Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 215-PKE-DKPP/IX/2024 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 247- P/L-DKPP/VII/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 215-PKE-DKPP/IX/2024, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] Pengadu Nama : Novia Arifianti Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Batahan I, Kabupaten Mandailing Natal Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] Teradu Nama : Aliaga Hasibuan Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Alamat : Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu; [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; mendengar keterangan Saksi; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu, Teradu dan Pihak Terkait

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu Perkara Nomor 215-PKE-DKPP/IX/2024 telah menyampaikan Pengaduan tertulis dalam sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 17 Februari 2025 dengan uraian sebagai berikut: Kronologi kejadian awal pada tanggal 28 Mei 2024, dilaksanakan wawancara perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) dikantor Panwaslu Kecamatan Batahan. Pada hari tersebut Pengadu hadir sebagai peserta wawancara karena Pengadu ikut mendaftar menjadi PKD. Namun, beberapa saat sebelum wawancara perekrutan PKD di laksanakan, Pengadu dihampiri oleh seseorang yang mengaku utusan Panwaslu Kecamatan bernama Nefra Munardi. Nefra Munardi mengatakan kalau Pengadu mau menjadi PKD, harus memberikan uang senilai Rp.500.000.00,-(lima ratus ribu) agar diloloskan. Bahwa uang itu harus diserahkan sebelum ada pengumuman hasil perekrutan PKD. Namun Pengadu tidak memberikan uang yang dimintakan. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 pada Pengumuman rekrutmen PKD, Pengadu dinyatakan tidak lulus. Bahwa keesokan harinya Pengadu mendapatkan informasi dan beberapa bukti pesan serta bukti transfer rekan-rekan yang mengikuti rekrutmen PKD yang dinyatakan lulus setelah mengirim uang sejumlah Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu) kepada Nefra Munardi. Hal tersebut dibuktkan dari bukti transfer dari Puput Julian (PKD Batahan II) dan Hendra Basuki (PKD Batahan IV) yang keduanya dinyatakan lulus. Bahwa ada juga bukti pesan ajakan Nefra Munardi kepada salah satu pendaftar PKD dari desa Batahan I bernama Wulandari agar ikut mengirim uang Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu) kerekening Nefra Munardi dan dibuktikan Wulandari dinyatakan Lulus sebagai Anggota PKD. Pengadu mengumpulkan alat bukti untuk di Laporan ke Bawaslu Mandailing Natal disertai bukti kecurangan perekrutan PKD dikecamatan Batahan. Pengadu sebagai pelamar yang tidak diluluskan merasa dicurangi dengan adanya bayar membayar dalam perekrutan PKD tersebut, maka pada tanggal 3 Juni 2024 Pengadu beserta Dewi Sundari dan Afridal melaporkan perihal kecurangan perekrutan PKD dikecamatan Batahan ke kantor Bawaslu kabupaten Mandailing Natal. Bahwa pada pukul 14.00 Wib, Pengadu sampai di kantor Bawaslu Mandailing Natal dengan membawa surat laporan tertulis dan beberapa bukti. Kami diterima oleh staf P3K Bawaslu Mandailing Natal atas nama Martua Bangun (staf divisi PP) dan Rafsanjani Nasution (staf divisi SDMO) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Setelah laporan diterima, Pengadu meminta bukti administrasi atau registrasi laporan yang Pengadu antar kepada kedua staf Bawaslu tersebut, namun tidak diberikan dan hanya menyarankan kami untuk mengambil foto bersama sebagai bukti pelaporan. Saat itu ketua Bawaslu Mandailing Natal Aliaga tidak berada ditempat. Keesokan harinya pada tanggal 4 Juni 2024 Pengadu mendapat surat panggilan undangan Klarifikasi dari ketua Bawaslu Mandailing Natal dengan nomor surat 0040/KP.01.02./K.SU-11/06/2024. Pengadu datang dengan Dewi Sundari pada Pukul 14.00 Wib dan diterima oleh Martua Bangun dan Rafsanjani Nasution diruang kantor Bawaslu Mandailing Natal. Pengadu hanya diberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kronologi perekrutan PKD tersebut hingga terjadi indikasi kecurangan. Pengadu menjawab pertanyaan kedua staf Bawaslu sesuai dengan kejadian yang Pengadu alami. Pengadi sampaikan harapan Pengadu agar pihak Bawaslu Mandailing Natal dapat segera menindaklanjuti laporan Pengadu. Namun sampai saat Pengaduan ini dibuat, belum ada tanggapan dan tindakan apapun dari pihak Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, bahkan Ketua Bawaslu Mandailing Natal saat dihubungi wartawan media online Hayuara Net tanggal 10 Juni 2024 menyebutkan Ketua Bawaslu Madina menyatakan tidak pernah ada laporan dari masyarakat. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan pokok aduan Pengadu pada Perkara Nomor 215-PKE- DKPP/IX/2024, maka Pengadu memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: No. Kode Bukti Daftar Bukti 1. Bukti P-1 Keterangan atau Pernyataan Saksi 2. Bukti P-2 Keterangan atau pernyataan saksi 3. Bukti P-3 Bukti Chat Permintaan Uang dalam perekrutan PKD 4. Bukti P-4 Media Online yang memberitakan 5. Bukti P-5 Dokumentasi melapor ke Bawaslu Mandailing Natal 6. Bukti P-6 Pengumuman PKD yang lulus [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal pada tanggal 17 Februari 2025 Teradu Perkara Nomor 215-PKE- DKPP/IX/2024 telah menyampaikan jawaban tertulis dan dibacakan dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa yang berwewenang melakukan perekrutan, penetapan dan pelantikan terhadap Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 215/HK.01.01/K1/05/2024 Pada Bagian III hurup A (Bukti T-1). 2. Bahwa sesuai informasi dari Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Novia Afirianti (pelapor) pernah menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2023, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batahan Nomor: 0029/HK.01.01/K.SU-11/02/2023 (Bukti T-2). 3. Bahwa pada tangggal 1 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Staf atas nama Martua Bangun dan Rafsanjani menerima pengaduan masyarakat dalam bentuk surat dari Novia Arifianti dan Dewi Sundari yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada proses perekrutan Panwaslu Kelurahan Desa di Kecamatan Batahan Pada Bulan Mei Tahun 2024 perihal adanya permintaan Uang kepada calon Panwaslu Kelurahan Desa oleh salah satu calon pendaftar atas nama Nevra Munardi yang mengaku sebagai utusan Panwaslu Kecamatan Batahan (Bukti T-3). 4. Bahwa terkait teradu yang tidak berada di kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana yang tertuang dalam aduan pengadu, bahwa pada tanggal 31 Mei s/d 4 Juni 2024 teradu bersama kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (Asrizal Lubis) melakukan perjalanan Dinas untuk menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Medan yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-4). 5. Bahwa pada tanggal 2 Juni Tahun 2024 Kami (Pimpinan) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Melakukan Rapat Pleno untuk menyikapi surat pengaduan Masyarakat tersebut, dari hasil Rapat Pleno disepakati bahwa terhadap surat pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Novia Arifianti dan Dewi Sundari ditindak lanjuti prosesnya melalui Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Bukti T-5). 6. Bahwa pada tanggal 2 s/d 6 Juni 2024 Divisi SDMO melakukan proses penanganan, dalam proses penanganan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Divisi SDMO mengundang Novia Arifianti dan Dewi Sundari selaku yang menyampaikan pengaduan masyarakat, juga mengundang Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan untuk dimintai keterangan (Bukti T-6). 7. Bahwa dari hasil keterangan Ketua Panwaslu Kecamatan (Sahbandi) dan Anggota Panwaslu Kecamatan (Riska Ridho, Zailani Rahmad) pada waktu dimintai keterangan pada tangggal 03 Juni 2024 didapat keterangan sebagai berikut: a. bahwa ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Batahan tidak ada menyuruh Nevra Munardi untuk meminta Uang pada Hendra Basuki PKD Batahan IV dan Puput Julian PKD Batahan II, permintaan uang tersebut adalah atas inisiatip Nevra Murnadi sendiri, terkait Pengawas Kelurahan Desa yang mendaftar di Desa Batahan II hanya satu orang saja atas nama Puput Julian sedangkan untuk Desa Batahan IV pendaftar ada dua orang atas nama Hendra Basuki dan Dewi Sundari, Dewi Sundari merupakan Pengawas Kelurahan Desa pada waktu Pemilu dan tidak lulus sebagai PKD pada Pilkada Tahun 2024 dikarenakan kinerjanya dianggap tidak bagus (Bukti T-7). b. bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan telah memanggil Nevra Munardi untuk melakukan klarifikasi, dari hasil klarifikasi tersebut didapatkan hasil bahwa permintaan uang kepada Puput Julian dan Henra Basuki adalah inisiatip Nevra Munardi sendiri (Bukti Vide T-7). c. bahwa pada waktu melakukan klarifikasi pada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Kordinator Divisi SDMO menyarankan jika, memang benar ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Batahan tidak terlibat atas tindakan Nevra Munardi tersebut supaya Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan membatalkan kelulusan Nevra Munardi sebagai PKD terpilih, dan hasilnya PKD tersebut tidak ikut dilantik/ dibatalkan kelulusannya (Bukti Vide T-7). d. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengundang Novia Arifianti dan Dewi Sundari untuk meminta keterangan/ klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat yang mereka sampaikan, pada tanggal 4 Juni 2024 dilakukan klarifikasi, Menerangkan bahwa Nevra Munardi pernah menyampaikan pada Ybs. Jika ingin lulus sebagai PKD harus memberikan uang terimakasih melalui saya, ini disampaikan Nevra Munardi pada waktu tahapan wawancara (Bukti T-8) 8. Bahwa dari hasil proses penanganan/ klarifikasi didapat alat bukti berupa: a. surat pernyataan, Video dan berita online tentang pernyataan Nevra Munardi sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan dan /atau tindakan yang ia lakukan adalah atas inisiatipnya sendiri tidak atas suruhan ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Batahan (Bukti T-9). b. surat pernyataan dari PKD se-Kecamatan Batahan yang menerangkan bahwa pada peroses perekrutan PKD dikecamatan Batahan tidak ada pungutan/ kutipan uang (Bukti T-10). 9. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2024 ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan rapat pleno untuk membahas hasil dari proses penanganan yang dilakukan oleh Divisi SDMO , rapat pleno menyimpulkan berdasarkan keterangan - keterangan dan Dokumen pendukung terkait pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Novia Afirianti dan Dewi Sundari tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Batahan; (Bukti T-11). 10. Bahwa terkait Teradu (Aliaga/ Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) tidak menanggapi aduan masyarakat sebagaimana yang didalilkan oleh pengadu dalam pokok aduannya, hal itu ‘’TIDAK BENAR’’ sesungguhnya Teradu yang merupakan ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah menanggapinya dibuktikan dengan proses penanganan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mulai dari mengundang pengadu serta meminta keterangan dari pengadu, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 3,4,5,6,7,8 dan 9, terhadap Nevra Munardi selaku Pengawas Kelurahan Desa (PKD) terpilih dibatalkan kelulusannya dan tidak dilantik sebagai PKD oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan. [2.5] PETTITUM PARA TERADU Bahwa berdasarkan jawaban Teradu pada Perkara Nomor 215-PKE-DKPP/IX/2024, maka Teradu memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengadu dengan seluruhnya; 2. Menyatakan teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Nama Baik Teradu dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu; 4. Jika Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.6] ALAT BUKTI Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut: No. Kode Bukti Daftar Bukti Petikan Pasal 43 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, dan Petikan 1. Bukti T-1 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 215/HK.01.01/K1/05/2024 Pada Bagian III hurup A. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum 2. Bukti T-2 Kecamatan Batahan Nomor: 0029/HK.01.01/K.SU- 11/02/2023. Surat Pengaduan Masyarakat atas nama Novia Arifianti dan 3. Bukti T-3 Dewi Sundari Tertanggal 01 Juni 2024 4. Bukti T-4 Surat Tugas Melakukan Perjalanan Dinas dan Photo Kegiatan. Berita Acara Pleno Nomor: 0024/BA-Pleno/SU-11/06/2024 5. Bukti T-5 tanggal 02 Juni 2024 6. Bukti T-6 Undangan Klarifikasi Berita Acara Klarifikasi Ketua dan Anggota Panwaslu 7. Bukti T-7 Kecamatan Batahan 8. Bukti T-8 Berita Acra Klarifikasi Novia Arifianti dan Dewi Sundari. Surat Pernyataan, Berita Online dan Video tentang Pernyataan 9. Bukti T-9 Nevra Munardi. 10. Bukti T-10 Surat Pernyataan PKD se-Kecamatan Batahan Berita Acara Pleno Nomor: 0027/BA-Pleno/SU-11/06/2024 11. Bukti T-11 tanggal 07 Juni 2024 dan Formulir Aanalisis serta Laporan Hasil Pengawasan. [2.7] PIHAK TERKAIT [2.7.1] Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Bahwa DKPP memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagai Pihak Terkait yang pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik tanggal 17 Februari 2025. Pihak Terkait memberikan keterangan secara lisan dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut: 1. Bahwa yang berwewenang melakukan perekrutan, penetapan dan pelantikan terhadap Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 215/HK.01.01/K1/05/2024 Pada Bagian III hurup A (Bukti PT-1). 2. Bahwa sesuai informasi dari Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Saudari Novia Afirianti (pelapor) pernah menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2023, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batahan Nomor: 0029/HK.01.01/K.SU-11/02/2023 (Bukti PT-2). 3. Bahwa pada tangggal 1 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Staf atas nama Martua Bangun dan Rafsanjani menerima pengaduan masyarakat dalam bentuk surat dari Novia Arifianti dan Dewi Sundari yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada proses perekrutan Panwaslu Kelurahan Desa di Kecamatan Batahan Pada Bulan Mei Tahun 2024 perihal adanya permintaan Uang kepada calon Panwaslu Kelurahan Desa oleh salah satu calon pendaftar atas nama Nevra Munardi yang mengaku sebagai utusan Panwaslu Kecamatan Batahan (Bukti PT-3). 4. Bahwa terkait teradu yang tidak berada di kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pengadu, bahwa pada tanggal 31 Mei s/d 4 Juni 2024 Teradu bersama kordinator Divisi Hukum dan Sengketa (Asrizal Lubis) melakukan perjalanan Dinas untuk menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Medan yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Bukti PT-4). 5. Bahwa pada tanggal 2 Juni Tahun 2024 Kami (Pimpinan) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Melakukan Rapat Pleno untuk menyikapi surat pengaduan Masyarakat tersebut, dari hasil Rapat Pleno disepakati bahwa terhadap surat pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Novia Arifianti dan Dewi Sundari ditindak lanjuti prosesnya melalui Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Bukti PT-5). 6. Bahwa pada tanggal 2 s/d 6 Juni 2024 Divisi SDMO melakukan proses penanganan, dalam proses penanganan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Divisi SDMO mengundang Novia Arifianti dan Dewi Sundari selaku yang menyampaikan pengaduan masyarakat, juga mengundang Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan untuk dimintai keterangan (Bukti PT-6). 7. Bahwa dari hasil keterangan Sdr. Ketua Panwaslu Kecamatan (Sahbandi) dan Anggota Panwaslu Kecamatan (Riska Ridho,Zailani Rahmad) pada waktu dimintai keterangan pada tangggal 03 Juni 2024 didapat keterangan sebagai berikut: a. bahwa ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Batahan tidak ada menyuruh Nevra Munardi untuk meminta Uang pada Hendra Basuki PKD Batahan IV dan Puput Julian PKD Batahan II, permintaan uang tersebut adalah atas inisiatip Nevra Murnadi sendiri, terkait Pengawas Kelurahan Desa yang mendaftar di Desa Batahan II hanya satu orang saja atas nama Puput Julian sedangkan untuk Desa Batahan IV pendaftar ada dua orang atas nama Hendra Basuki dan Dewi Sundari, Dewi Sundari merupakan Pengawas Kelurahan Desa pada waktu Pemilu dan tidak lulus sebagai PKD pada Pilkada Tahun 2024 dikarenakan kinerjanya dianggap tidak bagus (Bukti PT-7). b. bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan telah memanggil Nevra Munardi untuk melakukan klarifikasi, dari hasil klarifikasi tersebut didapatkan hasil bahwa permintaan uang kepada Puput Julian dan Henra Basuki adalah inisiatip Nevra Munardi sendiri (Bukti Vide PT-7). c. bahwa pada waktu melakukan klarifikasi pada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Kordinator Divisi SDMO menyarankan jika, memang benar ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan tidak terlibat atas tindakan Nevra Munardi tersebut supaya Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan membatalkan kelulusan Nevra Munardi sebagai PKD terpilih, dan hasilnya PKD tersebut tidak ikut dilantik/ dibatalkan kelulusannya (Bukti Vide PT-7). d. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengundang Novia Arifianti dan Dewi Sundari untuk meminta keterangan/klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat yang mereka sampaikan, pada tanggal 4 Juni 2024 dilakukan klarifikasi, Ybs. Menerangkan bahwa Nevra Munardi pernah menyampaikan pada Ybs. Jika ingin lulus sebagai PKD harus memberikan uang terimakasih melalui saya, ini disampaikan Nevra Munardi pada waktu tahapan wawancara (Bukti PT-8). 