Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 8/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 269/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 8/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Nahar A Nasada, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Sulawesi Nomor 40 Dok. VIII Bawah, Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Kuasa Pengadu 2. Nama : Aloysius Renwarin, S.H., M.H Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Sulawesi Nomor 40 Dok. VIII Bawah, Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------Kuasa Pengadu Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2015 bertindak untuk dan atas nama: Nama : Benny Sweny Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Keerom Alamat : Kabupaten Keerom Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Pengadu 1

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Bonefasius Bao, S.IP., M.A. Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Keerom Alamat Kantor : Kampung Asyaman Distrik Arso Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Maria Dahay, S.H. Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Keerom Alamat Kantor : Kampung Asyaman Distrik Arso Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Yohana Mandowen, S.H. Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Keerom Alamat Kantor : Kampung Asyaman Distrik Arso Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III 4. Nama : Immawan Margono, S.Pd. Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Keerom Alamat Kantor : Kampung Asyaman Distrik Arso Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu IV 5. Nama : Hubertus Kwambre Jabatan : Ketua Panwaslu Kabupaten Keerom Alamat Kantor : Kampung Yuwanain Arso II Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------Teradu V 6. Nama : Natalia Yonggong Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Keerom Alamat Kantor : Kampung Yuwanain Arso II 2  Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------Teradu VI 7. Nama : Pdt. Maliawan Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Keerom Alamat Kantor : Kampung Yuwanain Arso II Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VII; Selanjutnya Teradu I s.d VII disebut sebagai-----------------------------Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

Bahwa Kuasa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 269/I-P/L- DKPP/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 8/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan oleh kuasanya di muka sidang tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) diawali dengan penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten Keerom dan selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Keerom pada tanggal 3 September 2015, hal ini sesuai amanat Pasal 6 PKPU nomor 4 tahun 2015; 2. DPS setelah divalidasi/dimutahirkan oleh KPU Kabupaten Keerom ditetapkan sebagai DPT pada Tanggal 2 Oktober 2015. Pada saat penetapan tanggal 2 Oktober 2015 Tim Benny Sweny, S.Sos. & H. Nursalim Ar-Rozy telah mengajukan keberatan secara lisan dalam rapat agar tidak dilakukan penetapan sebelum daftar pemilih tersebut dibersihkan dari para pemilih yang tidak jelas NIK, nomor KK, tanggal lahir dan Umurnya. Setelah berjalan alot, kemudian disepakati untuk disahkan dengan catatan KPU Kabupaten Keerom akan memutakhirkan atau membersihkan nama-nama yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan DPT pada saat pemungutan suara di TPS. Namun kenyataannya setelah tanggal 9 Desember pada 3  saat hari H pemungutan suara , saksi Pasangan Calon Benny Sweny, S.Sos. & H. Nursalim Ar-Rozy menemukan DPT yang tetap seperti saat disahkan pada tanggal 2 Oktober tanpa ada perbaikan sedikit pun dan bahkan menurut tim IT semakin bertambah. Akhirnya dengan bersusah payah Tim mengumpulkan bukti-bukti dari setiap TPS, tetapi kebanyakan tidak diberikan. Namun Tim berhasil mendapatkan kepingan CD-nya dari KPU Kabupaten yang merupakan dasar digunakan untuk dicetak dan dijadikan DPT pada tiap TPS. Tim Kuasa Hukum Benny Sweny kemudian melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu pada tanggal 11 Desember 2015. 