Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No.166/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 533/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 166/DKPP- PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Faifal Falaguna No. KTP : 7310040505770011 Tempat/Tanggal Lahir : Pangkajene, 5 Mei 1977 Pekerjaan : Wiraswasta Alamatrumah : Jalan HM. Arsyad B. RT 002/RW 002 Tumampua Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Ibrahim Jabatan : Ketua Panwaslu Kabupaten Pangkep AlamatKantor : Jalan Lontara Pangkajene Kabupaten Pangkep Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------TeraduI; 1  2. Nama : Muhammad Basir Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkep Alamat Kantor : Jalan Lontara Pangkajene Kabupaten Pangkep Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------TeraduII; 3. Nama : Saharuddin Hafid Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkep Alamat Kantor : Jalan Lontara Pangkajene Kabupaten Pangkep Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------TeraduIII; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa keterangan tertulis Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) telah menerima Penerusan pengaduan dari Bawaslu Sulawesi Selatan dengan Pengaduan Nomor:533/I-P/L- DKPP/2014 atas nama Faifal Falaguna yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 166/DKPP-PKE-III/2014, dengan pokok pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu pada 14 April 2014 menyampaikan laporan ke Panwaslu Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep); 2. Bahwa pada 16 April 2014 Panwaslu Kabupaten Pangkep menyampaikan undangan klarifikasi dengan Nomor: 55/Panwaslu Kabupaten/IV/2014; 3. Bahwa Pengadu diminta untuk datang mengambil sendiri pukul 20.00 WITA di kantor Panwaslu Kab. Pangkep, jika suratnya tidak diambil, maka pengaduan/laporan akan batal; 4. Bahwa keesokan harinya pukul 08.00 WITA Pengadu di-SMS oleh staf Panwaslu Kab. Pangkep bahwa klarifikasi batal, berhubung salah satu Anggota Panwaslu Sakit; 5. Bahwa hingga saat pengaduan ke DKPP, laporan Pengadu tidak menemui titik terang, sementara tahapan Pemilu terus berlangsung. Bahwa Panwaslu terdiri 2  atas tiga orang, maka Pengadu mempertanyakan mengapa anggota yang lain tidak memproses laporan Pengadu; 6. Bahwa Pengadu bersama rekannya pernah mendatangi Kantor Panwaslu menyampaikan aspirasi dan diterima oleh Ketua Panwaslu (Teradu I), namun Teradu I tidak dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan, dan penjelasannya cenderung ngawur; 7. Bahwa Para Teradu tidak bersikap profesional selaku anggota Panwaslu; 8. Bahwa ketidakprofesionalan Para Teradu membuka peluang terjadinya kecurangan oleh para Caleg dan Tim Sukses; 9. Bahwa Apa yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Pangkep membuat laporan menjadi daluwarsa; 10. Bahwa Para teradu telah bertindak tidak profesional dengan mengabaikan berbagai laporan yang masuk sehingga dampaknya pemilu menjadi kotor, Para Caleg berbuat seenaknya tanpa sanksi. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan undangan klarifikasi dari panwaslu Pangkajene Kepulauan Nomor 55/Panwas-Kabupaten/IV/2014; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 di Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan Pengadu tidak datang sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan. Teradu Memberikan Jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu telah memasukkan Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima oleh staf panwas Kabupaten Pangkep yang bernama Ma’ruf Syukur. Laporan itu diterima tanggal 14 April 2014 pukul 15.30 WITA. Atas surat aduan (bahasa Pengadu) yang disampaikan ke Panwas itu Teradu kemudian mengirimkan surat undangan klarifikasi tertanggal 16 April 2014. Pengadu mengatakan Panwaslu telah memberikan undangan klarifikasi dan bila tidak diambil, laporan Pengadu akan hangus. Hal ini berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Ketika teradu I, mempertanyakan kepada staf yang bernama Muhammad Hasan apakah sudah dibawakan surat klarifikasi untuk saudara Pengadu, Muhammad Hasan mengatakan “tadi saya sudah telepon pak, saya 3  tidak tahu diantar kemana surat tersebut karena tidak ada yang tahu alamat tempat tinggalnya” dan saudara Pengadu mengatakan “tidak usah diantar suratnya ke saya,” kata dia. “nanti saya sendiri ke kantor untuk mengambilnya”. Muhammad Hasan mengatakan “kalau begitu jam 08.00 malam saya tunggu di kantor.” Ternyata Pengadu kemudian datang mengambil surat Klarifikasi itu sekitar jam 10.00 malam. Tidak benar bahwa dia dipanggil untuk mengambil sendiri surat itu tetapi dia sendiri yang mau datang. Berdasar hal ini, saudara Pengadu telah melakukan kebohongan dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya; 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pangkep sesuai dengan kewenangannya telah menindaklanjuti laporan Pengadu. Hasil kajian atas laporan Pengadu dituangkan dalam format Kajian Laporan Nomor; 09/LK/PILEG/IV/2014 atas nama Faifal Palaguna. Panwaslu Kab. Pangkep telah mengkaji laporan tersebut dan hasil kajian tersebut telah diumumkan di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pangkep sehingga tidak benar tuduhan dari pihak Pengadu bahwa Teradu tidak memproses atau menindaklanjuti laporan Pengadu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 15 ayat (1): Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah. Dan menurut Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012, Pasal 22 ayat (1):Status penanganan dugaan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dengan menggunakan formulir Model B.13 - DD.(2) Pemberitahuan status dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat. Berdasarkan pasal di atas terutama ayat (2), maka kata “dapat” bisa dimaknai bukanlah sebuah kewajiban bagi pihak Teradu untuk menyampaikan hasil laporan kajian kepada pihak Pengadu. Oleh karena itu mengenai aduan Pengadu yang mengatakan bahwa hingga kini laporannya tidak jelas adalah tidak benar karena pihak Teradu telah mengumumkan di papan pengumuman dari laporan Pengadu Nomor : A-1.018.Berdasarkan kajian Teradu, yang dituangkan dalam berita acara pleno Nomor: 009/BA/PILEG/IV/2014 diputuskan bukanlah merupakan pelanggaran Pemilu atau tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga laporan itu dihentikan. Meskipun demikian dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat termasuk peserta pemilu pengumuman di papan hendaknya disertai pula surat resmi yang ditujukan kepada pihak Pelapor dan surat pemberitahuan telah dibuat oleh Teradu. Namun hal itu tidak sampai kepada Pengadu karena pihak staf kesulitan untuk menemukan alamat Teradu; 4 3. Mengenai adanya surat klarifikasi yang ditujukan kepada Pengadu dan dari isi surat itu salah satu isinya adalah diharapkan saudara Pelapor untuk bertemu dengan saudara Saharuddin Hafid, S.Pd. (Bidang Penanganan Pelanggaran) sesuai dengan jadwal yang ada di dalam surat tersebut. Namun pada saat jadwal tersebut sebagaimana isi surat klarifikasi tersebut Saudara Saharuddin Hafid. S.Pd (teradu III)mengalami sakit dan dirawat inap di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pangkep selama 5 hari(bukti T-5). Sementara itu pada saat yang bersamaan dengan jadwal surat klarifikasi yang dikirimkan kepada Pengadu, teradu I dan Teradu II sedang menghadiri acara/pertemuan yang dilakukan di Kantor KPU yang berkaitan dengan pengawasan kotak suara yang sudah mulai berdatangan dari kecamatan. Hal ini menjadi sebab jadwal klarifikasi kepada Pengadu tidak sempat dilaksanakan sesuai dengan jadwal; 4. Bahwa benar Pengadu bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Parpol di Pangkep pada pukul 20.00 WITA melakukan aksi unjuk rasa di kantor Panwaslu Kab. Pangkep. Selanjutnya Teradu I/Ketua Panwaslu Kab. Pangkep (Dr. Ibrahim, S.Ag., M.Pd) menerima aspirasi para pengunjuk rasa. Dalam dialog tersebut Ketua Panwaslu Kab. Pangkep, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pengunjuk rasa dengan berpedoman kepada Undang-Undang Pemilu dengan membacakan langsung pasal-pasal terkait yang dipertanyakan. Bukti dialog antara pengunjuk rasa dengan Ketua Panwaslu Kab. Pangkep direkam dalam video(bukti T-6). Teradu merasa tuduhan Pengadu bahwa jawaban Teradu ngawur, adalah tidak beralasan dan tidak benar. Teradu menganggap aduan Pengadu yang justru ngawur. Apa yang dipertanyakan oleh Pengadu dan teman-temannya yang mendatangi kantor sekretariat Panwaslu Kab. Pangkep malam-malam sesungguhnya telah dijawab oleh Teradu dengan jelas dan terang bahkan bisa disaksikan di rekaman. Teradu membacakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang dipertanyakan Pengadu dan teman-temannya pada saat itu. 5. Pernyataan bahwa Teradu tidak profesional bersifat tendensius dan mengarah kepada fitnah serta mengandung unsur kekecewaan Pengadu. Ukuran dan indikator profesionalitas tidak diketahui oleh Pengadu.Bahwa pasca dilantik jadi Panwaslu Pileg alhamdulilah Para Teradu telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang/Negara dengan sebaik-baiknya. Salah satu bentuk pelayanan