Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 50/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 180/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 29 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 50/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Syafrizal Mandayu Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasaman Barat Alamat : Padang Durian Hijau, Desa Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Syafrinaldi Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kab Pasaman Barat Alamat : Jl. M. Natsir, Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat, Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Eki Kurniawan Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kab Pasaman Barat Alamat : Jl. M. Natsir, Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat, Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Mardayanti Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kab Pasaman Barat Alamat : Jl. M. Natsir, Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat, Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Baldi Pramana Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kab Pasaman Barat Alamat : Jl. M. Natsir, Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat, Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Abdul Gafur Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kab Pasaman Barat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 180/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 29 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 50/DKPP- PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 14 Mei 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu tidak memberikan formulir C1 kepada saksi parpol sebelum penghitungan perolehan suara; 2. Bahwa Teradu diduga telah merekayasa formulir C1, DA, dan D1; 3. Bahwa Berita Acara di setiap tingkatan tidak ada, sehingga tidak diketahui DCT, DPK dan Tambahan surat suara yang digunakan, suara sah dan suara tidak sah; 4. Bahwa Surat Undangan C6 diberikan lebih dari satu kepada yang tidak berhak oleh KPPS; 5. Bahwa angka partisipasi pemilih digelembungkan sehingga terjadi bilangan pembagi; 6. Bahwa Pencoblosan di TPS dilakukan sebelum adanya saksi Parpol dan Panwaslu/Panwascam; 7. Bahwa Anggota PPS dan PPK dikantor wali nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman membuka kotak surat suara dan melakukan rekapitulasi suara tanpa disaksikan oleh saksi parpol dan Panwascam; 8. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat bersikap arogan pada saat menolak rekomendasi yang diberikan oleh Panwascam dan Panwaslu Pasaman Barat; 9. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan tindakan arogansi dengan mencoret keberatan (CB-2) yang disampaikan oleh saksi Parpol; 10. Bahwa ditemukan surat suara di kantor wilayah nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Barat di dalam karung, sebanyak 129 lembar. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu telah bertindak profesional dan bersikap arogan; 2. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 15 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; dan 2. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 291/Panwaslu-PB/IV/2014 tanggal 20 April 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal Pemberitahuan; 2. Bukti P-2 : Surat Panwascam Kecamatan Pasaman Nomor 84/Panwascam- PSM/IV/2014 tanggal 18 April 2014 perihal Laporan Rincian Suara Sah DPRD Kab/Kota; 3. Bukti P-3 : Tanda Bukti Penerimaan Surat Suara DPR RI TPS 1 yang ditemukan di kantor wali nagari Lingkuang Aua yang diserahkan oleh Jasman dan diterima oleh Novia Rahmah, tanggal 23 April 2014; 4. Bukti P-4 : Surat Tuntutan Lintas Partai Politik se-Kabupaten Pasaman Barat; 5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Form Model C6) atas nama Rozalina; 6. Bukti P-6 : Tanda Bukti Penyerahan Barang Bukti dari Jasman kepada Novia Rahmah; 7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Surya Edi Putra Jaya mengenai kecurangan, money politics, dan pelanggaran Pemilu lainnya bertanggal 13 April 2014; 8. Bukti P-8 : Surat dari 9 Caleg Lintas Partai kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tanggal 13 April 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa C.1 tidak diberikan kepada saksi parpol sebelum penghitungan perolehan suara. • Apa yang disampaikan oleh pelapor bahwa sebelum penghitungan perolehan suara C.1 tidak diberikan kepada saksi sudah sesuai dengan perintah PKPU nomor 26 tahun 2013 tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014. Sebab jika KPPS menyerahkan C.1 