3. Bahwa terhadap DPT yang diberikan catatan agar diperbaiki, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom telah berjanji akan melengkapinya, ternyata tidak dilengkapi. DPT yang disahkan tanggal 2 Oktober 2015 yang tidak memuat NIK, Nomor KK, Tanggal Lahir dan bahkan umur tersebut langsung dicetak dan dipakai di TPS tanpa perbaikan pada Tanggal 9 Desember 2015. Bahwa Tim Pasangan Calon Benny Sweny, S.Sos. & H. Nursalim Ar-Rozy, percaya akan itikad baik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Keerom, demikian pula Panwaslu Kabupaten Keerom untuk memperbaiki dan mengawasi Pemutakhiran Ulang DPT yang telah dijanjikan pada saat penetapan. Namun ternyata KPU Kabupaten Keerom secara terstruktur, sistematis, dan massif telah menyusun strategi secara matang untuk meloloskan DPT yang bermasalah tersebut untuk kepentingan Pasangan Calon tertentu. Terbukti setelah hari pelaksanaan pencoblosan tanggal 9 Desember DPT yang dibagikan kepada saksi di TPS masih sama dengan DPT yang disahkan pada tanggal 2 Oktober 2015. Terbukti pula bahwa untuk melegitimasi perbuatannya itu KPU Kabupaten Keerom meminta kepada Para kepala kampung untuk membuat surat pernyataan. Hal mana tidak diatur dalam aturan perundang-undangan. Jika hal yang demikian itu dibenarkan maka KPU tidak perlu mengeluarkan Peraturan sebagai standar pemutakhiran data. Cukup dengan KPU Kabupaten menyusun sendiri DPT sesuai selera dan keinginannya. Di sisi lain Panwaslu Kabupaten Keerom dengan sengaja melakukan pembiaran atas peristiwa itu dan bahkan ikut melegitimasi. Buktinya Panwaslu sejak awal telah mengetahui hal itu terjadi, baik pada saat adanya pernyataan kepala kampung, maupun pada saat dicetak, dan digunakan di TPS. Semestinya Panwaslu sudah mengeluarkan surat agar DPT yang demikian itu tidak dicetak dan tidak digunakan di TPS pada hari pelaksanaan, karena dapat berakibat pemilih yang tidak memenuhi syarat meskipun ada namanya dalam DPT, tidak berhak memberikan suara. Akibat hukumnya adalah terhadap pemilih yang memberikan suara pada TPS yang namanya tidak sah, harus dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana bunyi PKPU Nomor 10 Tahun 2015, Pasal 59. Hal ini jelas melanggar Azas Penyelenggara Pemilu tentang integritas, profesional dan Mandiri serta melanggar sumpah dan janji Penyelenggara Pemilu. 4 3. Pada Tanggal 11 Desember 2015 Tim Advokasi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu dan disidangkan pada Tanggal 15 Desember 2015. Dari proses persidangan terungkap bahwa DPT Kabupaten Keerom tidak dimutahirkan ulang dan dicetak tanpa perbaikan hanya didasarkan legitimasi dari kepala-kepala kampung. Lebih parah lagi Panwaslu menyatakan itu pelanggaran administratif dan tidak dapat ditindaklanjuti karena masa pemutakhiran DPT telah selesai. Hal ini jelas melanggar Pasal 6 PKPU Nomor 4 tahun 2015, Pasal 59 PKPU Nomor 10 tahun 2015. Tindakan KPU Kabupaten Keerom yang demikian itu bertentangan dengan kewajibannya sebagai Penyelenggara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 15 tahun 2015, Pasal 10 ayat (3) huruf e dan g UU nomor 15 tahun 2015 dan pasal-pasal lain dalam aturan perundang-undangan. Bahwa Panwaslu yang semestinya menjadi benteng pengawasan, justru melegitimasi perbuatan KPU Kabupaten Keerom. Tindakan KPU Kabupaten Keerom dan Panwaslu Kabupaten Keerom jelas melanggar Sumpah Jabatan sesuai Pasal 98 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 15 tahun 2015. 4. Bahwa Teradu I s.d IV telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 10 ayat (3) huruf e dan g Undang-Undang 15 Tahun 2011, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 6 PKPU Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 59 PKPU Noor 10 Tahun 2015. 5. Bahwa Teradu V s.d VII melanggar Pasal 6 PKPU Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 59 PKPU Noor 10 Tahun 2015, Pasal 2 Undang-Undang Noor 15 Tahun 2015, Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 77 ayat (1) huruf a bagian 1 dan 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 77 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu; 2. Memeriksa laporan Para Pengadu 3. Menjatuhkan sanksi etik kepada Para Teradu 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.3]BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-19 sebagai berikut: No KODE KETERANGAN 1 Bukti P-1 1 (satu) Keping CD memuat DPT yang bermasalah 5  2 Bukti P-2 1 (satu) berkas DPT hasil cetak yang dipakai di TPS pada hari H tanggal 9 Desember 2015 3 Bukti P-3 Daftar hasil rekap jumlah nama yang bermasalah dalam DPT yang tidak memiliki NIK, Nomor KK, umur, dan tanggal lahir 4 Bukti P-4 Hasil Keputusan Sengketa Panwaslu beserta bukti laporan 5 Bukti P-5 2 (dua) orang saksi yaitu Triyono, SH (Tim pemenangan) dan Makbul Subianto (Tim IT). [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Jawaban Teradu I s.d IV 1. Bahwa Pengadu tidak pernah mengadukan adanya DPT bermasalah sebanyak 8.447 (delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh) pemilih kepada Teradu. 2. Bahwa Pengadu dalam Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tidak pernah mengajukan keberatan tentang daftar pemilih yang belum memiliki NKK dan NIK mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 3 September 2015, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 2 Oktober 2015, dan Daftar pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) tanggal 4 November 2015. 3. Bahwa Pengadu hanya menyampaikan DPT bermasalah sebanyak 8.447 (delapan ribu empat ratus empat puluh) pemilih kepada Teradu I s.d IV saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. 