profesional Teradu adalah kesediaan Teradu menerima kedatangan rombongan massa ratusan orang yang dibawa Pengadu di kantor Panwaslu Kab. Pangkep meskipun itu sudah malam hari. Alhamdulillah teradu menerima dan melayani dengan baik dan santun dan buktinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat itu. Termasuk aktivitas antar institusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu legislatif yang sukses. Teradu selalu 5  profesional dalam menjalankan kewenangan dan fungsi sebagai pengawas pemilu. Bahwa ketidakprofesionalan Teradu yang dituduhkan Pengadu ini tidak berdasarkan data dan fakta yang akurat dan cenderung hanya mengedepankan sangkaan. Pengadu telah menggeneralisasi tanpa mengetahui dan memahami indikator atau ukuran dari tugas dan Kewenangan kepengawasan yang dianggap tidak profesional. Aduan Pengadu tidak memiliki bukti yang jelas dan konkret yang berkaitan dengan aduannya. Pengadu mengatakan ketidakprofesionalan menyebabkan Teradu membuka peluang para Caleg dan timnya untuk berbuat curang. Hal ini sama sekali tidak berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diberikan oleh Pengadu tentang relevansi tindakan Teradu yang nyata-nyata membuka/membuka peluang para Caleg dan timnya untuk berbuat curang. Identitas para Caleg itu tidak jelas; siapa caleg yang dimaksud dan tim mana yang dimaksud dan apa bentuk kecurangannya serta dimana dan saat apa Teradu membuka peluang kecurangan tersebut. Hal ini semua menurut Para Teradu adalah skenario pembunuhan karakter Para Teradu. Begitu pula aduan Pengadu bahwa ketidak profesionalan komisioner Panwaslu Kabupaten Pangkep, diantaranya banyak pengaduan yang tidak ditindaklanjuti, sehingga berdampak pemilu menjadi kotor, para caleg seenaknya berbuat tanpa ada sanksi. Teradu memberi tanggapan bahwa ini merupakan pernyataan/aduan yang menunjukkan bahwa Pengadu kurang memahami tindaklanjut penanganan dan laporan yang ada/diterima oleh Panwaslu. Seolah-olah Teradu yang harus memberikan sanksi manakala ada caleg yang melakukan pelanggaran/kecurangan; 6. Mengutip Pertimbangan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 0559/DKPP/V/2014, perihal:Putusan DKPPNo.23/DKPP-PKE-III/2014 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan/dilaporkan olehSdr. Drs. H. Nur Achmad AS, SH, sebagai Pengadu, dan Sdr. DR.Ibrahim, S.Pd.,M.Pd sebagai Teradu I; Sdr. Muhammad Basir S.Ag.,MA sebagai Teradu II, pada Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jumat, 9 Mei 2014. Pengertian “menindaklanjuti” merupakan tindakan yang harus dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk, yakni: pertama, mengeksekusi, dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian yang memastikan bahwa laporan atau pengaduan memenuhi syarat baik formil dan materil; kedua, menghentikan, apabila berdasarkan pengkajian diyakini tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Merujuk hal tersebut Teradu mengatakan bahwa Teradu telah melakukan sesuai dengan dua tahapan dari pengertian menindaklanjuti seperti yang dimaksud tersebut. Perlu Teradu tegaskan Para Teradu menyatakan dengan sebenar-nya bahwa “Demi Allah Yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui bahwa tidak pernah ada laporan yang diterima oleh Teradu yang 6  dibiarkan daluwarsa seperti tuduhan Pengadu”. Tuduhan tentang banyaknya laporan yang didaluwarsakan oleh teradu juga merupakan tuduhan yang keji, mengandung fitnah karena Pengadu tidak bisa menghadirkan /menunjukkan bukti-bukti laporan; 7. Bahwa Permohonan/petitum Pengadu, menurut Para Teradu menunjukkan inkonsistensi. Pengadu mengadukan semua anggota Panwaslu Kabupaten Pangkep(Ketua dan 2 anggota lainnya) namun yang dimintakan untuk diberhentikan secara tidak hormat hanya Teradu I dan II, mengapa Teradu III tidak dimintakan hal yang sama. PETITUM TERADU [2.5]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu untuk seluruhnya; 2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 3. Menyatakan dan Menetapkan Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). BUKTI [2.6] Bahwa Teradu menyertakan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai T-6 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Hasil Kajian Laporan Nomor; 09/LK/PILEG/IV/2014; 2. Bukti T-2 : Pengumuman hasil tindak lanjut laporan di papan pengumuman dari laporan Pengadu Nomor : A-1.018, dalam bentuk foto.; 3. Bukti T-3 : Berita Acara Pleno nomor; 009/BA/PILEG/IV/2014; 4. Bukti T-4 : Surat pemberitahuan status laporan; 5. Bukti T-5 : Surat Keterangan Dokter; 6. Bukti T-6 : Rekaman video.