III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK ADUAN PENGADU
Para Teradu mencoret nama Pengadu dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan cara
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus
hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar kode etik Penyelenggara
Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada para Teradu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), berpendapat lain,
mohon diputuskan dengan seadil-adilnya.
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti
tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-4 sebagai berikut:
No Bukti KETERANGAN
1. P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor:
86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 22 Januari
2019;
2. P-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor:
191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan
Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun
2019 Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. P-3 SK DPP Gerindra Nomor 07-0106/Kpts/DPP-GERINDRA/2015
tanggal 23 Juli 2015;
4. P-4 SKCK Nomor: SKCK/14870/VII/YAN 2.3/2018/INTELKAM atas
nama H. Mohammad Rifa’i, SH ;
KESIMPULAN PENGADU
Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa Pengadu adalah Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Sidoarjo
bertindak sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo, telah
dinyatakan sebagai Peserta Pemilihan Umum 2019 dalam Daftar Calon Tetap
sebagaimana SK KPU Sidoarjo Nomor : 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-
Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018. Bahwa Pengadu adalah Calon
Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo 5 Nomor Urut 1;
2. Bahwa Pada tanggal 22 Januari 2019 KPU Sidoarjo telah membuat
keputusan No :86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 tentang perubahan
Daftar Calon Tetap, dimana dalam Keputusan itu nama H. Mohamad Rifa’i
dinyatakan dicoret, terhadap pencoretan tersebut pengadu tidak
mendapatkan informasi secara langsung, bahkan pengadu yang juga selaku
Ketua DPC Gerindra Sidoarjo tidak pernah mendapatkan informasi serta
pemberitahuan/undangan koordinasi dari pihak KPU sebelum dilakukannya
pencoretan;
3. Bahwa dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7 Tahun 2017 menyatakan
bahwa “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana”. Namun dalam hal ini KPU Kabupaten
Sidoarjo telah salah memahami ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7
Tahun 2017 yaitu: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
4. Bahwa kesalahan dalam memahami Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU
7 Tahun 2017 ternyata menimbulkan perbedaan pengertian. Halmana jelas
yang dimaksudkan oleh ketentuan tersebut tidak pernah dipidana penjara
artinya fisik badannya tidak sedang/ pernah berada di penjara. Ketentuan
ini sejalan dengan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 jo No 31 Tahun 2018
dan Surat Edaran KPU Nomor : 31/PI.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9
Januari 2019 butir ke-2 yang menyatakan : “Terbukti melakukan tindak
pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1 )
DIKECUALIKAN bagi calon yang berstatus Terpidana berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani
hukumannya diluar penjara”;
5. Bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas maka Norma yang diatur
Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7 Tahun 2017 adalah bukan
narapidana yaitu mereka yang menjalani pidana dimana fisiknya ada dalam
penjara atau pernah dalam penjara, bukan sekedar terpidana mereka yang
divonis pidana, itulah mengapa jika ada caleg yang di pidana penjara dengan
masa percobaan dikecualikan sebagaimana surat edaran tersebut;
6. Bahwa Pengadu sampai saat ini posisi pengadu masih diluar penjara dan
belum pernah dieksekusi oleh Pihak Kejaksaan, karena ketentuan UU 8
Tahun 1981 Pasal 270 tentang eksekusi putusan yang berkekuatan hukum
tetap dalam pengertian final and binding maka meskipun putusan kasasi
dinyatakan sudah selesai tapi belum mengikat karena belum eksekusi
berdasarkan Salinan Putusan lengkap, sehingga keberadaannya belum
sebagai Narapidana;
7. Bahwa akhirnya diketahui dalam Surat Keputusan aquo hanya berdasarkan
petikan putusan yang didapatkan dari Mahkamah Agung, bahwa kemudian
dalam prosesnya Pengadu juga mendapatkan fakta ada upaya-upaya untuk
merapikan catatan administrasi dalam menerbitkan surat keputusan
tersebut. Diantaranya adanya pembuatan berita acara pertemuan dengan
pengadilan negeri itu terjadi setelah dikeluarkannya surat keputusan.
tanggal 22 Januari 2019 tetapi rapat koordinasi dengan pengadilan negeri
dilakukan tanggal 25 Januari 2019 dengan membawa Surat Permohonan
yang di beri tanggal 18 Januari 2019;
8. Bahwa banyaknya peristiwa yang dipaksakan itulah yang melandasi
Pengaduan kepada DKPP dengan harapan bisa mengetahui motif apa dan
siapa yang mendesak untuk proses pencoretan itu dilakukan, karena
sebelumnya tidak ada pihak-pihak termasuk bawaslu atau kejaksaan
pernah menyurati KPU untuk meminta pencoretan dan perubahan DCT.
Oleh karena nya kami menilai telah terjadi adanya Pelanggaran Kode Etik
sebagaimna Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 dan memohon agar Pihak
Teradu KPU Sidoarjo diberikan sanksi serta sekaligus dapat memulihkan hak
pengadu sebagai Calon Anggota legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo 2019-
2024 pada Pemilu 17 April 2019;
9. Bahwa Pengadu memilik Hak Konstitusional untuk tetap sebagai Calon
Anggota Legislatif DPRD Sidoarjo Dapil 5 Nomor Urut 1. Karena DCT yang
sudah disahkan sebelumnya berkaitan dengan kepentingan Partai
GERINDRA secara Nasional. Dimana pengesahan Calon Legislatif seluruh
Indonesia itu harus diketahui dan direstui oleh DPP Partai Gerindra
terutama Ketua Umumnya H. Prabowo Subianto;
10. Bahwa konsekuensi atas disahkannya DCT membawa tanggung jawab
kepada Calon Legislatif untuk melakukan Kampanye, bergerak mencari
suara dan memberi inspirasi rakyat, apalagi Pengadu adalah Calon yang
sudah memiliki basis suara jelas sejak Pemilihan Umum 2014 yang lalu.
Sehingga wajar jika ada dugaan KPU Kabupaten Sidoarjo yang melakukan
pencoretan ini secara tidak langsung membantu penggembosan suara atas
diri Pengadu dan membuka peluang untuk mempermudah Calon-Calon
Legislatif yang lainnya untuk mengalahkan Pengadu dari Partai GERINDRA
di Dapil 5 Sidoarjo. Serta menimbulkan kerugian finansial yang cukup
banyak atas biaya yang telah dikeluarkan;
11. Bahwa dalam hal ini KPU telah terbukti tidak membuat dan mengirimkan
undangan/pemberitahuan sebelumnya terkait pembahasan/ klarifikasi akan
adanya Pencoretan Anggota Legislatif Peserta Pemilihan Umum 2019, hal itu
sudah diakui dan dinyatakan oleh Teradu dalam persidangan dan oleh
karenanya melanggar SE KPU. Nomor : 31/PI.01.4-SD/06/KPU/I/2019
tanggal 9 Januari 2019;
12. Bahwa ternyata terbukti selama ini Surat Mandat dari DPC Gerindra bukan
ditanda tangani oleh Ketua DPC Gerindra (dipalsukan) dan selama ini KPU
Sidoarjo hanya berkomunikasi dengan Laison Officer (LO) sebagai petugas
penghubung dan sering tanpa menghubungi ulang Ketua DPC Gerindra
Sidoarjo;
13. Bahwa terbukti Berita Acara Nomor: 407/PL.01.4-BA/3515/KPU-
Kab/XII/2018 tentang Klarifikasi dengan DPC Partai GERINDRA Kabupaten
Sidoarjo Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 592 K/
PID.SUS/ 2018 Atas Nama H. Mohamad Rifai, SH Alias H. Muhammad Rifa’i,
SH. Seharusnya bukan sebagai dasar resmi pembahasan mengenai rencana
perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) dari DPC Partai GERINDRA Sidoarjo.
Apalagi hanya dilakukan oleh LO/ Liaison Officer dan 1 komisioner saja yaitu
Nanang Haromin, S.Sos;
14. Bahwa Berita Acara Nomor: 409/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018
tentang Klarifikasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait
Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 592 K/ PID.SUS/ 2018 Atas
Nama H. Mohamad Rifai, SH Alias H. Muhammad Rifa’i, SH seharusnya juga
diragukan keabsahannya karena nyata-nyata BUKAN sebagai pendapat
resmi dari lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana
pengakuan Teradu dimana Staf Hukum KPU Sidoarjo yang membuatkan
serta melakukan pengetikannya sedangkan Staf Mahkamah Agung hanya
menandatangani Surat yang dibuat tersebut, namun kemudian Berita Acara
yang tidak jelas keabsahanya itu dijadikan sebagai dasar pengambilan
keputusan KARENA seharusnya jika memang ada fatwa Mahkamah Agung
maka Berita Acara itu akan dilampiri surat resmi kelembagaan MA RI;
15. Bahwa meskipun tidak diakui dalam persidangan Para Teradu patut diduga
terbukti tidak mandiri telah melanggar Pasal 6 jo Pasal 8 Peraturan DKPP No
2 Tahun 2017 dimana Para Teradu tidak menjaga Netralias terlibat konflik
dan/atau diduga memihak calon atau pihak lain yang berkepentingan
dengan dicoretnya H. Mohamad Rifai, SH dari Daftar Calon Tetap (DCT)
Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo.
[2.4] PENJELASAN DAN JAWABAN PARA TERADU
1. Bahwa Teradu yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo
dalam menjalankan tugasnya mempedomani dan berpegang teguh pada
regulasi yang ada, baik Undang-Undang maupun Peraturan KPU dan
Keputusan KPU serta Surat Edaran/Surat KPU yang mengatur mengenai
teknis dan prosedur pencalonan anggota legislatif;
2. Bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2019
dari Partai Gerindra Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 atas nama H.
Muhammad Rifa’i, SH yang sebelumnya telah dinyatakan terbukti bersalah
memalsukan dokumen ijazah S1 oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Tahun
2016 dan Pengadilan Tinggi Surabaya pada Tahun 2017, di mana Terdakwa
terbukti melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun
2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU
Sisdiknas dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah), dalam tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung RI
pada tanggal 3 Desember 2018 dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
: 592K/PID.SUS/2018;
3. Bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo menerima informasi dari laporan
masyarakat terkait telah diputusnya perkara dengan terdakwa atas nama H.
Mohamad Rifa’i, S.H di tingkat kasasi sebagaimana dimaksud angka 2, yang
kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan
pengecekan pada website Mahkamah Agung RI di laman
www.mahkamahagung.go.id ; (Vide Bukti T-1)
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018, KPU Kabupaten
Sidoarjo melakukan Rapat Pleno membahas langkah apa yang dilakukan
untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut. Hasil rapat
pleno memutuskan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo akan melakukan
klarifikasi kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dan melakukan
klarifikasi ke Mahkamah Agung RI. Hasil rapat pleno ini dituangkan ke
dalam Berita Acara Nomor 402/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018; (Vide
Bukti T-2)
5. Bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan klarifikasi kepada DPC Partai
Gerindra Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretaris Partai yang sekaligus
merupakan LO/Liaison Officer (petugas penghubung) DPC Partai Gerindra
berdasarkan Surat Mandat Nomor : 02.445/S.TUGAS/DPC-
GERINDRA.SDA/2018 (Vide Bukti T-3) yakni Sdr. Suwono, pada tanggal 26
Desember 2018. Dalam klarifikasi tersebut, Sdr. Suwono mengaku dirinya
mendengar adanya informasi bahwa Mahkamah Agung RI telah memutus
perkara atas nama H. Muhammad Rifa’i, SH. Namun pihaknya mengaku
belum mendapatkan bukti putusannya. Hasil klarifikasi ini dituangkan ke
dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 407/PL.01.4-BA/3515/KPU-
Kab/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018; (Vide Bukti T-4)
6. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Sidoarjo juga melakukan klarifikasi ke
Mahkamah Agung RI dan meminta putusan MA Nomor 592K/PID.SUS/2018
dimaksud. Klarifikasi ini dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Desember 2018.
(Vide Bukti T-5). Dalam klarifikasi ini, pihak Mahkamah Agung menyerahkan
Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 592K/PID.SUS/2018 dimaksud
kepada KPU Kabupaten Sidoarjo. (Vide Bukti T-6). Selain itu, Mahkamah
Agung RI yang diwakili oleh Koordinator Panitera Muda Pidana Khusus, Sdri.
Nurwahyuni, S.H. menegaskan bahwa terkait perkara dengan Nomor
Register: 592 K/PID.SUS/2018 dengan termohon/terdakwa H. Mohamad
Rifai, SH alias H. Muhammad Rifa’i, SH, telah diputus oleh Mahkamah
Agung pada tanggal 3 Desember 2018, di mana putusan tersebut telah
berkekuatan hukum tetap (in kracht) dan petikan putusan dimaksud
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan putusan. Hasil
klarifikasi dengan Mahkamah Agung RI ini dituangkan dalam Berita Acara
Klarifikasi Nomor : 409/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 ; (Vide Bukti
T-7)
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :
592K/PID.SUS/2018 sebagaimana dimaksud poin 7, telah memutus dengan
putusan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa H.
Mohamad Rifa’i, S.H alias H. Mohammad Rifa’I, S.H alias H. Muhammad
Rifa’i, S.H tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor
129/PID/2017/PT.SBY tanggal 3 April 2017 yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 456/PID.SUS/2016/PN.SDA tanggal 9
November 2016 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan
kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
8. Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka KPU
Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 9 Januari 2019 melakukan konsultasi ke
KPU Provinsi Jawa Timur untuk membahas mengenai putusan Mahkamah
Agung dimaksud, (Vide Bukti T-8) dan dalam konsultasi tersebut, KPU
Provinsi Jawa Timur memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo,
sebagai berikut :
a) bahwasanya dengan adanya petikan putusan MA tersebut,
menunjukkan bahwa sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap
(in kracht) di tingkat kasasi;
b) bahwasanya dengan adanya petikan putusan MA tersebut, maka status
H. Muhammad Rifa’i berubah, dari terdakwa menjadi terpidana yang
harus menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
c) bahwasanya dengan adanya petikan putusan tersebut, maka sudah
kuat sebagai alasan untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat dan
dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019, sesuai
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun
Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 dan Surat Edaran KPU RI Nomor :
31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019;
d) Bahwasanya KPU Provinsi Jawa Timur juga sebelumnya telah mencoret
caleg Partai Hanura atas nama Ir. H. Wishnu Wardhana dari Daftar
Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu
2019 karena caleg yang bersangkutan telah divonis hukuman pindana
penjara oleh Mahkamah Agung RI, meskipun pada saat itu Wisnu
Wardhana belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan. Kasus yang sama
tersebut dapat dijadikan sebagai bahan yurisprudensi bagi KPU
Kabupaten Sidoarjo untuk mencoret nama H. Mohamad Rifa’i, S.H dari
DCT Partai Gerindra. (Vide Bukti T-9) dan (Vide Bukti T-10)
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan
KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menyatakan bahwa : “Bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga
Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
(Vide Bukti T-11)
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor:
31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT),
mengatur bahwa jika setelah penetapan DCT, terdapat calon yang tidak
memenuhi syarat karena ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka KPU/KPU
Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan
tanpa mengubah nomor urut calon dan KPU/KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan
Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; (Vide Bukti T-12)
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2019, KPU Kabupaten Sidoarjo
melalui hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Sidoarjo mengambil keputusan
untuk melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo Nomor 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilu Tahun 2019 Partai
Gerakan Indonesia Raya. Hasil Rapat Pleno ini dituangkan dalam Berita
Acara Nomor 40 /PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/I/2019; (Vide Bukti T-13)
12. Perubahan sebagaimana dimaksud poin 11, adalah dengan mencoret nama
H. Muhammad Rifa’i, S.H dari Partai Gerindra Dapil Sidoarjo 5 nomor urut 1
dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),
tanpa mengubah nomor urut calon yang bersangkutan. Perubahan ini
ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 86/HK.03.1-
Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019; (Vide Bukti T-14)
13. Bahwa terkait pernyataan PENGADU dalam angka 8 kronologis
pengaduannya yang menyatakan PENGADU selaku Ketua DPC Gerindra
Kabupaten Sidoarjo sama sekali tidak dimintai klarifikasinya oleh TERADU
sehingga menunjukkan perbuatan sewenang-wenang, perlu kami sampaikan
kembali kepada Majelis bahwasanya KPU Kabupaten Sidoarjo dalam tahapan
pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Pemilu Tahun 2019 selalu
menjalin komunikasi dengan pihak partai politik, dalam hal ini dengan
petugas penghubung partai (Liaison Officer) DPC Partai Gerindra Kabupaten
Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, yang
menyatakan: “Petugas Penghubung adalah pengurus Partai Politik yang
bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi
kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan
persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan
pengganti bakal calon, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”. Selain itu, terkait status Caleg
pasca Penetapan DCT, KPU Kabupaten Sidoarjo juga sesungguhnya telah
jauh-jauh hari menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh partai politik
di Kabupaten Sidoarjo, termasuk DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo,
melalui surat Nomor 2424/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8
November 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan DCT yang pada intinya
berisi pemberitahuan bahwa penetapan DCT dapat berubah apabila terdapat
calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang meninggal dunia atau terbukti
melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan
dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT; (Vide
Bukti T-15)
14. Bahwa terkait argumen Pengadu dalam angka 9 kronologis pengaduannya
yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tidak pernah diminta untuk
memberikan pertimbangan atau masukan, maka perlu kami tegaskan
bahwasanya KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya
memegang teguh asas-asas penyelenggara Pemilu, salah satunya adalah
“asas mandiri, terbebas dari campur tangan atau intervensi pihak lain”.
Adapun konsultasi atau koordinasi dengan instansi lain sifatnya hanya
sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mengambil
kebijakan/keputusan, bukan suatu kewajiban. Dalam pengambilan
keputusan, KPU Kabupaten Sidoarjo berpegang pada prosedur yang diatur
dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang
menyatakan bahwa Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno. Demikian juga dalam
pengambilan keputusan terkait pencoretan nama Pengadu dari Daftar Calon
Tetap (DCT) Partai Gerindra, yang telah terlebih dahulu melalui mekanisme
yang ada, yakni melakukan klarifikasi ke parpol, klarifikasi dan permintaan
bukti pendukung ke instansi berwenang (dalam hal ini ke Mahkamah Agung
RI), dan selanjutnya melakukan Rapat Pleno yang dihadiri dan diputuskan
bersama oleh 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Sidoarjo. Meski
demikian, perlu kami sampaikan kepada Majelis bahwa pasca memperoleh
petikan putusan Mahkamah Agung RI terkait kasus H. Mohamad Rifa’i, S.H.,
KPU Kabupaten Sidoarjo sesungguhnya telah mendiskusikan perihal
putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
pada tanggal 14 Januari 2019 di kantor KPU Kabupaten Sidoarjo;
15. Selanjutnya terkait tuduhan Pengadu yang menyebut bahwa KPU Kabupaten
Sidoarjo telah melanggar prosedur karena baru memperoleh petikan putusan
MA dari Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Januari 2019, maka
perlu kami sampaikan kepada Majelis bahwasanya tuduhan tersebut tidak
benar, karena KPU Kabupaten Sidoarjo sudah mendapatkan petikan putusan
dimaksud pada tanggal 28 Desember 2018 dari Mahkamah Agung RI disertai
dengan Berita Acara Klarifikasi dengan Mahkamah Agung RI dan petikan
putusan itulah yang dijadikan sebagai dasar diterbitkannya Keputusan KPU
Kabupaten Sidoarjo Nomor : 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019. KPU
Kabupaten Sidoarjo memang mendatangi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada
tanggal 25 Januari 2019. Namun, hal tersebut hanya bersifat koordinasi
dengan pihak Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo untuk memastikan bahwa
Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo juga telah memperoleh petikan putusan dari
Mahkamah Agung RI;
16. Bahwa terkait penyataan Pengadu dalam angka 10 kronologis aduannya
yang menyebut bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah salah mengutip bunyi
Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017, perlu kami sampaikan
bahwa jika Pengadu cermat dalam membaca, ketentuan yang kami kutip
dalam diktum Menimbang huruf a pada Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo
Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 dimaksud adalah ketentuan
Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun
2018, yang berbunyi : “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi
persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap”. Bukan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor
7 Tahun 2017. Sehingga argumen Pengadu bahwa Teradu telah salah kutip,
dalam hal ini terbantahkan.
17. Bahwa terkait argumen pihak Pengadu yang menyatakan bahwa status
Pengadu tidak sedang/pernah menjalani pidana penjara yang artinya fisik
badannya tidak sedang/pernah berada di penjara, maka perlu kami
sampaikan bahwasanya Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU
Nomor 31 Tahun 2018 menyatakan bahwa : “Bakal calon anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia
dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Sehingga dalam hal ini, jika menilik arti dari “sebagai terpidana” pada Pasal
1 ayat (32) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara tegas
menyatakan bahwa : “terpidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap”. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22
Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun
2010, yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :
1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau
kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang
Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam
waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara
Pidana; atau
3. putusan kasasi.
Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, menyatakan : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan
atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
18. Selanjutnya terkait argumen Pengadu dalam angka 13 dan angka 14
kronologis pengaduannya yang menyatakan bahwa :
“sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2017 jo Nomor 31 Tahun
2018, salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus
selalu menjadi pedoman formal menyikapi persyaratan calon anggota dewan
dengan status tidak pernah dipidana penjara, dan bahwa kesalahan fatal
Teradu adalah melakukan perubahan DCT hanya dengan berdasarkan
petikan putusan, yang akhirnya merugikan Pengadu…”
Perlu kami sampaikan kepada Majelis, bahwasanya yang dimaksud oleh
Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2017 jo Nomor 31 Tahun 2018
tersebut adalah dalam hal memenuhi persyaratan pada tahap Pendaftaran
dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon. Hal ini diperjelas oleh SK KPU RI
Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis
Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk tahap pasca penetapan DCT, ketentuan
atau mekanisme yang digunakan adalah berdasarkan Surat KPU RI Nomor
1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal
Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Surat KPU RI
31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), (Vide Bukti T-16) di mana di dalamnya
hanya menyebutkan “berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap”. Artinya, bukti putusan pengadilan tersebut tidak harus
berupa salinan putusan pengadilan, melainkan bisa berupa petikan putusan
dan/atau Surat Keterangan dari Pengadilan. Dalam hal ini, Petikan Putusan
Mahkamah Agung RI merupakan petikan putusan yang telah bersifat in
kracht (berkekuatan hukum tetap) di tingkat kasasi dan tidak ada upaya
hukum biasa lagi yang bisa ditempuh dan eksekusi akan tetap dijalankan
dengan ada atau tidak ada bukti baru, sehingga petikan putusan Mahkamah
Agung tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar pencoretan
nama H. Mohamad Rifa’i, S.H dari DCT;
19. Bahwa terkait argumen Pengadu dalam angka 15 kronologis pengaduannya,
yang menyatakan :
“berdasarkan Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap itu harus dilakukan oleh Jaksa yang
telah menerima Salinan Surat Putusan Lengkap dari Panitera …..”
Perlu kami sampaikan kepada Majelis bahwasanya KPU Kabupaten Sidoarjo
melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan regulasi atau peraturan
perundang-undangan terkait Pemilu, sedangkan Pasal 270 KUHAP terkait
pelaksanaan putusan Pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa setelah
menerima salinan surat putusan lengkap dari panitera merupakan tindakan
eksekusi yaitu memasukkan terpidana ke dalam penjara di Lembaga
Pemasyarakatan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan KPU, dan hal
itu merupakan ranah/kewenangan pihak Kejaksaan untuk melakukan
eksekusi tersebut. Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten Sidoarjo dalam hal
ini adalah melakukan tindakan administratif berupa pencoretan nama caleg
yang telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, (Vide Bukti T-17) yang menyatakan bahwa : “Bakal calon
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara
Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih”. Pasal tersebut jelas-jelas menyebutkan
“berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap”, bukan “berdasarkan pelaksanaan putusan atau eksekusi oleh pihak
Kejaksaan”.
20. Bahwa perlu kami sampaikan pula kepada Majelis bahwasanya KPU
Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten
dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh tahapan-tahapan Pemilu, di
mana pada prakteknya antara satu tahapan berkonsekuensi ke tahapan
lainnya. Seperti misalnya, tahapan pencalonan memiliki konsekuensi bagi
tahapan pengadaan logistik (pencetakan surat suara, pencetakan Form
Daftar Calon Tetap, dll). Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sidoarjo berpedoman
pada tahapan pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), di mana dengan
sudah adanya kepastian bahwa Pengadu telah divonis oleh Mahkamah
Agung RI, sudah cukup menjadi dasar bagi Teradu untuk melaksanakan
amanah Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, tanpa harus menunggu pihak
Kejaksaan melakukan eksekusi kepada Pengadu;
21. Bahwa terkait argumen Pengadu pada angka 16 dalam kronologis
pengaduannya yang menyatakan sampai saat ini Pengadu belum pernah
menerima salinan putusan ataupun petikan putusan perkara kasasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 592 K/Pid.Sus/2018, perlu
kami sampaikan bahwasanya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan
Teradu (KPU Kabupaten Sidoarjo). Meski demikian, perlu kami sampaikan
kepada Majelis bahwasanya dalam klarifikasi ke Mahkamah Agung RI yang
telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, pihak Panitera Muda Pidana
Khusus Mahkamah Agung RI menyatakan telah mengirim Petikan Putusan
dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan tembusan Ketua
Pengadilan Tinggi Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Sidoarjo per tanggal 10
Desember 2018. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri
Sidoarjo pada saat koordinasi dengan KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal
25 Januari 2019, di mana pada saat itu Pengadilan Negeri juga
menunjukkan dan memberikan Petikan Putusan perkara Nomor
592K/Pid.Sus/2018 dari Mahkamah Agung RI kepada KPU Kabupaten
Sidoarjo; (Vide Bukti T-18)
22. Bahwa mendasari hal-hal sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 21,
maka keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang telah mencoret nama
Pengadu, yakni H. Mohammad Rifa’i, S.H. dari Partai Gerindra Dapil Sidoarjo
5 nomor urut 1 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Berita Acara Nomor
40/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/I/2019 dan selanjutnya ditetapkan dalam
Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-
Kab/I/2019 adalah telah sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah
dengan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maupun Surat Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal
Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Surat Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019
perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) dan bahwa pokok pengaduan maupun argumen-argumen Pengadu
yang diuraikan dalam kronologis pengaduannya telah terbantahkan;
23. Bahwa Keputusan Teradu Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019
juga telah diuji oleh Pengadu dengan mengajukan permohonan sengketa
proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan telah diputus pada
tanggal 14 Februari 2019 dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 01/PS.Reg/16.33/I/2019 dengan amar putusan : “1. Menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Keputusan KPU
Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor :
191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon
Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya tetap
sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat”; (Vide bukti T-19)
24. Bahwa atas putusan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tersebut, Pengadu juga
telah mengajukan permohonan koreksi putusan kepada Bawaslu Republik
Indonesia, dan telah diputus oleh Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal
15 Februari 2019 dengan bunyi putusan :“Menolak permohonan koreksi
Pemohon”. (Vide Bukti T-20)
25. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, pihak Pemprov Jawa Timur secara
resmi juga telah mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian atas nama
Pengadu (H. Mohamad Rifa’i, S.H) sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo
pada tanggal 5 Maret 2019. Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan
atas ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten,
dan Kota yang menyatakan bahwa Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan
terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD
yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD. Pemberhentian H.
Mohamad Rifa’i, S.H tersebut juga mengacu pada petikan putusan
Mahkamah Agung RI; (Vide Bukti T-21)
26. Dengan demikian, baik putusan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, koreksi
putusan dari Bawaslu RI, maupun Keputusan Pemprov Jawa Timur tersebut
semakin memperkuat status hukum dari Keputusan KPU Kabupaten
Sidoarjo Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 yang telah
mencoret nama H. Mohamad Rifa’i, S.H dari Daftar Calon Tetap (DCT) Partai
Gerindra. Maka oleh karenanya, terhadap pokok pengaduan Pengadu yang
tidak beralasan, serta tidak berdasar fakta-fakta hukum yang ada, maka
pengaduan Pengadu/Pelapor sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
[2.5] PETITUM PARA TERADU
Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP
yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan
sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu tidak terbukti dalam melakukan
pelanggaran Etik sebagaimana yang disampaikan Pengadu;
3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik para Teradu;
4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aquo et bono).
[2.6] BUKTI PARA TERADU
Bahwa para Teradu telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti
T-1 sampai dengan T-21 sebagai berikut:
No Bukti KETERANGAN
1. T-1 Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada
laman www.mahkamahagung.go.id;
2. T-2 Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 402/PL.01.4-
BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
3. T-3 Surat Mandat DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 02.445/S.TUGAS/DPC-GERINDRA.SDA/2018
tanggal 4 Juni 2018 Petugas Penghubung atas nama
SUWONO;
4. T-4 Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 407/PL.01.4-
BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018
tentang Klarifikasi dengan DPC Partai Gerindra;
5. T-5 - Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor :
406/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 26
Desember 2018 tentang Penugasan ke MA;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 670/PL.01.4-
ST/3515/Sek-Kab/XII/2018 tanggal 27 Desember
2018 perihal Perjalanan Ke MA;
- Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 2671/PL.01.4-
SD/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 22 Desember
2018 perihal Permohonan Salinan Putusan MA;
- Tanda terima surat dari MA;
6. T-6 - Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 592
K/Pid.Sus/2018 dari Mahkamah Agung;
- Surat Pengantar/Tanda Terima Petikan Putusan
Nomor Reg : 592K/Pid.Sus/2018 tanggal 28 Desember
2018;
7. T-7 Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 409/PL.01.4-
BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
tentang Klarifikasi dengan Mahkamah Agung;
8. T-8 Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 18/PL.01.4-
SD/3515/KPU-Kab/I/2018 tanggal 7 Januari 2019 perihal
Permohonan Konsultasi Putusan MA;
9. T-9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 64/PL.01.4-Kpt/35/Prov/XII/2018 tentang
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur Nomor : 56/PL.01.4-Kpt/35/Prov/IX/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Provinsi Jawa Timur Partai Hanura dalam Pemilu Tahun
2019;
10. T-10 - screenshot berita dari www.lensaindonesia.com tanggal
18 Desember 2018 “Kejari Segera Eksekusi Mantan
Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana”
- screenshot berita dari www.cnnindonesia.com tanggal
9 Januari 2019 “Detik-detik Penangkapan dan
Perlawanan Wisnu Wardhana”
11. T-11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. T-12 Surat KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal
9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca
Penetapan DCT;
13. T-13 Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 40/PL.01.4-
BA/3515/KPU-Kab/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang
Perubahan Atas DCT Partai Gerindra;
14. T-14 Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 86/HK.03.1-
Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang
Perubahan Atas DCT Partai Gerindra;
15. T-15 - Surat Nomor 2424/PL.01.4-SD/3515/KPU-
Kab/XI/2018 tanggal 8 November 2018 perihal
Tahapan Pasca Penetapan DCT
- Tanda Terima Surat
16. T-16 Surat KPU Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018
tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan
DCT;
17. T-17 Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum;
18. T-18 - Surat Nomor : 80/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/I/2019
perihal Permohonan Koordinasi ke PN Sidoarjo;
- Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 502
K/PID.SUS/2018 dari PN Sidoarjo;
19. T-19 Putusan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor :
01/PS.Reg/16.33/I/2019 tanggal 14 Februari 2019;
20. T-20 Koreksi Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor :
001/PS.Reg.Koreksi/Bawaslu/II/2019 tanggal 15 Februari
2019
21. T-21 Screenshot Berita dari Jawa Pos, tanggal 6 Maret 2019,
halaman 28, “Pemprov Berhentikan Rifai”
KESIMPULAN PARA TERADU
Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, para Teradu menyampaikan kesimpulan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban para Teradu sebagai
berikut:
Alasan mengapa Majelis seharusnya menolak permohonan pengaduan
nomor Register 28-PKE-DKPP/II/2019 yang diajukan oleh pihak Pengadu, dapat
dilihat dari jawaban kami, bahwa selaku penyelenggara Pemilu di Tingkat
Kabupaten, KPU Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan penyelenggaraan
Pemilu 2019 secara khusus dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2019, selalu mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi
yang ada, baik Undang-Undang maupun Peraturan KPU dan Keputusan KPU
serta Surat Edaran KPU yang mengatur mengenai teknis dan prosedur
pendaftaran dan pencalonan anggota legislatif.
Bahwa terkait pernyataan Pengadu, yang merasa keberatan terhadap
Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-
Kab/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU
Kabupaten Sidoarjo Nomor 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tentang
Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam
Pemilu Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya, karena prosesnya dianggap
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izinkan
kami sampaikan kembali bahwasanya sebelum memutuskan untuk mencoret
nama Pengadu (Sdr. H. Mohamad Rifa’i, S.H.) dari Daftar Calon Tetap (DCT)
Partai Gerindra dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Sidoarjo telah
melakukan seluruh prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang ada, baik secara formiil maupun materiil. Yakni,
mulai dari pemberitahuan kepada partai Gerindra mengenai tahapan pasca
Penetapan DCT, prosedur klarifikasi ke pihak parpol (dalam hal ini melalui LO
DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo), prosedur klarifikasi dan permintaan
bukti putusan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (sebagai pengadilan
tingkat akhir/kasasi yang memutus perkara atas nama H. Mohamad Rifa’i, S.H.),
konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Timur terkait putusan dimaksud, sampai
dengan penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 86/HK.03.1-
Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 kepada DPC Partai Gerindra, Bawaslu Kabupaten
Sidoarjo dan bahkan caleg yang bersangkutan (H. Mohamad Rifa’I, S.H.) Bahkan
tidak berhenti di situ saja, pasca pencoretan H. Mohamad Rifa’i, S.H. dari DCT,
KPU Kabupaten Sidoarjo juga melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan
Negeri Sidoarjo terkait putusan dari Mahkamah Agung RI dimaksud untuk
memastikan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo juga telah mendapatkan petikan
putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.
Pencoretan nama H. Mohamad Rifa’I, S.H. dari DCT Partai Gerindra
Kabupaten Sidoarjo juga telah memenuhi substansi dari pelaksanaan atas Pasal
240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum maupun Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun
2018.
Dengan demikian, fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa keputusan
pencoretan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara
formil dan materiil serta telah memenuhi asas-asas penyelenggara Pemilu yang
baik, yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Sehingga tuduhan
Pengadu bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah sewenang-wenang dalam proses
pencoretan nama H. Mohamad Rifa’i, S.H. dari DCT Partai Gerindra Kabupaten
Sidoarjo, adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak terbukti kebenarannya.
Terkait keterangan atau fakta-fakta yang mengemuka dalam sidang DKPP pada
tanggal 9 Maret 2019 lalu, izinkan kami untuk kembali menggarisbawahi
beberapa hal yang memperkuat fakta bahwa kami selaku Teradu telah
melaksanakan seluruh prosedur sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang
berlaku, di mana pihak Pengadu, pihak Terkait dan Saksi telah menyatakan
sebagai berikut :
1. Fakta persidangan, Pengadu (yakni H. Mohamad Rifa’I, S.H) mengakui bahwa
dirinya sesungguhnya telah mengetahui adanya putusan kasasi dari
Mahkamah Agung RI terkait perkara pidananya dan Pengadu juga
membenarkan bahwa dirinya sendirilah yang menyampaikan hal tersebut
kepada Teradu (yakni Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Mokh. Zainal Abidin)
pada saat acara coffee morning di Polresta Sidoarjo pada tanggal 18
Desember 2018. Pengakuan dari Pengadu ini menunjukkan bahwasanya
pernyataan Pengadu sebelumnya yang menyatakan dirinya sama sekali tidak
tahu menahu mengenai putusan Mahkamah Agung RI dimaksud, adalah
sebuah kebohongan belaka. Pengakuan dari Pengadu tersebut juga
memperkuat jawaban Teradu yang menindaklanjuti dengan melakukan
klarifikasi ke DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretaris
sekaligus LO (Petugas Penghubung) Partai Gerindra, yakni Sdr. Suwono serta
klarifikasi dan permintaan bukti pendukung ke instansi yang berwenang
(yakni Mahkamah Agung RI) untuk mendapatkan petikan putusan
dimaksud;
2. Fakta Persidangan, saksi dari pihak Pengadu, atas nama Sdri. Novitasari,
yang merupakan salah satu pegawai administrasi DPC Partai Gerindra
Kabupaten Sidoarjo, menyatakan bahwa selama dirinya berkerja di DPC
Partai Gerindra, dirinya sama sekali tidak pernah menerima surat dari KPU
Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan untuk Ketua DPC Partai Gerindra.
namun Saksi juga menyatakan bahwa tidak ada prosedur yang baku terkait
surat menyurat serta tidak ada pencatatan rutin surat atau pengarsipan
surat keluar/surat masuk di DPC Gerindra. Di sisi lain, Saksi juga mengakui
bahwa selain dirinya, juga ada 1 (satu) admin lainnya (yakni Sdr. Khoirul
Amin) sehingga saksi membenarkan ada surat yang telah diterima oleh
admin lainnya tersebut namun tidak diketahui oleh saksi.
Majelis yang terhormat, perlu kami sampaikan kembali bahwasanya KPU
Kabupaten Sidoarjo dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo Pemilu Tahun 2019 selalu menjalin komunikasi dengan semua
partai politik, tidak terkecuali dengan DPC Partai Gerindra. Terkait surat
menyurat, Surat dinas atau pemberitahuan apapun mengenai tahapan dan
proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun
2019 selalu ditujukan untuk Ketua Parpol, dan diterima oleh admin DPC
Partai Gerindra (dalam hal ini Sdr. Khoiril Amin selaku salah satu admin
DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo). Hal ini dapat dilihat dari salah
satu bukti tanda terima Surat yang ditandatangani oleh Sdr. Khoirul Amin di
Bukti T-15. Adapun apabila ternyata surat-surat dinas dari KPU Kabupaten
Sidoarjo selama proses pencalonan, mulai dari tahapan pendaftaran,
verifikasi persyaratan calon, penetapan DCS, penetapan DCT sampai dengan
proses pasca penetapan DCT yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten
Sidoarjo tersebut ternyata tidak dicatat atau tidak diketahui oleh saksi, maka
hal tersebut bukanlah tanggungjawab KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai
TERADU.
3. Fakta persidangan, Pihak Terkait, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten
Sidoarjo, menyatakan bahwa memang benar KPU Kabupaten Sidoarjo
sebelum pencoretan nama H. Mohamad Rifa’i, S.H. dari DCT Partai Gerindra
Kabupaten Sidoarjo telah mendiskusikan dengan Bawaslu Kabupaten
Sidoarjo mengenai adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor
592K/Pid.Sus/2018 tersebut dan pada saat itu juga dibahas mengenai
konsekuensi-konsekuensi yang kemungkinan muncul jika PENGADU dicoret
dari DCT oleh KPU Kabupaten Sidoarjo.
4. Pernyataan dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ini memperkuat jawaban kami
sekaligus membantah argumen Pengadu dalam angka 9 kronologis
pengaduannya yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tidak pernah
diminta untuk memberikan pertimbangan atau masukan sebelum
pencoretan nama H. Mohamad Rifa’i, S.H. dari DCT Partai Gerindra
Kabupaten Sidoarjo.
Bahwa menanggapi pernyataan Pengadu yang menyimpulkan bahwa H.
Mohamad Rifa’i, S.H. yang saat ini belum menjalani hukuman penjara (belum
dieksekusi) sehingga tidak dapat dicoret dari DCT, maka ijinkan kami sampaikan
kepada Majelis bahwasanya angka 2 Surat Edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4-
SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang mana
menyatakan : “Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut
pada angka 1 huruf d poin 1) dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
namun menjalani hukumannya di luar penjara”.
Kalimat “menjalani hukumannya di luar penjara” ini sesungguhnya hanya
berlaku bagi terpidana yang dijatuhi hukuman percobaan (tahanan kota)
berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya terpidana
tidak masuk penjara dan hanya menjalani hukumannya di luar penjara.
sedangkan dalam kasus H. Mohamad Rifa’i, S.H., berdasarkan putusan di
tingkat kasasi, telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 Desember
2018, di mana dalam putusan tersebut H. Mohamad Rifa’i, S.H dijatuhi
hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Ini artinya, status H. Mohamad Rifa’i,
S.H saat ini adalah terpidana hukuman penjara 6 bulan. Bukan lagi terpidana
tahanan kota (hukuman percobaan). Kenyataan bahwa H. Mohamad Rifa’i, S.H.
belum menjadi narapidana karena belum menjalani hukumannya di penjara,
tidak menghapus status yang bersangkutan saat ini sebagai seorang terpidana
berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman
penjara 6 (enam) bulan. pendapat ini juga senada dengan yang dikemukakan
oleh pihak terkait (yakni bawaslu kabupaten sidoarjo) yang menyatakan
bahwasanya mengenai jenis-jenis putusan pengadilan sesungguhnya ada
beberapa jenis, antara lain hukuman kurungan/penjara, hukuman denda, dan
hukuman percobaan/tahanan kota yang artinya tidak menjalani hukuman di
dalam penjara berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
sehingga dengan realitas tersebut, maka argumen pengadu yang menyatakan
bahwa H. Mohamad Rifa’i, S.H. tidak dapat dicoret dari DCT karena menjalani
hukuman di luar penjara, adalah penafsiran yang keliru dan oleh karenanya
telah terbantahkan.
Menanggapi pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa Surat Mandat
atas nama Sdr. Suwono merupakan palsu karena PENGADU tidak merasa
pernah menandatanganinya, maka perlu kami tegaskan bahwa palsu atau
tidaknya Surat Mandat tersebut bukan menjadi urusan/ranah KPU Kabupaten
Sidoarjo untuk menilai keabsahannya. Namun, perlu kami sampaikan kembali
kepada Majelis bahwasanya tahapan dan proses pencalonan anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2019 telah berlangsung sejak bulan
Juni 2018, di mana sejak awal tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran
pencalonan, penyerahan persyaratan pencalonan dan bakal calon (termasuk di
dalamnya penyerahan berkas persyaratan calon atas nama H. Mohamad Rifa’i,
S.H.), verifikasi pencalonan, penetapan nama-nama Daftar Calon Sementara
(DCS), hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), keseluruh proses dan
tahapan tersebut dijalankan melalui LO-nya, yakni Sdr. Suwono dan DPC Partai
Gerindra Kabupaten Sidoarjo tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut.
Sehingga dengan adanya pernyataan dari Pengadu yang tidak mau mengakui
keabsahan surat mandat tersebut pada saat sidang di hadapan Majelis DKPP
pada tanggal 9 Maret 2019 lalu, hal ini justru menunjukkan bahwa Pengadu
telah menafikan seluruh proses dan tahapan pencalonan yang telah dilalui oleh
DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo sejak bulan Juni 2018, dan berarti pula
telah menafikan pencalonan PENGADU sendiri sebagai salah satu calon yang
diajukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun
2019.
Berdasarkan paparan kami di atas, melalui kesimpulan jawaban ini,
termasuk ditambah dengan 21 (dua puluh satu) alat bukti yang kami berikan,
maka kami hanya hendak menunjukkan bahwa kami sesungguhnya telah
berupaya semaksimal mungkin melaksanakan seluruh mekanisme dan
ketentuan yang mengatur mengenai tahapan pasca penetapan Daftar Calon
Tetap (DCT) dalam Pemilu Tahun 2019, sesuai dengan regulasi peraturan
perundang – undangan maupun Juknis yang berlaku.
Bahwa meski Teradu menyadari betul konsekuensi akan adanya gugatan
yang mungkin timbul dengan dicoretnya nama H. Mohamad Rifa’i, S.H. dari DCT
Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, namun Teradu tetap teguh mengambil
keputusan pencoretan tersebut demi menjaga marwah Lembaga penyelenggara
Pemilu yang menjalankan amanahnya sesuai dengan asas-asas penyelenggara
Pemilu serta demi menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.
Langkah KPU Kabupaten Sidoarjo untuk mencoret nama H. Mohamad Rifa’i, S.H
karena yang bersangkutan telah berstatus sebagai terpidana berdasarkan
putusan kasasi Mahkamah Agung RI, juga adalah semata-mata untuk
melindungi kepentingan umum, karena masyarakat berhak untuk mendapatkan
calon-calon yang memang betul-betul memenuhi syarat untuk dipilih sebagai
wakil rakyat yang nantinya akan duduk di kursi DPR dan DPRD. Artinya,
TERADU telah menempatkan kepentingan dirinya pada posisi dan kualifikasi
sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk memastikan seluruh calon yang
akan berkompetisi dalam Pemilu adalah calon yang benar-benar memenuhi
syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[2.7] PENJELASAN PIHAK TERKAIT
BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO
1. Bahwa saudara Pengadu atas nama H. Mohammad Rifa’i S.H juga telah
mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu pada tanggal 24 Januari
2019.
2. Bahwa terhadap permohonan sengketa yang diajukan oleh Pengadu,
Bawaslu melakukan registrasi dengan memberi nomor
01/PS.Reg/16.33/I/2019.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga telah mempertemukan pihak
Pengadu dan Teradu melalui sidang mediasi hingga 2 kali persidangan yang
digelar pada tanggal 31 Januari 2019 dan 1 Februari 2019.
4. Bahwa sidang mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
tidak menemukan kesepakatan antar para pihak sehingga dilanjutkan ke
sidang adjudikasi.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menggelar sidang adjudikasi atas
kasus aquo dengan tahapan-tahapan sidang sebagai berikut:
a. Sidang adjudikasi denga agenda pembacaan permohonan oleh pemohon
digelar pada tanggal 4 Februari 2019;
b. Sidang adjudikasi dengan agenda pembacaan jawaban oleh termohon
digelar pada tangga 6 Februari 2019;
c. Sidang adjudikasi dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti digelar pada
tanggal 7 Februari 2019;
d. Sidang adjudikasi dengan agenda mendengarkan saksi dan ahli digelat
pada tangga 8 Februari 2019;
e. Penyampaian kesimpulan para pihak dilaksanakan pada tanggal 12
Februari 2019;
f. Sidang adjudikasi dengan agenda pembacaan putusan digelar pada
tanggal 14 Februari 2019.
6. Bahwa terhadap kasus aquo Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah
mengeluarkan putusan dengan nomor register 01/PS.Reg/16.33/I/2019.
7. Bahwa setalah melakukan pemeriksaan atas aquo melalui sidang adjudikasi
sebagaimana dijelaskan dalam point 5, majelis sidang Bawaslu Kabupaten
Sidoarjo pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
a. Bahwa pengadu tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang
dilakukan teradu terhadap ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum
Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 angka 3 Perihal Calon Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) karena
dalam pemeriksaan persidangan teradu dapat membuktikan sebaliknya
yaitu melakukan klarifikasi dan komunikasi melalui LO Partai Gerindra
atas nama Suwono yang dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan pengadu
bernama Novita Indiani dan saksi yang dihadirkan pengadu atas nama
Noor Ifah;
b. Bahwa Teradu telah memastikan adanya Vonis dari Mahkamah Agung
(MA) yang dijatuhkan kepada Pengadu dengan bertanya dan berkonsultasi
langsung ke MA dan dari hasil konsultasi tersebut teradu mendapatkan
petikan Putusan;
c. Bahwa terhadap putusan MA sebagaimana dalam point b, teradu tidak
dalam kapasitas sebagai pelaksana putusan MA tetapi hanya sebagai
dasar untuk mematuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto PKPU
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31
Tahun 2018;
d. Bahwa dalil pengadu yang mengatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-
kab/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang perubahan atas Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor
191/PL.03.1-kpt/3515/KPU-kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia
Raya betentangan dengan Surat Keputusan KPU Nomor 31/PL.01.4-
SD/06/KPU/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal calon Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Point 2 yang
berbunyi “Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana
tersebut pada angka 1 huruf d angka 1) dikecualikan bagi calon yang
berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukuman diluar
penjara”, tidak memiliki dasar yang kuat (lemah) karena yang dimaksud
dengan menjalani hukuman diluar penjara menurut Majelis Hakim
Bawaslu Kabupaten adalah seseorang yang menjalani hukuman
percobaan sedangkan pengadu tidak sedang menjalani hukuman
persobaan tetapi hanya belu menjalani eksekusi atau belum dieksekusi.
8. Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan diatas, majelis hakim yang
terdiri dari komisioner Bawaslu Kabuoaten Sidoarjo menolak permohonan
Pengadu dan menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/I/2019 tanggal
22 Januari 2019 tentang perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum kabupaten Sidoarjo Nomor 191/PL.03.1-kpt/3515/KPU-kab/IX/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
Partai Gerakan Indonesia Raya sah dan berlaku mengikat.
9. Bahwa terhadap kasus aquo pengadu juga telah melakukan upaya koreksi
kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 2019.
10. Bahwa atas permohonan koreksi pengadu tersebut, pada pokoknya Bawaslu
RI berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten
Sidoarjo telah didasarkan pada pertimbangan, penerapan hukum dan alasan
hukum yang kuat. Oleh karenanya Bawaslu RI menolak permohanan koreksi
yang diajukan pengadu dan disampaikan pada tanggal 18 Februari 2019.
[2.8] KETERANGAN SAKSI
NOVITA INDRIANI (STAF ADMINISTRASI DPC PARTAI GERINDRA
KABUPATEN SIDOARJO)
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima surat dari KPU Kabupaten
Sidoarjo
- Saksi menjelaskan bahwa proses pengiriman/penerimaan surat di DPC
Gerindra Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa staf/admin lain selain saksi
yang bertugas
- Saksi menjelaskan bahwa waktu kerja dimulai pada pukul 08.00-16.00 WIB
- Saksi menjelaskan bahwa tidak menerima dan mengetahui adanya surat dari
KPU Kabupaten Sidoarjo terkait pencoretan Pengadu
- Saksi menjelaskan bahwa adanya pembagian kerja di DPC Gerindra Kab.
Sidoarjo dan tidak ada pembedaan tugas dalam bagian administarasi
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya mulai bekerja di DPC Gerindra Kab.
Sidoarjo sejak tahun 2013
- Saksi menjelaskan tidak adanya mekanisme kerja unuk menerima dan
mengirim surat, email partai juga tidak digunakan
- Saksi menjelaskan bahwa jika pada saat melebihi jam kerja pukul 16.00 WIB
tidak ada petugas administrasi di Kantor DPC Gerindra Kab. Sidoarjo