kosong kepada saksi hal ini tidak sesuai prosedur dan aturan, karena C.1 beserta lampirannya baru diserahkan oleh KPPS kepada saksi, PPL dan PPS setelah C.1 itu ditulis tangan ketua KPPS atau anggota KPPS (tidak dalam keadaan kosong). KPPS terlebih dahulu menyelesaikan Penghitungan suara dan merekap pada C.1 Plano, kemudian anggota KPPS ke- dua dan ke-tiga memindahkannya ke formulir model C.1 berhologram kemudian disalin sebanyak 17 rangkap, untuk diserahkan kepada masing-masing saksi parpol, saksi DPD dan panwas lapangan yang hadir. Kedua, menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Pasal 52 ayat 1: KPPS menyusun dan mengisi formulir model C, model C1, lampiran model C1 DPR, lampiran model C1 DPD, C1 DPRD kab/kota berdasarkan formulir penghitungan suara yang berhologram sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 4 artinya : Ada mekanisme yang harus dilaksanakan oleh KPPS sebelum menyerahkan formulir model C1 kepada saksi parpol dan C1 tersebut di serahkan setelah penghitungan perolehan suara dilakukan, kemudian diisi dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS termasuk PPL dan saksi parpol. Setelah proses tersebut dilaksanakan barulah C1 beserta lampiranya diserahkan kepada saksi parpol, bukan sebelum penghitungan perolehan suara dilakukan, sebagaimana hal yang menjadi keberatan pihak pengadu. 2. Bahwa CI, DA dan D1 direkayasa oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat • Bahwa dalam melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan DPD pada tiap tingkat sesuai kewenangan masing-masing penyelenggara pemilu dan formulir yang digunakan harus sesuai dengan jenis formulir yang telah ditentukan peraturan pemilu legislatif dan DPD tahun 2014 yaitu : 1. Formulir model C.1 beserta lampiran model C.1 diperuntukkan pengisiannya bagi KPPS. 2. Fomulir model D. D.1 beserta lampiran model D.1 diperuntukkan pengisiannya pada PPS. 3. Fomulir model DA. DA.1 beserta lampiran model DA.1 diperuntukkan pengisiannya pada PPPK. 4. Fomulir model DB. DB.1 beserta lampiran model DB.1 diperuntukkan pengisiannya pada KPU Kabupaten. Jadi sesuai tingkat peruntukan pengisian formulir yang dituduhkan oleh pelapor bahwa C.1, DA dan D.1 direkayasa isinya oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat menurut kewenangan pengisian formulir KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak ada relevansinya untuk mengisi C.1, DA, dan D.1 dan karena itu diisi pada tingkat KPPS dan PPS. KPU Kab. Pasbar hanya mengisi model DB. dan DB.1. Kemudian hasil perolehan masing-masing parpol diakui dan ditandatangani oleh 11 aksi partai politik, sedangkan partai Nasdem tidak mau menandatangani tanpa alasan yang jelas. Kedua: menurut ketentuan peraturan komisi pemilihan umum no 27 tahun 2013 tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 oleh PPS, PPK dan KPU Kab/kota pasal 16 ayat 3 dan 4 : dalam hal keberatan saksi/PPL sebagaimana pada ayat 1 dapat diterima, PPS mengadakan pembetulan saat itu juga. Ayat 4 berbunyi: pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan memasukan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua KPPS dan saksi yang hadir. Hal ini sudah dilaksanakan sesuai dengan tingkatan baik itu ditingkat KPPS, PPS maupun PPK dan tidak ada kewenangan KPU kab/kota untuk merekayasa sebagai mana hal yang menjadi keberatan pihak pengadu melainkan semata mata karena kewenangan yang ada pada PPS/PPK/KPU Kab/Kota. 3. Bahwa berita acara di setiap tingkatan tidak ada, sehingga tidak diketahui DCT, DPK dan tambahan surat suara yang digunakan, suara sah dan suara tidak sah • Didalam berita acara rekapitulasi perolehan suara baik itu di tingkat PPS maupun di tingkat PPK tidak memuat tentang DCT, DPK dan tambahan surat suara, melainkan hal tersebut tertuang di dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap tingkatan baik itu di tingkat PPS model D1, di tingkat PPK model DA1 dan ditingkat KPU kab/kota model DB1, jadi apa yang menjadi keberatan pihak pengadu tidak jelas. 4. Bahwa C.6 surat undangan memilih di TPS diberikan lebih dari satu kepada yang tidak berhak oleh KPPS • Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sudah memberikan bimbingan teknis terkait mengenai pemungutan dan penghitungan surat suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota, telah pula mengirimkan surat edaran terkait proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS, surat instruksi pengisian formulir dan lain sebagainya. Namun apabila ada KPPS yang salah/memberikan surat panggilan C.6 lebih dari satu kali kepada yang tidak berhak, pihak pelapor bisa mejelaskan lokasi TPS dan jumlahnya kepada kami, sebab bisa saja pemilih yang bersangkutan telah pindah sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara dimana namanya masih tercantum dalam DPT. Akan tetapi penting untuk digarisbawahi bahwa diseluruh KPPS yang ada di Kabupaten Pasaman Barat tidak ada temuan dan laporan dari saksi partai/PPL/Panwaskec dan Panwas Kabupaten ada pemilih yang sama memilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dan atau di TPS yang lain sebab KPPS telah paham akan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. 