Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 68/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 214/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 68/DKPP- PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh: 1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU [1.1] PENGADU 1. Nama : Maiman Nanang Rukman, S.H Pekerjaan : Advokat Alamat :Jl. Bougenville B 6 Pondok Indihiang Permai Kel Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------Pengadu; TERHADAP: [1.2] TERADU 1. Nama : Drs. H. Cholis Muklis, M.Pd Pekerjaan : Ketua KPU Kota Tasikmalaya Alamat : Tasikmalaya Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; 1  Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 9 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 214/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 68/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu adalah Ketua Bid Hukum, Advokasi dan HAM DPD Partai NasDem Kota Tasikmalaya dan dengan didampingi Ketua DPD Partai NasDem Kota Tasikmalaya (Sdri. Hj Dwi Ratna Kartika, SH., M.Kn ) yang menerima mandat dari DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Saksi Partai NasDem Kota Tasikmalaya Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kota Tasikmalaya tanggal 19 April 2014 bertempat di GOR Sukapura Tasikmalaya; 2. Bahwa tanggal 20 April 2014, PELAPOR/PENGADU mendatangi Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya sekira Pukul 08.30 an WIB untuk meminta Model DA-1 Kec Cipedes hasil koreksi sebagaimana angka 2 hurup ( f ) berikut Model DB-1 KPU Kota Tasikmalaya hasil Pleno tetapi tidak dapat diterima pada saat itu juga; 3. Bahwa tanggal 21 April 2014, PELAPOR/PENGADU melaporkan peristiwa pada Pleno KPU Kota Tasikmalaya tersebut ke Panwaslu Kota Tasikmalaya sebagaimana tanda bukti lapor Model B.3-DD No . 28/LP/PILEG/IV/2014; 4. Bahwa tanggal 23 April 2014, Panwaslu Kota Tasikmalaya mengeluarkan Surat No. 59/Panwaskota/IV/2014 kepada DPD Partai NasDem Kota Tasikmalaya Perihal Jawaban Laporan Partai NasDem mengenai Keberatan Hasil Pleno Perhitungan Surat Suara Pemilu Tahun 2014; 5. Bahwa tanggal 25 April 2014, DPD Partai NasDem Kota Tasikmalaya mengeluarkan Surat No 057/DPD-NasDem.Tsm/IV/2014 kepada Panwaslu Kota Tasikmalaya Perihal tanggapan atas Surat Panwaslu Kota Tasikmalaya; 6. Bahwa tanggal 28 April 2014, Panwaslu Kota Tasikmalaya mengeluarkan Surat No 61/Panwaslu-Kota/IV/2014 kepada KPU Kota Tasikmalaya Perihal Rekomendasi Keberatan Saksi Partai NasDem, yang pada pokoknya merekomendasikan/menindaklanjuti kepada KPU Kota Tasikmalaya untuk membuktikan secara factual hasil perubahan form DA-1 dan A-5 di Kecamatan Cipedes sebagaimana keberatan (Sdr Meiman selaku Saksi Partai NasDem); 2 7. Bahwa tanggal 29 April 2014, KPU Kota Tasikmalaya mengeluarkan Surat No 117/KPU-Kota/.011.329197/IV/2014 Kepada Panwaslu Kota Tasikmalaya Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Tasikmalaya; 8. Bahwa tanggal 1 Mei 2014, PELAPOR/PENGADU dengan didampingi Ketua Bappilu DPD Partai NasDem Kota Tasikmalaya (Sdr Drs Hery Thoris, MBA), memberikan laporan berikut berkas-berkasnya ke DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat dan diterima oleh Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat dan Korda Tasikmalaya-Garut; 9. Bahwa tanggal 3 Mei 2014, PELAPOR/PENGADU dengan didampingi Ketua Bappilu (Sdr Drs Hery Thoris, MBA), Ketua Bid Otonomi Daerah ( Sdr. Joyo Moerdiono, SH), Ketua Bid Ideologi dan Kebudayaan (Sdr Ir. Cahyo Wandawa) dan Beberapa Satgas DPD Partai NasDem Kota Tasikmalaya, sesuai dengan permintaan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat untuk turut hadir pada Pleno KPU Provinsi Jawa Barat bertempat di Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Jl