Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 40-PKE-DKPP/I/2021 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 20- P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 40-PKE-DKPP/I/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama Jhon Dairisman Girsang : Pekerjaan : Wiraswasta/ Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Alamat : Jl. Sudirman No.462A Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Fadhillah Mausuly Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Alamat : Jl. Pertanian – Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Elmiawati Safarina Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Alamat : Jl. Pertanian – Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu II; Nama : Feri Herlinda Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Alamat : Jl. Pertanian – Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; Nama : Safroni Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Alamat : Jl. Pertanian – Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; Nama : Anggi Ramadhan. S Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Alamat : Jl. Pertanian – Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu V; Teradu I s.d Teradu V selanjutnya disebut sebagai----------------------------Para Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar keterangan Saksi Pengadu; mendengar jawaban Para Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 20-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 40- PKE-DKPP/I/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa KPUD Kab.Bengkalis dalam surat Undangan Nomor 149/PL.02.6- Und/1403/KPU-Kab/XII/2020. Mengirimkan undangan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Bupati /wakil Bupati Kab. Bengkalis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gedung Daerah Datuk laksamana Raja Dilaut jalan Ahmad Yani Bengkalis. 2. Bahwa dalam menyikapi undangan rapat pleno terbuka KPUD Kab Bengkalis, tim pemenangan Pasangan Calon Kaderismanto – Sri Barat (Iyeth Bustami) mengutus saudara Jhon Dairisman Girsang, Saudara Manuhar Silaen, Saudara Basaruddin dan saudara Iskandar, sebagai Saksi pasangan calon nomor urut 1 Kaderismanto – Sri Barat (Iyeth Bustami) dalam pelaksanaan Rapat pleno penghitungan suara pemilihan Bupati/wakil bupati Kab.Bengkalis. 3. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/wakil bupati kab. Bengkalis. Saksi pasangan calon nomor urut 1 Kaderismanto – Sri Barat (Iyeth Bustami) mengikuti tahapan pelaksanaan pleno Rekapitulasi yang dilakukan secara berurutan dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kab. Bengkalis dimulai dari kecamatan Bengkalis dan terakhir kecamatan Mandau. 4. Bahwa Saksi pasangan calon nomor urut 1 Kaderismanto – Sri Barat (Iyeth Bustami) dalam Rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan bupati/wakil bupati kab.Bengkalis, berdasarkan temuan dalam rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan bupati/wakil bupati kab.Bengkalis tingkat kecamatan Pinggir yang diadakan di aula kantor camat Pinggir, melakukan protes terkait tidak dipampang C.Hasil-KWK dari desa Muara Basung dan meminta agar dilakukan penghitungan atau rekapitulasi ulang dengan memampangkan C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di desa Muara Basung, yang kemudian dijawab oleh KPUD Kab.Bengkalis berdasarkan PKPU No.19 Tahun 2020 bahwa C.Hasil-KWK (Plano/telly) boleh untuk tidak dipampang. KPUD berpendapat hanya dengan membaca Salinan C.Hasil-KWK sepanjang tidak mempengaruhi hasil boleh tidak dipampang. Dimana sepanjang pemahaman saksi bahwa C.Hasil-KWK atau dahulu dikenal dengan nama C1.Hasil Plano Telly wajib hukumnya untuk dipampang dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK. 5. Bahwa kemudian saksi pasangan calon nomor urut 1 Kaderismanto – Sri Barat (iyeth Bustami) menilai bahwa pelaksana pemilihan dalam hal ini PPK Pinggir dan KPUD Bengkalis telah bertindak menyalahi aturan dalam PKPU No.19 Tahun 2020 pasal 15. 6. Bahwa Saksi pasangan calon nomor urut 1 Kaderismanto – Sri Barat (Iyeth Bustami) melakukan protes atas temuan di kecamatan Bathin Solapan pemilih yang menggunakan KTP atau Suket sebanyak 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) orang, KPUD Kab.Bengkalis tidak memberikan tanggapan yang jelas. 7. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan bupati/wakil bupati kab.Bengkalis tingkat kecamatan Mandau, Saksi pasangan calon nomor urut 1 Kaderismanto – Sri Barat (Iyeth Bustami) melakukan protes atas ditemukannya pemilih yang terdaftar dalam DPT atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Sartika Selvianis, di TPS 13 desa Tambusai Batang Dui Kec.Bathin Solapan. tetapi kemudian memilih di TPS lain tanpa menggunakan form pindah memilih (form A5) tetapi justru menggunakan KTP atau termasuk dalam pemilih tambahan. KPUD Kab.Bengkalis atas saran Bawaslu Kab.Bengkalis membuka Kotak suara. Dalam pembukaan kotak tersebut dan pemeriksaan daftra pemilih, pemilih a/n yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih akan tetapi KPUD tidak menanggapi protes saksi pasangan calon nomor urut 1 Kaderismanto – Sri Barat (Iyeth Bustami) mengenai pemilih yang justru menggunakan atau termasuk memilih tambahan di TPS 15 Air Jamban Kec. Mandau, bukan pindahan sebagai mana seharusnya. KPUD Bengkalis terkesan terburu-buru agar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten untuk segera di ketok palu. 8. Bahwa kemudian pelapor dalam kapasitas sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1 Kaderismanto – Sri Barat (Iyeth Bustami) tetap melakukan protes agar persoalan di TPS 15 Air Jamban Kec Mandau, Ketua KPUD justru memerintah agar microphne saksi untuk diambil.. hal ini secara nyata-nyata telah melanggar hak saksi untuk melakukan keberatan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa kejadian pengambilan paksa Microphone pelapor sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1 Kaderismanto-Sri Barat (iyeth Bustami) membuat tim saksi pasangan calon Nomor urut 1 kaderismanto-Sri Barat (Iyeth Bustami) tidak mendapatkan kesempatan untuk kembali melakukan protes atas dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan di tingkat Kecamatan Mandau yang bukan hanya terjadi satu TPS akan tetapi banyak TPS di kec Mandau. 10. Bahwa berdasarkan uraian kejadian-kejadian di atas, KPUD Kab.Bengkalis telah terbukti secara nyata melakukan pelanggaran atas sumpah dan janji jabatan sebagai ketua dan anggota KPUD Bengkalis sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu I s.d Teradu V terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I s.d Teradu V; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: KODE NO. KETERANGAN BUKTI 1. P-1 : Fotokopi Model A.Tb-KWK dan FC Lindungi Hak Pilih 1 (satu) Bundel; 2. P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kab. Bengkalis 1 (satu) Rangkap; 3. P-3 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus-KWK; 4. P-4 : Rekaman Video Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Bengkalis dan Tigkat PPK Pinggir; [2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Pengadu juga menghadirkan Saksi untuk menguatkan dalil aduannya yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: Dalam sidang pemeriksaan, Saksi atas nama Muhammad Fikri memberikan keterangan kesaksian saat proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan. Saksi merupakan saksi mandat pasangan calon nomor 1. Saksi menerangkan pada tanggal 12 Desember 2020, Saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga larut malam. Karena merasa kelelahan, Saksi meminta rekapitulasi dilanjutkan pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 08.30 wib. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap dalil Pengadu menilai tindakan Para Teradu melanggar prinsip berkepastian hukum karena seluruh TPS di desa Muara Basung kec. Pinggir tidak menempel/memampang C1. Hasil KWK atau C1. Plano yang bagi Pengadu melanggar Pasal 15 PKPU No. 19 Tahun 2020, adalah tidak benar karena Teradu sudah melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kronologis Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bengkalis dan kronologis yang disampaikan oleh PPK Kec. Pinggir, yaitu : a. Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi : Pasal 9 ayat 1 : “Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan”. Pasal 9 ayat 2 : “Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; b. anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara; c. ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C.Hasil-KWK; dan d. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suaradan mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suaratingkat kecamatan”. Pasal 9 ayat 3 : “Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan LCD projector”. Pasal 15A huruf e : “Membaca dengan cermat dan jelas data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS Pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebetan lain/kelurahan. Huruf f : “Mencocokkan data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hadil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap. Berdasarkan Pasal 15 PKPU Nomor 19 tahun 2020, tidak ada Frase yang menyatakan PPK untuk menempelkan/memampangkan C.Hasil-KWK (Plano) sebagaimana yang didalilkan oleh pengadu. b. Berdasarkan kronologis Pada Rapat pleno Pleno Rekapitulasi penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bengkalis tgl 17 Desember 2020 pada saat PPK Kecamatan Pinggir membacakan D-Hasil KWK Kecamatan Pinggir, saksi paslon 1 menyampaikan keberatan mengenai proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Pinggir, saksi paslon 1 menyatakan bahwa rekap Penghitungan Suara Desa Muara Basung tidak menempelkan/memampangkan C-Hasil KWK per TPS, KPU Kabupaten Bengkalis yang dalam hal ini baru menerima info tersebut dalam Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten menanyakan langsung kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, apakah Bawaslu menerima laporan di lapangan dari PKD dan Panwascam, Jawaban Bawaslu bahwa selama Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Pinggir, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada menerima laporan Mengenai hal tersebut, dari PKD maupun Panwascam Kecamatan Pinggir. Selanjutnya KPU Kabupaten Bengkalis meminta kepada PPK Kecamatan Pinggir untuk menjelaskan dan melakukan klarifikasi terhadap pernyataan saksi paslon 1 tersebut, dan PPK Pinggir memberikan penjelasan dan Klarifikasi mengenai proses Rekapitulasi Suara Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir telah berjalan sesuai prosedur PKPU 19 tahun 2020 (T-1). Dalam Rapat Pleno tersebut juga, Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis bertanya dan mengklarifikasi langsung perihal pernyataan keberatan saksi Paslon 1 tersebut kepada PPK Kecamatan Pinggir. (T-2) c. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh PPK Kec. Pinggir, pada tanggal 12 Desember Tahun 2020 +- Pukul 23.00 WIB PPK Kec. Pinggir melaksanalan Rapat Pleno Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Desa Muara Basung. PPS Muara Basung Membuka Kotak Suara dan Menempelkan C.Hasil-KWK untuk dibaca. PPS Muara Basung memulai dari TPS 1, setelah TPS 1 selesai membacakan dan PPK sudah selesai merekapitulasi dan PPS Muara Basung ingin melanjutkan ke TPS berikutnya, saksi 01 keberatan karena hari sudah larut malam dan meminta untuk dilanjutkan pada tanggal 13 Desember 2020 Pukul 08.30 WIB. Pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 8.30 WIB saksi 01 dan saksi 04 belum hadir, sedangkan saksi 02 dan 03 telah hadir untuk mengikuti jalan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pimpinan sidang membuka rapat pleno pada pukul 8.30 WIB dan menyepakati bersama saksi 02, saksi 03 dan Panwascam untuk dilakukan skor sidang selama 30 Menit Menunggu Kedatangan saksi 01 dan saksi 04, pada pukul 09.00 WIB Saksi 01 dan Saksi 04 tidak hadir dan berdasarkan kesepakatan rapat pleno dilanjutkan, proses Pleno Tetap Seperti biasa dengan membuka kotak suara dan mengeluarkan c hasil kwk dan di tempel untuk dibaca oleh PPS desa Muara Basung sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 15A. Saksi 01 Hadir Pada Pukul 10.00 WIB yang mana proses Rekapitulasi sudah di kotak TPS 11. Saksi 01 Pada saat itu Meminta Data DPTB (daftar Pemilih Tambahan) untuk ditunjuk dan dilakukan Foto Dengan Menggunakan HP saksi 01. Sehingga Terjadi Perdebatan Antara PPK dan Saksi 01, Bahwa data DPTB tidak bisa diserahkan untuk di foto para saksi karena didalam daftar hadir DPTB terdapat identitas Penduduk yang dilindungi oleh undang-undang. Saksi 01 tetap ingin melihat dan disepakati tidak difoto, sehingga pleno saat itu terhenti dan menghabiskan waktu cukup lama, selanjutnya dikarenakan C hasil KWK Untuk PPS Muara Basung Sudah Masuk dalam Data Sirekap, PPS Mengusulkan untuk dibacakan c hasil kwk Salinan saja Apabila ada salah pencatatan baru dibuka C hasil KWK berukuran Besar.dan hal ini disepakati oleh saksi 02 dan 03 berserta Panwascam. Dalam hal ini PPK tetap Menampilkan C Hasil KWK dalam Ukuran Besar Melalui LCD Projector untuk TPS 2 sampai dengan TPS 11 dengan tujuan menyamakan C Hasil KWK salinan yang dimiliki oleh saksi 01 dengan C.Hasil-KWK yang dibacakan sebelumnya oleh PPS. (T-3) d. Bahwa para Teradu sudah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan dengan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai tata cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara serta penggunaan Sirekap dalam Pemilihan Serentak 2020 Terhadap Penyelenggara Adhock secara berjenjang, KPU Kabupaten kepada PPK Se-Kabupaten Bengkalis, Kemudian PPK kepada PPS dan KPPS Se-Kabupaten Bengkalis. (T-4) (T-5) (T-6) 2. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak menanggapi keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas temuan di kecamatan Bathin Solapan pemilih yang menggunakan KTP atau Suket sebanyak 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) orang dan adanya pemilih yang terdaftar di TPS 13 desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan namun menggunakan hak pilihnya di TPS lain tanpa menggunakan Formulir Model A5 (formulir pindah memilih), adalah tidak benar karena teradu sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kronologis PPK Mandau, yaitu : a. Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. b. Pasal 6 Huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”. c. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi : Pasal 9 Ayat 1 : “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan : a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan b. didaftar pada DPTb kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”. d. Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan”. e. Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. f. Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. g. Pasal 53 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan”. h. Pasal 53 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS meminta pendapat Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir”. i. Pasal 53 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasiPanwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dimaksud”. j. Pasal 53 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS”. k. Pasal 53 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi”. l. Pasal 53 Ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “KPPS wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK”. m. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten, saksi mengajukan pernyataan terdapat pemilih atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Sartika terdaftar pada DPT di TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan menggunakan hak pilih dengan KTP di TPS 15 Kelurahan Air Jamban kecamatan Mandau sebagai Pemilih DPTb sehubungan permasalahan tersebut KPPS mengakomodir pemilih tersebut yang datang dengan membawa KK terbaru yang beralamat domisili sesuai dengan alamat TPS 15 Kelurahan Air Jamban dengan maksud melindungi Hak pilih pemilih, kemudian untuk memastikan pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, maka selanjutnya sebagai penyelesaian permasalahan diatas, KPU Kabupaten Bengkalis menanyakan pendapat kepada BAWASLU Kabupaten Bengkalis dan seluruh peserta pleno, bahwa BAWASLU dan seluruh Peserta Pleno menyepakati agar KPU Kabupaten Bengkalis mengecek data DPT atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Sartika di DPT TPS 13 Desa Tambusai Batang dui dan nama-nama tersebut benar sebagai pemilih terdaftar didalam DPT, selanjutnya KPU Kabupaten Bengkalis meminta pendapat/rekomendasi BAWASLU, dan BAWASLU memberikan rekomendasi agar KPU Kabupaten Bengkalis menjemput kotak suara TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan digudang kantor KPU Kabupaten Bengkalis bersama saksi seluruh pasangan calon, Bawaslu, pihak keamanan sehingga rapat pleno diskor untuk melakukan penjemputan kotak suara selama lebih kurang 30 menit, kemudian KPU Kabupaten Bengkalis mengakomodir rekomendasi lisan BAWASLU yang disepakati oleh seluruh saksi paslon dan peserta rapat pleno untuk membuka kotak suara TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui, untuk mengecek apakah pemilih atas nama SOPAN SANTUN BALOLO dan SRI SARTIKA menggunakan hak pilihnya di TPS 13 tersebut, hasil dari pengecekan yang disaksikan oleh seluruh yang hadir pada rapat pleno dengan membuka kotak suara tersebut adalah bahwa kedua nama tersebut diatas tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan. KPU Kabupaten Bengkalis menanyakan kepada Bawaslu dan saksi seluruh paslon apakah permasalahan atas nama pemilih SOPAN SANTUN BALOLO dan SRI SARTIKA sudah selesai dan rapat pleno dapat dilanjutkan ?, maka jawaban BAWASLU dan seluruh saksi menyepakati bahwa permasalahan diatas sudah selesai dan rapat pleno dapat dilanjutkan, namun saksi paslon 1 masih mengajukan keberatan dan menganggap masih banyak lagi permasalahan diatas, namun pengadu tidak dapat membuktikannya.(T-7), (T-8), (T-9) dan (T-10) n. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, secara masiv melakukan perekaman adminduk diseluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Bengkalis sesuai surat Bupati Bengkalis Nomor : 470/DKPS-SEKR/XI/2020/545 Tanggal 26 November 2020, yang dijadwalkan sampai tanggal 8 Desember 2020 sesuai surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 470/DKPC-SEKR/VIII/2020/348 Tanggal 26 November 2020, sehingga minat masyarakat dalam melakukan perubahan adminduk serta perekeman KTP-EL bertambah banyak dan mengakibatkan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-EL bertambah. (T-11) dan (T-12) o. Bahwa berdasarkan data model C.Hasil-KWK yang ada di sirekap untuk TPS 15 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Saksi 01 menandatangani dan tidak ada mengajukan keberatan. (T-13) 3. Bahwa terhadap dalil Pengadu mengenai Teradu I diduga telah melanggar prinsip terbuka atas tindakannya memerintahkan untuk mengambil paksa microphone Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat menyampaikan keberatan terkait persoalan di TPS 15 Air Jamban Kec. Mandau, adalah tidak benar karena teradu sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu : a. Pasal 29 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi, “Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. b. Bahwa Teradu I telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten bengkalis sesuai dengan tata tertib, yang dibacakan sebelum rapat pleno dimulai. (T-14) c. Bahwa Teradu I sudah mengakomodir tanggapan dan keberatan dari saksi paslon 1, namun saksi paslon 1 tetap memaksakan kehendaknya dengan cara yang arogan berteriak guna memaksakan pendapatnya. (T-15) d. Bahwa Teradu I meminta kepada saksi paslon 1 agar tertib namun saksi paslon 1 tetap berteriak sehingga demi kelancaran jalan nya pleno, Teradu 1 mengambil tindakan tegas dengan meminta pihak keamanan agar mengamankan saksi paslon 1. (T-16) [2.6] PETITUM PARA TERADU 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima seluruh dalil-dalil Para Teradu; 3. Memberikan rehabilitasi terhadap nama baik Para Teradu. 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.7] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut: No. Kode Keterangan Bukti 1. T- 1 : Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota- KWK 2. T- 2 : Rekaman Video Ketua Bawaslu Bengkalis Melakukan klarifikasi langsung terhadap ketua PPK Kec. Pinggir 3. T- 3 : Kronologis PPK Kecamatan Pinggir 4. T- 4 : Dokumentasi kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tingkat kabupaten kepada PPK 5. T- 5 : Dokumentasi kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tingkat kecamatan Pinggir kepada PPS. 6. T- 6 : Dokumentasi kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tingkat PPS kepada KPPS. 7. T- 7 : Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota- KWK 8. T- 8 : Dokumentasi penjemputan kotak suara 9. T- 9 : Rekaman video 1 pada saat pembukaan kotak TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan di pleno tingkat Kabupaten Bengkalis 10. T- 10 : Rekaman video 2 pada saat pembukaan kotak TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan di pleno tingkat Kabupaten Bengkalis 11. T.11 : Surat Bupati Bengkalis Perihal Data Wajib-el Tahun 2020 12. T-12 : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hal : Penyampaian Undangan Perekaman data Wajib KTP-el 13. T-13 : model C.Hasil-KWK yang ada di sirekap untuk TPS 15 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau 14. T-14 : Tata Tertib Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 15. T-15 : Rekaman video pada saat pembukaan kotak TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan di pleno tingkat Kabupaten Bengkalis 16. T-16 : Rekaman video pengamanan saksi disaat situasi tidak kondusif [2.8] KETRERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam sidang pemeriksaan, DKPP perlu mendengar keterangan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa terkait pokok perkara yang disampaikan Pengadu yang menilai tindakan Para Teradu melanggar prinsip berkepastian hukum karena seluruh TPS di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir tidak menempelkan/memampangkan C1 Hasil KWK atau C1 Plano yang menurut Pengadu telah melanggar ketentuan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Pinggir pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kantor Camat Pinggir berlangsung pada tanggal 12-22 Desember 2020, dan dalam perjalannya bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku; b. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Pinggir, sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hanya membacakan Formulir C1 Hasil KWK dan bukan menempelkan; c. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; - Pasal 9 Ayat (1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan. - Pasal 9 Ayat (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; b. anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara; c. ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C.Hasil-KWK; dan d. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan. - Pasal 9 Ayat (3) Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan LCD projector d. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemlihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. - Pasal 13 Ayat (1) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan; c. membuka kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; f. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap; g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f; h. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan; i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK; j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i; k. membacakan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan dan menuangkan ke dalam Sirekap; dan l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k; 2. Bahwa terkait pokok perkara sebagaimana disampaikan Pengadu, bahwa Para Pengadu tidak menanggapi keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas temuan di Kecamatan Bathin Solapan, yakni terkait adanya pemilih yang menggunakan KTP atau Suket sebanyak 2.145 orang dan adanya pemilih yang terdaftar di TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan namun menggunakan hak pilihnya di TPS lain tanpa menggunakan Formulir Model A5 (Formulir Pindah Memilih), maka dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Haisl Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten Bengkalis oleh KPU Bengkalis, awalnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyampaikan kepada KPU untuk melakukan pengecekan pemilih atas nama Sopan Santun Balolo di dalam Sidalih. Setelah dilakukan pengecekan, bahwa nama pemilih tersebut benar tertera di TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Pinggir dengan status Tidak Memenuhi Syarat. Kemudian namanya juga dilakukan pengecekan di dalam Sidalih di TPS 15 Air Jamban Kecamatan Mandau, dan ternyata namanya Terdaftar Di Tps tersebut dengan status Memenuhi Syarat; b. Bahwa terkait keberatan Pengadu sebagaimana pokok perkara yang disampaikan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyarankan KPU Bengkalis untuk membuka dua kotak suara di TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Pinggir dan TPS 15 Air Jamban Kecamatan Mandau untuk mengecek nama pemilih atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Sartika Selvianis. Setelah dilakukan pengecekan, kedua nama pemilih tersebut memilih (mencoblos) di TPS 15 Air Jamban Kecamatan Mandau yang dibuktikan dengan daftar hadir yang bersangkutan di TPS tersebut. Sementara di TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecematan Pinggir pemilih atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Selvianis tidak tertera namanya. Berdasarkan pengecekan tersebut, hal ini membuktikan bahwa pemilih atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Selvianis telah menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Air Jamban Kecamatan Mandau dan tidak memilih di TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecematan Pinggir; c. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa tindakan pemilih atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Selvianis yang memilih di TPS 15 Air Jamban Kecamatan Mandau sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur; 3. Bahwa terkait pokok perkara sebagaimana disampaikan Pengadu mengenai Teradu I dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan KPU Bengkalis yang diduga telah melanggar prinsip terbuka atas tindakannya memerintahkan untuk mengambil paksa microphone Saksi Pasangan Calon Nomor Urutt 1 saat menyampaikan keberatan terkait persoalan di TPS 15 Air Jamban Kecamatan Mandau. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada saat itu hanya berbicara/bertindak sesuai prosedur yang mana atas adanya permintaan dari pimpinan Rapat. Hal tersebut dilakukan sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 29 Ayat (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Para Teradu diduga melanggar prinsip berkepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 yang mengatur kewajiban untuk mengumumkan Formulir Model C1.Hasil KWK di seluruh TPS di desa Muara Basung Kecamatan Pinggir; [4.1.2] Para Teradu tidak menanggapi keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas temuan di Kecamatan Bathin Solapan terkait adanya pemilih menggunakan KTP atau Suket sebanyak 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) orang dan adanya pemilih terdaftar di TPS 13 (tiga belas) desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan namun menggunakan hak pilihnya di TPS lain tanpa menggunakan Formulir Model A5 (Formulir pindah memilih); [4.1.3] Teradu I diduga telah melanggar prinsip terbuka atas tindakannya memerintahkan pihak keamanan untuk mengambil paksa microphone Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyampaikan keberatan terhadap TPS 15 Air Jamban Kecamatan Mandau. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Dalam sidang pemeriksaan Para Teradu pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: [4.2.1] Berkenaan dalil Pengadu angka [4.1.1], Para Teradu menerangkan telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. berdasarkan kronologis Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bengkalis dan kronologis yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Pinggir, bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bengkalis tanggal 17 Desember 2020, Pengadu menyampaikan keberatan saat PPK Kecamatan Pinggir membacakan D-Hasil KWK Kecamatan Pinggir mengenai proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Pinggir yang menyatakan bahwa rekap Penghitungan Suara Desa Muara Basung tidak menempelkan/memampangkan C-Hasil KWK per TPS. Para Teradu baru menerima info tersebut saat Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan. Menyikapi kejadian tersebut, Para Teradu kemudian menanyakan langsung kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis berkenaan ada atau tidaknya laporan di lapangan dari PKD dan Panwascam. Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan yang sama menerangkan bahwa selama Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Pinggir, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada menerima laporan mengenai hal tersebut, baik dari PKD maupun Panwascam Kecamatan Pinggir. Para Teradu juga telah meminta PPK Kecamatan Pinggir untuk menjelaskan dan melakukan klarifikasi terhadap pernyataan Pengadu, PPK Pinggir memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai proses Rekapitulasi Suara Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir telah berjalan sesuai prosedur Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020. Demikian halnya dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang bertanya dan mengklarifikasi langsung perihal pernyataan keberatan Pengadu terhadap PPK Kecamatan Pinggir. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Pinggir, pada tanggal 12 Desember Tahun 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB PPK Kecamatan Pinggir melaksanalan Rapat Pleno Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Desa Muara Basung. PPS Muara Basung Membuka Kotak Suara dan Menempelkan C.Hasil-KWK untuk dibaca. PPS Muara Basung memulai dari TPS 1, setelah TPS 1 selesai dibacakan dan PPK sudah selesai merekapitulasi, kemudian PPS Muara Basung ingin melanjutkan ke TPS berikutnya, namun saksi 01 keberatan karena hari sudah larut malam dan meminta untuk dilanjutkan pada tanggal 13 Desember 2020 Pukul 08.30 WIB. Pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 8.30 WIB saksi 01 dan saksi 04 belum hadir, sedangkan saksi 02 dan saksi 03 telah hadir untuk mengikuti pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pimpinan sidang membuka rapat pleno pada pukul 8.30 WIB dan menyepakati bersama saksi 02, saksi 03 dan Panwascam untuk dilakukan skors sidang selama 30 menit menunggu saksi 01 dan saksi 04 hadir. Pada pukul 09.00 WIB Saksi 01 dan Saksi 04 belum hadir dan berdasarkan kesepakatan rapat pleno dilanjutkan. Bahwa proses pelaksanaan Rapat Pleno tetap seperti biasa dengan membuka kotak suara, mengeluarkan Formulir Model C.Hasil-KWK dan ditempel untuk dibaca oleh PPS desa Muara Basung sesuai ketentuan Pasal 15A Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020. Saksi 01 hadir pada Pukul 10.00 WIB yang mana proses Rekapitulasi sudah di kotak TPS 11. Saksi 01 pada saat itu meminta data DPTB (daftar Pemilih Tambahan) untuk ditunjukan dan dilakukan foto dengan menggunakan HP. Sehingga terjadi perdebatan antara PPK dengan Saksi 01, bahwa data DPTB tidak bisa diserahkan untuk di foto para saksi karena di dalam daftar hadir DPTB memuat identitas penduduk yang dilindungi oleh undang-undang. Saksi 01 tetap ingin melihat dan disepakati tidak difoto, sehingga pleno saat itu terhenti dan menghabiskan waktu cukup lama, selanjutnya dikarenakan Formulir Model C.Hasil- KWK untuk PPS Muara Basung sudah masuk dalam data Sirekap, sehingga PPS mengusulkan untuk dibacakan Formulir Model C.Hasil-KWK Salinan. Apabila terdapat kesalahan pencatatan baru dibuka Formulir Model C.Hasil-KWK berukuran besar. Hal tersebut kemudian disepakati oleh saksi 02 dan saksi 03 berserta Panwascam. Bahwa selama proses rekapitulasi berjalan, PPK tetap menampilkan Formulir Model C.Hasil- KWK dalam ukuran besar melalui LCD Projector untuk TPS 2 sampai dengan TPS 11 dengan tujuan menyamakan C Hasil KWK salinan yang dimiliki oleh saksi 01 dengan C.Hasil-KWK yang dibacakan sebelumnya oleh PPS. Dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu juga menjelaskan bahwa telah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai tata cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara serta penggunaan Sirekap dalam Pemilihan Serentak 2020 terhadap Penyelenggara Adhoc secara berjenjang. Selanjutnya, dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, Para Teradu menjelaskan bahwa PPK bertugas menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan LCD projector. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 15 PKPU Nomor 19 Tahun 2020, Para Teradu tidak menemukan adanya frasa yang menyatakan dalam hal melakukan rekapitulasi, PPK menempelkan/memampangkan C.Hasil-KWK (Plano) sebagaimana Pengadu dalilkan. [4.2.2] Terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1.2], Para Teradu menjelaskan, bahwa saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, saksi 01 menyampaikan temuan adanya pemilih atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Sartika yang terdaftar pada DPT di TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan menggunakan hak pilih dengan KTP di TPS 15 Kelurahan Air Jamban kecamatan Mandau sebagai Pemilih DPTb. Para Teradu menjelaskan, KPPS tetap mengakomodir pemilih tersebut yang datang dengan membawa KK terbaru yang beralamat domisili sesuai dengan alamat TPS 15 Kelurahan Air Jamban dengan maksud melindungi Hak pilih pemilih, kemudian untuk memastikan pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, maka selanjutnya sebagai penyelesaian permasalahan diatas, Para Teradu meminta pendapat kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan seluruh peserta pleno, bahwa kemudian disepakati agar Para Teradu memastikan Pemilih atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Sartika tercatat dalam DPT TPS 13 Desa Tambusai Batang dui dan terdaftar di dalam DPT. Selanjutnya Para Teradu meminta pendapat/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk menjemput kotak suara TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan di gudang kantor KPU Kabupaten Bengkalis bersama saksi seluruh pasangan calon, Bawaslu, dan pihak keamanan. Sehingga rapat pleno diskors untuk melakukan penjemputan kotak suara selama lebih kurang 30 menit. Kemudian, melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang disampaikan secara lisan dan disepakati oleh seluruh saksi paslon dan peserta rapat pleno, Para Teradu membuka kotak suara TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui. Pembukaan kotak suara ditujukan untuk memastikan pemilih atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Sartika tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 13. Hasilnya kedua nama tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan. Kemudian, Bawaslu dan seluruh saksi menyepakati bahwa permasalahan diatas sudah selesai dan rapat pleno dapat dilanjutkan, namun saksi paslon 1 masih mengajukan keberatan dan menganggap masih banyak permasalahan tanpa didukung bukti yang kuat. Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau Suket sebanyak 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) orang, Para Teradu menjelaskan bahwa jumlah tersebut dipengaruhi oleh program Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk melakukan perekaman adminduk diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Bengkalis Nomor 470/DKPS- SEKR/XI/2020/545 tanggal 26 November 2020 dan surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/DKPC-SEKR/VIII/2020/348 tanggal 26 November 2020, sehingga minat masyarakat dalam melakukan perubahan adminduk serta perekeman KTP-EL bertambah banyak dan mengakibatkan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-EL bertambah. Para Teradu menegaskan, berdasarkan data Formulir Model C.Hasil-KWK yang ada di Sirekap untuk TPS 15 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Saksi 01 menandatangani dan tidak ada mengajukan keberatan. [4.2.3] Terhadap dalil Pengadu angka [4.1.3], Teradu I telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tata tertib, yang dibacakan sebelum rapat pleno dimulai. Teradu I sudah mengakomodir tanggapan dan keberatan dari saksi paslon 1, namun yang bersangkutan tetap memaksakan kehendaknya dengan cara yang arogan dan berteriak. Dalam forum Rapat Pleno, Teradu I meminta kepada saksi paslon 1 agar tertib namun saksi paslon 1 tetap berteriak sehingga demi menjaga kondusifitas pelaksanaan rapat pleno, Teradu I mengambil tindakan tegas dengan meminta pihak keamanan agar mengamankan saksi paslon 1. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, serta dokumen alat bukti, DKPP berpendapat sebagai berikut: [4.3.1] Menimbang dalil pada angka [4.1.1] terungkap fakta, Para Teradu dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten telah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pinggir telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020. Pada forum rekapitulasi, PPK telah menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menggunakan LCD Projector. Selain itu, pada proses rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Pinggir, tidak ada laporan yang disampaikan baik kepada Panwascam Pinggir maupun kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat, Para Teradu telah berkepastian hukum, professional dan akuntabel dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. [4.3.2] Menimbang dalil pada angka [4.1.2] terungkap fakta, Pemilih atas nama Sopan Santun Balolo dan Sri Sartika yang terdaftar di DPT TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan menggunakan hak pilih dengan KTP di TPS 15 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau karena telah berpindah domisili. Keduanya menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau dengan menunjukkan Kartu Keluarga terbaru kepada petugas KPPS TPS 15 dan diklasifikasikan sebagai Pemilih DPTb. Terhadap fakta tersebut, Para Teradu meminta rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan pendapat peserta Rapat Pleno untuk dilakukan pembukaan kotak suara TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan guna memastikan kedua Pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, para saksi pasangan calon bersepakat agar Para Teradu membuka kotak suara TPS 13 Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan. Hasilnya, bahwa kedua nama tersebut tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat, tindakan Para Teradu memastikan tidak adanya Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dibenarkan menurut etika dan hukum. Para Teradu telah bertindak professional dan akuntabel, merespon keberatan saksi pasangan calon nomor 1 dengan meminta rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan atas persetujuan para saksi pasangan calon dilakukan pembukaan kotak surat suara. Bahwa berkenaan dengan adanya pemilih yang pindah memilih di TPS tanpa formulir Model A5, DKPP menilai, kesalahan tersebut tidak serta merta dapat dibebankan kepada Para Teradu karena kelalaian tersebut merupakan ketidakcermatan petugas KPPS TPS 15 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau dalam administrasi pemilihan. Namun demikian, DKPP perlu mengingatkan kepada Para Teradu untuk lebih maksimal dalam memberikan bimbingan teknis kepemiluan kepada jajaran penyelenggara adhoc. Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau Suket sebanyak 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) orang, jumlah tersebut dipengaruhi oleh program Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perekaman adminduk diseluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Bengkalis Nomor 470/DKPS-SEKR/XI/2020/545 tanggal 26 November 2020 dan surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/DKPC- SEKR/VIII/2020/348 tanggal 26 November 2020, sehingga minat masyarakat dalam melakukan perubahan adminduk serta perekeman KTP-EL bertambah banyak dan mengakibatkan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-EL bertambah. Dengan demikian Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. [4.3.3] Menimbang dalil Pengadu pada angka [4.1.3], terungkap fakta, berdasarkan bukti rekaman video pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bengkalis tanggal 17 Desember 2020, Pengadu dalam kapasitasnya sebagai saksi pasangan calon nomor 1 menyampaikan keberatan dengan nada tinggi di dalam forum. Dalam rekaman video tersebut, tampak saksi pasangan calon nomor 1 selalu melakukan interupsi dan memancing emosi saksi pasangan calon lain, sehingga situasi dalam ruang rapat pleno menjadi tidak kondusif. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat, sikap dan tindakan Teradu I selama memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten telah sesuai dengan tata tertib rapat pleno rekapitulasi. Alasan Teradu I mengambil tindakan pengamanan untuk menjaga kondusifitas jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dibenarkan menurut etika dan hukum. Teradu I dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rapat memiliki tanggungjawab menjaga kondusifitas rapat pleno dengan mengambil tindakan pengamanan dengan cara meminta bantuan aparat keamanan. Teradu I tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa pengaduan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengar keterangan Saksi Pengadu, mendengar keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu. [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo. [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Fadhillah Al Mausuly selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Teradu II Elmiawati Safarina, Teradu III Feri Herlinda, Teradu IV Safroni, dan Teradu V Anggi Ramadhan. S, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Pramono Ubaid Tanthowi, masing-masing selaku Anggota, pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing selaku Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Rio Fahridho Rahmat