4. Bahwa Teradu I s.d IV telah menjawab secara tertulis pengaduan Pengadu dalam Formulir DB2-KWK tersebut melalui surat Nomor 281/KPU.KAB.030.434197/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015. 5. Bahwa Teradu I s.d IV telah menerima hasil kajian Panwaslu Kabupaten Keerom Nomor 13/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang dugaan pelanggaran oleh KPU Kabupaten Keerom berupa terdapatnya nama-nama yang tidak memiliki NIK dan NKK, dan Teradu dinyatakan tidak melakukan pelanggaran. 6. Bahwa dengan demikian, yang menjadi alasan utama Pengaduan dan/atau Laporan Pengadu adalah mengenai “DPT” yang menurut Pengadu telah merugikan dan/atau mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2015, khususnya merugikan kepentingan Pasangan Calon Nomor urut 4 atas nama Benny Sweny, S.Sos dan H. Nursalim Ar-Rozy. 7. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [selanjutnya disebut “UU 23/2006”], menyebutkan “data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai sebagai hasil dari kegiatan Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil”; 6 8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 UU Nomor 23/2006 “Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan; c. sosialisasi Administrasi Kependudukan; d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: dan f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan. 9. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 23/2006 menyebutkan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan: f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 10. Jelaslah bahwa urusan administrasi kependudukan menjadi tugas, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah kabupaten/kota. 11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), UU 23/2006, Bab IV tentang Pendaftaran Penduduk, Bagian Kesatu “Nomor Induk Kependudukan” [selanjutnya disebut “NIK”], menyebutkan: (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin 7  mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata Cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah. 12. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum [selanjutnya disebut “KPU”] Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa “Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara”. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang KPU Kabupaten Keerom adalah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data DP4. Dengan demikian, tuduhan bahwa Para Teradu secara terstruktur, sistematis dan massif menyusun DPT untuk meloloskan kepentingan pasangan calon tertentu dalam Pilkada Keerom Tahun 2015 adalah tidak berdasar. Teradu I s.d IV selaku Penyelenggara Pemilu menjalankan tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan memegang teguh pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan karenanya tuduhan Pengadu a quo jelas-jelas telah “mencemarkan nama baik” Para Teradu. 13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 23/2006, menyebutkan bahwa Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Data agregat kependudukan dimaksud, selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kementerian Dalam RI Pemerintah untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per- Kecamatan [DKA-2] Kabupaten Keerom dalam Pilkada Kabupaten Keerom Tahun 2015 [vide Berita Acara Nomor : 470/1898/SJ dan Nomor : 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015], tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Keerom untuk 7 (tujuh) Distrik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2015 adalah sebanyak 57.785 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) jiwa. Dengan demikian, sangat tidak beralasan hukum Pengadu mempermasalahkan kembali DPT Per-Kecamatan dan/atau Distrik seperti yang didalilkan Pengadu pada angka 3 huruf a s/d huruf g, dan karenanya dalil Pengadu tersebut Harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. 14. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pilkada Kabupaten Keerom Tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Teradu I s.d IV sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Rangkaian proses tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], Kode Etik 8  Penyelenggara Pemilihan Umum, dan karenanya, terhadap dalil-dalil Pengadu yang dituduhkan Pengadu kepada Teradu I s.d IV mengenai adanya tindakan manipulasi data DPT di 7 (tujuh) seperti yang didalilkan Pengadu adalah dalil dan/atau tuduhan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum. 15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Teradu I s.d IV sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Teradu I s.d IV Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum [DKPP] tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Pengaduan Pengadu a quo, mengingat dasar Pengaduan Pengadu a quo terkait dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang lembaga lain, dan karenanya Teradu Tidak dapat dipersalahkan dengan tuduhan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu seperti didalilkan Pengadu. 