Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN NOMOR 283/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 523/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 283/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Acah Siti Rukoyah Tempat/ Tanggal Lahir : Subang, 15 Mei 1971 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Subang Alamat : Dusun Sidamukti RT.006, RW.002 Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Maman Suparman Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Subang Alamat : Jl. Veteran No.8 Sukamelang, Subang Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; 1  Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan para saksi; Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu tertanggal 13 Juni 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan Nomor 523/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 283/DKPP-PKE-III/2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Subang telah terjadi pembukaan dan penghitungan ulang Kotak Suara TPS 8 Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Zaenal Arifin (Ketua PPK Cikaum) atas dasar perintah lisan Maman Suparman sebagai Ketua KPU Kabupaten Subang. Hal ini mengakibatkan suara caleg DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan VII PDI Perjuangan Nomor urut 5 (Ating Rusnatim) bertambah 7 (tujuh) suara, dan suara Abdul Rohim caleg PDI Perjuangan nomor urut 6 bertambah sebanyak 1 (satu) suara, serta mengurangi atau menghilangkan suara partai yakni PDI Perjuangan berkurang sebanyak 9 (sembilan) suara; 2. Perlakuan para Teradu tersebut berimplikasi berubahnya berita acara C1 Plano, C1 Lampiran, Model D1 dan Model DA1 yang tertuang dalam Berita Acara PPK Nomor: 02/BA/IV/2014 (Berita Acara PPK terlampir). Pembukaan dan penghitungan ulang suara tersebut telah melanggar Kode Etik Penyelenggara pemilu karena prosesnya tidak berdasarkan Rekomendasi dari Panwas Kecamatan/Kabupaten, sebagaimana dimuat dalam surat pernyataan Ketua Panwascam Cikaum dan Panwaskab Subang terlampir. Semestinya pembukaan kotak suara tidak diperkenankan jika tidak melalui rekomendasi Panwaslu kecuali ada kepentingan yang mendesak. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 2 [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-11, sebagai berikut: NO. KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara No. 02/BA/IV/2014 Perihal Pelaksanaan Penghitungan Ulang Khusus Surat Suara Partai PDIP di TPS 08 Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum, tertanggal 17 April 2014; 2. Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Nomor. 255/BA/IV/2014 Perihal Penghitungan Ulang Khusus Surat Suara/Hasil Perolehan Suara Partai PDIP Perjuangan di TPS 08 Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, tertanggal 17 April 2014; 3. Bukti P-3 Fotokopi Daftar Hadir Penghitungan Ulang DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang untuk Partai PDIP Dapil 7, tertanggal 17 April 2014; 4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Pernyataan dari Panwaslu Kabupaten Subang dan Panwaslu Kecamatan Cikaum tidak mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Cikaum dan KPU Kabupaten Subang untuk melakukan Penghitungan Ulang Suara di TPS 08 Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum, tertanggal 10 Mei 2014 5 Bukti P-5 Foto Pembukaan dan Penghitungan Ulang Kotak Suara di TPS 08 Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum; 6 Bukti P-6 Fotokopi surat kabar ‘Massa ARSM desak Ketua KPU Kabupaten Subang dinonaktifkan, tertanggal 28 April 2014; 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Gigin Fajar Perihal menyaksikan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Suara dilakukan oleh Zaenal Arifin (Ketua PPK Kecamatan Cikaum), tertanggal 10 Juni 2014; 8 Bukti P-8 Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Rohim Perihal menyaksikan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Suara dilakukan oleh Zaenal Arifin (Ketua PPK Kecamatan Cikaum), tertanggal 12 Juni 2014; 9 Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan Asril Anwar Perihal menyaksikan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Suara dilakukan oleh Zaenal Arifin (Ketua PPK Kecamatan Cikaum), tertanggal 11 Juni 2014; 10 Bukti P-10 Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota Dapil Subang 7 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat; 11 Bukti P-11 Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota Dapil Subang 7 Kecamatan Tambakdahan Kab/Kota Subang Provinsi Jawa Barat; [2.4] Keterangan Saksi 1. Ketua PAC – Abdul Rohim Asril adalah saksi Partai yang sah namun digantikan o;rh Agus. Seharusnya saya yang berwenang menugaskan saksi siapa yang dimandatkan untuk menyaksikan di TPS. Pada saat itu saksi Partai lain tidak setuju adanya pembukaan kotak suara namun pada saat itu kotak suara itu diamankan di Polsek karena suasana ricuh dan tidak aman. Pada saat itu di Aula KPU Kabupaten Subang pembukaan kotak suara sudah 3  dua pertiga dibuka dan dihitung. Fokopi C1 di TPS 8 Kecamatan Sindangsari ada yang berbeda-beda 2. AAT Pada saat itu saya adalah saksi di Tingkat PP dan sudah hampir selesai. Namun ada keberatan dari saksi partai namun saya tidak setuju atau menolak akan dilaksanakannya pembukaan kotak suara 3. Saksi Partai Bulan Bintang Ketika saksi PDIP mengajukan keberatan agar TPS 8 Kecamatan Sindangsari dilakukan penghitungan ulang suara ada beberapa saksi partai yang tidak sepakat PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu dalam aduannya menyatakan telah terjadi pembukaan dan penghitungan ulang kotak suara TPS 8 Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang dilakukan Zaenal Arifin sebagai Ketua PPK Cikaum atas dasar perintah lisan Maman Suparman sebagai Ketua KPU Kabupaten Subang adalah tidak benar. Pembukaan dan penghitungan kotak suara TPS 8 Desa Sindangsari tersebut adalah atas dasar surat rekomendasi Panwas Nomor 118/Leg/Panwaslu/Kab. Subang/IV/2014; 2. Bahwa bertambahnya BA C1 Plano, C1 Lampiran, Model D1 dan Model DA1 tertuang dalam Berita Acara PPK No. 02/BA/IV/2014 adalah konsekuensi logis dari pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang Kotak Suara di TPS 08 Desa Sindangsari. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cikaum dan disaksikan oleh Panwascam Cikaum, Panwaslu Kabupaten Subang, Saksi Partai PDI-Perjuangan dan Pihak Kepolisian yang dilakukan secara terbuka untuk menghitung ulang khusus suara PDI-Perjuangan untuk TPS 08 Desa Sindangsari KecamatanCikaum yang diperselisihkan; 3. Bahwa Pengadu menyatakan pembukaan dan penghitungan suara ulang tidak berdasarkan rekomendasi Panwas, baik Panwas Kecamatan Cikaum maupun Kabupaten adalah tidak benar dan mengada-ada. Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami sampaikan dalam surat rekomendasi panwas kabupaten dinyatakan bahwa rekomendasi tersebut berdasarkan surat aduan dari Panwas Kecamatan Cikaum dan 4  dalam proses pelaksanaan pembukaan kotak dan penghitungan ulang juga melibatkan kehadiran Panwas itu sendiri; 4. Bahwa untuk kesempurnaan informasi, berikut kami sampaikan kronologis kejadiannya: hari Rabu 16 April 2014 sekitar pukul 21.00 wib Ketua PPK Cikaum Jenal Aripin menelepon melalui Handphone tentang keberatan pihak Ating Rusnatim caleg PDIP No. Urut 5 bahwa dugaan pencoblosan partai dan nama caleg dimasukkan ke suara partai di TPS 8 Desa Sindangsari. Saya memberikan arahan agar diselesaikan di tingkatan PPK melalui komunikasi dengan semua pihak terkait di tingkat PPK, PPS dan KPPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa saat kemudian Ketua PPK Cikaum menghubungi kembali melalui handphone bahwa sudah ada kesepakatan atara semua saksi di tingkat kecamatan dan Panwas Kecamatan untuk menghitung ulang perolehan suara PDIP TPS 8 dengan membuka kotak. Saat itu Ketua PPK tidak siap bila melaksanakan penghitungan di PPK dengan alasan keamanan dan keselamatan penyelenggara. Kemudian ketua KPU komunikasi via telepon kepada Kapolsek Cikaum AKP Supratman tentang kesiapan polsek Cikaum untuk mengamankan penghitungan ulang perolehan suara PDIP TPS 8 dan jawaban Kapolsek siap mengamankan kegiatan dimaksud. Sampai larut malam Ketua KPU mendapat informasi bahwa penghitungan tidak bisa dilakukan karena situasi semakin memanas dan kemudian kotak suara TPS 8 Desa Sindangsari dititipkan di Kantor Polsek Cikaum. Keesokan harinya Kamis 17 April 2014, Ketua PPK Cikaum menghubungi kembali via handphone agar pelaksanaan penghitungan dimaksud dilakukan di KPU Kabupaten Subang. Kemudian Ketua KPU Subang menghubungi beberapa Panwascam, Kapolres yang berada di Lokasi. Setelah ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten dengan surat No. 118-Leg/Panwaslu-Kab.Sbg./IV/2014 perihal rekomendasi sengketa Pemilu (rekomendasi terlampir), maka ketua KPU menyetujui pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan di KPU Kabupaten Subang dengan catatan bahwa pelaksana dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi ranah PPK (masih dalam rangkaian Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Cikaum). Hasil penghitungan ulang terlampir dalam berita acara yang dibuat oleh ketua PPK Cikaum. [2.6.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak seluruh pengaduan dari Pengadu. 5 [2.6.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 sebagai berikut: NO KODE KETERANGAN 1 Bukti T-1 Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang kepada Ketua KPU Kabupaten Subang Nomor.118- Leg/Panwaslu-Kab.Sbg/IV/2014 Perihal Rekomendasi Sengketa Pemilu, tertanggal 17 April 2014; 2 Bukti T-2 Fotokopi Surat keberatan dari Agus Dermawan kepada PPK Kecamatan Cikaum atas kekeliruan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum; 3 Bukti T-3 Fotokopi Surat Rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Cikaum Nomor. 006/PILEG/PanwasCam/IV/2014, Perihal Dugaan salah memasukan hasil penghitungan suara di TPS 08 Desa Sindangsari Kecamatan Subang, tertanggal 16 April 2014; 4 Bukti T-4 Fotokopi Surat Rekomendasi dari Panwascam Kabupaten Subang Nomor. 118-Leg/Panwaslu-Kab.Sbg/IV/2014, Perihal Dugaan salah hasil penghitungan suara di TPS 08 Desa Sindangsari Kecamatan Subang, tertanggal 16 April 2014;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 6  “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; 7  c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan Teradu telah melakukan perbuatan melanggar kode etik penyelenggara pemilu, yakni sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang memberikan perintah lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikaum untuk melakukan penghitungan ulang surat suara TPS 8 Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Subang tahun 2014. Perintah lisan tersebut diberikan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibat penghitungan suara ulang yang dilaksanakan tanggal 17 April 2014, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Subang tersebut, perolehan suara calon dan partai pada Dapil VII Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Subang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berubah dari hasil penghitungan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh KPPS di TPS 8 tersebut dan direkapitulasi di tingkat PPS Desa Sindang Sari. Perubahannya yaitu suara calon Nomor Urut 5 atas nama Ating Rusnatim sebanyak 7 (tujuh) suara, dan Nomor Urut 6 atas nama Abdul Rohim sebanyak 1 (satu) suara, dan berkurangnya perolehan suara untuk partai sebanyak 9 (sembilan) suara. Akibat perubahan perolehan suara di TPS 8 tersebut, Pengadu gagal sebagai calon terpilih. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu, dengan menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Sindangsari tersebut dilakukan berdasarkan Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Subang Nomor 118/Leg/Panwaslu/Kab. Subang/IV/2014. Bahwa berubahnya perolehan suara pada C- 1 Plano, C-1 Lampiran, Model DA-1 dan Model D-1 yang tertuang dalam Berita Acara PPK No. 02/BA/IV/2014 adalah sebagai konsekuensi adanya pembukaan kotak suara dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 08 Desa Sindangsari yang dilaksanakan oleh Ketua 8 dan Anggota PPK Kecamatan Cikaum dan disaksikan oleh Panwascam Cikaum, Panwaslu Kabupaten Subang, Saksi Partai PDI-Perjuangan dan Pihak Kepolisian yang dilakukan secara terbuka untuk menghitung ulang khusus suara PDI-Perjuangan TPS 08 Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum; [4.3] Menimbang, keterangan para pihak, bukti dan dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP menilai bahwa tindakan Teradu dengan memberikan perintah kepada Ketua PPK Sindangsari untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Subang Tahun 2014 di TPS 8 dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut didasarkan pada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Subang sebagai upaya menyelesaikan perselisihan antar caleg dalam salah satu partai peserta pemilu. Namun dalam pelaksanaannya, proses penghitungan suara ulang tersebut justru memunculkan masalah baru, salah satu pihak (Pengadu) ternyata tidak menghadiri keseluruhan proses penghitungan suara ulang tersebut karena tidak mendapatkan informasi yang layak dari pihak Teradu. Teradu, sebagai Ketua KPU Kabupaten Subang seharusnya memastikan para pihak yang “berselisih” dan yang berkepentingan langsung terhadap penghitungan suara ulang di TPS 8 tersebut hadir dan menyaksikan seluruh proses penghitungan surat suara ulang. Kehadiran para pihak diperlukan mulai dari pembukaan kotak suara hingga diterbitkannya Berita Acara Rapat Pleno PPK Sindangsari tentang pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut beserta hasilnya. DKPP berpendapat bahwa Teradu, selaku Ketua KPU Kabupaten Subang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak atau caleg yang berkepentingan langsung terkait tindakan penghitungan suara yang dilakukan di bawah koordinasi Teradu. Meskipun proses penghitungan suara ulang tersebut disaksikan oleh Pengawas Pemilu dan saksi resmi dari Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai peserta Pemilu 2014, namun kelalaian Teradu tersebut telah menimbulkan prasangka dari Pengadu dan berpotensi menimbulkan salah persepsi dari masyarakat umum terkait dengan netralitas Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf (c) dan Pasal 10 huruf (a) Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2011 dan No.1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.4] Menimbang bahwa, dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

9 Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, keterangan para saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi terhadap Teradu;

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi berupa PERINGATAN terhadap Teradu atas nama Maman Suparman sebagai Anggota KPU Kabupaten Subang sejak dibacakannya putusan ini; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini ; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing- masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. 10  KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 11