III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Menimbang para Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran Kode
Etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Subang
dan Anggota Bawaslu Kab. Subang yang pada pokoknya mendalikan sebagai
berikut:
A. LAPORAN DUGAAN MONEY POLITIK PEMBAGIAN UANG UNTUK MEMILIH
(MONEY POLITIK) SAUDARA NAZIB JORDIE FATURAHMAN CALON ANGGOTA
LEGISLATIF NOMOR URUT 3 DPRD DAERAH PEMILIHAN 7 KABUPATEN
SUBANG DARI PDI PERJUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES,
SIMPATISAN DAN RELAWANNYA.
Pada Pemilu tahun 2019 lalu, Pengadu melaporkan sebanyak 2 ( dua ) kali
kegiatan Pembagian Uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Saudara
Nazib Jordie Faturahman Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 DPRD
Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PDI Perjuangan adalah anak dari
Bapak Rusnatim, SE mantan PLT Bupati Kabupaten Subang. yang selanjutnya
disebut pengadu sebagai Money Politik ke Panwaslu Kecamatan Cikaum,
proses kedua laporan semuanya dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Subang
menurut pengakuan Ketua Panwaslu Kecamatan Cikaum yaitu pada tahapan
kampanye dan pada tahapan pemungutan suara, namun keduanya tidak ada
satupun yang ditindaklanjut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Penurunan drastis perolehan suara pengadu pada saat rekapitulasi hasil
pemungutan suara di empat Desa terpencil bagian utara kecamatan Cikaum,
yaitu Desa Tanjungsasi Barat, Desa Tanjungsari Timur, Desa Gandasari dan
Desa Mekarsari sangat Patut diduga kuat akibat banyaknya money politik
yang dibiarkan oleh para Pengawas Pemilu diberbagai Tingkatan mulai dari
Panwaslu TPS, Panwaslu Desa, Panwaslu Kecamatan bahkan Bawaslu
Kabupaten dan atau bahkan diduga bekerjasama dengan penyelenggara dan
pemilu.
Bawaslu Kabupaten Subang tidak menjelaskan ketika ditanyakan alasan
kedua laporan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil
padahal dalam Peraturan Bawaslu jelas dan nyata bahwa setelah dilakukan
pengkajian dan diputuskan suatu laporan dugaan pelanggaran pemilu tidak
bersifat rahasia lagi. Kepada pelapor harus diberitahukan apabila kekurangan
saksi maksimal 3 hari dan apabila tidak ada saksi Bawaslu harus fokus kepada
barang bukti yang ada.
Untuk diketahui bahwa Saudara Nazib Jordie Faturahman Calon Anggota
Legislatif nomor urut 3 DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari
PDI Perjuangan adalah anak dari Bapak Rusnatim, SE mantan PLT Bupati
Kabupaten Subang. Melalui tim suksesnya, relawan dan atau simpatisannya
telah melakukan pembagian uang dengan maksud agar memilihnya di saat
pemungutan suara tanggal 17 April 2019 serta untuk tidak memilih Calon
Anggota Legislatif lainnya. Adapun Dugaan Money politik yang lakukannya dan
dilaporkan Pengadu ke Panwaslu Kecamatan Cikaum dan dilimpahkan ke
Bawaslu Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :
1) Laporan Tanggal 10 April 2019, Terlapor Saudara Nazib Jordie
Faturahman
Kejadian tanggal 08 April 2019, dan dilaporkan tanggal 9 April 2019 oleh
Saudara Emis masyarakat Dusun Tanjungkerta Desa Gandasari Kecamatan
Cikaum. Namun mendapat interfensi dari Pegawai Kecamatan Cikaum.
Pada tanggal 08 April 2019, sore hari tiba-tiba Saudara Darta mengirim
Gambar Amplop Bertuliskan logo dan Nomor Partai dan Nama Calon Legislatif
yaitu atas nama Saudara Nazib Jordie Faturahman Calon Anggota Legislatif
nomor urut 3 DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PDI
Perjuangan.
Pengadu langsung menelepon Saudara Darta karena Saudara Darta adalah
salah satu simpatisan pengadu dalam pemilu tahun 2019, Saudara Darta
akan datang ke rumah serta akan memberikan amplop beserta uang bukti.
Sesampai di rumah Pengadu, dipancing agar Saudara Darta memberikan
amplop yang ia photo. Karena pengadu minta amplopnya tidak diberikan
terus walaupun akan diganti biaya, makanya pengadu rekam
pembicaraannya. didalam rekaman dikatakan dengan gamblang Nama Calon
Anggota Legislatif pemberi dan nominal isi uang dalam amplop. Intinya
dalam rekaman sebagai barang bukti gamblang menyebutkan detail kejadian
yang menyebutkan nama Calon Anggota Legislatif, nominal uang, gambar
amplop dan contoh gambar Kartu Suara Saudara Nazib Jordie Faturahman
Calon Anggota Legislatif Nomor urut 3 DPRD Kabupaten Subang Daerah
Pemilihan 7.dari PDI Perjuangan.
Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, pengadu melaporkan
dugaan Money politik Calon Anggota Legislatif atas nama Saudara Nazib
Jordie Faturahman Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 DPRD
Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PDI Perjuangan ke Panwaslu
Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang dengan nomor pengaduan
01/LP/PL/Cam.Cikaum/13.23/VI/2019.
Dalam proses tindak lanjut Laporan Ketua Panwaslu Kecamatan Cikaum
menyampaikan informasi kepada pengadu secara lisan di Kantor
Panwaslu Kecamatan Cikaum tetap menginginkan bukti amplop dan uang
sesuai hasil konsultasi denga Bawaslu Kabupaten Subang. Karena hanya
bukti yang sulit didapatkan pemberi amplop dan penangkap politik uang
damai pengadu sulit mendapatkan bukti yang diminta.Karena pengadu
kesulitan untuk membawa masyarakat untuk bersaksi dan membuktikan
politik uang. Sehingga Panwaslu Kecamatan Cikaum menyatakan bukti tidak
lengkap dan akan dikembalikan dalam 24 jam, padahal bukti rekaman
dengan jelas dan vulgar mengatakan ajakan dan pengadu sampaikan
kesulitan untuk mengadakan Saksi dari masyarakat kampung yang rentan
diintimidasi apalagi menyangkut politik uang dari seoarang anak pejabat.
Sesuai permintaan Ketua Panwaslu Kecamatan Cikaum, Pengadu
menyampaikan informasi Daerah rawan money politik sampai dengan
menjelang hari H Pemilu, yang menurut Ketua Panwaslu Kecamatan
Cikaum sesuai arahan Bawaslu Kabupaten Subang akan mengadakan
tindakan pencegahan bahkan akan menurunkan intel dan kepolisian.
Namun ternyata tidak dilakukan hal ini terbukti kegiatan bagi-bagi uang
menjelang pelaksanaan pemungutan suara untuk memperoleh dukungan
suara sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS semakin
banyak, namun tak satupun dari Panwaslu TPS, Panwaslu Desa dan
Panwaslu Kecamatan se-Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang
mendapatkan temuan kegiatan money politik yang jelas dan nyata banyak
terjadi di masyarakat pemilih.
2) Laporan Tanggal 18 April 2019, Terlapor Saudara Dedi alias Ojos
Kejadian terjadi di Dusun Galumpit Desa Gandasari Kecamatan Cikaum,
berjarak kurang lebih 100 meter dari TPS. Dan penangkapan langsung
dilakukan oleh pengadu secara spontan dan mengamankan uang kertas
pecahan 20.000,- ( Dua puluh ribu rupiah ) dan 1 lembar Alat peraga
kampanye berupa contoh Kertas suara yang mengarahkan pemenangan
ke Saudara Nazib Jordie Faturahman Calon Anggota Legislatif Nomor
Urut 3 Daerah Pemilihan 7 dari Partai PDIP, Bukti terakhir diketahu
pengadu berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Subang ketika dilakukan
klarifikasi.
Laporan dilaporkan Panwaslu Kecamatan Cikaum karena Panwaslu
Kecamatan Cikaum tidak mau menerima Laporan dengan alasan sibuk
pengawasan pemilu, dan Kantor Panwaslu Kecamatan Cikaum kosong, baru
pada tanggal 18 April 2019 dilaporkan.
Menjelang hari tenang tahapan pemilu 2019 pengadu sudah mendengar isu
bahwa bahwa di Desa Gandasari dan desa sekitarnya akan ada pembagian
uang untuk pemenangan salah satu calon yang melibatkan Kepala desa Tim
sukses dan aparatur desanya. Sampai beberapa RT dilibatkan bahkan tingkat
RWnya yang sudah mengadakan pertemuan dan mengarahkan pemenangan
ke salah satu Calon legislatif. Makanya pengadu secara pribadi meningkatkan
kewaspadaan, kabar berita dari seluruh relawan dan simpatisan di Desa
Gandasari. Bahkan pernah pengadu sampaikan ke Panwaslu Kecamatan
Cikaum bahwa Desa Gandasari termasuk daerah rawan, terbukti dengan
adanya pelaporan photo dan bukti rekaman pembagian uang di Desa namun
dikembalikan Panwas katanya Bawaslu menolak untuk memberikan
klarifikasi kalau bukti tidak lengkap. kalau ada nominal uangnnya saja.
Pada tanggal 16 April 2019, sore hari sekitar jam 17. 00 WIB pengadu
mendengar kabar bahwa ada mobil serupa milik kepala Desa
Gandasari terparkir di Dusun Galumpit, dan diduga milik Kepala Desa
Gandasari mendatangi rumah Bapak Nono di sekitar wilayah dekat TPS
Dusun Galumpit, makanya pengadu pribadi meningkatkan kewaspadaan.
Malam hari H pemungutan suara Relawan dan simpatisan tidak ada yang
berhasil menangkap satupun padahal rumor beredar ada pembagian uang
untuk paket Calon Anggota Legislatif DPR RI, Provinsi dan Kabupaten yang
melibatkan beberapa oknum RT dan RW di Desa Gandasari. Tapi pada malam
hari tidak ada satupun pengadu mendapatkan barang bukti dan tak ada yang
memberikan kabar berita secara langsung mungkin mental ketakutan
masyarakat atau tenggang rasa dan atas himpitan ekonomi yang tidak pada
tempatnya.
Pada tanggal 17 April 2019 pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB pagi ketika
pengadu memasuki gang kecil sendirian pengadu melihat kerumunan yang
ada tidak lebih 100 meter jaraknya dari TPS, di tempat itu Saudara Ojos (
DEDI ) sedang mensosialisasikan kartu suara dengan menggenggam uang
banyak terlihat pecahan Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- dan Rp. 5.000,- dan
menjelaskan tatacara pencoblosan untuk Saudara Nazib Jordie Faturahman
Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Subang Nomor urut 3 dari PDIP,
bukti diserahkan ke Panwaslu Kecamatan Cikaum dan Pengadu tahu Bukti di
Kantor Bawaslu Kabupaten Subang ketika Pengadu di klarifikasi di Kantor
Bawaslu Kabupaten Subang.
Pengadu tidak menduga sebelumnya karena sedang berada di atas
kendaraan motor pengadu tidak bisa mengambil photo dan fokus pemikiran
pengadu adalah Perkataan yang disampaikan Ketua Panwaslu Kecamatan
Cikaum yang menyampaikan hasil konsultasi laporan pertama yaitu
kalau saja ada bukti uang yang disita kata Bawaslu Kabupaten Subang
maka Laporan pasti ditindak lanjuti dengan tuntutan pasal berlapis.
Ketika pengadu dekati langsung kerumunan bubar dan Saudara Dedi alias
Ojos buru-buru menghindar secara tergesa-gesa malu bercampur ketakutan
dan memasukan terburu-buru kertas suara dan sejumlah uang ke kantong
belakang celana jeansnya dan menghindar ke arah rumah Bapak Nono dan
Ibu Yayah, dan pengadu terus mengejarnya sampai terhimpit diantara tembok
dan tempat bangku panjang duduk di rumah Bapak Nono. Kejadian
disaksikan langsung oleh Bapak Nono.
Pada saat bersamaan Ibu Yayah dan Bapak Nono juga sepertinya sedang
sosialisasi pencoblosan ke keluarga dekatnya juga. Pengadu bicara baik-baik
supaya mengaku, tetapi tidak mengaku. Pengadu terus berusaha dengan
memaksa kearah tembok sampai terduduk di bangku kayu untuk
memperoleh bukti dan uang yang dibagikan dengan merogoh saku
belakangnya dihadapan Bapak Nono dan ibu Yayah dan berhasil mengambil
uang Rp. 20.000,- pake tangan kiri pengadu dan contoh Kartu Suara yang di
bawa Saudara Dedi / Ojos dan sembunyikan pakai tangan kanan pengadu.
Kejadian ini disaksikan langsung oleh Bapak Nono dan Ibu Yayah.
Terjadi adu mulut bahkan dorong-dorongan fisik antara Pengadu dengan
Saudara Dedi / Ojos sampai dengan tersudutnya Saudara Dedi / Ojos ke
bangku dan tembok rumah Saudara Nono, karena ramainya keributan
berdua, akhirnya keributan dilerai oleh Saudara Nono dan Saudara Yayah
yang menerangkan serta sesuai pengakuan Sudara Dedi / Ojos bahwa ojos
membagikan kepada keluarganya saja di bagian utara., sementara kejadian
Pembagian dilakukan Saudara Dedi / Ojos di dusun Galumpit bagian tengah.
Saudara Dedi / Ojos ketika didesak mengaku menuduh Pengadu mendapat
kabar dari RW Taryana yang pada saat itu Saudara ojos sudah mampir ke
rumah bertemu dengan RW Taryana.Tetapi setelah pengadu meminta
penjelasan ke RW Taryana, RW Taryana bilang hanya sosialisasi tidak ada
uang padahal ojos dalam pembicaraannya menuding RW Taryana yang
memberitahu pengadu. Pada saat itu pengadu belum tahu kalau Saudara
Dedi / Ojos adalah adik dari Ibu Yayah dan adik ipar Bapak Nono, serta RW
Taryana adalah Kordinator Desa Tim Pemenangan Nazib Jordie Faturahman.
Setelah terjadi keributan dan perampasan barang bukti berupa Uang dan APK
( alat Peraga kampanye ) contoh surat Kartu suara, Pengadu langsung
menelepon Ketua Panwaslu Kecamatan Cikaum Saudara Achmad Fadillah,
Saudara Marno bahkan Staf Bawaslu Saudara Suparman dengan maksud
hendak melaporkan Kejadian, namun mereka mengatakan sedang ada di
luar, Kantor Panwaslu Kosong, Jadi untuk pelaporan besok saja, karena
semua sedang keluar melakukan pengawasan. Dalam hal ini pengadu
menduga upaya menghindari proses pengaduan secara cepat, supaya ada
jeda untuk mempersiapkan jalan keluar yag terbaik karena menyangkut
Calon Anggota Legislatif anak Mantan PLT Bupati Bpk. Rusnatim, SE
yaitu Saudara Nazib Jordie Faturahman Calon Anggota Legislatif Nomor Urut
3 Daerah Pemilihan 7 dari Partai PDIP.
Saudara Nono, Saudara Yayah dan Saudara Dedi / Ojos sebelumnya
adalah Simpatisan Pengadu sampai dengan tahapan masa tenang pada
Pemilu 2019, namun karena diduga kuat adanya aliran uang yang masuk
sehingga mereka berubah pilihan menjadi pendukung simpatisan bahkan
bergabung dengan Kordinator Desa saudara Nazib Jordie Faturahman Calon
Anggota Legislatif Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 7 dari Partai PDIP yaitu
Saudara RW Taryana.
Pengadu mengetahui ini dari Saudara Casim dan Fani bahwa sekitar
seminggu sebelumnya ketika menyiapkan saksi TPS untuk Calon Anggota
Legislatif PKB, mereka mendengar langsung dari Saudara Yayah uang
sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) sudah masuk dari Calon
Anggota Legislatif Partai PDIP. Hal ini ada dalam Video Rekaman namun
karena sesuatu hal yang tidak mau dijelaskannya Saudara Casim dan
Saudara Fani tidak mau menjadi saksi.
Saudara Edi Jubaedi dan temannya yaitu Saudara Ujang mengetahui
rencana membagikan uang di desanya untuk mempengaruhi masyarakat
pemilih yang akan dilakukan oleh Tim Sukses Saudara Nazib Jordie
Faurahman Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 7 dari
Partai PDIP. Bahkan dia mengetahui di dusunnya yaitu dusun Tanjungkerta
juga terjadi pembagian uang oleh Tim Saudara Nazib Jordie Faturahman
Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan 7 Nomor Urut 3 dari Partai PDIP
yang dilakukan oleh Saudara Ajid yaitu Tim yang dibentuk dan merupakan
Saudara Dekat Kepala Desa Gandasari.
Pengadu baru mengetahui bahwa Saudara RW Taryana adalah Kordinator
Desa setelah mendengar keterangan dari Saudara Edi Jubaedi dan
Saudara Ujang ternyata Saudara RW Taryana adalah Kordes ( kordinator
Desa ) Saudara Nazib Jordie Faturahman Calon Anggota Legislatif Nomor
Urut 3 Daerah Pemilihan 7 dari Partai PDIP yang mengundang dirinya dan
temannya yaitu Saudara Ujang, masyarakat pemilih, Relawan dan Tim
Sukses Desa Gandasari di Rumah Makan Bapak Kaltim.
Dalam pertemuan di Rumah makan Bapak Kaltim Saudara Edi Jubaedi,
Saudara Ujang dan banyak lainnya, diberikan pengarahan oleh Bapak Arif,
RW Taryana bahkan ada ajakan untuk memilih dan mencoblos yang sudah
terbutki karena yang belum terbukti masih meragukan, Usahakan harus
seperti Pilkades paling tidak setengahnya karena sudah memberikan
sirtu dibeberapa ruas jalan untuk perbaikan jalan“ juga ajakan itu
disampaikan oleh Kepala Desa Gandasari Dan ketika pulang dibagikan
uang transportasi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- hal ini tercantum
dalam bukti rekaman.
Pada saat Pengadu tahu ada gelagat Bapak Nono dan Ibu Yayah akan
mangkir tidak akan hadir dalam memenuhi undangan Saksi dari Bawaslu
Kabupaten Subang, maka pengadu meminta Saudara Iqbal Pratama untuk
membujuk Bapak Nono dan Ibu Yayah agar bisa hadir memberikan
kesaksian. Namun Ibu Yayah menyatakan tetap tidak akan hadir walau ada
orang yang datang, jangankan 1 orang 10 orangpun dia tidak akan datang,
karena sudah ada orang yang datang dan menyuruhnya tidak usah datang
walau siapapun yang menyuruh karena sudah ada yang mengurusnya dari
PDIP Bapak Ating sesuai bukti Rekaman
Pengadu baru tahu kemudian dari Saudara Kecih dan Waslim yaitu
tetangga Saudara Dedi / Ojos, ternyata Saudara Dedi / Ojos adalah adik
bungsu dari Saudara Yayah yang juga merupakan istri Saudara Nono.
Sehingga walaupun hadir semua saksi sangat patut diduga kesaksian
Saudara RW Taryana, Saudara Nono dan Saudara Yayah tidak akan obyektif.
Tanggal 02 Mei 2019 ketika pengadu menjelang persiapan menjadi Saksi PKB
di Rapat PlenoTerbuka KPU, Pengadu bertemu dengan Saudara Warlan, SE
seorang pegiat sosial juga merupakan kordinator Saksi Partai Demokrat
di Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang pada Pemilu tahun 2019, yang
mengatakan bahwa Kasus Money Politk yang dilaporkan oleh pengadu tidak
akan selesai. Dengan alasan Kantor Bawaslu Kabupaten Subang sudah
didatangi Bapak Ating Rusnatim, SE ( Mantan PLT Bupati Subang ) dan
Bapak Bambang Herdadi ( Mantan Ketua DPRD Kabupaten Subang ) yang
pastinya kedatangan kedua orang tersebut adalah terkait kasus anaknya
yaitu Saudara Nazib Jordie Faturahman Calon Anggota Legislatif Daerah
Pemilihan 7 Nomor Urut 3 dari Partai PDIP yang dilaporkan pengadu seperti
yang sudah tersebar di media online.
Ketika masa menunggu proses pelaporan Pengadu menanyakan beberapa
kali ke Bawaslu Kabupaten Subang baik secara langsung maupun lewat
telepon, namun jawabannya nanti sedang diproses. Bahkan terus mencari
info perkembangan melalui aktifis dan pegiat sosial yang bergelut di ranah
Pemilu terutama yang kegiatanya di sekitaran Bawaslu dan KPU Kabupaten
Subang. Sekitar tanggal 06 Mei 2019 ketika konfirmasi ke Ibu Juju Juariah,
kasus sedang diproses dan akan memasuki Sidang ke-2 ( dua ) yaitu Sidang
GK ( Gakumdu ) untuk memutuskan perkara.
Kemudian Sejak pelaporan tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal
10 Mei 2019 Laporan berproses mulai dari dilaporkan ke Panwaslu
Kecamatan Cikaum sampai dengan diputuskan, Panwaslu Kecamatan
Cikaum maupun Bawaslu Kabupaten Subang tidak pernah mengajukan
saksi tambahan atau saksi pengganti sampai dengan laporan dinyatakan
tidak memenuhi syarat formil dan materil.
Saudara Nazib Jordie Faturahman Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 3
Daerah Pemilihan 7 dari Partai PDIP yang melakukan money politik melalui
relawan, simpatisan maupun tim suksesnya bahkan melibatkan Kepala Desa
jelas melanggar peraturan perundangan yang berlaku untuk Pemilu tahun
2019 menyangkut Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemilu. Bawaslu Kabupaten
Subang melalaikan tugas mencegah terjadinya praktik politik uang
di wilayah kabupaten / kota dan tidak mengawasi dengan sungguh-
sungguh netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Pemilu Nomor 7 tahun 2017..
Pengadu akhirnya melakukan investigasi di lapangan, ternyata tidak hanya
mendapatkan kabar banyaknya Money Politik seperti Saudara Nazib Jordie
Faturahman saja, dari beberapa Calon Anggota Legislatif lainya pun terjadi
yang selalu Pengadu bagikan infonya lewat WA ke Nomor telepon Penyelenggara
Pemilu di semua Tingkatan khususnya di Daerah Pemilihan 7 Kabuapaten
Subang yaitu Kecamatan Cikaum, Binong, Tambakdahan dan Kecamatan
Purwadadi yang ada kontak HPnya di Pengadu. Tapi menurut masyarakat hal
itu sudah biasa terulang tak ada satupun juga yang dilakukan tindakan.
Dan hal ini tidak ada yang dijadikan informasi awal untuk ditindak lanjuti
oleh Bawaslu Kabupaten Subang. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan
bagi-bagi uang untuk mendapatkan simpati dalam perolehan suara hal
biasa seperti perbuatan tidak melanggar aturan pemilu. Dari uraian
kejadian di atas, sangat patut duduga adanya Pelanggaran Kode etik yang
melibatkan penyelenggara Pemilu mulai dari Panitia ( KPPS, PPS, PPK dan
KPU ) dan Pengawas ( Panwaslu TPS, Panwaslu Desa, Panwaslu Kecamatan
dan Bawaslu ), bahkan ada upaya tertentu untuk menggagalkan kesaksian
kepada saksi fakta juga karena mental masyarakat desa dan ewuh pakewuh
dari beberapa saksi yang dipersiapkan pengadu dengan alasan tidak jelas,
Saudara Nono, Saudara Yayah, Saudara RW Taryana, Saudara Ujang, Saudara
Casim, Saudara Waslim dan Saudara Fani serta Saudara Edi, mereka semua
menggagalkan kesaksiannya dan atau tidak mau bersaksi di DKPP.
Perbuatan money politik yang dilakukan oleh Saudara Nazib Jordie
Faturahman Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 7 dari
Partai PDIP yang dilakukan oleh relawan, simpatisan maupun tim suksesnya
yang juga melibatkan Kepala Desa, sangat tegas dan jelas melanggar
ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka
sangat tegas dan jelas kedua perbuatan Saudara Nazib Jordie
Faturahman Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 7 dari
Partai PDIP yang dilakukan oleh relawan, simpatisan maupun tim suksesnya
merupakan perbuatan tindak pidana pemilu karena juga melibatkan kepala
desa dilarang membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan
yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama
masa Kampanye. Serta tidak menutup kemungkinan ada kterlinatan
para penyelenggara di tingkat Desa.
Tangkap tangan bagi-bagi uang yang terjadi tidak lebih dari 100 meter
jararaknya dari TPS memperoleh bukti dan saksi dilaporkan pengadu adalah
money politik Saudara Nazib Jordie Faturahman Calon Anggota Legislatif
nomor urut 3 DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PDIP yang
dilakukan oleh Pihak Pengadu sesuai isu yang beredar di masyarakat
daerah pengadu saat pelaksanaan kampanye yang akan menghabisi
perolehan suara pengadu, sehingga berakibat dendam pendukung dan
simpatisan dengan mempergunakan kekuasaan dan kekuatan uang, dan
kemudian itu terjadi. Maka dapat dipastikan akan terus berulang karena
Money politik itu tidak akan diproses, dan tidak ada hukuman apapun dari
penyelenggara walaupun tangkap tangan dan dilaporkan Calon legislatif yang
mantan Ketua Panwaslu Kecamatan.
Akibat Laporan Dugaan Bagi-bagi Uang ( Money Politik ) Saudara Nazib
Jordie Faturahman Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 7
dari Partai PDIP yang dilakukan oleh relawan, simpatisan maupun tim
suksesnya juga dengan melibatkan Kepala Desa tidak mendapatkan
perlakuan sesuai Standar oeparsional pengaasan pemilu, menimbulkan
berbagai aksi demonstrasi, kekecewaan dan ketidak percayaan dari
masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang atas
penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan penegakan aturan hukumnya.
Dominasi dan interfensi kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Subang sangat
patut diduga terganggu integritas dan profesionalimenya, karena Saudari
Endah Nopentia, SH anak Bapak Rusnatim yang terdaftar menjadi Calon
Legislatif di Dapil 6 Kabupaten Subang No. urut 3 dari PDIP yang
merupakan Tenaga kontrak PDAM bisa menjadi Calon Anggota Legislatif di
Dapil 6 Kabupaten Subang dari PDIP dan ikut dalam kontestasi Pamilu 17
April 2019 tanpa prosedur pengunduran diri dan karena kalah sekarang
masih menjadi Pegawai Kontrak di Kantor PDAM Kabupaten Subang bukti pada
Judul Rekaman Video Endah Noventia PDAM.
B. RAPAT MEDIASI PADA RAPAT PLENO KPU KABUPATEN SUBANG TANGGAL
03 MEI 2019.
Pada saat pengadu diminta bantuan untuk rekapitulasi C1 Caleg Partai
demokrat untuk rekap Perolehan Suaranya, dan menginventarisir permaslahan
yang ada. Ditemukan kejanggalan selisih suara perolehan darai beberapa partai
berdasarkan C1 Demokrat yang dari Saksi Partai Demokrat. Namun total
perolehan suara sah Partai Demokrat hanya dikisaran 6.500an sedang ka Partai
Nasdem di 7.700an. maka saya sarankan untuk nyerah dalam pembuktiannya
akan kesulitan.
1) Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Purwadadi :
Diawali dengan keributan kecil pada hari Minggu tanggal 21 April 2019
ketika acara verifikasi Saksi Partai yang akan masuk mengikuti Rapat
Pleno PPK di Kecamatan Purwadadi antar sesama saksi PKB serta PPK,
saling dorong dan terjadi adu mulut yang dipisah anggota Polri dan pengadu
menyaksikan langsung. Penyebabnya adalah Surat Mandat Saksi yang
diberikan sebelumnya dihilangkan oleh PPK Kecamatan Purwadadi, yang
teryata semuanya berujung ke Saksi PKB yang merupakan adik kandungnya
Calon Anggota Legislatif No. 5 H. Endang Jamaludin, setelah dilerai
melibatkan Polisi dan Satpol PP, akhirnya Rapat Pleno dilanjutkan dengan
dihadiri oleh Saksi PKB Pihak Calon Anggota Legislatif 5, Saksi Calon Anggota
Legislatif 4, Saudara Agus Mudin dan Saudara Cece Saepudin.
Adapun basis data yang dipakai Saksi PKB dalam Rapat Pleno PPK Purwadadi
adalah :
- Rekapitulasi Data PKS
- Rekapituasi Data Partai Demokrat
Pada malam hari terakhir rekap yaitu hari Selasa tanggal 23 April 2019 malam
hari, semua Saksi PKB menyamakan data hasil rekap di saat Rapat Pleno
masing-masing desa dan jumlah perolehan keseluruhan. seluruh saksi PKB
menyetujui untuk tidak menandatangani hasil rekap pleno Purwadadi karena
ada selisih perolehan data saksi dan DAA1 yang diterbitkan PPK Purwadadi,
Penetapan hasil rapat begitupun Calon Anggota Legislatif 1, wakil Calon
Anggota Legislatif 2, Calon Anggota Legislatif 3 dan Calon Anggota Legislatif 4
serta wakil Calon Anggota Legislatif 5 setuju untuk tidak menandatangani
DAA1 hasil Rapat pleno.Malam itu Rapat pleno ditutup dengan tidak ada
tanda tangan Hasil Rapat Pleno dari Saksi PKB yang hadir. Keanehan mulai
terjadi berawal di malam itu, karena PPK tidak langsung menandatangani
rekapitulasi, tetapi rekap ditutup dan dilanjutkan keesokan hari.
Di akhir Rapat Pleno malam hari sebelum penutupan kami 4 orang Calon
Anggota Legislatif PKB Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang yaitu :
1. No. urut 1 Sukron Ma’mun
2. No. urut 2 Iman Mulyana, S.Ag
3. No. urut 3 Ahmad Sulaeman, SE ( Pengadu )
4. No, urut 4 Sri Latifah, S.Pd diwakili adiknya yaitu Saudara Kodir
Sepakat akan melakukan protes interupsi apabila dibacakan di beberapa
Desa yang tidak sesuai hasil rekap saksi PPS Desa se-Kecamatan
Purwadadi, karena :
1. Data catatan Saksi Perihal Hasil Rekap per Desa tidak sesuai dengan
Hasil Rekap tingkat Kecamatan
2. Tidak ada berita acara kejadian khusus yang dibuat PPK dan Panwaslu
Kecamatan Purwadadi perihal pembukaan kotak suara
3. Saksi tidak boleh ada yang menandatangani berita Acara Rapat Pleno di
Kecamatan Purwadadi.
Ketika pagi hari dilanjutkan pleno PPK Purwadadi terjadi kejanggalan
karena DAA1 sudah ditanda tangani oleh saksi PKB dari Calon Anggota
Legislatif 5. Sedangkan Berita Acara DB2-KPU tidak dibuatkan oleh PPK
maupun Panwaslu Kecamatan atas keberatan saksi PKB malam harinya.
Kesepakatan dilanggar PPK, Panwaslu dan Saksi Calon Anggota Legislatif
Kab. Subang dari PKB No. urut 5 dengan telah ditandatangani BA Rekap
oleh saksi PKB, maka atas kejadian ini 4 orang Calon Anggota Legislatif PKB
Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang sepakat akan memprotes dan
melaporkan Rapat Pleno di Kecamatan Purwadadi. Pengadu beserta saksi
PKB mengetahui adanya indikasi Kecurangan yang dilakukan oleh oknum
KPPS, oknum PPK sampai dengan Panwaslu tingkat Kecamatan Purwadadi
ketika Rapat Pleno di Tingkat PPK Kecamatan Purwadadi, maka Saudara
Sukron Ma’mun bersama pengadu melaporkannya.
Pelanggaran terjadi karena seharusnya PPK dan Panwaslu Kecamatan
Purwadadi malam itu harus mengisi Formulir yang digunakan dalam
pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara
sebagaimana Pernyataan Keberatan Saksi dan / atau Catatan Kejadian
Khusus dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
tingkat kecamatan yaitu DB2-KPU sebagai formulir yang tidak terpisahkan
dalam Berita Acara.
Selain karena alasan di atas, alasan pertimbangan Saudara Sukron Ma’mun
ditemani pengadu untuk melaporkan kasus dugaan penggelembungan
suara karena :
1. Tempat Pleno tidak steril beda dengan Kecamatan lain;
- Semua orang bisa masuk ke tempat penyimpanan surat suara
- Pemindahan kotak suara tidak dikawal oleh saksi,PPK, Stapol PP dan
Polisi.
2. Pengadu mengetahui adanya Laporan Penyitaan segel plastik dan segel
kertas kotak suara oleh Tim Sukses Calon Anggota Legislatif Partai
Demokrat dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Subang oleh Saudara
Warlan, SE.
Rapat pleno yang sangat melelahkan serta terbagi menjadi 4 Panel dengan
pembatasan banyaknya saksi yang dapat hadir masuk ke Ruangan sehingga
banyak saksi yang tidak bisa melihat seluruh kejadian rekap suara di setiap
panel yang membahas satu TPS sehingga saksi PKB semuanya tidak bisa
melihat semua perubahan yang terjadi di setiap perhitungan TPS dan
melakukan protes. Sementara KPPS, PPS, PPK bahkan Panwaslu
Kecamatan Purwadadi selaku Pengawas langsung tidak memerintahkan
dilakukan pencatatan Berita Acara kejadian khusus DA2-KPU pada
setiap perubahan hasil rekap yang terjadi.
Ini terbukti pada pengakuan Panwaslu Kecamatan Purwadadi pada Rapat
Mediasi di KPU kena protes keras dengan dibentak oleh Bpk. Shopyanudin.
Pengadu mengetahui adanya akibat penyitaan segel oleh Tim Sukses
Demokrat dan dilaporkan Saudara Warlan, SE, mengakibatkan terdapat
6 Berita Acara Pemungutan Suara di TPS tidak berada dalam kotak
Surat Suara.
Photo-photo Laporan Penyitaan segel plastik dan segel kertas kotak
suara oleh Tim Sukses Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dan
dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Subang oleh Saudara Warlan.
Saudara Sukron Ma’mun mengadukan Dugaan penggelembungan suara
di Kecamatan Purawadadi dan photo segel Pastik dan segel kertas yang
disita Saksi Partai Demokrat.
2) Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Cikaum
Pengadu pada Rapat Pleno Desa Pasirmuncang bertepatan dengan urusan
Money Politik yang di laporkan pengadu. Pada saat itu pengadu mohon ijin
Ketua PPK untuk tidak hadir karena harus menghadiri klarifikasi di Bawaslu
Kabupaten. Namun sebelumnya pengadu sempat menyalin dan memphoto C1
Saksi Partai Golkar di TPS 2 dan TPS 8 Desa Pasirmuncang dari Saksi Partai
Golkar dan menyamakan dengan Rekapitulasi hasil Saksi Partai PKS. Namun
ketika penetapan DB1-KPU Rapat pleno berubah. Dan menurut keterangan
saksi partai lainnya di Desa lainnya banyak yang berbeda, namun ada yang
diprotes tapi ada juga yang tidak diprotes. Tetapi tidaka ada satupun Panwas
yang melakukan Interupsi apabila terjadi perbendaan perolehan suara.
Dalam Rapat Pleno Kecamatan Cikaum, di Desa Pasirmuncang terjadi
perubahan angka perolehan sebagai berikut :
- TPS 02, menambahkan 4 suara Calon Anggota Legislatif No. 5 Endang
Jamaludin
- TPS 08, menambahkan 3 suara Calon Anggota Legislatif No. 5 Endang
Jamaludin
Pada saat Pleno Pasrimuncang, 1 orang saksi dari PKB sakit, saksi saya
mengikuti panggilan Proses Laporan Maney Politik, yang juga sama
diperlambat hanya untuk penyelamatan.
Pada saat pleno bisa saja karena tidak ada saksi jadi tidak ada yang protes,
misalnya untuk suara pengadu yang hilang sampai 100 lebih di Kecamatan
Cikaum, Namun karena kedekatan pengadu dengan Calon Anggota Legislatif
dan saksi partaii lain, semua memprotesnya dari PDIP, Golkar dan PKS. Tapi
untuk yang lainnya diam tidak peduli partai lain.seperti halnya banyak saksi
yg tidak tahu dan tidak peduli jumlah peraturan penetapan Surat suara yang
diterima dengan DPT dan DPT serta surat suara cadangan.
C1 Sertifikat yang dipegang saksi Calon Anggota Legislatif 1 adalah C1-KPU
Saksi Partai Golkar dan Partai Demokrat, yang hadir di tempat. Berarti
seharusnya sudah menerima revisi dan DB2 Berita acara kejadian khusus.
Dan pada saat laporan ke Panwaslu Kecamatan Cikaum kami menyertakan
saksi Calon Anggota Legislatif Golkar yang ikut dalam rapat pleno kecamatan
Cikaum. Serat ketika di Sandingkan dengan data C1 PTPS data yg dibawa
pelapor sama dengan data PTPS dan pada saat itu PKD ada di tempat dan
tidak menyatakan adanya perubahan. Hal ini sangat patut kami duga adalah
Legitimasi Kesalahan. Hal ini senada dengan kesaksian Saksi Partai Golkar
yang hadir yang sekaligus adalah Calon Anggota Legislatif Partai Golkar
Saudari Esti dan Saksi Partai PDI P Saudara Aas, sesuai Rekaman Saksi
Suara Rapat Pleno.
Kajian laporan Panwaslu Kecamatan Cikaum dibuat setelah terjadinya
laporan di Bawaslu RI karena semua pihak bersiap untuk penyelamatan,
Akhirnya Saudara Sukron Ma’mun dan pengadu mengadu ke Panwaslu
Kecamatan Cikaum.
Dalam kajian hanya diterangkan tidak memenuhi syarat materil, padahal
ketika disandingkan data, C1 PTPS sama dengan data C1 yang dibawa
saksi. Laporan tidak segera ditindaklanjuti, tidak ada konfirmasi ketika
ditanyakan perkembangan laporan sehingga punya inisiatif untuk
memberitahukan Bawaslu Subang perihal terjadi pelaporan di Kecamatan
Cikaum untuk pertimbangan persiapan Pleno KPU Subang
Ketika pengadu dan pelapor meminta bantuan ke PPK Kecamatan
Cikaum perihal Rekap Perolehan suara perdesa se-Kecamatan Cikaum,
ketua PPK Kecamatan Cikaum meminta biaya untuk melunasi hutang
konsumsi di warung sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) untuk
melunasi konsumsi sisa rapat pleno PPK Cikaum, karena pelapor tidak
punya uang sebesar itu akhirnya Pelapor mencari info perolehan dari pihak
lain.
Penyelesaian Keberatan Saksi seharusnya KPU kabupaten melakukan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara membacakan
keberatan Saksi dan / atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan
yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat proses
rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status penyelesaiannya juga
membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten dalam formulir Model
DB2-KPU. Apabila tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam
pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat
kabupaten Formulir Berita acara semuanya harus ditandatangani oleh
ketua dan semua anggota KPU Kabupaten / Kota serta Saksi yang hadir.
Pengadu beserta saksi PKB mengetahui adanya Indikasi Dugaan
Kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPPS sampai kepada oknum
PPK dan Oknum KPU Kabupaten Subang, karena terdapat fakta kejadian
yang tidak terbantahkan dengan adanya beberapa kejadian yang dinilai
Pengadu yang mengikuti seluruh Tahapan Kampanye karena sangat
lemahnya Pengelolaan, Pengawasan, Pengurusan Surat Suara dan Hasil
Rekap Perhitungan Suara di Kecamatan Cikaum dan Kecamatan Purwadadi
Purwadadi oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Purwadadi yang dilegitimasi
oleh KPU Kabupaten Subang dan Bawaslu Kabupaten Subang.
Setelah menelaah, mengkaji seluruh tahapan kampanye yang dilalui, dan
turut serta dalam seluruh Proses Pemilu dan seluruh tahapan Pelaporan
sampai dengan Sidang Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan salah
gugatan, maka pengadu mempelajari Laporan yang disampaikan oleh
Saudara Sukron Ma’mun Calon Anggota Legislatif Nomor urut 1 Daerah
Pemilihan 7 Kabupaten Subang dari PKB, yaitu :
1. Laporan ke Panwaslu Kecamatan Cikaum dengan tanda terima Laporan
tanggal 27 April 2019
2. Laporan ke Panwaslu Kecamatan purwadadi dengan tanda terima
Laporan tanggal 29 April 2019
3. Tanda Terima Pemberitahuan ke Bawaslu Kabupaten Subang dengan
bukti Laporan tanggal 30 April 2019 Kajian laporan dari Panwaslu
Kecamatan Cikaum.
4. Surat pernyataan dari PPS Desa Pasirmuncang.
5. Kajian laporan dari Panwaslu Kecamatan Cikaum.
Rapat Pleno KPU Kabupaten Subang pada saat dibacakannya Hasil
Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi pada tanggal 03 Mei 2019 terjadi protes
keberatan saksi dari Partai Demokrat dan PKB yang mengajukan interupsi
pada acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Subang Perihal
Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan
Pemilu Legislatif Kabupaten Subang tahun 2019 yaitu Partai Demokrat dan
PKB.
KPU Kabupaten Subang dalam menanggapi interupsi dari saksi PKB dan
Saksi Partai Demokrat mengusulkan diadakan Rapat Mediasi dengan
mempergunakan Ruangan lain atas usulan komisioner Ahmad Koncara,
dengan persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Subang dan semua peserta
rapat pleno yang hadir. maka jelas terjadi perlakuan yang berbeda atas
penanganan keberatan Saksi PKB dan Partai Demokrat dengan penanganan
keberatan saksi Partai lainnya yang langsung diadakan perbaikan.
KPU bersama Bawaslu Kabupaten Subang dan Saksi seharusnya
menyelesaikan kejadian khusus dan / atau keberatan Saksi yang menjadi
catatan Bawaslu Kabupaten. KPU Kabupaten Subang wajib mencatat
seluruh kejadian dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara pada formulir Model DB2-KPU. KPU Kabupaten mempunyai
kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten /
Kota di wilayah kerjanya sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan Peraturan KPU RI
nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.
Namun KPU dan Bawaslu Kabupaten Subang menjalankan Rapat tertutup
yang hanya bisa dihadiri Saksi, KPU, Bawaslu dan bagian dokumentasi.
.Maka Penyampaian keberatan Saksi Partai Demokrat dan Partai
Kebangkitan Bangsa tidak ditangani langsung di ruangan itu, namun
dilaksanakan pada Rapat Mediasi di ruang tertutup di sebelah Ruang
Rapat Pleno KPU Kabupaten Subang pada pukul 18.00 s/d 21.00 WIB di
Hotel Fave Kabupaten Subang. Yang dihadiri oleh :
1. Bawaslu Kabupaten Subang :
- Ketua : Drs. Parahutan Harahap
- Anggota : Imanudin, S.Hi
- Anggota : Jacki Jauhari, S.Ag
- Anggota : Cucu Kodir Jaenai, SP
- Anggota : Juju Juariah, SH
- Staf : Angga staf Bawaslu
2. Komisoner KPU Kabupaten Subang
- Ketua : Suryaman, M.Ag
- Anggota : Ahmad Koncara
- Anggota : Ratih Yeti Pujiawati, SH
- Anggota : Hari Nazarudin
- Staf KPU : Bagian Teknis
- Staf KPU : Bagian Hukum
3. Panwaslu Kecamatan Purwadadi
- Ketua : Anjar Pratama
4. PPK Kecamatan Purwadadi
- Ketua : Isep
5. PKB
- Wakil Ketua : Drs. Shopyanudin
- Saksi : Ahmad Sulaeman ( Pengadu )
- Saksi : Mulyana, SE
6. Petugas dokumentasi KPU dan atau Bawaslu Kabupaten Subang (
Mohon dalam Persidangan DKPP untuk dibuka dokumentasi rekaman
video dan photo rapat mediasi yang telah kami lakukan ).
Rapat Mediasi menyepakati membahas satu persatu TPS yang dilaporkan
keberatan oleh saksi di kecamatan Purwadadi. Dengan menyepakati bahwa
dasar yang akan dipakai dalam mencantumkan angka perolehan hasil
perhitungan suara mengacu kepada :
1. C1 salinan di TPS yang dibawa saksi
2. C1 Plano hasil photo
3. C1 salinan Pengawas PTPS
Dalam Rapat Mediasi terjadi perdebatan yang alot dan lama, hingga
akhirnya memutuskan hanya melakukan Perbaikan dengan penyandingan
data di 11 TPS Kecamatan Purwadadi saja dengan alasan yang disampaikan
oleh Saudara Ahmad Koncara selaku divisi teknis KPU Subang dan Jacki
Jauhari supaya tidak membahas semua yang dilaporkan saksi, karena di
2 TPS saja jagoannya saksi sudah menang. Akhirnya hanya 2 TPS yang
dibahas karena secara jelas dan terang benderang dalam penyandingan
data saudara Sukron Ma’mun Calon Anggota Legislatif nomor urut 1
Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang dari PKB sudah dinyatakan
sebagai pemenang pemilu.
Adapun Keputusan Rapat Mediasi menyatakan Sukron Ma’mun Calon
Anggota Legislatif nomor urut 1 Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang
dari PKB menjadi pemenang pemilu, berdasarkan hasil pemeriksaan
sanding data 11 TPS di Kecamatan Purwadadi yaitu :
1) Terdapat 5 TPS yang sudah sesuai dengan data rekapitulasi di tingkat
PPK yaitu :
- Desa Belendung yaitu di TPS 01
- Desa Purwadadi Barat di TPS 11
- Desa Koranji yaitu TPS 02, TPS 06 dan TPS 16
2) Terdapat 6 TPS yang yang tidak sesuai dengan data rekapitulasi di
tingkat PPK yaitu :
- Desa Purwadadi TPS 08, TPS 10, TPS 14, dan TPS 18
- Desa Purwadadi Barat TPS 24
- Desa Purwadadi Barat TPS 25 di C1 Plano tidak ada Tanda Tangan
KPPS dan Saksi TPS
4. Yang terjadi di Desa Purwadadi
- TPS 10, mengurangi 1 suara Calon Anggota Legislatif 1 Sukron
Ma’mun
5. Yang terjadi di Desa Purwadadi Barat
TPS 25, mengurangi 1 suara Calon Anggota Legislatif 3 Ahmad
Sulaeman
mengurangi 9 suara Calon Anggota Legislatif 1 Iman Mulyana
menambahkan 10 suara Calon Anggota Legislatif 5 Endang
Jamaludin
Pada saat mediasi terjadi :
1. Kajian laporan di Panwaslu Kec Cikaum dan Purwadadi tidak ada.
2. Dalam Rapat mediasi kami sampaikan laporan perbedaan perolehan di
16 TPS yang kami laporkan dengan membawa C1 Pembanding selain
rekap hasil suara dari PKS, dan dari Partai lainnya yg berbeda. di Kec.
Cikaum, 1 Kec Tambakdahan dan 13 di Kec. Purwadadi Basis data
penyandingan data C1 Saksi yang diipakai C1 Plano terdapat 6 C1 Plano
yang tidak mau diperlihatkan, Bukti terlampir tulisan tangan Panwaslu
Kec. Purwadadi. serta C1 Plano Kecamatan Purwadadi Barat tidak ada
tanda tangan KPPS dan Saksi, ketika diminta salinan tidak mau.
Bluetoth atau WA tidak mau dengan alas an nanti juga diberikan C1 Tps
10 Desa Purwadadi salah input data dengan dibuktikan warna merah
pada situng KPU.
Sedangkan penyandingan data dengan Basis data yang dipakai
Penyandingan data C1 PTPS Terdapat 2 TPS yang berbeda, yaitu TPS 10
Purwadadi dan TPS 25 Purwadadi Barat.
Hanya 2 TPS yang dibahas karena Sdr. Ahmad Koncara Komisioner KPU
Kabupaten SUbang selaku Komisiner Bawaslu sampaikan sudahlah
jangan terlalu banyak membuka data selengkap ini dengan C1
Pembanding, kalau hanya perbedaan 5 suara, kalau jagoannya sudah
menang sudah saja. Nanti repot akan ngepek ke Partai lain dan
khususnya Partai Demokrat yang akan dimediasi setelah acara Mediasi
PKB. Dan di iyakan oleh sdr. Jacki Komisioner Bawaslu Kabupaten
Subang jangan terlalu banyak sudah saja kalau sudah menangmah.
Pengada menyetujuinya, kalau begitu minta Berita acara, tapi tidak
diberikan terus sampai akhir. Tapi pengadu sempat photo halaman 1
ketika BA DB2 KPU di tangan Jacki.
Panwaslu Kecamatan Purwadadi bersikukuh dengan menunjukan Surat
Pernyataan yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPPS bermeterai
Rp. 6.000,- di 6 TPS yang bermasalah hal ini diindikasikan ada campur
tangan pihak lain karena tidak ada satupun dari 11 TPS yang bermasalah
dibuatkan Berita Acara kejadian khusus DB-2 KPU oleh PPK maupun
Panwaslu Kecamatan Purwadadi atas pembukaan kotak suara untuk
perubahan perolehan hasil perhitungan suara. Pernyataan bahwa
Kesalahan Penulisan di TPS sudah diperbaiki di Rapat Pleno dinyatakan
dalam Surat Pernyataan KPPS dan bermeterai Rp. 6.000,- tetapi setelah
dicek di SITUNG KPU untuk TPS 10 beda dan muncul warna merah.. dan
beberapa C1 Plano tidak mau diperlihatkan KPU maupun Bawalu Ini patut
diduga kerjasam dengan pihak KPPS karena tetap menyatakan sesuai hasil
C1 Plano.