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP 7 [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; 8  b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan aquo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1]Menimbang aduan Pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakan yang tidak profesional dalam menangani laporan Pengadu. Teradu memerintahkan Pengadu untuk mengambil sendiri undangan klarifikasi, disertai dengan ancaman pembatalan laporan apabila suratnya tidak diambil Pengadu. Sehari sebelum pelaksanaan klarifikasi, Pengadu menerima SMS dari staf Panwaslu Kabupaten Pangkep mengenai pembatalan, karena salah satu anggota sakit. Tindakan Para Teradu yang tidak segera menindaklanjuti laporan Pengadu menyebabkan laporan Pengadu menjadi daluarsa. [4.2] Menimbang jawaban para Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu. Adalah tidak benar tentang pemberitahuan dari Panwaslu yang menyatakan bila undangan klarifikasi tidak diambil laporan Pengadu akan batal. Terkait hal tersebut Teradu I, menanyakan informasinya kepada Sdr. Muhammad Hasan sebagai staf yang bertugas menyampaikan surat undangan klarifikasi kepada Pengadu. Sdr. Muhammad Hasan telah menghubungi Pengadu melalui telepon untuk mengantar undangan klarifikasi tetapi Pengadu mengatakan “tidak usah diantar suratnya ke saya, nanti saya sendiri yang mengambil di kantor.” Pengadu sampai di kantor dan mengambil surat klarifikasi sekitar jam 10.00 malam. Oleh sebab itu, tidak benar bahwa Teradu dipanggil untuk mengambil sendiri surat undangan klarifikasi tetapi atas inisiatif sendiri mengambil surat di kantor Panwaslu Kabupaten Pangkep. Berdasar hal tersebut, saudara Pengadu telah melakukan kebohongan dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.Penundaan klarifikasi dari jadwal yang ditentukan bukan suatu yang disengaja tetapi kondisi yang tidak memungkinkan akibat Teradu III Sdr. Saharuddin Hafid yang ditugaskan melakukan klarifikasi terhadap Pengadu, sakit dan dirawat inap di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pangkep selama 5 hari. Pada saat bersamaan Teradu I dan Teradu II sedang bertugas mengawasi kotak suara yang mulai berdatangan. Terkait Tindakan Para Teradu tidak 9 menindaklanjuti laporan Pengadu adalah tidak benar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil kajian atas laporan Pengadu yang dituangkan dalam format Kajian Laporan Nomor: 09/LK/PILEG/IV/2014 atas nama Faifal Palaguna. Hasil kajian dan klarifikasi tidak sampai ke tangan Pengadu oleh karena pihak staf kesulitan menemukan alamat Pengadu. Terkait dengan kedatangan Pengadu bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Parpol di Pangkep pada pukul 20.00 WITA melakukan aksi unjuk rasa di kantor Panwaslu Kab. Pangkep adalah benar.Teradu I menerima para peserta aksi dan memberikan penjelasan secara sistematis. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan rekaman video; [4.3] Menimbang bukti dokumen, pengaduan tertulis dan jawaban tertulis dari Teradu, dalam sidang pemeriksaan Pengadu tidak hadir, meskipun sekretariat telah menghubungi dan kontak langsung anggota Tim Pemeriksa Prvoinsi Sulsel, Prof. DR. Anwar Borahima. Negara telah berupaya, termasuk mengeluarkan biaya untuk mengutus anggota DKPP RI dari Jakarta menghadiri dan memimpin sidang pemeriksaan di Makassar, namun Pengadu sama sekali tidak menghargai hal tersebut.. Menurut DKPP, Pengadu tidak memiliki kesungguhan untuk membuktikan aduannya dan karena itu, alasan Teradu dapat diterima sepenuhnya, [4.4]Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menangggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa berkas Pengaduan Pengadu dan memeriksa jawaban tertulis Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan: [5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk memulihan nama baik Para Teradu.

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu I Ibrahim selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) , Teradu II Muhammad Basir, dan Teradu III Saharuddin Hafid masing-masing selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkep; 3. Memerintahkan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini; 10  4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota;Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.,Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada hari SenintanggalDelapanbulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.,Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. 11 SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 12