Garut; 10. Bahwa tanggal 8 Mei 2014, PELAPOR/PENGADU dengan didampingi Ketua Bappilu DPD Partai NasDem Kota Tasikmalaya (Sdr Drs Hery Thoris, MBA), melapor, berkonsultasi dan mohon izin pada Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat tentang keberatan pada Pleno KPU Kota Tasikmalaya ke Bawaslu Pusat dan DKPP terkait dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada saat dan sesudah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 19 April 2014 dan pada prinsifnya Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat mengizinkan dan meminta laporannya kembali; 11. Bahwa tanggal 9 Mei 2014, PELAPOR/PENGADU dengan didampingi Ketua Bappilu DPD Partai NasDem Kota Tasikmalaya (Sdr Drs Hery Thoris, MBA), melapor/mengadu pada Bawaslu Pusat dan DKPP, dengan tanda bukti lapor : 1). untuk DKPP Form IV-P/L-DKPP/2014 dan 2). untuk Bawaslu Model B.3-DD No 222/LP/PILEG/V/2014; 12. Bahwa tanggal 11 Mei 2014, PELAPOR/PENGADU, menyampaikan laporan berikut berkas-berkasnya pada DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat di Bandung; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; 3 Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Copy Berita Acara Nomor 018/BA/PPK CPPS/IV/2014 perihal Perbaikan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 17 April 2014; 2. Bukti P-2 : Copy SK KPU Kota Tasikmalaya Nomor 37/Kpts/KPU- Kota-011329197/2014 perihal Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tertanggal 19 April 2014; 3. Bukti P-3 : Copy Tanda bukti lapor Nomor 28/Ip/Pileg/IV/2014 tertanggal 21 April 2014; 4. Bukti P-4 : Copy Surat Panwaslu Kota Nomor 59/Panwas- kota/IV/2014 perihal Jawaban laporan Partai NasDem mengenai keberatan hasil pleno perhitungan surat suara Pemilu tahun 2014 tertanggal 23 April 2014; 5. Bukti P-5 : Copy Surat Panwaslu Kota Nomor 61/Panwas- kota/IV/2014 perihal Rekomendasi keberatan saksi Partai Nasdem tertanggal 28 April 2014; 6. Bukti P-6 : Copy Surat KPU Kota Tasikmalaya Nomor 117/KPU-Kota- 011.329197/IV/2014 perihal tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kota Tasikmalaya tertanggal 29 April 2014; 7. Bukti P-7 : Copy Berita Acara Nomor 23/BA/KPU KOTA.011.329197/2014 tertanggal 19 April 2014; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Menimbang bahwa Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.5.1] Secara umum Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; 4 [2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa KPU Kota Tasikmalaya telah melaksanakan rapat pleno terbuka tentangRekapitulasiHasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 19 April 2014 bertempat di GOR Sukapura. Pada rapat ini, diawali kata pengantar dan pembacaan tata tertib dengan mengacu kepada Peraturan KPU RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI; 2. Bahwa ketika PPK Kecamatan Cipedes membacakan Model DA, saksi partai Nasdem melakukan interupsi karena penjumlahan data pemilih tambahan (DPTb) tidak sinkron. Saksi Partai Nasdem (Sdr. Maiman Nanang Rukmana) meminta agar dilakukan pembuktian terhadap data pemilih tambahan berupa pembuktian Model A 5; 3. Bahwa terhadap usulan saksi Partai Nasdem sebagaimana dimaksud angka 2, pimpinan rapat menjelaskan bahwa tidak perlu dilakukan pembuktian Model A 5 karena data pemilihnya ada tetapi terjadi kesalahan penjumlahan disebabkan ada kesalahan formula dan kesalahan entry, sehingga hanya diperlukan perbaikan penjumlahan saja; 4. Bahwa saksi partai Nasdem tidak menerima penjelasan pimpinan rapat dan tetap meminta pembuktian Model A 5. Sedangkan saksi lain ada yang setuju dengan pendapat pimpinan rapat dan ada yang senada dengan saksi Partai Nasdem; 5. Bahwa Panwaslu Kota Tasikmalaya menyampaikan pendapat agar