Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 196-PKE-DKPP/IX/2025 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 205- P/L-DKPP/IX/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 196-PKE-DKPP/IX/2025, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] Pengadu Nama : Melan Aji Prabowo; Pekerjaan : Honorer; Alamat : Gombang, RT.01/RW.01, Gombang, Cawas, Klaten; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pengadu.

TERHADAP [1.2] Teradu Nama : David Indrawan; Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Klaten; Alamat : Jl. Mayor Kusmanto, Nomor 25, Klaten; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan Para Saksi; mendengar keterangan Para Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu, Teradu, Para Saksi, dan Para Pihak Terkait.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Nomor 205-P/L- DKPP/IX/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 196-PKE-DKPP/IX/2025 dengan pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa pada 1 Agustus 2024, Teradu menelepon dan WA Pengadu memberitahukan mengenai ada peluang penerimaan PPPK tahap 1 dengan biaya Rp. 15.000.000,-. Selain itu, Teradu juga memberikan informasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan penerimaan PPPK tersebut (Bukti P-1); 2. Pertemuan selanjutnya terjadi di dalam mobil hanya Pengadu dan Teradu, pada saat itu Pengadu menyerahkan berkas dokumen persyaratan dan Teradu juga mengingatkan kembali biaya Rp. 15.000.000,- agar ditransfer pada hari ini juga; 3. Bahwa ketika Pengadu menanyakan prosedural penerimaan peralihan status dari tenaga teknis operator honorer SD menjadi Guru, Teradu menjelaskan bahwa Teradu mempunyai koneksi dengan orang dari pemerintahan daerah yang kenal dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda, dan memperlihatkan kedekatannya dengan orang dekat Bupati (Bukti P-1); 4. Bahwa pada saat itu, Pengadu langsung melakukan transfer yakni pada tanggal 1 Agustus 2024 (Bukti P-3); 5. Setelah pertemuan tersebut, kemudian Pengadu menanyakan kepada Teradu tentang perubahan status namun hingga bulan Oktober 2024, status Pengadu belum berubah. Teradu menjawab bahwa Teradu akan menanyakan proses perubahan tersebut kepada pihak yang memiliki wewenang (Bukti P-4); 6. Pada saat pertemuan rapat koordinasi Divisi Data dan Informasi bulan November 2024, Pengadu menanyakan kepada Teradu terkait uang Pengadu yang pernah ditransfer kepada Teradu. Pengadu menanyakan hal tersebut karena janji awal yang telah disampaikan Teradu kepada Pengadu sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal tentang perubahan status Pengadu dari Tenaga Teknis Operator Honorer SD menjadi Guru. Kemudian Teradu menyarankan agar Pengadu mendaftar sebagai PPPK di formasi teknis yang ada seperti pramusaji dan sopir (Bukti P-5); 7. Pengadu mengikuti arahan Teradu dengan mendaftar PPPK untuk formasi teknis. Terkait arahan Teradu tersebut, Pengadu pernah menyampaikan kepada Teradu bahwa formasi teknis sebagaimana arahan Teradu terdapat skala prioritas K2. Jika Pengadu tetap mendaftar maka Pengadu akan kalah karena terdapat skala prioritas K2 tersebut, kemudian Teradu menjawab bahwa Teradu akan menanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang (Bukti P-6 dan P-7); 8. Setelah pengumuman PPPK keluar, Pengadu dinyatakan tidak lolos sebagai PPPK. Pengadu menunggu tindak lanjut arahan Teradu hingga tanggal 6 Januari 2025, selanjutnya Pengadu menanyakan kepada Teradu perihal uang yang telah dikirimkan Pengadu kepada Teradu, kemudian Teradu meminta nomor rekening Pengadu namun uang tidak dikembalikan secara penuh (Bukti P-8); 9. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2025, Pengadu menanyakan kembali perihal uang kapan akan dikembalikan, Teradu mengatakan bahwa Teradu akan mengembalikan uang Pengadu jika sudah ada pengembalian uang dari orang/pihak lain (Bukti P-9); 10. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2025 (menjelang bulan puasa) di sebuah kafe di Kecamatan Cawas, Teradu mengatakan akan mengembalikan uang tersebut. Pengadu menunggu hingga lebaran namun uang belum dikembalikan oleh Teradu (Bukti P-10); 11. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2025, Teradu mentransfer cicilan sebesar Rp. 2.500.000,- (Bukti P-13); 12. Pengadu WA kepada Teradu dan meminta agar uang bisa dikembalikan penuh hingga akhir bulan Mei 2025, jika belum mengembalikan secara penuh maka Pengadu akan melanjutkan kasus ini (Bukti P-11); 13. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2025, Teradu mentransfer cicilan kedua sebesar Rp. 2.000.000,- dan setelah itu tidak mencicil lagi (Bukti P-14); dan 14. Bahwa hingga saat ini, Teradu tidak ada itikad baik untuk melakukan pelunasan. Pengadu berharap agar Teradu mendapatkan sangsi pemberhentian karena telah menyalahgunakan wewenang dan agar tidak ada korban selanjutnya. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pengadu memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dengan berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian kepada Teradu; dan 4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. P-1 Bukti awal mula pembicaran dengan yang bersangkutan tentang peluang ubah status honorer teknis menjadi PPPK Guru; 2. P-2 Bukti chat tentang batas akhir pembayaran uang sebesar Rp.15.000.000,-; 3. P-3 Bukti chat transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening yang bersangkutan; 4. P-4 Bukti chat saya menanyakan terkait perubahan status honorer teknis menjadi PPPK guru; 5. P-5 Bukti chat yang bersangkutan tidak bisa mengubah menjadi honorer Guru dan malah disuruh mendaftar PPPK Teknis; 6. P-6 Bukti chat yang bersangkutan tidak paham tentang jenis formasi PPPK; 7. P-7 Bukti chat yang bersangkutan tidak paham tentang jenis formasi PPPK; 8. P-8 Bukti chat saya menagih uang untuk dikembalikan karena tidak keterima PPPK; 9. P-9 Bukti chat saya menagih kembali uangnya karena tidak kunjung dikembalikan; 10. P-10 Bukti chat janjian di café untuk membahas pengembalian uang; 11. P-11 Bukti chat saya menagih uang untuk dikembalikan secara penuh; 12. P-12 Bukti transfer pembayaran uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada yang bersangkutan; 13. P-13 Bukti cicilan pengembalian uang pertama; dan 14. P-14 Bukti cicilan pengembalian uang kedua dan terakhir. [2.4] KESIMPULAN PENGADU 1. Pengadu adalah warga negara Indonesia yang berkedudukan terhadap laporan/pengaduan yang diregistrasi dengan perkara Nomor 196-PKE- DKPP/IX/2025; 2. Pada prinsipnya Pengadu menilai bahwa semua jawaban Teradu penuh kebohongan dan tidak atas dasar kebenaran; 3. Sesuai fakta dalam persidangan, Pengadu menilai tidak ada perubahan sikap dan penyesalan yang setulus-tulusnya dari Teradu atas perbuatan yang telah nyata- nyata merugikan Pengadu dan keluarga; 4. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut, maka Pengadu memohon agar Teradu diberikan sanksi yang seberat-beratnya agar tidak jatuh korban, atau terulangnya kejadian serupa di kemudian hari; dan 5. Apabila Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a que et bono). [2.5] SAKSI PENGADU 1. Matep Maryono 1) Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, dan juga sebagai PPK di Kecamatan Wedi. Bahwa pada saat itu saksi dipercaya sebagai Ketua PPK di Kecamatan Wedi. 2) Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Wedi dari tahun 2018, dan pada saat penerimaan PPPK, saksi melakukan pemberkasan paruh waktu sebagai PPPK; 3) Bahwa saksi memiliki kasus yang sama dengan Pengadu, yakni diberikan janji lolos seleksi PPPK di Kecamatan Wedi. Saksi juga dimintai uang Rp. 15.000.000. oleh Teradu, dan pada tanggal 1 Agustus 2024, saksi menyerahkan uang 15.000.000 kepada Teradu; 4) Bahwa pada bulan November, Teradu juga meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 2.500.000,-; 5) Bahwa uang tersebut semua sudah dikembalikan secara utuh yakni total Rp. 17.500.000,- namun pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil. Pada bulan Mei sebesar Rp. 2.000.000.- karena anak saya dirawat/opname, pada Juni Teradu mencicil kembali Rp. 2.000.000,-, selanjutnya pada bulan Juli, November, Oktober, dan hingga tadi malam dibayar sebesar Rp. 2.000.000,-. Teradu lebih dahulu membayar hutangnya kepada saya daripada ke Pengadu. Cicilan pembayaran hutangnya kepada saya paling besar pada tanggal pada 25 November 2024 yakni sebesar Rp. 10.000.000,- dan terakhir tadi malam (sebelum sidang DKPP pada tanggal 30 Oktober 2025) dicicil Rp. 2.000.000,-; 6) Bahwa pada Agustus 2025, istri saksi WA ke Teradu menagih hutang Teradu karena istri saksi butuh uang, dan semalam dibayarkan Teradu; 7) Bahwa uang saksi masuk ke Teradu pada Agustus 2024 hingga malam tadi baru dibayar lunas. Ada sekitar satu tahun baru selesai dibayarkan Teradu kepada saksi. 2. Fadli Tri Yatmoko 1) Bahwa pada saat itu, saksi bekerja di Kecamatan Cawas, dan sebagai Ketua PPK di Kecamatan Cawas; 2) Bahwa pada saat itu, Teradu menelepon saksi dan menanyakan tentang status Pengadu, apakah Pengadu sebagai honorer atau PNS. Lalu saksi menjawab bahwa setahu saksi Pengadu berstatus sebagai honorer dari tahun 2009. Kemudian Teradu mengatakan kepada saksi, bahwa ada kesempatan menjadi pegawai PPPK. Kemudian saksi memfasilitasi Teradu untuk menelepon kepada Pengadu. Teradu menyampaikan kepada Pengadu bahwa Teradu bisa mengubah status Pengadu dari teknis/honorer menjadi pegawai PPPK guru SD. Pada saat itu, saksi sudah mewanti-wanti ke Pengadu, jika Pengadu percaya silahkan mendatangi Teradu, tapi jika tidak percaya maka abaikan saja; 3) Bahwa Pengadu meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 7.000.000-, karena uang Pengadu kurang untuk diberikan kepada Teradu. Oleh karena Saksi kasihan kepada Pengadu, maka dengan ada angin segar dari Teradu maka saksi senang dan menyemangati Pengadu. Lalu saksi kemudian mengirimkan uang kepada Teradu. 4) Bahwa setelah sudah ada pengumuman, ternyata status Pengadu tidak berubah sebagaimana yang dijanjikan oleh Teradu. Sehingga saksi membantu untuk menagih ke Teradu; 5) Bahwa pada saat itu, Pengadu ada cekcok dengan istrinya sehingga Pengadu pulang ke rumah orang tuanya selama 7 (tujuh) hari. Selanjutnya Pengadu datang kepada saksi, sehingga saksi kemudian melelepon Teradu untuk bisa bertemu dengan Pengadu di Kecamatan Cawas. Kemudian Teradu menyampaikan bulan Maret akan dibayar; 6) Bahwa pada acara pembubaran PPK Klaten di hotel Bandungan, saksi menyampaikan kepada Teradu agar melunasi hutangnya ke Pengadu karena persoalan sudah merembet ke persoalan keluarga; 7) Bahwa pada hari berikutnya, Pengadu datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa Teradu belum juga melunasi hutangnya. Sehingga saksi menyampaikan kepada Pengadu, solusi terbaiknya bagaimana, apakah lapor ke polisi atau lapor ke mana karena persoalan sudah merembet ke keluarga (istri dan mertua). 8) Bahwa selanjutnya Pengadu ingin menyampaikan laporan ke DKPP. Dengan melapor ke DKPP, mungkin Teradu akan lebih bertanggungjawab atas hutangnya. Sehingga Pengadu melaporkan ke DKPP melalui online; 9) Bahwa saksi mengatakan kepada Pengadu, laporan ke DKPP dijalani saja sebagaimana mestinya karena sudah diproses. Dengan harapan, agar Teradu lebih transparan saja tentang perilaku yang telah dilakukannya, dan agar kasus- kasus lain yang serupa yang selama ini tidak bisa terbuka, akan menjadi lebih terang, setelah ada laporan ke DKPP. Sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama seperti yang dialami oleh saksi Matep Maryono; 10) Bahwa Laporan Pengadu ke DKPP adalah langkah awal untuk mencari titik terang terhadap perilaku Teradu. Di mana ada kemungkinan, Teradu melakukan hal yang sama kepada Anggota PPK yang lain yang tidak kita ketahui. [2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dalam sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu mengenal Pengadu pada akhir tahun 2023 (semenjak Teradu menjadi Anggota KPU Kabupaten Klaten). Pengadu merupakan salah satu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Cawas. Pengadu sebagai Anggota PPK Cawas Divisi Data dan Informasi. Hubungan kami sangat baik. Bahwa dari awal Teradu melihat potensi yang luar biasa dari diri Pengadu sehingga saat pemilihan PPK di penyelenggaraan Pilkada Klaten 2024, Teradu mempertahankan Pengadu pada Divisi Datin PPK Cawas, bahkan secara informal Teradu menjadikan Pengadu sebagai Koordinator Divisi Datin di Daerah pemilihan V Kabupaten Klaten. Fungsi koordinator adalah sebagai tempat diskusi dan belajar bagi Anggota Divisi Datin lainnya. Saat pembentukan sekretariat PPK Kecamatan Cawas, sempat ada sedikit kendala mengenai orang-orang yang ditempatkan menjadi Anggota Sekretriat oleh pihak Kecamatan, dan saat itu atas permintaaan Ketua PPK (Saksi Fadli Tri Yatmoko) dan Pengadu, agar Teradu yang melakukan komunikasi dengan pihak Kecamatan. Bahwa Teradu hanya ingin menyampaikan bahwa Teradu dengan Pengadu, saksi Matep Maryono dan saksi Fadli Tri Yatmoko mempunyai hubungan yang sangat baik; 2. Mulai bulan Juni 2024 saya mengalami kondisi keuangan yang tidak baik yaitu terjerat pinjaman di beberapa aplikasi pinjaman Online (PINJOL), di antaranya Bantusaku. Kredit Pintar, Ada Pundi (Bukti P-1). Hal ini terjadi karena perhitungan yang tidak baik dalam rehap rumah. Saat itu beberapa Debt Collector sudah menagih melalui WA dengan kata kata tidak sopan (Bukti P-2) dan ada juga yang sudah mendatangi ke rumah saya, 3. Karena panik dan bingung akhirnya Teradu menyampaikan kepada Pengadu bahwa Teradu akan membantu komunikasi dengan pihak Pemda mengenai keinginan Pengadu. Dalam pikiran Teradu saat itu, kalau Teradu dapat titipan uang dari Pengadu, Teradu akan bayarkan ke aplikasi Pinjol dan selanjutnya Teradu pinjam lagi dari aplikasi yang sudah Teradu lunasi untuk kemudian dikembalikan kepada Pengadu. Ternyata apa yang Teradu pikirkan tidak seperti kenyataannya, setelah Teradu melunasi satu aplikasi, Teradu tidak bisa meminjam lagi dikarenakan ada aplikasi lain yang belum saya lunasi. 