16. Bahwa oleh karena Pengaduan Pengadu tidak berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu I s.d IV seperti yang didalilkan Pengadu, maka DKPP tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Pengaduan a quo, dan karenanya Pengaduan Pengadu harus dinyatakan Ditolak dan/atau Setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima. 17. Bahwa Pengadu tidak memiliki kedudukan hukum [legal standing] untuk mengajukan perkara a quo ke DKPP, mengingat perkara a quo berkait dengan permasalahan DPT yang menurut Pengadu mempengaruhi perolehan hasil pasangan Calon Bupati Nomor urut 4 dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Keerom Tahun 2015. 18. Bahwa oleh karena Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2015 terpilih telah ditetapkan secara definitif, dimana Teradu I s.d IV selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan karenanya DKPP tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. 19. Bahwa Bahwa Teradu I s.d IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pengaduan Pengadu. 20. Bahwa oleh karena, Pengadu Tidak Memiliki Kedudukan Hukum [Legal Standing], dan Pengaduan Pengadu Kabur [Obscuur Libel], dan karenanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [selanjutnya disebut “DKPP”] Tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau Laporan Pengadu tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom. 21. Bahwa dengan demikian, Teradu I s.d IV tidak menanggapi dan/atau menjawab lebih lanjut dalil-dalil Pengadu sebagaimana didalilkan Pengadu, mengingat dalil- dalil Pengadu tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan Ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 9 Jawaban Teradu V s.d VII 1. Bahwa atas pokok aduan, Teradu telah menerima laporan tanggal 11 Desember 2015 a.n Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Nomor 13/LP/PILKADA/XII/2015 dengan pokok laporan: Dugaan pelanggaran oleh KPU Karena terdapat DPT yang tidak memiliki NIK dan NKK. 2. Bahwa Teradu V s.d VII telah memproses laporan tersebut dengan memanggil pelapor dan terlapor, serta para saksi untuk diklarifikasi pada tanggal 15 Desember 2015. 3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Teradu V s.d VII langsung melakukan kajian sementara. 4. Bahwa atas permintaan dan desakan Pelapor tanggal 15 Desember Panwaslu memberikan hasil kajian sementara yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara hasil Pleno, daftar hadir, dan surat pengantar, serta barang bukti, baik dari pelapor, terlapor, dan saksi. 5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 kurang lebih pukul 23.00 WIT Teradu V s.d VII memberikan hasil kajian lengkap yang terdiri atas hasil kajian, barang bukti pelapor, berita acara pleno bersama, surat pengantar, dan daftar hadir kajian. Hasil kajian tersebut diberikan kepada pelapor a.n Nohum Wonda (bukti terlampir). 6. Hasil Kajian Teradu V s.d VII berdasarkan keterangan klarifikasi Pelapor, keterangan klarifikasi Pelapor, Keterangan klarifikasi Para Saksi, Keterangan klarifikasi terlapor beserta barang bukti, tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh KPU Keerom. 7. Bahwa proses pemutakhiran Data pemilih telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Keerom (Teradu I s.d IV) mulai penetapan DPS pada tanggal 11 September 2015 dan Pleno DPT tanggal 2 Oktober 2015 tidak ada keberatan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan masyarakat selama proses tahapan tersebut. 8. Bahwa Teradu I s.d IV telah berupaya melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Keerom tentang pemilih yang tidak mempunyai NIK dan NKK sampai dengan hari pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015. Akan tetapi Disdukcapil Kabupaten Keerom tidak menindaklanjuti surat KPU kabupaten Keerom (Teradu I s.d IV) Nomor: 157/KPU.Kab.030.434197/IX/2015, perihal data kependudukan tersebut dengan alasan ketiadaan dana/biaya. 9. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pasal 134 ayat (2) 10  berbunyi: Laporan Pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat b. Pemantau pemilihan; atau c. Peserta pemilihan 10. Bahwa pelapor sesuai dengan alamat dan tempat tinggal pelapor di Waena Jayapura serta tidak terdaftar sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat maka pelapor tidak memenuhi syarat sebagai pelapor. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu Tidak Terbukti Melanggar Kode Etik Penyelengggara Pemilu; 3. Melakukan rehabilitasi dan/atau memulihkan nama baik Para Teradu dalam kedudukan, harkat dan martabat; atau 4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bukti Teradu I s.d IV No KODE BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Berita Acara Nomor 40/BA/KPU.KAB.030.434197/IX/2015 tanggal 3 September 2015 dan Daftar hadir Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten; 2. T-2 Berita Acara Nomor 47/BA/KPU.KAB.030.434197/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 dan daftar hadir pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan menjadi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten; 3 T-3 Formulir DB-2KWK, catatan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015; 4 T-4 Formulir Model DB2-KWK Catatan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015; 5 T-5 Hasil Kajian Panwaslu kabupaten Keerom Nomor 13/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang dugaan pelanggaran oleh KPU Kabupaten Keerom berupa DPT yang tidak memiliki NIK dan NKK, dan Teradu dinyatakan tidak melakukan pelanggaran; 6 T-6 Surat KPU Kabupaten Keerom Nomor 157/KPU.Kab.030.434197/IX/2015 Tanggal 10 September 2015 perihal data kependudukan; 7 T-7 Surat Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Keerom Nomor 470/113/DKC/XI/2015 tanggal 1 November 2015 11  Perihal pemberian Nomor KK dan NIK; 8 T-8 Surat pernyataan Kepala Kampung Intaimelyan tanggal 9 Desember 2015 tentang Daftar Pemilih yang tanpa NIK dan NKK; 9 T-9 Foto-Foto Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih. Bukti Teradu V s.d VII No KODE KETERANGAN BUKTI 1. T-1 Berita Acara Pleno Nomor 01/PANWASLU.KADA; 2. T-2 Daftar hadir rapat pleno Jumat 22 Januari 2016; 3. T-3 Hasil Kajian Panwaslu Nomor 118/PANWASLU.KADA/KRM/2015 tertanggal 16 Desember 2015; 4. T-4 Berita Acara Pleno Panwaslukada Keerom tertanggal 16 Desember 2015 5. T-5 Kajian Dugaan peanggaran Nomor 13/LP/PILKADA/XII/2015; 6. T-6 Berita Acara klarifikasi oleh Pdt. Maliawan S.Th terhadap Aloysius Renwarin, S.H., M.H. 7. T-7 1 Bundel daftar pemilih tetap A-KWK; 8. T-8 Berita Acara Rekapitulasi Slamet Rahmatullah; 9. T-9 Berita Acara Sudarman; 10. T-10 Berita Acara Klarifikasi Immawan Margono; 11. T-11 Berita Acara Nomor 40/BA/KPU.Kab.030.434197/IX/2015; 12. T-12 Salinan Model A1.3-KWK; 13. T-13 Surat KPU Keerom 10 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom; 14. T-14 Berita Acara KPU Kabupaten Keerom Nomor 53/BA/KPU.Kab.030.434197/XI/2015; 15. T-15 Salinan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 32/Kpts/KPU.Kab.030.434197/X/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 (disertai lampiran); 16. T-16 Salinan Model A-3.3-KWK tentang Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Kabupaten (Perbaikan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten; 17. T-17 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 47/BA/KPU.Kab.030.434197/X/2015; 18. T-18 Salinan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 30/Kpts.KPU.Kab.030.434197/IX/2015; 19. T-19 Salinan KPU Kabupaten Keerom Nomor 37/Kpts/KPU.Kab.030.434197/XI/2015 tentang Penetapan DPT Hasil perbaikan; 20. T-20 Salinan Model A3.3-KWK Rekapitualsi Daftar Pemilih Tetap (perbaikan); 21. T-21 Surat pernyataan Hamdana Kepala Kampung Intaimelyan tertanggal 9 Desember . [2.7] KETERANGAN SAKSI TERADU Novieta Ch. Tanos (Kasubag Data dan Operator KPU Kabupaten Keerom): 1. Sabtu, 4 Juli 2015: 12  Mengambil/mengunduh data Hasil Analisis DP4 dan sinkronisasi terhadap DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dari KPU melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), di Hotel Grand Talent Abepura. 2. Tanggal 6-10 Juli 2015: Menyusun Daftar Pemilih per-TPS di 123 TPS untuk dimutakhirkan dengan menggunakan Formulir Model A-KWK. 3. Tanggal 11–12 Juli 2015: Mencetak dan menggandakan Daftar Pemilih dalam Formulir Model A-KWK untuk diberikan kepada PPDP melalui PPD masing-masing Distrik. 4. Pada tanggal 13 Juli 2015: Dilaksanakannya Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pemuktahiran Daftar Pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bersama PPD dan PPS di Aula Gedung Pramuka Kampung Asyaman, Distrik Arso Kabupaten Keerom. Selanjutnya, menyerahkan Formulir Model A-KWK yang berisi Data Pemilih kepada PPD sekaligus kepada PPS dan PPDP untuk dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih untuk dilakukan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) di masing-masing Distrik. 5. Mulai Tanggal 23 Juli s/d 19 Agustus 2015: dilakukan monitoring dan supervisi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan Pencocokkan dan Penelitian (COKLIT) pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP. 6. Tanggal 30 dan 31 Juli 2015: Monitoring kegiatan COKLIT oleh PPDP di Distrik Arso Timur, Distrik Waris, dan Distrik Senggi. 7. Tanggal 1 Agustus 2015: Monitoring kegiatan COKLIT oleh PPDP di Distrik Skanto. 8. Tanggal 1 Agustus 2015: Monitoring kegiatan COKLIT oleh PPDP di Distrik Arso. 9. Tanggal 15 Agustus 2015: dilakukan Supervisi, Monitoring kegiatan COKLIT oleh PPDP di Kampung Wonorejo Distrik Arso Timur. 