Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 130/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 215/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 7 November 2017, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 130/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Ruth P. Sapury Pekerjaan/Lembaga : Masyarakat/Peserta Seleksi Panwas Kec. Amalatu Alamat : Desa Tihulale RT 001/RW 001, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Jabal Samallo Jabatan : Anggota Panwas Kab. Seram Bagian Barat Alamat : Desa Huoloy, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu; [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar keterangan Saksi Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menguraikan: 1. bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 22.33 WIT, Pengadu menerima telepon dari Teradu dengan Nomor HP 082310668744, dengan durasi percakapan 49 Menit 16 detik. Teradu menyatakan mengajak Pengadu untuk jalan-jalan di piru tanggal 11-12 Oktober 2017, Teradu menyatakan kalau Pengadu tidak menuruti ajakan Teradu, maka Pengadu tidak akan dilantik dan akan digantikan orang lain. Dalam pembicaraan tersebut Teradu berulang kali mengajak untuk KONSOLIDASI HATI NURANI. Teradu menyatakan bahwa nama Pengadu tidak akan masuk dalam Pleno Panwas Kab. Seram Bagian Barat, namun bisa dipaksakan kalau sudah melakukan konsolidasi hati nurani. 2. Bahwa Pengadu menolak ajakan Teradu dan terus menghindar, namun Teradu memaksa dan melontarkan kata-kata kotor dan melecehkan Pengadu 12 kali (kalimat meminta Pengadu digendong oleh Teradu). 3. Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2017, Pengadu menelpon temannya Umia Lussy mantan PPL Desa Seriholo yang sekarang menjabat Sekretaris Pengawas DPD Partai Demokrat Maluku. Umia Lussy mengetahui secara jelas tes wawancara Pengadu pada saat Tes Wawancara di Hotel Amboina tanggal 9 Oktober 2017 pukul 14.00 WIT. Pengadu keberatan dengan hasil wawancara yang seharusnya rahasi diketahui oleh orang luar. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap untuk Teradu 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-5 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. P-1 Softcopy Rekaman pembicaraan Pengadu dengan Teradu (Durasi 49 Menit 16 Detik) tanggal 10 Oktober 2017 2. P-2 Softcopy Rekaman pembicaraan Pengadu dengan Teradu (Durasi 27 Menit 53 Detik) 3. P-3 Softcopy Rekaman pembicaraan Pengadu dengan Teradu (Durasi 1 Menit 11 Detik) tanggal 12 Oktober 2017 4. P-4 Softcopy Rekaman pembicaraan Pengadu dengan Teradu (Durasi 2 Menit 21 Detik) tanggal 12 Oktober 2917 5. P-5 Transkip rekaman pembicaraan Pengadu dengan Teradu [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017, sekitar pukul 21.30 WIT, Teradu mampir di kamar kos Sdr. Husen Lussy dan Sdr. M. Awang Hehanussa di Dusun Waimeteng Pantai Desa Piru. Di kamar kos tersebut ada juga Sdr. Mogira Lussy dan Sdr. Usman Kolalo, mereka berempat sedang santai sambil minum kopi. Teradu pun meminta untuk dibuatkan segelas kopi. 2. Bahwa dalam kamar kos tersebut, Sdr. Usman Kolalo dan Sdr. Mogira Lussy menceritakan pengalaman saat seleksi Pnawascam saat ujian tulis di SD Alhilal Kamal, Sdr. Usman menceritakan bahwa melihat raut wajah Sdr. Ruth cemberut ketika Sdr. Mogira didekati Marike Saires (Calon Panwascam Elpaputih). Setelah selesai ujian tulis Sdr. Usman, Sdr. Mogira dan Sdr. Ruth menuju ke salah satu rumah makan. Dalam rumah makan tersebut Sdr. Ruth bertanya kepada Sdr. Usman bahwa apakah itu pacarnya Sdr. Mogira?? Namun Sdr. Usman menjawab bahwa mereka berdua berteman karena sama-sama bekerja di Kantor UPTD Kecamatan Elpaputih. 3. Bahwa saat seleksi wawancara di hotel Amboina Piru, hal yang sama terjadi kembali, Sdr.Usman melihat wajah Sdr. Ruth Sapury cemberut ketika Sdr. Mogira didekati oleh Sdr. Marike sehingga, pada saat kami dalam ruangan Hotel, Sdr. Ruth membangun komunikasi intens dengan Sdr. Usman dan Sdr. Halik Patty. 4. Bahwa Teradu bertanya dengan berkelakar kepada Sdr. Mogira Lussy (Mogy), mungkin ada sesuatu sehingga, raut wajah Sdr. Ruth Sapury, seperti itu. Bahasa Teradu belum selesai Sdr. Mogira Lussy angkat suara, dan menceritakan hubungan asmara antara Sdr. Mogira Lussy dan Sdr. Ruth Sapury. 5. Bahwa Sdr. Mogira Lussy (Mogy) meminta Teradu, untuk menelpon Sdr. Ruth Sapury, dengan tujuan menguji apakah Sdr. Ruth Sapury masih memiliki perasaan cinta kepadanya, sehingga apa yang diceritakan oleh Sdr. Usman Kolalo (Beni) itu benar atau tidak Teradu pun menelpon Sdr. Ruth Sapury, sebagaimana yang direkam oleh Sdr. Ruth Sapury. 6. Bahwa Teradu mengakui mengajak Sdr. Ruth P. Sapury untuk jalan-jalan ke Piru pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 atau Kamis tanggal 12 Oktober 2017, tetapi saya tidak mengatakan bahwa kalau tidak menurutinya maka Sdr. Ruth P. Sapury tidak dilantik dan orang lain yang akan dilantik. Komunikasi via telpon (HP) antara Teradu dengan Sdr. Ruth P. Sapury, dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017, sementara Pleno Penetapan Anggota Panwascam Se- Kabupaten Seram Bagian Barat, dilaksanakan pada tanggal 13 oktober 2017, bagaimana Teradu mengetahui hasil akhir dari seleksi Panwascam Kecamatan Amalatu, sebelum pleno dilaksanakan. 7. Bahwa Teradu menjelaskan ajakan yang bernuansa Konsolidasi Hati Nurani adalah atas permintaan Sdr. Mogira Lussy untuk menguji apakah Sdr. Ruth H. Sapury, masih memiliki perasaan cinta kepadanya, karena dari cerita Sdr. Usman Kolalo (Beni) saat ujian tulis dan ujian wawancara ternyata Sdr. Ruth P. Sapury, bila melihat wanita lain mendekati Sdr. Mogira Lussy (Mogy) raut wajah cemberut alias cemburu. 8. Bahwa Teradu menjawab terhadap tuduhan Pengadu, apabila ingin mengikuti Tes Seleksi Panwas harus memiliki koneksi ke Pusat (Jakarta) Kalimat ini Teradu mengulangi kalimat yang pernah Sdr. Ruth P. Sapury menyampaikan kepada Teradu bahwa ia pernah mendengar informasi dari sepupunya Sdr. Roy Akollo (anggota Panwascam Kairatu Barat) bahwa ia pernah berpesan kepada Sdr. Ruth P. Sapury, kalau jangan ikut seleksi panwascam lagi karena sudah ada jatah-jatah. Sehingga Teradu pada saat ujian wawancara menanyakan itu kepada Sdr. Roy Akollo, namun ia menjawab bahwa tidak pernah mengeluarkan kalimat itu apalagi ke Sdr. Ruth P. Sapury. 9. Bahwa Teradu tidak pernah menyatakan hasil pleno tidak ada nama Ruth P. Sapury, Pengadu menyatakan andaikata Tuhan berkehendak diantara 6 (enam) orang calon anggota panwascam, Sdr. Ruth P. Sapury dan 2 (dua) teman lainnya dinyatakan lulus seleksi jangan lupa 3 (tiga) orang teman lainnya yang tidak lulus seleksi untuk diposisikan menjadi Staf atau PPL di Desanya masing-masing, dan sebaliknya jika Sdr. Ruth P. Sapury dan dua orang temannya yang tidak lulus maka Sdr. Ruth P. Sapury bersedia bila di dipekerjakan menjadi staf atau anggota PPL, namun Sdr. Ruth P. Sapury dengan lantang menjawab teman-teman saya mantan anggota PPL Kecamatan Amalatu menginginkan menjadi anggota Panwascam Amalatu sehingga harus menjadi anggota Panwascam Amalatu. 10. Bahwa kata gendong yang Teradu utarakan kepada Sdr. Ruth P. Sapury, bagi masyarakat Maluku pada umumnya bukanlah termasuk kata-kata kotor berupa cacian atau makian, kata gendong biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalimat gendong yang Teradu sampaikan sambil berkelakar juga didengar oleh Sdr. Mogira Lussy (Mogy), Sdr. Usman Kolalo (Beni), Sdr. Husen Lussy dan Sdr. M. Awang Hehanussa. 11. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 Teradu menyatakan tidak pernah pernah berhubungan atau melakukan komunikasi baik itu secara langsung atau tidak langsung melalui sms, tlp, atau dengan komunikasi via medsos dengan Sdr. Umia Lussy, Teradu mengenal Sdr. Umia Lussy sebatas se kampung. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu seluruhnya 2. Menyatakan bahwa Teradu tidak Terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang disampaikan Pengadu 3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik Teradu 4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). SAKSI Usman Kolalo Pada tanggal 10 Oktober 2017 Sdr. Jabal Samallo datang ke kos Sdr. Husen Lussy dikosan tersebut ada saya saya sendiri dan Sdr. Mogira dan berbincang- berbincang. Kemudian Sdr. Jabal Samallo meminta saya untuk dibuatkan kopi. Saya bercerita mengenai Proses seleksi. Saya bercerita mengenai Sdri. Ruth yang cemberut melihat Sdr. Mogira dekat dengan Sdri. Marike pada saat seleksi tertulis pada tanggal 4 Oktober 2017. Raut wajah Sdri. Ruth kembali cemberut pada saat seleksi wawancara pada tanggal 9 Oktober 2017. Saya tanya kepada Sdri. Mogira apakah ada hubungan dengan Sdri. Ruth sehingga Sdri. Raut wajahnya seperti itu? Pada saat itu Sdr. Jabal bertanya kepada Sdr. Mogira sambil berkelakar apakah ada hubungan dengan Sdri. Ruth. Pada saat itu Sdr. Mogira mengatakan ada hubungan. Waktu jabal mengatakan konsolidasi hati nurani saya dengar dan kata gendong. Ada 4 orang dalam kos tersebut dan 2 orang merupakan Peserta Tes Panwas Kecamatan Amalatu. Saya tidak konsentrasi berapa waktu Teradu menghubungi Pengadu dan sikapnya biasa saja pada saat telp. Mogira Lussy Pada tanggal 10 Okotber 2017 pada 22.33 WIT saya berada di kosan Sdr. Husen Lussy dan Sdr. Jabal ada disana. Waktu itu sedang minum kopi berempat dan betul memang menghubungi Pengadu. Saya tidak sendiri ada 4 orang disana. Saya kenal dengan Sdr. Ruth. Karena hubungan kami adalah teman spesial. Pada saat minum Kopi Sdr. Usman bercerita lalu Sdr. Jabal menanyakan kepada saya apa betul kamu ada hubungan dengan Sdri. Ruth sehingga mukanya cemberut apabila kamu didekati seorang gadis. Saya meminta kepada Sdr. Jabal untuk menghubungi Sdr. Ruth untuk menguji apakah Sdri. Ruth masih mempunyai perasaan kepada saya atau tidak.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum atas perbuatannya sebagai berikut: [4.1.1] Teradu sebagai anggota Panwas dan anggota Kelompok Kerja Tim Seleksi Panwascam se-Kabupaten Seram Bagian Barat, menghubungi Pengadu sebagai Peserta Tes Seleksi Panwas Kecamatan Amalatu. Dalam percakapan melalui telepon pada 10 Oktober 2017 jam 22.33 WIT mengajak Pengadu untuk konsolidasi hati nurani dan meminta gendong. Jika permintaan tidak dikabulkan, Pengadu diancam tidak akan lolos dalam seleksi dan tidak akan dilantik menjadi anggota Panwas Kecamatan Amalatu; [4.1.2] Teradu membocorkan hasil tes wawancara Pengadu sebagai peserta seleksi calon anggota Panwascam kepada Umia Lussy, yang seharusnya merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui pihak lain kecuali tim seleksi; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: [4.2.1] Teradu membenarkan telah menghubungi Pengadu pada 10 Oktober 2017, sekitar pukul 22.30 WIT. Hal tersebut berawal ketika Teradu singgah di rumah kos Husen Lussy dan Awang Hehanussa di Dusun Waimeteng Pantai Desa Piru sekitar pukul 21.30 WIT. Di dalam kamar rumah kos tersebut Teradu bertemu Mogira Lussy dan Usman Kolalo yang kebetulan juga sebagai Peserta Tes Panwas Kecamatan Amalatu. Dalam pertemuan tersebut, Usman Kolalo bercerita bahwa saat seleksi tes tertulis dan tes wawancara, raut muka Pengadu Ruth P. Sapury terlihat cemberut ketika Mogira Lussy dekat dengan gadis lain. Teradu bertanya kepada Mogira apakah ada hubungan atau tidak dengan Ruth P Sapury. Mogira Lussy kemudian meminta Teradu untuk menelpon Pengadu dengan maksud untuk menguji apakah Pengadu masih memiliki perasaan cinta kepada Mogira Lussy. Dalam percakapan, Teradu mengajak jalan-jalan ke Piru pada 11 Oktober 2017 atau pada 12 Oktober 2017 untuk konsolidasi hati nurani tetapi Pengadu menolak. Teradu tidak pernah mengancam dan menyatakan bahwa jika tidak menuruti permintaan Teradu maka Pengadu tidak dilantik dan orang lain yang akan dilantik. Saat komunikasi antara Teradu dengan Pengadu yang berlangsung pada 10 Oktober 2017, belum ada pleno penetapan hasil seleksi Panwascam Kecamatan Amalatu. Pleno Penetapan Anggota Panwascam se-Kabupaten Seram Bagian Barat, dilaksanakan pada 13 Oktober 2017. Oleh sebab itu, menurut Teradu, bagaimana mungkin mengetahui hasil seleksi dan mengancam Pengadu terhadap sesuatu yang belum ditetapkan ketika Teradu berkomunikasi dengan Pengadu pada 10 Oktober 2017. Ajakan Pengadu untuk konsolidasi hati nurani dan minta gendong dilakukan atas permintaan Mogira Lussy. Kata gendong menurut Pengadu, bagi masyarakat Maluku bukanlah kata- kata kotor berupa cacian atau makian. Kata gendong merupakan bahasa yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari; [4.2.2] Dalil aduan Pengadu, terkait pembocoran hasil seleksi wawancara di Hotel Amboina pada 9 Oktober 2017 tidak berdasar. Teradu tidak pernah berhubungan atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Umia Lussy. Teradu mengenal Umia Lussy dalam hubungan sebagai satu kampung dengan Pengadu; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan: [4.3.1] Tindakan Teradu menelepon Pengadu menjelang tengah malam atau sekitar pukul 23.30 WIT pada 10 Oktober 2017, menurut DKPP merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Sepatutnya Teradu dapat memahami bahwa berkomunikasi dengan lawan jenis menjelang tengah malam disertai nada-nada rayuan kepada Pengadu, merupakan perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh Teradu. Selain Teradu telah berkeluarga, ajakan jalan-jalan ke Piru untuk konsolidasi hati nurani dan permintaan gendong dengan iming-iming penentuan kelulusan Pengadu dalam seleksi calon anggota Panwas Kecamatan Amalatu, telah mencederai dan merendahkan martabat Pengadu sebagai perempuan pada khususnya dan penyelenggara pemilu pada umumnya. Tindakan Teradu sebagai pribadi membantu mencari dan menggali informasi terkait perasaan Pengadu terhadap Mogira Lussy adalah suatu yang lumrah dalam hubungan kemanusiaan, tetapi situasi waktu berkomunikasi serta rangkaian kalimat yang digunakan tidak menunjukkan niatan serius untuk membantu menyelesaikan masalah. Alih-alih membantu menyelesaikan masalah privat temannya, sikap Teradu justru menjurus pada tindakan pelecehan seksual kepada Pengadu secara verbal dengan menyampaikan ajakan berkencan jalan-jalan ke Piru untuk konsolidasi hati nurani dan minta gendong. Hal tersebut jelas terungkap dalam rekaman percakapan antara Pengadu dan Teradu yang diperdengarkan dalam persidangan dan dibenarkan Teradu yang berlangsung sekitar 45-50 menit. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar asas kepatutan/kepantasan penyelenggara pemilu. Teradu sebagai anggota Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat secara nyata mentransaksikan tugas dan wewenang jabatan yang dipercayakan kepadanya. Teradu memanfaatkan atau sengaja menarik manfaat secara personal dengan bertindak di luar dari maksud dan tujuan peruntukan tugas dan wewenang jabatan dipercayakan. Teradu berusaha mempengaruhi Pengadu melalui iming-iming kelulusan dengan kompensasi kesediaan Pengadu untuk konsolidasi hati nurani dan gendong yang bermuatan nada tidak senonoh. Di samping material komunikasi yang tidak pantas, Teradu sebagai anggota Panwas dan anggota pokja seleksi penerimaan anggota Panwascam se-Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak selayaknya berkomunikasi dengan peserta yang memiliki kepentingan langsung dengan tugas dan wewenang jabatan Teradu. Hal yang lebih fatal, bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Teradu dengan Pengadu atas permintaan Mogira Lussy yang diketahui sebagai salah satu peserta seleksi calon anggota Panwas Kecamatan Amalatu yang menjadi kompetitor Pengadu. Teradu tidak dapat memilah dan memisahkan batas-batas antara kapasitas sebagai pribadi dan dalam kapasitas jabatan. Dalam kapasitas sebagai pribadi Teradu berhak memiliki ikatan-ikatan emosional dengan orang lain tetapi dalam kapasitas jabatan, Teradu harus menunjukkan sikap mandiri, adil, jujur dan tidak berpihak serta dengan sikap profesional memperlakukan setiap orang sama tanpa kecuali. Tindakan Teradu berkomunikasi dengan Pengadu atas permintaan Mogira Lussy sebagai salah satu peserta tes seleksi calon anggota panwascam menunjukkan rendahnya sensitifitas integritas Teradu dalam menjaga kepercayaan dan kehormatan penyelenggata pemilu. Teradu terbukti melanggar Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 huruf b dan c dan Pasal 15 huruf a. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu meyakinkan DKPP dan jawaban Teradu tidak dapat diterima; [4.3.2] Dalil aduan Pengadu bahwa Teradu membocorkan hasil seleksi wawancara kepada kepada Umia Lussy, menurut DKPP tidak beralasan. Dalam sidang pemeriksaaan, Pengadu tidak dapat menghadirkan alat bukti baik saksi, dokumen, data elektronik atau petunjuk yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa Teradu membocorkan hasil wawancara kepada Umia Lussy yang seharusnya merupakan rahasia. Berdasarkan hal tersebut, sepanjang dalil aduan a quo, pokok aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu serta mencermati keterangan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu sepanjang terkait dalil aduan [4.1.1] terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberi sanksi kepada Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas.

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu Jabal Samallo selaku Anggota Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salamm Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir