Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 219/DKPP-PKE-III/2014 No. 230/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 540/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 219/DKPP- PKE-III/2014 dan perkara pengaduan Nomor 421/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 230/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU 1. Nama : Amirul Mukminin No. KTP : 1110100106710001 Tempat/Tanggal Lahir : Gosong Telaga, 1 Juni 1971 Jabatan/lembaga : Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Singkil Alamat : Jalan TR Angkasa Nomor 228 Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Moh. Syafrijal Bako SH No. KTP : 1175011609890003 Tempat/Tanggal Lahir : 16 September 1989 Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Dr. M hasan 1  Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2014 bertindak selaku Kuasa dari: . Nama : Wartono No. KTP : 11101121204760001 Tempat/Tanggal Lahir : Bulu Sema, 12 April 1976 Jabatan/lembaga : Ketua DPC Gerindra Aceh Singkil Alamat : Siompin, Desa Siompin, Suro, kabupaten Aceh Singkil Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu II;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Yarwin Adi Dharma Jabatan : Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil Alamat Kantor : Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Tita Rospita Jabatan : Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Alamat Kantor : Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : H Syahrial Raf Jabatan : Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Alamat Kantor : Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Dodi Syahputra Jabatan : Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Alamat Kantor : Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Rahmi Syukur Jabatan : Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Alamat Kantor : Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa keterangan saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu. 2

[2.1] POKOK ADUAN PENGADU I : Menimbang bahwa Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (selanjutnya disebut DKPP ) pada tanggal 16 Juni 2014 telah menerima penerusan pengaduan yang diajukan Amirul Mukminin dengan Nomor Pengaduan 540/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 219/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya sebagaimana dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2014 di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Komisi Independen pemilihan (KIP) Aceh Singkil telah menetapkan nama Caleg Taufik sebagai Caleg terpilih dalam pemilu 2014; 2. KIP menerima dan menindaklanjuti Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye atas nama Taufik.; 3. Bahwa Taufik tidak tercantum dalam Laporan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) partai yang diserahkan ke pihak KIP. Laporan Taufik tersebut diterima secara tersendiri oleh pihak KIP, terpisah dari LPPDK Partai. Taufik hanya menyerahakan secara individual berkas DK-13 miliknya dan diterima pihak KIP Kabupaten Aceh Singkil Dalam hal ini Teradu II Tita Rospita; 4. Bahwa Para Teradu Anggota KIP Aceh Singkil telah mencampuri urusan internal Partai PDIP Kabupaten Aceh Singkil dengan meloloskan Taufik yang tidak menyerahkan laporan keuangan secara kolektif dan mengesahkannya menjadi Caleg terpilih pada pemilu 2014; 5. Pengadu meyakini para anggota KIP Aceh Singkil telah melanggar pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. [2.2] POKOK ADUAN PENGADU II Menimbang bahwa Pengadu Moh. Syafrijal Bako pada tanggal 28 Mei telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 421/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 230/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya sebagaimana dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2014 di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara sah Desa Pangkalan Sulampi Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil.Berdasarkan model DA, penggelembungan suara dilakukan PPK, dan diperkuat model DB yang kemudian menguntungkan Caleg PKB Frida Siska Sihombing dari Dapil 4 Nomor urut 1 yang dilakukan Teradu IV Dodi Syahputra; 2. Ketua dan Anggota KIP telah melakukan pembiaran atas keberadaan Frida Siska Sihombing yang berada di Ruang PPK Suro Makmur bersama Ketua dan 3  Anggota PPK serta Teradu IV yang mana saat itu di tingkat PPK sedang dilakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara DPRK; 3. Bahwa Dodi Syahputra telah mendominasi dan mengintervensi PPS dan PPK karena berkepentingan, yakni istrinya a.n Frida Siska Sihombing adalah Caleg DPRK; 4. Ketua dan anggota KIP Aceh Singkil terbukti melakukan penggelembungan suara berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten pada suara sah DPRD Provinsi pada Partai Golkar Dapil 9. [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.4] BUKTI DAN SAKSI [2.4.1] ALAT BUKTI PENGADU I Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pengadu I Amirul Mukminin 2. Bukti P-2 : Surat Tugas dari PDIP bernomor 129/IN/DPC- 27.04/ST/V/2014 yang menugaskan Amirul Mukminin tanggal 26 Mei 2014; 3. Bukti P-3 : Tanda bukti Penerimaan laporan Nomor 24/LP/PILEG/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 4. Bukti P-4 : Tanda Terima surat PDIP oleh KPU Aceh Singkil tanggal 14 Mei 5. Bukti P-5 : Tanda terima surat PDIP oleh Bawaslu Aceh tanggal 7 Mei 2014 6. Bukti P-6 : Tanda penerimaan laporan Amirul Mukminin oleh Panwaslu Aceh Singkil 7. Bukti P-7 : Tanda terima tanggal 7 Mei 2014 yang ditandatangani Tasmin Rahim (Kantor Akuntan Publik) 8. Bukti P-8 : Tanda Terima Panwaslu Aceh Singkil atas surat pemberitahuan dan surat pernyataan PDIP Aceh Singkil 9. Bukti P-9 : Pemberitahuan tentang status laporan yang ditandatangani Zainuddin (Ketua panwaslu Aceh Singkil); 10. Bukti P-10 : Penerimaan laporan Panwaslu Nomor 24/LP/PILEG/V/2014 11. Bukti P-11 : Surat DPC PDIP Aceh Singkil Nomor 128/DPC-PDI- P/AS/IV/2014 ditujukan kepada KPU dan panwaslu Aceh Singkil 12. Bukti P-12 : Keputusan KIP Aceh Singkil Nomor 16/Kpts/KIP-A.Skl/TAHUN 2014 tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik pemilu DPRK Aceh Singkil dan perolehan suara sah calon anggota DPRK kabupaten Aceh Singkil dalam pemilu 2014 13. Bukti P-13 : Keputusan KIP Aceh Singkil No. 17/Kpts/KIP-A.Skl/TAHUN 2014 tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRK Aceh Singkil pada pemilu 2014 14. Bukti P-14 : Model EB-3 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Singkil 4 15. Bukti P-15: Surat DPC PDIP bernomor 127/DPC-PDI-P/AS/V/2014 tentang penegasan LPPDK 16. Bukti P-16 : Surat dari DPC PDIP nomor 126/DPC PDI-P/AS/IV/2014 17. Bukti P-17 : Surat pernyataan 125/DPC PDI-P/AS/IV/2014 18. Bukti P-18 : Tanda Terima LPPDK 19. Bukti P-19 : 1 (satu) Bundel Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) DPC PDIP Kabupaten Aceh Singkil [2.4.2] KETERANGAN SAKSI: Bahwa pihak Pengadu I telah menghadirkan Saksi yang telah menyampaikan keterangannya di muka persidangan di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 dengan intisari keterangan sebagai berikut: Saksi I Sahabir Bahwa Caleg PDIP bernama Taufik tidak menyerahkan laporan dana kampanye kepada partai. Sementara itu batas waktu pelaporan LPPDK dari partai kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Aceh Singkil tanggal 24 April pukul 18.00. Partai PDIP menyerahkan 17.30 WIB di hari terakhir . Dokumen LPPDK PDIP itu diserahkan oleh Pengadu Amirul Mukminin dan diterima oleh Teradu II Tita. Sementara Saksi hanya menyaksikan/mendampingi penyerahan dokumen LPPDK. Saksi Sahabir hanya menyaksikan penyerahan LPPDK dari Partai, ia tidak melihat penyerahan berkas milik Taufik; Keterangan Saksi II Ali Murdani Menjelang malam, pada saat Amirul Mukminin dan Saksi mau pulang, nampak Taufik yang berada di luar gedung, masuk ke ruangan/gedung KIP Kabupaten Aceh Singkil ditemani oleh dua orang pendamping. Apakah masuknya Taufik ke dalam ruangan terkait DK 13 dan LPPDK, Saksi mengaku tidak mengetahui; [2.4.3] ALAT BUKTI PENGADU II Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Rekaman video dan foto kejadian penyelesaian rekapitulasi tingkat PPK 2. Bukti P-2 : Fotokopi penerimaan laporan dari Panwascam Kecamatan Suromakmur Nomor 06/LP/PILEG/IV/TAHUN 2014 tanggal 16 April 2014 3. Bukti P-3 : Fotokopi model C TPS-12 Desa Pangkalan Sulampi Kecamatan Suromakmur kabupaten Aceh Singkil 4. Bukti P-4 : Fotokopi model DA PPK Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil 5. Bukti P-5 : Fotokopi model DB tingkat DPRK KIP Aceh Singkil 6. Bukti P-6 : Fotokopi model DB DPR KIP Aceh Singkil 5 7. Bukti P-7 : Fotokopi undangan klarifikasi Panwaslu Aceh Singkil Nomor 051/PANWASLU/SKL/IV/2014 tanggal 25 April 2014 a.n Supriadi berutu 8. Bukti P-8 : Fotokopi hasil klarifikasi yang dilakukan Panwaslu kab. Aceh Singkil a.n Supriadi Berutu 9. Bukti P-9 : Fotokopi undangan klarifikasi oleh Panwaslu Aceh Singkil Nomor 051/PANWASLU/SKL/IV/2014 10. Bukti P-10 : Fotokopi hasil klarifikasi yang dilakukan Panwaslu kab. Aceh Singkil a.n Halim Kubono 11. Bukti P-11 : BA Rapat Pleno KIP Aceh Singkil 12. Bukti P-12 : Media Koran 13. Bukti P-13 : Dokumen foto 14. Bukti P-14 : Keputusan KIP Aceh Singkil Nomor 16/Kpts/KIP- A.Skl/Tahun 2014 [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5.1] JAWABAN TERADU ATAS ADUAN PENGADU I Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan tertulis sebagaimana dibacakan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2014 di kantor Bawaslu Provinsi Aceh yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pada Tanggal 24 April 2014 (Kamis)pukul 17.00 WIB, KIP Kab. Aceh Singkil menerima LPPDK (Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye) dari PDI-P Kab. Aceh Singkil yang diserahkan oleh Amirul Mukminin. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tita Rospita (Anggota KIP Kab. Aceh Singkil) ternyata ada 7 caleg yang tidak tercatat dalam LPPDK termasuk Taufik; 2. Pada tanggal yang sama secara terpisah, Taufik (Bakal Caleg terpilih dari PDIP Kab. Aceh Singkil) datang kepada Tita Rospita (Anggota KIP Kab. Aceh Singkil) untuk menanyakan apakah betul form model DK-13 (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Caleg) miliknya sudah dimasukan ke dalam LPPDK partainya atau belum karena pada periode 1 dia telah memberikan laporan awal dana kampanye beserta model DK-13 kepada partainya; 3. Kewajiban Ketua Pokja Kampanye dan Laporan dana kampanye adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan berkas semua laporan LPPDK partai. Setelah memberikan penjelasan dan meminta klarifikasi masalah laporan LPPDK dari DPC PDI-P Kab. Aceh Singkil antara Amirul Mukminin (sebagai Pengurus PDI-P Kab. Aceh Singkil yang membuat LPPDK) dengan Taufik (Bakal caleg terpilih dari PDIP Kab. Aceh Singkil); 6  4. Bila model DK-13 Taufik tidak dimasukan ke dalam Laporan LPPDK DPC PDI-P Kabupaten Aceh Singkil bisa dikatakan laporan tersebut belum lengkap (walaupun sebagian besar Calegnya sudah memberikan model DK-13); 5. PKPU no.17 tahun 2013 pasal 2 berbunyi : “ LPPDK mencakup semua informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari awal sampai laporan disusun”; 6. Surat pernyataan dari ketua DPC PDI-P Kab. Aceh Singkil tidak sesuai dengan laporan awal dana kampanye yang telah dia tandatangani pada tanggal 24 Desember 2014. Sebelumnya Taufik pernah menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada partainya; 7. PKPU no.17 tahun 2013 pasal 25 ayat 3 berbunyi : “LPPDK partai politik peserta pemilu wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Caleg ( format model DK-13)”; 8. Mengingat tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki / menambahkan / merombak isi LPPDK karena batas waktu penyerahan LPPDK adalah pukul 18.00 WIB sedangkan partainya menyerahkan LPPDK pukul 17.00 dan memakan banyak waktu untuk menyerahkan kembali LPPDK yang baru untuk ditandatangani oleh ketua PDI-P Kab. Aceh Singkil maka laporan model DK-13 Taufik diterima dengan catatan terpisah, tidak dimasukkan ke dalam laporan