4. Pasca itu Teradu berusaha pinjam ke beberapa BPR, BMT bahkan koperasi, namun semua tidak di setujui. Hal ini dikarenakan catatan BI Teradu yang tidak baik (Bukti P-3). Bahkan Teradu juga meminta ibu Teradu untuk mencairkan pinjaman dengan jaminan sertifikat atas nama beliau (Bukti P-4) ke beberapa koperasi dan hasilnya juga belum disetujui (Bukti P-5); 5. Semua hal yang telah Teradu lakukan demi segera dapat mengembalikan dana dari Pengadu, karena setiap Teradu dan Pengadu berkomunikasi fokusnya pada pengembalian dana. Setiap komunikasi Teradu dengan pihak Pengadu, maka Teradu selalu menyampaikan permohonan maaf. Teradu agak lega saat tanggal 13 Mei 2025, Pengadu menanyakan tentang uangnya dan sekian kali Teradu sampaikan permohonan maaf dan Teradu menyampaikan bahwa Teradu hanya bisa mencicil dan saat itu Teradu ucapkan terima kasih atas pengertiannya (Bukti P-6). Pada bulan Agustus, Teradu menerima WA dari nomor 0857 8606 0107 terkait informasi mengenai aduan. Dari WA yang beliau kirimkan, pesan yang bisa Teradu tangkap adalah bahwa beliau tidak setuju dengan tindakan aduan ini dan mengedepankan jalur kekeluargaan. Bahwa di WA tersebut beliau menyampaikan “Saya rasa kok ada pihak lain yang mendorong hal tersebut“ dan Teradu sampaikan “Nggak Papa Mbak, yang penting tetap jadi saudara”. WA tersebut dari Istri Saksi Matep Maryono (Bukti P-7); 6. Sejak Bulan Mei 2025, Ibu Teradu sudah menyuruh untuk menjual aset beliau berupa sebidang tanah seluas 530 meter dengan nomor sertifikat 13066/09/1993 yang beliau dapat dari warisan ayahnya. Proses penjualan tanah berlangsung lama dikarenakan sebagian tanah diwakafkan ke Masjid (Bukti P-8), sehingga harus dilakukan pecah sertifikat. Alhamdulillah setelah proses yang lama akhirnya pada akhir Oktober 2025, tanah tersebut laku terjual dan saat menerima DP pembayaran, Teradu langsung fokuskan untuk pengembalian dana ke Pengadu (Bukti P-9); dan 7. Teradu sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh pihak terkhusus kepada Pengadu atas peristiwa ini. Hal ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi Teradu untuk menata kembali kehidupan Teradu dan keluarga ke depannya. Teradu juga memohon maaf kepada keluarga besar KPU Kabupaten Klaten atas peristiwa ini yang sangat mengganggu dan akhirnya ikut ikutan terbawa. [2.7] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban tersebut di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu selaku Anggota KPU Kabupaten Klaten; dan 4. Apabila Yang Majelis DKPP berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] BUKTI TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. T-1 Screenshoot aplikasi Pinjol; 2. T-2 Screenshoot tagihan Debt Collector Pinjol; 3. T-3 Screenshoot BI Checking Teradu untuk pengajuan Pinjaman ke BMT, BPR, dan Koperasi; 4. T-4 Screenshoot sertifikat tanah ibu Teradu; 5. T-5 Screenshoot WA penolakan KSP Artha Nugraha atas Pinjaman yang diajukan oleh a.n Yuli Sumarsinah; 6. T-6 Screenshoot WA cicilan Teradu kepada Pengadu, dan permohonan maaf dari Teradu; 7. T-7 Screenshoot WA istri Saksi 01 kepada Teradu terkait piutang dan laporan DKPP; 8. T-8 Foto map tanah ibu Teradu untuk dijual; dan 9. T-9 Bukti bayar hutang Teradu kepada Pengadu. [2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa DKPP memanggil Pihak Terkait pada sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilasanakan tanggal 30 Oktober 2025. Bahwa Para Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut: [2.9.1] Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten yang tidak diadukan 1. Bahwa pengawasan internal di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dilakukan melalui mekanisme Apel Pagi setiap hari Senin terhadap seluruh Komisioner (Ketua dan Anggota) serta seluruh jajaran Sekretariat. Selain itu, pengawasan internal juga dilakukan melalui mekanisme Rapat Pleno Internal Mingguan tentang berbagai agenda dan persoalan di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. Dalam hal-hal khusus, dapat juga dilakukan Rapat Koordinasi Internal dengan agenda tertentu yang dianggap penting dan mendesak; 2. Bahwa melalui tiga mekanisme tersebut di atas dan dalam interaksi sehari-hari, Pihak Terkait tidak mengetahui atau mendengar tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu terhadap Pengadu; 3. Bahwa Pihak Terkait baru mengetahui secara formal adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu terhadap Pengadu, setelah KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Muslim Aisha (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah) dan Mey Nurlela (Ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Tengah) melalukan investigasi dan pengawasan internal kepada Pengadu, Teradu, dan Pihak Terkait secara terpisah pada tanggal 12 Juni 2025. Pada saat dan setelah pengawasan internal yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut, Pihak Terkait memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan atau diminta oleh KPU Provinsi Jawa Tengah; 4. Bahwa di luar mekanisme pengawasan secara formal yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut, Pihak Terkait 1 secara personal telah memberikan perhatian berupa saran dan permintaan agar Teradu segera menyelesaikan jika ada persoalan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Pengadu. Bahkan secara khusus, ketika menyampaikan Surat Keputusan dari KPU Provinsi Jawa Tengah atas hasil pengawasan internal kepada Teradu, Pihak Terkait 1 memanggil dan memberikan saran kepada Teradu agar mengambil hikmah, serta memperbaiki perilaku dan kinerja sebagai penyelenggara Pemilu; 5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tersebut, betul-betul di luar kegiatan, tahapan, atau agenda kerja KPU Kabupaten Klaten; dan 6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tersebut, Pihak Terkait baik secara pribadi atau jabatan secara kelembagaan, sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahuinya. [2.9.2] Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah mendapat laporan dari saudara Melan Aji Prabowo tertanggal 29 Mei 2025 perihal Pengaduan Dugaan Penipuan Seleksi PPPK oleh oknum KPU Kabupaten Klaten dan laporan dari saudara Matep Maryono tertanggal 2 Juni 2025 perihal Pengaduan Dugaan Penipuan Seleksi PPPK oleh oknum Pegawai KPU Kabupaten Klaten; 2. Bahwa berdasarkan laporan diatas KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pengawasan Internal yaitu melakukan verifikasi, klarifikasi dan koordinasi dengan Pengadu, Teradu, Saksi serta Pihak Terkait lainnya; 3. Bahwa dari pengawasan internal selanjutnya dilakukan pengkajian untuk di plenokan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, dengan kesimpulan bahwa teradu (David Indrawan) dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas sebagaimana Pasal 15 huruf a memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum serta mengusulkan Sanksi Peringatan kepada KPU Republik Indonesia; 4. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah melaporkan Hasil Pleno terkait Pemeriksaan Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan atau Pakta Integritas kepada KPU Republik Indonesia melalui surat Nomor 1311/HK.06.4-SD/33/2025 tertanggal 26 Juni 2025; 5. Bahwa KPU Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 637 Tahun 2025 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Tertulis kepada Anggota KPU Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 tertanggal 17 Juli 2025; dan 6. Bahwa Keputusan tersebut pada angka 5 (lima) diatas telah disampaikan secara langsung oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan diterima oleh teradu pada tanggal 30 Juli 2025, selanjutnya dilakukan pembinaan untuk segera memenuhi kewajibannya terhadap pengadu.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih” [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan, bahwa Teradu diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, karena Teradu menjanjikan kepada Pengadu lolos menjadi PPPK Guru, dengan memberikan uang kepada Teradu sebanyak Rp. 15.000.000,-. Menurut Pengadu, Teradu melakukan penipuan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak dalil aduan Pengadu. Teradu menjelaskan bahwa sejak bulan Juni 2024, keuangan Teradu dalam kondisi tidak baik-baik, karena terjerat aplikasi pinjaman online kurang lebih dari 7 aplikasi pinjaman online, antara lain Bantusaku, Kredit Pintar, dan Ada Pundi. Teradu mengakui telah melakukan perhitungan keuangan yang salah dan tidak baik dalam karena meminjam uang dari Pinjol untuk merehabilitasi rumahnya. Sehingga Teradu ditagih dan dikejar-kejar Debt Collector untuk segera membayar uang yang telah dipinjamnya. Bahkan sebagian Debt Collector telah mendatangi rumah Teradu untuk menagih hutang Pinjolnya. Bahwa Teradu mengaku panik atas tagihan Debt Collector tersebut, sehingga Teradu menyampaikan akan membantu Pengadu untuk berkomunikasi dengan pihak Pemda untuk menyampaikan keinginan Pengadu menjadi PPPK Guru. Bahwa pada saat itu Teradu berpikir, jika mendapatkan uang dari Pengadu maka akan digunakan untuk melunasi Pinjol. Setelah Pinjol lunas, maka Teradu akan meminjam Pinjol kembali untuk melunasi hutang Teradu kepada Pengadu. Namun ternyata, Teradu tidak bisa meminjam uang ke aplikasi yang sama karena terdapat aplikasi pinjol lainnya yang belum dilunasi oleh Teradu. Bahwa Teradu berusaha melakukan pinjaman ke beberapa BPR, BMT, hingga Koperasi, namun pinjaman tersebut tidak dapat dilakukan karena BI Checking Teradu merah. Bahkan Teradu berusaha meminta bantuan ibunya untuk melakukan pinjaman ke Koperasi dengan modal sertifikat, namun juga tidak disetujui oleh Koperasi. Bahwa Teradu telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pelunasan hutangnya kepada Pengadu, namun belum bisa membuahkan hasil pada saat itu. Sehingga pada bulan Agustus 2024, Teradu menerima WA dari isteri Saksi 1 “Tapi saya rasa kok ada pihak-pihak lain yang mendorong hal tersebut (tanpa menyalahkan dan hanya perasaan saya saja mungkin”, di mana intinya menyampaikan bahwa kurang sepakat jika kasus piutang Teradu ini dilaporkan ke DKPP, melainkan lebih setuju jika diselesaikan secara kekeluargaan. Atas chat WA a quo, Teradu menjawab tidak mengapa jika ada yang mengadukan ke DKPP asal masih bisa menjaga persaudaraan dengan Teradu. Bahwa pada Mei 2025, Ibu Teradu telah menyuruh Teradu untuk menjual tanah seluas 530 meter, di mana tanah ini merupakan warisan dari ayahnya/kakek Teradu. Bahwa proses penjualan tanah membutuhkan waktu yang lama mengingat sebagian tanah telah diwakafkan ke Masjid, sehingga untuk penjualan harus terlebih dahulu memecah sertifikatnya. Bahwa pada akhir Oktober 2025 tanah tersebut laku terjual dan mendapatkan Down Payment pembayaran, sehingga Teradu bisa fokus melakukan pengembalian dana ke Pengadu. Teradu menyampaikan permohonan maaf kepada Pengadu dan keluarga besar KPU Kabupaten Klaten atas peristiwa ini yang telah mengganggu kinerja lembaga dan relasi di kantor KPU Kabupaten Klaten. Bahwa dari hasil pengawasan internal KPU Provinsi, Teradu telah berjanji akan melunasi hutangnya ke Pengadu, bahkan dalam Pengawasan Internal Teradu menyatakan akan menjual mobil Calya warna putih yang ada di rumah Teradu, dan berjanji akan berubah lebih baik lagi, namun hingga sidang DKPP berlangsung, Teradu menyampaikan bahwa mobil Calya tidak bisa dijual karena bukan milik Teradu, melainkan milik ibu Teradu. Bahkan setelah dilakukannya pengawasan internal oleh KPU RI dengan memberi sanksi Peringatan Keras Tertulis, Teradu belum bisa melunasi hutangnya hingga akhir bulan Oktober 2025, karena Teradu baru mendapatkan DP penjualan tanah milik ibu Teradu. Bahwa menurut Teradu, baik uang milik Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono sudah dilunasi. Teradu juga menyatakan tidak ada pihak lain selain Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono yang dimintai uang. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1], terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024, Teradu menelpon Saksi Pengadu atas nama Fadli Tri Yatmoko dan menyampaikan bahwa status Pengadu bisa berubah menjadi guru PPPK karena ijasah Pengadu adalah Sp.d. Sedangkan Pengadu di Dapodik terdaftar sebagai tenaga Teknis. Atas informasi tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2024, Pengadu kemudian menemui Teradu dengan membawa ijasah dan SK kontrak honorer Pengadu selama bekerja sebagai honorer. Teradu mengatakan/menjanjikan kepada Pengadu bisa mengubah status Pengadu dan mengangkat menjadi PPPK dengan syarat membayar uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari itu juga melalui rekening BRI Pengadu ke Teradu. Kemudian Pengadu berusaha maksimal untuk mentransfer uang kepada Pengadu hari itu juga, meskipun uang Pengadu kurang, hingga Pengadu meminjam uang kepada Saksi Pengadu atas nama Fadli Tri Yatmoko (vide Bukti P-1). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa status Pengadu pada saat pendaftaran PPPK masih sebagai tenaga Teknis, artinya status Pengadu tidak berubah. Hingga malam tanggal 1 Januari 2025, Pengadu mendapati nilai tertinggi namun kalah prioritas dengan honorer PPPK K2, sehingga Pengadu tidak lolos sebagai PPPK penuh waktu. Bahwa atas kondisi Pengadu yang tidak lolos PPPK penuh waktu a quo maka Pengadu meminta agar Teradu mengembalikan uang Pengadu tersebut, dan meminta Teradu untuk melunasinya maksimal pada akhir bulan Mei 2025. Hal itu disebabkan Pengadu bertengkar dengan isteri Pengadu terkait pinjaman Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu kemudian membayar uang Pengadu dengan cara mencicil, yaitu pertama pada tanggal 13 Mei 2025 sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 4 Juni 2025 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu, antara Pengadu dan Teradu tidak ada komunikasi lagi. Sehingga Pengadu kemudian melaporkan Teradu kepada KPU Provinsi Jawa Tengah via email. Setelah laporan Pengadu masuk di KPU Provinsi Jawa Tengah, Pengadu merasa tidak ada tanggapan dari Teradu sehingga Pengadu melaporkan Teradu kepada DKPP pada tanggal 12 Oktober 2025. Setelah ada laporan ke DKPP, Teradu kemudian mencicil pengembalian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian menjelang sidang di DKPP hutangnya dilunasi sebanyak Rp.9.500.0000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), (vide Bukti P-3, P-11, P-12, P-13, P-14, dan T-9). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu mengaku, pada saat pemintaan uang kepada Pengadu dengan alasan untuk pengurusan PPPK guru merupakan alasan agar Teradu mendapatkan uang untuk melunasi pinjaman online murni karena terlilit hutang pinjaman online yang sudah jatuh tempo, dan Teradu sudah ditagih dan dikejar-kejar oleh Debt Collector. Hal itu dilakukan oleh Teradu dengan harapan Teradu dapat melakukan pinjaman online lagi, akan tetapi ternyata Teradu tidak bisa melakukan pinjaman kembali melalui pinjaman online. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 Teradu terjerat pinjaman online dari 7 (tujuh) aplikasi. Menurut Teradu peminjaman tersebut digunakan untuk membangun rumah. Namun Teradu ternyata salah kalkulasi sehingga terlilit hutang pinjaman online. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu meminjam uang kepada Pengadu, untuk melunasi pinjaman online sebesar Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah). Bahwa di antara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pinjaman online tersebut, ada salah satu pinjol yang harus dibayar Teradu sebanyak Rp.40.000.000-, (empat puluh juta rupiah). Hal itu membuat Teradu trauma dan ketakutan ditagih secara kasar oleh Debt Collector, sehingga Teradu berfikir keras untuk membayar pinjaman online tersebut dengan meminjam uang ke Pengadu. Teradu berharap uang dari Pengadu bisa untuk menutupi hutang pinjaman online. Setelah hutang pinjol lunas, lalu Teradu akan mencari hutangan dari bank. Namun, ternyata Teradu tidak bisa mengambil hutang di bank karena catatan BI cheking Teradu merah, sehingga Teradu tidak dapat meminjam uang dari bank, (vide Bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4) Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu menjual aset dari ibu Teradu berupa sebidang tanah yang merupakan warisan dari ayahnya. Namun penjualan tanah a quo tidak mudah karena tanah tersebut sebagian sudah diwakafkan untuk Masjid, oleh karena itu untuk menjual tanah a quo harus dipecah terlebih dulu hingga keluar sertifikat baru (vide Bukti T-8). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2025, Tanah tersebut baru laku dan diberikan Down Payment, sehingga Teradu baru bisa melunasi hutang kepada Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono. Bahwa pelunasan terhadap Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono dilakukan oleh Teradu pada malam hari tanggal 29 Oktober 2025 sebelum sidang DKPP dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2025, KPU Provinsi melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Klaten terkait rumor yang berkembang tersebut, hingga pada 30 Juni 2025, KPU Klaten memberikan peringatan kepada Teradu agar segera melunasi hutangnya. Bahwa Pihak Terkait KPU Provinsi Jawa Tengah menerangkan, KPU Provinsi mendapatkan informasi setelah ada laporan dari Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono, yaitu Pengadu memasukkan laporan pada tanggal 29 Mei 2025 dan