Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 27-P/L-DKPP/I/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025, Pengaduan Nomor 33-P/L-DKPP/I/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 [1.1.1] Pengadu 1. Nama : Frengki Uloli Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Cempaka Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango Memberikan Kuasa Kepada : 2. Nama : 1. Mashuri 2. Ifrianto S. Rahman Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Sultan Botutihe No.31 Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap : [1.1.2] Teradu 1. Nama : Sutenty Lamuhu Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Adnan A. Berahim Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Abdul Samad N. Djamaini Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Shaqti Qhalbudien Yusuf Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Idris Djou Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu V; Teradu I s.d. Teradu V selanjutnya disebut sebagai---------------Para Teradu. [1.2] Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 [1.2.1] Pengadu 1. Nama : Abdullah Djarai Pekerjaan/ : Wiraswasta/Lembaga Pengawas Pemerintahan Provinsi Lemgaga Gorontalo Alamat : JL. Tinaloga, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : L Qadri Bawondesz Pekerjaan/ : Karyawan Swasta/Lembaga Pengawas Pemerintahan Provinsi Lembaga Gorontalo Alamat : JL. Tinaloga, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pengadu II; Pengadu I dan Pengadu II selanjutnya disebut sebagai--------Para Pengadu. Terhadap : [1.2.2] Teradu 1. Nama : Sutenty Lamuhu Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Adnan A. Berahim Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Abdul Samad N. Djamaini Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Shaqti Qhalbudien Yusuf Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Idris Djou Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu V; Teradu I s.d. Teradu Vs elanjutnya disebut sebagai---------------Para Teradu. [1.3] membaca pengaduan Para Pengadu; mendengar keterangan Para Pengadu; mendengar jawaban Para Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; mendengar keterangan Saksi; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Para Pengadu, Para Teradu dan Pihak Terkait.

[2.1] POKOK PENGADUAN PARA PENGADU [2.1.1] POKOK PENGADUAN PENGADU PERKARA NOMOR 52-PKE-DKPP/I/2025 Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Nomor 27-P/L DKPP/I/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 dengan pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4 dan Teradu 5 telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Keputusan Nomor 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; (vide bukti P-1); 2. Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4 dan Teradu 5 telah melaksanakan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024; (vide bukti P-2); 3. Bahwa Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4 dan Teradu 5 tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 “Setiap Penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”. 4. Bahwa Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3 Teradu 4 dan Teradu 5 tidak melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh terkait proses mendapatkan Ijazah Paket C yang diajukan sebagai syarat calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango; (vide bukti P-3). 5. Bahwa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atas proses terbitnya Ijazah Paket C tersebut adalah: - Pertama: Data dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan Lulus tanggal 1 Juli 2024 Kemudian dalam Ijazah tercantum Keputusan PKBM Hutuo Lestari Nomor 017/KPTS.PKBM.HL.PKT C/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal dalam ijazah 06 Mei 2024, terdapat perbedaan antara tanggal terbit Surat Keputusan dan tanggal Ijazah Paket C yang dengan tanggal kelulusan dalam data Dapodik Kementerian artinya SK dan ijazah menyatakan lulus terlebih dahulu kemudian dinyatakan lulus dalam data Dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan belakangan. Seyogyanya dinyatakan Lulus dahulu di data Dapodik Kemeterian kemudian Surat Keputusan dan Ijazah belakangan. (vide bukti P-4). - Kedua: kejanggalan berikutnya adalah Penerbitan Ijazah Paket C atas nama Risman Tolingguhu tertanggal 6 Mei 2024 bersamaan dengan tanggal penetapan tanggal 6 Mei 2024 padahal sesuai ketentuan Lampiran Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.12.A Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 010 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun ajaran 2023/2024 huruf E Pengisian Blanko Ijazah angka 3 “Tanggal Penerbitan Ijazah oleh Satuan Pendidikan paling cepat 1(satu) hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik paling lambat tanggal 31 Juli 2024”. Namun yang terjadi adalah tanggal Penetapan dengan tanggal penerbitan Ijazah ditanggal yang sama. (vide bukti P-5); - Ketiga: Bahwa Perbandingan ijazah Paket C atas nama Calon Wakil Bupati Risman Tolingguhu yang ditetapkan/dikeluarkan tanggal 6 Mei 2024 dengan perbandingan ijazah Paket C atas nama Siti Salwa Rahmadianti Talib yang dikeluarkan oleh PKBM Cipta Karya penetapan tanggal 6 Mei 2024 dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2024 yang di ajukan Pemohon sebagai perbandingan ke dua ijazah tersebut. Sehingga menurut Pemohon ijazah atas nama Siti Salwa Rahmadianti Talib sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.12.A Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 010 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun ajaran 2023/202;(vide bukti P-6). - Keempat: Kejanggalan berikutnya adalah dalam data Dapodik Kementerian tercantum nama ibu kandung Risman Tolingguhu atas nama Aida Sahami namun tercatat dalam ijazah Paket C atas nama Aradi Tolingguhu. - Kelima: Dalam data Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Risman Tolingguhu terdaftar dengan 2(dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda; (vide bukti P-7). - Keenam: dalam data Dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Risman Tolingguhu terdaftar sebagai siswa di PKBM Karawo Kabupaten Bone Bolango sejak tanggal 12 Juli 2021 tercatat sebagai siswa baru dan dinyatakan Lulus tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan data Pembaharuan tanggal 13 Juli 2024. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ketua Lembaga PKBM Karawo Nomor 054/PKBM-KRW/BT-TLWY/XII-2024 tertanggal 1 Desember 2024 menerangkan bahwa Risman Tolingguhu TIDAK PERNAH mengikuti Kesetaraan Paket C sejak tahun 2021 hingga 2024; (vide bukti P-8). - Ketujuh: Kejanggalan berikutnya adalah dalam hal penandatangan Ijazah Paket C milik Risman Tolingguhu, halmana dalam ijazah Paket C tersebut ditanda tangani oleh Fitri Fathia Pamarita Kinanti, M.Pd yang tidak lain adalah jabatan sebagai bendara merangkap Guru Bahasa Inggris di PKBM Hutuo Lestari yang seharusnya ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Tuti Kustia, SH. Nip. 19680924 201408 2 001. Berdasarkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor: 420/Dikbud-Kab Gtlo/2022 tanggal 31 Maret 2022 Pengelola Ketua Mohamad Bima Putra R, SH. Sekretaris Tomy Z Pramono, Bendahara F.F. Paramita Kinanti, S.Pd dan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 27/PKBM-HL/S-KEP-Kelulusan PKT B/IV2021 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Paket B Tingkat IV setara Kelas IX PKBM Hutuo Lestari tahun Pelajaran 2020/2021 tertanda Tuti Kustia, SH. Nip. 19680924 201408 2 001 selaku Ketua PKBM Hutuo Lestari; (vide bukti P-9). - Kedelapan: Kejanggalan selanjutnya adalah dalam ketentuan Lembaga Pendidkan Non formal paket C adalah waktu belajar 3(tiga) tahun atau 6(enam) sementer. Jika mengacu pada Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor: 420/Dikbud-Kab Gtlo/2022 tanggal 31 Maret 2022 izin operasional PKBM Hutuo Lestari tahun 2022 sewajarnya PKBM Hutuo Lestari belum dapat melaksanakan kelulusan siswa pada tahun 2024 karena belum mencapai 3(tiga) tahun atau 6(enam) semester waktu belajar. (vide bukti P-10). [2.1.2] POKOK PENGADUAN PENGADU PERKARA NOMOR 58-PKE-DKPP/I/2025 Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Pengaduan Nomor 33-P/L-DKPP/I/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 53-PKE-DKPP/I/2025 dengan pokok aduan sebagai berikut: Kasus Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango 2024- 2029 Pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bone Bonago, KPU Bone Bolango menetapkan pasangan Ismet Mile dan Risman Tolingguhu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango periode 2024- 2029. Namun, proses ini diwarnai kontroversi terkait dugaan pelanggaran hukum dan administrasi oleh kedua calon. Kasus ini melibatkan penerbitan ijazah yang tidak sah oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Hutuo Lestari yang beralamat di kabupaten Gorontalo yang terindikasi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ijazah tersebut diterbitkan pada tanggal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kesalahan penulisan tanggal. Selain itu, kepala sekolah PKBM Hutuo Lestari merangkap tiga jabatan, yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan dan pelanggaran prinsip tata kelola yang baik. Siswa ini juga dengan 1 NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) terdaftar di dua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yakni PKBM Hutuo Lestari yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo dan PKBM Karawo yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango. Siswa tersebut juga memiliki dua NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang digunakan untuk mendaftar di dua PKBM tersebut. Siswa ini kemudian menggunakan ijazah Paket C yang diperoleh dari salah satu PKBM (PKBM Hutuo Lestari) untuk mendaftar sebagai calon wakil bupati Bone Bolango pada Pilkada 2024. Pada tahun 2021 Risman Tolingguhu terdaftar di PKBM Karawo pada tanggal 12 Juli 2021 dengan NISN 372774524 dan NIK 7501010610720001, dan keluar pada 1 Juli 2024. Pada Januari 2024, Risman Tolingguhu terdaftar kembali di PKBM Hutuo Lestari dengan NISN yang sama dan NIK 7501010610720004. Ia keluar pada 1 Januari 2024, Pada tanggal 6 Mei 2024 penetapan kelulusan secara nasional pada saat itu juga Ijazah Risman Tolingguhu di terbitkan. Kemudian Risman menggunakan ijazah Paket C dari salah satu PKBM (PKBM Hutuo Lestari) untuk mendaftar sebagai calon wakil bupati Bone Bolango pada Pilkada 2024. Pelanggaran Administrasi: Sistem NISN yang tidak terintegrasi dengan baik memungkinkan Risman Tolingguhu terdaftar di dua PKBM dengan NISN yang sama, Manipulasi Data Kependudukan Penggunaan dua NIK oleh Risman untuk tujuan administratif yang berbeda, yang menciptakan ketidakakuratan data. Kelalaian Verifikasi: Lembaga terkait, termasuk PKBM dan KPU, tidak melakukan verifikasi yang menyeluruh terhadap keabsahan data NISN, NIK, dan ijazah yang digunakan oleh Risman. Risman Tolingguhu mendaftarkan diri ke dua PKBM menggunakan NISN yang sama, namun dengan NIK yang berbeda di masing-masing PKBM yakni PKBM Hutuo Lestari yang beralamat di kabupaten Gorontalo dan PKBM Karawo yang beralamat di kabupaten Bone BOlango Risman menyelesaikan program Paket C di PKBM Hutuo Lestari dan mendapatkan ijazah paket C, Ijazah tersebut digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan wakil bupati kabupaten Bone Bolango 2024 tanpa verifikasi penuh atas data pendukungnya. Dugaan pelanggaran ini terungkap setelah Pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024 Selesai Masalah Terkait Penerbitan Ijazah dan Rangkap Jabatan Ijazah Paket C Risman Tolingguhu diterbitkan oleh PKBM Hutuo Lestari tanggal 6 Mei dan pada tanggal 6 Mei 2024 juga merupakan hari penetapan kelulusan secara nasional. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 012.A Tahun 2024 huruf (E) No (3) tentang Pengisian Blanko Ijazah bahwa Tanggal penerbitan Ijazah oleh Satuan Pendidikan paling cepat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Jadi harusnya penulisan tanggal terbit ijazah dimulai tanggal 7 Mei 2024. Penerbitan sebelum tanggal yang diperbolehkan menjadikan ijazah tidak sah, Kesalahan Penulisan Tanggal Penulisan tanggal pada ijazah yang menggunakan angka "06" bertentangan dengan aturan yang melarang penggunaan angka "0" di depan tanggal, yang seharusnya hanya menggunakan angka "6" atau "7" untuk penulisan tanggal yang benar. Operator administrasi yang bertugas tidak mengikuti Bimtek yang diwajibkan oleh Kemendikbud, sehingga menyebabkan pelanggaran dalam proses penerbitan ijazah. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah digunakan untuk mendaftar di satu PKBM tidak dapat lagi digunakan untuk mendaftar di PKBM yang lain, karena secara otomatis akan terbaca dan tertolak. Kepala sekolah PKBM Hutuo Lestari merangkap jabatan sebagai pendiri lembaga dan operator administrasi, yang dapat mengarah pada konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, termasuk penerbitan ijazah. Merangkap jabatan bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), yang mengharuskan pemisahan tugas untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja. Kasus penerbitan ijazah yang tidak sah ini mencoreng citra PKBM di Gorontalo dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan kesetaraan secara keseluruhan. Tidak Ada Tindakan Tegas dari Pemangku Kepentingan: Meskipun kasus ini viral dan menjadi perhatian masyarakat, tidak ada tindakan tegas dari pihak terkait seperti Dinas Pendidikan atau Kemendikbud, sehingga pelanggaran ini terus berlanjut. Pelanggaran Tata Cara Penulisan Ijazah dan Tata Kelola: Tidak mengikuti pedoman Kemendikbud terkait penulisan dan penerbitan ijazah, serta merangkap jabatan yang melanggar prinsip profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Dengan demikian kami menyimpulkan Pelanggaran Hukumnya adalah Kesalahan penulisan Ijazah Tanggal melanggar Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 012.A Tahun 2024 huruf (E) No (1). Kepemilikan dua NIK melanggar Pasal 13 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 No (12) berbunyi ”Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Penggunaan NISN yang sama di dua PKBM melanggar Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Ijazah Paket C yang diperoleh Risman dinyatakan tidak valid berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 (perubahan atas PKPU no 8 2024) pasal 20 huruf (d) no (1) ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c. Sanksi Hukum: Penyalahgunaan dokumen dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP dan Pasal 94 UU Adminduk. Sementara untuk Ismet Mile calon Bupati Bone Bolango pada Pilkada 2024-2029 (yang tidak lain adalah pasangan dari Risman Tolingguhu), terdapat dugaan bahwa Ismet Mile masih memiliki Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2009-2010 yang belum diselesaikan. Kami melihat Kelalaian KPU Bone Bolango Tidak melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh terhadap dokumen persyaratan calon. Terhadap dokumen TGR Klarifikasi oleh KPU hanya dilakukan secara parsial, tidak mencakup seluruh informasi, sehingga calon lolos tanpa memenuhi syarat. Penyelesaian TGR dilakukan dengan aset, yang tidak memenuhi aturan hukum, karena kewajiban pembayaran seharusnya dilakukan secara tunai. sehingga Ismet Mile tetap dianggap memiliki tanggungan keuangan negara. Dari kasus ini kami menyimpulkan bahwa KPU Bone Bolango meloloskan Ismet Mile dianggap melanggar PKPU NO 8 Tahun 2024 Pasal 14 huruf j dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Diperlukan tindakan pemeriksaan oleh DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus ini. [2.2] PETITUM PARA PENGADU [2.2.1] PETITUM PENGADU PERKARA NOMOR 52-PKE-DKPP/I/2025 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu dan/atau Pelapor memohon kepada DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Lembaga Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. [2.2.2] PETITUM PENGADU PERKARA NOMOR 58-PKE-DKPP/I/2025 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan memproses pengaduan ini DKPP dimohon untuk menyatakan bahwa pengaduan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu DKPP dimohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Teradu, yaitu: o Sutenty Lamuhu (Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango) o Adnan A. Berahim (Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango) o Abdul Samad N. Djamaini (Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango) o Shaqti Qhalbudien Yusuf (Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango) o Idris Djou (Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango) 3. Menyatakan bahwa Teradu melanggar kode etik penyelenggara pemilu Berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, 4. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran DKPP dimohon untuk menjatuhkan sanksi etik terhadap Teradu berupa: o Peringatan keras kepada seluruh Teradu. o Memberhentikan Teradu jika terbukti melakukan pelanggaran berat yang mencederai prinsip integritas dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu. [2.3] BUKTI PARA PENGADU [2.3.1] BUKTI PENGADU DENGAN PERKARA NOMOR 52-PKE-DKPP/I/2025 Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. P-1 SK KPU Nomor 975 Tahun 2024; 2. P-2 SK KPU Nomor 978 Tahun 2024; 3. P-3 Ijazah Paket C Risman Tolingguhu; 4. P-4 Data Dapodik; 5. P-5 Surat Keputusan; 6. P-6 Perbandingan ijazah Paket C atas nama Siti Salwa Rahmadianti Talib; 7. P-7 Data dapodik 2(dua) Nomor Induk Kependudukan; 8. P-8 Surat Keterangan; 9. P-9 Surat Keputusan; 10. P-10 Izin Operasional; 11. P-11 1(satu) buah flashdisk. [2.3.2] BUKTI PENGADU DENGAN PERKARA NOMOR 58-PKE-DKPP/I/2025 Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Para Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. P-1 Ijazah Paket C atas nama Risman Tolingguhu (diterbitkan oleh PKBM Hutuo Lestari, tanggal 6 Mei 2024); 2. P-2 Surat Keterangan PKBM Karawo Nomor 056/PKBM-KRW/BT- TLW/XII-2024; 3. P-3 Surat Keterangan PKBM Karawo Nomor 054/PKBM-KARAWO- TLW/XII-2024; 4. P-4 Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 Nomor : 248/PL.02.3-BA/7503/2024; 5. P-5 Dokumen yang menyatakan penggunaan NISN yang sama di dua PKBM (PKBM Hutuo Lestari dan PKBM Karawo); 6. P-6 Dokumen terkait penggunaan dua NIK yang berbeda oleh Risman Tolingguhu; 7. P-7 Salinan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 012.A Tahun 2024; 8. P-8 Salinan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 9. P-9 Salinan Permendikbud 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan; 10. P-10 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2010 Nomor: 7a/LHP-LK/XIX.GOR/I/2010; 11. P-11 Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2010 Nomor: 7a/LHP-LK/XIX.GOR/I/2010; 12. P-12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; 13. P-13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang. [2.4] KETERANGAN SAKSI PARA PENGADU Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 dan Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025, Pengadu menghadirkan saksi atas nama Zainal Abdi Ilolu pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun dan selesai Tahun 2019; 2. Bahwa saksi adalah tim kampanye salah satu pasangan calon kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Urut 1; 3. Saksi menerangkan bahwa pada ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C milik Bapak Risman Tolingguhu pada intinya kita sama-sama melihat dicatatan kaki pada ijazah tersebut. Bahwa disitu tertera keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek RI Nomor 012.A Tahun 2024, kenapa hal tersebut termuat karena itu merupakan pedoman pengelolaan ijazah Paket C sehingga tidak ada aturan lain yang mengatur tentang manajemen atau pengelolaan ijazah selain keputusan Kepala BSKAP Tahun 2024. 4. Bahwa tadi saksi mendengarkan ada terjadi kesalahan penulisan dan terkait dinas pendidikan Kabupaten Gorontalo sudah mengeluarkan keterangan pengganti ijazah pada tanggal 28 November 2024. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BSKAP Nomor 012.A Tahun 2024 tertanggal 19 Januari 2024 itu mengatur tepatnya pada lampiran satu point f tentang penggantian dan pengembalian blanko ijazah. Bahwa pada lampiran tersebut pada pokoknya dalam hal terjadi kesalahan pengisian blanko ijazah dan atau terjadi kerusakan blanko ijazah selama proses pengisian satuan pendidikan harus mengembalikan blanko ijazah dimaksud ke dinas untuk diganti dengan blanko ijazah cadangan; [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.5.1] POKOK JAWABAN PARA TERADU PERKARA NOMOR 52-PKE-DKPP/I/2025 Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dalam sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu menyatakan hal ini tidak benar, Teradu telah melaksanakan proses penetapan pasangan calon berdasarkan: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota b. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2. Bahwa terkait kejanggalan yang disampaikan oleh Pengadu atas proses terbitnya ijazah paket C bukanlah menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bone Bolango, karena KPU Kabupaten Bone Bolango melaksanakan verifikasi administrasi diatur dan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 pada Bab IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon. Adapun indikator pemeriksaan ijazah yang tertuang pada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 meliputi : a. Dokumen dapat dibuka dan terbaca dengan jelas b. Fotocopy ijazah c. Dokumen milik calon diterbitkan oleh lembaga berwenang d. Dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah e. Merupakan dokumen yang sah f. Merupakan bukti kelulusan SMA atau sederajat (Bukti T 1), 3. Bahwa pada tanggal 2 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango telah melakukan klarifikasi dokumen syarat Calon ke PKBM Hutuo Lestari dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagai instansi atau lembaga yang berwenanang menerbitkan ijazah Paket C milik Sdr. Risman Tolingguhu dan hasil klarifikasi lembaga berwenang menyatakan kebenaran dari ijazah milik sdr. Risman Tolingguhu (Bukti T 2), 4. Berdasarkan indikator tersebut pada point 2 dan klarifikasi kebenaran Dokumen Ijazah pada point 3, Ijazah Sdr. milik Risman Tolingguhu dinyatakan memenuhi syarat (Bukti T 3), 5. Pada tanggal 14 – 18 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango mengumumkan hasil penelitian administrasi syarat calon melalui Website Resmi KPU Kabupaten Bone Bolango, Media Sosial KPU Bone Bolango dan Media Massa serta pada kegiatan sosialisasi namun sampai dengan batas waktu tanggal 18 September 2024 tidak terdapat tanggapan masyarakat (Bukti T 4) 6. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 serta mengumumkan melalui Website Resmi KPU Kabupaten Bone Bolango (Bukti T 5) 7. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan Hasil Pengundian Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon melalui Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 (Bukti T 6) [2.5.2] POKOK JAWABAN PARA TERADU PERKARA NOMOR 58-PKE-DKPP/I/2025 Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dalam sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa tidak benar pada saat penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024 terdapat kontroversi terkait dugaan pelanggaran hukum dan administrasi oleh kedua calon. KPU Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon dalam keadaan aman, kondusif dan lancar; 2. Bahwa terkait pengadu mempermasalahkan Ijazah yang tidak sah oleh PKBM terkait Nomor Induk Siswa Nasional, Sistem NISN yang tidak terintegrasi, penggunaan dua Nomor Induk Kependudukan, manipulasi data kependudukan, tanggal penerbitan ijazah, kesalahan penulisan tanggal pada ijazah, tidak adanya penindakan tegas, bukanlah menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bone Bolango, karena KPU Kabupaten Bone Bolango melaksanakan verifikasi administrasi diatur dan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 pada Bab IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon. Adapun indikator pemeriksaan ijazah yang tertuang pada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 meliputi : a. Dokumen dapat dibuka dan terbaca dengan jelas b. Fotocopy ijazah c. Dokumen milik calon diterbitkan oleh lembaga berwenang d. Dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah e. Merupakan dokumen yang sah f. Merupakan bukti kelulusan SMA atau sederajat (Bukti T 1) 3. Bahwa pada tanggal 2 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango telah melakukan klarifikasi dokumen syarat Calon ke PKBM Hutuo Lestari dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagai instansi atau lembaga yang berwenanang menerbitkan ijazah Paket C milik Sdr. Risman Tolingguhu dan hasil klarifikasi lembaga yang berwenang menyatakan kebenaran dari ijazah milik Risman Tolingguhu (Bukti T 2); 4. Berdasarkan indikator tersebut pada point 2 dan klarifikasi kebenaran Dokumen Ijazah pada point 3, Ijazah milik Sdr. Risman Tolingguhu dinyatakan memenuhi syarat (Bukti T 3); 5. Bahwa terkait Tuntutan Ganti Rugi yang dipermasalahkan bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bone Bolango karena yang diatur sebagai bukti pemenuhan kelengkapan dokumen syarat calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 huruf b poin 5 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 (Bukti T 7); 6. Bahwa pada tanggal 2 September 2024, KPU Kab. Bone Bolango melakukan klarifikasi dokumen syarat calon terkait Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang di Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo, dan hasil klarifikasi dari Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa benar Drs Ismet Mile, MM tidak memiliki tanggungan utang dan tidak sedang dicabut hak pilihnya (Bukti T 8); 7. Pada tanggal 14 – 18 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango mengumumkan hasil penelitian administrasi syarat calon melalui Website Resmi KPU Kabupaten Bone Bolango, Media Sosial KPU Bone Bolango dan Media Massa serta pada kegiatan sosialisasi namun sampai dengan batas waktu tidak terdapat tanggapan masyarakat (Bukti T 4); 8. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 serta mengumumkan melalui Website Resmi KPU Kabupaten Bone Bolango (Bukti T 5); 9. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan Hasil Pengundian Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon melalui Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 (Bukti T 6); 10. Bahwa laporan aduan terkait Ijazah sdr. Risman Tolingguhu dan Tuntutan Ganti Rugi sdr. Ismet Mile di Gakkumdu/Bawaslu Kab. Bone Bolango dan Gakkumdu/Bawaslu Provinsi Gorontalo status laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, begitupun dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada putusannya tidak menerima permohonan pemohon (Bukti T 9); [2.6] PETITUM PARA TERADU Bahwa berdasarkan Jawaban yang telah Para Teradu urai dan sampaikan di atas dengan Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 dan Perkara Nomor 58-PKE- DKPP/I/2025, mohon kiranya Ketua dan anggota Majelis sidang Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu Republik Indonesia berkenan memberikan pertimbangan dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Berdasarkan dalil pengadu yang menyatakan Para Teradu melakukan kesalahan tidak cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi secara faktual Berkas pencalonan sdr. Drs. Ismet Mile, M.M sebagai Calon Bupati dan sdr. Risman Tolingguhu sebagai wakil bupati periode 2024 – 2029 adalah TIDAK BENAR; 2. Bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024; 3. Memohon dengan hormat kepada majelis untuk : a. Menolak aduan pengadu, b. Merehabilitas nama teradu 1 s.d 5 sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango, atau c. Jika Majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpandangan lain, kami mohon keputusan seadil-adilnya [2.7] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu dalam Perkara Nomor 52-PKE- DKPP/I/2025 dan Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. T-1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 20 ayat 2 huruf d Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Bab IV Tabel 4.1 angka 8; 2. T-2 - Ijazah Risman Tolingguhu - Berita Acara Klarifikasi dokumen Ijazah Risman Tolingguhu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo - Berita Acara Klarifikasi dokumen ijazah Risman Tolingguhu di PKBM Hutuo Lestari - Dokumentasi Foto saat klarifikasi 3. T-3 Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi; 4. T-4 Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan; 5. T-5 Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024; 6. T-6 Keputusan KPU Nomor 978 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024; 7. T-7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 20 huruf b poin 5 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Bab IV Tabel 4.1 angka 5; 8. T-8 - Surat Keterangan Ismet Mile Tidak Memiliki Tanggungan Utang dari Pengadilan Negeri Gorontalo - Berita Acara Klarifikasi dokumen Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang di Pengadilan Negeri Gorontalo - Dokumentasi Foto saat klarifikasi 9. T-9 - Putusan PTUN Gorontalo - Putusan Mahkamah Konstitusi - Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Prov. Gorontalo - Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kab. Bone Bolango. 10. T-10 Surat Mahkamah Agung RI Direkturat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 195/KPN.W20- U1/HM1.1/II/2025, Perihal Pemberitahuan, tanggal 10 Februari 2025. [2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa DKPP memanggil Pihak Terkait pada sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 dan Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2025. Bahwa Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut: A. Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo yang diwakili oleh Agustina selaku Kepala Bidang Pendidikan Non Formal 1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pelapor/Pengadu pada hal. 3 Nomor 5 point e dalam hal kronologi kejadian Pihak Terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo menjelaskan sebagai berikut: a) Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan nasional yang berisi informasi tentang satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan sarana prasarana yang ada di satuan pendidikan. Pihak Terkait menjelaskan Dapodik dari Risman Tolingguhu telah dinyatakan lulus di Data Dapodik pada tanggal 01 Juli 2024 adalah hasil tarikan dari data by system Dapodik berdasarkan inputan kelulusan siswa dari Dapodik satuan Pendidikan PKBM Hutuo Lestari; b) Dalam hal penulisan tanggal penerbitan ijazah yang bersamaan dengan tanggal penetapan kelulusan memang merupakan bentuk kekeliruan dari satuan Pendidikan, Pihak Terkait menjelaskan bahwa hal ini sudah di perbaiki dengan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah yang di tanda tangani oleh Kepala PKBM dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo, tertanggal 28 November 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 29 Tahun 2019 tentang pengesahan fotokopi ijazah/Surat tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang Pendidikan Dasar dan menengah. c) Dalil tentang perbandingan ijazah Paket Can Siti Salwa yang digunakan oleh pelapor adalah lulusan dari PKBM Cipta karya yang berada di Kota Gorontalo yang berbeda dengan Ijazah Risman Tolingguhu bertentangan dengan ketentuan Keputusan Kepala BSKAP NO 012.a Tahun 2024 tentang pengelolaan blanko ijazah di sebutkan pada huruf (c) Nomor 2 (c) kelulusan SMA SMALB,SMK, Program Paket C atau bentuk lain yang sederajat, Pihak Terkait menjelaskan Diwilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo diseragamkan tanggal penerbitan ijazah adalah 7 Mei 2024 berdasarkan hasil rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dalam hal ini bidang teknis yang menangani Pendidikan kesetaraan (Bidang PNF) bersama penilik dan kepala satuan Pendidikan nonformal se Kabupaten Gorontalo. Sedangkan ijazah Paket C, a.n Siti Salwa pihak terkait tidak mengetahuinya. d) Mengenai perbedaan nama orang tua pada data Dapodik kementrian dan nama orang tua yang tertulis diijazah, Pihak Terkait menjelaskan adalah nama ibu kandung dari Risman Tolingguhu yaitu a.n ida Sahami dan nama yang tertulis di Ijazah adalah nama ayah kandung yaitu Aradi Tolingguhu. e) Mengenai dalil terdapat dua nomor NIK yang di miliki oleh Risman Tolingguhu, Pihak Terkait menjelaskan dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak mengetahui hal tersebut dengan pasti oleh karena Pihak Terkait bukanlah instansi yang memiliki kewenagan mengurus persoalan NIK. f) Mengenai dalil tercatatnya saudara Risman Tolingguhu di PKBM, KARAWO yang ada di Kabupaten Bone Bolango Pihak Terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo tidak mengetahui hal tersebut karena PKBM Karawo bukan termasuk dalam wilayah kewenangan pihak terkait. g) Mengenai dalil Ijazah Paket C yang ditandatangani oleh saudari Fitri Fathia Paramita Kinanti, Pihak Terkait menjelaskan hal tersebut sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Penulisan Ijazah karena yang bersangkutan adalah kepala PKBM Hutuo Lestari sesuai dengan izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Gorontalo Nomor 420/Dikbud-Kab.Gtlo/11104 Tanggal 18 April 2024. h) Mengenai dalil barang bukti berupa izin operasional PKBM Hutuo Lestari yang tercacat di Tahun 2022 menurut Pihak Terkait PKBM Hutuo Lestari sudah berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan akta pendirian perkumpulan "Hutuo Lestari" Tanggal 27 Desember 2007, dan sejak 2007 melaksanakan kegiatan pembelajaran Paket A, Paket B dan Paket C hingga saat ini. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional menerbitkan NPSN (nomor pokok sekolah nasional) Kepada PKBM Hutuo Lestari. (Bukti Terlampir) 2. Dalil-dalil lainnya yang didalilkan oleh pengadu dalam aduannya yang bukan kewenangan dari pihak terkait, pihak terkait tidak menjelaskannya. B. Fitri Fathia Paramita Kinanti selaku Kepala PKBM Hutuo Lestari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Hutuo Lestari" adalah Perkumpulan yang didirikan pada tanggal 27 Desember 2007 sebagaimana akta Notaris, Nomor 27 pada Notaris Budiharto Prawira, SH., dengan alamat Perumahan Nabila Blok C2 No. 7 Jl. Runi S. Katili Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang memiliki maksud dan tujuan adalah membantu pemerintah mencerdaskan bangsa dengan jalan meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta keterampilan masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Perkumpulan dapat mengadakan program-program kegiatan sebagai berikut: - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C - Pendidikan Kesetaraan Fungsional (KF) - Pendidikan kecakapan hidup / life skills - Pendidikan Khusus Keterampilan - Taman Bacaan Mayarakat (TBM) - Majelis taklim/taman pengajian Dalam menyelenggarakan Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, PKBM Hutuo Lestari sejak tahun 2007 telah menyelanggarakan Pendidikan Paket tersebut. Penyelenggaraan Paket ini telah memperoleh izin operasional dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang sudah beberapa kali di perpanjang terakhir diperpanjang dengan surat keputusan Nomor 420/Dikbud- Kab.Gtlo/11104 tertanggal 18 April 2024 yang berlaku hingga 18 April 2029. (Vide bukti PT-9). Terhadap dalil Pelapor/Pengadu pada Hal. 3 Nomor 5 point e dalam Kronologi Kejadian, Pihak Terkait menjelaskan sebagai berikut: Pertama - Kelulusan di Dapodik adalah kelulusan by system yang tidak dilakukan oleh PKBM; - Tanggal terbit Surat Keputusan dan tanggal Ijazah memang berbeda, dan tidak ada aturan yang mengharuskan sama atau setelahnya. - Sesuai dengan aturan Berita Acara Kelulusan memang per tanggal 6 Mei 2024, setelah dinyatakan lulus barulah system akan meluluskan otomatis seluruh kelas akhir. Karena yang berhak menentukan kelulusan adalah Satuan Pendidikan yakni PKBM - Tidak ada aturan yang menegaskan bahwa wajib lulus terlebih dahulu di data Dapodik Kementerian kemudian Surat Keputusan dan Ijazah belakangan. Karena pada blanko ljazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Ajaran 2023/2024 telah tertulis tanggal 6 Mei 2024 - Sebagai kepala satuan pendidikan PKBM Hutuo Lestari telah mencermati aturan dan menyelenggarakan rapat kelulusan pada tanggal 6 Mei 2024, kemudian membuat Berita Acara dan membuat Surat Keputusan dan tentunya disebutkan dan ditetapkan nomornya yang dituliskan pada blanko ijazah pada tahun ini yang memang berbeda dengan blanko ijazah tahun sebelumnya (Vide bukti PT-1) Kedua: - Bahwa kesalahan penulisan ijazah terkait tanggal penerbitan ijazah 06 Mei 2024, telah diperbaiki melalui Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor: 090/PKBM-HL/XI/2024 yang di tanda tangani oleh Kepala PKBM Hutuo Lestari dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo tertangal 28 November 2024 (Vide bukti PT-2) Ketiga: - Perbandingan ijazah menurut Pemohon ijazah atas nama Siti Salwa Rahmadianti Talib yang dikeluarkan oleh PKBM Cipta Karya adalah PKBM yang berada di Kota Gorontalo. Sedangkan untuk seluruh ijazah yang ada di PKBM se Kabupaten Gorontalo itu tertanggal 07 Mei 2024. Dan kesalahan penulisan tanggal Ijazah yang ditulis oleh PKBM Hutuo Lestari terjadi kepada seluruh lulusan Paket C Tahun Ajaran 2023/2024 (tidak hanya terjadi pada Sdr. Risman Tolinnguhu) (Vide bukti PT-3 dan PT-4); Keempat: - Bahwa Di Data Dapodik Kementerian tercantum nama ibu kandung Risman Tolingguhu adalah Aida Sahami - Aradi Tolingguhu adalah ayah kandung dari Risman Tolingguhu yang terbukti dengan Kartu Keluarga. - Untuk penülisan Ijazah Paket C didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2014 dimana dalam surat edaran ini mengatur bahwa nama yang tertulis di ijazah harus sesuai dengan nama yang tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Vide bukti PT-5) Kelima: - PKBM Hutuo Lestari tidak tau sama sekali terkait adanya dua Nomor Induk Kependudukan yang berbeda. - Yang digunakan saat pendaftaran hingga terdaftar di Dapodik Hutuo Lestari hanya dengan NIK berikut 7501010610720004 dan telah mendapatkan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) (Vide bukti PT-6) Keenam: - PKBM Hutuo Lestari tidak mengetahui sama sekali terdaftarnya Risman Tolingguhu di PKBM Karawo, dikarenakan PKBM Hutuo sendiri hanya mengacu pada Formulir Pendaftaran tertanggal 05 Juli 2021, serta Risman Tolingguhu telah mengikuti seluruh pembelajaran di PKBM Hutuo Lestari dan telah menyelesaikan pembelajaran selama enam semester dibuktikan dengan Buku Induk, Daftar Hadir dan Nilai Rapor. (Vide bukti PT-7) Ketujuh: - Pada tanggal 12 April 2024 Ketua sebelumnya atas nama Muhamad Bima Putra Rachmanto, SH mengundurkan diri, sehingga kepengurusan berganti dan yang menjadi Kepala PKBM Hutuo Lestari atas nama Fitri Fathia Paramita Kinanti, M.Pd berdasarkan izin operasional nomor 420/Dikbud- Kab.Gtlo/11104. Sehingga pada tahun ajaran 2023/2024 yang berhak menandatangi ijazah adalah Fitri Fathia Paramita Kinanti, M.Pd selaku Kepala PKBM Hutuo Lestari berdasarkan izin operasional yang berlaku.. Sementara Pihak Pengadu hanya melihat ijin operasional yang sudah tidak berlaku. - Sedangkan untuk Surat Keputusan Nomor 27/PKBM-HL/S-Kep-Kelulusan Pkt B/IV/2021 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Paket B Tingkat IV setara Kelas IX PKBM Hutuo Lestari tahun Pelajaran 2020/2021 tertanda Tuti Kustia, SH NIP. 19680924 201408 2 001 selaku Ketua PKBM Hutuo Lestari saat itu dengan izin operasional yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2018 berlaku sampai dengan 28 Februari 2022 dengan nomor 420/Dikbud- Kab.Gtlo/189a (Vide bukti PT-8 dan PT-9) Kedelapan: - Berdasarkan akta perkumpulan "Hutuo Lestari" Tanggal 27 Desember 2007 Nomor 27 Notaris Budiharto Prawira, SH. Jadi sudah 17 Tahun melaksanakan pembelajaran - Sedangkan untuk peraturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo dalam jangka waktu pemberlakuan izin operasional adalah lima tahun, berikut rincian izin operasional PKBM Hutuo Lestari tujuh tahun terakhir: A. Dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2018 berlaku sampai dengan 28 Februari 2022 dengan nomor 420/Dikbud-Kab.Gtlo/189a B. Dikeluarkan pada tanggal 6 April 2022 berlaku sampai dengan 28 Februari 2027 dengan nomor 420/Dikbud-Kab.Gtlo/2147 (tidak lagi berlaku karena sudah ada izin operasional yang baru) C. Dikeluarkan pada tanggal 18 April 2024 berlaku sampai dengan 18 April 2029 dengan nomor 420/Dikbud-Kab.Gtlo/1104. (Vide bukti PT-9) C. Rifky selaku perwakilan Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 1. Berkenaan dengan ijazah yang digunakan sah atau tidak, bahwa Pihak Terkait menjelaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara kewenangan tidak bisa memutuskan karena itu sepenuhnya kewenangan pengadilan terkait dengan ijazah sah atau tidak. Bahwa secara fisik juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mengatur norma standar pedoman dan kriteria, juga terkait tata kelola administrasi satuan pendidikan itu sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan urusan wajib di daerah. Kemudian berkenaan dengan mekanisme kelulusan, bahwa dapat Pihak Terkait menyampaikan bahwa merujuk kepada Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompotensi Kelulusan juga Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, juga di pedoman pembelajaran bahwa untuk menyatakan seseorang lulus dari satuan pendidikan itu perlu dibuktikan dengan evaluasi hasil belajar mulai dari kelas awalnya atau semester awalnya. Kemudian rapor itu dituangkan dalam sistem pendataan juga kaitannya dengan identitas pemilik rapor telah tertuang dalam Dapodik; 2. Bahwa verifikasi dari kelulusan berdasarkan SK kelulusan dari masing-masing satuan pendidik, digital berbasis data juga dapat merujuk pada dokumen adminisrasi di masing-masing satuan pendidikan berupa rapor individu bahwa peserta didik, laporan kehadiran, buku induk dan buku mutasi; 3. Bahwa pendidikan kesetaraan secara kewenangannya ada di pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. D. Hendrik Imran selaku Anggota KPU Provinsi Gorontalo 1. Pihak Terkait menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango sudah melaksanakan sesaui dengan mekanisme dan prosedur baik itu Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan juga Petunjuk Teknis Nomor 1229 tentang pedoman teknis pendaftaran calon, penelitian administrasi dan penetapan calon. Bahwa untuk membuktikan semua dokumen syarat calon dan syarat pencalonan maka ada dua mekanisme yang ditempuh oleh KPU yaitu 1) melakukan penelitian administrasi untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan dokumen yang dimaksud oleh para calon pada saat pendaftaran. Bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pihak Para Teradu untuk ijazah ada tujuh parameter untuk melakukan penelitian administrasi dan melakukan verifikasi faktual; 2. Bahwa terkait dengan tanggungan utang baik secara pribadi maupun badan hukum yang merugikan keuangan negara, Pihak Terkait menyatakan bahwa Para Teradu sudah melakukan mekanisme prosedur baik secara adminisrtatif maupun secara faktual dengan melakukan penelitian administrasi dan juga klarifikasi ke lembaga instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut dan disertai dengan berita acara dan juga tanda terima terhadap pelaksanaan verifikasi tersebut. Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa KPU Provinsi Gorontalo dalam hal pencalonan ini sebagai pengguna terakhir dari dokumen seluruh calon yang dimasukan sehingga KPU tidak bisa berbuat banyak sepanjang dokumen itu sudah disampaikan oleh calon dan dokumen itu dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan sehingga KPU meyakini bahwa dokumen itu adalah dokumen resmi dan jika ada keraguan maka dilakukan verifikasi terutama verifikasi faktual atau juga klarifikasi ke instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Jadi menurut Pihak Terkait ini sudah benar dan sesuai dengan SOP yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dan juga Juknis Nomor 1229 yang kemudian di revisi dengan Juknis 1359 Tahun 2024 sebagai standar operasional prosedur didalam melakukan penelitian administrasi sekaligus verifikasi faktual; E. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada proses verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 106/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 9 September 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor 97/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya syarat calon Ijazah terakhir yang diserahkan oleh Risman Tolingguhu serta dilakukan penelitian dan diverifkasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango adalah Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN/PC/24/0053610 yang ditandatangi oleh Fitri Fathia Paramita Kinanti. M.Pd. (Bukti.PK-1); 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Bone Bolango pada proses verfikasi factual dokumen syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024 sebagimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 99.2/ LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Bone Bolango telah melakukan verfikasi faktual Ijazah Paket C a.n Risman Tolingguhu di PKBM Hutuo Lestari dan Ketua PKBM Hutuo Lestari Ibu Fitri Fathia Paramita Kinanti menyampaikan Ijazah Paket C Risman Tolingguhu benar dan sah dikeluarkan dan dilegalisir oleh PKBM Hutuo Lestari. (Bukti.PK-2) 3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Pengadu membuat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Gorontalo perihal syarat Calon Ijazah Paket C A.n Risman Tolingguhu yaitu laporan pelanggatan Administrasi yang diregistrasi dengan nomor 01/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 dan laporan tindak pidana pemilihan yang diregistrasi dengan nomor 02/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 dan selanjutnya atas laporan tersebut kemudian Bawaslu Provinsi Gorontalo Menyusun kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 9 Desember 2024. (Bukti.PK-3) 4. Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran pelanggaran Administrasi dengan nomor registrasi 01/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 dihentikan karena tidak memenuhi untuk pelanggaran sebab fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C yang dilegalisir oleh Kepala PKBM Hutuo Lestari milik Risman Tolingguhu yang digunakan sebagai syarat calon dalam proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 telah dinyatakan benar keabsahannya oleh pihak yang menerbitkan yaitu Kepala PKBM Hutuo Lestari dan instansi kependidikan yang menaunginya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. (Bukti.PK-3) 5. Bahwa Selanjutnya hasil kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diregistrasi dengan Nomor 01/REG/LP/PB/PROV/29.00/XII/2024 yang telah dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur "memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah" sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-undang pemilihan (Bukti.PK-3) [2.8] BUKTI PIHAK TERKAIT [2.8.1] Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo yang diwakili oleh Agustina selaku Kepala Bidang PNF mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT.1-1 dan PT.1-2, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. PT.1-1 Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Pemerintah Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun ajaran 2023/2024 atas nama Samsudin S. Jumaati; 2. PT.1-2 Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor 420/Dikbud-Kab.Gtlo/11104; [2.8.2] Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Fitri Fathia Paramita Kinanti selaku Kepala PKBM Hutuo Lestari mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT.2-1 s.d. PT-2-11, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. PT.2-1 Bukti Screenshootan Dapodik Satuan Pendidikan lainnya yang lulus by system; 2. PT.2-2 Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 090/PKBM-HL/XI/2024; 3. PT.2-3 Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Pemerintah Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun ajaran 2023/2024 atas nama Samsudin S. Jumaati; 4. PT.2-4 Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Pemerintah Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun ajaran 2023/2024 atas nama Haris Potale; 5. PT.2-5 Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risman Tolingguhu; 6. PT.2-6 Kartu Keluarga dengan dengan Kepala Keluarga atas nama Risman Tolingguhu; 7. PT.2-7 Kartu Tanda Penduduk milik Risman Tolingguhu; 8. PT.2-8 Formulir Pendaftaran Peserta Didik Baru; 9. PT.2-9 Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Program Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hutuo Lestari; 10. PT.2-10 Surat Pengunduran Diri Muhammad Bima Putra Rachmanto selaku Ketua PKBM Hutuo Lestari; 11. PT.2-11 Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor 420/Dikbud-Kab.Gtlo/11104; [2.8.2] Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT.3-1 s.d. PT-3-3, sebagai berikut: NO KODE NAMA BUKTI BUKTI 1. PT.3-1 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 106/LHP/PM.01.02/09/2024; 2. PT.3-2 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 099.2/LHP/PM.01.02/09/2024; 3. PT.3-3 Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024 III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM` [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1.] Menimbang Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 dan Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu atas Tindakan dan perbuatan sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa Para Teradu Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 dan Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 diduga tidak melalukan penelitian administrasi Terkait Penerbitan Ijazah Paket C Risman Tolingguhu yang diterbitkan oleh PKBM Hutuo Lestari tanggal 6 Mei dan pada tanggal 6 Mei 2024 juga merupakan hari penetapan kelulusan secara nasional. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 012.A Tahun 2024 huruf (E) No (3) tentang Pengisian Blanko Ijazah bahwa tanggal penerbitan Ijazah oleh Satuan Pendidikan paling cepat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024 yang seharusnya penulisan tanggal terbit ijazah dimulai tanggal 7 Mei 2024. Penerbitan sebelum tanggal yang diperbolehkan menjadikan ijazah tidak sah; [4.1.2] Bahwa Para Teradu Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 diduga tidak melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh terhadap dokumen persyaratan calon, yaitu terkait dokumen Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Bahwa klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bone Bolango in casu Para Teradu hanya dilakukan secara parsial tidak mencakup seluruh informasi sehingga calon lolos tanpa memenuhi syarat. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dilakukan dengan aset yang tidak memenuhi aturan hukum, karena kewajiban pembayaran seharusnya dilakukan secara tunai. Sehingga Ismet Mile tetap dianggap memiliki tanggungan keuangan negara. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu Perkara Nomor 52-PKE- DKPP/VIII/2024 dan Para Teradu Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu dengan alasan sebagai berikut: [4.2.1] Bahwa berkenaan dalil Pengadu pada angka [4.1.1], Para Teradu Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 menjelaskan bahwa proses terbitnya ijazah paket C bukanlah menjadi kewenangan Para Terardu in casu KPU Kabupaten Bone Bolango. Para Teradu menyatakan bahwa pihaknya dalam melaksanakan verifikasi administrasi telah diatur dan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 pada Bab IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon. Adapun indikator pemeriksaan ijazah yang tertuang pada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 meliputi a) Dokumen dapat dibuka dan terbaca dengan jelas; b) Fotocopy ijazah; c) Dokumen milik calon diterbitkan oleh lembaga berwenang; d) Dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; e) Merupakan dokumen yang sah; f) Merupakan bukti kelulusan SMA atau sederajat (vide Bukti T-1). Selanjutnya pada tanggal 2 September 2024, Para Teradu melakukan klarifikasi dokumen syarat Calon ke PKBM Hutuo Lestari dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagai instansi atau lembaga yang berwenanang menerbitkan ijazah Paket C milik Risman Tolingguhu dan hasil klarifikasi tersebut menyatakan kebenaran dari ijazah milik Risman Tolingguhu (vide Bukti T-2). Selain itu, Para Teradu menyatakan berdasarkan indikator tersebut dan klarifikasi kebenaran dokumen Ijazah pada milik Risman Tolingguhu dinyatakan memenuhi syarat (vide Bukti T-3). Kemudian pada tanggal tanggal 14 s.d. 18 September 2024, Para Teradu mengumumkan hasil penelitian administrasi syarat calon melalui Website Resmi KPU Kabupaten Bone Bolango, Media Sosial KPU Bone Bolango dan Media Massa serta pada kegiatan sosialisasi namun sampai dengan batas waktu tanggal 18 September 2024 tidak terdapat tanggapan masyarakat (vide Bukti T-4). Kemudian Pada tanggal 22 September 2024, Para Teradu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 serta mengumumkan melalui Website Resmi KPU Kabupaten Bone Bolango (vide Bukti T-5) dan pada tanggal tanggal 23 September 2024, Para Teradu menetapkan hasil Pengundian Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon melalui Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 (vide Bukti T-6); [4.2.2] Bahwa berkenaan dalil Para Pengadu pada angka [4.1.1], Para Teradu Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 menjelaskan pada tanggal 22 September 2024 pihaknya telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dalam keadaan aman, kondusif dan lancar. Bahwa berkenaan dengan Ijazah yang tidak sah oleh PKBM terkait Nomor Induk Siswa Nasional, Sistem NISN yang tidak terintegrasi, penggunaan dua Nomor Induk Kependudukan, manipulasi data kependudukan, tanggal penerbitan ijazah, kesalahan penulisan tanggal pada ijazah, tidak adanya penindakan tegas, Para Teradu menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangannya karena KPU Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan verifikasi administrasi telah diatur serta berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 pada Bab IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon. Adapun indikator pemeriksaan ijazah yang tertuang pada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 meliputi a) Dokumen dapat dibuka dan terbaca dengan jelas; b) Fotocopy ijazah; c) Dokumen milik calon diterbitkan oleh lembaga berwenang; d) Dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; e) Merupakan dokumen yang sah; f) Merupakan bukti kelulusan SMA atau sederajat (vide Bukti T-1). Selanjutnya pada tanggal 2 September 2024, Para Teradu melakukan klarifikasi dokumen syarat Calon ke PKBM Hutuo Lestari dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagai instansi atau lembaga yang berwenanang menerbitkan ijazah Paket C milik Risman Tolingguhu dan hasil klarifikasi tersebut menyatakan kebenaran dari ijazah milik Risman Tolingguhu (vide Bukti T-2). Bahwa berdasarkan indikator tersebut diatas dan klarifikasi kebenaran Dokumen Ijazah milik Risman Tolingguhu dinyatakan memenuhi syarat (vide Bukti T-3). [4.2.3] Bahwa berkenaan dalil Para Pengadu pada angka [4.1.2], Para Teradu Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Rugi yang dipermasalahkan bukan menjadi kewenangan Para Teradu in casu KPU Kabupaten Bone Bolango karena yang diatur sebagai bukti pemenuhan kelengkapan dokumen syarat calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b poin 5 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 (vide Bukti T-7). Selanjutnya, pada tanggal 2 September 2024, Para Teradu melakukan klarifikasi dokumen syarat calon terkait Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang di Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo, hasil klarifikasi pada pokoknya bahwa benar Drs Ismet Mile, MM tidak memiliki tanggungan utang dan tidak sedang dicabut hak pilihnya (vide Bukti T-8). Selanjutnya pada tanggal 14 s.d. 18 September 2024, Para Teradu mengumumkan hasil penelitian administrasi syarat calon melalui Website Resmi KPU Kabupaten Bone Bolango, Media Sosial KPU Bone Bolango dan Media Massa serta pada kegiatan sosialisasi namun sampai dengan batas waktu tidak terdapat tanggapan masyarakat (Vide Bukti T-4). Kemudian Pada tanggal 22 September 2024, Para Teradu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 serta mengumumkan melalui Website Resmi KPU Kabupaten Bone Bolango (vide Bukti T-5) dan pada tanggal tanggal 23 September 2024, Para Teradu menetapkan hasil Pengundian Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon melalui Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 (vide Bukti T-6). Selanjutnya berkenaan Tuntutan Ganti Rugi sdr. Ismet Mile di Gakkumdu/Bawaslu Kab. Bone Bolango dan Gakkumdu/Bawaslu Provinsi Gorontalo status laporan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, begitupun dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada putusannya tidak menerima permohonan pemohon (vide Bukti T-9). Dengan demikian dalil aduan Para Pengadu tidak beralasan; [4.3] Menimbang, jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Terhadap dalil Pengadu dengan Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 dan Para Pengadu Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 pada angka [4.1.1] yang pada pokoknya Para Teradu tidak melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh terkait proses mendapatkan Ijazah Paket C yang diajukan sebagai syarat calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango a.n. Risman Tolingguhu. Para Teradu tidak melakukan penelitian administrasi terkait Penerbitan Ijazah Paket C a.n. Risman Tolingguhu yang diterbitkan oleh PKBM Hutuo Lestari tanggal 6 Mei 2024 juga merupakan hari penetapan kelulusan secara nasional. Padahal sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 012.A Tahun 2024 huruf (E) No (3) tentang Pengisian Blanko Ijazah dinyatakan, bahwa tanggal penerbitan Ijazah oleh Satuan Pendidikan paling cepat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Sehingga penulisan tanggal terbit ijazah seharusnya dimulai tanggal 7 Mei 2024. Penerbitan sebelum tanggal yang diperbolehkan menjadikan ijazah tidak sah. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango telah melakukan klarifikasi dokumen syarat Calon kepada PKBM Hutuo Lestari serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagai instansi atau lembaga yang berwenang menerbitkan Ijazah Paket C milik Risman Tolingguhu. Hasil dari klarifikasi tersebut, menyatakan kebenaran dari Ijazah milik Risman Tolingguhu (Bukti T-2) Bahwa dalam melakukan klarifikasi Ijazah Risman Tolingguhu, Para Teradu menggunakan indikator yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjtunya disebut PKPU 8/2024) dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1229/2024) yang terdiri dari; a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain c. merupakan dokumen milik calon d. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang e. dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah f. merupakan dokumen yang sah g. merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat. Bahwa pada tanggal 14 s.d. 18 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango mengumumkan hasil penelitian administrasi syarat calon melalui Laman/Website Resmi KPU Kabupaten Bone Bolango, Media Sosial KPU Bone Bolango, dan Media Massa, serta pada kegiatan sosialisasi, namun sampai dengan batas waktu tanggal 18 September 2024 tidak terdapat tanggapan masyarakat (Bukti T-4). Bahwa pada tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango kemudian menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 serta mengumumkan melalui Laman/Website Resmi KPU Kabupaten Bone Bolango (Bukti T-5). Bahwa pada tanggal 23 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango kemudian menetapkan Hasil Pengundian Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon melalui Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 (Bukti T-6). Bahwa terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon hanya menerima satu dokumen Ijazah Paket C a.n. Risman Tolingguhu yang diterbitkan oleh PKBM Hutuo Lestari. Tidak ada dokumen lain terkait Ijazah Paket C a.n. Risman Tolingguhu. Bahwa Para Teradu hanya melakukan klarifikasi berdasarkan kewenangan yang ditentukan peraturan perundangan-undangan dan tidak dapat meneliti lebih lanjut sebagaimana yang di inginkan oleh Pengadu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Pihak Terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo a.n. Agustina menerangkan, Para Teradu sudah datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo untuk melakukan kalrifikasi terkait Ijazah Paket C a.n. Risma Tolingguhu. Bahwa Pihak Terkait selanjutnya menerangkan bahwa kesalahan penulisan tanggal pada Ijazah merupakan bentuk kesalahan dari satuan pendidikan, akan tetapi hal tersebut sudah diperbaiki dengan Surat Keterangan kesalahan penulisan Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala PKBM Hutuo Lestari tertanggal 28 November 2024 dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Pihak Terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo a.n. Agustina juga menerangkan bahwa penandatanganan Ijazah Paket C yang dilakukan oleh Kepala PKBM Hutuo Lestari a.n. Fitri Fathia Paramita Kinanti sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Penulisan Ijazah berdasarkan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Nomor 420/Dikbud-Kab-Gtlo/11104, tanggal 18 April 2024. Lebih lanjut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo a.n. Agustina menerangkan bahwa terkait Izin Operasional PKBM Hutuo Lestari sudah sejak Tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan “Hutuo Lestari” tanggal 27 Desember 2007, dan sejak Tahun 2007 melaksanakan kegiatan Pembelajaran Paket A, Paket B, dan Paket C. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Pihak Terkait Kepala PKBM Hutuo Lestari a.n. Fitri Fathia Paramita Kinanti menerangkan bahwa Para Teradu sudah datang ke PKBM Hutuo Lestari untuk melakukan klarifikasi terkait Ijazah Paket C a.n. Risma Tolingguhu. Bahwa terkait dengan kesalahan penulisan Ijazah tentang tanggal penerbitan, yaitu tanggal 6 Mei 2024, Pihak Terkait telah memperbaiki dengan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 090/PKBM-HL/XI/2024, tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala PKBM Hutuo Lestari dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Bahwa kesalahan penulisan tersebut tidak hanya terjadi pada Ijazah milik Risman Tolingguhu, tetapi terjadi pada seluruh Ijazah lulusan Paket C Tahun Ajaran 2023/2024. Bahwa Pihak Terkait Kepala PKBM Hutuo Lestari a.n. Fitri Fathia Paramita Kinanti juga menerangkan, Risma Tolingguhu mendaftar di PKBM Hutuo Lestari dengan Formulir Pendaftaran tanggal 5 Juli 2021, dan Risman Tolingguhu telah mengikuti seluruh pembelajaran di PKBM Hutuo Lestari dan telah menyelesaikan pembelajaran selama 6 (enam) semester dibuktikan dengan Buku Induk, Daftar Hadir, dan Nilai Raport. Bahwa Pihak Terkait Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal a.n. Rifky menerangkan, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara kewenangan tidak bisa memutuskan, karena hal itu sepenuhnya kewenangan pengadilan untuk memutuskan ijazah sah atau tidak. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mengatur norma standar pedoman dan kriteria. Adapun tata kelola administrasi satuan pendidikan sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian berkenaan dengan mekanisme kelulusan, merujuk kepada Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompotensi Kelulusan juga Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, maka untuk menyatakan seseorang lulus dari satuan pendidikan, perlu dibuktikan dengan evaluasi hasil belajar mulai dari kelas awal atau semester awal. Kemudian rapor dituangkan dalam sistem pendataan juga kaitannya dengan identitas pemilik rapor telah tertuang dalam Dapodik. Bahwa verifikasi dari kelulusan berdasarkan SK kelulusan dari masing-masing satuan pendidik, digital berbasis data juga dapat merujuk pada dokumen adminisrasi di masing-masing satuan pendidikan berupa rapor individu bahwa peserta didik, laporan kehadiran, buku induk dan buku mutasi. Selanjutnya terkait dengan pendidikan kesetaraan secara kewenangan ada pada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerangkan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan, Para Teradu sudah melakukan klarifikasi kepada instansi terkait, yaitu PKBM Hutuo Lestari dan Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Pihak Terkait KPU Provinsi Gorontalo menerangkan Para Teradu sudah melakukan klarifikasi kepada PKBM Hutuo Lestari dan Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai, Para Teradu dalam melakukan pencermatan dan penelitian dokumen milik Calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 a.n. Risma Tolingguhu sudah sesuai dengan PKPU 8/2024 dan Keputusan KPU 1229/2024,. Para Teradu dalam melakukan pencermatan dan penelitikan juga sudah melakukan klarifikasi kepada instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo serta PKBM Hutuo Lestari. Hal itu dilakukan oleh Para Teradu dengan menggunakan indikator yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan in casu PKPU 8/2024 dan Keputusan KPU 1229/2024. Bahwa Para Teradu juga sudah membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat/publik untuk memberi tanggapan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat, namun sampai dengan bagtas waktu berakhir, yaitu tanggal 18 September 2024 tidak ada tanggapan dari masyarakat. Hal itu juga diperkuat oleh keterangan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan Pihak Terkait KPU Provinsi Gorontalo. Para Teradu dalam memeriksa dokumen persyaratan calon sudah bertindak profesioanal, cermat, teliti, dan akuntabel, sehingga tindakan Para Teradu a quo dibenarkan menurut hukum dan etika. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu sepanjang angka [4.1.1] tidak terbukti, dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.3.2] Terhadap dalil Para Pengadu dengan Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 pada angka [4.1.2] yang pada pokoknya menyatakan Para Teradu tidak melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh terhadap dokumen persyaratan calon, yaitu terkait dokumen TGR. Klarifikasi oleh KPU hanya dilakukan secara parsial, tidak mencakup seluruh informasi, sehingga calon lolos tanpa memenuhi syarat. Penyelesaian TGR dilakukan dengan aset yang tidak memenuhi aturan hukum, karena kewajiban pembayaran seharusnya dilakukan secara tunai. Sehingga, Ismet Mile tetap dianggap memiliki tanggungan keuangan negara. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Para Teradu sudah melakukan klarifikasi kepada PN Gorontalo mengenai syarat calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 huruf b poin 5 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 ditentukan Calon harus melengkapi dokumen. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango a.n.Ismet Mile ketika mendaftar sudah melampirkan Surat Keterangan dari PN Gorontalo tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, tanggal 20 Agustus 2024 (Bukti T-8). Bahwa Para Teradu kemudian melakukan klarifikasi kepada PN Gorontalo terkait Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara pada tanggal 2 September 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 2 September 2024 (Bukti T-8). Bahwa Para Teradu juga sudah melalukan klarifikasi kembali pada tanggal 2 Desember 2024 kepada PN Gorontalo sehubungan dengan keberatan Pengadu terkait Calon Bupati Ismet Mile melalui Surat Nomor 02/KH-FH/TUN/XI/2024 Para Teradu kembali melakukan klarifikasi ke PN Gorontalo pada tanggal 7 Februari 2025 melalui Surat Nomor 30/HK.07.4-SD/7503/2025 yang pada pokoknya PN Gorontalo menerangkan Bapak Ismet Mile tidak terdapat perkara perdata terkait memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Bukti T-8). Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terkait dengan tuntutan ganti rugi a.n. Ismet Mile, dinyatakan status laporam dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, begitupun dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo (Bukti T-9). Bahwa terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Pihak Terkait KPU Provinsi Gorontalo menerangkan Para Teradu sudah melakukan klarifikasi kepada PN Gorontalo selaku lembaga yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai, Para Teradu sudah melakukan klarifikasi kepada PN Gorontalo selaku lembaga yang menerbitkan Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Bahkan Para Teradu sudah melakukan klarifikasi kepada PN Gorontalo pada tanggal 2 September 2024 sebelum penetapan Pasangan Calon dan tanggal 2 Desember 2024 karena ada keberatan dari Pengadu. Tindakan Para Teradu tersebut merupakan tindakan yang profesional, responsif, dan akuntabel sehingga tindakan Para Teradu a quo dibenarkan menurut hukum dan etika. Hal itu juga diperkuat oleh Keterangan Pihak KPU Provinsi Gorontalo yang menyatakan, Para Teradu sudah melakukan klarifikasi kepada PN Gorontalo selaku lembaga yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Terlebih berdasarkan hasil pemeriksaan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Bone Bolango peristiwa tersebut dinyatakan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, begitupun dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. Artinya, Para Teradu sudah melakukan pencermatan dan penelitian sebagaimana ditentukan oleh PKPU 8/2024 dan Keputusan KPU 1229/2024. Tindakan Para Teradu tersebut merupakan tindakan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, DKPP berpendapat, dalil aduan Para Pengadu tidak terbukti, dan Jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP, Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, memeriksa keterangan Saksi dan memeriksa segala bukti dokumen Para Pengadu, Para Teradu, Saksi dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dalam Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 dan Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak Pengaduan Para Pengadu dalam Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 dan Perkara Nomor 58-PKE-DKPP/I/2025 untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Sutenty Lamuhu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango, Teradu II Adnan A. Berahim, Teradu III Abdul Samad N. Djamaini, Teradu IV Shaqti Qhalbudien Yusuf, dan Teradu V Idris Djou masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Ratna Dewi Pettalolo I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Ttd Muhammad Tio Aliansyah Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN, Haq Abdul Gani