10. Tanggal 21 Agustus 2015: Supervisi dan pengambilan hasil COKLIT oleh PPDP di Distrik Arso. 11. Tanggal 22 Agustus 2015: Supervisi dan pencocokkan data serta pengambilan hasil COKLIT oleh PPDP distrik Skanto. 12. Tanggal 24 Agustus 2015: Diterima Laporan hasil COKLIT oleh PPDP dan Formulir Model A-KWK , AA-KWK, AA.1-KWK dari PPD Towe oleh ALFRED GONAY (PPD TOWE). 13. Tanggal 24 Agustus 2015: 13  diterima Laporan hasil COKLIT dan Formulir Model A-KWK , AA-KWK, AA.1-KWK dari PPD Arso Timur oleh YUNUS (PPD ARSO TIMUR). 14. Tanggl 25 Agustus 2015: diterima Laporan hasil COKLIT dan Formulir Model A-KWK , AA-KWK, AA.1-KWK dari PPD Web oleh ENGELBERTUS AKIM (PPD WEB). 15. Tanggal 27 Agustus 2015: diterima Laporan hasil COKLIT dan Formulir Model A-KWK , AA-KWK, AA.1-KWK dari PPD Waris oleh RAFAEL SEWI (PPD WARIS). 16. Tanggal 31 Agustus 2015: diterima Laporan hasil COKLIT dan Formulir Model A-KWK , AA-KWK, AA.1-KWK dari PPD Senggi oleh MARTINUS MEHO (PPD SENGGI). 17. Tanggal 2 September 2015: diterima Laporan hasil COKLIT dan Formulir Model A-KWK , AA-KWK, AA.1-KWK dari PPPD dan PPS Kampung Yuwanain. 18. Tanggal 2 September 2015: dilakukan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) atas Laporan Hasil COKLIT yang diterima dari PPD masing-masing Distrik, yang kemudian dilakukan pencetakkan DPS dalam Formulir Model A1-KWK. Dicetak dan digandakan serta disimpan dalam bentuk keping DVD-RW yang akan diserahkan kepada masing- masing PPD di 7 Distrik, Panwaslu, Kapolres dan pihak terkait. 19. Tanggal 3 September 2015: dilakukan Pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dituangkan dalam Berita Acara nomor : 40/BA/KPU.Kab.030.434197/IX/2015 dan SK nomor : 30/Kpts/KPU.Kab.030.434197/IX/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015. 20. Tanggal 10 September 2015: Mengirimkan surat KPU Kabupaten Keerom nomor : 157/KPU. Kab. 030.434197/IX/2015 ke kepala Disdukcapil Kabupaten Keerom yang sebelumnya KPU telah mengirimkan surat nomor : 31/KPU-KRM.030.434197/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015 tentang Pemberitahuan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015. 21. Tanggal 10-19 September 2015: Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan ke masing-masing kampung di 7 Distrik di Kabupaten Keerom. 22. Tanggal 20-25 September 2015: Dilakukan Perbaikan DPS oleh PPS atas adanya tanggapan masyarakat yang dituangkan dalam formulir AA-KWK, dengan perincian penerimaan data sebagai berikut : - Data Perbaikan Distrik Web, diterima tanggal 22 September 2015, 14  - Data Perbaikan Distrik Skanto, diterima tanggal 23-25 September 2015, - Data Perbaikan Distrik Towe, diterima tanggal 23-25 September 2015, - Data Perbaikan Distrik Arso Timur, diterima pada tanggal 25-29 September 2015, - Data Perbaikan Distrik Waris, diterima tanggal 28 September 2015, - Data Perbaikan Distrik Skanto, diterima tanggal 30 September 2015, dan - Data Perbaikan Distrik Arso, diterima tanggal 1 Oktober 2015. Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Formulir Model AA-KWK selanjutnya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimasukkan kedalam Formulir Model A.3-KWK. 23. Tanggal 2 Oktober 2015, Dilaksanakan Pleno Rekapitulasi DPSHP menjadi DPT, yang dituangkan dalam Berita Acara nomor : 47/BA/KPU.Kab.030.434197/X/2015 dan SK nomor : 32/Kpts/KPU.Kab.030.434197/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015. 24. Tanggal 12 Oktober s/d 9 Desember 2015: Daftar Pemilih Sementara (DPSHP/DPT) diumumkan ke masing-masing kampung di 7 (tujuh) Distrik di Kabupaten Keerom. 25. Tanggal 12-28 Oktober 2015: Monitoring DPTb-1, yang kemudian diterbitkannya Berita Acara nomor : 53/BA/KPU.Kab.030.434197/XI/2015 dan SK nomor : 37/Kpts/KPU.Kab.030.434197/XI/2015 tertanggal 5 November 2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan (DPT Perbaikan) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015. 26. Tanggal 5 November 2015: sesuai surat KPU nomor : 729/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Pencermatan Ulang DPT, bahwa KPU Kabupaten Keerom setelah melakukan verifikasi terhadap DPT dan setelah berkoordinasi dengan Panwaslu Kabuapten Keerom, selanjutnya mendapat rekomendasi untuk dilakukan perubahan DPT dengan memasukkan DPTb-1 kedalam DPT dari beberapa Kampung yang telah dilakukan pencermatan. Hal tersebut sesuai surat KPU kepada Panwaslu Kabupaten Keerom nomor 226/KPU.Kab.030..434197/XI/2015 tertanggal 5 November 2015, dengan adanya penambahan sebanyak 107 pemilih di beberapa kampung yang telah dicermati dan selanjutnya dilakukan Rekapitulasi DPT (Perbaikan) sehingga DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 yang semula berjumlah 48.881 pemilih menjadi 48.988 pemilih. Saksi Panwaslu Kabupaten Keerom: Panwaslu Kabupaten Keerom sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku.

