Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 86/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 140/VI- P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 86/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : H. Safriadi Tempat Tanggal Lahir : Rimo, 25 Januari 1965 Jabatan : Bupati Aceh Singkil (Calon Bupati Aceh Singkil) Alamat : Kp. Lae Butar Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Pengadu ; Memberikan Kuasa Kepada 1. Nama : Samsudin Tanggal Lahir : Malang, 5 Juni 1978 Pekerjaan : Advokat Alamat : Jl. Indah Blok A No.1&2 Santika Residence Bojong Sari Kota Depok 2. Nama : Arco Misen Tanggal Lahir : Sidikalang, 4 Juni 1988 Pekerjaan : Advokat Alamat : Jl. Indah Blok A No.1&2 Santika Residence Bojong Sari Kota Depok 3. Nama : Aan Sukirman Tanggal Lahir : Kuningan, 3 Maret 1981 Pekerjaan : Advokat Alamat : Jl. Indah Blok A No.1&2 Santika Residence Bojong Sari Kota Depok Selanjutnya Pengadu disebut sebagai--------- ----------------------------Kuasa Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Yarwin Adi Darma Jabatan : Ketua KIP Aceh Singkil Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo Desa Selok Aceh Kec. Singkil Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Teradu I 2. Nama : Syahrial Raf Jabatan : Anggota KIP Aceh Singkil Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo Desa Selok Aceh Kec. Singkil Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu II 3. Nama : Rahmi Syukur Jabatan : Anggota KIP Aceh Singkil Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo Desa Selok Aceh Kec. Singkil Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- Teradu III 4. Nama : Dodi Syahputra Jabatan : Anggota KIP Aceh Singkil Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo Desa Selok Aceh Kec. Singkil Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu IV 5. Nama : Tita Rospita Jabatan : Anggota KIP Aceh Singkil Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo Desa Selok Aceh Kec. Singkil Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu V 6. Nama : Baihaqi IBR Jabatan : Ketua Panwaslih Aceh Singkil Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo Km.12 Telaga Barat Singkil Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu VI 7. Nama : Zainuddin Jabatan : Anggota Panwaslih Aceh Singkil Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo Km.12 Telaga Barat Singkil Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu VII 8. Nama : Kadimon AL. Jabatan : Anggota Panwaslih Aceh Singkil Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo Km.12 Telaga Barat Singkil Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu VIII 9. Nama : Deva Susanti Jabatan : Anggota Panwaslih Aceh Singkil Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo Km.12 Telaga Barat Singkil Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------- Teradu IX 10. Nama : Syamsinar Jabatan : Anggota Panwaslih Aceh Singkil Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo Km.12 Telaga Barat Singkil Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu X Teradu I s.d X disebut -------------------------------------------------para Teradu [1.3] Membaca pengaduan para Pengadu; Membaca jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

Bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 140/VI- P/L-DKPP/2016 tanggal 27 Maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 86/DKPP-PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa para Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017 KIP Aceh Singkil melakukan pembukaan kotak suara dengan mengeluarkan form C1-KWK dan melakukan pembukaan surat suara dan dilakukan penghitungan oleh Ketua dan anggota KIP dan Ketua dan Anggota Panwaslih, sementara KIP Aceh Singkil Baru mengeluarkan undangan pemberitahuan pelaksanaaan Pembukaan kotak suara untuk pemenuhan alat bukti PHPU di MK, tanggal 17 Maret 2017. 2. Teradu I pada saat rekapitulasi melakukan tindakan tidak mengakomodir berbagai laporan pelangaran yang disampaikan oleh para saksi Paslon kemudian juga dari Panwaslih Aceh Singkil yang melihat terjadi banyak pelanggaran meminta untuk membuka kotak suara tetapi oleh Teradu I dikatakan Panwaslih jangan melakuan Provokasi (Bukti rekaman video rapat pleno rekapitulasi). 3. Bahwa istri Teradu IV (merupakan Anggota DPRD Kab. Aceh Singkil) menjadi saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan menjadi Tim Pemenangan Paslon No.3, sehingga ada benturan kepentingan. 4. Bahwa Panwas Kabupaten Aceh Singkil telah menerima laporan perihal adanya pencoblosan lebih dari satu kali di beberpa TPS, Panwaslu hanya menerima dan laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat diteruskan. 5. Bahwa berdasarkan surat kabar online lintasatjeh.com tanggal 24 Maret 2017 dengan judul “Lakukan pencoblosan Ganda, seorang Warga Aceh Singkil ditahan Polisi”, berdasarkan bukyi tersebut, laporan atas pencoblosan ganda berkas sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh penyidik dan egera dilimpahkan ke JPU. Padahal sebelumnya Panwaslih Aceh Singkil yang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut berdasarkan status laporan yang dikeluarkan Teradu VI-X tanggal 24 Februari 2017 dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu; 2. Memeriksa laporan para Pengadu 3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-13 sebagai berikut: Nomor Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Print out foto pembukaan Kotak suara dan adanya penghitungan ulang surat suara pada tanggal 16 Maret 2017 2. P-2 Fotokopi Surat KIP Aceh Singkil No:276/442/2017 tertanggal 17 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan pembukaan kotak suara untuk pemenuhan alat bukti dalam PHPU di MK 3. P-3 Fotokopi surat pernyataan Abd. Hakim tanggal 20 Februari 2017 tentang adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di tempat yang berbeda 4. P-4 Fotokopi Form model A.12 tanggal 24 Februari 2017 Panwaslih Aceh Singkil tentang pemberitahuan Status Laporan 5. P-5 Fotokopi Surat Kabar Online Lintasatjeh.com tanggal 24 Februari 2017 6. P-6 Video Pernyataan Provokatif Ketua KIP terhadap Anggota Panwaslih Provinsi 7. P-7 Video beberapa pemilih yang melakukan 2 (dua) kali pencoblosan, walaupun sudah dilaporkan tapi tidak ada tindakan dari Panwaslih Aceh Singkil. [2.4] JAWABAN TERTULIS TERADU Jawaban Teradu KIP 1. Bahwa kotak yang dibuka adalah kotak suara tingkat kecamatan yakni DA.KWK yang digunakan di kabupaten dan untuk mengambil DA-2. Tujuannya adalah untuk melengkapialat bukti Termohon di Mahkamah Konstitusi. Adapun dasar hukumnya ialah PKPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 71 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016; 2. Kotak suara yang dibuka tersebut penyimpanannya berada di ruang sekretaris KIP Aceh Singkil. Terpisah dengan surat suara dan formulir C-KWK hologram yang berada di gudang; 3. Alat bukti C1-KWK yang digunakan di MK adalah yang diserahkan satu rangkap oleh PPS melalui PPK, ke KIP; 4. Pada tanggal 16 Maret, Teradu I s.d V sedang perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka sidang MK; 5. Adapun pembukaan kotak suara tanggal 18 Maret 2017 dalam rangka melengkapi C2-KWK, C5-KWK, dan C7-KWK diambil dari kotak yang diambil di gudang KIP. KIP Aceh Singkil telah mengeluarkan Berita Acara 001/BA.Khusus/KIP-A.Skl/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pembukaan kotak dihadiri panwaslih, Kapolres, dan PPK se-Aceh Singkil; Bahwa tidak benar ada penghitungan ulang sebagaimana diadukan pengadu; 6. Tidak benar bahwa Teradu I tidak mengakomodir laporan pelanggaran dan menyatakan agar Panwaslih jangan memprovokasi dengan meminta buka kotak suara; 7. Bahwa para saksi telah diberikan kesempatan menyampaikan keberatan di tingkat PPK dan langsung diklarifikasi. Kemudian dicatat dalam model DB2-KWK dan DB7- KWK; 8. Bahwa Teradu I s.d V tidak berwenang dalam hal eksekusi pelanggaran pemilihan tanpa adanya rekomendasi dan/atau putusan dari panwas; 9. Bahwa anggota Panwaslih dimaksud adalah a.n Irfansyah disaksikan anggota KIP Aceh a.n Roby Syahputra. Saat sedang pembacaan hasil rekapitulasi kab. Bener Meuriah, Irfansyah minta izin bicara dan menyatakan ada pelanggaran masif namun tanpa mengetengahkan bukti. KIP Aceh singkil menganggap tindakan Irfansyah adalah sepihak. Ia bertindak dengan motif pribadi, namun sering mengatasnamakan lembaga KIP. Terbukti kemudian Irfansyah diadukan oleh Bawaslu RI ke DKPP dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap; 10. Terkait Frida Siska Sihombing/istri Teradu IV yang dianggap menimbulkan benturan kepentingan, Teradu IVtelah membuat surat pernyataan mengumumkan kepada masyarakat sesuai Kode Etik Penyelenggara Pemilu pasal 14 huruf a; 11. Bahwa Frida Siska Sihombing adalah Anggota DPRD dan pengurus PKB yang memiliki dasar untuk menjadi saksi sesuai surat mandat. Maka KIP Aceh Singkil menganggap aduan Teradu mengada-ada. Jawaban Teradu Panwaslih: 1. Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil (Ketua dan Anggota) hadir di kantor KIP Aceh Singkil dalam rangka Pengawasan Pembukaan Kotak Suara pada tanggal 18 Maret 2017, kehadiran Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat KIP Aceh Singkil Nomor 276/442/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Pembukaan Kotak Suara untuk Pemenuhan Alat Bukti dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. (T. Panwas-1) 2. KIP Aceh Singkil dalam hal pembukaan kotak suara dimaksud sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 71. 3. Dalam hal pembukaan kotak suara dimaksud oleh KIP Aceh Singkil, Panwaslih Aceh Singkil mempunyai kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 39A: Dalam hal terdapat kebutuhan pembuktian dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pembukaan kotak suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengawasan Panwaslih Aceh Singkil adalah untuk memastikan jumlah kotak suara yang dibuka dan dokumen apa saja yang diambil. Hasil pengawasan Panwaslih Aceh Singkil, kotak suara yang dibuka sebanyak 33 kotak dengan rincian 27 kotak suara TPS dan 6 Kotak Suara PPK (6 Kecamatan) sedangkan dokumen yang diambil adalah C5-KWK, C7-KWK, DA-2, DA-5, DA-7, DPT, dan A-Ptb. Semua dokumen yang diambil difoto copy lalu dimasukkan kembali ke dalam kotak suara masing- masing dan dipasang gembok kembali. 5. Terkait dengan teradu I tidak mengakomodir laporan yang disampaikan para saksi pasangan calon dan keberatan yang disampaikan Panwaslih Aceh Singkil hal ini terbantahkan, karena Panwaslih Aceh Singkil dalam menjalankan pengawasan di waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Ketua KIP atau Teradu 1 dalam memimpin sidang Rapat Pleno selalu mengakomodir keberatan yang disampaikan semua saksi setiap pasangan calon, dan diberikan kesempatan untuk berbicara dan berpendapat. Setiap keberatan saksi diterima dan disuruh untuk mengisi formulir DB2-KWK (catatan khusus atau keberatan) padahal agenda tanggal 23 Februari 2017 merupakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara dan bukan penyampaian laporan pelanggaran; 6. Mengenai pokok pengaduan pengadu tentang “keberatan yang disampaikan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil” Panwaslih Aceh Singkil tidak pernah mengajukan keberatan, yang penyampaian keberatan itu disampaikan oleh salah seorang Komisioner Panwaslih Aceh yaitu Bapak Irfansyah, S.Ag. dan tidak berdasarkan kewenangan Panwaslih Aceh Singkil. 7. Terkait aduan bahwa Teradu IV memiliki hubungan kekerabatan dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Saksi Pasangan Calon yang dimaksud adalah istri dari Teradu IV: Teradu Panwaslih menyampaikan jawaban: Hal ini terbantahkan karena berdasarkan pengawasan dari Panwaslih Aceh Singkil bahwa Teradu IV dalam menjalankan tugas tidak bertentangan dengan peraturan dan sudah sesuai dengan peraturan sebagai penyelenggara yang dimuat dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang disampaikan di depan umum pada tanggal 23 Februari 2017 bahwa sudah membuat berita acara dan mengumumkan di radio, sehingga tidak ada situasi konflik kepentingan pada Pasal 14 huruf a. 8. Pengadu atau Tim Pemenangan Pengadu tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Tertulis kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil tentang adanya pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih yang terjadi di beberapa TPS; 9. Tanggal 23 Februari 2017, pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil di Gedung Media Center KIP Aceh Singkil, pengadu berkali-kali menyampaikan protes atau keberatan kepada KIP Aceh Singkil termasuk menyampaikan dengan lisan adanya pelanggaran mencoblos lebih dari satu kali oleh pemilih di beberapa TPS. Kalaupun pengadu membuat laporan tertulis secara resmi kepada Panwaslih Aceh Singkil, maka laporan tersebut dianggap kadaluarsa karena dilaporkan sudah lebih dari tujuh hari sejak kejadian, karena hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017; 10. Tentang status laporan tanggal 24 Februari 2017 tentang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslih Aceh Singkil, yang tertuang dalam formulir model A. 12 (T. Panwas-2) dan itu kita lakukan berdasarkan hasil Rapat Pleno Panwaslih Aceh Singkil pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas dengan Nomor: 187/BA-Pleno/II/2017 (T.Panwas-3) bahwa laporan tersebut ukanlah pelanggaran mencoblos lebih dari satu kali tetapi laporan tersebut adalah dugaan pelanggaran memilih bukan warga setempat dengan laporan Nomor: 19/LP/PILKADA/II/2017 oleh H. Rinaldi pada tanggal 20 Februari 2017. Tanggal 27 Februari 2017 (T. Panwas-4) Panwaslih Aceh Singkil menjadikan Temuan Pelanggaran Pemilu yaitu pengakuan saudara Abdul Hakim mencoblos dua kali di TPS yang berbeda pada salah satu media elektronik (Aceh TV). Setelah diundang klarifikasi oleh Panwaslih Aceh Singkil, Abdul Hakim terbukti mencoblos dua kali di TPS yang berbeda yaitu TPS Alur Linci Kecamatan Suro dan TPS Selok Aceh Kecamatan Singkil, setelah pembahasan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu, Panwaslih Aceh Singkil melimpahkan kasus ini ke Kepolisian Resor Aceh Singkil dan Kasus Tindak Pidana Pemilu tersebut sudah ada putusan Pengadilan Negeri Aceh Singkil tanggal 03 April 2017 Nomor: 24/Pid.Sus2017/PN Skl (T. Panwas-5) atau nama terdakwa Abdul Hakim alias ABD Hakim Bin Ahmad dengan Pidana Penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) a. Semua laporan tertulis yang disampaikan kepada Panwaslih Aceh Singkil tetap ditindaklanjuti atau diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak benar bila ada pernyataan bahwa Panwaslih Aceh Singkil tidak menindaklanjuti laporan Tindak Pidana Pemilu (T. Panwas-6) b. Hasil pengawasan Panwaslih Aceh Singkil pada tanggal 15 Februari 2017 diperoleh fakta hukum bahwa: 1) KIP Aceh Singkil dalam mendistribusikan surat suara pada 237 TPS sudah sesuai dengan DPT ditambah 2% (T. Panwas-7) 2) Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di 237 TPS tidak ada satupun saksi Pasangan Calon yang komplain atau keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (tidak ada saksi yang mengisi formulir C2-KWK di TPS) [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bahwa Teradu I s.d V telah mengetengahkan alat bukti dan barang bukti yang ditandai dengan Bukti T.KIP-1 s.d T.KIP-18 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. T.KIP-1 Model DA-2 KWK 2. T. KIP -2 Model DA-5 KWK 3. T. KIP -3 Model DA-7 KWK 4. T. KIP -4 PKPU 11 2015 5. T. KIP -5 Bukti foto penyimpanan kotak suara 6. T. KIP -6 Foto gudang penyimpanan kotak suara 7. T. KIP -7 PKPU 15 Tahun 2016 8. T. KIP -8 Berita Acara KIP Aceh Singkil Nomor 001/BA.Khusus/KIP- A.Skl/2017 9. T. KIP -9 Berita Acara KIP Aceh Singkil tentang Pembukaan kotak Nomor 012/BA/KIP-A.Skl/2017 10. T. KIP -10 Keputusan KIP Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP- A.Skl/II/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi 11. T. KIP -11 Dokumentasi foto saksi paslon/proses rekap 12. T. KIP -12 Dokumentasi foto saksi paslon/proses rekap 13. T. KIP -13 Dokumentasi foto saksi paslon/proses rekap 14. T. KIP -14 Salinan Putusan DKPP 15. T. KIP -15 Surat pernyataan Dody Syahputra tentang istrinya yang aktif di Partai politik 16. T. KIP -16 SK penetapan susunan pengurus DPC PKB Aceh Singkil 17. T. KIP -17 Model B-1 KWK Parpol 18. T. KIP -18 Surat Mandat Frida Siska untuk jadi saksi Parpol Bahwa Teradu V s.d X telah menyerahkan bukti yang ditandai dengan Bukti T.Panwas-1 s.d T.Panwas-7 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. T.Panwas-1 Fotokopi surat KIP Aceh Singkil Nomor: 276/442/2017 tanggal 17 Maret 2017 2. T.Panwas-2 Fotokopi pemberitahuan status laporan (formulir model A. 12) tentang laporan Nomor: 19/LP/Pilkada/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 3. T.Panwas-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Aceh Singkil Nomor: 187/BA-Pleno/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 4. T.Panwas-4 Fotokopi berkas laporan Nomor: 19/LP/Pilkada/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 5. T.Panwas-5 Salinan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 24/pid.sus/2017/PN. Skl 6. T.Panwas-6 Fotokopi Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu 7. T.Panwas-7 Fotokopi Rekapitulasi kebutuhan surat suara oleh KIP Aceh Singkil.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah peserta pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bahwa para Teradu telah melakukan pembukaan kotak suara pada tanggal 16 Maret 2017, padahal undangan pemberitahuan pelaksanaan pembukaan kotak suara untuk pemenuhan alat bukti di Mahkamah Konstitusi baru dikeluarkan tanggal 17 Maret 2017; Pengadu mendalilkan Teradu I tidak mengakomodasi laporan yang disampaikan para saksi Paslon dan keberatan yang disampaikan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil; Secara khusus, Teradu II memiliki hubungan kekerabatan dengan Saksi Paslon Nomor Urut 3 a.n Frida Siksa Sihombing pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Saksi Paslon dimaksud adalah istri dari Teradu IV; Adapun terkait Panwaslih (Teradu 6-10), menurut Pengadu, Teradu VI s.d X telah bertindak salah yakni tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih yang terjadi di beberapa TPS. [4.2] Menimbang jawaban tertulis Teradu I s.d V yang menyatakan bahwa pembukaan kotak suara adalah dalam rangka memenuhi kelengkapan bukti di sidang MK. Bahwa Teradu I s.d V menjamin keamanan kotak tersebut karena ditempatkan secara terpisah, C-KWK yang tidak berhologram ada di dalam gedung, sedangkan yang berhologram disimpan di gudang KIP. Terkait Irfansyah yang secara tiba-tiba menyela dan mohon izin bicara, tidak benar bahwa KIP menghalang-halanginya. Namun nyatanya Irfansyah telah berbicara tanpa fakta dan dasar yang jelas. Hal itu terbukti dengan tindakan Irfansyah yang kerip mengatasnamakan lembaga, padahal atas motif pribadi, sehingga Irfansyah akhirnya dijatuhi sanksi oleh DKPP dengan pemberhentian secara tetap. Adapun aduan tentang hubungan Teradu IV dengan saksi mandat PKB, menurut Teradu tidak dapat dipersalahkan karena Teradu telah membuat surat pernyataan dan mengumumkan kepada khalayak tentang istrinya tersebut yang aktif di partai politik. Bahwa Teradu VI s.d X menyampaikan jawaban tertulis menyangkal dalil aduan Pengadu. Tindakan KIP Aceh Singkil dalam hal pembukaan kotak suara dimaksud sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 71. Dalil Pengadu tentang istri Teradu IV terbantahkan karena Teradu IV telah membuat surat pernyataan dan disampaikan di depan umum pada tanggal 23 Februari 2017 melalui radio sehingga tidak ada situasi konflik kepentingan pada Pasal 14 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu VI s.d X menegaskan melalui jawaban tertulisnya bahwa Pengadu atau Tim Pemenangan Pengadu tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Tertulis kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil tentang adanya pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih yang terjadi di beberapa TPS. Bahwa Semua laporan tertulis yang disampaikan kepada Panwaslih Aceh Singkil tetap ditindaklanjuti atau diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tidak benar bila ada pernyataan bahwa Panwaslih Aceh Singkil tidak menindaklanjuti laporan Tindak Pidana Pemilu. Hal itu dibuktikan dengan T.Panwas-6. [4.3] Menimbang bahwa dalam sidang DKPP pada tanggal 3 Mei 2017 di Kantor Bawaslu Aceh, baik Pengadu prinsipal maupun kuasa, tidak menghadiri sidang. Kuasa Pengadu secara mendadak menghubungi sekretariat DKPP dan menyatakan tidak dapat hadir karena faktor non teknis. Maka sidang pun akhirnya digelar secara buka tutup. Atas fakta tersebut, DKPP berkesimpulan bahwa Pengadu tidak beritikad baik sehingga dianggap tidak dapat membuktikan dalil pengaduannya. Dalil aduan Pengadu tidak dapat diterima, dan jawaban para Teradu dapat dikabulkan. [4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa pengaduan tertulis Pengadu, memeriksa jawaban tertulis para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus merehabilitasi para Teradu.

1. Menolak Pokok Aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Yarwin Adi Darma selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil; Teradu II Syahrial Raf, Teradu III Rahmi Syukur, Teradu IV Dodi Syahputra, dan Teradu V Tita Rospita masing-masing selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil; 3. Merehabilitasi Teradu VI Baihaqi IBR selaku ketua merangkap Anggota Panwaslih Aceh Singkil, Teradu VII Zainuddin, Teradu VIII Kadimon AL, Teradu IX Deva Susanti, dan Teradu X Syamsinar, masing-masing selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan ; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini kamis tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri Pengadu dan dihadiri Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si.