5. Bahwa angka partisipasi pemilih digelembungkan sehingga terjadi bilangan pembagi • Jika yang dimaksudkan adalah Bilangan Pembagi Pemilih sebagai syarat untuk menentukan perolehan kursi partai politik sesuai Dapil, maka KPU Kabupaten Pasaman Barat menentukan angka BPP berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari seluruh partai politik dibagi dengan alokasi kursi didaerah pemilihan yang bersangkutan. Tentu saja semua proses penetapan BPP tidak otomatis begitu saja diperoleh KPU Kab. Pasaman Barat, akan tetapi terlebih dahulu melalui rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara dari tingkat bahwa yaitu: KPPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dan dari PPK ke KPU Kabupaten Pasaman Barat. Setelah semua Kecamatan selesai melakukan rekapitulasi perolehan hasil suara maka KPU Kab. Pasaman Barat melakukan rekap secara keseluruhan perdapil untuk menetukan perolehan jumlah suara sah dari seluruh partai politik dibagi dengan alokasi kursi sesuai dapil sebagai dasar untuk menentukan BPP. 6. Bahwa pencoblosan di TPS sebelum adanya Saksi Partai Politik Dan Panwaslu/Panwascam • Sesuai pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata cara pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pasal 31 ayat (1) Ketua KPPS melakukan rapat pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada hari dan tanggal pemungutan suara. Pasal 31 ayat (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat 1 dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Pasal 31 ayat (3) Dalam hal pemungutan suara yang sebagai mana dimaskud pada ayat (2) belum ada saksi atau pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adany saksi atau pemilih yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit Pasal 31 ayat (4) Apabila saksi atau pemilih sudah hadir rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara Penting untuk di ketahui bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 26 tahun 2013 diatas menjelaskan dalam hal saksi atau pemilih belum ada yang hadir dan waktu pemungutan suara sudah ada/mulai maka KPPS diminta untuk menunggu saksi partai/DPD/pemilih selama 30 menit, jika saksi partai politik/DPD/pemilih belum juga hadir maka KPPS diperbolehkan/diizinkan untuk membuka rapat dan melanjutkan pemungutan suara tanpa harus menunggu saksi partai/DPD/Panwas lapangan 7. Bahwa anggota PPS dan PPK dikantor Wali Nagarai Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman membuka kotak suara dan melakukan rekapitulasi suara tanpa disaksikan oleh saksi dan panwascam. 8. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan arogansi menolak rekomendasi yang diberikan oleh panwascam dan panwaslu Kabupaten Pasaman Barat • Bahwa surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat nomor 291/Panwaslu-PB/IV/2014, perihal temuan Panitia Pengawas Lapangan dan Panwaslu Kecamata Pasaman mengenai selisih suara sah parpol/caleg DPRD Kabupaten Pasaman Barat di atas dikirimkan kembali ke KPU Kab. Pasaman Barat. Secara subtantif telah ditindak lanjuti oleh PPS Nagari Aia Gadang, PPS Nagari Lingkuang Aua, PPS Nagari Aua Kuniang sebelum tanggal 20 April 2014 dengan cara mencocokkan C1 Plano dengan Berita Acara dan sertifikasi model C1, dan lampiran model C 1, hal ini dilakukan ketika PPS yang bersangkutan melihat adanya kekeliruan penjumlahan dan data tidak singkron antara CI dengan formuli model D PPS dan D1 PPS. Tindaklajut tersebut sudah sesuai prosedur dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Adapun Bab III PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan Umum pada pasal 17 dan 18 menjelaskan. Pasal 17 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/Kip Kabupaten/Kota PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya PKPU tersebut pada pasal 18 huruf a dan b menjabarkan kewajiban penyelenggara pemilu. 18 huruf a dan b menjelaskan : Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi kegiatan : a. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan b. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahamam lapora pelanggaran administrasi pemilu. Penting kami kemukakan kembali disini bahwa PPS telah menindaklanjuti temuan/laporan dari Panwas Lapangan dan atau Panwas Kecamatan Pasaman sesuai atauran KPU nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. 9. Tindakan pencoretan terhadap keberatan yang disampaikan saksi Partai Nasdem a/n Yunardi kepada KPU Pasaman Barat, bukan merupakan tindakan serta merta dan apalagi dinilai arogan yang dilakukan oleh ketua KPU Pasaman Barat. Karena peristiwa tersebut memiliki rangkaian kronologis sebagai berikut : • Keberatan tersebut diajukan kepada KPU Pasaman Barat setelah Rekapitulasi di KPU Kabupaten Pasaman Barat telah selesai dan ditutup pada jam 03.30 WIB hari rabu tanggal 23 April 2014, sementara keberatan dari partai Nasdem yang diajukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat jam 05.30 WIB. • Saksi Nasdem Yunardi meminta kepada ketua KPU Pasaman Barat untuk menandatangani keberatan karena memang di Model DB2 ada ruang yang tersedia untuk ditanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten/kota. • Permintaan tersebut belum disanggupi oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat karena alasan keberatan yang diajukan setelah Pleno Rekapitulasi selesai dan sudah ditutup. Sehingga sangat disesalkan oleh ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat kenapa tidak diajukan saat Rekapitulasi berlangsung atau sebelum ditutupnya Pleno Rekapitulasi. Sesuai pula pada catatan kaki model DB 2 yang menyatakan “kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten/kota, sedangkan bila terdapat keberatan saksi dicatat dan ditandatangani bersama oleh saksi dan ketua KPU Kabupaten/kota pada saat dilakukan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten/kota” sementara Sepanjang Rekapitulasi berlangsung di KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak ada keberatan apa-apa yang disampaikan saksi Partai Nasdem, bahkan Saudara Yunardi termasuk saksi yang membenarkan dan mendukung data KPU Kabupaten Pasaman Barat. • Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat belum mau menandatangani karena keberatan yang disampaikan sebanyak 7 point (sebagaimana terlampir), hanya 2 point (point 1 dan 7) yang bisa diterima, sementara point 2 s/d 6 ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat menilai tidak relevan lagi dengan tahapan rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten saat itu. Sedangkan saksi partai Nasdem mendesak agar keberatan diterima dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat menyarankan kepada saudara Yunardi bahwa keberatan itu bisa diterima semuanya namun tidak dibubuhi tanda tangan ketua KPU Pasaman Barat. Saudara Yunardi menjawab mana keberatan yang dapat diterima oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat dan yang tidak dapat diterima silahkan untuk dicoret oleh ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat. Berhubung didesak, ditunggu dan harus juga membubuhi tanda tangan, Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pencoretan dengan cara menyilang dan dengan sebelumnya meminta maaf lebih dulu kepada saudara Yunardi kalau dilakukan pencoretan dan saudara Yunardi mempersilahkannya. Menerima keberatan dan pencoretan yang dilakukan sudah didasari oleh persetujuan masing-masing dan tidak didasari oleh arogan ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat seperti yang diadukan. 10. Bahwa ditemukan surat suara dikantor wilayah Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Barat didalam karung sebanyak 129 lembar. Bahwa sampai dengan saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat belum pernah di klarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan adanya berita yang disampaikan oleh pelapor, untuk itu KPU Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan inventrasisasi surat suara pasca pemilu DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Apabila sesuai hasil penelusuran KPU. Kab. Pasbar kehilangan surat suara sebanyak 129 lembar tersebut ada indikasi pencurian/tindak pidana pemilu lainnya dan/atau tindak pidana lainnya, KPU Kab. Pasaman Barat siap melaporkannya ke pihak kepolisian/berwenang lainnya.; KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. Bahwa pencoretan keberatan saksi parpol bukanlah bentuk arogansi, melainkan sikap konsisten Teradu untuk tidak menerima keberatan setelah rapat pleno rekapitulasi selesai dilakukan dan telah ditutup; 3. Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik seperti halnya yang diadukan oleh Pengadu. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat. [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti- bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Salinan surat KPU Nomor 249/KPU/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Penjelasan Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS; 2. Bukti T-2 : Salinan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum; 3. Bukti T-3 : Salinan surat KPU Nomor 292/KPU/IV/2014 tanggal 7 April 2014 perihal Standar Operating Procedure (SOP) Penggunaan Kotak Suara; 4. Bukti T-4 : Salinan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU; 5. Bukti T-5 : Salinan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 6. Bukti T-6 : Salinan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 7. Bukti T-7 : Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Pasaman Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 05/PPK-Pasaman/IV/2014 tanggal 19 April 2014. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut: • Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. • Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. • Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: • Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011: “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. • Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasaman Barat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran terhadap asas adil dan profesionalitas penyelenggara Pemilu karena menolak rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dan telah bertindak arogan pada saat mencoret (Form CB-2) yang disampaikan oleh saksi parpol. Pengadu juga menjelaskan bahwa sikap arogansi Teradu juga ditunjukan pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Pasaman Barat. Teradu dalam melakukan proses tersebut sangat terburu-buru seakan kejar tayang sehingga pada saat ada saksi yang mengajukan keberatan, Teradu tidak meresponnya dengan layak dan bersikeras tetap melanjutkan proses rekapitulasi tanpa mengindahkan keberatan yang disampaikan; [4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab bahwa pencoretan dengan cara menyilang terhadap keberatan saksi Parpol (Form DB-2) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan tiga alasan, yaitu pertama, sebelum dilakukan pencoretan terhadap keberatan saksi Parpol Teradu sudah meminta maaf terlebih dahulu. Kedua, keberatan yang diajukan saksi Parpol disampaikan dan diajukan oleh saksi Parpol setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Pasaman Barat ditutup dan ketiga, ketika Teradu akan melakukan pencoretan terhadap keberatan saksi Parpol sudah ada persetujuan dari Pengadu; [4.3] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu yang menyebutkan Teradu bersikap arogan dan sangat terburu-buru sehingga mengabaikan keberatan yang diajukan oleh saksi parpol, Teradu dalam persidangan menjelaskan bahwa pengaduan tersebut tidak benar. Teradu mendalilkan bahwa proses tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada saksi Parpol yang keberatan atas mekanisme tersebut. Selain itu, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Pasaman Barat telah berakhir dan ditutup pada 23 April 2014 pukul 03.30 WIB, sementara keberatan dari saksi Partai Nasdem diajukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat pukul 05.30; [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berkeyakinan bahwa para Teradu terbukti melakukan sikap dan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang arogan dengan cara tidak mau merespons keberatan dari saksi Parpol bahkan mencoret keberatan dari saksi Parpol yang sudah ditulis dalam form DB-2, padahal seharusnya sebagai penyelenggara Pemilu para Teradu berkewajiban untuk memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu dan mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung. [4.5] Berdasarkan hal tersebut DKPP berkeyakinan bahwa Para Teradu telah melakukan tindakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dapat mengganggu tatanan Pemilu dan demokrasi sehingga melanggar Pasal 5 huruf c dan huruf i dan Pasal 10 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.6] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan [5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Teradu I atas nama Syafrinaldi, Teradu II atas nama Eki Kurniawan, Teradu III atas nama Mardayanti, Teradu IV atas nama Baldi Pramana, dan Teradu V atas nama Abdul Gafur masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jum’at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak dan Nur Hidayat Sardini, masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si