Matep Maryono pada tanggal 2 Juni 2025. Setelah mendapatkan laporan, kemudian Pihak Terkait KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan internal, dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi. Hasil Pleno menyatakan bahwa Teradu a.n David Indrawan terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sumpah janji dan/atau pakta integritas, lalu mengusulkan menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada KPU RI melalui surat Nomor 1311/HK.06.4-SD/33/2025 tertanggal 26 Juni 2025, namun KPU RI mengubah sanksi tersebut menjadi Peringatan Keras Tertulis kepada Teradu, tertanggal 17 Juli 2025. Keputusan KPU RI tersebut juga telah diterima oleh Teradu pada tanggal 30 Juli 2025, dan selanjutnya dilakukan pembinaan. Bahwa sejak diterimanya Keputusan KPU RI tersebut, tidak ada tindak lanjut pelunasan oleh Teradu. Teradu berdalih tidak mungkin menjual aset berupa mobil calya putih karena merupakan mobil milik Ibu Teradu, sehingga Teradu baru melunasi setelah tanah warisan laku terjual pada tanggal 25 Oktober 2025. Teradu tidak bisa mencicil untuk melunasi pinjaman dari uang kehormatan sebesar Rp.11.000.000,- karena untuk membiayai cicilan mobil dan motor, serta keperluan pembayaran listrik, dan biaya kuliah anak Teradu. Bahwa baik Pengadu dan saksi Pengadu atas nama Matep Maryono, menerangkan, Teradu sudah melunasi pinjaman baik kepada Pengadu maupun saksi Pengadu atas nama Matep Maryono. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai bahwa tindakan Teradu yang meminta uang kepada Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono merupakan perbuatan atau tindakan yang sudah mencoreng nama baik dan marwah lembaga penyelenggara pemilu khususnya KPU Kabupaten Klaten. Padahal selaku penyelenggara pemilu, Teradu dituntut dan berkewajiban untuk memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu serta mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung. Sesuai fakta persidangan Teradu terbukti sudah menggunakan relasi kuasa terhadap Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono karena keduanya adalah anggota PPK yang pada saat bertugas berada di bawah Teradu. Artinya Teradu sudah memperdaya Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono untuk dimanfaatkan guna kepentingan pribadi yang seharusnya hal itu tidak dilakukan oleh Teradu. Bahwa sesuai fakta persidangan, akibat tindakan Teradu tersebut, KPU RI sudah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Tertulis kepada Teradu. Dengan demikian, Teradu terbukti sudah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak pantas dan bertentangan dengan etika penyelenggara pemilu. Bahwa ketika seseorang mendaftar sebagai penyelenggara pemilu maka dirinya sudah siap untuk bertindak seperti manusia setengah dewa, artinya bahwa penyelenggara pemilu harus memiliki kapasitas tidak hanya pengetahuan namun juga harus memiliki kapasitas moral dan etika yang mumpuni karena selaku penyelenggara pemilu dituntut untuk memberi contoh baik kepada masyarakat maupun kepada jajarannya yang ada di bawahnya. Bahwa meskipun Teradu sudah mengembalikan uang Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono, akan tetapi niat dan tujuan Teradu meminta uang kepada Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono tidak benar-benar untuk membantu Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono menjadi PPPK melainkan semata-mata untuk kepentingan Teradu melunasi hutang pinjaman online, artinya terdapat itikad tidak baik dari Teradu kepada Pengadu dan Saksi Pengadu atas nama Matep Maryono. Sehingga tindakan Teradu a quo merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu terbukti, dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 huruf a dan huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan Para Pihak Terkait, memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Teradu, Para Saksi, dan Para Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu David Indrawan selaku Anggota KPU Kabupaten Klaten terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Yulianto Sudrajat masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh Heddy Lugito, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah, masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd HEDDY LUGITO ANGGOTA Ttd Ttd J. Kristiadi Ratna Dewi Pettalolo Ttd Ttd I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Muhammad Tio Aliansyah Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN, Haq Abdul Gani