8. Bahwa dari hasil proses penanganan/ klarifikasi didapat alat bukti berupa: a. surat pernyataan, Video dan berita online tentang pernyataan Nevra Munardi sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan dan /atau tindakan yang ia lakukan adalah atas inisiatipnya sendiri tidak atas suruhan ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Batahan (Bukti PT-9). b. surat pernyataan dari PKD se-Kecamatan Batahan yang menerangkan bahwa pada peroses perekrutan PKD dikecamatan Batahan tidak ada pungutan/ kutipan uang (Bukti PT-10). 9. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2024 ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan rapat pleno untuk membahas hasil dari proses penanganan yang dilakukan oleh Divisi SDMO , rapat pleno menyimpulkan berdasarkan keterangan - keterangan dan Dokumen pendukung terkait pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Novia Afirianti dan Dewi Sundari tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Batahan (Bukti PT-11). 10. Bahwa terkait Teradu (Aliaga/ Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) tidak menanggapi aduan masyarakat sebagaimana yang didalilkan oleh pengadu dalam pokok aduannya, hal itu ‘’TIDAK BENAR’’ sesungguhnya Teradu ketua dan Pihak Terkait Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah menanggapinya dibuktikan dengan proses penanganan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mulai dari mengundang pengadu serta meminta keterangan dari pengadu, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 3,4,5,6,7,8 dan 9, terhadap Nevra Munardi selaku Pengawas Kelurahan Desa (PKD) terpilih dibatalkan kelulusannya dan tidak dilantik sebagai PKD oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan. Bahwa untuk menguatkan Keterangannya, Pihak Terkait Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukt sebagai berikut: No. Kode Bukti Daftar Bukti Petikan Pasal 43 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas 1. Bukti PT-1 Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, dan Petikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 215/HK.01.01/K1/05/2024 Pada Bagian III hurup A. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum 2. Bukti PT-2 Kecamatan Batahan Nomor: 0029/HK.01.01/K.SU- 11/02/2023. Surat Pengaduan Masyarakat atas nama Novia Arifianti dan 3. Bukti PT-3 Dewi Sundari Tertanggal 01 Juni 2024 4. Bukti PT-4 Surat Tugas Melakukan Perjalanan Dinas dan Photo Kegiatan. Berita Acara Pleno Nomor: 0024/BA-Pleno/SU-11/06/2024 5. Bukti PT-5 tanggal 02 Juni 2024 6. Bukti PT-6 Undangan Klarifikasi Berita Acara Klarifikasi Ketua dan Anggota Panwaslu 7. Bukti PT-7 Kecamatan Batahan 8. Bukti PT-8 Berita Acra Klarifikasi Novia Arifianti dan Dewi Sundari. Surat Pernyataan, Berita Online dan Video tentang Pernyataan 9. Bukti PT-9 Nevra Munardi. 10. Bukti PT-10 Surat Pernyataan PKD se-Kecamatan Batahan Berita Acara Pleno Nomor: 0027/BA-Pleno/SU-11/06/2024 11. Bukti PT-11 tanggal 07 Juni 2024 dan Formulir Aanalisis serta Laporan Hasil Pengawasan. [2.7.2] Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan Bahwa DKPP memanggil Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan sebagai Pihak Terkait yang pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik tanggal 17 Februari 2025. Pihak Terkait memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut: Bahwa Panwaslu Kecamatan Batahan pada saat rekrutmen PKD untuk Pilkada 2024, Panwaslu Kecamatan Batahan tidak pernah meminta uang kepada peserta rekrutmen. Bahwa Puput Julian adalah Pengawas TPS untuk Pemilu 2024. Kemudian ia mengikuti seleksi PKD untung Pilkada 2024. Benar Puput Julian mengirimkan uang ke Nevran Munardi, namun hal tersebut bukan atas perintah Panwaslu Kecamatan Batahan. Bahwa Nevra Munardi bersebelahan rumahnya dengan rumah Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan. Nevra sering berdiskusi dengan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan, namun tidak pernah membahas perihal isu money politik dalam rekrutmen Pilkada 2024. Bahwa awalnya Nevra Munardi mengatak kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan, ia meminjam uang kepada Puput Julian dan Hendra Basuki. Namun setelah isu money politik sudah viral dimedia online, akhirnya Nevra Mundardi mengakui perbuatannya. Bahwa akhirnya Nevra Munardi dibatalkan dalam Pelantikan PKD di Kecamatan Batahan. [2.7.3] Staf Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Bahwa DKPP memanggil Staf Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal a.n. Rafsanjani dan Martua Bangun sebagai Pihak Terkait yang pada Sidang Pemeriksaan Dugaentuk suratan Pelanggaran Kode Etik tanggal 17 Februari 2025. Pihak Terkait memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut: Bahwa Rafsanjani menyatakan benar ia menerima laporan dari Masyarakat berbentuk surat dari Pengadu. Bahwa Pengadu kemudian meminta tanda terima bukti laporan. Staf bawaslu Kabupaten mandailing natal pun tidak memberikan karena Pengadu tidak dapat menunjukkan tanda ekspedisi. Pengadu kemudian disarankan untuk mengambil foto saja.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas tindakan dan perbuatan Teradu yang diduga tidak menanggapi laporan dari masyarakat yang disampaikan Pengadu terkait dengan proses rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya. Teradu menyatakan berdasarkan informasi dari Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan, Novia Afirianti in casu Pengadu pernah menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 2023, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batahan Nomor: 0029/HK.01.01/K.SU-11/02/2023 (Vide Bukti T-2). Bahwa pada tangggal 1 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Staf a.n. Martua Bangun dan Rafsanjani menerima pengaduan masyarakat dalam bentuk surat dari Novia Arifianti dan Dewi Sundari yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada proses perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Batahan pada bulan Mei tahun 2024 perihal adanya permintaan uang kepada Calon Panwaslu Kelurahan/Desa oleh salah satu calon pendaftar a.n. Nevra Munardi yang mengaku sebagai utusan Panwaslu Kecamatan Batahan (Vide Bukti T-3). Bahwa terkait Teradu yang tidak berada di kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 3 Juni 2024 dikarenakan pada tanggal 31 Mei s.d. 4 Juni 2024, Teradu bersama Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (Asrizal Lubis) melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Medan yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T-4). Bahwa pada tanggal 2 Juni 2024, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan rapat pleno untuk menyikapi Surat Pengaduan Masyarakat dan disepakati bahwa terhadap surat pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Pengadu dan Dewi Sundari ditindaklanjuti prosesnya melalui Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Vide Bukti T-5). Bahwa pada tanggal 2 s.d. 6 Juni 2024 Divisi SDMO melakukan proses penanganan, dengan mengundang Pengadu dan Dewi Sundari, serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan untuk dimintai keterangan (Vide Bukti T-6). Bahwa dari hasil keterangan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan a.n. Sahbandi, Riska Ridho, Zailani Rahmad, pada waktu dimintai keterangan tangggal 03 Juni 2024, diperoleh keterangan bahwa ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Batahan tidak pernah menyuruh Nevra Munardi untuk meminta uang pada Hendra Basuki PKD Batahan IV dan Puput Julian PKD Batahan II. Permintaan uang tersebut adalah atas inisiatif Nevra Murnadi sendiri. Bahwa terkait Pengawas Kelurahan/Desa yang mendaftar di Desa Batahan II hanya satu orang atas nama Puput Julian sedangkan untuk Desa Batahan IV pendaftar ada dua orang atas nama Hendra Basuki dan Dewi Sundari, adapun Dewi Sundari merupakan Pengawas Kelurahan/Desa pada waktu Pemilu dan tidak lulus sebagai PKD pada Pilkada Tahun 2024 dikarenakan kinerjanya dianggap tidak bagus (Vide Bukti T-7). Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan telah memanggil Nevra Munardi untuk dilakukan klarifikasi yang pada akhirnya diketahui bahwa permintaan uang kepada Puput Julian dan Henra Basuki adalah inisiatif Nevra Munardi sendiri. Bahwa pada saat melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyarankan jika benar Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan tidak terlibat atas tindakan Nevra Munardi tersebut agar Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan membatalkan kelulusan Nevra Munardi sebagai PKD terpilih, dan pada akhirnya PKD tersebut dibatalkan kelulusannya (Bukti Vide T-7). Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan klarifikasi terhadap Pengadu dan Dewi Sundari. Hasil klarifikasi tersebut menerangkan bahwa Nevra Munardi pernah menyampaikan pada Pengadu dan Dewi Sundari jika ingin lulus sebagai PKD harus memberikan uang terimakasih melalui Nevra Munardi, hal tersebut disampaikan pada waktu tahapan wawancara (Vide Bukti T-8). Bahwa pada saat klarifikasi tersebut didapat alat bukti berupa surat pernyataan, Video dan berita online tentang pernyataan Nevra Munardi sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan dan/atau tindakan yang ia lakukan adalah atas inisiatifnya sendiri tidak atas suruhan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan (Vide Bukti T-9), serta surat pernyataan dari PKD se-Kecamatan Batahan yang menerangkan bahwa pada peroses perekrutan PKD di Kecamatan Batahan tidak terdapat pungutan/kutipan uang (Vide Bukti T-10). Bahwa pada tanggal 07 Juni 2024 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan Rapat Pleno dan menyimpulkan berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen pendukung terkait pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Pengadu dan Dewi Sundari tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan (Vide Bukti T-11). Bahwa terkait Teradu tidak menanggapi aduan masyarakat sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu dalam pokok aduannya, hal tersebut adalah tidak benar. Sesungguhnya Teradu telah menanggapinya dibuktikan dengan proses penanganan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mulai dari mengundang Pengadu serta meminta keterangan dari Pengadu, serta membatalkan kelulusan Nevra Munardi sebagai PKD oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat sebelum menilai fakta dan bukti perkara a quo, DKPP perlu menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Februari 2025 Pengadu tidak menghadiri sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara meskipun telah dipanggil secara patut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP telah menyampaikan surat panggilan sidang 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan. Surat panggilan DKPP Nomor 351/PS.DKPP/SET-04/II/2025 untuk Perkara Nomor 215- PKE-DKPP/IX/2025 telah disampaikan kepada Pengadu. DKPP menilai Pengadu tidak bersungguh-sungguh dan tidak memiliki keseriusan untuk membuktikan dalil pengaduan yang telah disampaikan kepada DKPP. Seharusnya Pengadu memahami bahwa sidang perkara a quo merupakan sarana bagi Pengadu untuk mempertanggungjawabkan dalil aduan. Mengingat pengaduan Pengadu telah disertai alat bukti sehingga DKPP memandang perlu melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap perkara a quo. [4.3.1] Menimbang terhadap tindakan Teradu yang diduga tidak menanggapi laporan dari masyarakat yang disampaikan oleh Pengadu terkait dengan proses rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa, pada tanggal 28 Mei 2024 telah dilaksanakan wawancara seleksi PKD di kantor Panwaslu Kecamatan Batahan dan benar bahwa Pengadu merupakan salah satu peserta dalam proses rekrutmen PKD di Kecamatan Batahan tersebut. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024, staf Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang bernama Martua Bangun dan Refsanjani menerima pengaduan masyarakat dalam bentuk surat dari Pengadu dan Dewi Sundari yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, pada proses seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Batahan pada bulan Mei tahun 2024 calon PKD dimintai sejumlah uang oleh seseorang yang bernama Nevra Munardi yang mengaku sebagai utusan Panwaslu Kecamatan Batahan (vide Bukti P-1, Bukti T-3, Bukti T-4). Bahwa benar, pada saat Pengadu menyampaikan laporan di Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Teradu tidak sedang berada di kantor karena menghadiri Undangan dari Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara guna mengikuti Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana Surat Nomor 187/PS.00.01/K.SU/05/2024, tertanggal 30 Mei 2024 (vide Bukti T-4). Terhadap adanya laporan tersebut, Teradu bersama dengan anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal kemudian melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 0024/BA-Pleno/SU-11/06/2024 tertanggal 2 Juni 2024 yang pada pokoknya terhadap surat pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Pengadu dan Dewi Sundari prosesnya ditindaklanjuti melalui Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (vide Bukti T-5). Kemudian, pada tanggal 2 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengundang Panwaslu Kecamatan Batahan untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan Klarifikasi Nomor 0038/KP.01.02/K.SU-11/06/2024 tertanggal 2 Juni 2024 (vide Bukti T-6). Bahwa proses klarifikasi yang dilakukan terhadap Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024, bahwa dari proses klarifikasi tersebut diketahui bahwa terdapat pemberitaan pada media online terkait dengan adanya oknum Panwaslu Kecamatan yang menyuruh salah satu peserta seleksi PKD untuk meminta sejumlah uang kepada peserta seleksi PKD di Kecamatan Batahan. Bahwa terhadap adanya berita tersebut Panwaslu Kecamatan telah memanggil Nevra Munardi selaku orang yang meminta sejumlah uang kepada peserta seleksi PKD dan mengatasnamakan Panwaslu Kecamatan, guna dilakukan klarifikasi. Bahwa hasil klarifikasi terhadap Nevra Munardi diperoleh keterangan bahwa hal tersebut merupakan inisiatif Nevra Munardi sendiri. Bahwa dalam klarifikasi tersebut Nevra Munardi juga telah membuat surat pernyataan dan video pernyataan (vide Bukti T-7, Bukti T-9). Terungkap fakta bahwa pada saat klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Kordinator Divisi SDMO menyarankan jika memang benar, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan tidak terlibat atas tindakan Nevra Munardi tersebut, agar Panwaslu Kecamatan Batahan membatalkan kelulusan Nevra Munardi sebagai PKD terpilih, sehingga terhadap Nevra Munardi dibatalkan kelulusannya sebagai anggota PKD terpilih (vide Bukti T-7). Terungkap fakta bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Surat Undangan Klarifikasi Nomor 0040/KP.01.02/K.SU-11/06/2024, dan Nomor 0041/KP.01.02/K.SU-11/06/2024 (vide Bukti T-8) telah mengundang Pengadu dan Dewi Sundari untuk dilakukan klarifikasi. Bahwa proses klarifikasi yang dilakukan terhadap Pengadu dan Dewi Sundari dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2024 dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (vide Bukti T-8). Terungkap pula fakta bahwa pada tanggal 07 Juni 2024, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan Rapat Pleno guna membahas hasil proses penanganan yang dilakukan oleh Divisi SDMO, bahwa dalam Rapat Pleno a quo disimpulkan berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen pendukung terkait pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Novia Afirianti in casu Pengadu dan Dewi Sundari tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batahan (vide Bukti T-11). Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai bahwa tindakan Teradu dalam menangani laporan dari masyarakat terkait dengan proses rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, dibenarkan menurut hukum dan etika. Bahwa proses rekrutmen, penetapan, dan pelantikan terhadap anggota Pengawaslu Kelurahan/Desa (PKD) merupakan kewenangan Panwaslu Kecamatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengangakatan Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, serta Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024. Bahwa Teradu juga telah melakukan rapat pleno pembahasan aduan masyarakat, melakukan tindak lanjut proses penanganan dugaan pelanggaran melalui Divisi SDMO, melakukan klarifikasi, menyusun kajian laporan, serta melakukan rapat pleno membahas hasil penanganan yang dilakukan olah Divisi SDMO, serta memberikan rekomendasi kepada Panwaslu Kecamatan Batahan untuk membatalkan kelulusan Nevra Munardi sebagai Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa karena terbukti melakukan pelanggaran penyelenggara Pemilu. Bahwa dalam proses penanganan laporan dari masyarakan in casu Pengadu, Teradu beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Panwaslu Kecamatan Batahan telah melakukan upaya penanganan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Teradu, dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Aliaga Hasibuan selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Yulianto Sudrajat masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh Heddy Lugito Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota. Ketua Ttd Heddy Lugito Anggota Ttd Ttd J. Kristiadi Ratna Dewi Pettalolo Ttd Ttd I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Muhammad Tio Aliansyah Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. Sekretaris Persidangan Haq Abdul Gani