Pelapor yaitu Saudara Sukron Ma’mun tidak diberikan kajian sampai
dengan saat ini padahal seluruh syarat formil laporan terpenuhi, Saksi,
bukti dan materi laporan C1 dan C1 Pembanding diberikan pada saat
laporan ke Panwaslu Kecamatan Purwadadi dan Panwaslu Kecamatan
Cikaum.
Hal ini bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur penanganan
Keberatan saksi dan atau Panwaslu dalam rekapitulasi, karena. Surat
Penyataan bermeterai yang dibuat beberapa KPPS dan PPS yang
disajikan oleh Panwaslu Kecamatan Purwadadi dan Panwaslu Kecamatan
Cikaum adalah upaya memaksakan kehendak dari Penyelengara Pemilu.
Dalam Peraturan KPU RI nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Pasal 14
hanya Formulir Model DA2-KPU yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan untuk catatan keberatan atau kejadian khusus setiap Desa.
Rapat Mediasi memutuskan yang melakukan penyandingan data dalam 11
TPS di Kecamatan Purwadadi yang dilaporkan pelapor, Saudara Sukron
Ma’mun Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 Daerah Pemilihan 7
Kabupaten Subang dari PKB dinyatakan menang, ketika Berita Acara
kejadian khusus diminta Pengadu, Bawaslu Kabupaten Subang dan KPU
Kabupaten Subang yang dipegang dan dibawas tidak diberikan oleh
Saudara Jacki Jauhari, Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang dengan
alasan nanti setelah ditandatangani oleh seluruh para pihak peserta
hadir akan dibagikan, namun Saudara Pengadu sempat mengambil foto
halaman pertama Berita Acara Kejadian khusus Formulir DB-2 KPU dan
melihat dihalaman keduanya sudah ada beberapa orang yang sudah
menandatanganinya, namun tidak ingat siapa saja yang sudah menanda
tangani.
Hasil Perbaikan dengan melakukan Penyandingan data di 2 TPS berdasarkan
C1 Pengawas TPS sesuai dengan arahan dari Komisoner Bawaslu Kabupaten
Subang Saudara Imanudin, S.Hi yaitu TPS 10 Purwadadi dan TPS 25
Purwadadi Barat tidak bisa membuktikan yang menyatakan H. Endang
Jamaludin Calon Anggota Legislatif nomor urut 5 Daerah Pemilihan 7
Kabupaten Subang dari PKB menang sesuai hasil rekapitulasi perolehan
suara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Subang, karena C1 Plano di TPS
25 Desa Purwadadi Barat tidak mencantumkan tanda tangan petugas
KPPS dan saksi partai yang hadir.
Mengacu kepada hasil pemeriksaan C1 Plano dan C1 Pengawas TPS dan
arahan dari Bawaslu Saudara Imanudin, S.HI maka Rapat mediasi
menyepakati hasil penyandingan data dari C1 Pengawas TPS yang
dipergunakan sebagai dasar perbaikan. Akhirnya hasil Rapat Mediasi pada
tanggal 03 Mei 2019 pukul 18.00 s/d 21.00 WIB pada saat Rapat Mediasi
selesai memutuskan Saudara Sukron Ma’mun Calon Anggota Legislatif
nomor urut 1 Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang dari PKB
dinyatakan sebagai pemenang yang dituangkan dalam surat DB-2-KPU
Pertama.
Pada saat itu Pengadu yang hadir bersama Saksi PKB lainnya, mohon ijin
untuk mendokumentasikan baik berupa photo dan video, namun Saudara
Ahmad Koncara selaku divisi teknhik menyampaikan tidak bisa.
Namun pada keesokan pagi harinya tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul
03.30 WIB hasil rapat Mediasi pada tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul
17.00 s/d 21.00 WIB yang tertuang dalam surat DB-2 KPU tersebut yang
tidak diberikan salinannya tidak diakui oleh KPU dan Bawaslu
Kabupaten Subang. Sehingga perubahan keputusan ini menimbulkan
Interupsi keras dari para Saksi PKB pada pembacaan akhir hasil rapat pleno
KPU Kabupaten Subang, sehingga Ketua KPU Kabupaten Subang
mengeluarkan surat DB-2 KPU yang ke 2 dalam bentuk tulisan tangan
ketua KPU Kabupaten Subang yaitu Saudara Suryaman, M.Ag tanpa
melakukan Rapat Pleno dengan Anggota lainnya, dengan tidak
mencantumkan adanya rapat mediasi dan hasil keputusannya pada tanggal
03 Mei 2019 pukul 16.00 s/d pukul 21.00 serta menyatakan Saudara H.
Endang Jamaludin Calon Anggota Legislatif Nomor urut 5 Daerah Pemilihan
7 Kabupaten Subang dari PKB sebagai pemenang kembali.
Maka patut diduga Bawaslu dan KPU Kabupaten Subang turut serta
dengan oknum di tingkat KPPS, PPS, PPK dan Panwaslu Kecamatan
Purwadadi melanggar mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan
berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan / atau sertiflkat
hasil penghitungan suara.
Setelah dikeluarkannya DB-2 KPU tulisan tangan Ketua KPU, Komisioner
KPU Kabupaten Subang Saudara Ahmad Koncara selaku Divisi Teknik yang
hadir bersama Divisi hukum Saudara Ratih Pujiawati, SH sampai dengan
akhir pelaksanaan Rapat mediasi, mengeluarkan pernyataan bahwa dia
kalah dalam rapat pleno yang dilakukan KPU Kabupaten Subang. Nama baik
dan jabatannya akan dipertaruhkan untuk memperjuangkannya di Rapat
Pleno KPU Provinsi Jawa Barat karena pengalaman beliau yang sudah
pernah dilaporkan ke DKPP dan Polda Jawa Barat. Namun pada
kenyataannya di Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat tidak ada perbaikan.
Pengadu sendiri hadir bersama saksi partai lainnya tidak melihat ada Rapat
Pleno Penetepan pembatalan hasil rapat mediasi yang dilakukan setelah
rapat mediasi disepakati dan diputuskan serta dituliskan dam DB-2 KPU
Pertama. sampai dengan saat inipun tidak diberikan tembusan dan tidak
diperlihatkan adanya bukti serta tidak ada pemberitahuan kepada peserta
rapat perihal adanya Rapat Pleno Pembatalan Hasil Rapat Mediasi yang
diusulkan dilaksanakan dan disetujui oleh KPU Kabupaten Subang, dihadiri
dan diikuti serta disetujui juga oleh Saksi PKB dan Bawaslu Kabupaten
Subang.
KPU Kabupaten Subang tidak mau melaksanakan Penyelesaian Keberatan
Saksi peserta pemilu, KPU Kabupaten Subang seharusnya wajib
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten / Kota di wilayah
kerjanya sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara yang telah ditetapkan. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Subang harus menyampaikan pada akhir rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara. Hal ini dilakukan KPU Kabupaten Subang
juga terhadap Keberatan Saksi Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Rapat
Mediasi yang dilakukan KPU terhadap Partai Demokrat hanyalah untuk
meredam aksi demo terus menerus yang dilakukan oleh kader partai Demokrat
Saudara Warlan, SE yang terus ingin menuntut KPU melakukan Pemilu ulang
di Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang. Jadi dapat dengan tegas terlihat
ketidak sungguh-sungguhan KPU dan Bawaslu Kabupaten Subang dalam
menyelenggarakan Pemilu.
C. REKOMENDASI KPU PROVINSI JAWA BARAT DAN REKOMENDASI BAWASLU
PROVINSI JAWA BARAT
Adanya indikasi kecurangan yang mengarah kepada keberpihakan dan
pemenangan terhadap salah satu Calon Anggota Legislatif Petahana oleh
Bawaslu dan KPU Kabupaten Subang dengan tidak mengakui Hasil Rapat
Mediasi pada Rapat Pleno KPU dengan mengeluarkan surat DB-2 kedua dalam
bentuk tulisan tangan Ketua KPU Kabupaten Subang dan hanya ditanda
tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Subang sendiri tanpa melakukan Rapat
pleno KPU Kabupaten Subang yang terlibat dalam Rapat mediasi.
Selanjutnya Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 atas nama Sukron ma’mun
melaporkan seluruh kejadian pelanggaran pemilu di Dapil 7 Kabupaten
Subang kepada Bawaslu RI.
Setelah mendapatkan pengaduan dan kajian atas Laporan Pengadu dan
Laporan dinyatakan memenuhi syarat, Bawaslu RI melimpahkan kepada
Bawaslu Jawa Barat untuk melakukan Sidang Pemeriksaan dengan Acara
Cepat.
Ternyata sebelum Sidang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat,
terlebih dahulu Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat
Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Subang dengan tembusan kepada KPU
Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Subang yang di dalam Surat
Rekomendasi itu isinya memerintahkan KPU Kabupaten Subang untuk
menyandingkan seluruh hasil rekapitulasi sebanyak yang dilaporkan saksi
Kepada Bawaslu RI, hal ini diketahu pengadu dari bagian huum DPW PKB
Jawa Barat.
KPU Jawa Barat yang sedang melaksanakan pleno Rekapitulasi Perhitungan
Suara di tingkat Provinsi Jawa Barat, setelah mengetahui adanya Laporan
pelimpahan laporan Bawaslu RI yang mengharuskan Bawaslu Provinsi Jabar
melakukan sidang mengeluarkan Surat Rekomendasi yang isinya kurang
lebih sama dengan isi surat dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat
yang isinya KPU Kabupaten Subang supaya melakukan penyandingan data
perolehan di sebanyak TPS yang dilaporkan saksi. hal inipun diketahui pengadu
dari bagian hukum DPW PKB Jawa Barat.
Perkataan disampaikan Saudara Maman Suryaman ( Ketua KPU Subang )
dan Saudara Ahmad Koncara yang akan mempertaruhkan nama baik dan
jabatan komisiner KPUnya dalam penutupan pleno tanggal 04 Mei 2019
yang akan memperbaikinya di Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat
ternyata tidak ada upaya sama sekali, padahal KPU Provinsi Jawa Barat
memberikan waktu 2 hari untuk perbaikan. Namun KPU Kabupaten Subang
tetap bertahan pada rekapitulasi yang salah sampai dengat tanggal 21 Mei 2019
pada rapat perbaikan.
Pindai data Perolehan Suara di tingkat kabupaten seluruh formulir BA untuk
keputusan KPU Kabupaten Subang terkait Penetapan Hasil Pemilu anggota
DPRD Kabupaten Subang dilakukan pada hari yang sama setelah Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara selesai, maka patut dipertanyakan input
data yang salah ( mengeluarkan warna merah di Situng KPU ) namun tetap
dipertahankan sampai pleno KPU Provinsi Jawa Barat angka tidak berubah.
Pada pelaksanaannya KPU Kabupaten Subang tidak melaksanakan
rekomendasi KPU Provinsi Jawa Barat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi
Jawa Barat yang merupakan instansi di atasnya, yaitu tidak melakukan
penyandingan data sesuai perintah dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa
Barat dan Rekomendasi KPU Provinsi Jawa Barat. Dan lengkapnya Bawaslu
Kabupaten Subang tidak melakukan pengawasan sesuai standar operasional
Prosedur terhadap pelaksanaan dari Rekomendasi Bawaslu dan KPU
Provinsi Jawa Barat tersebut bahkan terkesan melegitimasi.
D. KEPUTUSAN SIDANG DENGAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT BAWASLU
PROVINSI JAWA BARAT
Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI
menggelar Sidang dengan Acara Pemeriksaan Cepat dengan terlapor KPU
dan Bawaslu Kabupaten Subang pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019
Pada tanggal 12 Mei 2019, Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat
bertempat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan terjadi
Pelanggaran administratif Pemilu 2019. dengan nomor register
01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 ( Pelapor : Syukron Ma'mun - Calon Anggota
Legislatif DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB), menghasilkan
keputusan sebagai berikut :
1. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan
perbaikan administrasi.
Terjadi kesalahan penulisan oleh Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa
Barat pada Formulir Model ADM-22 Putusan Sidang Pemeriksaan Acara
Cepat, pada Fakta persidangan Point 3 halaman 2 terdapat salah penulisan
perolehan suara oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sudah dikonfirmasi
pengadu kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Subang, yaitu:
Ditulis :
Bahwa TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi berdasarkan …
C1 yang dimiliki Bawaslu Kab.Subang Calon Anggota Legislatif No. 5
Endang Jamaludin sebanyak 10 suara dan Calon Anggota Legislatif no. 4
Iman Mulyana sebanyak 1 suara….
Seharusnya ditulis :
Seharusnya ditulis dalam perbaikan :
Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi
berdasarkan … C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang Calon Anggota
Legislatif No. 5 Endang Jamaludin sebanyak 0 suara dan Calon Anggota
Legislatif No. 4 Iman Mulyana sebanyak 10 suara….
KPU Kabupaten Subang mengadakan Rapat Perbaikan Administrasi
sebagai tindak lanjut hasil keputusan Bawaslu Kabupaten Subang yang
bertempat di Kantor KPU Kabupaten Subang pada tanggal 21 Mei 2019,
Pengadu Saudara Sukron Ma’mun yang laporannya dikabulkan Sidang
hadir beserta Kuasa Hukumnya tidak diundang hingga pengadu berusaha
untuk hadir walu bukan berdasarkan undangan KPU Kabupaten Subang
namun sebagai saksi PKB.
Pengadu hadir menjadi saksi partai dan Pengurus saudara Drs. Shopyanudin
selaku Pengurus PKB Subang, Saudara Mulyana selaku Saksi PKB dan
merangkap LO PKB Subang dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Subang
dalam Rapat Tindak Lanjut Sidang keputusan Bawaslu Provinsi.
Dalam Rapat Perbaikan Administrasi Keputusan Sidang Bawaslu Provinsi
Jawa Barat tidak dilaksanakan secara utuh oleh KPU dan Bawaslu
Kabupaten Subang tidak melakukan Pengawasan sesuai stnadar
operasinal prosedur pengawasan sesuai peraturan perundangan. maka
pengadu selaku Saksi Partai dan Pengurus DPC PKB Kabupaten Subang tidak
menandatangani Rapat Perbaikan Adminsitrasi yang diselenggarakan oleh
Pihak KPU Kabupaten Subang karena hanya 1 TPS yang dilakukan
perbaikan dari seluruh yang diperintahkan yang seharusnya dilakukan
perbaikan.
Dalam pelaksanaan perbaikan hanya di bacakan Perubahan di TPS 10
Desa Purwadadi tanpa penyandingan data sesuai perintah hasil
keputusan Sidang Bawaslu Jawa Barat, sampai Bapak Drs. Shopyanudin
selaku Pengurus PKB yang hadir sekaligus saksi di Rapat Mediasi dan
Sidang Bawaslu Jawa Barat memohon agar KPU melaksanakan Keputusan
SIdang secara utuh untuk menyandingkan data sebagai beban moral
untuk anggotanya, barangkali apabila dibuka kotak suara C1 Plano masih
ada harapan masih utuh tanpa ada perubahan, namun bersikukuh adalah
tindakan unprosdural, maka KPU tidak membuka kotak suara untuk
menyandingkan data C1 Saksi, C1 Pengawas TPS dan C1 Plano untuk
dilakukan perbaikan. Dengan alasan tidak ada payung hukum khusus untuk
membuka kotak suara sesuai perintah Keputusan Hasil Sidang dengan
Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Jawa Barat dan ini dilakukan atas hasil
konsultasi dengan KPU Provinsi padahal sebelum Sidang KPU sudah
mengeluarkan rekomendasi untuk menyandingkan data.
Namun terjadi sikap berlawanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Subang sendiri yaitu pada Persiapan PHPU di MK Teradu KPU dan
Bawaslu Kabupaten Subang membuka kotak suara hampir 1 minggu
lamanya, tanpa mengundang saksi partai satupun dengan alasan ada
payung hukum untuk membuka kotak suara, Hal ini diduga melakukan
perbaikan dan pembenaran atas dugaan semua pelanggaran yang kami
laporkan, berita ini diketahui berdasarkan pemberitaan surat kabar.
Atas kejadian sikap Pihak Teradu KPU Kabupaten Subang dan Bawaslu
Kabupaten Subang yang patut diduga tidak bersikap Jujur dan Adil serta
sarat konflik kepentingan dengan Petahana yaitu H. Endang Jamaludin
Calon Anggota Legislatif Petahana Calon Anggota Legislatif PKB di Daerah
Pemilihan 7 nomor urut 5, maka Bapak Drs. Shopyanudin selaku pengurus
PKB Kabupaten Subang menyatakan menolak hasil perbaikan administrasi
secara sepihak oleh terlapor KPU Kabupaten Subang pada TPS 10 Desa
Purwadadi apabila koreksi untuk TPS 25 Desa Puwadadi Barat dan
Pembukaan Kotak Suara tidak dilaksanakan sesuai Rekomendasi dari
Bawaslu dan KPU Jawa Barat dan Keputusan Hasil Sidang Bawaslu Jawa
Barat oleh Pihak Terlapor KPU Kabupaten Subang dan Bawaslu Kabupaten
Subang maka Pihak Pengurs DPC PKB Subang dan Pihak Pelapor
menyatakan menolak hasil perbaikan administrasi oleh KPU Kabupaten
Subang dan menyatakan tidak terjadi perbaikan administrasi oleh Pihak
Terlapor KPU Kabupaten Subang dan Terlapor Bawaslu Kabupaten Subang
sebagaimana isi putusan sidang Bawaslu Jawa Barat.
Dalam Rapat Perbaikan Adminsitrasi oleh Pihak Terlapor KPU Subang
secara nyata dan jelas tidak menghadirkan Penyelenggara dari KPPS TPS
10 Desa Purwadadi, KPPS TPS 25 Desa Purwadadi, PPS Desa Purwadadi,
PPS Desa Purwadadi Barat dan PPK Kecamatan Purwadadi serta Terlapor
Bawaslu Kab. Subang tidak menghadirkan Panwas Kecamatan Purwadadi
dan Panwas Desa malah kami ketahui secara bersama Pihak Terlapor KPU
Subang mengahadirkan PPK dari Kecamatan yang tidak terlibat dengan
kepentingan Pihak Terlapor.
Tindakan Pihak KPU Subang dan Bawaslu Kabupaten Subang dalam Acara
Perbaikan Administrai atas perintah Keputusan Sidang Bawaslu Jawa Barat
dan atas Perintah Rekomendasi serta Peringatan dari Bawaslu Jawa Barat
tanggal 21 Mei 2019 di Aula Gedung KPU Kabupataen Subang, sangat patut
diduga kepentingan dengan Calon Anggota Legislatif No. 1 H Endang
Jamaludin yang merupakan Petahana yang menduduki Jabatan sebagai
Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Subang.
Pengadu dan Pelapor Sukron Ma’mun hadir bukan sebagi Pihak Pelapor tapi
berdasarkan surat Mandat sebagai Saksi dari DPC PKB. Karena KPU tidak
mengundang pihak pelapor. Pada saat Sidang Tindak lanjut Keputusan
Sidang Bawaslu, Bawaslu posisinya lemah mencari aman sehingga patut
diduga ada konflik kepentingan, tidak ada satupun rekomendasi dan
pernyataan tertulis atas tindakan Unprosedural KPU Subang yang melakukan
perbaikan tanpa mengundang Pembuat C1 TPS 10 yaitu KPPS yang sudah
membuat pernyataan, PPS Desa dan PPK Purwadadi. Serta pihak pelapor
yang melaporkan kesalahan pada TPS 10 Purwadadi.
Laporan Bawaslu RI karena Rapat Pleno KPU tidak sesuai peraturan jelas-
jelas unprosedural terhadap Dugaan Penggelembungan, penghilangan dan
pemindahan suara perolehan, terjadi disparitas hukum dengan bukti-bukti
yang kami laporakan seluruh kejadian dan bukti photo acara, Rekaman dan
C1 saksi di 18 TPS yang kami laporkan.
Permintaan buka kotak juga disampaikan Pengurus PKB yaitu Bapak
Shopyanudin, sampai meminta hanya buka kotak untuk C1 Plano saja
barangkali tidak berubah. Kartena C1 Plano TPS 25 Purwadadi Barat sudah
berbeda di 3 tempat. Tetapi pada akhirnya KPU Subang membuka kotak
dengan alasan persiapan PHPU di MK hanya berdasarkan Peraturan KPU.
Tetapi Bawaslu Subang tidak memberikan tindakan atas kejadian itu dengan
tidak mengundang pemohon maupun saksi partai lain..
Padahal terbukti banyak kejanggalan yang terjadi namun tidak bisa
dibuktikan kebenarannya karena prosedur yang sangat sulit dan dibuat
melelahkan. Terdapat bukti yang tidak terbantahkan adanya perbedaan
di beberapa TPS yang dilaporkan pengadu terjadi perbedaan perolehan
dan tidak diakomodir oleh KPU dan Bawaslu Subang dalam rapat pleno
sampai dengan rapat perbaikan sebagai tindaka lanjut keputusan Sidang
terlampir.
Namun akhirnya pada tanggal 28 Juni 2019 terjadi peristiwa hukum,
Pemohon mengetahui dari Berita WA adanya Persiapan PHPU dengan
melakukan Pemindahan kotak suara dari Surat Kabar Harian Metro News
Subang dan selanjutnya membuka kotak suara yang lamanya hampir satu
minggu menurut info yang kami terima tanpa memberitahukan dan meminta
pemohon menyaksikan membuat kepercayaan kami sangat turun drastis
terhadap KPU Kab. Subang yang melakukan pembukaan kotak suara yang
secara nyata menjadi obyek gugatan pemohon dan beberapa kali
mengabaikan laporan pelapor yang secara nyata terbukti di persidangan
Bawaslu Prov. Jabar adalah disparitas hukum dan atas sikap KPU
Kabupaten Subang jelas bahwa terdapat hal-hal yang dirahasiakan atas
pengelolaan data Rekapitulasi.
E. PERAN SERTA PENYELENGGARA PEMILU YANG DILIBATKAN OLEH CALON
ANGGOTA LEGISLATIF
1) Peran serta Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Petahana Saudara H
Endang Jamaludin Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 5 DPRD Kabupaten
Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB.
Peran serta Penyelenggara Pemilu yang lebih mengarah ke eksploitasi
penyelenggara di Dapil 7 Kabupaten Subang oleh Petahana Saudara H. Endang
Jamaludin yang menjabat Komisi I DPRD Kabupaten Subang yang sekaligus
menjadi Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 5 DPRD Kabupaten Subang
Daerah Pemilihan 7 dari PKB untuk menjadi pemenang pada Pemilu tahun
2019, hal ini dibuktikan dengan upaya keras yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Subang dan Bawaslu Kabupaten Subang sehingga pelaksanaan
keputusan dan pengawasan yang dilakukannya tidak sesuai Standar
operasional Prosedur sesuai yang diperintahkan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 , Paraturan KPU RI, Peraturan Bawaslu RI dan Peraturan DKPP RI.
Dan sangat patut diduga masih adanya Peran serta terhadap Penyelenggara
pemilu lain yang dilakukannya, yang tidak diketahui pengadu.
Berawal dari Laporan saudara Sukron Ma’mun perihal Dugaan
Penggelembungan suara di Panwaslu Kecamatan Cikaum dan Panwaslu
Kecamatan Purwadadi, Sangat patut diduga ada indikasi upaya terstruktur
yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu untuk memuluskan jalannya
Calon Anggota legislatif yang telah dirancang dan disiapkan oleh oknum
penyelenggara pemilu untuk jadi pemenang pemilu. Terbukti begitu
ngototnya para Penyelenggara Pemilu mulai dari KPPS, PPS, PPK sampai KPU
Kabupaten Subang dan Panwaslu TPS, Panwaslu Desa, Panwaslu Kecamatan
sampai Bawaslu Kabupaten Subang mempertahankan hasil rekap suara yang
memenangkan Petahana Saudara H Endang Jamaludin Calon Anggota
Legislatif Nomor Urut 5 DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari
PKB. Padahal terbukti secara nyata :
a. Rapat Mediasi yang menanggapi Interupsi Saksi PKB, hanya
menyandingkan data di 11 TPS Purwadadi sudah dinyatakan kalah di 2
TPS yaitu TPS 10 Desa Purwadadi dan TPS 25 Desa Purwadadi Barat,
padahal belum melakukan penyandingan data C1 Saksi di 2 TPS Desa
Pasirmuncang Kecamatan Cikaum, 1 TPS di Desa Wanajaya menyatakan
Saudara Sukron Ma’mun yang jadi pemenang.
b. Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan acara pemeriksaan cepat
yang menyatakan KPU Kabupaten Subang melakukan pelanggaran
Administrasi dan memberikan peringatan tertulis atas Pelanggaran
Administrasi Pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Subang karena
melakukan Perbedaan perlakuan ( Diparsial ) hukum dengan melakukan
Rapat Mediasi di Rapat Pleno KPU Kabupaten Subang.
c. Kesalahan Rekapitulasi di TPS 10 Desa Purwadadi dan TPS 25 Desa
Purwadadi Barat dibahas Pengadu, KPU dan Bawaslu Kabupaten Subang
pada saat Rapat Mediasi pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Subang
tanggal 03 Mei 2019 namun KPU dan Bawaslu Kabupaten Subang
bersikukuh pada hasil rekap yang salah. Hal ini membuktikan upaya
mempertahankan kesalahan yang dibuat oleh dalam KPU Kabupaten
Subang dan disinyalir ada campur tangan Kepala Desa Purwadadi pada saat
Rekapitulasi di Kecamatan Purwadadi karena merupakan kader pribadi
Saudara H Endang Jamaludin Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 5 DPRD
Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB yang pada saat pemilihan
Kepala Desa didukungnya.
d. Beberapa KPPS Desa di Kecamatan Purwadadi membuat Surat
pernyataan bermeterai yang membenarkan hasil rekapitulasi bahkan
untuk TPS 10 Desa Purwadadi ternyata salah dalam Situng dan
diputuskan di laporan Bawaslu RI dan diputuskan pada SIdang di
Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2019. Pembuktian
kesalahan di bebarapa TPS Desa Purwadadi dan Desa Purwadadi Barat yang
dibahas Pengadu, KPU dan Bawaslu Kabupaten Subang pada saat Rapat
Mediasi pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Subang tanggal 03 Mei 2019
namun KPU Kabupaten Subang bersikukuh pada hasil rekap yang salah,
sementara Bawaslu Kabupaten Subang tidak melakukan tindakan apapun,
tanpa mengeluarkan catatan bahkan rekomendasi atas kejadian di akhir
rapat pleno. Sampai adanya beberapa surat pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani Ketua dan anggota KPPS dengan alasan kelelahan, yang
diperlihatkan oleh Panwaslu Kecamatan Purwadadi, padahal Tatacara
prosedur pencatatan keberatan saksi dan atau kejadian khusus adanya
perubahan dan atau perbaikan Berita Acara Rekapitulasi suara harus
dituangkan dalam Formulir C-2 KPU.
e. Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang Saudara Imanudin, SHi
menyampaikan Peringatan secara lisan kepada Panwaslu Kecamatan
Purwadadi terkait adanya perbedaan C1 Plano yang disajikan oleh
Panwaslu dan PPK Kecamatan Purwadadi, yang disinyalir Bawaslu ada
manipulasi C1 Plano dalam rekapitulasi perolehan suara. Sampai
memperingatkan apabila nanti terjadi pemeriksaan uji forensik kepolisian
maka Panwaslu Kecamatan akan sangat berbahaya dan jangan coba-coba
bermain. Dalam hal ini ternyata benar, pengadu melihat sendiri adanya (3)
perbedaan C1 Plano yang disajikan KPU Kabupaten Subang, yaitu pada :
f. Rapat Mediasi, C1 Plano TPS 25 Desa Purwadadi Barat yang diperlihatkan
di HP Ketua Panwaslu Kecamatan Purwadadi tidak memperlihatkan ada
tanda tangan KPPS TPS 25 dan saksi partai yang hadir di TPS 25. C1 Plano
hanya diperlihatkan di HP Ketua Panwaslu Kecamatan Purwadadi. Ketika
pengadu meminta kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Purwadadi
dikirimkan via HP atau di Cetak di printer, Ketua Panwaslu Kecamatan
Purwadadi menolaknya.
g. Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat, C1 Plano TPS 25 Desa Purwadadi
Barat yang diperlihatkan di HP Ketua KPU Kabupaten Subang hanya
memperlihatkan ada tanda tangan KPPS TPS 25 dan tidak ada tanda tangan
saksi partai yang hadir di TPS 25. C1 Plano hanya diperlihatkan di HP
Ketua KPU Kabupaten Subang dan tidak mau dikirimkan via HP atau di
Cetak di printer.
h. Rapat Perbaikan tindak lanjut Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat
dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019, di Aula Gedung KPU Kabupataen
Subang, sangat patut diduga merupakan tindakan unprosedural dalam
upaya menyembunyikan konflik kepentingan dengan Calon Anggota
Legislatif No. 1 H Endang Jamaludin yang merupakan Petahana yang
menduduki Jabatan sebagai Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Subang
karena C1 Plano TPS 25 Desa Purwadadi Barat yang diperlihatkan di HP
Ketua KPU Kabupaten Subang memperlihatkan ada tanda tangan KPPS TPS
25 dan tandat tangan ada saksi partai yang hadir di TPS 25. C1 Plano
hanya diperlihatkan di HP Ketua KPU Kabupaten Subang dan tidak mau
dikirimkan via HP atau di Cetak di printer.
Dari uraian di atas sangat patut diduga ada keterlibatan oknum
penyelenggara pemilu lainnya yang dilibatkan Peransertanya bahkan
terindikasi dieksplotasi oleh Calon Anggota Legislatif Petahana Saudara H
Endang Jamaludin Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 5 DPRD Kabupaten
Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB dan atau oleh Calon Anggota legislatif lain
yang tidak diketahui oleh pengadu.
2) Peran serta Penyelenggara Pemilu yang dilibatkan oleh Saudara Sukron
Ma’mun Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1 DPRD Kabupaten Subang
Daerah Pemilihan 7 dari PKB.
Peran serta Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Subang oleh Saudara Sukron
Ma’mun Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1 DPRD Kabupaten Subang
Daerah Pemilihan 7 dari PKB untuk menjadi pemenang pada Pemilu tahun
2019, yaitu :
a. Rapat Pleno Kecamatan Cikaum Saudara Sukron Ma’mun Calon Anggota
Legislatif nomor Urut 1 DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari
PKB menugaskan Saudara Paong Petugas KPPS di Kecamatan Binong
pada pemungutan suara menjadi Saksi di PKB di Kecamatan Cikaum
dan Kecamatan Purwadadi.
b. Saudara Sukron Ma’mun Calon Anggota Legislatif nomor Urut 1 DPRD
Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB mempergunakan
kedekatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mulyasari ( PNS ) serta
tenaga pendamping desa dalam kampanye dan perolehan suara pada
pemilu tahun 2019. Judul Rekaman Caleg 1 Sukron Ma’mun bekerjasama
dengan PD dan Sekdes pada Menit 02.52.
c. Saudara Sukron Ma’mun Calon Anggota Legislatif nomor Urut 1 DPRD
Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB melakukan pembagian
uang dalam perolehan suaranya di Dusun Ciawitali Desa Mekarsari dan
Dusun Kamurang Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum. Video
rekaman video Jojon Sukron Menit 01.39
d. Saudara Sukron Ma’mun Calon Anggota Legislatif nomor Urut 1 DPRD
Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB yaitu Bekerjasama
dengan Pengawas Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan, bahkan
memanfaatkan dan bekerjasama dengan Saudara Imanudin, SHi selaku
Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang dalam kampanye dan upaya
perolehan suara pada pemilu tahun 2019 dengan menjanjikan akan
membebaskan hutangya pada seseorang dan akan meberikan bantuan
mobil ke yayasan yang dimilikinya apabila terpilih menjadi Anggota
Legislatif. Rekaman telepon Judul Sukron dan Bawaslu Imanudin pada
menit ke 00.03 dan 06.08
Dari uraian di atas sangat patut diduga ada keterlibatan Peranserta
oknum penyelenggara pemilu lainnya yang dilibatkan Peransertanya oleh
Saudara Sukron Ma’mun Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1 DPRD
Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB dan atau oleh Calon
Anggota legislatif lain yang tidak diketahui oleh pengadu.
3) Peranserta Penyelenggara Pemilu yang dilibatkan oleh Saudara Iman
Mulyana, S.Ag Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 4 DPRD Kabupaten
Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB.
Dalam kampanye dan perolehan suara pada pemilu tahun 2019 Saudara
Iman Mulyana S.Ag Calon Anggota Legislatif nomor Urut 4 DPRD Kabupaten
Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB melakukan Peran serta terhadap
penyelenggara pemilu yaitu :
a. Gratifikasi ke PPK Kecamatan Purwadadi yang diminta sebesar Rp.