proses pembacaan terus dilanjutkan, sementara kesalahan jumlah dilakukan perbaikan oleh PPK di forum rapat pleno; 6. Bahwa setelah mendengarkan pendapat para saksi dan pendapat Panwaslu Kota Tasikmalaya, pimpinan rapat memutuskan bahwa pembacaan Model DA oleh PPK Cipedes dilanjutkan, sementara di tempat lain pada forum rapat pleno, PPK melakukan perbaikan penjumlahan Model DA; 7. Bahwa Anggota PPK Kecamatan Cipedes bersama anggota PPS di wilayahnya melakukan perbaikan penjumlahan dengan disaksikan Panitia Pengawas Kecamatan di lingkungan forum rapat pleno dan prosesnya dituangkan dalam Berita Acara PPK Kec. Cipedes yang ditandatangani Anggota PPK dan Panwaslu Kec.Cipedes serta berita acara PPS; 8. Bahwa setelah selesai pelaksanaan perbaikan, PPK Cipedes dengan dibantu PPS Nagarasari melaporkan kepada forum rapat pleno tentang sebab-sebab terjadinya kesalahan penjumlahan serta hasil koreksinya; 5 9. Bahwa Pimpinan rapat menanyakan tanggapan peserta rapat dan saksi terhadap hasil perbaikan. Semua saksi menerima hasil perbaikan kecuali saksi Partai Nasdem yang diamini saksi PKB; 10. Bahwa Pimpinan rapat tidak meminta lagi tanggapan Panwaslu Kota Tasikmalaya karena dianggap rekomendasinya telah cukup disampaikan pada kesempatan pertama; 11. Bahwa setelah mempertimbangkan pendapat para saksi, pimpinan rapat memutuskan bahwa kesalahan penjumlahan pada Model DA Kecamatan Cipedes telah diperbaiki dan dipersilakan untuk dibacakan dan dicatat pada Model DB; 12. Bahwa Saksi yang masih keberatan dipersilakan untuk menuliskan keberatannya pada Model DB 2 untuk diteruskan pada proses rekapitulasi di atasnya; 13. Bahwa Saksi Partai Nasdem telah menuliskan keberatannya pada Model DB-2 dan KPU Kota Tasikmalaya telah mencatatnya pada Model DB, sedangkan Partai PKB tidak menuliskannya secara spesifik; 14. Bahwa dokumen Model DB2 yang berisi keberatan saksi Partai Nasdem serta Model DB (berita acara) yang berisi catatan keberatan Saksi Partai Nasdem, telah disampaikan kepada KPU Provinsi untuk dibawa dan diungkapkan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Provinsi; 15. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi di KPU Provinsi, saksi Partai Nasdem menyampaikan bahwa di Kota Tasikmalaya ada masalah. Kami menyampaikan tanggapan apa yang dimaksud dengan masalah oleh Saksi Partai Nasdem, yaitu berkenaan dengan keberatan saksi Partai Nasdem pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kota Tasikmalaya; 16. Bahwa terhadap penjelasan Teradu, saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan, demikian pula Bawaslu dan Pimpinan rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat, sehingga saksi Partai Nasdem tidak menuliskan keberatan pada Model DC 2 dan menyetujui hasil rekapitulasi dengan menandatangani Berita Acara; 17. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 pukul 18.00, KPU Kota Tasikmalaya menerima surat Panwaslu Kota Tasikmalaya Nomor 61/Panwaslu-Kota/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 perihal rekomendasi keberatan saksi Partai Nasdem yang isinya merekomendasikan/menindaklanjuti untuk membuktikan secara faktual hasil perubahan form DA1 dan A 5 di Kecamatan Cipedes sesuai mekanisme perbaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 18. Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu tersebut, KPU Kota Tasikmalaya melakukan tindak lanjut berupa penjelasan melalui surat Nomor : 117/KPU- Kota.011.329197/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kota Tasikmalaya dengan melampirkan bukti Model A 5 sebanyak 98 orang; 6 19. Bahwa KPU Kota Tasikmalaya tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kota Tasikmalaya dalam bentuk rapat pleno terbuka dengan agenda pembuktian A 5 karena pada tanggal 28 April 2014 proses rekapitulasi sudah sampai tingkat nasional; 20. Bahwa oleh karena rapat jadwal rapat pleno rekapitulasi tingkat Kab/Kota telah terlewati dan proses rekapitulasi sudah sampai tingkat nasional, maka KPU Kota Tasikmalaya hanya bisa melakukan rapat pleno berkenaan dengan rekapitulasi berdasarkan perintah KPU Provinsi dan/atau KPU RI dengan mengacu kepada rekomendasi Bawaslu; [2.5.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima; 2. Menyatakan bahwa Teradutidak terbukti melanggarkode etik; 3. Menyatakan memulihkan kedudukan, kehormatan, dan martabat, serta nama baik Teradu dalam hubungan kerja dan hubungan sosial kemasyarakatan; 4. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima (Niet Onvankljik verklaard) 5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono).

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu 7  Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih 8 [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan aquo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1]Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradutelah melakukan pelanggaran etika penyelenggara Pemiludengan tidak melaksanakan/meminta pendapat Panwaslu Kota Tasikmalaya dalam langsung menutup rapat pleno atas keberatan saksi partai. Pada tanggal 28 April 2014 rekomendasi PanwasluNomor 61/Panwaslu-Kota/IV/2014 perihal rekomendasi keberatan saksi Partai Nasdem yang isinya merekomendasikan/menindaklanjuti untuk membuktikan secara faktual hasil perubahan form DA1 dan A 5 di Kecamatan Cipedes tetapi Teradu tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu. Bahwa surat Nomor117/KPU-Kota.011.329197/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kota Tasikmalaya dengan melampirkan bukti Model A 5 sebanyak 98 orangtidak sesuai dengan fakta Pleno. [4.2]Menimbang bahwa dalam jawabannya Teradu mengakatan telah melaksanakan rapat pleno terbuka RekapitulasiHasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 19 April 2014 bertempat di GOR Sukapura. Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Tasikmalaya, Teradu telah melakukan tindak lanjut berupa penjelasan melalui surat Nomor 117/KPU-Kota.011.329197/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kota Tasikmalaya dengan melampirkan bukti Model A 5 sebanyak 98 orang. Teradu juga menjelaskan bahwa saksi Partai Nasdem tidak menyatakan keberatan, demikian pula Bawaslu dan Pimpinan rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat, sehingga saksi Partai Nasdem tidak menuliskan keberatan pada Model DC 2 dan menyetujui hasil rekapitulasi dengan menandatangani Berita Acara. [4.3]Menimbang keterangan para pihak, alat bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa dalam setiap pelaksanaan pleno rekpitulasi, setiap protes saksi harus dilayani dan sebelum menutup pleno, penyelenggara harus meminta pendapat dari pihak pengawas. Dengan demikian dalil Pangadu terbukti dan dengan demikian Teradu telah melanggar asas jujur, adil, independensi, dan sumpah jabatan (Pasal 3 ayat (4), Pasal 5, Pasal 10, dan Pasal 12 9 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [4.3] menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.3] Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [4.4]Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagaian; 2. Menjatuhkan Sanksi berupa PERINGATAN kepada Teradu atas nama Drs. H. Cholis Muklis, M.Pd selaku Ketua KPU Kota Tasikmalaya sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 4 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si.,masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 10  Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana,Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 11