terdapat 2 orang dengan nama yang sama.
• Pihak Terkait menerangkan Stepanus Gobai Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai
bukan merupakan anggota Partai NasDem, karena Partai NasDem merekrut dalam
anggota, harus memiliki dokumen, meminta foto, KTP, dan terdapat daftar Riwayat
hidup dll. Stepanus Gobai yang saat ini menjadi Ketua Partai NasDem Tingkat
Distrik Nakama itu adalah Stepanus Gobai yang lain bukan Stepanus Gobai Ketua
Bawaslu Kabupaten Paniai.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga
melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas
tindakan dan perbuatannya sebagai berikut:
[4.1.1] Bahwa Teradu I selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum gagal dalam
membina dan memberikan edukasi politik dan hukum baik kepada internal Badan
Pengawas Pemilihan Umum maupun Tim Seleksi Bawaslu Zona II Tingkat Kabupaten
di Provinsi Papua Tengah. Teradu I bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum termasuk pembentukan Tim
Seleksi di daerah. Teradu I tidak memberikan perhatian dan ketegasan terhadap setiap
koordinator divisi agar dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya harus selalu
berpedoman pada Undang-Undang Pemilu.
[4.1.2] Bahwa Teradu II selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat
bertanggung jawab terhadap tahapan dan proses rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan
telah gagal dalam melaksanakan tugas semenjak tim seleksi Bawaslu Provinsi Papua
Tengah sampai dengan pembentukan tim seleksi Zona II tingkat Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Tengah. Teradu II tidak mampu memberikan edukasi Tim Seleksi
dengan baik sehingga menghasilkan anggota tim seleksi yang tidak baik serta anggota
Bawaslu Kabupaten yang tidak berkompeten. Apabila Teradu II menjalankan tupoksi
dengan penuh tanggungjawab maka Teradu VI dan Teradu VII tidak akan lolos dalam
seleksi administrasi calon anggota Bawaslu Kabupaten Paniai. Sebagaimana diketahui
pada saat proses seleksi administrasi sampai dengan pengumuman hasil seleksi
administrasi tanggal 23 Juni 2023, nama Teradu VI dan Teradu VII masih terdapat
dalam SIPOL.
[4.1.3] Bahwa Teradu III selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
tidak mampu menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan laporan yang
diadukan Pengadu. Teradu III seharusnya mendorong kepada Teradu I, Teradu II,
Teradu IV, dan Teradu V agar melimpahkan laporan Pengadu kepada DKPP
sebagaimana kajian hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
[4.1.4] Bahwa Teradu IV dan Teradu V sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab
dalam permasalahan ini, karena setiap pengambilan Keputusan diputuskan dan
disetujui melalui mekanisme rapat pleno.
[4.1.5] Bahwa Teradu VI dan Teradu VII terlibat dalam kepengurusan anggota partai
politik.
[4.1.6] Bahwa Teradu VI sampai dengan bulan November 2023 saat penyampaian
laporan ke DKPP, masih tercatat sebagai Panitia Pengawas Distrik Paniai Timur dan
mendapatkan gaji.
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
[4.2.1] Terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1.1], Teradu I menerangkan bahwa tugas
anggota Bawaslu dalam menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dibagi berdasarkan
divisi dan wilayah kerja. Setiap divisi dan wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1 (satu)
orang koordinator dan 1 (satu) orang wakil koordinator. Koordinator divisi, wakil
koordinator divisi, koordinator wilayah, dan wakil koordinator wilayah ditetapkan
dalam keputusan Bawaslu melalui Rapat Pleno Bawaslu. Ketua Bawaslu bertugas
mengoordinasikan tugas Bawaslu yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah
kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Perbawaslu 3/2022). Selain itu,
mekanisme pengambilan keputusan Bawaslu dilakukan melalui rapat pleno
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 139 UU Pemilu. Oleh karena itu, dalil
Pengadu yang menyatakan Teradu I bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan
tugas Bawaslu adalah tidak tepat apabila hanya dibebankan kepada Teradu I.
Wewenang pembentukan tim seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
ditetapkan melalui keputusan Bawaslu sebagaimana diatur Pasal 128 UU Pemilu.
