Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 13-PKE-DKPP/I/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 1/I- P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 13-PKE-DKPP/I/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama M. Taufik : Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Kota Palembang Alamat : Jalan Trikora No. 1310 E, RT 15, Kelurahan Deman Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30137. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Dadang Apriyanto Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kota Palembang Alamat : Jalan Trikora No. 1310 E, RT 15, Kelurahan Deman Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30137. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pengadu II; 3. Nama : Eva Yuliana Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kota Palembang Alamat : Jalan Trikora No. 1310 E, RT 15, Kelurahan Deman Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30137. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pengadu III; 4. Nama : Eko Kusnadi Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kota Palembang Alamat : Jalan Trikora No. 1310 E, RT 15, Kelurahan Deman Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30137. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Pengadu IV; 5. Nama : Sri Maryanti Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kota Palembang Alamat : Jalan Trikora No. 1310 E, RT 15, Kelurahan Deman Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30137. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------PengaduV; Selanjutnya Pengadu I s/d Pengadu V disebut sebagai ------para Pengadu.

Terhadap: [1.2] TERADU Nama Sri Oktiana : Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwascam Ilir Timur III Alamat : Jalan Sukorejo Lr. Anggrek Nomor 183 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan IT III. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------- Teradu [1.4] Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan para Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1]Menimbang para Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Teradu selaku Anggota Panwascam Ilir Timur III yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Bulan September 2018. Saudari Sri Oktiana dengan memakai seragam hadir pada acara Rapat Konsolidasi Calon Legislatif (Caleg) Anggota Partai DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bersama Pengurus Partai Nasdem di Hotel The Zuri Transmart. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Surat Permohonan Arahan dan Petunjuk ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bukti P-2 : Surat Laporan Masyarakat terkait Anggota Panwaslu Kecamatan Saudari Sri Oktiana; Bukti P-3 : Undangan Klarifikasi No : 22/K-BAWASLU-PROV.SS- 16/PM.06.02/IX/2018 tanggal 17 September 2018; Bukti P-4 : Berita Acara Klarifikasi a.n Sri Oktiana; Bukti P-5 : Surat DPW Partai NasDem No: 207/DPW-NasDem/SS/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Surat Permintaan Mengisi Bazar Acara Rakorsus Partai NasDem Se Sumsel; Bukti P-6 : Surat tertanggal 7 September 2018 dari SANGGAR MUSI meminta Sri Oktiana untuk mendampingi Penari Sanggar pada kegiatan “PEMBUKAAN ACARA KONSOLIDASI CALEG PARTAI NASDEM SE SUMATERA SELATAN”; Bukti P-7 : Surat Keterangan Nomor: 178/DPW-NasDem/SS/IX/2018; Bukti P-8 : Surat No: 024/K-BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/IX/2018 perihal : Permohonan Informasi Data Silon ke KPU Kota Palembang; Bukti P-9 : Surat Nomor: 030/K-BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/IX/2018 perihal Permohonan Informasi Data ke Ketua Garda Wanita Malahayati Nasional Demokrat Kota Palembang tanggal 26 September 2018; Bukti P-10 : Surat Balasan Nomor: 034/DPD-NasDem/Plg/V/2018 tanggal 02 Oktober 2018; Bukti P-11 : Surat Nomor: 031/K-BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/IX/2018 perihal Permohonan Informasi Data ke Ketua Garda Wanita Malahayati Nasional Demokrat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 September 2018; Bukti P-12 : Surat Nomor: 