Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 131/DKPP-PKE-II/2013 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 332/I-P/L-DKPP/2013 tanggal 6 November 2013 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 131/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Moch. Abdul Latief Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kota Banjar Alamat : Lingkungan Babakan Sari RT 006 RW 010, Kelurahan Petaruman, Kecamatan Petaruman, Kota Banjar Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Iwan Syarifudin Jabatan/Lembaga : Anggota Panwas Kecamatan Banjar, Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Alamat : Jl. K.H. Amin RT 01 RW 13 Lingkungan Banjar Kolot Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu; 1

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 332/I-P/L-DKPP/2013 tanggal 6 November 2013 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 131/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 27 November 2013 dan 3 Desember 2013 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu Iwan Syarifudin pada waktu Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai Ketua LSM BIMA mengeluarkan pernyataan di salah satu media lokal mendukung Dr. Herman Sutrisno untuk menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, padahal Teradu pada saat itu menjabat sebagai Ketua Panwascam Banjar; 2. Bahwa pada saat Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Banjar Teradu mengeluarkan pernyataan di media yang menyatakan dukungannya dan kesiapannya untuk mendampingi H. Ahmad Dimyati untuk maju sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar, padahal Teradu pada saat itu menjabat sebagai Ketua Panwascam Banjar; 3. Bahwa Panwaslu Kota Banjar telah memanggil dan melakukan pembinaan kepada Teradu; 4. Bahwa pada waktu Bimtek Panwas Kota Banjar telah menjelaskan kepada Panwascam se-Kota Banjar mengenai prosedur menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa pada waktu pembekalan Panwascam se-Kota Banjar tanggal 16 September 2013, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memperingatkan Panwascam se- Kota Banjar agar tidak menjadi saksi dari salah satu pasangan calon karena melanggar kode etik; 6. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 Teradu tetap menjadi saksi bagi salah satu pasangan calon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanpa seizin dari Bawaslu, padahal Teradu menjabat sebagai Panwaslu Kecamatan Banjar. 2 KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 80 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 9 huruf c, huruf d, dan huruf f dan ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 80 huruf a Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Menyatakan Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 huruf c, huruf d, dan huruf f dan ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Panwaslu Kota Banjar Nomor 273.2/015/Panwaslu/2013 tanggal 29 April 2013 perihal Panggilan; 2. Bukti P-2 : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kota Banjar Nomor 01/Panwaslu/VIII/2013 tanggal 17 Agustus 2013; 3. Bukti P-3 : Kliping Berita Kabar Priangan edisi 27 April 2013 dengan judul “Wacana Paket ‘Dimyati-Iwan’ Menguat”; 4. Bukti P-4 : Risalah Sidang Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2013 oleh Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjar Tahun 2013 tanggal 17 September 2013. 3 PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 27 November 2013 dan 3 Desember 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pengaduan Pengadu terkait pernyataan bahwa Pengadu mengeluarkan pernyataan dukungan kepada salah satu Calon Wakil Gubernur Jawa Barat atas nama Dr. Herman Sutrisno adalah tidak benar. Faktanya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengadu adalah bahwa Dr. Herman Sutrisno sebagai Walikota Banjar layak menjadi Gubernur Jawa Barat karena telah meraih berbagai macam prestasi baik lokal maupun nasional. Pernyataan itupun muncul sebelum tahapan pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur dimulai. Lagipula, pernyataan itu dikeluarkan Pengadu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat BIMA dan status Pengadu belum menjadi Penwaslu Kecamatan Banjar dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat; 2. Bahwa pengaduan Pengadu terkait pernyataan Pengadu melalui media massa berkenaan dengan kesiapannya maju menjadi Calon Walikota Banjar adalah tidak benar. Kejadian yang sebenarnya menurut Pengadu adalah bahwa pada saat itu sedang dalam masa pendaftaran DCS oleh partai politik. Pengadu sedang berada di kantor KPU Kota Banjar dalam rangka mengawasi jalannya pendaftaran DCS. Pada saat itu, di hadapan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar Pengadu ditanya oleh media mengenai kemungkinan dirinya dipinang untuk menjadi Calon Walikota Banjar Periode 2013-2018. Terhadap pertanyaan tersebut Pengadu menjawab bahwa hal tersebut adalah impossible (tidak mungkin), dan Pengadu akan melakukan istikharah. Ternyata, jawaban Pengadu tersebut kemudian dilansir oleh media. Oleh Panwaslu Kota Banjar, jawaban Pengadu tersebut diartikan seolah-olah Pengadu siap mencalonkan diri; 3. Bahwa pengaduan Pengadu terkait kehadiran dirinya selaku Anggota Panwascam Banjar sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi adalah tidak benar. Kehadirannya dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan memberikan keterangan sebagai saksi adalah selaku Ketua Forum RT/RW se-Kota Banjar dan atas undangan dari Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar terkait kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW se-Kota Banjar yang dihadiri oleh Kapolres, Dandim, Kajari, Kepala OPD se-Kota Banjar, Ketua KPU, dan Walikota dengan materi terkait peningkatan kapasitas aparatur RT/RW. Peserta sosialisasi terdiri dari 1.437 RT/RW se-Kota Banjar yang terdiri dari berbagai macam latar belakang pekerjaan (Petani, PNS, Pedagang, Wiraswasta, Purnawirawan, dan lain-lain). Dari semua materi yang disampaikan oleh narasumber tidak ada yang menguntungkan salh 4  satu calon. Atas dasar itu, Pengadu berkesimpulan bahwa kedatangannya ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kesaksian tidak perlu mendapat izin dari Bawaslu. [2.6] PERMOHONAN Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diadukan oleh Pengadu. [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-13 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Panwaslu Kota Banjar Nomor 001.a-KEP TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Kecamatan Banjar tanggal 25 Maret 2013; 2. Bukti T-2 : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kota Banjar Nomor 11/Panwaslu/VIII/2013 tanggal 17 Agustus 2013; 3. Bukti T-3 : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kota Banjar Nomor 16/Panwaslu/VIII/2013 tanggal 23 September 2013; 4. Bukti T-4 : Kliping Berita Kabar Priangan edisi 27 April 2013 dengan judul “Wacana Paket ‘Dimyati-Iwan’ Menguat”; 5. Bukti T-5 : Surat Panwaslu Kota Banjar Nomor 273.2/015/Panwaslu/ 2013 tanggal 29 April 2013 perihal Panggilan; 6. Bukti T-6 : Keputusan Walikota Banjar Nomor 149/Kpts.18- PMPDKBPOL/2013 tanggal 22 Januari 2013 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) Kota Banjar; 7. Bukti T-7 : Surat Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Banjar Nomor 800/526.B-pmpdkbpol.03 tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan untuk Menjadi Saksi dalam Perkara 108/PHPU.D-XI/2013; 8. Bukti T-8 : Kliping Berita Pikiran Rakyat, 24 September 2013 dengan judul “Ketua Panwascam Banjar Melanggar Kode Etik?”; 9. Bukti T-9 : Kliping Berita Kabar Priangan edisi 24 September 2013 dengan judul “Ketua Panwascam Banjar Diadukan ke Bawaslu”; 5  10. Bukti T-10 : Kliping Berita Radar Banjar edisi 24 September 2013 dengan judul “Iwan Dinilai Langgar Kode Etik”; 11. Bukti T-11 : Kliping Berita Harapan Rakyat edisi 25 September-2 Oktober 2013 dengan judul “Ada Apa Dengan Panwas Kota?”; 12. Bukti T-12 : Kliping Berita Kabar Priangan edisi 6 September 2013 dengan judul “Pilkada Banjar Nihil Pelanggaran”; 13. Bukti T-13 : Kliping Berita Kabar Priangan edisi 28 Agustus 2013 dengan judul “Panwaslu Tak Temukan Pelanggaran”. [2.8] Bahwa persidangan DKPP juga telah meminta keterangan dari Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut: 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada 16 September 2013 telah melakukan pembekalan terhadap Panwascam se-Kota Banjar terkait Pemilu Legislatif 2014. Dalam kegiatan pembekalan itu disampaikan bahwa jika ada Panwas yang menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi maka harus izin terlebih dahulu kepada atasannya; 2. Bahwa pada saat satu hari menjelang pungut hitung Pemilikada Kota Banjar dilakukan Rapat Koordinasi yang antara lain membahas dan menginventarisir seluruh laporan pelanggaran yang masuk. Saat itu juga disampaikan bahwa jika ada anggota Panwas yang ingin menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi maka yang bersangkutan harus mendapat ijin dari atasannya. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota 6  PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. 7 [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Anggota Panwaslu Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan bertindak diskriminatif dan tidak independen karena mengeluarkan pernyataan mendukung Dr. dr. Herman Sutrisno, M.M. untuk menjadi Calon Wakil Gubernur pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. Selain itu, Teradu juga diadukan atas pernyataan kesiapan untuk mendampingi H. Ahmad Dimyati sebagai Calon Walikota Banjar Tahun 2013 sebagaimana dilansir Harian Kabar Priangan edisi 27 April 2013. Pengadu juga mengadukan Teradu atas tindakannya menghadiri dan memberikan keterangan selaku saksi salah satu pihak yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 4 Hj. Ade Uu Sukaesih- drg. H. Darmadji dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanpa izin Panwaslu Kota Banjar dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab bahwa seluruh pengaduan Pengadu adalah tidak benar. Terkait pernyataan yang oleh Pengadu dinilai bentuk dukungan terhadap Dr. dr. Herman Sutrisno, M.M., Pengadu menjawab bahwa pada saat pernyataan itu dikeluarkan, dirinya tidak berstatus sebagai Anggota Panwascam. Pengadu menjelaskan bahwa dirinya hanya menyampakan pendapat bahwa Dr. dr. Herman Sutrisno, M.M. layak menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 karena memiliki banyak prestasi. Pendapat itu pun disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua LSM BIMA. Terkait pernyataan kesediaan mendampingi H. Ahmad Dimyati sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, Teradu menjawab bahwa dirinya tidak pernah secara eksplisit mengeluarkan pernyataan tersebut. Teradu menjelaskan bahwa pernyataan yang diartikan oleh Pengadu sebagai kesiapan Teradu hanyalah respon atau tanggapan Teradu atas pertanyaan wartawan yang menyebut adanya kemungkinan Teradu dipinang untuk mendampingi H. Ahmad Dimyati pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013. Lagipula, atas pertanyaan tersebut Teradu menjawab bahwa peluang dirinya dipinang sebagai calon walikota adalah impossible (tidak mungkin). 8 Terhadap pengaduan Pengadu yang menilai Teradu telah bertindak diskriminatif dan tidak independen karena selaku Panwascam Banjar hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Teradu menjawab bahwa pengaduan tersebut adalah tidak benar. Teradu menjelaskan bahwa kehadirannya sebagai saksi dalam sidang Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 108/PHPU.D-XI/2013 adalah dalam kapasitasnya selaku Ketua Forum RT/RW se-Kota Banjar, sehingga dengan demikian tidak memerlukan izin kepada atasan, baik Panwaslu Kota Banjar maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan bukti-bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa terkait pernyataan dukungan Teradu terhadap Dr. dr. Herman Sutrisno untuk menjadi Calon Wakil Gubernur pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pengadu tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat memperkuat pengaduannya. Pengadu juga tidak memberikan bantahan terhadap keterangan Teradu yang menyebutkan bahwa pada saat pernyataan itu dikeluarkan Teradu belum menjadi Anggota Panwascam Banjar. Oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka pengaduan Pengadu harus dikesampingkan. Terkait pernyataan kesiapan Teradu untuk mendampingi H. Ahmad Dimyati sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, DKPP berpendapat bahwa pernyataan tersebut dapat menganggu proses tahapan Pemilukada Kota Banjar Tahun 2013. Meskipun dalam pernyataannya Teradu menyebutkan kemungkinan dirinya dipinang sebagai calon wakil walikota sebagai sesuatu yang impossible (tidak mungkin), namun Teradu juga menjelaskan akan melakukan istikharah terlebih dahulu untuk menyikapi kemungkinan tersebut. Pernyataan Teradu sebagaimana tersebut diatas dapat menimbulkan kecurigaan, terlebih media Kabar Priangan edisi 27 April 2013 kemudian memberikan judul “Wacana Paket ‘Dimyati-Iwan’ Menguat”. Sebagai penyelenggara Pemilu, Teradu terikat dengan ketentuan Pasal 10 huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu. Terkait kehadiran Teradu dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan memberikan kesaksian, DKPP berpendapat bahwa selaku Anggota Panwascam Banjar Teradu terikat dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal ini telah menetapkan kebijakan bahwa setiap anggota Panwaslu di semua tingkatan dapat menghadiri dan memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi setelah mendapat izin dari atasannya. Meskipun Teradu menjelaskan bahwa kehadiran dan kesaksiannya 9 dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan permintaan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (PMPDKBPOL) Pemerintah Kota Banjar sesuai Surat PMPDKBPOL Pemerintah Kota Banjar Nomor 800/526.B-pmpdkbpol.03 tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan untuk Menjadi Saksi dalam Perkara 108/PHPU.D-XI/2013, dan dalam kapasitasnya selaku Ketua Forum RT/RW se-Kota Banjar, bukan selaku anggota Panwascam Banjar, Teradu tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban dan tanggung jawabnya selaku anggota Panwascam Banjar. Mengingat Teradu selain sebagai Ketua Forum RT/RW se-Kota Banjar juga menjabat sebagai Anggota Panwascam Banjar maka tindakan Teradu yang menghadiri dan memberikan keterangan sebagai saksi pihak terkait yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 4 Ade Uu Suakesih-Darmadji dalam sidang di Mahkamah Konstitusi adalah tidak dapat dibenarkan. Selain tidak atas izin atasan, kehadiran dan kesaksian Teradu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi juga dapat menurunkan kredibilitas dan integritas penyelenggara Pemilu mengingat kesaksian yang diberikan adalah untuk kepentingan pihak terkait. Tindakan Teradu tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakmandirian serta pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 80 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum [4.2] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 10  Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Iwan Syarifudin selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Banjar terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada Panwaslu Kota Banjar untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini, masing- masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. 11  Ttd Ttd Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 12