Dalam hal pembentukan tim seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Teradu I
s.d. Teradu V mengeluarkan pengumuman dan surat keputusan sebagai berikut: a)
Pengumuman Nomor: 325/KP.01.00/K1/04/2023 Tentang Pembentukan Tim Seleksi
Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 –
2028 tertanggal 19 April 2023 [vide Bukti T-1], b) Pengumuman Nomor:
327/KP.01/K1/04/2023 Tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Nama-Nama Tim
Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2023-2028 tertanggal
20 April 2023 [vide Bukti T-2], c) Pengumuman Nomor 339/KP.01.00/K1/05/2023
Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028 Pasca Tanggapan Masyarakat tertanggal 4 Mei
2023 [vide Bukti T-3], d) Keputusan Nomor: 176/HK.01.01/K1/05/2023 tentang
Penetepan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan
Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023 – 2028 di Seluruh
Indonesia tertanggal 5 Mei 2023 [vide Bukti T-4]. Apabila Pengadu merasa terdapat
anggota Tim Seleksi yang tidak memenuhi persyaratan atau dinilai tidak layak
seharusnya Pengadu menyampaikan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap
nama-nama Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028
pada tanggal 20 April sampai dengan 23 April 2023. Sehingga tidak tepat apabila
Pengadu baru menyampaikannya saat ini, terlebih Pengadu merupakan peserta pada
seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang tentunya mengetahui
mekanisme tanggapan dan masukan masyarakat tersebut. Berkenaan dengan
pelaksanaan wewenang dari Tim Seleksi sebagaimana Pasal 129 ayat (3) UU Pemilu,
Bawaslu memberikan wewenang penuh kepada Tim Seleksi untuk melaksanakan
proses seleksi berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu [vide
Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023,
halaman 105]. Oleh karena, Tim Seleksi telah menyampaikan 2 (dua) kali jumlah
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Para Teradu
sesuai dengan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (3) UU Pemilu.
Hal tersebut membuktikan pembentukan tim seleksi dan pelaksanaan tugas tahapan
kegiatan oleh tim seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui terdapat sebanyak 1.912 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
yang telah dilantik. Dengan demikian, dalil Pengadu yang menyatakan Teradu I gagal
dan tidak memberikan atensi atau penekanan terhadap koordinator divisi termasuk
pembentukan tim seleksi di setiap daerah tidak terbukti ;
[4.2.1] Terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1.2], Teradu II menerangkan bahwa
wewenang pembentukan Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
ditetapkan melalui keputusan Bawaslu sebagaimana diatur Pasal 124 UU Pemilu.
Dalam hal pembentukan tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi, Teradu I s.d.
Teradu V mengeluarkan pengumuman dan surat keputusan sebagai berikut: a)
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0223.04.1/HK.01.01/K1/02/2023 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2023
tertanggal 13 Februari 2023 [vide Bukti T-5], b) Pengumuman Nomor
87/HK.01/K1/02/2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Selatan
dan Papua Pegunungan Periode 2023-2028 [vide Bukti T-6]. Pengadu merupakan
peserta seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang seharusnya apabila
mengetahui terdapat dugaan Tim Seleksi tidak melakukan tugasnya sesuai UU Pemilu,
maka Pengadu dapat memberikan tanggapan dan masukan kepada Para Teradu. Hal
tersebut menjadi kontradiktif karena di satu sisi menyatakan Tim Seleksi tidak
berpedoman pada UU Pemilu, sementara di sisi yang lain, Pengadu masih tetap
mengikuti seleksi sampai dengan dinyatakan tidak lolos. Selain itu, Teradu II telah
melakukan edukasi terhadap Tim Seleksi dengan mengadakan “Rapat Pembekalan Tim
Seleksi Jawa Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan”
berdasarkan Surat Nomor 201/KP.01/K1/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, dengan
narasumber di antaranya Anggota DKPP [vide Bukti T-7]. Teradu II menegaskan
berkenaan dengan edukasi Tim Seleksi, Bawaslu telah memberikan pembekalan
kepada Tim Seleksi pada saat kegiatan “Rapat Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota
Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota” sebagaimana Surat Nomor:
568/KP.01/K1/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 [vide Bukti T-8]. Tim Seleksi telah
melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan Teradu VI dan Teradu VII sesuai
dengan Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Papua Tengah Zona II [vide Bukti T-9]. Teradu VI
dan Teradu VII dinyatakan lolos dalam setiap tahapan yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
Adapun nama yang bersangkutan tercantum dalam dokumen sebagai berikut: a)
Pengumuman hasil penelitian berkas administrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten
Paniai Zona II Papua Tengah tanggal 23 Juni 2023 [vide Bukti T-10], b) Pengumuman
hasil tes tertulis dan tes psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai
tanggal 13 Juli 2023 [vide Bukti T-11], c) Pengumuman hasil tes kesehatan dan
wawancara Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai tanggal 31 Juli 2023 [vide Bukti
T-12]. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan Uj i Kelayakan dan
Kepatutan melalui metode Semi Structured Group Discussion (SSGD). Setelah itu,
Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi kepada para peserta yang
terdapat tanggapan dan masukan masyarakat. Teradu VII termasuk peserta yang
mendapatkan tanggapan masyarakat berkenaan dengan status KTP-El Mekii Doo yang
berdomisili di Jayapura bukan terkait dugaan keterlibatan dalam keanggotaan partai
politik. Pada saat klarifikasi, Teradu VII menyampaikan pada saat kuliah pernah tinggal
di Distrik Heram Kota Jayapura tetapi selama pendaftaran calon anggota Bawaslu,
KTP-el Teradu VII sudah sesuai dengan tempat pendaftaran yaitu Paniai [vide Bukti T-
13]. Terhadap Teradu VI tidak terdapat tanggapan masyarakat pada saat Uji Kelayakan
dan Kepatutan melalui metode SSGD. Teradu I s.d. Teradu V memilih dan menetapkan
calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih se-Provinsi Papua Tengah masa
jabatan 2023 - 2028 melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor: 2610.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan
2023-2028 tanggal 18 Agustus 2023, termasuk Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai
atas nama Stepanus Gobai (Teradu VI) dan Mekii Doo (Teradu VII) [vide Bukti T-14].
Selanjutnya, Para Teradu melantik calon terpilih Teradu VI dan Teradu VII sebagai
anggota Bawaslu Kabupaten Paniai masa jabatan tahun 2023 – 2028 pada tanggal 19
Agustus 2023. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2023, Bawaslu menerima surat
dari Pengadu terkait tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Anggota Bawaslu
Terpilih Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah periode 2023-2028 yang pada
pokoknya menyampaikan bahwa Teradu VI terdaftar sebagai anggota Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) dan Teradu VII terdaftar sebagai Partai Bulan Bintang (PBB) [vide Bukti
T-15]. Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua
Tengah melalui Surat Nomor 675/KP.01/K1/09/2023 perihal Permintaan Klarifikasi
atas Tanggapan dan Masyarakat terhadap Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa
Jabatan 2023-2028 tertanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya meminta
Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi kepada Teradu VI dan Teradu
VII [vide Bukti T-16]. Pada tanggal, 20 September 2023, Bawaslu Provinsi Papua Tengah
melakukan klarifikasi kepada Teradu VI dan Teradu VII yang pada pokoknya
membantah terlibat sebagai anggota Partai Politik. Biro SDM Sekretariat Jenderal
Bawaslu melakukan pendalaman terhadap hasil klarifikasi yang pada pokoknya
menganggap keterangan dari Teradu VI dan Teradu VII belum cukup. Hal ini
disebabkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah hanya mengklarifikasi yang bersangkutan
tanpa melibatkan Pelapor, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Bulan Bintang
(PBB). Selanjutnya, Teradu I s.d. Teradu V menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi
Papua Tengah melalui Surat Nomor 672/KP.01/K1/10/2023 perihal Permintaan
Pelaksanaan Klarifikasi tertanggal 2 Oktober 2023 meminta Bawaslu Provinsi Papua
Tengah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Partai Politik untuk mendapatkan
bukti dan informasi lebih lanjut [vide Bukti T-17]. Pada tanggal 7 Oktober 2023,
Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengundang: a) Ketua DPC PSI melalui Surat Nomor:
0202/PP.00.01/K.PT/10/2023 yang pada pokoknya mengundang untuk dilakukan
klarifikasi terkait tanggapan masyarakat terhadap anggota Bawaslu Kabupaten Paniai
Masa Jabatan 2023-2028 pada tanggal 10 Oktober 2023, b) Ketua DPC PBB Kabupaten
Paniai melalui Surat Nomor: 0203/PP.00.01/K.PT/10/2023 yang pada pokoknya
mengundang untuk dilakukan klarifikasi terkait tanggapan masyarakat terhadap
anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Masa Jabatan 2023-2028 pada tanggal 11 Oktober
2023, c) Pelapor Surat Nomor 0204/PP.00.01/K.PT/10/2023 yang pada pokoknya
mengundang untuk dilakukan klarifikasi terkait tanggapan masyarakat terhadap
anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Masa Jabatan 2023-2028 pada tanggal 12 Oktober
2023 [vide Bukti T-18]. Teradu I s.d. Teradu V belum menerima secara resmi hasil
klarifikasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Namun, menurut Biro SDM Sekretariat
Jenderal Bawaslu hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah
belum ditandatangani oleh pihak yang memberikan keterangan dalam klarifikasi
sampai saat ini. Selanjutnya, Teradu II mengirimkan Surat Nomor
792/HM.02/K1/11/2023 perihal Permintaan Penerbitan Keterangan tanggal 6
November 2023 yang ditujukan kepada KPU, yang pada pokoknya meminta KPU untuk
membantu pengecekan melalui aplikasi milik KPU (Sipol, Silon, dan Info Pemilu) di
antaranya Teradu VI dan Teradu VII [vide Bukti T-19]. Teradu II mengambil kebijakan
tersebut karena keterbatasan akses data dan dokumen dalam Sipol dan Silon.
Menindaklanjuti Surat a quo, KPU melalui Surat Nomor: 1323/PL.01.4-SD/05/2023
perihal Pengecekan Nama di Silon dan Sipol tanggal 16 November 2023 [vide Bukti T-
20], menerangkan pada pokoknya pengecekan nama-nama dimaksud dapat dilakukan
apabila melampirkan NIK, karena basis data anggota Partai Politik serta calon anggota
DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Sipol dan Silon
menggunakan NIK. Untuk memudahkan pencarian informasi Pemilu dan Pemilihan,
KPU telah menyediakan portal yang dapat diakses melalui laman
https://infopemilu.kpu.go.id/. Selanjutnya, Teradu II menginstruksikan Biro SDM
Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk memeriksa status Teradu VI dan Teradu VII
berkenaan dengan keterlibatan sebagai anggota Partai Politik. Hasil pemeriksaan pada
laman https://infopemilu.kpu.go.id/, diketahui keduanya tidak terdaftar sebagai
anggota Partai Politik [vide Bukti T-21];
[4.2.3] Terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1.3], Teradu III menerangkan bahwa tidak
pernah menerima Kajian Hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah, sehingga tuduhan
Pengadu tidak berdasar. Teradu III justru meragukan orisinalitas dan perolehan Kajian
Hukum yang dijadikan bukti oleh Pengadu, karena apabila dicermati tidak terdapat
tanda tangan dari Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah,
khususnya Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang
mengoordinasikan tugas Bawaslu Provinsi di antaranya penyusunan analisis dan
kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b Perbawaslu 3/2022. Meskipun
Pengadu menganggap Teradu III tidak berguna (useless person/useless coordinator),
namun setidaknya Divisi Hukum Bawaslu telah menghasilkan pencapaian sebagai
berikut: a) Sejak dilantik sebagai Anggota Bawaslu dan ditetapkan sebagai Koordinator
Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada bulan April 2022, Bawaslu telah
mengeluarkan 22 (dua puluh dua) peraturan Bawaslu, b) Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa telah melakukan Advokasi/pendampingan hukum dalam
perkara di Pengadilan Negeri sebanyak 6 Perkara, dalam perkara di PTUN sebanyak 1,
pendampingan di Kejaksaan sebanyak 3, dalam perkara etik di DKPP sebanyak 32
dalam periode 2023-2024, c) Penanggung jawab Pengawasan tahapan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilu dan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan
durasi waktu April 2022 s.d. 3 Desember 2023 telah berjalan sesuai dengan Pasal 10
Perbawaslu 3/2022, d) Data jumlah Permohonan pada tahun 2022 sebanyak 21 dan
pada tahun 2023 sebanyak 142 Permohonan dan telah diperiksa dan diputus, e)
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu meraih peringkat Kedua
Terbaik kategori lembaga non-struktural tahun 2023, f) Membentuk Pos Konsultasi
Hukum Kepemiluan dan di dalamnya terdapat perpustakaan hukum yang dapat
diakses oleh masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,
g) Penyusunan kajian dan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya,
berdasarkan Pasal 455 ayat (1) UU Pemilu, hasil kajian hukum sebagaimana
dibuktikan oleh Pengadu tidak dapat serta merta langsung dilimpahkan kepada DKPP,
melainkan harus melalui mekanisme penanganan pelanggaran, apabila terdapat
pelanggaran kode etik diteruskan oleh Bawaslu, pelanggaran administratif diproses
oleh Bawaslu, pelanggaran terhadap peraturan lainnya yang bukan pelanggaran
pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu diproses oleh Bawaslu
dan/atau diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Selain itu, proses
penanganan pelanggaran pemilu harus disertai dengan bukti yang diperoleh secara sah
menurut hukum. Jika kajian hukum tersebut merupakan pelanggaran kode etik, maka
yang menindaklanjuti adalah Bawaslu Provinsi Papua Tengah sesuai dengan
wewenangnya.
[4.2.4] Terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1.4], Teradu IV dan Teradu V
menerangkan bahwa benar setiap keputusan Bawaslu diambil melalui mekanisme
rapat pleno dan masing-masing anggota Bawaslu memiliki hak suara yang sama
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 ayat (10) dan Pasal 139 UU Pemilu,
sehingga keputusan Bawaslu merupakan tanggung jawab Ketua dan Anggota Bawaslu.
Pengaduan a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum serta kode etik
dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, berkenaan dengan Teradu
VI masih menerima honor pada periode September-Oktober 2023, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 17, dan Pasal 18 Perpres 68/2018, tugas dan fungsi
terkait pengelolaan keuangan terdapat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. Oleh karena
itu, Teradu I s.d. Teradu V menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal cq.
Inspektorat Utama sebagai aparat Pengawas intern Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk
segera memastikan kebenaran dan menindaklanjuti jika terbukti yang bersa ngkutan
menerima honor pada periode September-Oktober 2023.
[4.2.5] Terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1.5], Teradu VI menerangkan bahwa
selama 3 (tiga) kali penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun
2013, Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif dan
Presiden Tahun 2019 serta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Teradu VI
menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tingkat Distrik, baik PPD
maupun Panwaslu Distrik. Teradu VI tidak pernah terlibat sebagai Pengurus/Anggota
PSI, tidak pernah memiliki KTA PSI dan tidak pernah mengetahui data dalam aplikasi
SILON sampai terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Periode 2023-2028.
Selain itu, Teradu VI telah menyampaikan hal tersebut saat klarifikasi yang pertama di
Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 20 September 2023 dan klarifikasi
kedua bersama PSI di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah tanggal 10
Oktober 2023 sebagaimana Surat Nomor: 672/KP.01/K1/10/2023 (vide Bukti T.VI-1,
T.VI-2, T.VI-3, T.VI-4). Teradu VI tidak pernah terlibat sebagai Pengurus/Anggota Partai
Hanura, Partai Gelora dan Partai Nasdem. Teradu VI telah melakukan klarifikasi dan
membuat pernyataan bersama Pengurus Partai Hanura, Partai Gelora dan Partai
Nasdem di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Papua Tengah tanggal 14 November
Tahun 2023. Nama Stepanus Gobai yang terdapat dalam ketiga Partai Politik tersebut
bukan Stepanus Gobai selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai melainkan orang lain
(vide Bukti T.VI-5, T.VI-6, T.VI-7 ).
Demikian halnya Teradu VII menerangkan bahwa tidak pernah terlibat sebagai
Pengurus /Anggota Partai Bulan Bintang, tidak pernah memiliki KTA Partai Bulan
Bintang dan tidak pernah mengetahui data dalam Aplikasi SILON KPU sampai dengan
Teradu VII terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Periode 2023-2028.
Teradu VII telah melakukan klarifikasi dan membuat penyataan tidak pernah terlibat
sebagai Pengurus/Anggota Partai Bulan Bintang bersama Pengurus PBB di Sekertariat
Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai 10 September 2023 (vide Bukti T.VII-1, T.VII-
2, T.VII-3, T.VII-4);
[4.2.6] Terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1.6], Teradu VI menerangkan bahwa
tidak pernah melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i, d, dan huruf j Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setelah penetapan 6 (enam)
besar Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Periode 2023-2028 tanggal 31 Juli
2023, Teradu VI menyampaikan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Anggota
Panwaslu Distrik/Kecamatan Paniai Timur kepada Koordinator Bawaslu Kabupaten
Paniai yang lama (Aminadad Kudiai) melalui Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Periode
2018-2023 (Martinus Pigai) tanggal 7 Agustus 2023. Setelah, Teradu VI terpilih dan
dilantik menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, Teradu VI diminta membuka
Rekening Bank BRI untuk kepentingan honor Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai. Pada
tanggal 24 Agustus 2023, Teradu VI membuka rekening Bank BRI. Pada saat itu,
Teradu VI yakin honor Panwaslu Distrik Paniai Timur telah dihentikan setelah terdapat
Surat Pengunduran Diri. Teradu VI tidak pernah menggunakan rekening Bank Papua
selama 2 bulan yakni September dan Oktober Tahun 2023. Teradu VI terkejut setelah
terdapat gugatan DKPP yang melampirkan bukti rekening koran a.n. Teradu VI
(Stepanus Gobai). Selanjutnya, Teradu VI memastikan kepada pihak Bank Papua
berkenaan dengan honor Panwaslu Distrik. Hasilnya, memang benar honor Panwaslu
Distrik Paniai Timur selama 2 (dua) bulan yakni September dan Oktober 2023 masuk
di Bank Papua. Teradu VI akan mengembalikan honor Panwaslu Distrik tersebut (vide
Bukti T.VI-8, dan T.VI-9).
[4.3] Menimbang jawaban, keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang
disampaikan oleh Para Pihak, serta saksi-saksi terungkap fakta sebagai berikut:
[4.3.1] Bahwa terhadap dalil Pengadu paragraf [4.1.1] yang pada pokoknya
menyatakan, Teradu I bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dalam tubuh Bawaslu, termasuk pembentukan tim seleksi di daerah-daerah dan
Teradu I tidak memberikan atensi dan penekanan serius terhadap setiap koordinator
divisi agar dalam menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut (UU
Pemilu). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu I bersama-sama dengan
Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, dalam hal pembentukan tim seleksi
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, mengeluarkan pengumuman dan surat
keputusan sebagai berikut:
a. Pengumuman Nomor: 325/KP.01.00/K1/04/2023 Tentang Pembentukan Tim
Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode
2023 – 2028 tertanggal 19 April 2023 (vide Bukti T-1);
b. Pengumuman Nomor: 327/KP.01/K1/04/2023 tentang Tanggapan Masyarakat
Terhadap Nama-Nama Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Periode 2023-2028 tertanggal 20 April 2023 (vide Bukti T-2);
c. Pengumuman Nomor 339/KP.01.00/K1/05/2023 Tentang Pembentukan Tim
Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota Periode
2023 – 2028 Pasca Tanggapan Masyarakat tertanggal 4 Mei 2023 (vide Bukti T-3);
d. Keputusan Nomor: 176/HK.01.01/K1/05/2023 tentang Penetepan Anggota Tim
Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia pengawas
Pemilihan Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023 – 2028 di Seluruh Indonesia
tertanggal 5 Mei 2023 (vide Bukti T-4);
Bahwa Teradu I s.d. Teradu V telah melaksanakan perintah Pasal 128 ayat (1) UU
Pemilu yang menyatakan, bahwa Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Oleh karena Tim Seleksi Calon Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Masa
Jabatan 2023 – 2028 di Seluruh Indonesia sudah terbentuk berdasarkan Keputusan
Nomor: 176/HK.01.01/K1/05/2023 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023 – 2028 di Seluruh Indonesia tertanggal 5 Mei 2023
(vide Bukti T-4) maka wewenang penuh untuk melakukan seleksi ada pada Tim Seleksi
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 dan Pasal 130 UU Pemilu;
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Bawaslu incasu
Teradu I dan Teradu II sudah melakukan edukasi kepada Tim Seleksi, yaitu melakukan
Rapat Pembekalan Tim Seleksi Jawa Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan
Papua Pegunungan berdasarkan Surat Nomor 201/KP.01/K1/02/2023 tanggal 22
Februari 2023 (vide Bukti T-7), dengan salah satu narasumber Anggota DKPP dan
Rapat Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu atau Panwaslih
Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Nomor: 568/KP.01/K1/05/2023 tanggal 5 Mei
2023 (vide Bukti T-8).
Berdasarkan uraian bukti dan fakta tersebut di atas, DKPP berpendapat bahwa Teradu
I telah melaksanakan rekrutmen calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk
Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, DKPP berpendapat dalil Pengadu sepanjang terkait Teradu
I tidak terbukti, Jawaban Teradu I meyakinkan DKPP. Teradu I tidak terbukti
melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
[4.3.2] Bahwa terhadap dalil Pengadu paragraf [4.1.2] yang pada pokoknya
menyatakan, Teradu II telah lalai dan gagal dalam menjalankan tugas sebagai
Koordinator Divisi SDM Bawaslu di antaranya pembentukan tim seleksi calon anggota
Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan berlanjut dengan pembentukan tim seleksi
anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Papua Tengah Zona II, khususnya di
Kabupaten Paniai. Kinerja Tim Seleksi tidak menjadikan UU Pemilu sebagai pedoman,
sehingga Teradu II tidak mampu mengedukasi tim seleksi. Terhadap dalil Pengadu
a quo, DKPP telah mempertimbangkan dalam paragraf [4.3.1] di atas, oleh karena itu,
pertimbangan DKPP tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk dalil Pengadu a quo.
Bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Tim Seleksi
telah melakukan tahapan seleksi sebagai berikut:
a. Pemeriksaan berkas terhadap seluruh bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten
Paniai hal itu termuat dalam Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Berkas
Administrasi Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Papua Tengah Zona II
(Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai) (vide Bukti T-9) dan Pengumuman Hasil
Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Papua
Tengah Paniai Zona II (Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya) Nomor: 06/Timsel-Bws-
Kab/Papua Tengah/Zona II/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 (vide Bukti T-10);
b. Tes Tertulis dan Tes Psikologi. Hasil tes termuat dalam Pengumuman Hasil Tes
Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai
tanggal 13 Juli 2023; (vide Bukti T-11);
c. Tes Kesehatan dan Wawancara. Hasil tes termuat dalam Pengumuman Hasil Tes
Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai tanggal 31
Juli 2023 (vide Bukti T-12).
Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, saat
dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan melalui metode Semi Structured Group
Discussion (SSGD) yang pelaksanaanya ditugaskan kepada Bawaslu Provinsi Papua
Tengah, salah satu peserta yang mendapatkan tanggapan masyarakat adalah Teradu
VII terkait dengan status KTP-El Teradu VII yang berdomisili di Jayapura, dan bukan
terkait dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam keanggotaan partai politik.
Dengan demikian, DKPP menilai bahwa Teradu II selaku Koordinator Divisi SDM
Bawaslu sudah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap Tim Seleksi untuk
melaksanakan seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,
DKPP berpendapat dalil Pengadu sepanjang terkait Teradu II tidak terbukti, Jawaban
Teradu II meyakinkan DKPP. Teradu II tidak terbukti melanggar Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
[4.3.3] Bahwa terhadap dalil Pengadu paragraf [4.1.3] yang pada pokoknya
menyatakan, Teradu III dianggap tidak berguna (useless person/useless coordinator),
karena tidak mampu menggunakan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi Divisi
yang dipimpinnya untuk menyelesaikan masalah atau perkara yang diadukan oleh
Pengadu dengan cara mendorong agar Teradu I, II, IV, dan Teradu V melimpahkan
perkara atau kasus ini kepada DKPP sesuai kajian hukum yang direkomendasikan oleh
Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Terhadap dalil tersebut, terungkap fakta dalam sidang
pemeriksaan, bahwa kajian hukum yang dijadikan bukti oleh Pengadu (vide Bukti P-
9), tidak pernah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah kepada Bawaslu,
incasu Teradu III. Dengan demikian, Teradu III tidak dapat dipersalahkan karena dasar
untuk melakukan tindak lanjut pengaduan oleh Pengadu berupa kajian hukum
Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak ada atau tidak pernah sampai ke Teradu III.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Bawaslu baru menindaklanjuti
persoalan keterlibatan Teradu VI dan Teradu VII dalam keanggotaan partai politik
setelah adanya laporan yang masuk ke Bawaslu pada tanggal 15 September 2023 pasca
pengangkatan Teradu VI dan Teradu VII sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai
berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
2610.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan 2023-2028
tanggal 18 Agustus 2023 (vide Bukti T-14).
Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu kemudian memerintahkan Bawaslu
Provinsi Papua Tengah melalui surat Nomor 675/KP.01/K1/09/2023 tanggal 19
September 2023, perihal Permintaan Klarifikasi atas Tanggapan dan Masyarakat
terhadap Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028 (vide Bukti T-
16). Dalam surat tersebut, Bawaslu pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi Papua
Tengah untuk melakukan klarifikasi kepada Teradu VI dan Teradu VII. Bahwa
berdasarkan surat Bawaslu Nomor 675/KP.01/K1/09/2023 tanggal 19 September
2023, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi pada tanggal 20
September 2023 kepada Teradu VI dan Teradu VII. Hasil klarifikasi yang dilakukan
Bawaslu Provinsi Papua Tengah, baik Teradu VI maupun Teradu VII pada pokoknya
membantah keterlibatannya sebagai anggota Partai Politik. Bahwa terhadap hasil
klarifikasi tersebut, Biro SDM pada Sekretariat Jenderal Bawaslu melakukan
pendalaman atas keterangan dari Teradu VI dan Teradu VII, dan keterangan tersebut
dianggap belum cukup, karena Bawaslu Provinsi Papua Tengah hanya melakukan
klarifikasi Teradu VI dan Teradu VII tanpa melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, PSI,
dan PBB. Oleh karena itu, Bawaslu kembali menginstruksikan kepada Bawaslu
Provinsi Papua Tengah melalui Surat Nomor 672/KP.01/K1/10/2023 tanggal 2
Oktober 2023, perihal Permintaan Pelaksanaan Klarifikasi (vide Bukti T-17) untuk
meminta Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, PSI,
dan PBB guna mendapatkan bukti dan informasi lebih lanjut. Berdasarkan instruksi
a quo pada tanggal 7 Oktober 2023, Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengundang
Pelapor, Ketua DPC PSI, dan Ketua DPC PBB untuk dilakukan klarifikasi terkait
tanggapan masyarakat anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Masa Jabatan 2023-2028
(vide Bukti T-18).
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa terhadap hasil klarifikasi yang
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap Pelapor, Ketua DPC PSI, dan
Ketua DPC PBB sampai sidang pemeriksaan DKPP dilakukan, Bawaslu belum
menerima hasil klarifikasi tersebut.
Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan Bawaslu telah meminta bantuan
kepada KPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap Teradu VI dan Teradu VII dalam
aplikasi SIPOL melalui Surat Nomor 792/HM.02/K1/11/2023 tanggal 6 November
2023, perihal Permintaan Penerbitan Keterangan (vide Bukti T-19). Terhadap
permintaan tersebut telah direspon oleh KPU dengan memberikan keterangan yang
pada pokoknya bahwa pengecekan nama-nama dimaksud dapat dilakukan apabila
melampirkan NIK, karena basis data anggota Partai Politik serta calon anggota DPR,
DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Sipol dan Silon menggunakan NIK.
KPU juga telah menyediakan portal yang dapat diakses melalui laman
https://infopemilu.kpu.go.id/. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Biro
SDM pada Sekretariat Jenderal Bawaslu terhadap Teradu VI dan Teradu VII pada
laman https://infopemilu.kpu.go.id/, diketahui keduanya tidak terdaftar sebagai
anggota Partai Politik [vide Bukti T-21].
Berdasarkan bukti dan fakta di atas, DKPP menilai bahwa Teradu III bersama dengan
Teradu I, Teradu II, Teradu IV, dan Teradu V telah melakukan upaya yang sungguh-
sungguh untuk menindaklanjuti laporan terkait keterlibatan Teradu VI dan Teradu VII
dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Hal itu dilakukan sebagai bentuk
tanggung jawab dari Teradu III bersama dengan Teradu I, Teradu II, Teradu IV, dan
Teradu V selaku Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan
kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, DKPP berpendapat, dalil Pengadu sepanjang Teradu III tidak terbukti
dan Jawaban Teradu III meyakinkan DKPP. Teradu III tidak terbukti melanggar Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
[4.3.4] Bahwa terhadap dalil Pengadu paragraf [4.1.4] yang pada pokoknya
menyatakan, Teradu IV dan Teradu V merupakan bagian dari Bawaslu maka ikut
bertanggung jawab. Terhadap hal tersebut di atas, DKPP berpendapat pertimbangan
DKPP pada paragraf [4.3.1] s.d. paragraf [4.3.3] mutatis mutandis berlaku juga terhadap
Teradu IV dan Teradu V, sehingga dalil Pengadu sepanjang Teradu IV dan Teradu V
tidak terbukti. Teradu IV dan Teradu V tidak terbukti melanggar Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
[4.3.5] Bahwa terhadap dalil Pengadu paragraf [4.1.5] yang pada pokoknya
menyatakan, Teradu VI dan Teradu VII terlibat dalam keanggotaan partai politik.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu VI tidak pernah terlibat
sebagai anggota maupun pengurus PSI, Partai Nasdem, Partai Gelora dan Partai
Hanura. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Teradu VI, yaitu Abiud Gobai,
Jhon Deni A Gobai, dan Alpius Doo yang pada pokoknya memberikan keterangan yang
sama bahwa Teradu VI tidak pernah terlibat sebagai anggota dan pengurus partai
politik. Keterangan yang sama disampaikan pula oleh Pihak Terkait PSI dan Partai
Nasdem. Selain itu, Pihak Terkait Partai Nasdem dalam keterangannya menyatakan
bahwa nama Stepanus Gobai yang terdaftar sebagai anggota Partai Nasdem adalah
orang yang berbeda dengan Stepanus Gobai incasu Teradu VI selaku Ketua Bawaslu
Kabupaten Paniai. Bahwa dalam sidang pemeriksaan dilakukan pencocokan terhadap
Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Teradu VI dengan NIK yang ada dalam kartu
keanggotaan Partai Nasdem. Hasil pencocokan didapati perbedaan antara NIK milik
Teradu VI dengan NIK yang ada dalam Kartu Keanggotaan Partai Nasdem.
Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Teradu VI tidak terlibat keanggotaan
maupun kepengurusan partai politik. Oleh karena itu, dalil Pengadu sepanjang Teradu
VI tidak terbukti dan Jawaban Teradu VI meyakinkan DKPP. Teradu VI tidak terbukti
melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
Bahwa terhadap Teradu VII, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, berdasarkan
Surat Keputusan Partai Bulan Bintang No: SKR.PP/2349/2023 tentang Pengesahan
Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai
Provinsi Papua Hasil Revisi Periode 1441-1446 H/2019-2024 M, tertanggal 13
September 2022 Teradu VII Mekii Doo adalah pengurus dari PBB di Kabupaten Paniai.
Hal ini dikuatkan dengan keterangan Ketua DPC PBB Yeri Adii pada saat klarifikasi
yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang pada pokoknya
menerangkan bahwa Teradu VII adalah Wakil Sekretaris PBB Kabupaten Paniai,
berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKR.PP/2349/2023 tanggal 13 September 2022
(vide Bukti P-3). Meskipun keterangan tersebut dibantah oleh Ketua DPC PBB Yeri Adii
dalam sidang pemeriksaan DKPP.
Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i UU Pemilu menyatakan, “Syarat untuk
menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: i.
mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
pada saat mendaftar sebagai calon”.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i a quo, maka Teradu VII tidak
memenuhi syarat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Periode 2023-2028,
karena berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas Teradu VII adalah pengurus DPC
PBB Kabupaten Paniai (vide Bukti P-3).
Dengan demikian, DKPP menilai Teradu VII melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, dalil aduan
Pengadu sepanjang Teradu VII terbukti dan Jawaban Teradu VII tidak meyakinkan
DKPP. Teradu VII terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu;
[4.3.6] Bahwa terkait dengan dalil Pengadu pada paragraf [4.1.6] yang menyatakan
Teradu VI sampai dengan bulan November 2023 saat penyampaian laporan ke DKPP,
masih tercatat sebagai Panitia Pengawas Distrik Paniai Timur dan mendapatkan gaji.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Teradu VI benar adalah anggota
Panitia Pengawas Distrik Paniai Timur dan masih mendapatkan gaji bulan September
s.d. Oktober 2023. Bahwa Teradu VI telah mengundurkan diri dari Jabatan Anggota
Panwaslu Distrik/Kecamatan Paniai Timur pada tanggal 7 Agustus 2023 atau sebelum
Teradu VI dilantik sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai (vide Bukti T.VI-8).
Bahwa terkait dengan gaji bulan September s.d. Oktober 2023 yang diterima oleh
Teradu VI, Teradu VI setelah terpilih dan dilantik menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten
Paniai, tidak pernah lagi menggunakan rekening Bank Papua selama 2 bulan yakni
September dan Oktober Tahun 2023. Teradu VI yakin honor Panwaslu Distrik Paniai
Timur telah dihentikan setelah Teradu VI menyampaikan Surat Pengunduran Diri.
Teradu VI terkejut setelah terdapat gugatan DKPP yang melampirkan bukti rekening
koran a.n. Teradu VI yang isinya terdapat rincian honor yang diterima oleh Teradu VI.
Selanjutnya, Teradu VI memastikan kepada pihak Bank Papua. Hasilnya, memang
benar honor Panwaslu Distrik Paniai Timur selama 2 (dua) bulan yakni September dan
Oktober 2023 masuk di rekening Bank Papua. Bahwa dalam sidang pemeriksaan
Teradu VI berjanji akan mengembalikan honor Panwaslu Distrik tersebut.
Berdasarkan fakta tersebut di atas, DKPP berpendapat Teradu VI benar masih
menerima honor Anggota Panwaslu Distrik Paniai Timur bulan September dan Oktober
2023 di rekening Bank Papua. Akan tetapi penerimaan tersebut tanpa sepengetahuan
Teradu VI, karena Teradu VI sudah mengundurkan diri sebagai Anggota Panwaslu
Distrik Paniai Timur. Teradu VI juga berjanji akan mengembalikan honor tersebut.
DKPP menilai Teradu VI memiliki itikad baik. Dengan demikian dalil Pengadu
sepanjang Teradu VI tidak terbukti dan Jawaban Teradu VI meyakinkan DKPP. Teradu
VI tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