040/K-BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/X/2018 perihal Undangan Klarifikasi ke Ketua Garda Wanita Malahayati Nasional Demokrat Kota Palembang tanggal 04 Oktober 2018; Bukti P-13 : Surat Nomor: 041/K-BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/X/2018 perihal Pemberitahuan Kunjungan ke Ketua Garda Wanita Malahayati Nasional Demokrat Kota Palembang tanggal 08 Oktober 2018; Bukti P-14 : BA Klarifikasi Terkait Laporan Masyarakat Dugaan Terindikasi Sebagai Anggota Garda Wanita Malahayati Nasional Demokrat Kota Palembang a/n Sri Oktiana tanggal 09 Oktober 2018; Bukti P-15 : Susunan Pengurus Garda Wanita Malahayati Nasional Demokrat Kota Palembang; Bukti P-16 : BA Klarifikasi Terkait Laporan Masyarakat Dugaan Terindikasi Sebagai Anggota Garda Wanita Partai NasDem a.n Sri Oktiana tanggal 10 Oktober 2018; Bukti P-17 : Surat Pernyataan DPW Garda Wanita Malahayati Nasional Demokrat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 Oktober 2018; Bukti P-18 : Surat No: 023/DPW/GM/SumSel/2017; Bukti P-19 : Susunan Pengurus Garda Wanita Malahayati Nasional Demokrat Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2017-2022; Bukti P-20 : Undangan Klarifikasi No: 046/K-BAWASLU-PROV.SS- 16/PM/06.02/VIII/2018 tanggal 12 Oktober 2018; Bukti P-21 : BA Klarifikasi tanggal 12 Oktober 2018 pukul 18.30 WIB; Bukti P-22 : Undangan Klarifikasi Nomor: 048/K-BAWASLU-PROV.SS- 16/PM.06.02/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018; Bukti P-23 : Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 20 Oktober 2018; Bukti P-24 : Notulen Rapat Pleno Nomor: 006/BA/BAWASLU-PROV.SS- 16/X/2018; Bukti P-25 : Surat Nomor: 063/K-BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/X/2018 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Oktober 2018; Bukti P-26 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 002/K-BAWASLU-PROV-16/Hk.01.01/Xi/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 05 November 2018; Bukti P-27 : Kronologi Kejadian. Kesimpulan para Pengadu Bahwa setelah membaca jawaban Teradu, dan mendengarkan pernyataan dan sanggahan dari Teradu yang disampaikan pada sidang Majelis Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dipimpin yang Mulia Ketua Majelis Alfitra Salam, dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumatera Selatan, Dr Anisatul Mardiah, dan Iwan Ardiyansyah SH pada tanggal 1 Februari 2019 di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan, yang dapat dikelompokan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat sebagai Anggota Partai Nasdem dan Partisan sayap Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan; 2. Bahwa Teradu memakai pakaian seragam mirip dengan seragam pengurus Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem dalam setiap Acara yang dilakukan Partai Nasdem; 3. Bahwa Teradu selalu aktif mengikuti acara yang dilakukan oleh Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem dari tahun 2016 -2018; 4. Bahwa Teradu memiliki hubungan keluarga dengan Ibu Maphilinda Syahrial Oesman (Ketua DPD Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Sumatera Selatan); 5. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu kota Palembang didapat kesimpulan bahwa apa yang dilakukan saudari Sri Oktiana dalam menghadiri acara acara Rapat Konsolidasi Calon Legislatif (Caleg) tanggal 8 September 2018 di Hotel The Zuri Transmart dengan menggunakan id card dan seragam Partai Nasdem adalah perbuatan yang telah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3 (tiga) tentang Asas, Penyelenggara Pemilu dan melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggra Pemilu, Pasal 8 (delapan) huruf e disebutkan bahwa “Penyelenggara Pemilu tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukan sikap partisan pada partai politik atau Peserta Pemilu tertentu” dan Pasal 8 (delapan) huruf k disebutkan bahwa “menyetakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye” untuk itu Bawaslu Kota Palembang merekomendasikan agar saudari Sri Oktiana diberhentikan sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Ilir Timur III karena sudah melanggar sumpah janji sebagai Penyelenggara Pemilu, dan melanggar Peraturan Perundang- undangan. [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa dan memutus pengaduan Pengadu; 2. Menyatakan Teradu melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bona). PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan kegiatan “PEMBUKAAN ACARA KONSOLIDASI CALEG PARTAI NASDEM SE SUMATERA SELATAN” yang diselenggarakan di the Zuri dan melibatkan Sanggar Musi sebagai salah satu pengisi acara, maka Teradu ditugaskan oleh Pimpinan Sanggar Musi Heriyandi, S.Pd.,M.Sn untuk mendampingi Penari Sanggar Musi pada tanggal 8 September 2018 di Hotel The Zuri. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, makaTeradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Surat tertanggal 7 September 2018 dengan kop surat SANGGAR SENI & WEDDING GALLERY SANGGAR MUSI. Bukti T-2 : Foto Teradu bersama Titi Anggraini; Bukti T-3 : Surat Keterangan Nomor 178/DPW-NasDem/SS/IX/2018 tanggal 19 September 2018; Bukti T-4 : Foto Teradu di acara Workshop Peran Perempuan dan Kepemimpinan. Bukti T-5 : Foto saat Teradu datang mewakili Karang Taruna; Bukti T-6 : Foto Teradu sebagai peserta lomba masak dari UKM. [2.6] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu tidak bersalah dan tidak terbukti melanggar Asas, Prinsip dan Etika Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon kepada Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) untuk merehabilitasi nama baik Teradu dalam Putusannya.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu, berdasarkan ketentuanPasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 08 September 2018 Teradu diduga menghadiri Rapat Konsolidasi Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai NasDem di Hotel The Zuri Transmart dengan menggunakan seragam Partai NasDem lengkap dengan kartu identitas. [4.2] Bahwa Teradu mengakui telah menghadiri Rapat Konsolidasi Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai NasDem di Hotel The Zuri Transmart tanggal 08 September 2018. Namun, dalam kegiatan tersebut Teradu membantah memakai kartu identitas dan menggunakan seragam Partai NasDem. [4.3] Bahwa Teradu terbukti menghadiri Rapat Konsolidasi Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai NasDem di Hotel The Zuri Transmart Palembang tanggal 8 September 2018. Dalam persidangan terungkap bahwa kehadiran Teradu dalam acara Konsolidasi Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai NasDem tanggal 8 September 2018 di Hotel Zuri Transmart Palembang adalah dalam kapasitas sebagai Pengantar Penari dari Sanggar Musi. Terkait dugaan bahwa Teradu mengenakan atribut partai dalam acara sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan bukti foto yang diajukan oleh Pengadu tidak nampak secara terang mengenai atribut yang dimaksudkan, selain itu saksi Pengadu yang dalam klarifikasi menyatakan melihat langsung penggunaan atribut partai oleh Teradu tidak hadir dalam persidangan. Terungkap fakta bahwa kehadiran Teradu dalam kegiatan tersebut di luar sebagai Panwascam Ilir Timur III. Teradu juga tidak pernah menyampaikan informasi, konsultasi, meminta izin, ataupun melapor kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang selaku atasan. DKPP berpendapat bahwa kehadiran Teradu dalam acara Rapat Konsolidasi Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai NasDem di Hotel The Zuri Transmart Palembang tanggal 8 September 2018 menunjukan Teradu tidak memiliki sensitifitas etik untuk menjaga netralitas Penyelenggara Pemilu. Sikap dan tindakan Teradu hadir dalam kegiatan rapat konsolidasi peserta Pemilu diluar pelaksanaan tugas pengawasan telah menimbulkan syakwasangka yang berdampak pada ketidakpercayaan terhadap kemandirian penyelenggara Pemilu, tindakan keberpihakan kepada peserta Pemilu, dan tindak hati-hati dalam menerima pekerjaan yang berhubungan dengan partai politik. Dengan demikian dalil Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 huruf l Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Sri Oktiana sebagai anggota Panwascam Ilir Timur III terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir