III. DUDUK PERKARA
[2.1] ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan
101-P/L-DKPP/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor 108-PKE-DKPP/V/2019, yang pada pokoknya menguraikan
sebagai berikut:
[2.1.1] Pokok Pengaduan Pengadu
1. Bahwa pada hari Rabu, 17 April 2019, pada saat dilaksanakan
pemungutan suara di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Karamat Utara,
Kecamatan Magelang Utara, Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, ditemukan
adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang
tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang
berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat
suara yang salah (Bukti P-1);
2. Surat suara yang salah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
a. Di TPS 12 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada
1 bendel (25 Surat suara), di mana surat suara yang sudah tercoblos
sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak
11 surat suara;
b. Di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada
2 bendel (50 Surat suara) di mana surat suara yang sudah tercoblos
sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44
surat suara;
Sehingga dari TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan
Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan Daerah
Pemilihan yang telah tercoblos oleh pemilih;
3. Bahwa pada hari Jumat, 26 April 2019 bertempat di Kantor Kecamatan
Magelang Utara Kota Magelang, PPK Kecamatan Magelang Utara
menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Dapil 3
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang dihadiri oleh PPK
Magelang Utara selaku Penyelenggara Panwas Kec. Magelang Utara, PPS,
para saksi dari peserta partai pemilu, anggota Bawaslu Kota Magelang,
KPU Kota Magelang, Camat Magelang Utara, Kapolsek Magelang Utara,
Danramil Magelang Utara dan para tamu undangan lainnya.
4. Bahwa ketika PPK melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk
kelurahan Kramat Utara, salah seorang saksi dari Partai Gerindra yaitu
Bapak Wasit Wibowo, minta penjelasan kepada PPK tentang adanya surat
suara salah peruntukan Dapil di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Karamat
Utara, Kecamatan Magelang Utara, dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2
dan sudah sempat dicoblos oleh para pemilih;
5. Terhadap pertanyaan dari saksi Partai GERINDRA yaitu Bapak Wasit
Wibowo tersebut, Ketua PPK Kecamatan Magelang Utara kemudian
memberikan kesempatan kepada PPS Kelurahan Kramat Utara, yang
kemudian menyampaikan bahwa memang benar di TPS 12 dan 13 terdapat
surat suara dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2 dan sempat dicoblos
oleh pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
6. Kemudian saksi dari Partai GERINDRA yaitu Bapak Wasit Wibowo,
menanyakan kepada PPK, apakah kejadian tersebut telah tercatat dan
dituangkan dalam form C2 KPU, atas dasar pertanyaan dari saksi Partai
Gerindra tersebut kemudian PPK mengambil dokumen dan
memperlihatkan kepada semua yang hadir dalam rapat pleno bahwa
berkas masih tersegel utuh, dan ketika dibuka dan diperlihatkan ternyata
C2 KPU kosong tanpa ada catatan kejadian khusus tentang adanya surat
suara Dapil II Kota Magelang yang sempat tercoblos dan dimasukkan ke
dalam kotak suara. Dan ketika PPK tersebut, dihadapan rapat pleno
Panwas Magelang Utara membenarkan kejadian tersebut dan
menyampaikan permohonan maaf;
7. Bahwa form C2 KPU diisi dan dicatat bersamaan dengan pelaksanaan
pemungutan suara dalam hal ini pemungutan suara di TPS 12 dan 13 Kel.
Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang. Bahwa adanya form C2
KPU yang kosong tanpa catatan adanya kejadian khusus, adalah fakta dan
bukti yang konkrit yang diketahui oleh semua pihak yang hadir dalam
rapat pleno tersebut. Padahal C2 KPU merupakan salah satu dokumen
yang tidak bisa terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dengan
dokumen lainnya. Sehingga apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
akan berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan penyelenggaraan
Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka saksi Partai Gerindra di
Rapat Pleno Rekpaitulasi di Kecamatan oleh PPK Magelang Utara,
menyampaikan keberatan atas kejadian kesalahan peruntukan surat suara
yang tidak sesuai dengan daerah Pemilihan tersebut, dan di catat dalam
formulir pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan
Model DA2-KPU (Bukti P-2);
9. Bahwa sebelum dilaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi tingkat
Kota Magelang, Pengadu telah mengajukan Surat Nomor
09/WW.P/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, perihal permohonan
penundaan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
2019 Dapil 3 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, kepada Ketua
KPU Kota Magelang, melalui kuasa hukum pengadu, untuk menunda
proses rekapitulasi khususnya di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3,
karena masih menyisakan permasalahan di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat
Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, namun permohonan tersebut
diabaikan oleh KPU Kota Magelang (Bukti P-3);
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Pleno
Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Magelang oleh KPU Kota
Magelang, dimana saksi Partai GERINDRA Tingkat Kota Magelang yaitu
Sdri. Veronika mengajukan keberatan terkait proses pemunggugatn dan
pengitungan suara di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang
Utara Kota Magelang, Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, di mana
ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota
Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah
pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota
Magelang 2, atau surat suara yang salah (Bukti P – 4);
11. Bahwa terkait keberatan yang diajukan saksi Partai GERINDRA Tingkat
Kota Magelang yaitu Sdri. Veronika, KPU Kota Magelang memberikan
tanggapan dengan mempersilahkan mengisi formulir DB 2 (keberatan
saksi) (Bukti P – 5);
12. Bahwa dari uraian kronologis tersebut diatas, benar diakui oleh KPU dan
Bawaslu Kota Magelang beserta seluruh jajarannya, bahwa telah terjadi
kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah
Pemilihan Kota Magelang 3, di mana ditemukan adanya surat suara
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai
peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu
Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang
salah;
13. Bahwa Pengadu juga telah melaporkan kejadian kesalahan pendistribusian
surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3,
sebagaimana tercantum dalam angka 11 di atas, kepada Bawaslu Kota
Magelang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;
14. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah memeriksa dugaan pelanggaran
administratif Pemilu dan telah memutus dalam Putusan Acara Cepat
Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Register :
004/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019 (Bukti P – 6);
15. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas Teradu I, II, III, IV
dan V terbukti telah melakukan kesalahan pendistribusian surat suara
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, dimana
ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota
Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah
pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota
Magelang 2, atau surat suara yang salah;
16. Bahwa Bawaslu Kota Magelang secara jelas telah mengetahui kesalahan
pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota
Magelang 3, dimana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena
berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah
Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah, yang di lakukan
oleh Teradu I, II, III, IV dan V;
17. Berdasarkan kronologi kejadian di atas, berikut kami sampaikan beberapa
hal sebagai pertimbangan :
a. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali;
b. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum bahwa dalam menyelenggarakan pemilu,
penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada
asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya
harus memenuhi prinsip :
a) Mandiri;
b) Jujur;
c) Adil;
d) Berkepastian hukum;
e) Tertib;
f) Terbuka;
g) Proporsional;
h) Profesional;
i) Akuntabel;
j) Efektif; dan
k) Efisien.
c. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
bahwa Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota
dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
d. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
berpedoman pada prinsip:
a) Mandiri;
b) Jujur;
c) Adil;
d) Berkepastian hukum;
e) Tertib;
f) Terbuka;
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
g) Proporsional;
h) Profesional;
i) Akuntabel;
j) Efektif;
k) Efisiensi; dan
l) Aksesibilitas.
e. Prof. Ramlan Surbakti, seorang pakar pemilu, mendalilkan tujuh
kriteria tentang pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu: 1).
kesetaraan antar warga negara; 2). kepastian hukum yang dirumuskan
berdasarkan asas pemilu demokratis; 3). persaingan bebas dan adil
antar kontestan pemilu; 4). partisipasi seluruh pemangku kepentingan
dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 5). badan
penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; 6).
integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara
pemilu; 7). Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.
Mengacu pada kriteria tersebut, salah satu aspek penting keadilan
pemilu yang berkaitan dengan masyarakat banyak adalah terwujudnya
kesetaraan antar warga negara dan terlaksananya kontestasi yang
bebas dan adil;
f. Asas pemilu yang adil dimaksudkan untuk mengawal penyelenggaraan
pemilu sebagai prosedur pergantian kekuasaan negara secara
konstitusional dan absah. Hal tersebut harus dimaknai bahwa tanpa
proses yang adil, hasilnya pun tidak akan dapat diterima. Tanpa
hukum pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan pemilu yang
berkalitas dan berintegritas. Keadilan merupakan asas sekaligus
amanat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu;
g. Sejak pemilu kepala daerah serentak tahun 2015, telah muncul norma
baru yang tercantum dalam Pasal 158 UU Pemilu kepala daerah,
mengenai ambang batas pengajuan permohonan. Bahwa salah satu
syarat pengajuan permohonan adalah terdapat selisih perolehan suara
sekurang-kurangnya 0,5-2%. Berdasarkan yurisprudensi tersebut,
norma ini menunjukkan, bahwa jika terdapat selisih yang mempunyai
implikasi signifikan terhadap hasil pemilu, maka harus dilakukan
penyelesaian. Dalam kasus di Kota Magelang, sebagaimana
diungkapkan sebelumnya, kejadian masuknya surat suara dari daerah
pemilih lain, menyebabkan selisih yang sangat kecil dan berpengaruh
pada penetapan perolehan hasil pemilu di daerah pemilihan dimaksud.
Sehingga, Pengadu menyampaikan aduan ini ke DKPP untuk
menyelesaikan kasus tersebut karena DKPP adalah wadah bagi
masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam
proses pemilu.
h. Sebagai yurisprudensi, sebuah penelitian di Mahkamah Konstitusi oleh
Simon Butt (2013) menegaskan bahwa terjadinya pelanggaran yang
dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang berpengaruh pada hasil
pemilu, maka MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara
ulang (revote). Putusan MK didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam
keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, moral, dan
etika. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum
serta menjadi landasan moral hukum, sekaligus tolok ukur sistem
hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi
hukum. Sesungguhnya, prioritas yang tidak bisa digeser dan mesti
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
diutamakan adalah nilai “keadilan”, karena itu adalah ruh atau jiwa
dari hukum itu sendiri;
i. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu,
khususnya dalam kasus surat dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2
yang masuk ke Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, sangat
berpengaruh terhadap hasil pemilu. Oleh karena, salah satu unsur
pokok dalam sistem pemilu 2019 adalah Daerah Pemilihan dan Sistem
Daftar Calon Terbuka. Penerjemahannya adalah, surat suara didesaian
secara khusus untuk daerah pemilihan tertentu dan daftar calon
tertentu. Kesalahan surat suara dengan masuknya surat suara dari
daerah pemilihan lain, berimplikasi langsung terhadap proses
pemungutan dan penghitungan suara. Di mana, pemilih tidak bisa
memberikan suaranya berdasarkan sistem pemilu yang ditetapkan oleh
UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sistem proporsional dengan daftar
calon terbuka. Lebih jauh lagi, bahwa UU Pemilu saat ini jelas
menegaskan bahwa penetapan calon terpilih didasarkan pada
perolehan suara terbanyak dari calon anggota legislatif. Hal tersebut
meneguhkan bahwa, setiap suara pemilih berharga, yaitu one person
one vote one value (Sardini, 2011:72) sehingga setiap kelalaian dan
kesalahan penyelenggara harus dikoreksi. Dalam hal ini, kelalaian dan
kesalahan penyelenggara pemilu berupa kesalahan distribusi surat
suara tentu terkait erat atau berimplikasi langsung pada hasil pemilu
serta penetpan calon Anggota DPRD Kota Magelang terpilih, khususnya
di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3. Ironisnya, dalam hal terjadi
kesalahan dan kelalaian surat suara yang salah peruntukan daerah
pemilihannya, KPU RI telah menerbit Surat Nomor 653/PL.02.6-
SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Penyelenggaraan
dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilu 2019 angka 13 menyebutkan bahwa apabila pada saat
pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat
suara dari Dpil lainnya tlah dicoblos maka dinyatakan sah untuk partai
politik. Hal demikian bertentangan dengan system pemilu proporsional
dengan daftar calon terbuka sebagaimana diamanatkan oleh UU
Pemilu;
j. Kerangka hukum progresif, menegaskan bahwa pemilu sebagai wahana
kedaulatan rakyat harus tetap berada di jalur keadilan substantif.
Yaitu pengertian suatu keadilan sebagaimana tercantum dalam Black’s
law Dictionary 7th Editon, bahwa keadilan yang diberikan sesuai
dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat
kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak
substantif. (Garner, 1999:869) Salah satu prinsip hukum dan keadilan
yang dianut secara universal, menyatakan bahwa tidak seorang pun
boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang
dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh
penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain
(nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria). Dalam
kasus kesalahan surat suara dari daerah pemilih lain, hal tersebut
terjadi karena adanya kesalahan dan pelanggaran oleh penyelenggara
pemilu, menyebabkan kerugian bagi peserta pemilu, khususnya Partai
GERINDRA di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3;
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
k. Pelanggaran terkait proses dan hasil pemilu harus diselesaikan secara
due process of law), sehingga tidak mengurangi legitimasi
penyelenggaraan pemilu dengan mengedepankan keadilan substantif.
18. Bahwa telah terjadi kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota
Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, di mana ditemukan adanya
surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda,
yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara
yang salah, dengan perincian sebagai berikut :
a. Di TPS 12 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada
1 bendel (25 Surat suara), di mana surat suara yang sudah tercoblos
sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak
11 surat suara;
b. Di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada
2 bendel (50 Surat suara) dimana surat suara yang sudah tercoblos
sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44
surat suara;
Sehingga dari TPS 12 dan 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan
Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan Daerah
Pemilihan yang telah tercoblos oleh pemilih. Hal ini menimbulkan kerugian
hak konstitusional terhadap pemilih maupun peserta pemilu, termasuk di
dalamnya adalah Partai GERINDRA Kota Magelang (dalam hal ini sebagai
pihak Pengadu). Di mana, selisih perolehan suara antara Partai GERINDRA
dengan Partai Demokrat hanya 7 suara. Selisih tersebut berpengaruh pada
penetapan perolehan kursi DPRD Kota Magelang di Daerah Pemilihan Kota
Magelang 3 (Bukti P -7)
18. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Umum bahwa Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik,
tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama
calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang
dibuat untuk setiap Dapil. Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu I, II,
III, IV, dan V berkewajiban untuk menyediakan surat suara Pemilihan
Umum DPRD Kota Magelang sesuai dengan peruntukan daerah pemilihan.
Terjadinya kesalahan surat suara yang tidak sesuai peruntukan daerah
pemilihannya, jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I,
II, III, IV, dan V;
19. Berdasarkan Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak: menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta
sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu I, II, III, IV, dan V telah
melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang
salah dan tidak sesuai peruntukannya. Tindakan ini kelas bertentangan
dengan ketentuan di atas yang mewajibkan penyelenggara pemilu untuk
menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan
standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
20. Berdasarkan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa
dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak untuk melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika
dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak
konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu I, II, III, IV, dan V telah
melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang
salah dan tidak sesuai peruntukannya berakibat tidak terjaminnya hak
konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. Oleh
karena, dalam hal surat suara itu salah daerah pemilihannya, maka
pemilih tidak bisa memilih nama calon sesuai yang dikehendakinya. Di sisi
lain, kondisi tersebut juga melanggar hak konstitusional calon untuk
dipilih, karena kesalahan surat suara dalam dapil itu menyebabkan yang
bersangkutan tidak bisa dipilih oleh pemilih.
21. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi. Dan KPU Kabupaten/Kota bahwa
Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Ruma Tangga KPU Kabupaten/Kota
mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan
kebijakan distribusi logistik pemilu.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu I, II, III, IV, dan V telah
melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pengendalian,
pemantauan, serta supervise terkait kejadian khusus dalam hal terjadinya
peristiwa distribusi surat suara yang salah dan tidak sesuai
peruntukannya. Indikatornya adalah bahwa kejadian tersbut tidak dicatat
dalam Formulir C2. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dan bukti,
kejadian tersebut baru terungkap di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat
kecamatan oleh PPK Kecamatan Magelang Utara. Atas tindakan tersebut,
menunjukkan tidak adanya akuntabilitas dan keterbukaan terkait
peristiwa kesalahan distribusi surat suara. Padahal, hal tersebut adalah
kesalahan yang sangat fatal. Semestinya, Teradu I, II, III, IV, dan V,
melaksanakan koordinasi dengan rentang kendali ketat, sehingga setiap
kejadian dalam pemungutan dan penghitungan suara bisa diantisiapasi
dan diselesaikan sesuai dengan standard prosedur administrasi pemilu.
22. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf c yang menyatakan
“pemunggutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan
pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kejadian sebagai berikut
Petugas KPPS merusak lebih dari
23. Bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menyatakan, bahwa Pemilu untuk memilih
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan
dengan system Proporsional Terbuka. Sehingga salah satu unsur pokok
dalam sistem pemilu 2019 adalah Daerah Pemilihan dan Sistem Daftar
Calon Terbuka. Penerjemahannya adalah, surat suara didesaian secara
khusus untuk daerah pemilihan tertentu dan daftar calon tertentu.
Kesalahan surat suara dengan masuknya surat suara dari daerah
pemilihan lain, berimplikasi langsung terhadap proses pemungutan dan
penghitungan suara. Di mana, pemilih tidak bisa memberikan suaranya
berdasarkan sistem pemilu yang ditetapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017,
yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Lebih jauh lagi,
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
bahwa UU Pemilu saat ini jelas menegaskan bahwa penetapan calon
terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari calon anggota
legislatif. Hal tersebut meneguhkan bahwa, setiap suara pemilih berharga,
yaitu one person one vote one value (Sardini, 2011:72) sehingga setiap
kelalaian dan kesalahan penyelenggara harus dikoreksi. Dalam hal ini,
kelalaian dan kesalahan penyelenggara pemilu berupa kesalahan distribusi
surat suara tentu terkait erat atau berimplikasi langsung pada hasil pemilu
serta penetpan calon Anggota DPRD Kota Magelang terpilih, khususnya di
Daerah Pemilihan Kota Magelang 3. Ironisnya, dalam hal terjadi kesalahan
dan kelalaian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya,
KPU RI telah menerbit Surat Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019
tanggal 9 April 2019 perihal Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara
serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 (Bukti P – 8)
angka 13 menyebutkan bahwa apabila pada saat pemungutan suara
ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dpil lainnya
tlah dicoblos maka dinyatakan sah untuk partai politik. Hal demikian
bertentangan dengan system pemilu proporsional dengan daftar calon
terbuka sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu;
24. Bahwa dalam konteks kesesuaian antara system Pemilu Proporsional
dengan daftar calon terbuka, dalam hal terdapat kejadian surat suara
yang salah peruntukan daerah pemilihannya, seharusnya dilaksanakan
prosedur sebagai berikut :
a. KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya hingga tingkat KPPS
memastikan surat suara yang di gunakan di TPS sesuai dengan daerah
Pemilihan yang bersangkutan, baik untuk surat suara DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota;
b. Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah Pemilihan yang
bersangkutan, maka surat suara tersebut seharusnya tidak digunakan
pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan
suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di
TPS tersebut kepada PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, untuk
segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan
daerah pemilihan yang bersangkutan.
Dalam hal terjadi peristiwa diatas, KPU Kabupaten/Kota dapat
mengganti dengan surat suara tyang sesuai dengan daerah pemilihan
apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat
suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara
penggunaan surat suara Pemilu Ulang.
c. Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan
bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada
saat penghitungan suara, maka proses pemungutan / penghitungan
suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya
penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang
pelaksanaan pemunggutan suara dengan menggunakan surat suara
yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang
pemungutan suara ulang.
25. Norma sebagaimana tersebut dalam angka 24, sesuai dengan system
Pemilu Proporsional dengan daftar calon terbuka. Hal inilah yang
dilakukan pada saat Pemilu Tahun 2014 (bukti P – 9) dengan peristiwa
yang sama yaitu surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
bersangkutan, maka solusinya adalah dengan dilakukan Pemungutan
Suara Ulang untuk melindungi hak pemilih dan calon yang di pilih.
[2.1.2] Kesimpulan Pengadu
Bahwa mennaggapi hasil sidang DKPP tanggal 22 Juni 2019, Pengadu
menyampaikan tanggapan dan kesimpulan sebagai berikut:
1. Fakta Persidangan
a. Bahwa telah terjadi kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota
Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, di mana ditemukan adanya
surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda,
yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara
yang salah, dengan perincian sebagai berikut:
1) Di TPS 12 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada
1 bendel (25 Surat suara), di mana surat suara yang sudah tercoblos
sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak
11 surat suara;
2) Di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara ,
ada 2 bendel (50 Surat suara) dimana surat suara yang sudah tercoblos
sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44
surat suara;
Sehingga dari TPS 12 dan 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan
Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan Daerah
Pemilihan yang telah tercoblos oleh pemilih. Hal ini menimbulkan kerugian
hak konstitusional terhadap pemilih maupun peserta pemilu, termasuk di
dalamnya adalah Partai GERINDRA Kota Magelang (dalam hal ini sebagai
pihak Pengadu). Di mana, selisih perolehan suara antara Partai GERINDRA
dengan Partai Demokrat hanya 7 suara. Selisih tersebut berpengaruh pada
penetapan perolehan kursi DPRD Kota Magelang di Daerah Pemilihan Kota
Magelang 3 (Bukti P -7)
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Umum bahwa Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik,
tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama
calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang
dibuat untuk setiap Dapil. Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu I, II,
III, IV, dan V berkewajiban untuk menyediakan surat suara Pemilihan
Umum DPRD Kota Magelang sesuai dengan peruntukan daerah pemilihan.
Terjadinya kesalahan surat suara yang tidak sesuai peruntukan daerah
pemilihannya, jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I,
II, III, IV, dan V;
c. Berdasarkan Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak: menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta
sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu I, II, III, IV, dan V telah
melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang
salah dan tidak sesuai peruntukannya. Tindakan ini kelas bertentangan
dengan ketentuan di atas yang mewajibkan penyelenggara pemilu untuk
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan
standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
d. Berdasarkan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa
dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak untuk melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika
dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak
konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu I, II, III, IV, dan V telah
melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang
salah dan tidak sesuai peruntukannya berakibat tidak terjaminnya hak
konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. Oleh
karena, dalam hal surat suara itu salah daerah pemilihannya, maka
pemilih tidak bisa memilih nama calon sesuai yang dikehendakinya. Di sisi
lain, kondisi tersebut juga melanggar hak konstitusional calon untuk
dipilih, karena kesalahan surat suara dalam dapil itu menyebabkan yang
bersangkutan tidak bisa dipilih oleh pemilih.
e. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi. Dan KPU Kabupaten/Kota bahwa
Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Ruma Tangga KPU Kabupaten/Kota
mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan
kebijakan distribusi logistik pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut,
Teradu I, II, III, IV, dan V telah melakukan pelanggaran karena tidak
melakukan pengendalian, pemantauan, serta supervise terkait kejadian
khusus dalam hal terjadinya peristiwa distribusi surat suara yang salah
dan tidak sesuai peruntukannya. Indikatornya adalah bahwa kejadian
tersbut tidak dicatat dalam Formulir C2. Selain itu, berdasarkan
keterangan saksi dan bukti, kejadian tersebut baru terungkap di Rapat
Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Magelang
Utara. Atas tindakan tersebut, menunjukkan tidak adanya akuntabilitas
dan keterbukaan terkait peristiwa kesalahan distribusi surat suara.
Padahal, hal tersebut adalah kesalahan yang sangat fatal. Semestinya,
Teradu I, II, III, IV, dan V, melaksanakan koordinasi dengan rentang
kendali ketat, sehingga setiap kejadian dalam pemungutan dan
penghitungan suara bisa diantisiapasi dan diselesaikan sesuai dengan
standard prosedur administrasi pemilu.
f. Bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menyatakan, bahwa Pemilu untuk memilih
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan
dengan system Proporsional Terbuka. Sehingga salah satu unsur pokok
dalam sistem pemilu 2019 adalah DAERAH PEMILIHAN dan SISTEM
DAFTAR CALON TERBUKA. Penerjemahannya adalah, surat suara
didesaian secara khusus untuk daerah pemilihan tertentu dan daftar calon
tertentu. Kesalahan surat suara dengan masuknya surat suara dari daerah
pemilihan lain, berimplikasi langsung terhadap proses pemungutan dan
penghitungan suara. Di mana, pemilih tidak bisa memberikan suaranya
berdasarkan sistem pemilu yang ditetapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017,
yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Lebih jauh lagi,
bahwa UU Pemilu saat ini jelas menegaskan bahwa penetapan calon
terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari calon anggota
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
legislatif. Hal tersebut meneguhkan bahwa, setiap suara pemilih berharga,
yaitu one person one vote one value (Sardini, 2011:72) sehingga setiap
kelalaian dan kesalahan penyelenggara harus dikoreksi. Dalam hal ini,
kelalaian dan kesalahan penyelenggara pemilu berupa kesalahan distribusi
surat suara tentu terkait erat atau berimplikasi langsung pada hasil pemilu
serta penetpan calon Anggota DPRD Kota Magelang terpilih, khususnya di
Daerah Pemilihan Kota Magelang 3. Ironisnya, dalam hal terjadi kesalahan
dan kelalaian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya,
KPU RI telah menerbit Surat Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019
tanggal 9 April 2019 perihal Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara
serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 (Bukti P – 8)
angka 13 menyebutkan bahwa apabila pada saat pemungutan suara
ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil
lainnya telah dicoblos maka dinyatakan sah untuk partai politik. Hal
demikian bertentangan dengan system pemilu proporsional dengan daftar
calon terbuka sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu;
g. Surat Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019
perihal Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilu 2019 merupakan Surat Edaran (SE), yang
biasa dikategorikan sebagai pseudo-wetgeving (legislasi semu). Model
legislasi ini biasa digunakan oleh seorang pejabat untuk memberitahukan
kepada jajaran di bawahnya mengenai suatu kebijakan yang harus
dilaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Dalam Bahasa Belanda istilah Pseudowetgeving (legislasi semu)
berarti regelstelling door een betrokken bestuursorgaan zonder dat dit op
grond van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling die bevoegdheid bezit.
Perundang-undangan semu adalah tata aturan oleh organ pemerintahan
yang terkait tanpa memiliki dasar ketentuan undang-undang yang secara
tegas memberikan kewenangan kepada organ tersebut. Badan yang
mengeluarkan peraturan kebijaksanaan adalah in casu tidak memiliki
kewenangan pembuatan peraturan (wetgevende bevoegdheid). Hal
dimaksud mengakibatkan bahwa suatu peraturan kebijaksanaan ada
kalanya dinilai sebagai produk perbuatan penguasa yang melanggar
hukum. Peraturan kebijaksanaan juga tidak mengikat hukum secara
langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan kebijaksanaan
memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan
kewenangan pemerintahan (beschikkingsbevoegdheid).
Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, KPU membentuk Peraturan
KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan. Dalam hal KPU membentuk Peraturan
KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU
berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.
Dalam kenyataannya, substansi yang terdapat dalam Surat KPU Nomor:
653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal
Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilu 2019 sesungguhnya lebih bersifat regeling
(pengaturan). Jika ditarik dalam konteks norma UU Nomor 7 Tahun 2017,
mestinya masuk dalam kerangka Peraturan KPU, yang mestinya melalui
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
proses konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut
tidak ditempuh ole KPU. Secara prosedural, Surat Edaran dimaksud telah
“cacat”. Selain itu, Surat Edaran dimaksud sejatinya termasuk peraturan
kebijaksanaan juga tidak mengikat hukum secara langsung, sehingga
relevansi hukum terkait keputusan atau kebijakan yang timbul akibat
diberlakukannya surat edaran tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam
konteks pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019, maka
rekapitulasi perolehan suara di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, di
mana terjadi peristiwa hukum kesalahan surat suara yang penyelesaiannya
didasarkan pada surat edaran di atas, mestinya juga batal demi hukum.
Pertimbangan untuk membentuk legislasi semu sebagaimana dalam Surat
KPU Nomor: 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 haruslah benar-benar
cermat. Penerbitan surat edaran sejenis lazimnya dilakukan karena
keadaan mendesak yang mengharuskan pemerintah segera mengeluarkan
sebuah legislasi (aturan), karena tidak ada peraturan perundang-undangan
yang dapat dipakai oleh pemerintah sebagai dasar perbuatan hukum
pemerintah yang hendak dilakukan (ingat asas legalitas!). Faktanya, surat
edaran dimaksud dikeluarkan pada tanggal 9 April 2019, 8 (delapan) hari
sebelum pelaksanaan pemugutan suara tanggal 17 April 2019. Sehingga,
sama sekali bukan dalam keadaan mendesak yagng mengharuskan segera
dikeluarkan sebuah legislasi di luar kerangka umum yang bersifat pseudo-
wetgeving.
Meskipun dasar penerbitan legislasi semu adalah kewenangan diskresioner
(discretionary power) atau freies Ermessen, namun tidaklah berarti
kewenangan tersebut dapat digunakan seenaknya. Freies Ermessen tidak
boleh disalahgunakan dan harus yakin bahwa substansi legislasi semua
(misalnya surat edaran) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, penerbitan surat edaran tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan
Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menyatakan, bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem Proporsional
Terbuka. Sehingga salah satu unsur pokok dalam sistem pemilu 2019
adalah Daerah Pemilihan dan Sistem Daftar Calon Terbuka.
Penerjemahannya adalah, surat suara didesaian secara khusus untuk
daerah pemilihan tertentu dan daftar calon tertentu. Kesalahan surat suara
dengan masuknya surat suara dari daerah pemilihan lain, berimplikasi
langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Di mana,
pemilih tidak bisa memberikan suaranya berdasarkan sistem pemilu yang
ditetapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sistem proporsional dengan
daftar calon terbuka. Lebih jauh lagi, bahwa UU Pemilu saat ini jelas
menegaskan bahwa penetapan calon terpilih didasarkan pada perolehan
suara terbanyak dari calon anggota legislatif. Hal tersebut meneguhkan
bahwa, setiap suara pemilih berharga, yaitu one person one vote one value
(Sardini, 2011:72) sehingga setiap kelalaian dan kesalahan penyelenggara
harus dikoreksi. Dalam hal ini, kelalaian dan kesalahan penyelenggara
pemilu berupa kesalahan distribusi surat suara tentu terkait erat atau
berimplikasi langsung pada hasil pemilu serta penetapan calon Anggota
DPRD Kota Magelang terpilih, khususnya di Daerah Pemilihan Kota
Magelang 3.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Ironisnya, dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian surat suara yang
salah peruntukan daerah pemilihannya, aturan yang dikeluarkan oleh KPU
RI dalam Surat Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April
2019 perihal Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 angka 13 menyebutkan bahwa
apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar
dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos maka dinyatakan sah
untuk partai politik. Hal demikian bertentangan dengan sistem pemilu
proporsional dengan daftar calon terbuka sebagaimana diamanatkan oleh
UU Pemilu. Dalam konteks norma, substansi yang terkandung dalam surat
edaran tersebut bertentangan dengan norma UU Pemilu, khususnya terkait
dengan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Padahal,
sistem pemilu adalah hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan
pemilu. Dengan demikian, surat edaran dimaksud tidak sekedar
bertentangan dengan UU pemilu tetapi lebih jauh lagi adalah melanggar
prinsip dasar pemilu.
h. Peristiwa hukum terkait distribusi surat suara yang salah, baik karena
tertukar antar daerah pemilihan maupun keliru peruntukan, sejatinya juga
terjadi pada pemilu 2009 dan 2014. Pada saat itu, mulai berlaku sistem
proporsional dengan daftar calon terbuka, di mana calon anggota legislatif
ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Bahwa dalam konteks
kesesuaian antara sistem Pemilu Proporsional dengan daftar calon terbuka,
dalam hal terdapat kejadian surat suara yang salah peruntukan daerah
pemilihannya, seharusnya dilaksanakan prosedur sebagai berikut:
1) KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya hingga tingkat KPPS
memastikan surat suara yang di gunakan di TPS sesuai dengan daerah
Pemilihan yang bersangkutan, baik untuk surat suara DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota;
2) Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah Pemilihan yang
bersangkutan, maka surat suara tersebut seharusnya tidak digunakan
pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara,
serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS
tersebut kepada PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, untuk segera
mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah
pemilihan yang bersangkutan.
a. Dalam hal terjadi peristiwa di atas, KPU Kabupaten/Kota dapat
mengganti dengan surat suara tyang sesuai dengan daerah pemilihan
apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan
surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara
penggunaan surat suara Pemilu Ulang.
3) Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan
bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada
saat penghitungan suara, maka proses pemungutan / penghitungan
suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya
penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang
pelaksanaan pemunggutan suara dengan menggunakan surat suara
yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang
pemungutan suara ulang.
i. Hal tersebut di atas, sesuai dengan sistem Pemilu Proporsional dengan
daftar calon terbuka dan telah dilakukan pada saat Pemilu Tahun 2014
(bukti P – 9). Bahwa dalam peristiwa yang sama yaitu surat suara yang
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan, maka solusinya
adalah dengan dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk melindungi hak
pemilih dan calon yang di pilih. Mestinya, hal tersebut juga diterapkan
dalam Pemilu 2019. Akan, tetapi, Surat Edaran KPU RI Nomor:
653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 justru menghadirkan norma yang
berbeda. Mestinya, dengan mempertimbangkan konsistensi norma dan
kepastian hukum, dalam hal terjadi peristiwa yang sama, maka solusi dan
kebijakan serta pengaturannya juga harus sama. Dalam konteks ini,
semestinya norma yang terkandung dalam Surat Edaran KPU RI nomor :
275/KPU/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 harus diterapkan dalam Pemilu
2019. Sedangkan, Surat Edaran KPU RI Nomor: 653/PL.02.6-
SD/06/KPU/IV/2019 justru bertentangan dengan Surat Edaran KPU RI
Nomor: 275/KPU/IV/2014 tertanggal 4 April 2014, yang menunjukkan
adanya inkonsistensi dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Maka,
Surat Edaran KPU RI Nomor: 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 harus
dinyatakan batal demi hukum. Dalam konteks pemungutan dan
penghitungan suara pemilu 2019, maka rekapitulasi perolehan suara di
Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, di mana terjadi peristiwa hukum
kesalahan surat suara yang penyelesaiannya didasarkan pada surat edaran
di atas, mestinya juga batal demi hukum.
j. Tanggapan terhadap Jawaban Teradu
1) Pada pokoknya Teradu membenarkan bahwa telah terjadi kesalahan
distribusi surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukan daerah pemilihannya. Yaitu, adanya kesalahan berupa
masuknya surat suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, mestinya Kota
Magelang 3, di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan kramat Kecamatan Magelang
Utara.
2) Pada pokoknya Teradu membenarkan bahwa dalam hal ditemukan surat
suara yang tidak sesuai peruntukan daerah pemilihannya dan telah
tercoblos, suara tersebut sah untuk partai politik. Hal tersebut karena
TERADU berpedoman pada SE KPU Nomor: 653/PL.02.6-
SD/06/KPU/IV/2019 tertanggal 9 April 2019, perihal penyelenggaraan
Pemungutan dan Penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilu 2019.
3) Pada pokoknya Teradu membenarkan bahwa terdapat surat suara yang
salah, dan telah tercoblos serta dimasukkan ke kotak suara, berdasarkan
laporan dari pemilih yang diteruskan oleh laporan KPPS, PPS, dan PPK
secara berjenjang.
4) Teradu menjelaskan bahwa sudah menyampaikan isi pokok Surat KPU
Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tertanggal 9 April 2019, perihal
penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan suara, serta rekapitulasi
hasil penghitungan suara pemilu 2019 dalam hal terjadi kesalahan surat
suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
5) Pada pokoknya Teradu menyampaikan bahwa telah melakukan distribusi
dan pengelolaan surat suara sesuai SOP. Tetapi memang faktanya tetap
terjadi kesalahan distribusi surat suara yang tidak sesuai peruntukan
daerah pemilihannya.
6) Teradu membenarkan bahwa selisih suara antara PENGADU dengan parpol
lain (Partai Demokrat) yang merupakan peringkat terakhir sesuai alokasi
kursi hanya 7 (tujuh) suara.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
7) Teradu membenarkan bahwa Pengadu menyampaikan surat tertulis berupa
permohonan penundaan rekapitulasi khusus terkait Daerah Pemilihan
Kota Magelang 3, karena masih ada persoalan terkait TPS 12 dan TPS 13
yang belum diselesaikan.
8) Teradu membenarkan bahwa Pengadu menyampaikan Laporan Dugaan
Pelanggara Administrasi ke Bawaslu Kota Magelang.
9) Teradu menerangkan bahwa Putusan Bawaslu Kota Magelang menyatakan
tidak terjadi pelanggaran administrasi.
10) Teradu membenarkan bahwa Pengadu telah menyampaikan keberatan di
rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Utara dan tingkat
Kota Magelang, khusus terkait kejadian TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan
Kramat Kecamatan Magelang Utara.
k. Keterangan Pihak Terkait
1) Pihak Terkait 1 : Paulus Widiyantoro
Menerangkan bahwa :
a) Yang bersangkutan adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.
b) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa
kesalahan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukan daerah pemilihan, yaitu surat suara daerah pemilihan
Kota Magelang 2 masuk di Kota Magelang 3 di TPS 12 dan TPS 13
Kelurahan Kramat, berdasarkan Laporan TERADU. Selain itu, juga
terdapat peristiwa serupa di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.
c) Yang bersangkutan juga menerangkan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah
sudah menekankan pentingnya pengelolaan logistik, termasuk dalam hal
distribusi surat suara.
2) Pihak Terkait 2 : Endang Sri Rahayu
Menerangkan bahwa :
a) Yang bersangkutan adalah Ketua Bawaslu Kota Magelang.
b) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa
kesalahan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukan daerah pemilihan, yaitu srat suara daerah pemilihan
Kota Magelang 2 masuk di Kota Magelang 3 di TPS 12 dan TPS 13
Kelurahan Kramat, berdasarkan Laporan TERADU. Selain itu, juga
terdapat peristiwa serupa di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.
c) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar Formulir C2 di TPS 12 dan
TPS 13 itu kosong, tidak ada catatan kejadian khusus. Meskipun telah
terjadi peristiwa kesalahan surat suara.
d) Yang bersangkutan menerangkan bahwa peristiwa di TPS 12 dan TPS 13
dicatat dalam Formulir Pengawasan Pengawas TPS (Form A). Yang
menerangkan benar telah terjadi kesalahan surat suara yang tidak sesuai
peruntukan daerah pemilihan.
e) Yang bersangkutan menerangkan bahwa PENGADU benar telah
menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait peristiwaa
di TPS 12 dan TPS 13.
f) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar adanya Formulir C2 yang
kosong di TPS 12 dan TPS 13.
g) Yang bersangkutan menerangkan bahwa Putusan Bawaslu Kota Magelang
mencantumkan tidak terjadi pelanggaran administrasi. Oleh karena pokok
perkara yang dilaporkan adalah adanya Formulir C2 yang kosong. Selain
itu, yang menjadi pihak Terlapor adalah jajaran pengawas TPS dan PPS.
Padahal, C2 merupakan tupoksi dari KPPS.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
l. KETERANGAN SAKSI
1) Saksi Pengadu 1 : Joko Purwanto
Saksi menerangkan bahwa :
a) Yang bersangkutan merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 12
Kelurahan Kramat, Kecamatan Magelang Utara.
b) Yang bersangkutan bertugas sebagai Koordinator Kelurahan Kramat Utara
dari Partai GERINDRA.
c) Yang bersangkutan melakukan pemantauan di TPS 12, dari awal proses
pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan suara, pkl 04.00 WIB
tanggal 18 April 2019.
d) Yang bersangkutan menerangkan bahwa sekitar pkl. 10.30 atau pkl 11.00,
salah seorang pemilih yang akan mencoblos melaporkan bahwa dia
memperoleh surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukan daerah pemilihannya. Yaitu, menerima surat suara
Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, mestinya Kota Magelang 3.
e) Yang bersangkutan menerangkan bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut
di atas, Ketua KPPS TPS 12 menghentikan sejenak proses pemungutan
suara, tetapi kemudian dilanjutkan kembali.
f) Yang bersangkutan menerangkan bahwa sebelum menyerahkan kepada
pemilih untuk dicoblos, Ketua KPPS hanya menandatangani surat suara,
tanpa meneliti surat suara terlebih dahulu. Ketua KPPS TPS 12 tidak
memastikan apakah surat suara tersebut dalam keadaan baik, tidak rusak,
atau sesuai peruntukan daerah pemilihannya.
g) Yang bersangkutan menerangkan bahwa salah seorang pemilih bernama
Pak Karyo menyatakan bahwa dia bermaksud memilih Bu Nella, tetapi
tidak ada dalam surat suara. Selain Pakryo, juga terdapat pemilih lain,
yang merupakan kader, menyampaikan hal serupa. Yaitu, tidak
menemukan nama Bu Nella.
h) Dalam proses penghitungan suara ditemukan surat suara salah dapil yang
sudah tercoblos sejumlah 14 (empat belas) buah dan dihitung sah sebagai
suara partai politik.
2) Saksi Pengadu 2 : Yuli Mujiyati
Saksi menerangkan bahwa:
a) Yang bersangkutan merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 13
Kelurahan Kramat, Kecamatan Magelang Utara.
b) Yang bersangkutan bertugas sebagai saksi TPS dari Partai Gerindra.
c) Yang bersangkutan bertugas di TPS 13, dari awal proses pemungutan
suara pkl 07.00 WIB hingga berakhirnya penghitungan suara, pkl 04.00
WIB tanggal 18 April 2019.
d) Yang bersangkutan menerangkan bahwa sekitar pkl. 11.00 atau pkl 11.30,
salah seorang pemilih yang akan mencoblos melaporkan bahwa dia
memperoleh surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukan daerah pemilihannya. Yaitu, menerima surat suara
Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, mestinya Daerah Pemilihan Kota
Magelang 3.
e) Yang bersangkutan menerangkan bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut
di atas, Ketua KPPS TPS 13 menghentikan sejenak proses pemungutan
suara, tetapi kemudian dilanjutkan kembali.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
f) Yang bersangkutan menerangkan bahwa Ketua KPPS hanya menjelaskan
bahwa surat suara yang salah dan sudah tercoblos, tetap dihitung sah
sebagai suara partai politik.
g) Dalam proses penghitungan suara ditemukan surat suara salah dapil yang
sudah tercoblos sejumlah 6 (enam) buah serta telah masuk ke dalam kotak
suara dan dihitung sah sebagai suara partai politik.
3) Saksi TERADU 1 : Tri Hartanto Nugroho
Saksi menerangkan bahwa :
a) Yang bersangkutan bertugas sebagai Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan
Kramat, Kecamatan Magelang Utara.
b) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa
kesalahan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukan daerah pemilihan, yaitu surat suara daerah pemilihan
Kota Magelang 2 masuk di daerah pemilihan Kota Magelang 3.
c) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar terjadinya peristiwa
kesalahan surat suara itu dia ketahui karena ada laporan dari pemilih.
Yaitu, ketika pemilih tersebut akan mencoblos, ternyata nama caleg yang
hendak dia coblos tidak ditemukan oleh pemilih tersebut.
d) Setelah diketahui terjadinya peristiwa tersebut di atas, Saksi menerangkan
bahwa melakukan koordinasi dengan PPS Kramat Utara. Berdasarkan hasil
konsultasi, KPPS mengentikan sejenak proses pemungutan suara, untuk
kemudian dilanjutkan kembali.
e) Saksi juga menerangkan bahwa dalam hal surat suara yang salah daerah
pemilihan tersebut ternyata dicoblos, tetap sah untuk partai politik.
f) Saksi juga membenarkan bahwa yang bersangkutan hanya
menandatangani surat suara, tanpa meneliti surat suara terlebih dahulu.
Ketua KPPS TPS 12 tidak memastikan apakah surat suara tersebut dalam
keadaan baik, tidak rusak, atau sesuai peruntukan daerah pemilihannya.
g) Saksi juga membenarkan bahwa dalam proses penghitungan suara
terdapat surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihannya sudah
tercoblos sejumlah 3 (tiga) dan sudah masuk ke dalam kotak suara.
h) Saksi juga membenarkan bahwa dalam Bimbingan Teknis hanya diberikan
pemahaman untuk menghitung jumlah surat suara saja, tidak sampai
meneliti apakah surat suara tersebut dalam keadaan baik, tidak rusak,
atau sesuai peruntukan daerah pemilihannya.
i) Saksi juga membenarkan bahwa yang bersaangkutan tidak mencatat atau
mempersilakan kepada saksi yang hadir di TPS untuk mengisi formulir C2.
4) Saksi Teradu 2 : Pria Arifin
Saksi menerangkan bahwa :
a) Yang bersangkutan bertugas sebagai Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan
Kramat, Kecamatan Magelang Utara.
b) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa
kesalahan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukan daerah pemilihan, yaitu srat suara daerah pemilihan
Kota Magelang 2 masuk di daerah pemilihan Kota Magelang 3.
c) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar terjadinya peristiwa
kesalahan surat suara itu dia ketahui karena ada laporan dari pemilih.
Yaitu, ketika pemilih tersebut akan mencoblos, ternyata nama caleg yang
hendak dia coblos tidak ditemukan oleh pemilih tersebut.
d) Setelah diketahui terjadinya peristiwa tersebut di atas, Saksi menerangkan
bahwa melakukan koordinasi dengan PPS Kramat Utara. Berdasarkan hasil
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
konsultasi, KPPS menghentikan sejenak proses pemungutan suara, untuk
kemudian dilanjutkan kembali.
e) Saksi juga menerangkan bahwa dalam hal surat suara yang salah dapil
tersebut ternyata dicoblos, tetap sah untuk partai politik.
f) Saksi juga membenarkan bahwa yang bersangkutan hanya
menandatangani surat suara, tanpa meneliti surat suara terlebih dahulu.
Ketua KPPS TPS 13 tidak memastikan apakah surat suara tersebut dalam
keadaan baik, tidak rusak, atau sesuai peruntukan daerah pemilihannya.
g) Saksi juga membenarkan bahwa dalam proses penghitungan suara
terdapat surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihannya sudah
tercoblos sejumlah 6 (enam).
h) Saksi juga membenarkan bahwa dalam Bimbingan Teknis hanya diberikan
pemahaman untuk menghitung jumlah surat suara saja, tidak sampai
meneliti apakah surat suara tersebut dalam keadaan baik, tidak rusak,
atau sesuai peruntukan daerah pemilihannya.
i) Saksi juga membenarkan bahwa yang bersaangkutan tidak mencatat atau
mempersilakan kepada saksi yang hadir di TPS untuk mengisi formulir C2.
5) Saksi Teradu 3 : Agus Kurnianto
Saksi menerangkan bahwa :
a) Yang bersangkutan bertugas sebagai Ketua PPS Kelurahan Kramat,
Kecamatan Magelang Utara.
b) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa
kesalahan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukan daerah pemilihan, yaitu surat suara daerah pemilihan
Kota Magelang 2 masuk di daerah pemilihan Kota Magelang 3, di TPS 12
dan 13.
c) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar terjadinya peristiwa
kesalahan surat suara itu dia ketahui karena ada laporan dari Ketua KPPS
TPS 12 dan TPS 13.
d) Setelah diketahui terjadinya peristiwa tersebut di atas, Saksi menerangkan
bahwa melakukan koordinasi dengan KPPS TPS 12 dan TPS 13.
e) Saksi juga menerangkan bahwa dalam hal surat suara yang salah daerah
pemilihan tersebut ternyata dicoblos, tetap sah untuk partai politik.
f) Saksi juga membenarkan bahwa formulir C2 di TPS 12 dan TPS 13 itu
kosong. Tidak mencantumkan kejadian khusus berupa kesalahan surat
suara yang tidak sesuai peruntukan daerah pemilihan Kota Magelang 3.
6) Saksi Teradu 4 : Agustin Ekawati
Saksi menerangkan bahwa :
a) Yang bersangkutan bertugas sebagai Ketua PPK Kecamatan Magelang
Utara.
b) Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa
kesalahan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak
sesuai peruntukan daerah pemilihan, yaitu srat suara daerah pemilihan
Kota Magelang 2 masuk di daerah pemilihan Kota Magelang 3 di TPS 12
dan TPS 13 Kelurahan Kramat.
c) Saksi juga membenarkan bahwa yang bersangkutan tidak mencatat atau
mempersilakan kepada saksi yang hadir di TPS untuk mengisi formulir C2.
d) Saksi juga membenarkan bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan
Suara Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang 3, Saksi dari Partai
Gerindra menyatakan keberatan dan mencatat dalam Formulir DA-2.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
e) Saksi juga menerangkan bahwa melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Dalam hal pemilih mengenal calon yang hendak dipilih, Saksi juga
menerangkan supaya memilih langsung calon yang dikenal.
Sebagai Pengadu, dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Mohon dalil-dalil yang telah Pengadu sampaikan dalam FORM
PENGADUAN maupun dalam sidang pemeriksaan Perkara Nomor: 108-
PKE-DKPP/V/2019 dimasukkan dan secara mutatis mutandis merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara dan Kesimpulan ini;
2. Bahwa Pengadu, Pihak Terkait, dan semua Saksi secara sah dan
meyakinkan telah mengakui terjadinya peristiwa kesalahan surat suara
DPRD Kota Magelang 3 yang tidak sesuai dengan peruntukan di Daerah
Pemilihan tersebut;
3. Bahwa Pengadu menolak seluruh dalil Teradu baik dalam Jawaban kecuali
yang secara Tegas Pengadu akui kebenarannya;
Bahwa Teradu Telah Melanggar Ketentuan:
1. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur,
Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, khususnya:
Pasal 3 yaitu: Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: tepat jumlah; tepat
jenis; tepat sasaran; tepat waktu; tepat kualitas; dan efisien.
Pasal 8 ayat (2) huruf e yaitu: surat suara Pemilu anggota DPRD
Kabupaten/ Kota.
Pasal 9 ayat (4) yaitu tetang suat suara Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 12 ayat (4) tetang suat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD
Kabupaten/Kota.
Pasal 30 ayat (1) yaitu: Pendistribusian surat suara yang
dilaksanakan oleh penyedia layanan distribusi memperhatikan faktor
keamanan, ketepatan waktu, skala prioritas, dan efisiensi anggaran.
2. Pasal 35 ayat (4) huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Divisi Teknis Penyelenggaraan
mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan
kebijakan: pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara;
3. Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum bahwa
Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai
Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap
Dapil;
Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:
1. Pasal 8 huruf a bahwa dalam melaksanakan prinsip mandiri,
Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak
terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
Sikap dan perilaku TERADU terhadap PENGADU terkesan
menyederhanakan persoalan hingga cenderung meremehkan. Oleh karena
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
tidak pernah menyampaikan penjelasan secara memadai beserta
implikasinya, terkait peristiwa terjadinya kesalahan surat suara pemilu
Anggota DPRD yang tidak sesuai peruntukan di Daerah Pemilihan Kota
Magelang 3. Sikap tersebut menimbulkan praduga bahwa TERADU tidak
bersikap netral.
2. Pasal 9 huruf a bahwa dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak menyampaikan seluruh informasi yang
disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau
fakta.
Pada kenyataannya perilaku TERADU I, II, III, IV, dan V tidak memberikan
informasi kepada publik terkait peristiwa kesalahan surat suara yang tidak
sesuai peruntukannya. Bahkan tidak menginformasikan kepada peserta
pemilu.
3. Pasal 10 bahwa dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih,
dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan
secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang
dikenakannya;
c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam
rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya
sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan
d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang
terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu I, II, III, IV, dan V telah
melakukan pelanggaran karena tidak memberitahukan kepada seseorang
atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang
diajukan atau keputusan yang dikenakannya terhadap PENGADU sebagai
implikasi terhadap kejadian kesalahan distribus surat suara Pemilu
Anggota DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan 3.
Teradu I, II, III, IV, dan V juga tidak mendengarkan dan
mempertimbangkan alasan yang diajukan secara adil terhadap pihak
PENGADU. Oleh karena semua argumentasi, keberatan, permohonan,
maupun laporan dari pihak PENGADU tidak ditanggapai secara adil dan
proporsional.
4. Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Dalam
melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak: menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai
dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
Berdasarkan ketentuan tersebut, TERADU I, II, III, IV, dan V telah
melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang
salah dan tidak sesuai peruntukannya. Tindakan ini jelas bertentangan
dengan ketentuan di atas yang mewajibkan penyelenggara pemilu untuk
menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan
standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu I, II, III, IV, dan V telah
melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pengendalian,
pemantauan, serta supervise terkait kejadian khusus dalam hal terjadinya
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
peristiwa distribusi surat suara yang salah dan tidak sesuai
peruntukannya. Indikatornya adalah bahwa kejadian tersbut tidak dicatat
dalam Formulir C2. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dan bukti,
kejadian tersebut baru terungkap di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat
kecamatan oleh PPK Kecamatan Magelang Utara. Atas tindakan tersebut,
menunjukkan tidak adanya akuntabilitas dan keterbukaan terkait
peristiwa kesalahan distribusi surat suara. Padahal, hal tersebut adalah
kesalahan yang sangat fatal. Semestinya, TERADU I, II, III, IV, dan V,
melaksanakan koordinasi dengan rentang kendali ketat, sehingga setiap
kejadian dalam pemungutan dan penghitungan suara bisa diantisiapasi
dan diselesaikan sesuai dengan standard prosedur administrasi pemilu.
5. Berdasarkan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa
dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak untuk melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika
dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak
konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.
Berdasarkan ketentuan tersebut, TERADU I, II, III, IV, dan V telah
melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang
salah dan tidak sesuai peruntukannya berakibat tidak terjaminnya hak
konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. Oleh
karena, dalam hal surat suara itu salah daerah pemilihannya, maka
pemilih tidak bisa memilih nama calon sesuai yang dikehendakinya. Di sisi
lain, kondisi tersebut juga melanggar hak konstitusional calon untuk
dipilih, karena kesalahan surat suara dalam dapil itu menyebabkan yang
bersangkutan tidak bisa dipilih oleh pemilih.
Dalam jawaban Teradu mendalilkan bahwa peristiwa terjadinya kesalahan
peruntukan surat suara yang jelas diakui oleh Teradu dinyatakan tidak
berpengaruh pada perolehan suara serta selisih suara dengan peringkat
terakhir sesuai alokasi kursi di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3. Hal
tersebut sangat keliru. Oleh karena, berdasarkan keterangan saksi, beberapa
pemilih hendak memberikan suaranya untuk Pengadu, tetapi tidak
menemukan nama Pengadu. Kondisi semacam ini menimbulkan kerugian bagi
pemilih maupun Pengadu. Jika diakumulasikan dalam suara, jelas mengurangi
perolehan suara sah Pengadu. Di mana terdapat sejumlah surat suara yang
salah sejumlah 20 buah. Berikut simulasinya:
Alokasi kursi Daerah Pemilihan Kota Magelang 3 adalah 7 kursi.
Peringkat Partai Politik Perolehan suara
Peringkat 1 PDI Perjuangan 5.821
Peringkat 2 PDI Perjuangan
Peringkat 3 PKS 3.794
Peringkat 4 Partai HANURA 2.400
Peringkat 5 Partai GOLKAR 2.199
Peringkat 6 PKB 2.093
Peringkat 7 Partai Demokrat 1.903
Peringkat 8 Partai GERINDRA 1.896
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Dalam hal tidak terjadi peristiwa kesalahan surat suara yang tidak sesuai
peruntukan daerah pemilihan, maka pemilih yang bermaksud memberikan
suaranya untuk Pengadu tidak akan mengalami kesulitan. Sehingga perolehan
suara sah Partai Gerindra dapat menempati peringkat ke 7, sesuai alokasi
kursi Daerah pemilihan Kota Magelang 3.
Adalah benar bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik. Akan tetapi,
sistem proporsional dengan daftar calon terbuka menghendaki filosofi “Tidak
Memilih Kucing Dalam Karung.” Sehingga dalam sosialisasi penyelenggara
maupun masyarakat dan peserta pemilu mengidealkan supaya pemilih
mencoblos nama atau nomor urut Caleg. Sehingga, dalam hal terjadi kesalahan
surat suara tidak sesuai peruntukan daerah pemilihan, tentu tidak tercantum
nama dan nomor urut Caleg sesuai daerah pemilihan dimaksud. Hal inilah
yang dimaksudkan dengan memnpengaruhi perolehan suara sah Partai
Gerindra dan pada akhirnya berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai
Gerindra di daerah pemilihan Kota Magelang 3.
Berkenaan dengan jawaban Teradu bahwa terkait perselisihan suara adalah
kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah benar. Akan tetapi, pokok
perkara ang didalilkan oleh Pengadu tidak semata terkait dengan selisih
perolehan suara. Akan tetapi, adanya kesalahan KPU Kota Magelang yang
berimplikasi langsung terhadap perolehan suara Partai Gerindra di dapil Kota
Magelang 3, khususnya di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat, Kecamatan
Magelang Utara;
6. Alat Bukti:
Alat Bukti Pengadu
a. Berita Acara pemungutan suara di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec.
Magelang Utara, Kota Magelang (model c) (Bukti P -1);
b. Model DA2 – KPU (Formulir pernyataan keberatan saksi atau catatan
kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tingkat kecamatan) (Bukti P – 2);
c. Surat Nomor 09/WW.P/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, perihal
permohonan penundaan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu 2019 Dapil 3 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
(Bukti P – 3);
d. Rekaman rapat pleno di PPK Kec. Magelang Utara, Kota Magelang (dalam
bentuk data elektronik) (Bukti P – 4);
e. Lampiran 1 Model DB – KPU Berita Acara Nomor : 81/PL.02.6-
BA/3371/KOTA/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
perolehan suara di tingkat Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
(Bukti P – 5);
f. Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Register :
004/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019 (Bukti P – 6);
g. Model DB1 – DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten / Kota dari setiap
kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3
(Bukti P – 7);
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
h. Surat KPU RI Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tertanggal 9 April
2019, perihal penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan suara, serta
rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2019 (Bukti P – 8);
i. Surat Edaran KPU RI nomor : 275/KPU/IV/2014 tertanggal 4 April 2014,
perihal pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 April 2014
dan rekapitulasi di PPK dan PPS (Bukti P – 9).
Alat Bukti Teradu
a. Surat pernyataan ketua KPPS di TPS 12 dan 13 Kelurahan Keramat Utara
Kecamatan Magelang Utara, serta surat pernyataan ketua KPPS di TPS 02
kelurahan gelangan Kecamatan Magelang Tengah (Bukti T -1);
b. Model DA – KPU dan DA2 –KPU (Bukti T -2);
c. Tanda bukti penerimaan berkas Bawaslu Kota Magelang Nomor :
002/PI/ADM.Berkas/KOTA/14.02/IV/2019 dan putusan acara cepat
pelanggaran administrative pemilu nomor register
04/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 (Bukti T-3);
d. Model DB – KPU dan DB2-KPU (Bukti T – 4);
e. Kumpulan surat yang berkaitan dengan tahapan pemungutan dan
penghitungan suara dalam pemilu tahun 2019 (Bukti T – 5);
f. Kumpulan dokumen pengelolaan logistic pemilu tahun 2019 pada KPU
Kota Magelang (Bukti T – 6).
[2.2] PETITUM PENGADU
Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Pengadu sampaikan, mohon
kiranya Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan
putusan sebagai berikut :
a) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
b) Menjatuhkan sanksi terhadap Para Teradu I s.d. V berdasarkan Keadilan;
c) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk
mengawasi pelaksanakan Putusan ini; atau
d) Apabila Majelis DKPP berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.3]BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti
yang ditandai dengan bukti P-1 s.d P-9 sebagai berikut:
No Kode Bukti Uraian
1. Bukti P-1 Berita Acara pemungutan suara di TPS 12 dan 13
Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang (model C)
2. Bukti P-2 Model DA2-KPU (Formulir pernyataan keberatan
saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara di tingkat
kecamatan)
3. Bukti P-3 Surat Nomor 09/WW.P/IV/2019 tertanggal 30 April
2019, perihal permohonan penundaan pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Dapil 3 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
4. Bukti P-4 Rekaman rapat pleno di PPK Kec. Magelang Utara,
Kota Magelang (dalam bentuk data elektronik)
5. Bukti P-5 Lampiran 1 Model DB – KPU Berita Acara Nomor :
81/PL.02.6-BA/3371/KOTA/V/2019 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di
tingkat Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun
2019 (Bukti P – 5
6. Bukti P-6 Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi
Pemilu Nomor Register :
004/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019
7. Bukti P-7 Model DB1 – DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara calon anggota
DPRD Kabupaten / Kota dari setiap kecamatan di
daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten / Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Magelang Daerah
Pemilihan Kota Magelang 3
8. Bukti P-8 Surat KPU RI Nomor 653/PL.02.6-
SD/06/KPU/IV/2019 tertanggal 9 April 2019,
perihal penyelenggaraan Pemungutan dan
Penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil
penghitungan suara pemilu 2019
9. Bukti P-9 Surat Edaran KPU RI nomor : 275/KPU/IV/2014
tertanggal 4 April 2014, perihal pelaksanaan
pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 April 2014
dan rekapitulasi di PPK dan PPS
[2.4] SAKSI PENGADU
Bahwa dalam sidang DKPP tanggal 22 Juni 2019 Pengadu mengajukan 2 (dua)
orang saksi dengan intisari kesaksian sebagai berikut:
Saksi I Pengadu a.n Joko Purwanto
1. Saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 12 Kelurahan
Kramat, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.
2. Saksi bertugas sebagai Koordinator Kelurahan Kramat Utara dari Partai
Gerindra. Adapun Saksi resmi partai di TPS 12 saat itu ialah Maya dan
Hadi.
3. Saksi melakukan pemantauan di TPS 12, dari awal proses pemungutan
suara pukul 07.00 tanggal 17 April 2017 hingga berakhirnya penghitungan
suara, pkl 04.00 WIB tanggal 18 April 2019.
4. Saksi menerangkan bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, salah seorang pemilih
yang akan mencoblos melaporkan bahwa dia memperoleh surat suara
Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukan daerah
pemilihannya. Yaitu, menerima surat suara Daerah Pemilihan Kota
Magelang 2, mestinya Kota Magelang 3. Pemilih itu bernama Sigit bersama
istrinya yang notabene tempat kediamannya satu RT dengan Saksi. Selain
itu terdapat pemilih yang bernama Karyo.
5. Saksi menerangkan bahwa setelah terjadi peristiwa surat suara tertukar,
Ketua KPPS TPS 12 menghentikan sejenak proses pemungutan suara,
tetapi kemudian dilanjutkan kembali. Pemberhentian tersebut tidak sampai
setengah jam.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
6. Pemilih a.n Sigit akhirnya menggunakan hak pilihnya dengan memakai
lembaran kertas suara yang telah ditukar dan benar sesuai peruntukan
Dapilnya. Adapun pada saat pertama kali menemukan kesalah Dapil, Sigit
tidak mencoblos karena orang yang sedianya Ia pilih, tidak ada gambarnya
dalam surat suara dimaksud.
7. Pemilih a.n Karyo mengaku akhirnya memilih nama ccalon lain karena
tidak menemukan nama Nella (Pengadu).
8. Saksi menerangkan bahwa sebelum menyerahkan kepada pemilih untuk
dicoblos, Ketua KPPS hanya menandatangani surat suara, tanpa meneliti
surat suara terlebih dahulu apakah benar sesuai peruntukan Dapilnya.
Ketua KPPS TPS 12 tidak memastikan apakah surat suara tersebut dalam
keadaan baik, tidak rusak, atau sesuai peruntukan daerah pemilihannya.
9. Dalam proses penghitungan suara ditemukan surat suara salah dapil yang
sudah tercoblos sejumlah 14 (empat belas) lembar dan dihitung sah
sebagai suara partai politik. Saksi mengasumsikan satu bendel sejumlah
25 lembar surat suara. Artinya 25 - 14= 11. Saksi Joko mengetahui persis
karena posisi duduknya berada di belakang para saksi Parpol dan KPPS.
Saksi II Pengadu a.n Yuli Mujiyati
Saksi menerangkan bahwa:
1. Saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 13 Kelurahan
Kramat, Kecamatan Magelang Utara.
2. Saksi bertugas sebagai saksi TPS dari Partai Gerindra.
3. Saksi bertugas di TPS 13, dari awal proses pemungutan suara pukul 07.00
WIB hingga berakhirnya penghitungan suara, pukul 04.00 WIB tanggal 18
April 2019.
4. Saksi menerangkan bahwa sekitar pkl. 11.00 atau pkl 11.30, salah seorang
pemilih yang akan mencoblos melaporkan bahwa dia memperoleh surat
suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukan
daerah pemilihannya. Yaitu, menerima surat suara Daerah Pemilihan Kota
Magelang 2, mestinya Daerah Pemilihan Kota Magelang 3.
5. Bahwa peristiwa tertukarnya surat suara tersebut diketahui Saksi dari
Ketua KPPS TPS 13. Adapun posisi Saksi tetap berada di bangku.
6. Saksi menerangkan bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut di atas, Ketua
KPPS TPS 13 menghentikan sejenak proses pemungutan suara, tetapi
kemudian dilanjutkan kembali.
7. Saksi menerangkan bahwa Ketua KPPS hanya menjelaskan bahwa surat
suara yang salah dan sudah tercoblos, tetap dihitung sah sebagai suara
partai politik.
8. Dalam proses penghitungan suara ditemukan surat suara salah dapil yang
sudah tercoblos sejumlah 6 (enam) buah serta telah masuk ke dalam kotak
suara dan dihitung sah sebagai suara partai politik.
9. Bahwa Saksi Yuli Mujiyati tidak pernah mengikuti pelatihan saksi,
sehingga tidak mengetahui kewajiban Saksi dalam kondisi demikian;
10. Saksi mengetahui Veronica yang sedianya akan bersaksi, namun
berhalangan. Bahwa yang bersangkutan adalah saksi tingkat kabupaten
dan keterangannya telah direkam untuk menjadi alat bukti.
[2.5] JAWABAN TERADU
Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP tanggal 22 Juni 2019, para Teradu
telah membacakan jawaban tertulis sebagai berikut:
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
1. Bahwa dalam pokok pengaduannya, Pengadu mendalilkan bahwa pada
hari Rabu, tanggal 17 April tahun 2019 pada saat pemungutan suara di
TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara,
Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Magelang 3, ditemukan surat suara
pemilihan umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai
peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu
surat suara Dapil Kota Magelang 2. Atas kejadian tersebut, berpedoman
pada Surat Ketua KPU RI Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019
tanggal 9 April 2019 dan Surat Edaran Bersama Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor SS-0870/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019
Nomor 11 TAHUN 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS, telah ditempuh langkah-langkah sebagai
berikut:
a. surat suara dari Dapil Kota Magelang 2 yang belum tercoblos
dikategorikan sebagai surat suara yang tidak terpakai;
b. surat suara dari Dapil Kota Magelang 2 yang telah dicoblos oleh pemilih
dinyatakan sah untuk partai politik.
2. Bahwa pernyataan Pengadu yang menyebutkan jumlah surat suara
tercoblos sebanyak 14 surat suara adalah tidak benar. Berdasarkan
keterangan Tri Hartanto Nugroho, Ketua TPS 12 Kelurahan Kramat Utara
Kecamatan Magelang Utara, surat suara Dapil Kota Magelang 2 yang
tercoblos di TPS 12 Kelurahan Kramat Utara sebanyak 3 surat suara dan
diketahui saat penghitungan suara. Menurutnya, keberadaan surat suara
Dapil Kota Magelang 2 diketahui dari laporan Sigit Cahyadi, pemilih yang
merupakan warga RT 01. Atas kejadian tersebut, PPS Kramat Utara
bersama dengan KPPS setempat meneliti kembali seluruh surat suara yang
belum digunakan. Hasilnya, ditemukan 11 surat suara Dapil Kota
Magelang 2 yang belum tercoblos. Pengawas TPS serta saksi yang hadir
mengetahui kejadian tersebut, termasuk saksi dari Partai Gerindra, Hadi
dan Maya. Terhadap kejadian tersebut para saksi tidak menyatakan
keberatan. (Bukti T-1)
TPS 12 Kelurahan Kramat Utara
Surat Suara dari Dapil Kota
Pengadu Teradu
Magelang 2
Tercoblos 14 3
Belum Tercoblos 11 11
3. Bahwa berdasarkan keterangan Pria Arifin, Ketua TPS 13 Kelurahan
Kramat Utara, surat suara Dapil Kota Magelang 2 yang tercoblos di TPS 13
Kelurahan Kramat Utara sebanyak 6 surat suara. Adanya surat suara
Dapil Kota Magelang 2 di TPS 13 pertama kali diketahui oleh salah satu
pemilih, Prasarana Agung Dewanto. Atas kejadian tersebut, KPPS melapor
kepada PPS Kramat Utara. Kemudian PPS Kramat Utara datang ke TPS 13
dan pemungutan suara dihentikan sejenak guna keperluan meneliti surat
suara yang belum digunakan. Menurut Pria Arifin, pada saat itu terdapat 1
(satu) bendel surat suara Dapil Kota Magelang 2 yang belum distempel dan
beberapa surat suara yang sudah tidak genap 1 (bendel) namun sudah
distempel. Sesuai instruksi PPS, surat suara Dapil Kota Magelang 2 yang
sudah tercoblos yang sudah masuk kotak, pada saat penghitungan suara
akan dimasukkan ke suara partai. Sedangkan surat suara Dapil Kota
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Magelang 2 yang belum tercoblos dikategorikan sebagai surat suara yang
tidak terpakai. Pengawas TPS serta saksi yang hadir mengetahui kejadian
tersebut, termasuk saksi dari Partai Gerindra, Yuli Mujiyati dan Sri
Budiniati. Terhadap kejadian tersebut para saksi tidak menyatakan
keberatan. (Bukti T-1)
TPS 13 Kelurahan Kramat Utara
Surat Suara dari Dapil Kota
Pengadu Teradu
Magelang 2
Tercoblos 6 6
Belum Tercoblos
44 Tidak dihitung
4. Bahwa mengenai kejadian surat suara tidak sesuai peruntukan dapil yang
belum tercatat dalam formulir C2 di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat
Utara telah diselesaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan
Magelang Utara tanggal 26 April 2019. Saksi dari Partai Gerindra Kota
Magelang atas nama Wasit Wibowo, S.H. telah mengisi pernyataan
keberatan pada formulir DA2-KPU. Dalam formulir tersebut saksi
mencatatkan bahwa permintaan penghitungan ulang di TPS tersebut tidak
dikabulkan. Terhadap keberatan tersebut, menurut keterangan Ketua PPK
Magelang Utara, Panwas Kecamatan Magelang Utara merekomendasikan
agar jalannya rapat rekapitulasi dilanjutkan karena seharusnya pengajuan
penghitungan ulang dilaksanakan pada saat rekapitulasi di tiap-tiap PPS.
(Bukti T-2)
5. Bahwa terkait Surat Nomor 09/WW.P.IV/2019 tanggal 30 April 2019
perihal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilu 2019 Dapil 3 Kecamatan Magelang Utara, Kota
Magelang, Teradu tidak memenuhi permohonan Pengadu. Dalam surat
tersebut, Pengadu menyatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran
proses pelaksanaan pemilu di Kelurahan Kramat Utara Kecamatan
Magelang Utara Kota Magelang kepada Bawaslu Kota Magelang. Teradu
juga melampirkan Tanda Bukti Penerimaan Berkas dari Bawaslu Kota
Magelang Nomor 002/PI/ADM.Berkas/KOTA/14.02/IV/2019. Atas dasar
itu Pengadu meminta agar pelaksanaan rekapitulasi di Dapil Kota
Magelang 3 ditunda. Oleh karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota
Magelang untuk menunda pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat
Kota Magelang maka Teradu melaksanakan rekapitulasi sesuai jadwal yang
ditetapkan. (Bukti T-3)
6. Bahwa mengenai kejadian surat suara tidak sesuai peruntukan dapil,
disampaikan kembali oleh saksi Partai Gerindra pada saat rekapitulasi
perolehan suara di tingkat Kota Magelang, tanggal 1 Mei 2019. Saksi Partai
Gerindra atas nama Veronika mengisi pernyataan keberatan pada formulir
DB2-KPU. Oleh karena itu, aduan Pengadu yang menyatakan tidak
tercatatnya kejadian surat suara tertukar dalam formulir C2-KPU akan
berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
adalah tidak benar karena mekanisme perbaikan untuk hal-hal yang
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
belum terpenuhi di tingkat TPS dapat diselesaikan secara berjenjang di
tingkat atasnya. (Bukti T-4)
7. Bahwa Sdr. Nella Karnela Yunissari menyampaikan persoalan surat suara
salah peruntukan dapil pada TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat Utara
yang belum tercatat pada formulir C2-KPU, melalui Laporan Dugaan
Pelanggaaran Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kota Magelang pada
tanggal 29 April 2019. Dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran
Administrasi Pemilu Nomor Register 04/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019
tanggal 7 Mei 2019, Bawaslu Kota Magelang memutuskan menolak
permohonan pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan KPU Kota
Magelang, PPK Magelang Utara dan PPS Kelurahan Kramat Utara tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi
pemilu. Dalam putusan itu Bawaslu Kota Magelang juga menyatakan tidak
dapat dilakukan pemungutan suara ulang sebagai akibat tidak
terpenuhinya ketentuan dan/atau syarat untuk melakukan pemungutan
suara ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Bukti T-3)
8. Bahwa Pengadu menyebutkan kejadian masukanya surat suara dari
daerah pemilihan lain menyebabkan selisih yang sangat kecil dan
berpengaruh pada penetapan perolehan hasil pemilu di daerah pemilihan
dimaksud. Sehingga Pengadu menyampaikan aduan kepada DKPP untuk
menyelesaikan kasus tersebut. Dalam hal ini Pengadu salah karena
penyelesaian terkait perselisihan penetapan perolehan suara merupakan
kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Dalam
hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota
DPR, DPD, DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan
hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah
Konstitusi).
9. Bahwa Pengadu menyatakan adanya 20 surat suara berbeda dapil yang
telah tercoblos. Pengadu mengaitkan hal tersebut dengan selisih perolehan
suara Partai Gerinda dengan Partai Demokrat di Dapil Kota Magelang
sebanyak 7 suara. Dalil Pengadu yang menyatakan selisih suara tersebut
berpengaruh pada penetapan perolehan kursi DPRD Kota Magelang di
Dapil Kota Magelang 3 adalah tidak benar. Adanya surat suara Dapil Kota
Magelang 2 yang telah tercoblos di Dapil Kota Magelang 3 tidak
mempengaruhi perolehan kursi pada Dapil tersebut karena surat tersebut
sudah dihitung dan dinyatakan sah untuk suara partai. Berpedoman pada
Surat Ketua KPU RI Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, surat
suara dari Dapil Kota Magelang 2 yang telah dicoblos oleh pemilih
dinyatakan sah untuk partai politik. Surat Ketua KPU RI Nomor
653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 dikuatkan dengan adanya Surat
Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-
0870/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 Nomor 11 TAHUN 2019 tentang
Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. (Bukti T-5)
10. Bahwa pernyataan Pengadu yang menyebutkan solusi atas kejadian surat
suara yang tidak sesuai peruntukan dapil pada TPS 12 dan TPS 13
Kelurahan Kramat Utara yakni dengan dilakukan pemungutan suara ulang
adalah tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 372 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan
pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus,
menandatangai atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara
yang sudah digunakan;
3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah
digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak
sah; dan/atau
4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak
terdaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
11. bahwa sebagaimana tertulis dalam form I-P/L DKPP angka 3 huruf c,
dikatakan bahwa Teradu I, II, III, IV dan V melanggar ketentuan
pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai daerah
pemilihan sehingga melanggar Pasal 3, 8, 9, 12 ayat (1) dan ayat (3) dan
Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar,
Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pernyataan
Pengadu ini salah dengan argumentasi sebagai berikut: (Bukti T-6)
a. Teradu I, II, III, IV dan V tidak melanggar Pasal 3 Peraturan KPU Nomor
15 Tahun 2018, dengan penjelasan:
1) KPU Kota Magelang telah melaksanakan pengadaan perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu dengan prinsip tepat jumlah, tepat jenis dan
tepat sasaran berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 999/HK.03.1-
Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2) Pengadaan logistik yang dilaksanakan KPU Kota Magelang sesuai
kewenangannya. Jadwal pelaksanaan pengadaan tepat waktu sesuai
Surat Sekretaris Jenderal KPU No.1108/KU.01.1-
SD/07/SJ/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Petunjuk
Penggunaan Anggaran Belanja untuk Pengadaan Logistik Pemilu 2019
Tahun Anggaran 2018.
3) KPU Kota Magelang dalam pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu
2019 tepat kualitas dan efisien.
b. Teradu I, II, III, IV dan V tidak melanggar Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan
KPU Nomor 15 Tahun 2018, dengan penjelasan:
1) Bahwa pada Pemilu 2019 KPU Kota Magelang menerima 5 (lima) jenis
surat suara yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15
Tahun 2018.
2) Rincian jumlah surat suara Pemilu 2019 di setiap TPS se Kota
Magelang ditetapkan berdasarkan Berita Acara KPU Kota Magelang
Nomor 29/PP.10.5-BA/3371/Kota/I/2019 tentang Rincian Kebutuhan
Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Magelang, tanggal
24 Januari 2019.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
c. bahwa Pengadu tidak benar dalam menggunakan Pasal, karena Pasal 12
ayat (1) mengatur surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
d. bahwa Pengadu tidak benar dalam menggunakan Pasal, karena Pasal 12
ayat (3) mengatur surat suara Pemilu anggota DPD
e. Teradu I, II, III, IV dan V tidak melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan
KPU Nomor 15 Tahun 2018 dengan penjelasan berikut:
1) KPU Kota Magelang menyusun rencana distribusi dan penarikan
logistik Pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019;
2) Pelaksanaan distribusi logistik Pemilu 2019 di Kota Magelang
mempertimbangkan aspek kondisi geografis, efisiensi anggaran,
ketepatan waktu dan keamanan, yang dilaksanakan secara berjenjang
dari KPU ke PPS dan dari PPS ke TPS.
3) Distribusi logistik dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Magelang
secara swakelola. Sekretaris menyusun dokumen swakelola untuk
proses distribusi logistik dari KPU ke PPS.
f. Teradu I, II, III, IV dan V tidak melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1)
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019. Berdasarkan kronologi
pengelolaan logistik Pemilu 2019, Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan
Rumah Tangga KPU Kota Magelang telah menjalankan tugas sesuai
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,yaitu mengkoordinasikan,
menyelenggarakan mengendalikan, memantau dan supervisi, evaluasi
terkait kegiatan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta
distribusi logistik Pemilu 2019.
g. Teradu I, II, III, IV dan V tidak melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1)
huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 karena surat suara Pemilu
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap
dapil di Kota Magelang telah memuat nomor urut partai politik, tanda
gambar partai politik, nama partai politik, nomor urut dan nama calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Kesimpulan
Pengaduan Pengadu kabur (obscuur libel) terkait dengan:
a. Pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan
pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota
Magelang 3. Dalam hal ini, kejadian tersebut baru diketahui saat proses
pemungutan suara di TPS. Teradu telah melaksanakan pengadaan dan
distribusi perlengkapan penyelenggaraan pemilu 2019 sesuai dengan
standar yang ditetapkan. Teradu berpedoman pada Peraturan KPU Nomor
15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan
dan Pendistrubusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
serta Keputusan KPU RI Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018
tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum.
b. Pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa tidak dilakukan
pengendalian pemantauan serta supervisi terkait distribusi surat suara.
Hal itu tidak benar, sebab tata kerja pengelolaan logistik telah berpedoman
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
c. Pernyataan Pengadu yang menyatakan selisih suara tersebut berpengaruh
pada penetapan perolehan kursi DPRD Kota Magelang di Dapil Kota
Magelang 3. Adanya surat suara Dapil Kota Magelang 2 yang telah
tercoblos di Dapil Kota Magelang 3 tidak mempengaruhi perolehan kursi
pada Dapil tersebut sebab berpedoman pada Surat Ketua KPU RI Nomor
653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, surat suara dari Dapil Kota Magelang
2 yang telah dicoblos oleh pemilih dinyatakan sah untuk partai politik.
d. Pernyataan Pengadu yang menyebutkan solusi atas kejadian di TPS 12 dan
TPS 13 Kelurahan Kramat Utara adalah dengan mekanisme pemungutan
suara ulang. Pernyataan tersebut tidak berdasar hukum serta menyalahi
ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.
1. Berdasarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor
Register 04/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019,
Bawaslu Kota Magelang menyatakan KPU Kota Magelang, PPK Magelang
Utara dan PPS Kelurahan Kramat Utara tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Dalam putusan
itu Bawaslu Kota Magelang menolak permohonan pemohon untuk
seluruhnya dan menyatakan tidak dapat dilakukan pemungutan suara
ulang sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan dan/atau syarat untuk
melakukan pemungutan suara ulang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
[2.6]PETITUM TERADU
Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Teradu mohon kepada Majelis
Hakim Sidang Kode Etik DKPP agar memutuskan seadil-adilnya sebagai
berikut:
1. Menolak semua pengaduan Pengadu dan menyatakan bahwa pegaduan
Pengadu batal demi hukum;
2. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Memulihkan kembali harkat dan martabat Teradu sebagai Penyelenggara
Pemilihan Umum yang berintegritas dan bermartabat; atau
4. Apabila Majelis Sidang Kode Etik DKPP berpendapat lain, mohon keputusan
yang seadil-adilnya.
[2.7] BUKTI TERADU
Bahwa Teradu menyampaikan alat bukti sebagai berikut:
1. Bukti T-1 Surat pernyataan ketua KPPS di TPS 12 dan 13
Kelurahan Keramat Utara Kecamatan Magelang
Utara, serta surat pernyataan ketua KPPS di TPS 02
kelurahan gelangan Kecamatan Magelang Tengah
2. Bukti T-2 Model DA-KPU dan DA2-KPU
3. Bukti T-3 Tanda bukti penerimaan berkas Bawaslu Kota
Magelang Nomor :
002/PI/ADM.Berkas/KOTA/14.02/IV/2019 dan
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
putusan acara cepat pelanggaran administratif
pemilu nomor register
04/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019 tertanggal 7
Mei 2019
4. Bukti T-4 Model DB-KPU dan DB2-KPU
5. Bukti P-5 Kumpulan surat yang berkaitan dengan tahapan
pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu
tahun 2019
6. Bukti P-6 Kumpulan dokumen pengelolaan logistic pemilu
tahun 2019 pada KPU Kota Magelang
7. Bukti P-7 Persetujuan Desain Surat Suara Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Magelang Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota
Magelang 3 (dummy)
8. Bukti P-8 • Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota
DPRD Kota Magelang pada Pemilihan Umum Tahun
2019 melalui media.
• Bukti Tanda Terima Barang Nomor
298/PP.12.4-BA/3371/Sek-Kot/IV/2019 tanggal 6
April 2019 (Formulir Model C6-KPU)
9. Bukti P-9 Berita Acara Penyerahan Surat Suara Pemilu
Serentak Tahun 2019 dalam rangka Pelayanan
Pemilih DPTb di Kota Magelang dari PPS Kelurahan
Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara kepada
Ketua KPPS TPS 12 dan Ketua KPPS TPS 13
Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara
[2.8] SAKSI TERADU
Saksi I Teradu Pria Arifin (Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Kramat,
Kecamatan Magelang Utara)
1. Saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa kesalahan surat
suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukan
daerah pemilihan, yaitu surat suara daerah pemilihan Kota Magelang 2
masuk di daerah pemilihan Kota Magelang 3. Pada saat pemilihan
pencoblosan berlangsung ada salah seorang pemilih yang akan melakukan
pencoblosan dia menemukan surat suara dari Dapil lain Kemudian beliau
lapor kepada KPPS sehingga Saksi menggantikan dengan surat suara yang
benar setelah itu Saksi koordinasi dengan TPS. KPPS Menindaklanjuti
dengan mengirimkan 11 Surat Suara untuk menjaga-jaga apabila nanti
kekurangan surat suara, Terus Selanjutnya kami melakukan pengecekan
terhadap surat suara yang dicoblos ternyata masih ada satu bendel dan
beberapa surat suara dari dapil lain terus dipisahkan dari surat suara
dapil itu. Setelah itu dilanjutkan proses pemungutan suara.
2. Saksi mengaku telah memilah surat suara Dapil 2 dan 3. Surat suara dapil
2 ada dua bendel. Satu bendel masih utuh dan satu bendel telah terpakai.
Adapun surat suara nyasar dari Dapil II yang nyasar, tidak dihitung
jumlahnya.
3. Yang sudah masuk dan diketahui saat perhitungan adalah sejumlah 6
lembar surat suara.
4. Saksi mengetahui Surat edaran bersama KPU RI dan Bawaslu RI setelah
bertanya kepada Ketua PPS. PPS menginstruksikan surat suara yang telah
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
tercoblos yang salah Dapil, dimasukkan ke dalam perolehan suara partai,
sesuai amanat SE.
Saksi II Teradu Tri Hartanto Nugroho (Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan
Kramat, Kecamatan Magelang Utara)
1. Saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa kesalahan surat
suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukan
daerah pemilihan, yaitu surat suara daerah pemilihan Kota Magelang 2
masuk di daerah pemilihan Kota Magelang 3.
2. Saksi menerangkan bahwa benar terjadinya peristiwa kesalahan surat
suara itu dia ketahui karena ada laporan dari pemilih. Yaitu, ketika pemilih
tersebut akan mencoblos, ternyata nama caleg yang hendak dia coblos
tidak ditemukan oleh pemilih tersebut.
3. Setelah diketahui terjadinya peristiwa tersebut di atas, Saksi menerangkan
bahwa melakukan koordinasi dengan PPS Kramat Utara. Berdasarkan hasil
konsultasi, KPPS mengentikan sejenak proses pemungutan suara, untuk
kemudian dilanjutkan kembali.
4. Saksi juga menerangkan bahwa dalam hal surat suara yang salah daerah
pemilihan tersebut ternyata dicoblos, tetap sah dan suaranya dihitung
untuk partai politik.
5. Saksi juga membenarkan bahwa yang bersangkutan hanya
menandatangani surat suara, tanpa meneliti surat suara terlebih dahulu.
Ketua KPPS TPS 12 tidak memastikan apakah surat suara tersebut dalam
keadaan baik, tidak rusak, atau sesuai peruntukan daerah pemilihannya.
6. Saksi juga membenarkan bahwa dalam proses penghitungan suara
terdapat surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihannya sudah
tercoblos sejumlah 3 (tiga) dan sudah masuk ke dalam kotak suara.
7. Saksi juga membenarkan bahwa dalam Bimbingan Teknis hanya diberikan
pemahaman untuk menghitung jumlah surat suara saja, tidak sampai
meneliti apakah surat suara tersebut dalam keadaan baik, tidak rusak,
atau sesuai peruntukan daerah pemilihannya.
8. Saksi juga membenarkan bahwa yang bersaangkutan tidak mencatat atau
mempersilakan kepada saksi yang hadir di TPS untuk mengisi formulir C2.
9. Bahwa untuk suara yang telah tercoblos ternayta yang dipilih adalah
bukan partyai gerindra melainkan PDIP dan PKB;
10. Saksi mengaku belum mendapatkan sosilaisais khusus menegnai
tertukarnya surat suara. Meski KPU Kota Magelang sering mengadakan
acara pertemuan.
Saksi III Teradu a.n Edi Widodo (Ketua PPS Kelurahan Kramat, Kecamatan
Magelang Utara)
1. Saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa kesalahan surat
suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukan
daerah pemilihan, yaitu surat suara daerah pemilihan Kota Magelang 2
masuk di daerah pemilihan Kota Magelang 3, di TPS 12 dan 13.
2. Saksi menerangkan bahwa benar terjadinya peristiwa kesalahan surat
suara itu ketahui oelh dirinya karena ada laporan dari Ketua KPPS TPS 12
dan TPS 13 yakni Tri Hartantanto dan Pria Arifin.
3. Setelah diketahui terjadinya peristiwa tersebut di atas, Saksi menerangkan
bahwa Saksi berkoordinasi dengan KPPS TPS 12 dan TPS 13.
4. Waktu itu Saksi ketua PPS beranjak dari dari TPS 12 menuju TPS 13
karena mendapat aduan dari TPS 13 bahwa ada surat suara yang tertukar.
Saksi langsung meluncur ke TPS 13 dan memang dipastikan itu Dapil II
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
dan sesuai dengan surat edaran yang Saksi terima surat suara yang sudah
tercoblos itu nanti untuk suara partai dan sisanya yang 14 dari 25 itu
tidak dipakai atau rusak. Kemudian untuk melanjutkan yang sesuai
dengan Jadwal dilanjutkan kembali mencoblosnya sampai selesai dan
untuk penambahan itu dilakukan pergeseran surat suara dari TPS lain
yang terdekat. Yang melakukan pergeseran adalah Saksi (Ketua PPS).
5. Saksi juga menerangkan bahwa dalam hal surat suara yang salah daerah
pemilihan tersebut ternyata dicoblos, tetap sah dan dihitung untuk partai
politik.
6. Saksi juga membenarkan bahwa formulir C2 di TPS 12 dan TPS 13 itu
kosong. Tidak mencantumkan kejadian khusus berupa kesalahan surat
suara yang tidak sesuai peruntukan daerah pemilihan Kota Magelang 3.
7. Saksi telah mensosilisasikan kepada RT dan RW untuk mekanisme
memilih nama calon.
Saksi IV Teradu Agustin Ekawati (Ketua PPK Kecamatan Magelang Utara)
1. PPK mengadakan rekapitulasi itu dimulai dari tanggal 20-26 April 2019.
Kemudian hal yang pertama dilakukan adalah merekap Tingkat Kelurahan
untuk KPPS dari tanggal 20 sampai tanggal 24 April 2019. tanggal 25 April
2019 berhenti sejenak untuk melengkapi, kemudian tanggal 26April 2019
mengadakan rekapitulasi tingkat kecamatan.
2. Bahwa sebelum PPK mengadakan rekapitulasi saksi dari Gerindra bernama
Pak Wasit menemui Saksi (Ketua PPK Magelang Utara) dan mengatakan
“Ibu, nanti Saya akan mengadakan interupsi bahwa ternyata di TPS
Kramat Utara atau di TPS 12 dan13 ada surat suara yang tertukar” Saksi
(Ketua PPK magelang Utara) menjawab “silakan kalau mau disampaikan itu
hak anda sebagai saksi, Tapi nanti saja di dalam pada saat rekapitulasi”
Kemudian PPK menggelar rekapitulasi dan yang membacakan adalah per
TPS. Akan tetapi Saksi (Ketua PPK Magelang Utara) mengurutkan sesuai
dengan daftar hadir. Sehingga Kleurahan Kramat Kecamatan Magelang
Utara hadirnya nomor urut 4 akhirnya dilaksanakan agak malam setelah
maghrib.
3. Kemudian setelah Kramat Utara selesai membacakan hasil rekapitulasi
per TPS Pak Wasit menyampaikan lagi permasalahan tertukarnya surat
suara di TPS 12 dan 13 kemudian dia mempermasalahkan C2 yang masih
kosong. Saksi (Ketua PPK Magelang Utara) telah memasukkan ke kotak,
kemudian Saksi (Ketua PPK magelang Utara) mengecek dan ternyata form
C2-nya kosong. Demikian halnya tidak ditemukan DB-2 tentang keberatan
saksi tentang surat suara tertukar.
4. Saksi (Ketua PPK magelang Utara) pada waktu itu meminta masukan dari
Panwas terkait dengan keinginan Saksi dari partai Gerindra untuk
menghitung lagi surat suara yang Beda Dapil. Akhirnya Karena ada
rekomendasi dari Panwas akhirnya Saksi Saksi (Ketua PPK magelang
Utara) memeirntahkan untuk menuliskan di C2 tentang keberatan adanya
surat surat tertukar tersebut. Setelah dibuat dan ditandatangani kemudian
Saksi (Ketua PPK magelang Utara) lanjutkan lagi untuk ke kelurahan
berikutnya.
5. Bahwa yang semestinya membuat form C-2 adalah KPPS. Demikian halnya
PPK tidak menulis form A. Adapun PPK bertugas membuat DA-2.
6. Sosialisasi dilakukan swadaya, misalnya kepada ibu-ibu kader PK. PPK
dibekali surat suara specimen.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
7. Saksi juga menerangkan bahwa melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Dalam hal pemilih mengenal calon yang hendak dipilih, Saksi juga
menerangkan supaya memilih langsung calon yang dikenal.
[2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Pihak Terkait I Paulus Widiyantoro (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah)
1. Pihak Terkait menerangkan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah telah
memberikan pengarahan terkait dengan Peredaran pendistribusian logistik
beserta antisipasi atas kejadian di tingkat bawah. Termasuk tindakan
preventif jika ada surat suara tertukar di Dapil. Bahwa semua langkah,
sudah dilaksanakan bersama Bawaslu sehingga manakala terjadi kasus-
kasus seperti itu di lapangan, Pihak terkait beserta bawahannya telah siap.
2. Pihak Terkait menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa kesalahan
surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai
peruntukan daerah pemilihan. Selain itu, juga terdapat peristiwa serupa di
kabupaten/kota lain di Jawa Tengah namun Pihak terkait tidak mengingat
persis kejaidan di TPS pada wilayah lain tersebut.
Pihak Terkait II Endang Sri Rahayu (Ketua Bawaslu Kota Magelang)
1. Pihak Terkait menerangkan bahwa benar Formulir C2 di TPS 12 dan TPS
13 itu kosong, tidak ada catatan kejadian khusus. Meskipun telah terjadi
peristiwa kesalahan surat suara.
2. Pihak Terkait menerangkan bahwa peristiwa di TPS 12 dan TPS 13 dicatat
dalam Formulir Pengawasan Pengawas TPS (Form A). Yang menerangkan
benar telah terjadi kesalahan surat suara yang tidak sesuai peruntukan
daerah pemilihan.
3. Pihak terkait menerangkan benar Pengadu telah menyampaikan laporan
dugaan pelanggaran administrasi terkait peristiwaa di TPS 12 dan TPS 13.
4. Bahwa Pengadu ketika melapor ke Bawaslu Kab. Magelang atas nama
pribadi. Laporannya tersebut memenuhi syarat formil dan materiil.
5. Pihak Terkait menerangkan bahwa Putusan Bawaslu Kota Magelang
mencantumkan tidak terjadi pelanggaran administrasi. Bahwa petitum
pelapor adalah Pemungutan Suara Ulang, dan tidak dikabulkan. Adapun
secara prinsip, perihal pelanggaran administrasi, unsurnya terpenuhi yakni
ada surat suara tertukar antar Dapil, tetapi hal tersebut telah diatasi
dengan mengganti surat suara yang salah. Sehingga dengan demikian tidak
terbukti terjadi pelanggaran administrasi Pemilu oleh KPU Kota Magelang.
Keterangan tertulis Bawaslu Kota Magelang:
1. Bahwa pada hari Rabu, 17 April 2019, pada saat dilaksanakan
pemungutan suara di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Karamat Utara,
Kecamatan Magelang Utara, Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, ditemukan
adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang
tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang
berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat
suara yang salah. Pada TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara,
Kecamatan Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan
Daerah Pemilihan yang telah tercoblos oleh pemilih;
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Keterangan:
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, benar
telah terjadi kesalahan pendistribusian surat suara antara Dapil 2
dengan Dapil 3, yang berada di TPS 12 dan 13, Kelurahan Kramat
Utara, Kecamatan Magelang Utara. Berdasarkan hasil pengawasan
Pengawas TPS 12 dan 13 Kramat Utara (Bukti Form A PTPS 12 dan 13
Kelurahan Kramat Utara, Bukti Putusan Sidang
004/LP/PL/ADM.Berkas/KOTA/14.02/lV/2019) diperolehi nformasi
sebagai berikut:
a. Pada TPS 12 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara,
Kota Magelang terdapat 1 bendel berisi 25 surat suara yang tertukar
dari DPRD Kota Dapil 2 menjadi Dapil 3. Terdapat 14 surat suara
yang sudah tercoblos dan 11 surat suara yang belum tercoblos.
Berdasarkan SE KPU No. 653/PL.02.6-SD/06/KPU/lV/2019
terhadap 14 surat suara yang telah tercoblos pada saat
penghitungan suara, suara dianggap sah sebagai suara partai.
Terhadap 1 1 suara yang belum tercoblos dilakukan penarikan dan
kemudian oleh PPS Kramat Utara atas nama Agus Kurnianto
dilakukan penambahan surat suara DPRD Kota Dapil 3 sebanyak 11
surat suara (bukti foto Berita Acara Penyerahan Surat Suara Pemilu
Serentak Tahun 2019 dalam Rangka Pelayanan Pemilih DPTb di Kota
Magelang TPS 12 Kelurahan Kramat Utara). Kejadian tertukarnya
Surat Suara DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 dengan Dapil 3 di T PS
12 Kelurahan Kramat Utara telah diketahui oleh saksi Partai
Gerindra yang hadir dengan nama Maya (Bukti Fotokopi Formulir Cl
T PS 12 Kelurahan Kramat Utara).
b. Pada TPS 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang terdapat
surat suara tertukar, DPRD Kota Dapil 2 menjadi Dapil 3. Terdapat
6 surat suara yang sudah tercoblos dan 44 surat suara yang belum
tercoblos. Berdasarkan SE KPU No. 653/PL.02.6-
SD/06/KPU/lV/2019 terhadap 6 surat suara yang telah tercoblos
pada saat penghitungan suara, suara dianggap sah sebagai suara
partai. Terhadap surat suara yang belum tercoblos dilakukan
penarikan dan kemudian oleh PPS Kramat Utara atas nama Agus
Kurnianto dilakukan penambahan surat suara sebanyak 11 surat
suara perjenis (bukti foto Berita Acara Penyerahan Surat Suara
Pemilu Serentak Tahun 2019 Dalam Rangka Pelayanan Pemilih DPTb
di Kota Magelang TPS 13 Kelurahan Kramat Utara). Kejadian
tertukarnya Surat Suara DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 dengan
Dapil 3 di TPS 13 Kelurahan Kramat Utara telah diketahui oleh saksi
Partai Gerindra yang hadir dengan nama Yuli (Bukti Fotokopi
Formulir Cl TPS 13 Kelurahan Kramat Utara).
Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah menerima dan meregister
laporan Pelapor atas nama Nella Karnella Yunissari dengan Terlapor
KPU Kota Magelang, PPK Kecamatan Magelang Utara, PPS Kramat
Utara, Panwas Kecamatan Magelang Utara, Panwas Kelurahan Kramat
Utara, PTPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara dengan nomor perkara
004/LP/PL/ADM.Berkas/KOTA/14.02/lV/2019 pada tanggal 3 Mei
2019. Uraian laporan Pelapor adalah sebagai berikut:
a. Bahwa pada hari Kamis, 25 April 2019 bertempat di Kantor
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PPK Kec. Magelang
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Utara Kota Magelang menyelenggaran rapat Pieno rekapitulasi hasil
perhitungan suara Dapil 3 Kec. Magelang Utara Kota Magelang
yang dihadiri oleh PPK Kec. Magelang Utara Kota Magelang selaku
Penyelenggara Panwas Kec. Magelang Utara Kota Magelang, PPS,
partai saksi dari peserta partai pemilu, anggota Bawaslu Kota
Magelang, KPU Kota Magelang, Camat Magelang Utara, Kapolsek
Magelang Utara, Danramil Magelang Utara dan para tamu
undangan Iainnya.
b. Bahwa ketika PPK melakukan rekapitulasi perhitungan suara
untuk kelurahan Kramat Utara, salah seorang saksi dari Partai
Gerindra minta penjelasan kepada PPK tentang adanya surat suara
Dapil Il Kec. Magelang Tengah yang ada di TPS 12 dan 13
Kelurahan Kramat Utara dan sudah sempat dicoblos oleh para
pemilih.
c. Terhadapan pertanyaan dari saksi Gerindra tersebut Ketua PPK
Kec. Magelang Utara kemudian memberikan kesempatan kepada
PPS Kel. Kramat Utara yang kemudian menyampaikan bahwa
memang benar TPS 12 dan TPS 13 terdapat surat suara dari Dapil
III Kota Magelang dan sempat dicoblos oleh pemilih dan dimasukan
ke dalam kotak suara.
d. Kemudian saksi dari Partai Gerindra menanyakan kepada PPK,
apakah kejadian tersebut telah tercatat dan dituangkan dalam form
C2 KPU atas dasar pertanyaan dari saksi Partai Gerindra tersebut
kemudian PPK mengambil dokumen dan memperlihatkan kepada
semua yang hadir dalam rapat pleno bahwa berkas masih tersegel
utuh, dan ketika dibuka dan diperlihatkan ternyata C2 KPU kosong
tanpa ada catatan kejadian khusus tentang adanya surat suara
Dapil Il Kota Magelang yang sempat tercoblos dan dimasukan ke
dalam kotak suara. Dan ketika PPK tersebut dihadapn rapat pieno
Panwas Magelang Utara membenarkan kejadian tersebut dan
menyampaikan permohonan maaf.
e. Bahwa Form C2 KPU diisi dan dicatat bersamaan dengan
pelaksanaan pemungutan suara dalam hal ini pemungutan suara
di T PS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota
Magelang. Bahwa adanya form C2 KPU yang kosong tanpa catatn
adanya kejadian khusus, adalah fakta dan bukti yang konkrit yang
diketahui Oleh semua pihak yang hadir dalam rapat pleno tersebut.
Padahal C2 KPU merupakan dokumen yang tidak bisa terpisahkan
dan merupakan suatu kesatuan dengan dokumen Iainnya.
Sehingga apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap akan
berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanan penyelenggaraan
Pemulu dan merupakan bentuk konkrit adanya pelanggaran
terhadap perundang — undangan yang berlaku yakni:
1) PKPU RI No. 3 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan
PKPU No. 9 Tahun 2019
2) SE KPU No. 653/PL.02.6-SD/06/KPU/lV/2019 Point 9 dan 13
C tentang Pencatatan Kejadian Khusus.
Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Magelang
telah melakukan sidang administrasi dengan putusan sebagai
berikut:
