Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 108-PKE-DKPP/X/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 131- P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 108-PKE-DKPP/X/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Esau Ayok Pekerjaan : Petani Alamat : Kampung Mitiede, Distrik Minyambouw, Kab. Pegunungan Arfak Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Pengadu.

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Elihut Towansiba Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak Alamat : Kampung Ulong – Kabupaten Pegunungan Arfak Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------- Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan Saksi; mendengar keterangan Pihak Perkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 131-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 108-PKE-DKPP/X/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan mengatakan bahwa pada tanggal 13 September 2020 Teradu datang dalam keadaan mabuk (pengaruh minuman keras) masuk ke kamar Marlina Mandowen untuk membangunkan dengan cara menendang kaki. Selanjutnya Teradu menyatakan kepada Marlina Mandowen “Mari Bersetubuh Dulu”. Berdasarkan hal tersebut Marlina Mandowen melaporkan ke suaminya. Selanjutnya Pengadu melaporkan Teradu ke Kepolisian Daerah Papua Barat Resor Manokwari Sektor Anggi. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: No Bukti Keterangan 1. P - 1 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Devi Geri Hamadi sebagai Staf Teknis pada Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak.; 2. P - 2 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Oskar Wamafma sebagai Anggota Polres Manokwari Sektor Anggi; 3. P - 3 Fotokopi Laporan Polisi yang telah dilakukan oleh Korban kepada Teradu atas tindakan asusila tersebut sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: TBL/05/IX/2020/Sek Anggi; 4. P - 4 Fotokopi Salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sulawesi Selatan Nomor: 012/SKEP/DPP-PKP IND/SS/II/2017 tentang Pembentukan Baru Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Tana Toraja Masa Bakti 2017-2022; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bantahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual: a) Berdasarkan laporan pengadu yang mana dalam (bukti P1) menyatakan teradu melakukan tindak kekerasan fisik kepada korban adalah tidak benar. Pernyataan pengadu haruslah sesuai dengan keterangan saksi dan mempunyai bukti yang kuat berupa visum (keterangan ahli) atas tindakan kekerasan yang terjadi; b) Teradu meyakini dan membenarkan tidak ada niat untuk melakukan kekerasan secara fisik yang menjurus kepada pelecehan seksual yang menimbulkan trauma kepada sdri. Marlina Mandowen karena tidak ada masalah dalam kerja keseharian teradu dan sdri. Marlina Mandowen; c) Apabila ada tuduhan kepada teradu melakukan pelecehan seksual kepada sdri. Marlina Marlina Mandowen maka dapat dipastikan itu adalah fitnah dari pihak lain yang mencoba menjatuhkan nama baik Teradu; d) Adalah sebuah fakta antara teradu dan sdri. Marlina Mandowen dalam kerja dan keseharian sering bercanda satu sama lain secara berlebihan namun hubungan baik tetap terjaga. 2. Laporan Polisi Namun Tidak Diproses: a) Teradu meyakini Laporan Polisi yang dibuat oleh sdri. Marlina Mandowen dengan Nomor: TBL/05/IX/2020/Sek Anggi adalah adalah atas paksaan pihak lain yang tidak bertanggungjawab; b) Sebagaimana dalam laporan tersebut tidak ada proses lanjutan atau pemberitahuan dari pihak Kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut; c) Laporan Polisi yang dimasukan oleh pengadu sebagai bukti (P3) untuk sidang DKPP belum dapat dibuktikan secara hukum, teradu melakukan tindak asusila; d) Sepanjang tidak ada putusan pidana yang membuktikan teradu melakukan tindak asusila seperti yang dilaporkan pengadu, maka teradu merasa tuduhan tersebut adalah fitnah dan upaya pencemaran nama baik. 3. Pengadu Diduga Menggunakan Surat Pernyataan Palsu: a) Saksi Pengadu atas nama Devi Geri Hamadi sebagai staf Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak melakukan tindak pidana pemalsuan surat dimana surat itu dijadikan sebagai (bukti P1) dalam laporan ke DKPP namun isi surat pernyataan itu diduga tidak benar. Hal ini tentu melanggar pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP); b) Pengadu dalam hal ini Esau Ayok juga melakukan tindak pidana pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu menggunakan surat pernyataan palsu; c) Pembuatan Surat Pernyataan oleh Devi Geri Hamadi yang digunakan sebagai bahan keterangan untuk (bukti P1) dalam laporan ke DKPP adalah merugikan Teradu. 4. Meninjau Motiv Dibalik Laporan Pengadu ke DKPP: a) Teradu berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melihat dengan jernih apa tujuan sebenarnya teradu dilaporkan dan siapa dibalik semua ini; b) Teradu meyakini mempunyai hubungan yang baik dengan sdri. Marlina Mandowen dan dalam kerja keseharian sering bercanda yang berlebihan. Alasannya kenapa saat kejadian di Pegaf sdri. Marlina tidak mau menyelesaikan masalah secara kekeluargaan; c) Teradu merasa tidak adil karena permasalahan yang terjadi tidak diselesaikan oleh Bawaslu di tingkat provinsi sesuai dengan mekanisme (Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020); d) Teradu merasa dirugikan karena Pimpinan Bawaslu tingkat Provinsi tidak mempunyai niat untuk menyelesaikan masalah teradu seperti permasalahan anggota Bawaslu di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Wondama (dalam dugaan pelanggaran kode etik); e) Teradu mempunyai hubungan yang baik sdri. Marlina mandowen. Teradu tidak ada niat untuk melakukan kekerasan dan pelecehan atau membalasa dendam, apabila teradu ada berbuat kesalahan (dipengaruhi miras) teradu dengan niat baik akan meminta maaf. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Fotokopi Surat Klarifikasi; 2. T-2 Fotokopi Surat kronologis kejadian dan pokok pengaduan ke DKPP; 3. T-3 Fotokopi Surat Pernyataan; [2.7] SAKSI Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan Saksi yang mengatakan sebagai berikut: 1. Gersom Trirbo Gerry Hamadi (staf Bawaslu Pegunungan Arfak) dan Oskar Wamafma (Anggota Polisi Polsek Anggi), dan Teradu minum pada saat sebelu kejadian. Hubungan Marlina Mandowen dengan Teradu sangat baik. 2. Derland Samori Pada saat kejadian tidak melihat dan sedang tidur. 3. Aris Laban Pada kejadian tersebut sudah tidur. Gersom diminta Teradu untuk beli minuman. [2.8] PIHAK TERKAIT 1. Bawaslu Provinsi Papua Barat Pada tanggal 13 September 2020, Pengadu melapor ke Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan membuat surat pernyataan. Benar kantor Bawaslu Kab. Pegunungan Arfak di pakai untuk tempat tinggal Staf dan Komisioner. Bawaslu Provinsi Papua Barat sudah melakukan pembinaan keseluruh jajaran bawah ya. Bawaslu Provinsi Papua Barat sudah melakukan klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu. Setelah Korban melaporkan, Bawaslu Provinsi Papua Barat langsung melaksanakan Rapat Pleno. Hasil Rapat Pleno meminta Momot untuk melakukan klarifikasi kepada Marlina Mandowe. Bawaslu Provinsi Papua Barat sudah berkoordinasi dengan Bawaslu RI untuk Pemberhentian Sementara Teradu. Hasil klarifikasi disampaikan ke Bawaslu RI. 2. Marlina Mandowen Pada tanggal 13 September 2020 pukul 02.00 WIT, Teradu membangunkan Marlina Marlina dengan menggunakan kaki. Keterangan yang Teradu sampaikan semua bohong. Pada saat itu Teradu langsung berdiri di atas Marlina Mandowen dengan kedua kakinya berada diantara kaki Marlina Mandowen yang sedang dalam keadaan tertidur di Kasur. Kemudian Teradu menendang bagian betis kaki Marlina Mandowen dan mengajak Marlina Mandowen untuk berhubungan badan. Marlina Mandowen kaget dan terbangun sekaligus marah-marah dan Marlina Mandowen menyuruh Teradu keluar. Namun Teradu masuk kembali ke kamar Marlina Mandowen. Setelah itu Marlina Mandowen menemui Polis yang berjaga di kantor dan Marlina Mandowen berkata “Bapak Polisi bermain kartu disini tapi tidak mendengar Marlina Mandowen marah ke Teradu”. Marlina Mandowen lari ke Api unggun dan Teradu kembali mengejar Marlina Mandowen sampai di api unggun. Teradu menarik badan Marlina Mandowen sambil memegang pinggang dan menarik badan Marlina kearah badan Teradu. Marlina tidak nyaman melihat Teradu. Pada malam tersebut tubuh Marlina dipegang-pegang ama Teradu dan disaksikan oleh Polisi dan Geri Hamadi. Setelah kejadian tersebut Marlina Mandowen tidak pernah ke temu Teradu. Marlina Mandowen sudah trauma dengan kejadian tersebut. 