Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 25/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 11/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 25/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Rusli Kaseng Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Jl. Merpati Pangkajene Sidrap Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Dahlia Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sidrap Alamat Kantor : Jl. Ressang Pangkajene Sidrap Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Alimuddin Baharuddin Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidrap Alamat Kantor : Jl. Ressang Pangkajene Sidrap Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Muslimin Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidrap Alamat Kantor : Jl. Ressang Pangkajene Sidrap Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Mansyur Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidrap Alamat Kantor : Jl. Ressang Pangkajene Sidrap Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Abd. Harris Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidrap Alamat Kantor : Jl. Ressang Pangkajene Sidrap Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu V; Selanjutnya Teradu I, sampai dengan Teradu V disebut sebagai-------Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Saksi; Mendengar keterangan Ahli; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP tertanggal 19 Januari 2018 dengan Pengaduan Nomor: 11/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 25/DKPP-PKE-VII/2018 dan disampaikan secara lisan oleh Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: Pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 16.00 Wita bertempat di aula KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Ir. Dollah Mando-Ir. Mahmud Yusuf dengan tagline DOAMU yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Demokrat mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon. Dalam proses pendaftaraan yang disiarkan secara live streaming via facebook laman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan oleh salah satu stasiun televisi lokal MCTV, oleh Komisioner KPU Kabupaten Sidenreng Rappang diawal sudah dengan tegas menyampaikan bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati yang akan mendaftar harus menyetor berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang No. 25/PL.03.2- PU/7314/KPU-Kab/XII/2017 yang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Tetapi dalam prosesnya Bakal Pasangan Calon DOAMU tidak bisa menunjukkan salah satu syarat calon pada pengumuman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang No. 25/PL.03.2-PU/7314/KPU- Kab/XII/2017 poin 12 yakni surat keterangan tidak sedang pailit dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Kemudian Komisioner KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Devisi Teknisnya memberikan kesempatan kepada calon untuk melengkapi surat keterangan tidak sedang pailit sampai pukul 00.00 Wita hasil kesepakatan pleno tertutup komisioner KPU kabupaten Sidenreng Rappang. Pada pleno kedua, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan pernyataan bahwa Bakal Pasangan Calon bisa menyetor bukti pengiriman bahwa berkas tersebut sementara proses yang kemudian diperjelas oleh Ketua Gerindra Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa bisakah hanya menyertakan bukti resi jasa pengiriman dan komisioner lalu membenarkannya bahwa bisa (di barang bukti video), lalu Tim Bakal Pasangan Calon DOAMU menyetor bukti pengiriman resi jasa pengiriman JNE. Lalu komisioner KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sepakat memerima berkas Bakal Pasangan Calon DOAMU dengan berita acara penerimaan berkas Bakal Calon. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan semua Pengaduan Pengadu; dan 2) memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada para Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-6 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN Bukti Surat Keputusan Pengumuman Pendaftaran Bakal 1. P-1 Pasangan Calon 2. P-2 Bukti foto resi jasa pengiriman JNE tertanggal 10 Januari 2018; 3. P-3 Bukti rekaman video menerangkan peristiwa pelanggaran kode etik pada proses tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018; 4. P-4 Bukti pemberitaan di media massa online; dan 5. P-5 4 (empat) surat pernyataan saksi pengadu yang dilampirkan sebagai penguat dalil aduan. 6. P-6 Hasil pemeriksaan Panwas Kab. Sidenreng Rappang [2.4] SAKSI PENGADU 1. Muchlis Mustafa (Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab. Sidrap) 2. Wahyuddin Bandung (Ketua DPK PKPI Kab. Sidrap) 3. Samsumarlin (Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Sidrap) 4. A. Hindi Tongkeng (Tim Pemenangan) Memberikan kesaksian yang sama dihadapan majelis Sidang DKPP bahwa: 1. telah menyaksikan proses pendaftaran di live facebook KPU Kab. Sidenreng Rappang pada hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 17.00 Wita sampai selesai; 2. melihat dan membaca melalui media online Suara Celebes tentang resi pengiriman JNE terhadap dokumen pendaftaran salah satu bakal calon wakil Bupati Kab. Sidrap Sdr. Ir Mahmud Yusuf; 3. merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh Teradu KPU Kab. Sidrap yang telah mengarahkan salah satu bakal pasangan calon untuk melengkapi dokumen yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 sehingga bakal pasangan calon lainnya merasa dirugikan. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Dalam sidang DKPP 15 Februari 2017, para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2018, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang membuka dan menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018. 2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, Pukul 11.00 Wita, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Madjid Hafid, SE, Msi dari gabungan partai politik. 3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 16.40 Wita, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf dari gabungan partai politik . 4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 19.20 Wita, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Soalihin, SPd dan H. Muhammad Nasiyanto, SE dari perseorangan . 5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 21.29 Wita, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Andi Ikhsan Hamid dan M. Resky Jabir, SH dari perseorangan . 6. Bahwa dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman pada PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota; 7. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian dokumen syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon sesuai PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. 8. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan pada saat pendaftaran dalam hal ini model B-KWK Parpol, Model B1-KWK Parpol, Model B2-KWK Parpol dan Model B3-KWK Parpol, kecuali untuk Model B.4 KWK Parpol dapat dilakukan perbaikan. Begitupun untuk persyaratan calon dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen dan jika tidak lengkap dan/ atau tidak memenuhi syarat dan/ atau belum memenuhi syarat dapat dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. 9. Bahwa pada hari Senin pukul 11.00 Wita tanggal 8 Januari 2018, Bakal pasangan calon Fatmawati Rusdi dan Abdul Majid Hafid, SE, Msi yang di usulkan oleh gabungan partai politik Nasdem, PKS, Golkar, PPP, PKPI, PAN, Hanura, PBB dan PKB dengan akumulasi 29 kursi melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini : a. Salah satu pimpinan partai politik pengusul tidak hadir dalam hal ini sekretaris PKB Kabupaten Sidenreng Rappang, maka KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan dalam hal pengurus partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, maka pendaftaran tidak dapat dilakukan, kecuali ketidak hadiran tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang. Setelah itu, bakal pasangan calon mampu menunjukkan bukti tersebut maka KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melanjutkan proses pendaftaran. b. Jenis Model formulir B1 KWK-Parpol PPP dan PBB tidak sesuai dengan format PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/ atau walikota dan wakil walikota, KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi ke help desk pilkada KPU RI dan menjelaskan surat tersebut adalah benar dan sah. c. Dokumen syarat calon bupati Fatmawati Rusdi, SE dalam hal tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon (atas nama Rusdi Mase) dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama calon. KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. 10. Bahwa pada hari Rabu pukul 16.40 Wita tanggal 10 Januari 2018, Bakal pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang di usulkan oleh gabungan partai politik Gerindra dan Demokrat dengan akumulasi 7 kursi melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini : a. Dokumen Syarat calon wakil bupati Ir.Mahmud Yusuf dalam hal Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari pengadilan niaga atas nama bakal calon sementara proses yang dibuktikan dengan bukti pengiriman ke Pengadilan Niaga Surabaya melalui jasa pengiriman JNE; b. KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi ke help desk pilkada KPU RI dan menjelaskan bahwa keputusan terhadap hal tersebut dikembalikan kepada komisioner; c. KPU kabupaten Sidenreng Rappang bersama Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018 . 11. Bahwa pada hari Rabu pukul 19.20 Wita tanggal 10 Januari 2018, Bakal pasangan calon perseorangan Soalihin, SPd, Msi dan H. Muhammad Nasiyanto, SE melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini Dokumen Tanda terima penyerahan LHKPN dari KPK atas nama bakal calon Soalihin, SPd dan H. Muhammad Nasiyanto, SE sementara proses yang dibuktikan dengan bukti pengiriman ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta melalui jasa pengiriman Pos. 12. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. 13. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA.HP-KWK dan lampirannya . 14. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerima penyampaian Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 016/SN- 15/PM.01.01/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan kesimpulan : 1. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Tidak Terbukti sebagai pelanggaran administrasi karena KPU Kabupaten Sidenreng Rappang masih sementara melakukan proses verifikasi berkas calon yang mana pada masa tersebut masih dapat dilakukan perbaikan oleh bakal pasangan calon terhadap berkas yang tidak memenuhi syarat. 2. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang perlu melakukan penijauan kembali terhadap tanda terima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (Formulir model TT.1-KWK) dan lampiran tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran Model TT.1-KWK) terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, berdasarkan hal tersebut maka KPU Kabupaten Sidenreng telah menindaklanjuti dengan: - Mengelurkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan lampirannya yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk Syarat Calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf huruf 11 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan. - Melakukan Rapat Pleno menindaklanjuti putusan Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang. [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti T-1 s.d T-19 sebagai berikut: Tanda No BUKTI Bukti 1. T-1 Pengumuman Nomor 25/PL.03.2-PU/7314/KPU-Kab/XII/ 2017 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 2. T-2 Registrasi pendaftaran Bapaslon Calon Bupati Fatmawati Rusdi, SE dan Wakil Bupati Abdul Majid Hafid, SE, Msi 3. T-3 Registrasi pendaftaran Bapaslon Calon Bupati Ir. Dollah Mando dan Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf 4. T-4 Registrasi pendaftaran Bapaslon Calon Bupati Soalihin, SPd, Msi dan Wakil Bupati H. Muhammad Nasiyanto, SE 5. T-5 Registrasi pendaftaran Bapaslon Calon Bupati Andi Ikhsan Hamid dan Wakil Bupati M. Resky Jabir, SH 6. T-6 Keterangan Sakit dari Rumah Sakit 7. T-7 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon (atas nama Rusdi Mase) dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama calon (atas nama Rusdi Mase) 8. T-8 Berita Acara musyawarah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dokumen Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, Msi 9. T-9 Bukti pengiriman jasa JNE 10. T-10 Berita Acara musyawarah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bersama Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dokumen Bapaslon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf 11. T-11 Bukti pengiriman jasa Pos 12. T-12 Berita Acara musyawarah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dokumen Bapaslon Soalihin, SPd, Msi dan H. Muhammad Nasiyanto, SE 13. T-13 Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018 (Model BAHP-KWK dan Lampirannya) Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, Msi 14. T-14 Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018 (Model BAHP-KWK dan Lampirannya) Bapaslon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf 15. T-15 Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018 (Model BAHP-KWK dan Lampirannya) Bapaslon Soalihin, SPd, Msi dan H.Muhammad Nasiyanto, SE 16. T-16 Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018 (Model BAHP-KWK dan Lampirannya) Bapaslon Andi Ikhsan Hamid dan M. Resky Jabir, SH 17. T-17 Surat panwaslu kabupaten Sidenreng Rappang nomor 106/SN- 15/PM.01/I/2018 Tentang penyampaian rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran 18. T-18 Berita Acara tindak lanjut penyampaian rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi 19. T-19 Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor: W.14.U1.Hk.05/356/1/2018/01 kepada Ir. Mahmud Yusuf [2.8] AHLI TERADU Bahwa dalam sidang pemeriksaan ke II, Teradu mengajukan Ahli atas nama Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., MH untuk memberikan pendapat dihadapan Majelis Sidang DKPP sesuai keahliannya: 1. Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan pencalonan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon baik yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan untuk bisa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah; 2. Bahwa yang dimaksud dengan syarat calon adalah berkenaan dengan kualifikasi individu dari masing-masing bakal pasangan calon; 3. Bahwa untuk berkas syarat pencalonan harus dan wajib sudah ada saat pendaftaran masih dibuka, jika pendaftaran sudah tutup dan tidak terpenuhi syarat pencalonan dalam arti dukungan partai politik tidak cukup maka pendaftarannya tidak dapat diterima. Sedangkan, berkenaan dengan syarat calon menurut pendapat ahli harus ada, namun jika ada yang belum lengkap atau belum memenuhi syarat maka masih bisa diajukan kembali kelengkapannya melalui masa perbaikan; 4. Berdasarkan ketentuan bilamana hasil verifikasi terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, maka partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan tersebut; 5. Bahwa dengan dilengkapinya atau dipenuhinya dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, maka pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon dapat dinyatakan sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah; 6. Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang dikemukakan diatas, maka tindakan atau perbuatan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menerima dan menetapkan pasangan calon kepala daerah sudah tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi dasar peraturan yang ada berkenaan dengan penetapan bakal pasangan calon menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah. [2.9] PIHAK TERKAIT 1. Muhardin (Ketua Panwas Kab. Sidenreng Rappang) 2. Andi Syaiful (Anggota Panwas Kab. Sidenreng Rappang) 3. Asmawati Salam (Anggota Panwas Kab. Sidenreng Rappang) Bersama-sama memberikan keterangan dihadapan majelis Sidang DKPP bahwa: a. Panwas dan KPU kabupaten Sidenreng Rappang bersama melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen resi JNE dapat diterima, dan dilakukan perbaikan pada masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018; b. Memberikan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan pelanggaran nomor: 016/SN-15/PM.01.01/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Tidak Terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena masih dapat dilakukan perbaikan oleh bakal pasangan calon terhadap berkas yang tidak memenuhi syarat; c. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang perlu melakukan penijauan kembali terhadap tanda terima pendaftaran terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara DKPP, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena mengabaikan syarat calon dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Ir. Dollah Mando berpasangan dengan Ir. Mahmud Yusuf melalui tim kampanyenya tidak bisa menunjukkan salah satu syarat calon yakni surat keterangan Tidak Sedang Pailit dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Tanggal 10 Januari 2018 para Teradu memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Ir. Dollah Mando berpasangan dengan Ir. Mahmud Yusuf untuk melengkapi Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit sampai dengan pukul 00.00 Wita. Namun pada pleno kedua, para Teradu sepakat menerima berkas dan Bukti Resi Jasa Pengiriman JNE sebagai pengganti surat keterangan tidak sedang pailit. [4.2.] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Bahwa pada hari Rabu pukul 16.40 Wita tanggal 10 Januari 2018 para Teradu menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang diusulkan dari gabungan partai politik Gerindra dan Demokrat dengan akumulasi 7 kursi. Para Teradu kemudian melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan pada saat pendaftaran tersebut. Persyaratan pencalonan dalam hal ini adalah model B-KWK Parpol, Model B1-KWK Parpol, Model B2-KWK Parpol dan Model B3-KWK Parpol, kecuali untuk Model B.4 KWK Parpol yang dapat dilakukan perbaikan. Begitupun untuk persyaratan calon dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen dan jika tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan/atau belum memenuhi syarat dapat dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. Beberapa ketentuan proses pendaftaran Bakal pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf tidak terpenuhi yakni terkait dokumen syarat calon wakil bupati Ir.Mahmud Yusuf berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari pengadilan niaga atas nama bakal calon sementara proses yang dibuktikan dengan bukti pengiriman ke Pengadilan Niaga Surabaya melalui jasa pengiriman JNE. Para Teradu kemudian melakukan koordinasi ke help desk pilkada KPU RI dan mendapat penjelasan bahwa keputusan terhadap hal tersebut dikembalikan kepada para Teradu. Para Teradu kemudian bersama Pihak Terkait Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. Para Teradu kemudian mendapatkan Rekomendasi yang berisi Hasil Kajian Dugaan pelanggaran dari Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 016/SN-15/PM.01.01/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Tidak Terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena masih dapat dilakukan perbaikan oleh bakal pasangan calon terhadap berkas yang tidak memenuhi syarat dan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap tanda terima pendaftaran terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf. Atas Rekomendasi tersebut Para Teradu melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA.HP-KWK dan lampirannya (vide T-14). Para Teradu juga telah menindaklanjuti dengan Mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan lampirannya yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk Syarat Calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf yaitu Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan para Teradu, keterangan Saksi, keterangan Ahli, Keterangan Pihak Terkait, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa para Teradu mengakui bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf dalam tahapan pendaftaran hanya menyerahkan Resi Pengiriman JNE sebagai bukti bahwa Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sedang berproses di Pengadilan. Penyerahan Resi JNE tersebut merupakan hasil konsultasi sebelumnya antara pihak bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf dengan para Teradu setelah para Teradu memeriksa berkas pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018 dan menemukan kekurangan syarat calon pada berkas pasangan calon tersebut berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau pun Pengadilan Tinggi. Dalam alat bukti rekaman video (vide P-3) yang diserahkan Pengadu dan keterangan para saksi Pengadu, para Teradu menjelaskan bahwa dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon dapat melengkapi syarat calon meskipun hanya keterangan yang menunjukkan bahwa berkas dokumen tersebut sedang diproses. Atas penjelasan tersebut kemudian bakal pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf kembali lagi dan menyerahkan Resi JNE sebelum masa pendaftaran berakhir. Para Teradu kemudian melakukan konsultasi via telepon kepada help desk KPU RI dan mendapatkan penjelasan bahwa dokumen tersebut dapat diterima dalam masa pendaftaran tetapi keputusan akhir diserahkan pada para Teradu. Para Teradu kemudian memutuskan untuk menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon setelah berkoordinasi dengan Pihak Terkait Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang. Atas persoalan ini kemudian Pihak Terkait mendapat laporan dugaan pelanggaran dan kemudian Memberikan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan pelanggaran nomor: 016/SN- 15/PM.01.01/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa Para Teradu Tidak Terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena masih dapat dilakukan perbaikan oleh bakal pasangan calon terhadap berkas yang tidak memenuhi syarat. Meski demikian Pihak Terkait juga memandang para Teradu perlu melakukan peninjauan kembali terhadap tanda terima pendaftaran terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf. Para Teradu kemudian telah terbukti menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. Pada tahapan masa perbaikan, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf terbukti dapat melengkapi Surat Keterangan Tidak Sedang dinyatakan Pailit Nomor: W.14.U1.Hk.05/356/1 /2018/01 dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A Khusus. Pengadu mendalilkan bahwa perbuatan para Teradu dinilai tidak adil terhadap bakal pasangan calon lainnya, ada perlakuan yang tidak sama yang dilakukan oleh para Teradu. Dalam sidang pemeriksaan para Teradu membuktikan bahwa sesungguhnya bakal pasangan calon lain juga memiliki kekurangan berkas syarat calon. Pada bakal pasangan calon Fatmawati Rusdi dan Abdul Majid Hafid SE MSi misalnya terdapat tiga persoalan yang terkait syarat pencalonan dan syarat calon. Pertama, salah satu pimpinan partai politik pengusul tidak hadir dalam hal ini sekretaris PKB Kabupaten Sidenreng Rappang, para Teradu kemudian menyampaikan dalam hal pengurus partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, maka pendaftaran tidak dapat dilakukan, kecuali ketidakhadiran tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang. Setelah bakal pasangan calon mampu menunjukkan bukti tersebut maka para Teradu melanjutkan proses pendaftaran. Kedua, jenis Model formulir B1 KWK-Parpol PPP dan PBB tidak sesuai dengan format Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, para Teradu melakukan koordinasi ke help desk pilkada KPU RI dan menjelaskan surat tersebut adalah benar dan sah. Ketiga, dokumen syarat calon Bupati Fatmawati Rusdi, SE dalam hal tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon (atas nama Rusdi Mase) dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama calon, melainkan atas nama suaminya, Rusdi Mase. Para Teradu kemudian melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. Dalam fakta persidangan terungkap juga bahwa persoalan serupa yang diadukan Pengadu terjadi dan berlaku pula pada bakal pasangan calon lain nama Solihin S.Pd, M.Si, dan H. Muhammad Nasiyanto, SE saat proses pendaftaran. Syarat calon berupa dokumen Tanda terima penyerahan LHKPN dari KPK atas nama bakal calon Solihin, SPd dan H. Muhammad Nasiyanto, SE tidak ditemukan, bakal pasangan calon tersebut hanya menyerahkan bukti pengiriman ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta melalui jasa pengiriman Pos sebagai bukti bahwa syarat calon tersebut sedang berproses (vide T-11). Para Teradu menerima berkas tersebut dalam masa pendaftaran sama sebagaimana yang dilakukan terhadap bakal pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf. Sikap para Teradu dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon telah terbukti memperlakukan para bakal pasangan calon secara adil, profesional, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga tidak mengakibatkan gugurnya hak konstitusional para bakal pasangan calon. Masing-masing bakal pasangan calon telah terbukti diberikan kesempatan yang sama untuk memperbaiki syarat calon hingga masa penetapan pasangan calon. Kehati- hatian para Teradu dalam mengambil keputusan tersebut dibuktikan dengan melakukan koordinasi dengan Pihak Terkait Panwaslu Kab. Sidenreng Rappang dan KPU RI melalui help desk. Dengan demikian DKPP menilai dalil Pengadu tidak terbukti, dan jawaban para Teradu dapat diterima. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus memulihkan nama baik para teradu.

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Dahlia, SH., Teradu II Alimuddin Baharuddin S.K.M., M.Kes., Teradu III Mansur, S.Pd., Teradu IV Abdul Harris, SH., Teradu V Muslimin, S.Ag, masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan/atau kuasanya dan para Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salamm Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir