Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 302/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Perkara Pengaduan Nomor. 687/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor. 302/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : Drs. H. Gosetra Muthaher. Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Donggala. Alamat : Jl. Hangtuah No.84 Palu, RT.08 RW.02, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama :Mohamad Saleh, S. Sos., M. Si Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Donggala Alamat Kantor : Jl. Puemami, Kelurahan Gunung Bale, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Teradu1; 2. Nama :Ilyas, S. Fil.I. Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Donggala Alamat Kantor : Jl. Puemami, Kelurahan Gunung Bale, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama :Nawir B. Pagessa, S.Pt Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Donggala Alamat Kantor : Jl. Puemami, Kelurahan Gunung Bale, Kabupaten 1  Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama :Muhammad Yahya, S.H. Organisasi/Lembaga : Staf KPU Kabupaten Donggala Alamat Kantor : Jl. Puemami, Kelurahan Gunung Bale, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama :As’ad Mardjudo, S.Pt Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Donggala Alamat Kantor : Jl. Puemami, Kelurahan Gunung Bale, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama :Tazkir Suleman, S.H. Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Donggala Alamat Kantor : Jl. Puemami, Kelurahan Gunung Bale, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu VI. [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor.687/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor. 302/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1]Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 22 Oktober 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Terjadinya Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, pada tahap Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Sehubungan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh: 2  a. Pelapor selaku Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4 Nomor Urut 1 Partai Amanat Nasional, pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014; b. Pelapor selaku Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Donggala Partai Amanat Nasional (Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Donggala); c. Dokumen pendukung adanya Dugaan Penggelembungan Suara terhadap salah satu Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4 Nomor Urut 4 Partai Persatuan Pembangunan, yang dilakukan oleh PPS, PPK, hingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Donggala. 2. Inti permasalahan terjadinya Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU, serta Kepala Sub. Bagian Hukum di Kantor KPU Kabupaten Donggala, yaitu: a. KPU Kabupaten Donggala telah melaksanakan proses Pemungutan Suara Pemilu Anggota KPU, DPD, dan DPRD di Kabupaten Donggala pada hari Rabu tanggal 9 April 2014. Mulai hari Minggu tanggal 20 April 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 April 2014, KPU Kabupaten Donggala melaksanakan proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara seluruh Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014; b. Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014 (model DB), dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 (model DB Kabupaten/Kota); c. Saat Proses Rakapitulasi Tingkat Kabupaten, khususnya Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4 Nomor Urut 4 dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Asnudin, berdasarkan data yang diserahkan oleh seluruh saksi yang dimandatkan oleh pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Donggala saat proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS Daerah Pemilihan Donggala 4 yang meliputi Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, dan Kecamatan Balaesang Tanjung; d. Berdasarkan data Formulir Model C1, Formulir Model D1, dan Formulir Model DA1, yang dimiliki Pengadu, ditemukan adanya Dugaan Penggelembungan Suara terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan 3  Donggala 4 Calon Nomor Urut 4 dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Asnudin; e. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala khususnya Daerah Pemilihan Donggala khususnya Daerah Pemilihan Donggala 4, saksi Partai Amanat Nasional telah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Donggala atas adanya Dugaan Penggelembungan Suara terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4 yaitu Calon Nomor Urut 4 Partai Persatuan Pembangunan. Mengenai keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Nasional Demokrat atas Dugaan Penggelembungan Suara di beberapa TPS Kecamatan Sirenja terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Menanggapi keberatan tersebut, maka KPU Kabupaten Donggala saat itu meminta klarifikasi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, atas keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Amanat Nasional dan SaksiPartai Nasional Demokrat. Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, meminta agar pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala tingkat Kecamatan Sirenja dilakukan penundaan/dipending dulu, agar PPK sebelum melanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, diminta untuk melakukan sinkronisasi data Formulir Model C1, Formulir Model D1, dan Formulir Model DA1 yang dimiliki oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala. Setelah mendengar jawaban Panwaslu Kabupaten Donggala atas klarifikasi yang diminta oleh KPU Kabupaten Donggala, maka disepakati agar PPK Kecamatan Sirenja terlebih dulu melakukan sinkronisasi data Formulir Model C1, Formulir Model D1, dan Formulir Model DA1, dengan Panwaslu Kabupaten Donggala. Kesepakatan untuk sinkronisasi data yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Sirenja bersama Panwaslu Kabupaten Donggala, untuk proses pembacaan hasil Rekapitulasi perolehan suara Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala tingkat Kecamatan Sirenja dilakukan penundaan, sambil menunggu hasil sinkronisasi seluruh data Formulir Model C1, Formulir Model D1, dan Formulir Model DA1. f. Kesepakatan antara Panwaslu Kabupaten Donggala, PPK Kecamatan Sirenja, saksi-saksi Partai Politik yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Donggala tidak diindahkan/dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sirenja. KPU Kabupaten tetap memberikan kesempatan dan tetap melanjutkan proses pembacaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Sirenja; 4 g. KPU Kabupaten Donggala menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor. 226/Kpts/KPU.KAB-161/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dalam Pemilu Tahun 2014. Saksi Partai Amanat Nasional melihat tindakan PPK Kecamatan Sirenja bersama KPU Kabupaten Donggala tetap melanjutkan proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Saksi langsung melaporkan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilu berupa penggelembungan suara terhadap Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Donggala 4, sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Donggala Nomor.007/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 22 April 2014 (Formulir Model B.3-DD). h. Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran selanjutnya Panwaslu Kabupaten Donggala melakukan proses tindaklanjut atas laporan yang disampaikan oleh Sekretaris DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Donggala dan melakukan pencermatan segala bukti-bukti berupa Sertifikat Formulir Model C1, Formulir Model D1, dan FormulirModel DA1. Setelah Panwaslu Kabupaten Donggala melakukan kajian dan melengkapi alat bukti atas laporan Nomor.007/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 22 April 2014 (Model B.3-DD), maka Panwaslu melakukan pembahasan (gelar perkara) di Sentra Gakkumdu, pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014, bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Donggala, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model SG-3. Hasil pembahasan pada gelar perkara di Sentra Gakkumdu Kabupaten Donggala, disepakati Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor.007/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 22 April 2014 (FormulirModel B.3-DD), yang dilaporkan oleh Sekretaris DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Donggala dinyatakan memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti kepada pihak penyidik Kepolisian Resor Donggala yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Penyampaian Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Nomor.07/T/SG/Panwaslu-Kab.Dgl/IV/2014, tertanggal 26 April 2014 (Formulir SG-2); i. Setelah dilaksanakan penyidikan dan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian Resor Donggala dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terlapor atas Dugaan Pelanggaran Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pihak Penyidik Kepolisian Resor Donggala menyatakan tidak cukup bukti atas laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor.07/T/SG/Panwaslu-Kab.Dgla/IV/2014; j. Berdasarkanpemberitahuan yang disampaikan oleh Pihak Penyidik Polres Donggala terkait Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Nomor.07/T/SG/Panwaslu-Kab.Dgla/IV/2014, maka Panwaslu Kabupaten 5  Donggala kembali melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti FormulirModel C1 scanner KPU, Formulir Model D1, dan Formulir Model DA-1.Ditemukan Adanya Penggelembungan khususnya di TPS 3 Desa Ujumbou, dan TPS 2 Desa Tondo Kecamatan Sirenja, serta TPS 2 Desa Malino Kecamatan Balaesang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: RINCIAN PERGESERAN DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA CALEG DAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SIRENJA DAN BALAAESANG. No. Nama Kecamatan Desa TPS Versi C1 Versi D1 Ket Caleg/Parpol 1. PPP SIRENJA UJUMBOU 3 5 39 (+34) 3. TONDO 2 15 38 (+23) 5. PPP MALINO MALINO 2 Caleg Peminda (+36) No.Urut han Ke Perolehan D1 Suara=4 menjadi 40 Suara JUMLAH 93 3. Berdasarkan hasil pencermatan kembali, maka Panwaslu Kabupaten Donggala menyampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala, adanya temuan penggelembungan suara terhadap Peserta Pemilu tertentu di 3 Desa/3 TPS di 2 Kecamatan untuk Daerah Pemilihan Donggala 4, melalui Surat Nomor. 089/Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014, Perihal Peninjauan/Koreksi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Terpilih Dapil Donggala 4 PPP, tertanggal 5 Juni 2014. KPU Kabupaten Donggala menjawab surat Panwaslu Kabupaten Donggala Nomor.089/Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014 dengan Surat Nomor.297/KPU.Kab- 161/VI/2014 Perihal Tanggapan atas Surat Panwaslu Kabupaten Donggala Nomor. 089/Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014, tertanggal 19 Juni 2014. Surat tersebut tidak ada tembusan kepada Pengurus DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Donggala selaku Peserta Pemilu yang telah dirugikan hak konstitusionalnya; 4. Secara Administrasi Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor. 297/KPU.Kab- 161/VI/2014 yang merupakan tanggapan dari Surat Panwaslu Kabupaten Donggala Nomor.089/Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014 seharusnya ditembuskan kepada Pihak Pengadu, namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala. Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor.226/Kpts/KPU.KAB- 161/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Donggala dalam Pemilu Tahun 2014 telah mengesampingkan asas akuntabilitas dan transparansi Penyelenggara Pemilu. Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Donggala pada angka 2 Surat 6  Nomor.297/KPU.Kab-161/VI/2014 yang tidak dapat menindaklanjuti surat Panwaslu Kabupaten Donggala atas adanya bukti-bukti Penggelembungan Suara terhadap Peserta Pemilu tertentu di Daerah Pemilihan Donggala di 4 TPS masing- masing TPS 3 Desa Ujumbou dan TPS 2 Desa Tondo Kecamatan Sirenja, serta TPS 2 Desa Malino Kecamatan Balaesang, dengan total Penggelembungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 93 suara; 5. Tindakan PPS Desa Ujumbao dan Desa Tondo Kecamatan Sirenja, serta PPS Desa Malino Kecamatan Balaesang yang telah merubah hasil rekapitulasi perolehan suara dari TPS (Model C1) yang selanjutnya dituangkan dalam hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Desa (Berita Acara Model D1 dan selanjutnya tertuang pada Model DA-1 Kecamatan) mengakibatkan Hak Konstitusional dan Hak Demokrasi Pengadu dirugikan selaku Peserta Pemilu tahun 2014. Tindakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Donggala yang tidak menindaklanjuti Surat Panwaslu Kabupaten Donggala, merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Pasal 2 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan seluruh fakta-fakta terjadinya kesalahan/pelanggaran aturan Perundang- Undangan yang telah dilakukan oleh PPS, PPK Kecamatan Sirenja termasuk Ketua bersama Anggota KPU Kabupaten Donggala. [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Memutuskan secara bijaksana dan seadil-adilnya. [2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut : NO BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Fotokopi lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota; 2. T-2 Fotokopi Formulir Model D-1-DPRD Kabupaten/Kota; 3. T-3 Fotokopi hasil sandingan Model C1 dan BA.1/DB1; 4. T-4 Fotokopi pernyataan dukungan lintas Partai Dapil IV Kecamatan Tobata, Sirenja, Balaesang, Tanjung; 5. T-5 Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan No.007/LP/PILEG/IV/2014; 6. T-6 Fotokopi penerimaan laporan No.007/LP/PILEG/IV.2014, tertanggal 22 April 2014; 7  7. T-7 Fotokopi Surat tanda penerimaan Nomor.STP/01/IV/2014/Sentra Gakkumdu, tertanggal 28 April Tahun 2014; 8. T-8 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Donggala Nomor.063/Panwaslu-Kab.Dgla/IV/2014, perihal Rekomendasi perbaikan model DB-1 Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Sirenja; 9. T-9 Fotokopi Model DB-1 DPR; 10. T-10 Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota; 11. T-11 Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Donggala Nomor. PAN/B/23.04/K-S/023/IV/2014, tertanggal 25 April 2014; 12. T-12 Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor.05/BA/PANWASLU-DGL.ST/IV/2014, tertanggal 25 April 2014; 13. T-13 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Anggota Panwaslu Kabupaten Donggala, perihal Kajian Pelanggaran Pemilu Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di KPU Kabupaten Donggala Pemilu Tahun 2014, tertanggal 25 April 2014; 14. T-14 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 07/T/SG/Panwaslu-Dgla/IV/2014, perihal Penyampaian Laporan/Temuan dan Undangan Rapat Pembahasan, tertanggal 25 April 2014; 15. T-15 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 08/T/SG/Panwaslu-Dgla/IV/2014, perihal Penyampaian Laporan/Temuan dan Undangan Rapat Pembahasan, tertanggal 25 April 2014; 16. T-16 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Penyampaian Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Nomor.07/T/SG/Panwaslu- Kab.Dgla/IV/2014; 17. T-17 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Donggala Laporan Nomor.07/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 26 April 2014. 18. T-18 Fotokopi Daftar Hadir Pengkajian Kasus, tertanggal 26 April 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4]Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Terhadap alasan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu dalam resume aduan yang diterima oleh Teradu pada tanggal 20 Oktober 2014, dapat Teradu berikan 8 jawaban bahwa “ Sesungguhnya alasan pengaduan oleh Pengadu ini dilatarbelakangi oleh kejadian dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten Donggala yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 20 April s/d 22 April 2014 khususnya pada saat selesai pembacaan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Sirenja “ dengan kronologis sebagai berikut : 1. Pada tanggal 20 April 2014 ± Pukul 11.00 Wita, KPU Kabupaten Donggala melakukan Rapat Pleno rekapitulasi terhadap perolehan suara Partai Politik di Kecamatan Sirenja. Pada saat selesai pembacaan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik untuk Kecamatan Sirenja, Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu Sdr. JAMRIN mengajukan keberatan atas perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DAPIL IV khususnya di TPS 3 Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja (dan bukan TPS 2 Desa Sibado Kecamatan Sirenja sebagaimana alasan pengaduan PENGADU pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dalam Resume Aduan). Sdr. JAMRIN menyampaikan bahwa perolehan suara PPP di TPS 3 Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja terjadi penambahan suara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara yang dibuktikan dengan fotocopy Formulir Model C1 (Berita Acara Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014) TPS 3 Desa Ujumbou. Dalam fotocopy Formulir Model C1 yang dimiliki oleh Sdr. JAMRIN tertulis perolehan suara PPP hanya 5 (lima) suara sedangkan yang tertulis dalam Formulir Model D1 (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014) Desa Ujumbou perolehan suara PPP sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara. Adanya selisih suara PPP sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara dari fotokopiFormulir Model C1 (yang dimiliki oleh Sdr. JAMRIN) dengan yang tertera dalam Formulir Model D1 Desa Ujumbou, Sdr. JAMRIN mengajukan keberatan yang menginginkan agar perolehan suara PPP di TPS 3 Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja tetap berjumlah 5 (lima) suara. Pada saat pengajuan keberatan atas perolehan suara PPP di TPS 3 Desa Ujumbou, Sdr. JAMRIN tidak dapat menunjukkan bukti ASLI dari Formulir Model C1. 2. Menyikapi keberatan Sdr. JAMRIN ini, KPU Kabupaten Donggala menunda rekapitulasi penghitungan perolehan suara Kecamatan Sirenja. Penundaan ini dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi data perolehan suara dengan Dokumen Formulir Model C1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Donggala dan Para Saksi yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut. Pada saat penundaan ini, Ketua PPK Sirenja Sdr. ROGERS MANJILI (TERADU VII) berinisiatif menghadirkan Ketua PPS Desa Ujumbou dan Ketua KPPS TPS 3 Desa Ujumbou untuk memberikan keterangan berkaitan dengan materi keberatan yang disampaikan oleh Sdr. JAMRIN (Saksi PAN). 9 3. Tanggal 21 April 2014 ± Pukul 14.00 WITA, KPU Kabupaten Donggala melanjutkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik untuk TPS 3 Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja. Selanjutnya, proses rekapitulasi ini dilakukan dengan mencocokkan jumlah perolehan suara PPP di TPS 3 Desa Ujumbou dalam Formulir Model C1 ASLI yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Donggala sebagaimana terlampir (Bukti T.1) dan Formulir Model C1 yang dimiliki oleh saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan saksi Partai GERINDRA yang hadir. Hasil perolehan suara PPP di TPS 3 Desa Ujumbou berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara yang tidak berbeda dengan jumlah perolehan suara PPP yang tertera dalam Formulir Model D1 Desa Ujumbou. Selain itu pula, dalam lanjutan Rapat Pleno Ketua KPPS TPS 3 Desa Ujumbou menerangkan bahwa Formulir Model C1 yang diberikan kepada Para Saksi Partai Politik tidak ada dalam bentuk fotokopitetapi semuanya tulisan tangan dan ditandatangani oleh KPPS TPS 3 Desa Ujumbou. 4. Dari hasil sinkronisasi/pencocokan data perolehan suara PPP inilah, maka KPU Kabupaten Donggala menetapkan bahwa Perolehan Suara PPP di TPS 3 Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja tetap berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model D1 Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja. Panwas Kabupaten Donggala pada tanggal 22 April 2014 yaitu saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik tingkat Kabupaten Donggala yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala, tidak pernah menyampaikan keberatan adanya pemindahan dan penggelembungan suara Caleg DPRD Kabupaten Donggala Dapil 4 PPP di TPS 2 Desa Sibado Kecamatan Sirenja. Menurut TERADU, PENGADUAN PENGADU yang menyatakan bahwa ada laporan PANWAS Kabupaten Donggala tentang keberatan adanya pemindahan dan penggelembungan suara Caleg DPRD Dapil 4 PPP ditingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Donggala ini adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada. 5. Surat PANWASLU Kab. Donggala Nomor: 089/Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 Perihal: Peninjauan/Koreksi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Terpilih Dapil Donggala 4 PPP. Berkaitan dengan alasan pengaduan angka 1 yang oleh PENGADU mendalilkan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Donggala tidak menindaklanjuti laporan PANWAS Kabupaten Donggala tanggal 5 Juni 2014 adalah tidak benar. Surat PANWASLU Kabupaten Donggala Nomor: 089/ Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 Perihal: Peninjauan/Koreksi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Terpilih Dapil Donggala 4 PPP yang diterima dan diagendakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 9 Juni 2014 (Bukti T.2) telah ditindaklanjuti dengan cara membalas surat PANWASLU Kabupaten Donggala tersebut dengan Surat Nomor: 297/KPU.Kab-161/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 Perihal: Tanggapan atas Surat PANWASLU Kabupaten Donggala Nomor: 089/Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014 (Bukti T.3). KPU Kabupaten 10  Donggala menanggapi surat PANWASLU Kabupaten Donggala tersebut didasarkan pada Surat KPU RI Nomor: 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 Perihal: Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T.4). Surat PANWASLU Kabupaten Donggala Nomor: 089/ Panwaslu- Kab.Dgla/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 ini disampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala setelah ditetapkannya hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014 oleh KPU RI.Surat PANWASLU Kabupaten Donggala Nomor: 089/Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 tersebut, PANWASLU Kabupaten Donggala tidak mencantumkan hasil temuannya untuk TPS 2 Desa Sibado Kecamatan Sirenja sebagaimana alasan pengaduan PENGADU. 6. Alasan pengaduan Pengadu dalam resume aduan yang diterima oleh Teradu yang pada prinsipnya mempermasalahkan perolehan suara Caleg 4 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari angka 1 (satu) menjadi angka 27 (dua puluh tujuh) di TPS 2 Desa Sibado Kecamatan Sirenja dapat Kami sampaikan bahwa “ Selama berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggala mulai tanggal 20 April s/d 22 April 2014, tidak ada keberatan yang dikemukakan oleh Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu Sdr. Jamrin yang berkaitan dengan Perolehan Suara Caleg 4 Nomor Urut 4 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 2 Desa Sibado Kecamatan Sirenja. Keberatan atas perolehan suara Caleg 4 Nomor Urut 4 dari PPP di TPS 2 Desa Sibado Kecamatan Sirenja ini, Teradu ketahui setelah menerima resume aduanpada tanggal 20 Oktober 2014. [2.5] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak seluruh pokok Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Dan jika Majelis Sidang berpendapat lain, agar memberikan keputuskan dengan seadil-adilnya. NO BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 3 Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja; 2. T-2 Fotokopi Lembar Disposisi Surat; 3. T-3 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor.297/KPU.Kab- 161/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 Perihal: Tanggapan atas Surat PANWASLU Kabupaten Donggala Nomor.089/Panwaslu- 11  Kab.Dgla/VI/2014; 4. T-4 Fotokopi Surat KPU RI Nomor.421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 Perihal Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 5. T-5 Fotokopi Surat PANWASLU Kabupaten Donggala Nomor. 089/Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 Perihal Peninjauan/Koreksi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Terpilih Dapil Donggala 4 PPP. 6. T-6 Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-2). [2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait Panwaslu Kabupaten Donggala pada tanggal 22 Oktober 2014, sebagai berikut: Panwaslu Donggala Pada tanggal 20 April 2014 sampai dengan 22 April 2014 telah KPU telah melakukan Rapat Pleno Terbuka. Pada tanggal 20 April 2014 PPK Kecamatan Sirenja menyampaikan hasil Rekapitulasi, terdapat keberatan dari saksi PAN terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) TPS 3 Kecamatan Sirenja. Berdasarkan keberatan tersebut KPU Kabupaten Donggala melakukan penundaan proses Rekapitulasi dan melakukan sinkronisasi data. Panwaslu Kabupaten Donggala melakukan sinkronisasi data Para Saksi yang hadir dengan data milik PPK. Tanggal 22 April 2014 saksi PAN menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Donggala terkait TPS 3 Ujumbou dan TPS 3 Sibado seperti yang dijelaskan oleh Para Teradu. Selain TPS 3, Pengadu melaporkan beberapa TPS yang diduga terindikasi Penggelembungan Suara. Panwaslu Kabupaten Donggala melakukan pengembangan penyelidikan terhadap laporan Pengadu, dan menemukan beberapa TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara yaitu TPS 3 Desa Ujumbou dan TPS 2 Desa Tondo Kecamatan Sirenja. Panwaslu Kabupaten Donggala menjelaskan di TPS 3 Desa Ujumbou, suara Partai Persatuan Pembangunan menurut Formulir C1 sebanyak 5 suara, tetapi setelah Pleno PPS sesuai dengan data D1 berubah menjadi 39 suara, sehingga terjadi penambahan 34 suara. Hal ini merupakan akumulasi suara perolehan Partai dan seluruh Caleg Dapil 4 (empat). Terdapat penggelembungan suara di TPS 2 Desa Tondo berdasarkan data C1 milik Panwaslu Kabupaten Donggala, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan adalah 15 suara, setelah Pleno PPS berubah menjadi 38 suara, hal ini berdasarkan akumulasi suara Partai dan Caleg, 12 sehingga bertambah sebanyak 23 suara. Panwaslu Kabupaten Donggala juga menjelaskan di TPS 2 Kecamatan Balaesang, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan data C1 sebanyak 4 suara, tapi setelah Pleno PPS berubah menjadi 40 suara sesuai dengan data D1. Terdapat penggelembungan sebanyak 36 suara.Panwaslu Kabupaten Donggala berkesimpulan terdapat penggelembungan 93 suara berdasarkan 3 TPS di 2 Desa dan 2 Kecamatan. Panwaslu tidak melakukan rekomendasi tetapi melakukan proses berdasarkan laporan Pengadu. Panwaslu Kabupaten Donggala menindaklanjuti laporan Pengadu dengan melakukan pembahasan bersama Sentra Gakumdu.Hasil dari pembahasan tersebut, laporan Pengadu dinyatakan memenuhi unsur dan ditindaklanjuti oleh bagian Penyidik Kepolisian. Menurut Pihak Kepolisian, laporan Pengadu belum memenuhi unsur tindak pidana sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui tidak pernah melakukan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Donggala. Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui Surat Nomor.089/Panwaslu- Kab.Dgla/VI/2014, tertanggal 5 Juni 2014, bukan merupakan Surat Rekomendasi, tetapi Peninjauan/Koreksi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Terpilih Dapil Donggala 4. Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui sudah menerima laporan dari Pangadu tanggal 22 April 2014 dan membahas bersama Sentra Gakumdu tanggal 25 April2014, kemudian Pihak Penyidik Kepolisian menyatakan tidak memenuhi unsur pidana tanggal 26 April 2014. Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui kesalahannya, karena tidak langsung menyampaikan rekomendasi kepada Teradu pada saat tanggal 22 April 2014.Hal ini disebabkan Panwaslu Kabupaten Donggala belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menyampaikan rekomendasi kepada Teradu.Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui mengutamakan tindaklanjut ke Sentra Gakumdu dari pada ke Pihak KPU Kabupaten Donggala.Panwaslu kabupaten Donggala mengakui lupa untuk membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Donggala.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan 13 anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4]Bahwa Pengadu adalah masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 14 Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan. IV.PERTIMBANGAN PUTUSAN [4.1]Menimbang bahwa pada pokoknya Pengadu mengadukan Para Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena melakukan pembiaran terhadap tindakan PPK Kecamatan Sirenja yang tidak mengindahkan hasil kesepakatan Panwaslu Kabupaten Donggala dan Para Saksi Partai Politik untuk melakukan penundaan dan sinkronisasi data Formulir Model C1, D1, dan DA1, terkait dugaan penggelembungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Asnudin di TPS 2 Desa Sibado, yang disampaikan oleh Jamrin selaku Saksi Partai Amanat Nasional. Para Teradu sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor.226/Kpts/KPU.KAB-161/V/2014 menetapkan Calon Terpilih Asnudin Nomor Urut 4 dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Donggala. Para Teradu berdasarkan surat Nomor.297/KPU.Kab-161/VI/2014 tidak dapat menindaklanjuti surat Panwaslu Kabupaten Donggala Nomor.089/Panwaslu- Kab.Dgla/VI/2014 perihal Peninjauan/Koreksi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Terpilih Dapil Donggala 4. [4.2] Menimbang terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Para Teradu menjelaskan JAMRIN selaku saksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan keberatan atas perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DAPIL IV tepatnya di TPS 3 Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja, dan bukan TPS 2 Desa Sibado seperti yang dijelaskan Pengadu. Para Teradu menjelaskan ketika Saksimengajukan keberatan terhadap perbedaan data Formulir C1 yang dimiliki Saksi dan data Formulir D1 milik PPK, tidak berdasarkan bukti asli Formulir C1, melainkan berdasarkan fotokopi FormulirC1.Para Teradu sudah mengakomodir keberatan saksi dengan melakukan penundaan dan melakukan sinkronisasi data perolehan suara dengan dokumen Formulir Model C1 milik Teradu dan Para Saksi yang hadir dalam Rapat Pleno. Para Teradu menjelaskan tidak ada perbedaan antara data C1 asli milik Para Teradu dengan data Formulir C1 asli milik Para Saksi dari Partai lain. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 3 Desa Ujumbou tetap berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) sesuai dengan data FormulirD1.Para Teradu menjelaskan Formulir Model C1 yang diberikan kepada Para Saksi tidak berbentuk fotokopi melainkan tulisan 15 tangan dan ditandatangani oleh KPPS TPS 3 Desa Ujumbou, hal ini sesuai dengan keterangan Ketua PPS 3 Desa Ujumbou.Para Teradu menjelaskan tidak pernah ada keberatan dari Panwaslu terhadap Dugaan Penggelembungan Suara Caleg DPRD Dapil 4 Kabupaten Donggala pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik tingkat Kabupaten tanggal 22 April 2014. Para Teradu sudah menindaklanjuti Surat Panwaslu Nomor.089/Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014 dengan mengeluarkan surat Nomor.297/KPU.Kab-161/VI/2014. Para Teradu tidak dapat memproses lebih lanjut Surat Panwaslu Kabupaten Donggala Nomor.089/Panwaslu- Kab.Dgla/VI/2014, tertanggal 5 Juni 2014, karena sudah melewati Tahapan Penetapan Hasil DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan Surat KPU RI Nomor.421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014. [4.3] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa Pengadu mengakui keberatan Saksi PAN terdapat pada TPS 3 bukan TPS 2 seperti yang terdapat dalam pengaduan Pengadu. Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui tidak pernah melakukan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Donggala. Panwaslu Kabupaten Donggala tidak mencantumkan hasil temuan dalam Surat Nomor.089/Panwaslu-Kab.Dgla/VI/2014 untuk TPS 2 Desa Sibado Kecamatan Sirenja.Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui Surat Nomor.089/Panwaslu- Kab.Dgla/VI/2014, tertanggal 5 Juni 2014, bukan merupakan Surat Rekomendasi, tetapi Peninjauan/Koreksi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Terpilih Dapil Donggala 4. Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui sudah menerima laporan dari Pengadu tanggal 22 April 2014 dan membahas bersama Sentra Gakumdu tanggal 25 April2014, kemudian Pihak Penyidik Kepolisian menyatakan tidak memenuhi unsur pidana tanggal 26 April 2014. Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui kesalahannya, karena tidak langsung menyampaikan rekomendasi kepada Teradu pada saat tanggal 22 April 2014.Hal ini disebabkan Panwaslu Kabupaten Donggala belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menyampaikan rekomendasi kepada Teradu.Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui mengutamakan melakukan tindaklanjut ke Sentra Gakumdu daripada ke Pihak KPU Kabupaten Donggala.Panwaslu Kabupaten Donggala mengakui lupa untuk membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Donggala. Tindakan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Donggala bertentangan dengan Pasal 5 huruf i, Pasal 7 huruf d, Pasal 15 huruf d, e, dan f. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan 16 ParaTeradu, serta keterangan Pihak Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3]Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.5]Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Para Teradu; [5.6] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan hukuman kepada Pihak Terkait sesuai dengan tingkat kesalahannya;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI atas nama Mohamad Saleh, S. Sos., M. Si, Ilyas, S. Fil.I., Nawir B. Pagessa, S.Pt, Muhammad Yahya, S.H., As’ad Mardjudo, S.Pt, dan Tazkir Suleman, S.H., selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Donggala, beserta staf KPU Kabupaten Donggala terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan terhadap Pihak Terkait atas nama Rais Ali Damang, S.H., Arianto Aries, dan Umar, S.Kom, selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Donggala terhitung sejak dibacakannya Putusan ini. 4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang- undangan; 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina SIngka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut 17  Hamonangan Sirait, M.Th, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 18