3. Geri Devi Hamadi Geri Devi Hamadi yang mengatakan bahwa Geri Devi Hamadi (staf Bawaslu Pegunungan Arfak) dan Oskar Wamafma (Anggota Polisi Polsek Anggi), dan Teradu. Geri Devi Hamadi tidak tidur pada saat itu. Marlina Mandowen yang membangunkan teman2. Teradu menyuruh Geri Devi untuk masuk ke kamar Marlina Mandowen, tetapi Geri Devi tidak mau dan masuk ke kamar laki-laki. Teradu menyuruh Geri Devi sebanyak 3 (tiga) kali, namun Geri Devi tidak melaksanakan perintah Teradu karena Marlina Mandowen dianggap orang tua. Pada saat kejadian tersebut Geri Devi masih sadar. Setelah itu Teradu masuk ke kamar Marlina Mandowen langsung berdiri di atas Marlina Mandowen dengan kedua kakinya berada diantara kaki Marlina Mandowen yang sedang dalam keadaan tertidur di Kasur. Kemudian Teradu menendang bagian betis kaki Marlina Mandowen dan mengajak Marlina Mandowen untuk berhubungan badan. Pada saat kejadian tersebut Geri Devi berada di pintu dan langsung masuk ke kamar laki-laki. Teradu memengang pinggulnya dan muka Marlina Mandowen dan Geri Devi melihat langsung kejadian tersebut. Pada saat Teradu mengatakan berhubungan badan, Geri Devi mendengar langsung karena berada di tempat kejadian. Kejadian tersebut terjadi dari pukul 02.00 sampai 02.30 WIT. Teradu berada di kamar Marlina selama 5 menit dan Teradu bersama dengan Marlina keluar kamar”.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu pada tanggal 13 September 2020 dalam keadaan mabuk mendatangi kamar Pihak Terkait a.n. Marlina Mandowen anggota Bawaslu Pegunungan Arfak yang tengah tertidur. Teradu membangunkan Marlina Mandowen dengan cara menendang kaki Pihak Terkait dan mengatakan “Mari Bersetubuh Dulu”; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya membantah bahwa Teradu telah melakukan kekerasan fisik kepada Pihak Terkait a.n. Marlina Mandowen. Teradu menyatakan tidak memiliki niat untuk melakukan kekerasan fisik yang menjurus kepada pelecehan seksual hingga menimbulkan trauma dan tuduhan tersebut adalah fitnah untuk menjatuhkan nama baik Teradu. Teradu juga menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan kerja keseharian dengan yang bersangkutan. Teradu menyampaikan bahwa Laporan Pihak Terkait ke Kepolisian dengan Nomor TBL/05/IX/2020/Sek Anggi adalah dibuat dengan paksaan pihak lain, dan lagipula terhadap laporan tersebut belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tuduhan asusila terhadap Teradu sebagaimana didalilkan adalah fitnah yang merupakan pencemaran nama baik. Teradu juga menduga Surat Pernyataan dari Geri Devi Hamadi selaku Staf Bawaslu Kab. Pegunungan Arfak adalah palsu dan merugikan Teradu. Selain itu, Teradu mempertanyakan motif Laporan Pengadu ke DKPP karena seharusnya persoalan ini diselesaikan oleh Bawaslu tingkat Provinsi sesuai dengan mekanisme Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP, pada tanggal 13 September 2020 Teradu bersama dengan staf Bawaslu Kab. Pegunungan arfak dan Anggota Kepolisian Polsek Anggi mengkonsumsi minuman keras di Kantor Bawaslu Kab. Pegunungan Arfak. Teradu berdalih meminum minuman keras karena suhu di Pegunungan Arfak sangat dingin. Dalam keadaan mabuk, Teradu kemudian masuk ke kamar tempat Pihak Terkait a.n. Marlina Mandowen anggota Bawaslu Pegunungan Arfak (Penyintas) tidur. Dalam persidangan, Teradu mengakui bahwa dirinya menenggak minuman keras dan mabuk hingga kehilangan kontrol. Pada saat terbangun pada pagi hari, Teradu menyatakan tidak mengingat apapun dan mendapatkan Marlina Mendowen tidak lagi berada di kantor. Teradu menyatakan tidak memiliki niat untuk melakukan kekerasan maupun pelecehan seksual kepada Marlina Mandowen (Penyintas). Selanjutnya, Teradu mendatangi kediaman Marlina Mendowen untuk meminta maaf dengan membawa sejumlah uang tunai untuk menyelesaiakan permasalahan secara adat. Pada tanggal 14 September 2020, Marlina Mandowen mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaporkan Teradu ke DKPP. Teradu kembali berupaya untuk menyelesaikan persoalan secara adat dengan membayar denda adat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan babi sebanyak 1 (satu) ekor yang kemudian ditolak oleh Penyintas. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2020, Teradu dipanggil oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk memberikan keterangan klarifikasi. DKPP menilai bahwa tindakan Teradu mengkonsumsi minuman keras di Kantor Bawaslu Kab. Pegunungan Arfak tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu seharusnya memahami mengkonsumsi minuman keras dapat menghilangkan kontrol diri dan kesadaran. Selain itu dampak lainnya adalah berpotensi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan etika serta merendahkan martabatnya sebagai insan yang berakal dan berbudi. Bahwa kantor Bawaslu Pegunungan Arfak merupakan public office yang berfungsi memberi pelayanan publik sehingga tidak sepatutnya digunakan sebagai ajang pesta minuman keras. Terungkap fakta dalam persidangan bahwa dalam keadaan mabuk, Teradu berusaha membangunkan koleganya Marlina Mandowen anggota Bawaslu Kab. Pegunungan Arfak yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini selaku Penyintas. Bahwa Teradu memasuki ruangan tempat Penyintas tidur dan membangunkan yang bersangkutan sembari mengajak Penyintas berhubungan badan. Merasa terganggu, Penyintas kemudian pergi ke luar ruangan. Dalam situasi tersebut, Teradu mengikuti Penyintas dan kemudian menarik tubuh Penyintas ke arah Teradu dengan memegang pinggangnya. Meskipun dalam sidang pemeriksaan Teradu berdalih bahwa ia tidak mengingat apapun pada saat terbangun pada pagi harinya, namun terdapat keterangan dari Geri Devi Hamadi yang menyaksikan dan mendengar tindakan Teradu yang berupaya membangunkan korban dan mengajak korban untuk berhubungan badan. Geri Devi Hamadi juga membenarkan bahwa Teradu mengikuti Penyintas ke luar ruangan dan menarik dengan memegang pinggang Penyintas. Sedangkan dalam klarifikasi dengan Bawaslu Provinsi Papua Barat pada 17 September 2020, Teradu mengakui mencolek pinggang Penyintas untuk membangunkannya dari tidur yang mengakibatkan Penyintas berteriak, meskipun setelah itu Teradu tidak lagi mengingat kejadian selanjutnya. Bahwa tindakan Teradu yang meminum minuman keras hingga mabuk tidak sadarkan diri dan berujung pada kekerasan seksual kepada Penyintas telah mencoreng martabat Penyelenggara Pemilu serta melecehkan semangat penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan 15 huruf a dan huruf g Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. DKPP mengingatkan kepada Pihak Terkait a.n. Geri Devi Hamadi yang ikut mengkonsumsi minuman keras bersama Teradu agar kedepan lebih bijak dalam memilih dan memilah perbuatan yang berpedoman pada prinsip kepatutan dan kepantasan. Peristiwa yang terjadi dalam perkara ini menjadi pelajaran bahwa meminum minuman keras dapat berakibat pada perbuatan yang tidak patut, terlebih apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkungan kerja. Selain itu DKPP juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan tubuh perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, untuk itu kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Elihut Towansiba selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad, selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Muhammad ANGGOTA Ttd Ttd Teguh Prasetyo Didik Supriyanto Ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir