Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 121-PKE-DKPP/X/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 140- P/L-DKPP/X/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 121-PKE- DKPP/X/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] Pengadu Nama : Netral Walui Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Desa Baluta, Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan memberi kuasa kepada Nama : Suaizisiwa Duha Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Desa Hilisataro Kec. Toma Kab. Nias Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] Teradu 1. Nama : Alismawati Hulu Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Saonigeho KM 2 Telukdalam Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Teradu I; 2. Nama : Pilipus Famazokhi Sarumaha Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Saonigeho KM 2 Telukdalam Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Harapan Bawaulu Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Saonigeho KM 2 Telukdalam Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Murniati Dakhi Jabatan : Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Saonigeho KM 2 Telukdalam Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Teradu VI; Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV disebut sebagai---- Para Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Para Teradu; mendengar keterangan Saksi; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 140-P/L- DKPP/X/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 121-PKE-DKPP/X/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu I, II dan III membiarkan keanggotaan Panwaslu Kecamatan Tanah Masa hanya berjumlah 1 (satu) orang pada Pemilu 2019 (Januari 2019 sampai selesai tahapan penyelenggara Pemilu 2019), sikap dan tindakan Para Teradu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu, sehingga tahapan penyelenggara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan melalui PPK Kecamatan Tanah Masa tidak terawasi, termasuk saat Rapat Pleno penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK Tanah Masa tidak efektif. 2. Bahwa Para Teradu I,II dan III pada tanggal 11 April 2019 mengundang Marlina Bunawolo melalui Surat Nomor:102/Bawaslu.Prov.SU-14/TU 00.01/IV/2019 Perihal Undangan Pelantikan yang di tanda tangani oleh Teradu II. (Bukti Terlampir), tetapi tanpa alasan yang sah menurut hukum, Pelantikan tidak dilaksanakan oleh Teradu I, II dan III selaku Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Kabuapten Nias Selatan. 3. Bahwa Teradu II mengundang Netral Walui dan Junius Laowo sebagai calon PAW Panwaslu kecamatan Tanah Masa pada Tahapan Penyelenggara Pemilu 2019, untuk mengikuti Test Tertulis melalui surat nomor: 117/Bawaslu.Prov.SU-14/TU 00.01/IV/2019 Perihal Undangan Seleksi Tertulis tanggal 13 April 2019, yang undangannya dikirim melalui WhatsApp staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan an. Ferdikus Famalu Sarumaha, (Bukti terlampir) yang juga adek kandung Teradu II, Kepada Pengadu/Pelapor kenyataan bahwa Teradu I, II dan III belum mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan test tertulis itu, sikap dan tindakan Teradu I, II, III ini membuktikan ketidakprofesional dan tidak berkepastian hukum; 4. Bahwa Teradu IV tidak mengembalikan gaji (honor) ke-2 (dua) anggota Panwaslu Kecamatan Tanah Masa yang diberhentikan sementara; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu III sebagai ketua meranggap anggota dan anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan; 4. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu V sebagai staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan tidak bisa lagi menjadi penyelenggara Pemilu; 5. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya; [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: NO. KETERANGAN BUKTI 1. Fotocopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:102/Bawaslu.Prov.SU- 14/TU 00.01/IV/2019 Perihal Undangan Pelantikan tanggal 11 April 2019 kepada Marlina Bunawolo; yang ditanda tangani oleh Teradu II 2. Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Calon Anggota PAW Panwaslu Kecamatan Tanah Masa, yang ditanda tangani oleh Teradu II. 3. Fotocopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:108/Bawaslu.Prov.SU- 14/TU 00.01/IV/2019 Perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Seleksi Tes Tertulis tanggal 12 April 2019 kepada Junius Laowo dan Netral Walui; yang ditanda tangani oleh Teradu II 4. Fotocopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:117/Bawaslu.Prov.SU- 14/TU 00.01/IV/2019 Perihal Undangan Seleksi Tertulis tanggal 13 April 2019 kepada Junius Laowo dan Netral Walui; yang ditanda tangani oleh Teradu II 5. Foto hasil Sreenshoot hasil Catting dan/atau pesan WhatsApp Staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas nama Fredikus Famalua Sarumaha dengan Pengadu [2.4] SAKSI PENGADU Marlina Bunawolo Pada tanggal 8 Januari 2019 saya menerima pemberitahuan melalui aplikasi WA dari Kepala Sekretariat Panwascam Tanah Masa. Isinya, pada tanggal 12 Januari 2019 saya diundang untuk menghadiri PAW, alasanya karena ada dua orang Panwascam Tanah Masa yang telah diberhentikan oleh komisioner Bawaslu Kab. Nias Selatan. Pada tanggal 12 Januari 2019, saya menghadiri undangan tes wawancara tersebut. Saya diwawancarai oleh Ketua Bawaslu Kab. Nias Selatan saat itu adalah Bapak Philipus Famazokhi Sarumaha dan Anggota Bawaslu Kab. Nias Selatan Bapak Harapan Bawaulu. Pada saat wawancara Bapak-Bapak tersebut meminta saya untuk melengkapi kelengkapan berkas kembali. Karena saat itu saya menjabat sebagai bendara Desa Jeke, maka saya diminta untuk mengundurkan diri sebagai bendahara Desa Jeke. Dan permintaan itu sudah saya laksanakan, dan surat pengunduran diri sudah saya serahkan kepada Bawaslu Nias Selatan melalui Staf Bawaslu Nias Selatan. Saya menempati urutan kelima. Kemudian pada tanggal 11 April 2019, masuk pesan WA kepada saya. Isinya undangan untuk menghadiri pelantikan di kantor Bawaslu Kab. Nias Selatan. Posisi pada waktu itu saya berada di Desa Jeke. Sementara dari Desa Jeke menuju Kecamatan Tanah Masa itu saya harus naik perahu dengan waktu 3 jam. Dari Tanah Masa ke Pulau Jero saya harus perahu kembali dengan menempuh jarak kurang lebih 2,5 jam. Maka dari Pulau Jero, baru bisa ke Teluk Dalam harus naik kapal kembali. Tapi dengan kondisi yang saat itu saya sedang di Desa Jeke, cuaca yang tidak mendukung bagi kami maka dengan waktu yang tanggal 11 itu menerima undangan saat itu juga saya harus menghadiri pelantikan itu. Jadi bagi saya, saya tidak mampu untuk menghadiri itu untuk menempuh sekian banyak waktu maka saya tidak mampu untuk menghadiri undangan itu. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Sarumaha bahwa saya telah diundang, tetapi alasan saya tidak menghadiri karena saat itu saya saat itu sedang di Desa Jeke. Seingat saya, saya mendapat SMS, tapi itu tidak resmi. Itu hanya di SMS saja bahwa diminta untuk menghadiri undangan pelantikan dan pada saat itu juga Saya sedang di Desa Jeke. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Para Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa pokok aduan yang dituduhkan kepada Teradu I, II, III, menurut pihak Teradu telah pernah diadukan kepada DKPP dengan pokok aduan yang sama, telah disidangkan, dan telah sampai pada pembacaan putusan dan pembacaan Ketetapan DKPP di DKPP RI. 2. Bahwa Pengadu an. Suazisiwa Duha mengadukan kepada DKPP dengan Nomor Pengaduan 293-P/LDKPP/VIII/2019 Dengan Perkara Nomor 274-PKE- DKPP/VIII/2019. Pihak Teradu adalah Teradu I Pilipus Famazokhi Sarumaha selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Teradu II Alismawati Hulu, danTeradu III Harapan Bawaulu masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Dan pada sidang pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2019 mencabut Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu I Pilipus Famazokhi Sarumaha selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Teradu II Alismawati Hulu, dan Teradu III Harapan Bawaulu masingmasing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. (Bukti-T.1) 3. Bahwa pada surat Ketetapan DKPP RI Nomor 274-PKE-DKPP/VIII/2019, Menyatakan: Pengaduan Pengadu tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena Pengadu telah mencabut Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu I Pilipus Famazokhi Sarumaha selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Teradu II Alismawati Hulu, danTeradu III Harapan Bawaulu masingmasing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 15 Oktober 2019. (Bukti - T.2) 4. Bahwa Pengadu atas Nama Elwin Laia mengadukan kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 322P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 302-PKE-DKPP/IX/2019. Pihak Teradu adalah Teradu I Pilipus Famazokhi Sarumaha selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Teradu II Alismawati Hulu. Dengan pokok aduan yang kedua sama dengan pokok aduan yang diadukan oleh Netral Walui, Perkara Nomor : 121- PKEDKPP/X/2020, telah pernah disidangkan dalam sidang sidang pemeriksaan DKPP. (Bukti – T.3) 5. Bahwa berdasarkan putusan DKPP RI Nomor: 302-PKE-DKPP/IX/2019 dalam pertimbangan Putusan pada poin 4.4 menyatakan bahwa Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. (Bukti-T.4) 6. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi atas ketidakktifan ketua dan satu anggota Panwascam Tanah Masa dari Agustus 2018 sampai Desember 2018, maka Teradu melakukan rapat pleno pada tanggal 08 Januari 2019 dan menyimpulkan bahwa Sdra. Isolasi Bago S.Pd dan Sdra. Timoteu Bunawolo tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota panwascam dan memutuskan memberhentikan sementara Sdra. Isolasi Bago S.Pd dari Ketua sekaligus anggota panwascam Tanah Masa dan Sdra. Timoteu Bunawolo sebagai anggota Panwascam Tanah Masa (Bukti T-8 dan Bukti T-9) seperti yang diatur dalam Perbawaslu 19 Tahun 2017 pasal 48 ayat 6 dan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 2609/K.Bawaslu- Prov.SU/TU.00.01/09/2018 pada tanggal 26 September 2018. Dan mengundang calon anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwascam Tanah Masa. (Bukti T-5). 7. Bahwa berdasarkan informasi dari Surat DPD Partai Perindo Nomor 045/DPD- Perindo/I/2019 pada tanggal 29 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Sdra. Isolasi Bago S.Pd dan Sdra. Timoteu Bunawolo adalah pengurus DPC Partai Perindo Kec. Tanah Masa yang telah mengundurkan diri pada tanggal 5 Maret 2016. (Bukti T-6). 8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dan Informasi tentang Sdra. Isolasi Bago S.Pd dan Sdra. Timoteu Bunawolo sebagai pengurus Partai Politik yang masih belum selesai 5 Tahun, Teradu menyampaikan surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2019 untuk meminta petunjuk dan arahan untuk tindak lanjut terhadap proses Pergantian PAW dan Tindaklanjut pemberhantian secara tetap Sdra. Isolasi Bago S.Pd dan Sdra. Timoteu Bunawolo sebagai anggota Panwascam. (Bukti T-7). 9. Bahwa berdasarkan hasil supervisi pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bapak Agus Salam Nasution di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 23-26 Februari 2019, bahwa proses seleksi untuk PAW Panwascam Tanah Masa dilanjutkan pada tahap tes tertulis dan laporan atas tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Panwascam dan terlibatnya Sdra. Isolasi Bago S.Pd dan Sdra. Timoteu Bunawolo sebagai pengurus Partai Politik diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP). 10. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2019, Pihak Taradu menyampaikan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP yang dilakukan oleh Sdra. Isolasi Bago S.Pd dan Sdra. Timoteu Bunawolo sebagai anggota dan ketua Panwascam Tanah Masa (Bukti T-8). 11. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, Sdra. Isolasi Bago S.Pd dan Sdra. Timoteu Bunawolo masing-masing membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai ketua dan anggota panwascam Tanah Masa di atas Meterai 6000 dengan alasan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai anggota panwascam di wilayah kecamatan Tanah Masa. (Bukti T-9). Dan pada tanggal 17 Maret 2019 yang bersangkutan menyampaikan surat perihal Pembatalan Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai Panwascam yang disampaikan kepada Bawaslu Nias Selatan tertanggal 13 Maret 2019. (Bukti T-10). 12. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Pihak Teradu melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Sdra. Isolasi Bago S.Pd dan Sdra. Timoteu Bunawolo dan menyimpulkan bahwa memberherhentikan secara tetap Sdra. Isolasi Bago S.Pd dan Sdra. Timoteu Bunawolo sebagai ketua dan anggota Panwascam Tanah Masa dan mencabut laporan pengaduan yang telah disampaikan kepada DKPP. (Bukti T-11 dan Bukti T-12). 13. Bahwa teradu telah melakukan rekrutmen/membuka pendaftaran untuk calon anggota Panwalu Kecamatan Tanah Masa berdasarkan pengumuman Bawaslu Nias Selatan nomor: 011/Bawaslu-Prov.SU-14/OT.00/I/2019 pada tanggal 9 Januari 2019, yang mendaftar 3 orang namun ketika diwawancarai sebelum menyerahkan berkas lamaran ada 1 orang mengatakan motifnya melamar adalah untuk memenangkan salah satu caleg dari Partai Politik, Hingga yang menyerahkan berkas lamaran 2 orang namun ketika jadwal ujian tertulis yang difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mereka yang melamar tidak hadir. 14. Bahwa pada tanggal 11 April 2019, Teradu I, II, dan III telah melakukan pleno penetapan sdri. Marlina Bunawolo sebagai Panwaslucam PAW kec. Tanah Masa. (Bukti-T.13) 15. Bahwa Teradu II telah menyampaikan 3 kali surat undangan pelantikan PAW Panwaslucam Tanah Masa kepada sdri. Marlina Bunawolo pada tanggal 11 April 2020, 12 April Bunawolo, dan 13 April Bunawolo, namun sdri. Marlina Bunawolo tidak pernah hadir dengan memberikan berbagai alasan yang dinilai mengada- ada. (Bukti T-14a, T.14b. T.14.c) 16. Bahwa Mengingat Panwaslu kecamatan Tanah Masa tinggal 1 Orang maka melalui Rapat pleno Komisioner Bawaslu Nias Selatan pada tanggal 16 April 2019 menetapkan penugasan anggota Bawalu Nias Selatan atas nama Bpk. Harapan Bawaulu dan Ibu Alismati Hulu dalam pengambil alihan tugas anggota panwaslucam tanah masa. (Bukti T.15a, T-15b) 17. Bahwa Teradu IV tidak melakukan penarikan gaji (uang Kehormatan) panwascam atas nama Isolasi Bago S.Pd dan Timoteu Bunawolo yang telah diberhentikan oleh Bawaslu Nias Selatan dari KAS Bawaslu Nias Selatan dengan dibuktikan pada surat pengantar penarikan gaji panwascam yang tidak mencantumkan nama Isolasi Bago S.Pd dan Timoteu Bunawolo (Bukti-T.16) dan gaji (uang Kehormatan) mereka tersebut telah dikembalikan ke KAS Negara melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. [2.6] ALAT BUKTI Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti dengan kode bukti 1 s.d 16 sebagai berikut: NO. KODE KETERANGAN BUKTI 1. Bukti T-1 Pengaduan an. Suazisiwa Duha ke DKPP dengan Nomor Pengaduan 293-P/L-DKPP/VIII/2019 dengan Registrasi Perkara Nomor 274-PKE-DKPP/VIII/2019; 2. Bukti T-2 Putusan DKPP Nomor 274-PKE-DKPP/VIII/2019; 3. Bukti T-3 Pengaduan Elwin Laia ke DKPP dengan Pengaduan Nomor 322-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 302-PKE-DKPP/IX/2019; 4. Bukti T-4 Putusan DKPP RI No. 302-PKE-DKPP/IX/2019 dalam pertimbangan putusan pada poin 4.4 menyatakan bahwa menimbang dalil Pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan; 5. Bukti T-5 BAP pemberhentian sementara Sdr. Isolasi dan Timoteu Bunawolo ; 6. Bukti T-6 Keputusan Pemberhentian sementara Sdr. Isolasi dan Timoteu Bunawolo; 7. Bukti T-7 Surat Undangan kepada Calon PAW Panwascam Tanah Masa; 8. Bukti T-8 Surat dari DPD Partai Perindo No. 045/DPD- Perindo/I/2019 9. Bukti T-9 Surat kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 2019 untuk meminta petunjuk dan arahan untuk tindak lanjut terhadap proses pergantian PAW dan tindak lanjut pemberhentian secara tetap Sdr. Isolasi bago dan Sdr. Timoteu Bunawolo sebagai anggota Panwascam; 10. Bukti T-10 Pengaduan Teradu ke DKPP atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Sdr. Isolasi Bago dan Sdr. Timoteu Bunawolo; 11. Bukti T-11 Surat pernyataan di atas meterai 6000 oleh Isolasi Bagi dan Sdr. Timoteu Bunawolo mengundurkan diri sebagai ketua dan anggota Panwascamm Tanah Masa; 12. Bukti T-12 Surat dari Sdr. Isolasi Bago dan Sdr. Timoteu Bunawolo perihal pembatalan permohonan pengaktifan kembali sebagai Panwascam yang disampaikan kepada Bawaslu Nias Selatan tertanggal 13 Maret 2019; 13. Bukti T-13 BAP atas surat pengunduran diri Sdr. Isolasi Bago dan Sdr. Timoteu Bunawolo dan disepakati mereka diberhentikan secara tetap; 14. Bukti T-14 Surat Keputusan Pemberhentian tetap Sdr. Isolasi Bago dan Sdr. Timoteu Bunawolo Surat Pemberhentian Tetap Sdr. Isolasi Bago dan Sdr. Timoteu Bunawolo; 15. Bukti T-15a Pengumuman hasil seleksi berkas calon PAW Panwascam Tanah Masa; 16. Bukti T-15b Surat Undangan untuk ujian tertulis Calon PAW Bukti T-15c Panwascam Tanah Masa; 17. Bukti T-16 BAP penetapan Sdri. Marlina Bunawolo sebagai Panwascam Tanah Masa; 18. Bukti T-18a BAP dan Surat Tugas Penetapan Bapak Harapan Bawaulu Bukti T-18b sebagai Panwascam PAW Kec. Tanah Masa; 19. Bukti T-19 Surat pengantar penarikan gaji Panwascam yang tidak mencantumkan nama Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo; 20. Tambahan 1 Screenshot WA dengan Marlina Bunawolo; dan 21. Tambahan 2 BAP No. 012/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/II/2019. [2.7] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a qua berdasarkan kewenangannya untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pihak Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Pihak Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu. Atau Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] KESIMPULAN TERADU Berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu (Netral Walui) kepada DKPP RI dengan pengaduan Nomor: 140-P/L-DKPP/X/2020 dan diregistrasi oleh DKPP RI dengan perkara No: 121-PKE-DKPP/X/2020, kami sebagai pihak Teradu menyampaikan kesimpulan terhadap pokok-pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai pokok aduan Pengadu yang pertama, menyatakan bahwa “para Teradu I, II, III membiarkan keanggotaan Panwaslu Kecamatan Tanah Masa Hanya 1 (satu) orang sejak bulan Januari 2019 hingga tahapan Pemilu 2019”. Maka dengan ini kami membantah dan menyimpulkan bahwa hal itu tidak benar karena pada prinsipnya bahwa setelah melakukan pemberhentian sementara kepada Sdra. Isolasi Bago S.Pd dan Sdra. Timoteu Bunawolo, maka proses rekrut dan pelantikan calon PAW Panwaslu Kecamatan Tanah Masa sedang dalam proses. Namun karena calon PAW yang mau dilantik an. Marlina Bunawolo tidak menghadiri acara Pelantikan dan Calon Peserta yang Lulus Berkas an. Julius Laowo dan an. Netral Walui TIDAK menghadiri undangan Tes Tertulis maka Bawaslu Nias Selatan melaksanakan Rapat Pleno Komisioner Bawaslu Nias Selatan untuk menetapkan dan menugaskan anggota Bawalu Nias Selatan atas nama Bpk. Harapan Bawaulu dan ibu Alismati Hulu dalam pengambil alihan tugas anggota panwaslucam tanah masa. 2. Bahwa sesuai pokok aduan Pengadu yang kedua, menyatakan bahwa “Para Teradu I, II, III pada tanggal 11 april 2019 mengundang Marlina Bunawolo melalui surat undangan nomor 102/Bawaslu.Prov.SU- 14/TU.00.01/IV/2019 tetapi tanpa alasan yang sah menurut hukum pelantikan tidak dilaksanakan oleh teradu I, II, III selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Nias Selatan. Maka dengan ini kami membantah dan menyimpulkan bahwa hal itu tidak benar karena pada kenyataannya teradu I, II, III telah mengundang sdr. Marlina Bunawolo sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengikuti pelantikan melalui undangan 1 nomor 102/Bawaslu.Prov.SU-14/TU.00.01/IV/2019, undangan ke 2 113/Bawaslu.Prov.SU-14/TU.00.01/IV/2019, undangan ke 3 122/Bawaslu.Prov.SU-14/TU.00.01/IV/2019 namun sdr. Marlina Bunawolo tidak menghadiri acara Pelantikan Calon PAW Panwaslu Kecamatan Tanah Masa. 3. Pada persidangan Sdri. Marlina Bunawolo (calon PAW yang mau dilantik) sebagai saksi Pengadu mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima undangan selain undangan pelantikan nomor 102/Bawaslu.Prov.SU- 14/TU.00.01/IV/2019. Maka dengan ini Teradu I, II, III membantah dan menyimpulkan bahwa hal itu tidak benar karena pada kenyataannya staf Bawaslu Nias Selatan an. Fredikus Famalua Sarumaha telah mengirimkan undangan Pelantikan Calon PAW Panwaslu Kecamatan Tanah Masa kepada sdr. Marlina Bunawowlo namun sdr. Marlina hanya membaca dan tidak merespon (Bukti Tambahan.1- ScreenShot WA dengan Marlina Bunawolo) 4. Bahwa sesuai pokok aduan Pengadu yang ketiga, menyatakan bahwa teradu II mengundang Netral Walui dan Junius Laowo sebagai calon PAW Panwaslu Kecamatan Tanah Masa pada tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, untuk mengikuti tes tertulis melalui surat nomor 117/Bawaslu.Prov.SU-14/TU.00.01/IV/2019 perihal undangan tertulis kepada Pengadu kenyataan bahwa teradu I, II, III belum mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan tes tertulis. Maka dengan ini teradu I, II, III membantah dan menyimpulkan bahwa hal itu tidak benar karena para Teradu telah mengundang sdr. Netral Walui dan Junius Laowo sebanyak 2 (dua) kali untuk mengikuti ujian tertulis calon PAW Panwaslu Kecamatan Tanah Masa difasilitasi pembuatan soalnya dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang sudah tiba di Bawaslu Nias Selatan pada tanggal 13 April 2019 namun pada kenyataannya sdr. Netral Walui dan Junius Laowo tidak menghadirinya. 5. Bahwa pada persidangan para Teradu menyampaikan telah mengumumkan nama-nama pendaftar baru calon PAW Tanah Masa yang lulus berkas dan hal ini sudah kami plenokan pada rapat pleno komisioner Bawaslu Nias (Bukti Selatan Tambahan.2-BAP nomor 012/BA- PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/II/2019) III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM` [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Teradu I s.d Teradu III membiarkan keanggotaan Panwaslu Kecamatan Tanah Masa hanya berjumlah 1 (satu) orang pada Pemilu 2019 (Januari 2019 sampai selesai tahapan penyelenggara Pemilu 2019). Akibatnya, tahapan Pemilu 2019 tidak terawasi sehingga kegiatan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh PPK di Tanah Masa tidak efektif; [4.1.2] Teradu I s.d. Teradu III telah bertindak tidak profesional dalam pelantikan Marlina Bunawolo. Bahwa pada 11 April 2019 Teradu I s.d. Teradu III mengundang Marlina Bunawolo melalui Surat No: 102/Bawaslu.Prov.SU-14/TU00.01/IV/2019 untuk menghadiri pelantikan, namun Teradu I s.d. Teradu III tidak kunjung melakukan pelantikan tanpa disertai alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum; [4.1.3] Teradu I s.d. Teradu III telah bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam pelaksanaan tes tertulis Netral Walui dan Junius Laowo sebagai calon PAW Panwascam Tana Masa. Pada 13 April 2019, Teradu I s.d. Teradu III melalui Surat No: 117/BAWASLU.PROV.SU-14/TU.00.01/IV/2019 menyampaikan undangan kepada Netral Walui dan Junius Laowo untuk mengikuti tes tertulis. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I s.d. Teradu III belum mempersiapkan pelaksanaan tes tertulis. [4.1.4] Teradu IV tidak mengembalikan gaji (honor) 2 (dua) orang Anggota Panwaslu Kecamatan Tanah Masa yang diberi sanksi pemberhentian sementara; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan sebagai berikut: [4.2.1] Teradu I s.d Teradu III menyatakan bahwa setelah memberhentikan sementara dua orang anggota Panwascam, pihaknya melakukan proses rekrutmen dan pelantikan calon Pergantian Antarwaktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Tanah Masa. Namun karena calon PAW a.n. Marlina Bunawolo tidak menghadiri acara pelantikan dan calon peserta yang lulus berkas an. Julius Laowo dan an. Netral Walui tidak menghadiri undangan tes tertulis maka Teradu I s.d Teradu III melaksanakan rapat pleno. Hasilnya, menetapkan dan menugaskan Teradu I dan Teradu III mengambil alih tugas anggota Panwaslucam Tanah Masa; [4.2.2] Teradu I s.d Teradu III pada tanggal 11 April 2019 telah mengundang Marlina Bunawolo sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengikuti pelantikan melalui undangan pertama: nomor 102/Bawaslu.Prov.SU-14/TU.00.01/IV/2019 tanggal 11 April 2019; undangan kedua nomor 113/Bawaslu.Prov.SU-14/TU.00.01/IV/2019 tanggal 12 April 2019; undangan ketiga nomor 122/Bawaslu.Prov.SU-14/TU.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019 namun yang bersangkutan tidak menghadiri acara Pelantikan Calon PAW Panwaslu Kecamatan Tanah Masa. [4.2.3] Teradu I s.d Teradu III telah mengundang telah mengundang Pengadu dan Junius Laowo sebanyak dua kali yaitu 12 April 2019 dan 13 April 2019 untuk mengikuti ujian tertulis calon PAW Panwaslu Kecamatan Tanah Masa namun pada kenyataannya Pengadu dan Junius Laowo tidak hadir. [4.2.4] Teradu IV tidak melakukan penarikan gaji (uang kehormatan) Panwascam atas nama Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo yang telah diberhentikan oleh Bawaslu Nias Selatan dari KAS Bawaslu Nias Selatan dengan dibuktikan pada surat pengantar penarikan gaji panwascam yang tidak mencantumkan nama Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo dan gaji (uang Kehormatan) mereka tersebut telah dikembalikan ke KAS Negara melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. [4.3] Sebelum menilai fakta dan bukti serta pokok perkara a quo, DKPP perlu menjelaskan beberapa hal: Pertama, DKPP dalam Putusan No: 105-PKE- DKPP/X/2020 telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Tetap dari Jabatan Ketua kepada Teradu I sehingga yang bersangkutan dalam amar putusan ini berkedudukan sebagai Anggota Bawaslu Kab. Nias Selatan. Kedua, Pengadu mengajukan permohonan yang pada pokoknya mencabut pengaduan sepanjang kepada Teradu III dan Teradu IV yang disampaikan melalui surat pada 17 November 2020 dan kembali disampaikan di hadapan Ketua Majelis dalam Sidang Pemeriksaan pada 20 November 2020. Memperhatikan pokok aduan Pengadu yang dilengkapi alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, DKPP memandang perlu melanjutkan pemeriksaan dan memberikan penilaian. Selanjutnya terhadap pokok-pokok aduan Pengadu, menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP menguraikan sebagai berikut: [4.3.1] Terhadap dalil aduan Pengadu [4.1.1], [4.1.2], dan [4.1.3], terungkap fakta Teradu I s.d. Teradu III memberhentikan sementara 2 (dua) anggota Panwascam Tanah Masa a.n. Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo berdasarkan SK No. 005/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019. Pada 5 Maret 2019, Teradu I s.d. Teradu III menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo kepada DKPP. Pada 18 Februari 2019, Teradu I s.d. Teradu III menyampaikan permohonan petunjuk dan arahan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui Surat No: 035/BAWASLU-PROV.SU- 14/KP.08.03/II/2019. Substansi dari surat a quo pada pokoknya menjelaskan: (i) bahwa Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo TMS sebagai anggota Panwascam Tanah Masa terlibat sebagai anggota partai politik dan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan; (ii) Bahwa calon yang memenuhi panggilan untuk PAW hanyalah Marlina Bunawolo; dan (iii) Karena calon PAW tidak tersedia maka Bawaslu Kab. Nias Selatan telah membuka pendaftaran PAW pada 9 Januari 2019 dan melaksanakan seleksi wawancara. Pada 14 Maret 2019, Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Panwascam Tanah Masa dengan alasan tidak mampu melaksanakan tugas. Pada 28 Maret 2019 Teradu I s.d. Teradu III melakukan rapat pleno sebagai tindak lanjut atas surat pengunduran diri Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo. Hasil dari rapat pleno tersebut Teradu I s.d. Teradu III memberhentikan secara tetap Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Nias Selatan No: 018/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.0101/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019, serta mencabut laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP. Di antara rentang waktu sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan 2 (dua) anggota Panwascam Tanah Masa, Teradu I s.d. Teradu III melakukan wawancara kepada 1 (satu) orang yang tersisa dalam daftar calon PAW Panwascam Tana Masa, yaitu a.n. Marlina Bunawolo. Sedangkan untuk mengisi kekurangan 1 (satu) orang anggota Panwascam Tanah Masa, dilakukan seleksi terbuka. Pada 8 Januari 2019, Teradu I s.d. Teradu III menyampaikan undangan kepada Marlina Bunawolo melalui Surat No: 008/Bawaslu-SU.Prov.14/OT.02/I/2019 untuk menghadiri tes wawancara pada 10 Januari 2019. Selanjutnya, Teradu I s.d. Teradu III menetapkan Marlina Bunawolo sebagai Calon PAW Panwascam Tana Masa berdasarkan BA Rapat Pleno No: 022/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/IV/2019 tertanggal 11 April 2019. Pada tanggal yang sama Teradu I s.d. Teradu III melalui Surat No: 102/BAWASLU-PROV.SU-14/TU.00.01/IV/2019 menyampaikan undangan kepada Marlina Bunawolo untuk menghadiri pelantikan pada 11 April 2019 namun undangan tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan. Pada 12 April 2019 Teradu I s.d. Teradu III kembali menyampaikan undangan pelantikan untuk kedua kali melalui Surat No: 113/BAWASLU-PROV.SU-14/TU.00.01/IV/2019. Marlina Bunawolo diminta hadir dalam kegiatan pelantikan pada tanggal 13 April 2019, namun yang bersangkutan kembali tidak memenuhi undangan. Pada 13 April 2019, Teradu I s.d. Teradu III menyampaikan undangan pelantikan ketiga melalui Surat No: 122/BAWASLU-PROV.SU-14/TU.00.01/IV/2019 kepada Marlina Bunawolo untuk menghadiri pelantikan pada 15 April 2019 dan yang bersangkutan kembali tidak memenuhi undangan pada waktu yang telah ditentukan. Untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) anggota Panwascam Tanah Masa, Teradu I s.d. Teradu III melakukan seleksi terbuka dengan membuka pendaftaran Panwascam Tanah Masa melalui Pengumuman Bawaslu Nias Selatan No: 011/Bawaslu-Prov.SU- 14/OT.00/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019. Pada masa pendaftaran, terdapat 3 (tiga) orang pendaftar, 1 (satu) orang pendaftar dinyatakan TMS karena motivasinya ingin memenangkan salah satu Caleg Partai Politik. Teradu I s.d. Teradu III kemudian mengumumkan Junius Laowo dan Netral Walui lulus seleksi berkas Calon Anggota PAW Panwascam Tanah Masa (Bukti T-15a). Dalam pengumuman tersebut, dinyatakan bahwa peserta yang lulus seleksi berhak mengikuti tahapan seleksi tertulis pada 12 April 2019. Teradu I s.d. Teradu III melalui surat 108/BAWASLU- PROV.SU-14/TU.00.01/IV/2019 tertanggal 12 April menyampaikan adanya perubahan jadwal seleksi tertulis karena mengalami kendala distribusi soal dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sehingga jadwal tes tertulis diubah tanggal 13 April 2019. Namun pada tanggal 13 April 2019, Teradu I s.d. Teradu III kembali menyampaikan koreksi jadwal tes tertulis dilaksanakan pada 15 April 2019 melalui Surat No: 117/BAWASLU-PROV.SU-14/TU.00.01/IV/2019. Karena Marlina Bunawolo tidak menghadiri undangan pelantikan, kemudian Netral Walui dan Junius Laowo tidak hadir mengikuti tes tertulis, maka Teradu I s.d. Teradu III melalui Surat Tugas No: 130.A/Bawaslu-Prov.SU-14/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 menugaskan Alismawati Hulu dan Harapan Bawaulu menjadi Pelaksana Tugas Anggota Panwascam Tanah Masa. DKPP menilai tindakan Teradu I s.d. Teradu III menerbitkan 3 (tiga) kali undangan kepada Marlina Bunawolo untuk menghadiri pelantikan dan mengundang Netral Walui bersama Junius Laowo mengikuti tes tertulis, merupakan bentuk pelayanan kepada para pihak untuk mengunakan hak konstitusionalnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketidakhadiran pihak-pihak yang telah diundang pada kegiatan pelantikan maupun tes tertulis tidak dapat secara serta merta dibebankan tanggungjawabnya kepada Teradu I s.d. Teradu III. DKPP menilai tanggung jawab etis Para Teradu selaku penyelenggara Pemilu berkenaan dengan rangkaian pelaksanaan tugas pengisian Anggota PAW Panwascam Tana Masa. Terungkap fakta bahwa Teradu I s.d. Teradu III memberhentikan sementara Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo pada 8 Januari 2019 dan baru menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP pada 5 Maret 2019. Selanjutnya, surat pengunduran diri Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo pada 14 Maret 2019 ditindaklanjuti oleh Teradu I s.d. Teradu III dengan menerbitkan keputusan pemberhentian tetap pada tanggal 28 Maret 2019. Akibatnya, terjadi kekosongan 2 (dua) anggota Panwascam Tanah Masa pada 8 Januari 2019 hingga ditetapkannya Teradu I dan Teradu III sebagai Pelaksana Tugas pada 16 April 2019. Teradu I s.d. Teradu III dalam mengisi kekosongan Anggota Panwascam Tana Masa seharusnya mampu bertindak lebih efektif dengan memperhatikan efisiensi waktu pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019. Pengisian anggota Panwascam Tana Masa yang berlarut-larut menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi peserta seleksi maupun pelaksanaan tugas Pengawasan Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I s.d. Teradu III tidak meyakinkan DKPP. Teradu I s.d Teradu III terbukti melanggar Pasal 15 huruf g dan Pasal 17 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. [4.3.2] terhadap dalil pada angka [4.1.4], terungkap fakta bahwa Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo diberhentikan sementara sebagai Panwascam Tanah Masa berdasarkan SK No. 005/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019. Selanjutnya, Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo diberhentikan tetap sebagai Panwascam Tanah Masa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Nias Selatan No: 018/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.0101/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019. Terhadap dalil aduan ini, Teradu IV menyampaikan bukti-bukti berupa Surat No: 009/001/Keu/II/2019 tertanggal 06 Februari 2019 dan Surat No: 009/002/Keu/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya memuat Permintaan kepada Pimpinan BRI Cabang Teluk Dalam untuk melakukan transfer gaji Panwascam se-Kabupaten Nias Selatan. Dalam lampirkan bukti tersebut, pada kolom nama Isolasi Bago dan Timoteu Bunawolo tidak tercantum nominal gaji maupun nomor rekening untuk dilakukan transfer gaji. Selain itu, Pengadu dalam persidangan juga tidak dapat menghadirkan bukti yang menyatakan bahwa Teradu IV secara melawan hukum tidak mengembalikan gaji 2 (dua) orang Anggota Panwascam Tanah Masa yang diberhentikan sementara. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu IV meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengarkan keterangan saksi, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, dan Teradu III terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu IV tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Alismawati Hulu selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Teradu II Pilipus Famazokhi Sarumaha, dan Teradu III Harapan Bawaulu masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sejak putusan ini dibacakan; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Murniati Dakhi selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Nias Selatan sejak putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan; 5. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Putusan ini sepanjang untuk Teradu IV paling lama 7 hari sejak dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Enam Belas Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA ttd Teguh Prasetyo Ttd ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Andre Saputra