LPPDK partainya; 9. KAP (Kantor Akuntan Publik) hanya menerima laporan LPPDK dari PDI-P Kab. Aceh Singkil dimana model DK-10 hanya 1 set , sedangkan laporan Taufik hanya sebagai catatan saja untuk menyangkal surat pernyataan dari ketua partainya dan dari akuntan tidak ada tanda terima untuk laporan Taufik; 10. KIP Kab. Aceh Singkil tidak pernah mencampuri urusan internal partai mana pun. Yang ada malah pihak partai yang kerap mendikte / mencampuri bagaimana seharusnya KIP Kab. Aceh Singkil bekerja sesuai dengan keinginan partai tersebut; 11. Dari poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa bila DPC PDI-P Kabupaten Aceh Singkil sudah menyerahkan LPPDK maka calegnya (sdr. Taufik) dapat ditetapkan sebagai calon terpilih hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2014 Pasal 138. [2.5.2] JAWABAN TERADU ATAS ADUAN PENGADU II: Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan tertulis sebagaimana dibacakan pada persidangan tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bahwa Rekapitulasi Tingkat Kecamatan mulai Tanggal 13 s.d 17 April 2014. PPK Kecamatan Suro Makmur melaksanakan 7  Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tanggal 13 April 2014 sebagaimana tertuang dalam Model DA “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Legislatif 2014; 2. Berkenaan dengan adanya dugaan Penggelembungan Suara kepada Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 4 A.n Frida Siska Sihombing adalah Tidak Benar dan Tidak Terbukti. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Model C TPS 1 Kampong Pangkalan Sulampi, yang bersangkutan mendapatkan 5 Suara, di TPS 2 Kampong Pangkalan Sulampi Frida mendapatkan 36 Suara. Dalam Model D Kampong Pangkalan Sulampi yang bersangkutan mendapatkan perolehan suara sebanyak 41 Suara dan pada Model DA Kecamatan Suro Makmur yang bersangkutan mendapatkan perolehan suara sebanyak 41 Suara sehingga Tidak Ada Penggelumbungan Suara; 3. Pembiaran oleh Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tidak benar dan Tidak Terbukti karena pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 13 April 2014 Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tidak berada di tempat pelaksanaan Rekapitulasi. Terkait keberadaan Calon Anggota Legislatif Frida Siska Sihombing dalam ruang PPK Kecamatan Suro Makmur bersama dengan Ketua dan Anggota PPK, Para Teradu tidak mengetahuinya. Kehadiran Teradu IV di PPK Suro Makmur bukan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Legislatif 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014. Teradu IV datang ke PPK setelah selesainya pelaksanaan Rekapitulasi yakni tanggal 15 April 2014 dengan maksud untuk mengambil/menjemput Mobil Dinas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil yang dipergunakan/dipinjam oleh Ketua PPK Kecamatan Suro Makmur An. Amirullah Jamil. Terkait hal ini telah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi serta telah diputuskan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tertuang dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan. Sebagai tambahan berdasarkan keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Suro Makmur bahwa Calon Anggota Legislatif Frida Siska Sihombing, berstatus sebagai Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Mandat; 4. Pengaduan Pengadu dalam gugatannya tidak benar dan terbantahkan, bahwa ada intervensi dan dominasi terhadap PPS dan PPK untuk kepentingan salah satu Calon Legislatif An. Frida Siska Sihombing, yang dilandasi status 8  hubungan keluarga (Istri), berdasarkan fakta dan Bukti sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, Nomor 11 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Sdr. Dodi Syahputra telah melaksanakan Pengumuman Berupa Surat Pernyataan Secara Pribadi tertanggal 22 Januari 2014 dan juga telah diumumkan melalui Media Radio . Secara Institusional KIP Kabupaten Aceh Singkil telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Tindak lanjut Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, Nomor 11 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 05/BA-RP/KIP-A.Skl/2014 tanggal 22 Januari 2014; 5. Pengaduan Pengadu dalam gugatannya Tidak Benar dan Terbantahkan. Bahwa pada Model DB-1 DPRD Provinsi Halaman 4-1 terjadi kesalahan input data perolehan suara sah Calon Legislatif dari Partai Golkar. Pada saat Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Aceh pada Tanggal 24 April 2014 di Gedung Paripurna DPRA – Banda Aceh, KIP Kabupaten Aceh Singkil melakukan perbaikan seketika itu juga terhadap data perolehan suara sah Calon Legislatif dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 9 yang disaksikan oleh seluruh peserta rapat pleno di antaranya : Seluruh komisioner KIP Aceh, Para Pimpinan Bawaslu Aceh, saksi seluruh partai politik peserta Pemilu 2014, Komisioner KIP Kab. Aceh Singkil, Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Aceh Singkil serta para undangan dan para wartawan. Hal ini dilakukan sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan KPU No 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU yang berbunyi “ pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Provinsi dan saksi yang hadir. Berdasarkan bukti dan fakta KIP Aceh telah menetapkan Perolehan Suara masing-masing Partai Politik beserta Calon Tingkat Provinsi Aceh yang tercantum dalam Model DC-1 DPRD Provinsi dan tuduhan penggelembungan suara Calon Legislatif dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 9 tidak terbukti. PETITUM TERADU [2.6] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu untuk seluruhnya; 2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 9 3. Menyatakan dan Menetapkan Teradu tidak terbukti dan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.7] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut: Bukti Teradu dalam Menjawab Pengaduan Pengadu I: 1. T-1 : Model DK-12 Parpol berisi surat pernyataan LPPDK 2. T-2 : Model DK-13 parpol 3 T-3 : Tanda Terima yang menunjukkan bukti LPPDK telah diserahkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil kepada kantor Akuntan Publik (KAP) tentang laporan pencatatan Penerimaan Pengeluaran dana kampanye 4. T-4 : Model DK-10 parpol tentang Laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye (LPPDK) Bukti Teradu dalam Menjawab aduan Pengadu II: NO NOMOR ALAT BUKTI NAMA BUKTI Model C TPS 1 Kampong Pangkalan Sulampi 1 T-1 Kecamatan Suro Makmur Model C TPS 2 Kampong Pangkalan Sulampi 2 T-2 Kecamatan Suro Makmur Model D Kampong Pangkalan Sulampi 3 T-3 Kecamatan Suro Makmur Model DA Kecamatan Suro Makmur 4 T-4 Kabupaten Aceh Singkil Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten 5 T-5 Aceh Singkil 6 T-6 Pemberitahuan Tentang Status Laporan 7 T-7 Surat Mandat Saksi 8 T-8 Surat Penyataan 9 T-9 Bukti Penyiaran Melalui Radio Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten 10 T-10 Aceh Singkil Nomor : 05/BA-RP/KIP- A.Skl/2014 tanggal 22 Januari 2014 11 T-11 Model DC KIP Provinsi Aceh KETERANGAN SAKSI: [2.8] Bahwa dalam persidangan turut dihadirkan saksi dari pihak Teradu yakni: 10 Saksi Amirullah Jamil (Ketua PPK kecamatan Suro Makmur): 1. Tgl 13 april terjadi rekapitulasi di Kecamatan Suro Makmur dan selesai pukul 12 malam. Saat itu dilakukan pembubuhan tanda tangan di form model DA-1 plano yang ditempel, dan disepakati form yang kecil, besoknya. Saat itu saksi dari Partai Gerindra tidak mengakui hasil rekapitulasi lalu menulis keberatan; 2. Keesokan harinya pasca rekapitulasi, Saksi selaku Ketua PPK mengantarkan kotak suara ke Kantor KIP Aceh Singkil. Sementara anggota PPK yang lain melakukan pemindahan data dari DA 1 plano ke DA1 yg kecil. Berdasarkan instruksi, tidak boleh print out, harus dilakukan secara manual. Ketika berangkat untuk mengantar kotak suara dan hasil rekapitulasi ke kantor KIP Aceh Singkil, Saksi menggunakan mobil Kapolsek, namun saat pulang tidak ada kendaraan sehingga meminjam kepada komisioner. Mobil bernomor polisi BL 210 R itu lalu dibawa oleh Saksi Amirullah ke Kecamatan Suro; Saat itu tanggal 14 sekitar jam 18 dan turun hujan; 3. Bahwa Teradu IV Dodi menjemput mobil yang dipakai Saksi, dan mobil itu bukanlah mobil dinas, melainkan hak milik. saat dia datang bukanlah proses rekapitulasi, melainkan penyelesaian rekapitulasi. Kemudian Dodi turut menambahkan keterangan Saksi di muka persidangan bahwa Ia datang menjemput mobil itu karena besoknya harus mengantarkan para staf perempuan.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu 11  Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat dan peserta pemilihan umum, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; 12 [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu I mengadukan Teradu terkait keputusan penetapan caleg terpilih A.n Taufik A.Md (PDIP). Bahwa Taufik belum melaporkan dana kampanye yang terlampir dalam dokumen LPPDK DPC PDIP Kab. Singkil, padahal Taufik telah menyerahkan formulir DK-13 miliknya sendiri, meskipun tidak secara kolektif dalam LPPDK Partai. Teradu telah mencampuri urusan internal Partai PDIP Kabupaten Aceh Singkil dengan meloloskan Taufik yang tidak menyerahkan laporan keuangan secara kolektif dan mengesahkannya menjadi Caleg terpilih pada pemilu 2014. [4.2] Pengadu II mengadukan para anggota KIP Aceh Singkil mengenai indikasi perbedaan jumlah suara sah Desa Pangkalan Sulampi Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil. Penggelembungan suara yang dilakukan PPK Suro telah menguntungkan Caleg DPRK dari PKB a.n. Frida Siska Sihombing yang nota bene Istri Teradu IV Dodi Syahputra. Para Teradu telah melakukan pembiaran atas keberadaan Frida Siska Sihombing di Ruangan PPK Suro Makmur bersama Ketua dan Anggota PPK dan Teradu IV Dodi Syahputra (Suami Frida) saat berlangsung proses rekapitulasi suara DPRK di kecamatan. Teradu IV telah mengintervensi PPS dan PPK demi kepentingan istrinya. Bahwa para Teradu telah melakukan penggelembungan suara berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten pada suara sah DPRD Provinsi terkait Partai Golkar Dapil 9; [4.3] Menimbang bahwa jawaban para Teradu yang membantah dalil Pengadu I, melalui Teradu II Tita Rospita , komisioner yang bertanggung jawab mengenai pelaporan dana kampanye, menjelaskan bahwa benar Taufik tidak tercantum dalam daftar LPPDK Partai PDIP. Bahkan secara khusus dalam dokumen itu dijelaskan tujuh orang caleg yang tidak menyerahkan dana kampanye kepada Partainya yakni PDIP. Bahwa Taufik telah menyerahkan sendiri dokumen miliknya tanpa melalui partai, langsung ke KIP. DK-13 milik Taufik itu diterima oleh Tita anggota KIP Aceh Singkil lalu turut diserahkan ke Kantor Akuntan Publik (namun terpisah). Teradu II berinisiatif turut menyerahkan data milik Taufik, karena hasil akhir akan ditentukan sepenuhnya melalui keputusan akuntan publik. [4.4] Bahwa terhadap aduan Pengadu II, para Teradu menyatakan bahwa kedatangan Teradu IV, Dodi Syahputra ke PPK setempat, bukan dalam rangka mempengaruhi proses rekapitulasi, tetapi untuk untuk menjemput mobil yang dipinjam oleh Ketua PPK. Penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 1 Partai 13 Kebangkitan Bangsa a.n Frida Siska Sihombing adalah Tidak Benar dan sama sekali tidak didukung bukti. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Model C TPS 1 Kampong Pangkalan Sulampi yang bersangkutan mendapatkan perolehan suara sebanyak 5 Suara,TPS 2 Kampong Pangkalan Sulampi yang bersangkutan mendapatkan perolehan suara sebanyak 36 Suara. Dalam Model D Kampong Pangkalan Sulampi mendapat 41 Suara dan pada Model DA Kecamatan Suro Makmur mendapatkan 41 Suara. Pada saat Rekapitulasi di PPK Kecamatan Suro Makmur tanggal 13 April 2014, Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil tidak berada di tempat. Para Teradu tidak mengetahui keberadaan Frida Sihombing dan kedatangan Teradu IV ke PPK adalah tanggal 15 April 2014, sementara rekapitulasi di PPK tersebut, sesuai jadwal dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014. Kedatangan Teradu IV ialah untuk menjemput mobil yang dipinjam Ketua PPK Suro Makmur Amirullah Jamil. Terkait hubungan kekeluargaan dengan Caleg, Teradu IV Dodi Syahputra telah melaksanakan Pengumuman Berupa Surat Pernyataan Secara Pribadi tertanggal 22 Januari 2014 dan juga telah diumumkan melalui Media Radio. Terkait bahwa pada Model DB-1 DPRD Provinsi terjadi kesalahan input data perolehan suara sah Calon Legislatif dari Partai Golkar, sehingga pada saat Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh 24 April 2014 telah dilakukan perbaikan data perolehan suara sah Calon Legislatif dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 9 yang disaksikan oleh seluruh peserta rapat pleno. Kesimpulannya, berdasarkan bukti dan fakta KIP Aceh telah menetapkan Perolehan Suara masing-masing Partai Politik beserta Calon Tingkat Provinsi Aceh yang tercantum dalam Model DC-1 DPRD Provinsi dan tuduhan adanya penggelembungan suara Calon Legislatif dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 9 tidak terbukti; [4.5] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, DKPP berpendapat yang memiliki keterkaitan langsung dengan aduan pengadu I adalah Teradu II Tita Rospita. Keempat Teradu yang lain tidak memiliki hubungan. Bahwa tindakan Teradu II yang telah melampirkan DK-13 milik Taufik yang diserahkan secara individual, murni karena tanggung jawab Teradu II. Saat itu merupakan batas akhir penyerahan laporan dana kampanye, sehingga Teradu II berinisiatif menyertakan laporan Taufik untuk turut dikirim ke Akuntan, namun secara terpisah. Tindakan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan DKPP tidak memandangnya sebagai sebuah kesalahan. Dengan demikian dalil Pengadu I tidak beralasan dan para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik; [4.6] Terhadap dalil Pengadu II atas tindakan Teradu IV yang datang ke PPK pada tanggal 15 April, setelah rekapitulasi di tingkat PPK telah berakhir dan dengan alasan mengambil mobil yang dipinjam Ketua PKK setempat, secara pasti dan jelas telah mengundang syak wasangka. Tindakan Teradu IV Dodi Syahputra yang mengumumkan hubungan keluarga atas Caleg a.n. Friska Sihombing, sudah tepat. 14 Namun tindakan mendatangi, berkumpul dengan PPK dan meminjamkan mobil kepada Ketua PPK yang merupakan bagian langsung dari penyelenggara di Dapil Caleg Friska Sihombing yang merupakan istri Teradu IV, di saat pelaksanaan tahapan Pemilu, telah mengundang lahirnya kecurigaan yang mengurangi derajat kepercayaan masyarakat, khususnya peserta, terhadap proses dan hasil pemilu. Dengan demikian dalil Pengadu II sangat beralasan dan Teradu IV terbukti telah melanggar kode etik pasal 5 huruf i tentang asas profesionalitas. [4.7] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu I dan II, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu I sampai V, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta memeriksa keterangan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan: [5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu I dan Pengadu II; [5.2] Bahwa Pengadu I dan II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu IV terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Teradu I, II, III, dan V, tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu; [5.5] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu IV Dodi Syahputra;

1. Menolak Pengaduan Pengadu I untuk seluruhnya; 2. Mengabulkan pengaduan Pengadu II untuk sebagian 3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Teradu IV Dodi Syahputra selaku Anggota Komisi Independen pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil. Merehabilitasi Teradu I Yarwin Adi Dharma selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Independen pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil, Teradu II Tita Rospita, Teradu III Syahrial Raf, dan dan Teradu V Rahmi Syukur masing-masing selaku anggota KIP kabupaten Aceh Singkil; 4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk melaksanakan Putusan ini; 15  5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 16 Dr. Osbin Samosir, M.Si 17