15 [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta 16 Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah peserta pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom telah menyerahkan DP4 kepada Teradu I s.d IV untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar pemilih Sementara (DPS) pada Tanggal 3 September 2015. Kemudian DPS disahkan menjadi DPT pada Tanggal 2 Oktober 2015. Tim Benny Sweny, S.Sos. & H. Nursalim Ar-Rozy telah mengajukan keberatan secara lisan dalam rapat agar tidak dilakukan penetapan sebelum daftar pemilih tersebut dibersihkan dari pemilih- pemilih yang tidak jelas NIK, nomor KK, tanggal lahir, dan Umurnya. Teradu I s.d IV berjanji akan memperbaiki, namun saat hari Pemungutan suara, problem DPT yang muncul pada 2 oktober 2015 masih tetap berulang, yakni tidak adanya NIK, NKK, dan Tempat tanggal lahir. Tim Kuasa Hukum Benny Sweny kemudian melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu pada tanggal 11 Desember 2015. KPU Kabupaten Keerom (Teradu I s.d IV) secara terstruktur, sistematis, dan massif telah meloloskan DPT yang bermasalah tersebut untuk kepentingan Pasangan Calon tertentu. Menurut Pengadu, untuk melegitimasi perbuatannya itu Teradu I s.d IV melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni meminta kepada para kepala kampung untuk membuat surat pernyataan terkait nama-nama yang datanya tidak lengkap dalam DPT. Bahwa Pengadu mengadukan Teradu IV s.d VII atas kesengajaan melakukan pembiaran atas peristiwa itu dan bahkan ikut melegitimasi. Buktinya Teradu 17 IV s.d VII sejak awal telah mengetahui hal itu terjadi, baik pada saat adanya pernyataan kepala kampung, maupun pada saat dicetak, dan digunakan di TPS. Semestinya Teradu IV s.d VII sudah mengeluarkan surat agar DPT yang demikian itu tidak dicetak dan tidak digunakan di TPS pada hari pemungutan suara. Dalam proses yang dilakukan Teradu IV s.d VII terungkap bahwa DPT Kabupaten Keerom tidak dimutakhirkan ulang dan telah dicetak tanpa perbaikan, hanya berdasarkan legitimasi dari para kepala kampung. Terlebih lagi Teradu IV s.d VII menyatakan itu pelanggaran administratif dan tidak dapat ditindaklanjuti karena masa pemutahiran DPT telah selesai. Bahwa Teradu V s.d VII (Panwaslu kabupaten Keerom) yang semestinya menjadi benteng pengawasan, justru melegitimasi perbuatan KPU Kabupaten Keerom. Dengan demikian tindakan Para Teradu jelas melanggar Sumpah Jabatan sesuai Pasal 98 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 15 tahun 2015. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu. Bahwa menurut Teradu I s.d IV Pengadu tidak pernah mengajukan keberatan tentang daftar pemilih yang belum memiliki NKK dan NIK mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 3 September 2015, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 2 Oktober 2015, dan Daftar pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) tanggal 4 November 2015. Bahwa Pengadu hanya menyampaikan DPT bermasalah sebanyak 8.447 (delapan ribu empat ratus empat puluh) pemilih kepada Teradu I s.d IV saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. pengaduan Pengadu dalam Formulir DB2-KWK telah dijawab oleh Teradu I s.d IV melalui surat Nomor 281/KPU.KAB.030.434197/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015. Bahwa Teradu I s.d IV telah menerima hasil kajian Panwaslu Kabupaten Keerom (Teradu V s.d VII) Nomor 13/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang dugaan pelanggaran oleh KPU Kabupaten Keerom (Teradu I s.d IV) dan Teradu dinyatakan tidak melakukan pelanggaran. Pasal 5 UU Nomor 23/2006 menyebutkan “Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional. Pasal 7 ayat (1) UU 23/2006 menyebutkan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota. Bahwa urusan administrasi kependudukan menjadi tugas, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah kabupaten/kota. Menurut UU 23/2006 “Nomor Induk Kependudukan” (NIK) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Tugas dan Wewenang Teradu I s.d IV berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor: 4 adalah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data DP4. Dalil-dalil Pengadu yang dituduhkan kepada Teradu I s.d IV mengenai adanya tindakan manipulasi data DPT dan memuluskan kepentingan satu calon sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya Pengaduan Pengadu harus dinyatakan ditolak dan/atau Setidak- 18 tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima. Bahwa Teradu V s.d VII telah memproses laporan Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Nomor 13/LP/PILKADA/XII/2015 perihal sejumlah nama di DPT yang tanpa disertai NIK, NKK, dan Tempat Tanggal lahir/umur. Teradu V s.d VII telah memanggil pelapor dan terlapor, serta para saksi untuk diklarifikasi pada tanggal 15 Desember 2015. Selanjutnya tanggal 15 Desember 2015 Teradu V s.d VII langsung melakukan kajian sementara. Pada 16 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WIT Teradu V s.d VII memberikan hasil kajian lengkap yang terdiri atas hasil kajian, barang bukti pelapor, berita acara pleno bersama, surat pengantar, dan daftar hadir kajian. Hasil kajian tersebut diberikan kepada Pelapor a.n Nohum Wonda. Hasil Kajian Teradu V s.d VII berkesimpulan dugaan pelanggaran Pemilu oleh KPU Keerom (Teradu I s.d IV) tidak terbukti. Bahwa selama proses pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Keerom (Teradu I s.d IV) mulai penetapan DPS pada tanggal 11 September 2015 dan Pleno DPT tanggal 2 Oktober 2015 tidak ada keberatan dari tim kampanye pasangan calon dan masyarakat. Bahwa Teradu V s.d VII berkesimpulan Teradu I s.d IV telah melakukan tindakan yang semestinya. Teradu I s.d IV telah berupaya melaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Keerom tentang pemilih yang tidak mempunyai NIK dan NKK. Akan tetapi Disdukcapil Kabupaten Keerom tidak menindaklanjuti surat KPU kabupaten Keerom (Teradu I s.d IV). perihal data kependudukan tersebut dengan alasan ketiadaan dana/biaya. Bahwa Teradu IV s.d VII menemukan fakta Pelapor (Tim Benny Sweny, S.Sos. & H. Nursalim Ar-Rozy) beralamat di Waena Jayapura serta tidak terdaftar sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat sebagaimana dipersyaratkan Pasal 134 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015. [4.3] Menimbang keterangan para pihak, Fakta sidang, dan bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat Teradu I s.d IV telah mengambil langkah taktis dalam menyikapi keberadaan sejumlah nama dalam DPT yang tidak dilengkapi NIK, NKK, dan Tanggal lahir/umur. Teradu I s.d IV telah berkirim surat kepada Disdukcapil Kabupaten Keerom dengan surat Nomor: 157/KPU.Kab.030.434197/IX/2015. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tidak memenuhi permintaan untuk melengkapi data kependudukan dengan alasan keterbatasan dana. DKPP berpendapat pengubahan data kependudukan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian dalam Negeri yang memiliki kepanjangan tangan di Kabupaten/Kota yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Teradu I s.d IV kemudian berinisiatif membuat surat edaran memerintahkan para kepala kampung untuk membuat surat pernyataan terkait nama-nama dalam DPT di TPS masing-masing yang tidak memiliki kelengkapan NIK, NKK, dan tanggal lahir/umur. DKPP mengapresiasi langkah Teradu I s.d IV yang berani membuat terobosan dan memenuhi ketentuan Pasal 7 huf f Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan melakukan segala upaya sepanjang dibenarkan etika dalam upaya menjamin hak warga negara untuk menunaikan hak pilih. Bahwa 19 mengenai aduan terhadap Teradu V s.d VII DKPP berpendapat telah dilakukan upaya yang cukup oleh Teradu V s.d VII dalam mengkaji dan memutuskan laporan pelapor perihal DPT yang tidak disertai data lengkap. Teradu V s.d VII telah memeriksa seluruh pihak secara komprehensif dan diklarifikasi pada tanggal 15 Desember 2015, disusul dengan terbitnya hasil kajian dan diserahkan 16 Desember kepada Pelapor a.n Nohum Wonda. Dengan demikian Teradu V s.d VII telah memenuhi ketentuan Pasal 11 huruf a tentang kepastian hukum yakni melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan dalil Pengadu tidak dapat diterima dan jawaban Teradu I s.d VII dapat dikabulkan. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, serta mencermati keterangan saksi serta mememeriksa keterangan Pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu Tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus memulihkan nama baik Para Teradu.

1. Menolak Pokok Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu I s.d VII a.n Bonefasius Bao selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Keerom, Maria Dahai, Yohana Mandowen, dan Immawan Margono, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Keerom, Hubertus Kwambre selaku Ketua merangkap anggota Panwaslu Kabupaten Keerom, Natalia Yonggong, dan Pdt. Maliawan, masing-masing selaku Anggota Panwaslu kabupaten Keerom; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 20  4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan dihadiri Teradu V s.d VII KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. 21 SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si. 22