50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) tetapi baru diberi Rp. 25.000.000,-
( Dua puluh lima juta rupiah ) diberikan oleh Istrinya Saudara Aan Iswanti
kepada Saudara Isep sesuai pengakuan via telepon kepada Pengadu. Pada
rekaman telepon judul Gratifikasi Caleg 4 Iman Mulyana di menit 03.47
b. Gratifikasi ke Panwaslu Kecamatan Purwadadi dengan memberikan
uang sebanyak Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ) diberikan oleh
Istrinya Saudara Aan Iswanti kepada Ketua Panwaslu Kecamatan
Purwadadi sesuai pengakuan via telp. Pada rekaman telepon judul
Gratifikasi Caleg 4 Iman Mulyana di menit 05.50
c. Gratifikasi kepada PPS Desa Pasirbungur yang diminta sebesar Rp.
5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) tetapi baru diberi Rp. 3.000.000,- ( Tiga
juta rupiah ) diberikan oleh Istrinya Saudara Aan Iswanti kepada Saudara
Hani sesuai pengakuan via telp kepada Pada rekaman telepon judul
Gratifikasi Caleg 4 Iman Mulyana di menit ke 09.00.
Hal ini menjadi rumor yang beredar ramai di kalangan penyelenggara pemilu di
Kecatan Purwadadi.
Dari uraian di atas sangat patut diduga ada keterlibatan oknum
penyelenggara pemilu lainnya yang dilibatkan Peran sertanya oleh
Saudara Iman Mulyana, S.Ag Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 4
DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB dan atau oleh
Calon Anggota legislatif lain yang tidak diketahui oleh pengadu.
Pada saat Pemungutan Suara Pemilihan umum Pemilu DPRD Kabupaten Subang
yang serentak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Perolehan
suara pengadu sangat menurun drastis sehingga menempati urutan ke (4 ),
berbanding terbalik dengan :
1. Harapan Masyarakat di Kecamatan Cikaum, Kecamatan Purwadadi,
Kecamatan tambakdahan dan kecamatan Binong, terutama di 4 Desa Pokok
yaitu Desa Tanjungsari Barat, Desa Tanjungsari Timur, Desa Gandasari dan
Desa Mekarsari yang sangat menginginkan ada Perwakilannya di Parlemen.
2. Hasil survey yang dilakukan, dari 21.000an hak pilih Tim Pengadu di 4 Desa
Terpencil yang jaraknya 6-10 km dari desa lain mendapatkan 4.700an suara
hak pilih, namun hanya mendapatkan kurang dari 1.000 suara hak pilih.
3. Upaya pengorbanan dan perlakuan terhadap simpatisan dan seluruh lapisan
masyarakat pemilih di Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang yaitu di
Kecamatan Cikaum, Kecamatan Purwadadi, Kecamatan tambakdahan dan
Kecamatan Binong.
Padahal sejak awal bulan Agustus 2018 pengadu melaksanakan sosialisasi
dengan langsung ke masyarakat membuat APK, Iklan Artis dan melakukan
kegiatan secara totalitas dalam kegiatan kemasyarakatan dalam melakukan
segala upaya untuk memperoleh banyak simpati dengan mengeluarkan
pengorbanan tenaga, pemikiran bahkan materi. Disini Pengadu sangat
merasakan kerugian besar akibat Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di
Dapil 7 Kabupaten Subang. Karena Penyelenggaraannya tidak sesuai dengan
maksud dan tujuan pemilu serta jauh dari rasa Jujur dan Adil, karena
Penyelenggara Pemilu tidak memproses dan atau menindaklanjuti
Pelanggaran Pemilu sesuai Peraturan-perundangan yang berlaku.
Pengalaman 2 kali sebagai Calon Anggota legislatif yang melaksanakan
seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dengan mengikuti peraturan dan
perundangan yang berlaku dalam Pemilu tahun 2014 dan 2019 adalah
sangat membingungkan, karena ketika Pelibatan Penyelenggara Pemilu
turut serta dalam pemenangan peserta pemilu dan membiarkan politik uang
berjalan tanpa ada tindakan sanksi yang jelas. Karena sulit ketika pembuktian
indikasi kecurangan terjadi, karena bergerak secara struktural. Hal ini selain
menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para simpatisan, relawan serta
masyarakat pemilih yang menginginkan Pemilu Legislatif tahun 2019
berlangsung secara bebas, Jujur dan Adil supaya menghasilkan wakil rakyat
yang berintegritas, professional dan mampu menghasilkan produk aturan
hukum, melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsi pengawasannya untuk
kepentingan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Dan
yang pasti akan muncul apatisme tentang sebuah pemilu yang Jujur dan Adil.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] ALAT BUKTI PENGADU
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-
bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Dokumen penetapan calon anggota legislatif;
Bukti P-2 : Flash disk scan disk 8 GB berisi rekaman soft file gugatan photo
peristiwa rapat mediasi KPU Subang, sidang periksaan dengan
acara cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
Bukti P-3 : Dokumen pelaporan ke Panwaslu Kecamatan Cikaum dan
Kecamatan Purwadadi;
Bukti P-4 : Dokumen Rapat Pleno dan rapat mediasi KPU Subang tanggal 01
– 04 mei 2019;
Bukti P-5 : Dokumen Laporan ke Bawaslu RI, sidang pemeriksaan cepat
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Provinsi Jawa Barat;
Bukti P-6 : Perbaikan administrasi KPU Subang;
Bukti P-7 : Menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 12
Mei 2019 dengan nomor register :
01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019;
Bukti P-8 : Surat kabar metro hari jum’at Tanggal 28 juni 2019, yang memuat
berita Persiapan PHPU di Subang;
Bukti P-9 : Data perbedaan perolehan suara Yang terjadi di kecamatan
cikaum, Kecamatan purwadadi dan Kecamatan Binong.
[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
[2.4.1] Bahwa jawaban Teradu I s.d Teradu V, secara bersama-sama
menyampaikan sebagai berikut:
1) Posita 1 (satu)
Bahwa dugaan Pengadu Sdr. Ahmad Sulaeman yang mempermasalahkan
Bawaslu Kabupaten Subang tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan
kewajibannya sesuai SOP dalam peraturan perundang-undangan Pemilu Tahun
2019 yang berlaku, adalah ranah Bawaslu Kabupaten Subang untuk
memberikan jawaban/keterangan/penjelasan.
2) Posita 2 (dua)
Bahwa dugaan Pengadu Sdr. Ahmad Sulaeman yang mempermasalahkan rapat
mediasi KPU Kabupaten Subang, Bawaslu Kabupaten Subang dan saksi partai
peserta pemilu pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara
pada tanggal 3 Mei 2019.
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat
Kabupaten Subang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 4 Mei 2019 bertempat di
Fave Hotel Subang, kompleks Ruko Rawabadak Jl. Kapten Hanapiah Kel.
Karanganyar. Rapat dilaksanakan secara mandiri, jujur, langsung, adil,
berkepastian hukum, untuk kepentingan umum, tertib, terbuka,
proporsionalitas, profesionalitas, efektif, efesien dan aksesibilitas.
Rapat Pleno bersifat terbuka yang dihadiri oleh saksi Parpol, PPK Se-Kabupaten
Subang, Panwascam Se-Kabupaten Subang, media cetak/elektronik/online,
unsur Muspida, Instansi Pemerintah, Ormas/LSM/Tomas, Bawaslu Kabupaten
Subang.
Berdasarkan PKPU 4 Tahun 2019 pasal 38 ayat 2 point d dan f, saksi peserta
Pemilu 2 (dua) orang bisa menjadi peserta rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dengan wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat. Saksi dari PKB yang menyerahkan surat mandat atas nama Sdr.
Shopyanudin dan Sdr. Mulyana, sementara Sdr. Ahmad Sulaeman hanya
sebagai pendamping saksi yang hadir.
Pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihari ketiga
tanggal 3 Mei 2019 dilakukan mediasi antara KPU Kabupaten Subang, Bawaslu
Kabupaten Subang, Saksi dari PKB, Saksi Partai Demokrat, PPK Purwadadi, dan
Panwascam, untuk mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait atas
keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dari PKB untuk caleg atas nama
Sukron Ma’mun nomor urut 1 (satu) Dapil 7 (tujuh) pada saat pembacaan hasil
rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Kecamatan Purwadadi. Mediasi
dilakukan terpisah dengan tempat dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi
dengan tujuan agar tidak menghambat penyampaian rekapitulasi hasil
perolehan suara tingkat Kecamatan oleh PPK yang lain serta rapat pleno di
tingkat Kabupaten bisa berjalan lancar dan kondusif. Dalam mediasi tersebut,
saksi dari PKB mengajukan tuntutan untuk melakukan pembukaan kotak suara
sekaligus penghitungan suara ulang di beberapa TPS yang dipermasalahkan dan
meminta agar mendiskualifikasi Caleg PKB di Dapil 7 Nomor urut 5 atas nama
H. Endang Jamaludin.
Atas keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat, saksi
dari Partai Demokrat bisa menerima hasil penjelasan yang disampaikan oleh
KPU Kabupaten Subang tanpa melakukan sinkronisasi data dan menerima hasil
dari rekapitulasi perolehan suara.
Sementara untuk keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap
dilaksanakan sinkronisasi data dengan melakukan sanding data antara data
yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Subang, Bawaslu Kabupaten Subang dengan
data yang dimiliki saksi Partai Kebangkitan Bangsa. Hasil dari sanding data
tersebut dituangkan kedalam DB2.KPU yang ditandatangani oleh saksi mandat
Partai Kebangkitan Bangsa.
3) Posita 3 (tiga) dan Posita 4 (empat).
Bahwa dugaan Pengadu Sdr. Ahmad Sulaeman yang mempermasalahkan KPU
Kabupaten Subang tidak melaksanakan rekomendasi KPU Provinsi Jawa Barat
(posita 3) dan mempermasalahkan KPU Kabupaten Subang tidak melaksanakan
rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat (posita 4).
Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 Komisi Pemilihan umum Kabupaten Subang
mendapatkan undangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menghadiri
Pemeriksaan Acara Cepat yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2019 Jam
13.00 WiB bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Pada waktu yang
sama KPU Subang juga harus menyampaikan Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Kabupaten Subang di Rapat Pleno tingkat KPU Provinsi
sehingga diberi kebijaksanaan untuk menghadiri Rapat Pleno di KPU Provinsi
terlebih dahulu. Sidang Pemeriksaan Acara di Bawaslu Provinsi diundur menjadi
jam 22.00 WIB dan selesai jam 24.00 WIB.
Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dilaksanakan berdasarkan adanya
Laporan/Gugatan dari Saksi PKB mewakili Caleg PKB Dapil 7 Kabupaten
Subang Nomor Urut 1 atas nama Sukron Makmun yang menduga adanya
penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg PKB Dapil 7 Kabupaten
Subang Nomor Urut 5 atas nama H.Endang Jamaludin.
Dalam Sidang Pemeriksaan Acara Cepat tersebut dilakukan Sanding Data
antara data yang dimiliki oleh pihak penggugat dengan data yang dimiliki KPU
Kabupaten Subang dan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Subang. Dan
karena dalam Sidang tersebut pihak penggugat meminta data tambahan untuk
3 TPS yaitu TPS 3 dan TPS 7 di Desa Wanajaya Kec.Tambakdahan serta TPS 12
Desa Tanjungrasa Kec.Tambakdahan, sementara KPU Kab Subang dan Bawaslu
Kab Subang tidak membawa data tersebut maka data tambahan yang diminta
Penggugat diserahkan oleh KPU Kab Subang dan Bawaslu Kab Subang pada
hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019.
Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengirimkan Surat Rekomendasi kepada KPU
Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sanding data kemudian KPU Provinsi
mengirimkan surat ke KPU Kab Subang untuk melaksanakan Rekomendasi dari
Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh KPU Kabupaten Subang pada
hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019. Sementara Sidang Pemeriksaan Acara Cepat
sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 dengan
melaksanakan sanding data sesuai dengan Rekomendasi dari Bawaslu Jawa
Barat dan KPU Jawa Barat.
4) Posita 5
Bahwa dugaan Pengadu Sdr. Ahmad Sulaeman yang menganggap KPU
Kabupaten Subang tidak melaksanakan keputusan sidang dengan pemeriksaan
acara cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Putusan sidang acara cepat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas gugatan dari
caleg PKB Dapil 7 DPRD Kabupaten Subang Nomor Urut 1 atas nama Sukron
Ma’mun diputuskan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 yang dituangkan
dalam bentuk formulir ADM-22 dengan fakta persidangan sebagai berikut :
1. Bahwa Pelapor, Terlapor KPU dan Bawaslu bersepakat untuk
menyandingkan data di 2 TPS yaitu di TPS 10 Desa Purwadadi Kec.
Purwadadi dan TPS 25 di Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi;
2. Bahwa pada TPS 10 Desa Purwadadi Kec. Purwadadi perolehan suara
Pelapor dalam C1 Saksi, C1 Bawaslu, dan C1 KPU sebanyak1 suara, tetapi di
dalam DAA1 menjadi 0;
3. Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Kec. Purwadadi berdasarkan C1 yang
dimiliki oleh Pelapor perolehan suara Caleg No. 5 sebanyak 0 suara dan
Caleg No. 4 sebanyak 10 suara, sementara berdasarkan C1 yang dimiliki KPU
Kab. Subang Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg No. 4 sebanyak 1
suara, berdasarkan C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang Caleg No. 5
sebanyak 10 suara dan Caleg No. 4 sebanyak 1 suara, yang diperkuat
dengan foto C1 Plano perolehan suara Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan
Caleg No. 4 sebanyak 1 suara;
4. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data di 2 TPS tersebut, Pelapor
mengajukan tambahan data C1 di 3 TPS yaitu TPS 3 dan TPS 7 di Desa
Wanajaya Kec. Tambakdahan dan TPS 12 Desa Tanjungrasa Kec.
Tambakdahan yang perlu disandingkan datanya, tetapi KPU Kab. Subang
dan Bawaslu Kab. Subang tidak membawa data di 3 TPS tersebut;
5. Bahwa data C1 di 3 TPS dari KPU Kab. Subang dan Bawaslu Kab.Subang
diserahkan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019.
Hasil putusan pemeriksaan acara cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai
berikut :
(1) Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
(2) Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang.
(3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan
Perbaikan Administrasi.
Untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, maka KPU
Kabupaten Subang mengadakan Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2019 yang diselenggarakan pada hari selasa,
tanggal 21 Mei 2019 pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. Surat undangan
rapat pleno tindak lanjut sudah disampaikan kepada Parpol sebagai peserta
Pemilu pada tanggal 20 Mei 2019
KPU Kabupaten Subang sebelum melaksanakan rapat pleno tindak lanjut
Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sudah meminta arahan kepada KPU
Provinsi Jawa Barat dengan mengirimkan surat Nomor 1284/PY.01.1-
SD/3213/Kab/V/2019 perihal Permohonan Arahan/Petunjuk untuk Tindak
Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Mei 2019 dan
mendapat surat jawaban dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 404/P.02.6-
SD/Prov/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal untuk melaksanakan putusan
Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesegera mungkin,
Pelaksanaan rapat pleno tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
dihadiri oleh saksi partai PKB, caleg PKB (Sukron Ma’mun), pengurus partai
PKB, pengacara caleg PKB, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang
Pada rapat pleno tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut
dilakukan pembetulan /perbaikan sebagaimana tertuang dalam putusan
Bawaslu Provinsi Jawa Barat Model ADM-22 pada item fakta persidangan poin 2
di TPS 10 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi dengan perolehan suara
Pelapor (Sukron Ma’mun) dalam C1 Saksi, C1 Bawaslu, C1 KPU sebanyak 1
(satu) suara, tetapi di dalam DAA1 menjadi 0 (Nol). Untuk hal tersebut diatas,
KPU Kabupaten Subang sudah melakukan perbaikan data secara renvoi
berdasarkan C1, kemudian diteruskan ke DAA1 dan DA1 selanjutnya otomatis
ke DB1 perolehan suara DPRD Kabupaten Subang Dapil 7 di TPS 10 Desa
Purwadadi Kecamatan Purwadadi untuk perolehan suara caleg nomor urut 1
(satu) Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sukron Ma’mun.
Pada fakta persidangan poin 3 putusan acara cepat Bawaslu Provinsi Jawa
Barat, di TPS 25 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi, pihak pelapor (Sukron
Ma’mun) masih keberatan sehingga KPU Kabupaten Subang menyarankan
untuk menyandingkan ulang data yang ada di KPU Kabupaten Subang, Bawaslu
Kabupaten Subang maupun Pelapor (Sukron Ma’mun) dalam bentuk sanding
data C1 Salinan dan C1 Plano Elektrik (Foto C1 Plano), hanya saja pihak
Pelapor (Sukron Ma’mun) memaksa untuk membuka kotak suara, namun KPU
Kabupaten Subang keberatan untuk membuka kotak suara dikarenakan tidak
ada payung hukum yang bisa dijadikan dasar untuk membuka kotak suara
Pelapor (Sukron Ma’mun) meneruskan gugatannya sampai dengan ke Tingkat
Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi
dengan Amar Putusan menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dalam
pokok Permohonan yang menyatakan permohonan Pemohon I
(Perseorangan atas nama Sukron Ma’mun) untuk DPRD Kabupaten Dapil
Subang 7 tidak dapat diterima yang tertuang dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi RI Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
5) Posita 6
Bahwa dugaan Pengadu Sdr. Ahmad Sulaeman yang menganggap peran serta
KPU Kabupaten Subang meloloskan keputusan calon legislatif yang
direncanakan penyelenggara Pemilu.
Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum 2019 untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota,
Komisioner KPU Kabupaten Subang telah melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajibannya sesuai SOP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ada pada UUD 1945, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, aturan-
aturan KPU lainnya, dan sumpah serta janji sebagai Anggota Komisi Pemilihan
Umum.
Sehingga di dalam tupoksinya pada tiap tahapan Pemilu, Komisioner KPU
dituntut harus bersikap adil, profesional, berintegritas, dan transparan sesuai
dengan azas penyelenggara Pemilu agar menghasilkan Pemilihan Umum yang
demokratis.
Pada pelaksanaan setiap tahapan Pemilu di Kabupaten Subang, kami (Pihak
Teradu) sudah berusaha melaksanakan semua tahapan secara adil dan tidak
tebang pilih sesuai dengan peraturan/norma perundangan yang berlaku. Sejak
awal tahapan Pemilu di Kabupaten Subang sampai dengan tahapan akhir bisa
berjalan secara kondusif dan transparan dengan menegakkan profesionalitas
serta integritas sehingga menghasilkan perolehan kursi Anggota DPRD
Kabupaten Subang pada Pemilu 2019 dengan komposisi yang lebih bervariasi
antara caleg petahana dan caleg baru.
[2.4.2] Bahwa jawaban Teradu VI s.d Teradu X sebagai berikut:
1. Bahwa benar para Teradu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Subang Provinsi Jawa Barat pada saat Pemilihan calon Anggota Legislatif DPR RI,
DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden/Wakil Presiden
Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
RepubIik Indonesia Nomor : 0632/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 Tentang
Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang,
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2018 oleh Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Bahwa para Teradu selama menjabat sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Subang telah bertindak dan melaksanakan kewenangannya dengan
menegakan asas pemilihan umum yang mandiri berdasarkan amanat Pasal 22
(E) ayat 5, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
dan Sumpah serta janji anggota Bawaslu, serta telah sesuai dengan asas-asas
penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas dan rahasia, serta jujur dan adil;
3. Bahwa para Teradu menolak dalil-dalil pengaduan Pengadu, kecuali yang secara
tegas diakui oleh para Teradu dalam jawaban ini;
4. Bahwa para Teradu pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-
dalil Pengadu yang ditujukan kepada para Teradu dan/atau yang ada kaitannya
dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan para Teradu;
5. Bahwa para Teradu telah melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan
Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan
penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu yang
disampaikan oleh saudara Pengadu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan
Hukum Terpadu;
6. Bahwa laporan dugaan money politic yang disampaikan oleh Pengadu tertanggal
10 April 2019 yang terlapornya adalah Nazib Jordie F, yang dilaporkan oleh
Pengadu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikaum, sesuai
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi : “laporan
yang diterima secara langsung dikantor pengawas pemilihan umum yang
dituangkan dalam formulir B1”, dan laporan tersebut harus memenuhi syarat
formil dan materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan
Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan.
7. Bahwa yang disampaikan oleh Pengadu yang terlapornya adalah Nazib Jordie F
belum memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan
Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum terkait dengan bukti uang yang disampaikan
kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikaum tidak ada,
sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikaum memberikan
waktu untuk melengkapi syarat materil tersebut, namun sampai dengan batas
waktu yang telah ditentukan Pengadu tidak dapat melengkapi persyaratan
tersebut, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikaum
laporan atas nama Ahmad Sulaeman dan Terlapor atas nama Nazib Jordie F
tidak ditindak lanjuti dan tidak diregister.
8. Bahwa laporan dugaan money politic tertanggal 18 April 2019 yang terlapornya
adalah Dedi alias Ojos yang disampaikan oleh Pengadu/Pelapor kepada Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikaum, sebagaimana ketentuan
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi : “laporan
yang diterima secara langsung dikantor pengawas pemilihan umum yang
dituangkan dalam formulir B1”, dan Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “pengawas
pemilihan umum membuat kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran pemilu
yang dituangkan dalam formulir B5 paling lama 2 (dua) hari sejak laporan
diterima”. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikaum membuat
kajian awal dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 22 April 2019 yang
kesimpulannya laporan yang disampaikan oleh Pelapor Ahmad Sulaeman telah
memenuhi syarat formil dan materil.
9. Bahwa dengan terpenuhinya syarat formil dan materil tersebut dimana dugaan
pelanggaran yang diduga adalah pelanggaraan pidana, maka laporan tersebut
disampaikan kepada Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten Subang dan
di register dengan Nomor : 06/LP/PL/Kab.Subang/13.23/IV/2019 tanggal 22
April 2019 sebagai tanda bukti penerimaan laporan,
10. Bahwa dengan diregisternya laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Subang
memutuskan laporan yang disampaikan oleh Ahmad Suleman untuk ditindak
lanjuti kedalam pembahasan pertama Sentra Gakkumdu dan untuk diklarifikasi
lebih lanjut kepada Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor yang dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Pleno.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : “Temuan dan laporan
pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 yang
telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindak lanjuti oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari
setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, dan Pasal 454 ayat 8 yang
berbunyi : “Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas
TPS, memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat 7, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama
14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
Hal tersebut pun tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal
17 ayat 1 dan ayat 2.
12. Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, dilakukan pembahasan pertama
atas laporan Nomor : 06/LP/PL/Kab.Subang/13.23/IV/2019, yang dituangkan
ke dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dimana laporan
yang disampaikan oleh Pelapor diduga melanggar ketentuan tindak pidana
pemilu Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 523 Ayat 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum, dan dalam
pembahasan tersebut disampaikan perlu dilakukan klarifikasi dan mengundang
Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor.
13. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 hari Senin Bawaslu Kab.Subang
menyampaikan undangan klarifikasi kepada Pengadu/Pelapor Ahmad Sulaeman
terkait laporan yang disampaikan oleh Pelapor untuk dilakukan klarifikasi pada
hari Selasa, tanggal 23 April 2019 menghadap Anggota Bawaslu Kab.Subang
Cucu Kodir Jaelani, SP.
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Pelapor datang memenuhi
Undangan Klarifikasi
15. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, Bawaslu Kab.Subang
menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada RW Taryana selaku saksi untuk
dilakukan klarifikasi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 menghadap Anggota
Bawaslu Kab.Subang Jecky Johari SPd.i
16. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, Bawaslu Kab.Subang
menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada Nono selaku saksi untuk dilakukan
klarifikasi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 menghadap Anggota Bawaslu
Kab.Subang Cucu Kodir Jaelani, SP. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April
2019, Bawaslu Kab.Subang menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada Yayah
selaku saksi untuk dilakukan klarifikasi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019
menghadap Anggota Bawaslu Kab.Subang Juju Juhariah, SH.
17. Bahwa hari Rabu pada tanggal 24 April 2019 semua saksi tidak ada yang hadir,
sehingga pada hari pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Bawaslu Kab.Subang
menyampaikan Undangan Klarifikasi ke 2 (dua) kepada mereka (Taryana, Nono,
dan Yayah), untuk dilakukan klarifikasi pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019
menghadap Anggota Bawaslu Kabupaten Subang.
18. Bahwa mereka (Taryana, Nono, dan Yayah) sudah diundang secara patut
sebagaimana Undangan Klarifikasi ke 2 (dua) namun para saksi tersebut tidak
hadir.
19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Subang berupaya agar mereka (Taryana, Nono, dan
Yayah) dapat diklarifikasi dengan menjemput bola kerumah/tempat saksi berada
di wilayah Kecamatan Cikaum.
20. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 Anggota Bawaslu Kab.Subang
Juju Juhariah, SH, berupaya untuk bertemu dengan saksi-saksi secara langsung
menuju Kecamatan Cikaum dibantu oleh Panwas Kecamatan Cikaum agar
bertemu dengan para saksi
21. Bahwa para saksi yaitu Yayah dan Nono tetap tidak mau menjadi saksi dengan
menyampaikan surat pernyataan keberatan untuk menjadi saksi.
22. Bahwa pada awalnya saksi Taryana pun demikian tetap tidak mau menjadi saksi
hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pelapor (Ahmad Sulaeman)
tidak benar
23. Bahwa agar apa yang disampaikan oleh saksi Taryana tersebut menjadi alasan
laporan itu tidak benar, Bawaslu Kab.Subang menyampaikan agar hal tersebut
dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi, akhirnya saudara Taryana mau
menjadi saksi.
24. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 Anggota Bawaslu Kab.Subang
selain melakukan klarifikasi saksi saudara Taryana juga melakukan klarifikasi
saudara Dedi Rosidi alias Ojos sebagai Terlapor.
25. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, Bawaslu Kab.Subang
menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada saksi tambahan yaitu Nazib Jordie
F untuk untuk dilakukan klarifikasi pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019
menghadap Anggota Bawaslu Kab.Subang Juju Juhariah, SH.
26. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019, saksi tambahan tersebut Nazib
Jordie F hadir untuk memberikan klarifikasi.
27. Bahwa hari Selasa pada tanggal 30 April 2019 Bawaslu Kabupaten Subang
mengundang kembali saksi Taryana untuk memberikan klarifikasi tambahan
pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 menghadap Anggota Bawaslu Kab.Subang
Juju Juhariah, SH.
28. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 saksi Taryana tidak hadir untuk
memberikan klarifikasi tambahan dan Bawaslu Kab.Subang memberikan
Undangan kembali untuk memberikan klarifikasi pada hari Jumat, tanggal 03
Mei 2019, dan pada hari Jumat tersebut saudara saksi Taryana hadir
memenuhi undangan dan memberikan klarifikasi tambahan.
29. Bahwa dengan upaya yang telah dilakukan Bawaslu Kab.Subang pada hari
Selasa tanggal 7 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Subang melakukan kajian akhir
atas laporan Pelapor (Ahmad Sulaeman) yang dituangkan dalam kajian dugaan
pelanggaran yang disimpulkan :
Tidak ada saksi yang menerangkan sebagaimana yang dituduhkan oleh
Pelapor;
Uang sebesar Rp. 20.000 yang diberikan oleh Pelapor tidak ada kejelasan
dimana diperolehnya ;
dan para saksi yang disampaikan oleh Pelapor di formulir laporan
menolak apa yang disampaikan oleh Pelapor;
dan dengan rekomendasi :
untuk dilakukan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu;
untuk segera menyampaikan status laporan kedalam form B15;
laporan pelapor tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana
pemilu,
Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor :
06.1/Bawaslu.13.23/V/2019.
30. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 dilakukan pembahasan kedua
Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua
dengan kesimpulan laporan pelanggaran Nomor:
06/LP/PL/Kab.Subang/13.23/IV/2019 atas nama Pelapor Ahmad Sulaeman
dengan Terlapor Dedi Rosidi alias Ojos tidak memenuhi unsur tindak pidana
pemilu, sebagaimana dugaan melanggar Pasal 523 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Rekomendasi laporan
tersebut dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilu, juga
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno nomor :
06.2/Bawaslu.13.23/BA/V/2019.
31. Bahwa hari Kamis, pada tanggal 09 Mei 2019, Bawaslu Kab.Subang
mengeluarkan status laporan atas laporan nomor
06/LP/PL/Kab.Subang/13.23/IV/2019, status laporan tersebut tidak ditindak
lanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur
pelanggaran tindak pidana pemilu, status laporan tersebut sudah
disampaikan kepada Pelapor ataupun Terlapor dan ditempel di dinding
pengumuman Bawaslu Kab.Subang.
32. Bahwa dengan demikian laporan yang disampaikan saudara Pengadu/Pelapor
dengan Terlapor Dedi alias Ojos sudah sesuai dengan ketentuan dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 31
Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
33. Bahwa terhadap aduan pengadu mengenai dugaan penggelembungan suara di
Kecamatan Cikaum dan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, telah
diselesaikan pada sidang di Mahkamah Konstitusi.
34. Bahwa KPU Kabupaten Subang mengusulkan kepada Para Saksi dan Bawaslu
Kabupaten Subang untuk dilakukan sinkronisasi data atas keberatan dari Saksi
partai PKB dan DEMOKRAT, dengan tujuan menyandingkan data yang dimiliki
oleh saksi, dengan data yang ada di KPU Kabupaten Subang dan Bawaslu
Kabupaten Subang, serta bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa
mengganggu jalannya rekapitulasi agar tidak tertunda dalam waktu yang sangat
lama, sehingga proses sinkronisasi yang dilaksanakan hanya sebagai cara
khusus dalam keadaan memaksa agar tidak terganggunya acara rekapitulasi
serta persoalan keberatan yang diajukan oleh saksi dari partai PKB dan
Demokrat.
35. Bahwa sebelum dilaksanakan sinkronisasi data atas keberatan dari Saksi partai
PKB dan Demokrat, saksi dari partai Demokrat dapat menerima penjelasan yang
disampaikan oleh KPU Kabupaten Subang tanpa melakukan sinkronisasi data
dan menerima hasil rekapitulasi.
36. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Subang, Bawaslu Kabupaten Subang dan
saksi dari partai PKB melakukan sinkronisasi data, kemudian dituangkan
kedalam DB2-KPU yang di tandatangani oleh saksi mandat dari partai PKB dan
KPU Kabupaten Subang,
37. Bahwa pada saat rekapitulasi di KPU Provinsi Jawa Barat hari Jumat,tanggal 10
Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Subang menyampaikan DB2-KPU terkait dengan
keberatan yang disampaikan oleh saksi dari partai PKB waktu dilaksanakan
rekapitulasi pada tingkat Kabupaten.
38. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Jawa Barat tertanggal 10 Mei 2019 menyampaikan surat kepada KPU
Kabupaten Subang dan Kuningan untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu
Provinsi Jawa Barat yaitu untuk dilakukan penyandingan data oleh KPU
Kabupaten Kuningan dan KPU Kabupaten Subang.
39. Bahwa terkait adanya Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh
pelapor Sukron Ma’mun kepada Bawaslu RI yang selanjutnya dilimpahkan
penyelesaiannya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupten
Subang mendapatkan Surat Pemberitahuan Nomor: 009/Bawaslu-
JB/TU.03/V/2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan
dengan Acara Cepat, secara bersamaan pelaksanaan Rekomendasi KPU Provinsi
Jawa Barat dan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dilaksanakan pada Jumat, 10
Mei 2019, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jabar Jl Turangga No.25 Kota
Bandung
40. Bahwa dalam Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Cepat berdasarkan
fakta persidangan adalah sebagai berikut.
Pelapor, Terlapor KPU dan Bawaslu bersepakat untuk menyandingkan
data di 2 TPS yaitu di TPS 10 Desa Purwadadi Kec.Purwadadi dan TPS
25 di Desa Purwadadi Barat Kec.Purwadadi;
Bahwa Pada TPS 10 Desa Purwadadi Kec.Purwadadi perolehan suara
Pelapor dalam C1 saksi, C1 saksi Bawaslu, dan C1 KPU sebanyak 1
suara, tetapi di dalam DAA1 menjadi 0;
Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec.Purwadadi berdasarkan
C1 yang dimiliki oleh Pelapor perolehan suara Caleg No.5 sebanyak 0
suara dan Caleg No.4 sebanyak 10 suara, sementara berdasarkan C1
yang dimiliki KPU Kab.Subang Caleg No.5 sebanyak 10 suara dan
Caleg No.4 sebanyak 1 suara, berdasarkan C1 yang dimiliki Bawaslu
Kab.Subang Caleg No.5 sebanyak 10 suara dan Caleg No.4 sebanyak 1
suara yang diperkuat dengan foto C1 Plano perolehan Caleg No.5
sebanyak 10 suara dan Caleg No.4 sebanyak 1 suara;
Bahwa setelah dilakukan penyandingan data di 2 TPS tersebut, Pelapor
mengajukan tambahan data C1 di 3 TPS yaitu TPS 3 dan TPS 7 di desa
Wanajaya Kecamatan Tambakdahan dan TPS 12 Desa Tanjung Rasa
Kec.Tambakdahan yang perlu disandingkan datanya, tetapi KPU
Kab.Subang dan Bawaslu Kab.Subang tidak membawa data di 3 TPS
tersebut;
Bahwa data C1 di 3 TPS dari KPU Kab.Subang dan Bawaslu
Kab.Subang diserahkan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019.
41. Bahwa pembacaan putusan sidang yang awalnya dijadwalkan hari Sabtu 11 Mei
2019, baru dapat dilaksanakan pada Hari Minggu 12 Mei 2019 bertempat di
Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
42. Bahwa berdasarkan Putusan Formulir ADM 22 Putusan Pemeriksaan Acara
Cepat Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 dengan
cara cepat, dengan nomor register perkara 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019
adalah sebagai berikut :
Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara Sah dan
Meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang
Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subng untuk melakukan
perbaikan administrasi.
43. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Jabar, Bawaslu Kabupaten
Subang mendapatkan Surat Nomor :1291/PP.07.1-Und/3213/Kab/V/2019,
perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jabar dari KPU
Kabupaten Subang yang dilaksanakan hari Selasa 21 Mei 2019, bertempat di
Kantor KPU Kabupaten Subang, pukul 09.30 WIB-Selesai.
44. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:
035/LHP/PM.00.02/V2019 tahapan yang diawasi adalah perbaikan rekapitulasi
penghitungan perolehan suara DPRD Kab.Subang. pada hari Selasa 21 Mei
2019 sebagaimana putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat bahwa sebelum
disampaikannya perbaikan hasil rekapitulasi KPU Kab.Subang telah
melaksanakan rapat pleno tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi JawaBarat
yang dihadiri oleh pihak pelapor dan Bawaslu Kab.Subang yang dilanjutkan
dengan penyampaian hasil perbaikan rekapitulasi DPRD Kab.Subang adapun
hasil pengawasan pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut
KPU Kab.Subang sudah melakukan perbaikan data secara renvoi
berdasarkan C1 kemudian diteruskan ke DAA1 dan DA1 yang
selanjutnya secara otomatis ke DB1 perolehan suara DPRD Kabupaten
Subang Dapil 7 di TPS 10 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi
untuk perolehan suara partai PKB.
45. Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi pihak pelapor
masih keberatan atas putusan perbaikan rekapitulasi perolehan suara yang
disampaikan oleh KPU dengan alasan pelapor tetap menginginkan KPU
membuka kotak suara namun KPU Kab.Subang keberatan atas permintaan
pelapor tersebut untuk membuka kotak suara dikarenakan tidak ada payung
hukum yang bisa dijadikan dasar untuk membuka kotak suara.
[2.5] PETITUM PARA TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara
Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.6] ALAT BUKTI PARA TERADU
[2.6.1] Bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu I s.d Teradu V
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : SK Pengangkatan Anggota KPU Kab. Subang Jawa Barat Periode
2018-2023;
Bukti T-2 : SK Penetapan Ketua KPU Kab. Subang Jawa Barat Periode 2018-
2023;
Bukti T-3 : Berita Acara Pembentukan Divisi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang;
Bukti T-4 : Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten Subang;
Bukti T-5 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Kabupaten Subang Pemilihan Umum Tahun 2019;
Bukti T-6 : Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
Subang;
Bukti T-7 : Surat Mandat PKB atas nama Shopyanudin dan Mulyana;
Bukti T-8 : Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus;
Bukti T-9 : Surat Bawaslu Provinsi Jabar perihal Pemberitahuan dan
Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat;
Bukti T-10 : Surat Undangan KPU Prov. Jabar Nomor 328/PL.01.7-
SD/32/Prov/V/2019.
Bukti T-11 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor
100/BAWASLUPROV-JB/PM/V/2019;
Bukti T-12 : Surat Rekomendasi KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 365/PY.01.1-
SD/32/Prov/V/2019;
Bukti T-13 : Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu;
Bukti T-14 : Surat Undangan KPU Kab. Subang perihal Undangan Tindak
Lanjut Putusan Bawaslu Prov.Jabar kepada Bawaslu Kab. Subang
dan DPC PKB Subang;
Bukti T-15 : Surat KPU Kab. Subang perihal Permohonan Arahan/Petunjuk
untuk Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Jabar;
Bukti T-16 : Surat KPU Prov. Jabar Nomor 404/PL.02.6-SD/32/Prov?V/2019;
Bukti T-17 : Daftar Hadir Rapat Internal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
Provinsi Jabar;
Bukti T-18 : Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi
Jawa Barat Pada Pemilu Tahun 2019;
Bukti T-19 : C1 Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota;
Bukti T-20 : C1 Plano Model C1-DPRD Kab/Kota;
Bukti T-21 : Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
Bukti T-22 : Model DA1-DPRD Kab/Kota;
Bukti T-23 : Model DB1-DPRD Kab/Kota;
Bukti T-24 : Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.
[2.6.2] Bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu VI s.d Teradu X
mengajukan bukti-bukti berdasarkan pokok aduan sebagai berikut:
Bukti T-1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RepubIik
Indonesia Nomor : 0632/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 Tentang
Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Subang;
Bukti T-2 : Formulir B1 dan Kajian Awal;
Bukti T-3 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Pleno;
Bukti T-5 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu;
Bukti T-6 : Undangan Klarifikasi Pengadu/Pelapor Ahmad Sulaeman;
Bukti T-7 : Klarifikasi Ahmad Sulaeman;
Bukti T-8 : Undangan Klarifikasi Saksi Taryana;
Bukti T-9 : Undangan Klarifikasi Saksi Nono;
Bukti T-10 : Undangan Klarifikasi Saksi Yayah;
Bukti T-11 : Undangan Klarifikasi ke 2 Taryana, Nono, Yayah;
Bukti T-12 : surat pernyataan keberatan untuk menjadi saksi Nono dan Yayah;
Bukti T-13 : Berita Acara Klarifikasi Saksi Taryana;
Bukti T-14 : Berita Acara Klarifikasi Terlapor Dedi alias Ojos;
Bukti T-15 : Undangan Klarifikasi Saksi Tambahan Nazib Jordie F;
Bukti T-16 : Berita Acara Klarifikasi Nazib Jordie F;
Bukti T-17 : Undangan Klarifikasi Tambahan Saksi Taryana;
Bukti T-18 : Undangan Klarifikasi dan BA Klarifikasi Taryana Keterangan
Tambahan;
Bukti T-19 : Kajian dan BA Rapat Pleno;
Bukti T-20 : BA Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan BA Rapat Pleno;
Bukti T-21 : Status Laporan;
Bukti T-22 : Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi;
Bukti T-23 : DB2-KPU;
Bukti T-24 : Rekomendasi KPU Provinsi dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Jawa Barat;
Bukti T-25 : Surat Pemberitahuan Nomor: 009/Bawaslu-JB/TU.03/V/2019
perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan
Acara Cepat;
Bukti T-26 : Formulir Model ADM-22;
Bukti T-27 : Putusan Formulir ADM 22;
Bukti T-28 : Surat Nomor :1291/PP.07.1-Und/3213/Kab/V/2019, perihal
Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jabar;
Bukti T-29 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:
035/LHP/PM.00.02/V2019 tahapan yang diawasi adalah
perbaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD
Kab.Subang.
[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Abdullah (Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat)
a. Bahwa pihak Terkait tidak akan menanggapi dan/atau memberikan keterangan
atas dalil-dalil Pengadu satu persatu, Pihak Terkait hanya akan menanggapi
dalil-dalil Pengadu yang dianggap penting dan relevan dengan pelaksanaan tugas
dan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi dengan mekanisme
acara cepat;
b. Bahwa dalil-dalil pengaduan Pengadu sebagaimana dimaksud menyangkut
dengan proses penanganan pelanggaran administrasi dengan mekanisme acara
cepat tercantum dalam Point C halaman 17 terkait Rekomendasi KPU Provinsi
Jawa Barat dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Point D halaman
18 terkait Keputusan Sidang dengan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Provinsi
Jawa Barat;
I. Dalam Pokok Pengaduan
C. Rekomendasi KPU Provinsi Jawa Barat Dan Rekomendasi Bawaslu
Provinsi Jawa Barat
Adanya indikasi kecurangan yang mengarah kepada keberpihakan dan
pemenangan terhadap salah satu Calon Anggota Legislatif Petahana oleh
Bawaslu dan KPU Kabupaten Subang dengan tidak mengakui Hasil Rapat
Mediasi pada Rapat Pleno KPU dengan mengeluarkan surat DB-2 kedua
dalam bentuk tulisan tangan Ketua KPU Kabupaten Subang dan hanya
ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Subang sendiri tanpa melakukan
Rapat pleno KPU Kabupaten Subang yang terlibat dalam Rapat mediasi.
Selanjutnya Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 atas nama Sukron
ma’mun melaporkan seluruh kejadian pelanggaran pemilu di Dapil 7
Kabupaten Subang kepada Bawaslu RI.
Setelah mendapatkan pengaduan dan kajian atas Laporan Pengadu dan
Laporan dinyatakan memenuhi syarat, Bawaslu RI melimpahkan kepada
Bawaslu Jawa Barat untuk melakukan Sidang Pemeriksaan dengan Acara
Cepat.
Ternyata sebelum Sidang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat,
terlebih dahulu Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat
Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Subang dengan tembusan kepada KPU
Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Subang yang di dalam Surat
Rekomendasi itu isinya memerintahkan KPU Kabupaten Subang untuk
menyandingkan seluruh hasil rekapitulasi sebanyak yang dilaporkan saksi
Kepada Bawaslu RI, hal ini diketahu pengadu dari bagian huum DPW PKB
Jawa Barat.
KPU Jawa Barat yang sedang melaksanakan pleno Rekapitulasi Perhitungan
Suara di tingkat Provinsi Jawa Barat, setelah mengetahui adanya Laporan
……. hal inipun diketahui pengadu dari bagian hukum DPW PKB Jawa Barat.
Perkataan disampaikan Saudara Maman Suryaman (Ketua KPU Subang) dan
Saudara Ahmad Koncara …………. pada rekapitulasi yang salah sampai
dengat tanggal 21 Mei 2019 pada rapat perbaikan.
Pindai data Perolehan Suara di tingkat kabupaten seluruh formulir BA ……….
namun tetap dipertahankan sampai pleno KPU Provinsi Jawa Barat angka
tidak berubah.
Pada pelaksanaannya KPU Kabupaten Subang tidak melaksanakan
rekomendasi KPU Provinsi Jawa Barat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi
Jawa Barat yang merupakan instansi di atasnya, yaitu tidak melakukan
penyandingan data sesuai perintah dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi
Jawa Barat dan Rekomendasi KPU Provinsi Jawa Barat. Dan lengkapnya
Bawaslu Kabupaten Subang tidak melakukan pengawasan sesuai standar
operasional Prosedur terhadap pelaksanaan dari Rekomendasi Bawaslu dan
KPU Provinsi Jawa Barat tersebut bahkan terkesan melegitimasi.
D. KEPUTUSAN SIDANG DENGAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT BAWASLU
PROVINSI JAWA BARAT
Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI
menggelar Sidang dengan Acara Pemeriksaan Cepat dengan terlapor KPU dan
Bawaslu Kabupaten Subang pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019;
Pada tanggal 12 Mei 2019, Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat
bertempat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan terjadi
Pelanggaran administratif Pemilu 2019. dengan nomor register
01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 ( Pelapor : Syukron Ma'mun - Calon Anggota
Legislatif DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 7 dari PKB),
menghasilkan keputusan sebagai berikut :
4. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
5. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan
perbaikan administrasi.
Terjadi kesalahan penulisan oleh Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa
Barat pada Formulir Model ADM-22 Putusan Sidang Pemeriksaan Acara
Cepat, pada Fakta persidangan Point 3 halaman 2 terdapat salah penulisan
perolehan suara oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sudah dikonfirmasi
pengadu kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Subang, yaitu:
Ditulis :
Bahwa TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi berdasarkan …
C1 yang dimiliki Bawaslu Kab.Subang Calon Anggota Legislatif No. 5 Endang
Jamaludin sebanyak 10 suara dan Calon Anggota Legislatif no. 4 Iman
Mulyana sebanyak 1 suara….
Seharusnya ditulis :
Seharusnya ditulis dalam perbaikan :
Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi
berdasarkan … C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang Calon Anggota
Legislatif No. 5 Endang Jamaludin sebanyak 0 suara dan Calon Anggota
Legislatif No. 4 Iman Mulyana sebanyak 10 suara.
II. Jawaban atas Pengaduan
1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Rekomendasi
kepada KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat Nomor:
100/BAWASLUPROV.JB/PM/V/2019 bertanggal 10 Mei 2019 yang pada
pokoknya, diuraikan sebagai berikut :
a. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima laporan terkait
dugaan ketidaksesuaian data perolehan suara sebagai berikut:
1. Calon Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Partai Gerindra Daerah
Pemilihan Kuningan I Nomor Urut 3 atas nama Sri Lela Sari;
2. Calon Anggota DPRD Kabupaten Subang Partai PKB Daerah Pemilihan
Subang VII Nomor Urut 1 atas nama Sukron Ma’mun;
3. Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Partai Golkar Daerah
Pemilihan Jawa Barat IX Nomor Urut 1 atas nama H.Y.Untung;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Jawa Barat yang
bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 dan 10 Mei
2019 disepakati untuk dilakukan penyandingan data oleh KPU Kabupaten
Kuningan dan KPU Kabupaten Subang;
1.2 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud direkomendasikan agar
KPU Kabupaten Kuningan dan KPU Kabupaten Subang melakukan
penyandingan data perolehan suara terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara model DAA1 DPRD Kab/Kota dan Provinsi
dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model
DA1 DPRDP Kab/Kota dan Provinsi (Plano) serta sertifikat C1 DPRD
Kab/Kota dan Provinsi Berhologram dan/atau bila dibutuhkan agar
menyandingkan dengan Serifikat C1 Plano sejumlah TPS yang dilaporkan
1.3 Bahwa untuk menanggapi pokok pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
point D di atas, Pihak Terkait menerangkan proses penanganan dugaan
pelanggaran Administratif Pemilu terhadap Laporan Nomor:
01/LP/PL/PROV/13.00 /V/2019 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama
Syukron Ma’mun Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Subang Daerah
Pemilihan 7 dari PKB sebagai berikut:
a. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima pelimpahan laporan
dugaan pelanggaran Pemilu 12/LP/PL/RI/00.00/V/2019 tanggal 7 Mei
2019 pukul 12.30 WIB dari Bawaslu Republik Indonesia terkait
penggelembungan suara sebagaimana surat Nomor: 0925/K.Bawaslu/
PM/06.00/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya
memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk
mencatatkan laporan dalam buku register dan ditindaklanjuti
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa laporan dugaan pelanggaran a quo ditindaklanjuti melalui
mekanisme penanganan pelanggaran administratif cepat dan telah
dilakukan pemanggilan kepada para pihak secara patut sebagaimana
Surat Nomor: 009, 009.a dan 009.b/Bawaslu-JB/TU.03/V/2019
bertanggal 9 Mei 2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang
Pemeriksaan dengan Acara Cepat ;
c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan sidang
pemeriksaan acara cepat terhadap Laporan a quo, pemeriksaan tersebut
telah diputuskan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka
untuk umum pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2019, yang pada
pokoknya dalam amar putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
memutuskan:
1. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu
2. Memberikan Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada KPU kabupaten Subang untukk melakukan
perbaikan administrasi.
1.4 Bahwa terhadap pokok pengaduan terkait adanya kesalahan penulisan oleh
Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Formulir Model ADM-
22, Pihak Terkait menanggapi bahwa tidak terdapat kesalahan penulisan
yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dalam formulir ADM 22
putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu sudah sesuai dengan
hasil pemeriksaan dan dicatat sebagai fakta persidang dalam point 3
halaman 2 yang menyebutkan sebagai berikut: -------------------------------------
-----------------------------------------
- Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi berdasarkan C1
yang dimiliki oleh Pelapor perolehan suara Caleg No.5 sebanyak 0 suara dan
Caleg No. 4 sebanyak 10 suara, sementara berdasarkan C1 yang dimiliki
KPU Kab. Subang Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg No.4 sebanyak
1 suara, berdasarkan C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang Caleg No. 5
sebanyak 10 suara dan Caleg No. 4 sebanyak 1 suara, yang diperkuat
dengan foto C1 Plano perolehan suara Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan
Caleg No. 4 sebanyak 1 suara.
