Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 53-PKE-DKPP/I/2025 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 28- P/L-DKPP/I/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 53-PKE-DKPP/I/2025, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] Pengadu 1. Nama : Frengki Uloli Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Cempaka Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango Memberikan Kuasa Kepada : 2. Nama : 1. Mashuri 2. Ifrianto S. Rahman Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Sultan Botutihe No.31 Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap : [1.2] Teradu 1. Nama : Sofyan Djama Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jln. Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Yulianti Laliyo Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jln. Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Alti Mohamad Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Alamat : Jln. Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu III; Teradu I s.d. Teradu III selanjutnya disebut sebagai-----------------Para Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar keterangan Para Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Pengaduan Nomor 28-P/L-DKPP/I/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 53-PKE-DKPP/I/2025 dengan pokok aduan sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Bone Bolango Nomor 975 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024; (vide bukti P-1). 2. Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pengundian Nomor Urut berdasarkan Surat Keputusan KPU Bone Bolango Nomor 978 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024; (vide bukti P-2). 3. Bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango tidak meneliti secara cermat tentang syarat calon Pasangan Nomor Urut 3 Ismet Mile selaku Calon Bupati terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU No.10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”. 4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2009 oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia tahun 2024, halmana Calon Bupati Ismet Mile masih memiliki tanggungan utang di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2009 dimana saat itu Ismet Mile sebagai Bupati Bone Bolango; 5. Bahwa dari Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut adalah: - Kelebihan pembayaran BBM kepala daerah tahun 2008 sebesar Rp. 70 juta. - Pembayaran instalasi Listrik di rumah pribadi pada tahun 2009 sebesar Rp. 124 juta. - Pemberian tambahan penghasilan untuk Bupati yang tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan tahun 2009 sebesar Rp. 91 Juta. - SPPD dan kelebihan pembayaran belanja penunjang operasional Bupati sebesar Rp. 30 juta. (vide bukti P-3). 6. Bahwa Calon Bupati Ismet Mile tidak menyampaikan secara jujur kepada Pengadilan Negeri setempat atas permohonan yang diajukan untuk memperoleh surat keterangan tidan sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 7. Bahwa atas ketidakcermatan KPU Kab. Bone Bolango tersebut, maka pada tanggal 21 November 2024 Pengadu dan/atau Pelapor mengadukan dugaan Pelanggaran Pasal 7 ayat (2) huruf k UU No.10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; (vide bukti P-4). 8. Bahwa atas Aduan dan/atau Laporan tersebut, Pengadu dan/atau Pelapor telah menerima Tanda Bukti Penyampaian Laporan tertanggal 24 November 2024;(vide bukti P-5). 9. Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengadu dan/atau Pelapor tidak menerima pemberitahuan terkait dengan aduan dan/atau laporan yang telah disampaikan pada tanggal 21 November 2024 dimaksud; 10. Bahwa Teradu 1, Teradu 2, dan Teradu 3 tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 “Setiap Penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Pengadu dan/atau Pelapor memohon kepada DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Lembaga pengawas Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. P-1 SK KPU Kab. Bone Bolango Nomor 975 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024 tanggal 22 September 2024; 2. P-2 SK KPU Kab. Bone Bolango Nomor 978 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 23 September 2024; 3. P-3 Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2009 oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia tahun 2024; 4. P-4 Aduan dan/atau Laporan Pengadu; 5. P-5 Tanda bukti penyampaian laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/29.03/XII/2024; 6. P-6 1 (satu) buah flashdisk berisi : a. Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu file word b. Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu file pdf [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Bahwa Para Teradu menyampaikan jawaban secara bersama-sama dalam sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut A. Aduan Pengadu tidak jelas atau kabur (Obscuur Libele) 1. Bahwa ketentuan pasal 5 Ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum (Peratutan DKPP Nomor 3 Tahun 2017), yang menyatakan “Uraian dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uarain jelas mengenai tindakkan atau sikap masing-masing teradu dan/atau terlapor yang meliputi”: a. Waktu perbuatan dilakukan b. Tempat perbuatan dilakukan c. Perbuatan yang dilakukan, dan d. Cara perbuatan dilakukan 2. Bahwa sebagaimana dalam aduan pengadu pada angka 3 huruf c halaman 2 menjelaskan Perbuatan yang diadukan atau dilaporkan adalah tidak memeriksa atau menindaklanjuti aduan dan/atau Laporan No. 007/Reg/ LP/PB/Kab/29.03/XII/2024, sehingga jika yang diadukan adalah tindakkan atau perbuatan para teradu yang tidak menindaklanjuti laporan maka tempat perbuatan dilakukan adalah di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang menjadi tempat pengadu membuat laporan, namun dalam aduan tersebut pada angka 3 huruf b halaman 2 pengadu menguraikan tempat perbuatan dilakukan adalah di KPU Kabupaten Bone Bolango. maka yang menjadi pertanyaan adalah perbuatan yang mana dimaksud oleh pengadu yang dilakukan oleh Para teradu di Kantor KPU Kabupaten Bone Bolango. oleh karena itu aduan pengadu men- jadi tidak jelas atau kabur (Obscuur Libele) 3. Bahwa selanjutnya dalam aduan pengadu pada angka 3 huruf a halaman 2 men- jelaskan peristiwa yang diadukan terjadi pada tanggal 29 Agustus 2024 namun pada bagian kronologis angka 5 huruf g s/d I pengadu menguraikan perihal pen- gadu yang tidak menerima pemberitahuan laporan yang disampaikan pada tang- gal 21 November 2024 yaitu terkait dengan syarat Calon “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”. 4. Bahwa apabila yang dimaksud oleh pengadu adalah tindakkan/ perbuatan para teradu yang tidak memberikan pemberitahuan laporan maka seharusnya se- bagaimana dalil pengadu dalam uraian aduan, peristiwa atau perbuatan terse- but terjadi pada tanggal 21 November 2024 dan bukan terjadi pada tanggal 29 Agustus 2024. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa aduan pengadu semakin tidak jelas atau kabur (Obscuur Libele) oleh karena itu patut untuk tidak diper- timbangkan. 5. Bahwa dalam aduan tersebut, pengadu juga tidak menguraikan secara jelas ten- tang bagaimana tindakkan/perbuatan masing-masing teradu yang dapat me- langgar ketentuan pelanggaran kode etik. 6. Bahwa beradasrkan uarain diatas, Pengadu tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran kode etik mengenai tindakkan/perbuatan masing-masing teradu yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, dan cara perbuatan dilakukan sehingga aduan pengadu menjadi tidak jelas atau kabur (Obscuur Libele) dan tidak memenuhi ketentuan pasal pasal 5 Ayat (4) Peratutan DKPP Nomor 3 Tahun 2017. B. Dalam pokok Aduan 1. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil aduan perkara a quo, sepanjang di- akui kebenarannya oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabu- paten Bone Bolango dalam jawaban/keterangan ini. 2. Bahwa berdasarkan dalil aduan pengadu pada angka 5 huruf a dan b yang pada pokoknya menguraikan perihal penetapan dan pengundian nomor urut pasan- gan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Terhadap dalil pengadu tersebut maka perlu para teradu jelaskan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 22 September 2024 KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan 4 (empat) pasangan Calon memenuhi syarat sebagai Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango. (Bukti T-1) yaitu ➢ Pasangan Calon atas nama Ir. Ishak Ntoma, M.Si dan Usman Hasan Hulopi; ➢ Pasangan Calon atas nama Amran Mustapa dan Irwan Mamesah; ➢ Pasangan Calon atas nama Dr. Merlan Uloli, SE., MM dan Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I: ➢ Pasangan Calon atas nama Drs. Ismet Mile, MM dan Risman Tolingguhu b. Bahwa selanjutnya pada taggal 23 September 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan nomor urut terhadap 4 9empat) pasangan Calon Bu- pati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango. (Bukti T-2) ➢ Nomor urut 1 (satu) Pasangan Calon atas nama Dr. Merlan Uloli, SE., MM dan Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I ➢ Nomor urut 2 (dua) Pasangan Calon atas nama Amran Mustapa dan Irwan Mamesah ➢ Nomor urut 3 (tiga) Pasangan Calon atas nama Drs. Ismet Mile, MM dan Risman Tolingguhu ➢ Nomor urut 4 (empat) Pasangan Calon atas nama Ir. Ishak Ntoma, M.Si dan Usman Hasan Hulopi 3. Bahwa berdasarkan dalil aduan pengadu pada angka 5 huruf g dan j yang pada pokoknya menguraikan perihal pengadu telah melaporkan dugaan Pelanggaran Pasal 7 ayat (2) huruf k UU No.10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang namun sampai dengan batas waktu waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengadu dan/atau Pelapor tidak menerima pemberitahuan sehingga para teradu dianggap tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya. Terhadap dalil pengadu tersebut maka para teradu perlu men- jelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Para teradu menerima laporan yang disampaikan oleh pengadu, se- lanjutnya melakukan proses penanganan sebagai berikut (VIDE BUKTI T-3) 1) Bahwa pada tanggal 24 November 2024, Pengadu membuat laporan Kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terhadap Calon Bupati Nomor urut 3 a.n Ismet Mile perihal syarat Calon “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara” hal ini sesuai dengan formulir laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 Tanggal 24 November 2024; 2) Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan tanda terima penyampaian laporan nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024; 3) Bahwa selanjutnya Para teradu membuat Kajian Awal Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 26 November 2024 dan diba- has dalam rapat pleno. Hasil kajian awal adalah laporan yang disam- paikan oleh Sdr Frengki Uloli (pengadu) memenuhi syarat Formal dan Materi dan selanjutnya laporan pengadu tersebut diregistrasi dengan no- mor 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024; 4) Bahwa setelah diregistrasi, selanjutnya mulai pada tanggal 28 November 2024 Para teradu yang dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Bone Bolango mengundang dan melakukan klarifikasi kepada Pengadu Frengki Uloli dan saksi-saksi yaitu Lion Hidjun, Fredy Lasut, Ketua KPU Bone Bolango Sutenty Lamuhu, Ismet Mile dan meminta keterangan Ahli Su- pryadi.,S.H.,MH.serta mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mengecek kebenaran dan keabsahan surat dari pengadilan negeri No. 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tentang surat keterangan tidak mem- iliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara ber- dasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap; 5) Bahwa setelah selesai proses klarifikasi, selanjutnya Para teradu mem- buat Kajian dugaan pelanggaran nomor 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024. Hasil kajian dugaan pelang- garan yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 Undang-undang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil bu- pati menyampaikan dokumen surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal se- bagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf k. dan sebagaimana keterangan saksi-saksi, ahli serta bukti surat yang pada pokoknya Calon Bupati Ismet Mile pada saat pen- daftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Bone Bolango telah memasukkan dokumen surat keterangan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak Supardi yang menyatakan Drs H Ismet Mile MM beredasarkan hasil pemeriksaan registrasi perdata Pengadilan men- erangkan bahwa yang bersangkutan hingga saat ini tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara berdasar- kan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap; 6) Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2024 para teradu melakukan rapat pleno yang pada pokonya menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur pelanggaran dan selanjutnya mengeluarkan pemberitahuan status tentang laporan. b. Bahwa setelah melalui proses penanganan pelanggaran, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Bone Bolango mengumumkan pemberit- ahuan tentang status tersebut dipapan pengumuman (Bukti T-4) dan setelah mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan dipapan pengumu- man, selanjutnya, Para teradu melalui staf Sekretariat menyampaikan pem- beritahuan status laporan kepada pelapor/pengadu dan didokumentasikan dalam bentuk foto yang diserahkan disalahsatu hotel di Kota Gorontalo (Bukti T-5) c. Bahwa terhadap dalil aduan pengadu tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Februari 2025 dalam perkara Perkara Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon atas nama Dr. Merlan Uloli, SE., MM dan Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I yang salah satu kuasa hukumnya adalah pengadu. dan dalam pertimbangan putusan terse- but perihal dalil laporan terhadap Calon Bupati Nomor urut 3 a.n Ismet Mile perihal syarat Calon “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara” telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolanggo sehingga permohonan dalam Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diterima. (Bukti T-6) 4. Bahwa berdasarkan dalil Pengadu pada pokoknya menyampaikan laporan peri- hal syarat calon” “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara” pada tanggal 21 November 2024. Namun perlu Para Teradu jelaskan bahwa Pengadu menyampaikan laporan tersebut pada tanggal 24 November 2024 dan bukan pada tanggal 21 November 2024 hal ini dapat dibuktikan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024 (Bukti T-3) dan hal inipun diakui oleh Pengadu sebagaimana dalam dalil aduan angka 5 huruf h [2.5] PETITUM PARA TERADU Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Pengadu terkait dengan tidak menerima pemberitahuan status laporan adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar sehingga Para Teradu memohon kepada Majelis sidang DKKP yang memeriksa dan memutus perkara a qou agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:Menyatakan pengaduan Pengadu terhadap Teradu I, II dan Teradu III tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan; 1. Menolak aduan pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu telah menindaklanjuti laporan Pengadu perihal syarat calon “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara” dan telah menyampaikan pemberitahuan tentang status laporan kepada pengadu; 3. Menyatakan Para Teradu telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; Atau apabila yang mulia majelis sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. T-1 Formulir Laporan Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 111/LHP/PM.01.02/09/2024; 2. T-2 Formulir Laporan Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 113/LHP/PM.01.02/09/2024; 3. T-3 a. BA Sumpah Keterangan Saksi Ahli; b. BA Sumpah dan Klarifkasi Fredy Lasut; c. BA Sumpah dan Klarifkasi Frengki Uloli; d. BA Sumpah dan Klarifkasi Ismet Mile; e. BA Sumpah dan Klarifikasi Lion Hidjun; f. Formulir Laporan g. Foto dokumentasi Pengadu saat membuat laporan dugaan pelanggaran perihal tidak memiliki tanggungang hutang yang merugikan keuangan Negara; h. Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/29.03/XI/2024; i. Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024; j. Pemberitahuan Status Laporan; k. Tanda Bukti Penyampaian Laporan. 4. T-4 Foto Pemberitahuan Status Laporan diumumkan dipapan Pengumuman; 5. T-5 Dokumentasi Foto Penyerahan Pemberitahuan Status laporan kepada Pengadu; 6. T-6 Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025; [2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa DKPP mendengarkan keterangan Pihak Terkait pada sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2025. Bahwa Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut: [2.7.1] Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Bahwa terkait pokok perkara Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Tidak memeriksa atau menindaklanjuti Aduan dan/atau Laporan No. 007/Reg/ LP/PB/Kab/29.03/XII/2024, untuk itu yang mulia majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini, ijinkan kami selaku pihak terkait untuk memberikan dengan pokok aduan, sebagai berikut: 1. Bahwa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengadu pada Perkara a quo Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan supervise di Bawaslu Kabupaten/Kota khusunya di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 12 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam surat tugas; (BUKTI T-1): 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menjelaskan kepada tim Supervisi Bawaslu Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah menerima beberapa laporan dan temuan salah satunya termasuk laporan sdr. Frengki Uloli (pengadu) yang dilaporkan pada tanggal 24 November 2024 dengan nomor laporan 007/LP/PB/Kab/29.03/XI/2024 yang kemudian ditindaklanjuti dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan tanda terima penyampaian laporan 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 kepada sdr. Frengki Uloli (pengadu); nomor 3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango membuat Kajian Awal untuk laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 dan dibahas dalam rapat pleno. Hasil kajian awal adalah laporan yang disampaikan oleh Sdr Frengki Uloli (pengadu) memenuhi syarat Formal dan Materi dan selanjutnya laporan pengadu tersebut diregistrasi dengan nomor 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/X1/2024; 4. Bahwa kemudian pada tanggal 28 November 2024 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bersama jajaran sekretariat mengundang melakukan klarifikasi kepada Sdr. Frengki Uloli (pengadu), para saksi yaitu Lion Hidjun, Fredy Lasut, Ketua KPU Bone Bolango Sutenty Lamuhu, Ismet Mile dan meminta keterangan Ahli Supryadi., S. H., MH.; 5. Bahwa selesai melakukan proses klarifikasi, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bone Bolango membuat Kajian dugaan pelanggaran nomor 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024; 6. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan rapat pleno yang pada pokonya menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. Frengki Uloli (pengadu) tidak memenuhi unsur pelanggaran dan selanjutnya mengeluarkan pemberitahuan status tentang laporan. 7. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengumumkan pemberitahuan tentang status tersebut dipapan pengumuman dan setelah mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan dipapan pengumuman, selanjutnya, Para teradu melalui staf Sekretariat menyampaikan pemberitahuan status laporan kepada pelapor/pengadu dan didokumentasikan dalam bentuk foto yang diserahkan disalahsatu hotel di Kota Gorontalo; (BUKTI T-2): 8. Bahwa terkait supervise yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo yang berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terhadap laporan pengadu sebagaimana pada perkara a quo telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 9. Bahwa selanjutnya untuk menguatkan keterangan pihak terkait, dengan nomor pengaduan 28-P/L-DKPP/I/2025 yang diregistrasi dengan perkara 53- PKE- DKPP/I/2025. Maka pihak terkait menyertakan bukti-bukti T-1 s.d T-2, sebagai pertimbangan yang mulia majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini sebagai berikut : [2.8] BUKTI PIHAK TERKAIT Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Gorontalo mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT.1-1 dan PT.1-2, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. PT.1-1 Surat Tugas melaksanakan Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota di Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo; 2. PT.1-2 Laporan Hasil Perjalanan Dinas Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota di Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili Pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok Pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas pemilihan dalam menindaklanjuti laporan Pengadu berkenaan dugaan ketidakcermatan KPU Kabupaten Bone Bolango atas berkas dokumen calon Bupati Ismet Mile. Bahwa terhadap dokumen a quo, Pengadu telah menerima Tanda Bukti Penyampaian Laporan tertanggal 24 November 2024. Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan Pengadu tidak menerima pemberitahuan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 21 November 2024. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Para Teradu menjelaskan pada tanggal 22 September 2024 pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap penetapan 4 (empat) pasangan Calon memenuhi syarat sebagai Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang dilakukan KPU Kabupaten Bone Bolango (vide Bukti T-1). Kemudian pada tanggal 23 September 2024 KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan nomor urut terhadap ke empat pasangan calon tersebut (vide Bukti T-2). Selanjutnya pada tanggal 24 November 2024 Para Teradu menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor in casu Pengadu, laporan a quo pada pokoknya melaporkan calon Bupati Nomor urut 3 a.n Ismet Mile perihal syarat Calon “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara sebagaimana tercatat dalam formulir laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 dan tanda terima penyampaian laporan a quo. Setelah menerima laporan Pelapor in casu Pengadu, pada tanggal 26 November 2024 Para Teradu melakukan kajian Awal terhadap laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 yang pada intinya memenuhi syarat Formal dan Materi dan selanjutnya laporan pengadu tersebut diregistrasi dengan nomor 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024. Setelah diregistrasi, pada tanggal 28 November 2024 Para Teradu melakukan klarifikasi kepada Pengadu dan saksi-saksi yaitu Lion Hidjun, Fredy Lasut, Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango Sutenty Lamuhu, Ismet Mile dan meminta keterangan Ahli Supryadi.,S.H.,MH serta mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mengecek kebenaran dan keabsahan surat dari Pengadilan Negeri Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tentang surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa setelah proses klarifikasi dilakukan, Para Teradu membuat Kajian dugaan pelanggaran Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024. Hasil kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan Calon Bupati Ismet Mile pada saat pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Bone Bolango telah memasukkan dokumen surat keterangan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak Supardi yang menyatakan Ismet Mile berdasarkan hasil pemeriksaan registrasi perdata Pengadilan menerangkan bahwa yang bersangkutan hingga saat ini tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2024, Para Teradu kemudian melakukan rapat pleno pada pokonya menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur pelanggaran dan selanjutnya mengeluarkan serta mengumumkan pemberitahuan status tentang laporan (vide Bukti T-3 dan Bukti T-4). setelah mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan dipapan pengumuman, Para Teradu melalui staf Sekretariat menyampaikan pemberitahuan status laporan kepada Pelapor in casu Pengadu dan didokumentasikan dalam bentuk foto yang diserahkan disalahsatu hotel di Kota Gorontalo (vide Bukti T-5). Selanjutnya Para Teradu juga menerangkan terhadap dalil Pengadu tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Februari 2025 dalam Perkara Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan dalam pertimbangan Putusan a quo perihal dalil laporan terhadap Calon Bupati Nomor urut 3 a.n Ismet Mile perihal syarat Calon “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara” telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolanggo sehingga permohonan di Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diterima (vide Bukti T-6). [4.3] Menimbang, jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1] yang pada pokoknya menyatakan Para Teradu tidak menindaklanjuti Laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 24 November 2024, Pengadu membuat laporan Kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terhadap Calon Bupati Nomor Urut 3 a.n Ismet Mile perihal syarat Calon “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara” hal ini sesuai dengan formulir laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bone Bolango in casu Para Teradu selanjutnya memberikan tanda terima penyampaian laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/ 29.03/XI/2024 tanggal 24 November 2024 (Bukti T-3). Bahwa atas Laporan tersebut Para Teradu pada tanggal 26 November 2024 menyelenggarakan Rapat Pleno untuk membuat Kajian Awal. Hasil kajian awal kemudian menyatakan laporan yang disampaikan oleh Frengki Uloli (Pengadu) memenuhi syarat Formal dan Materiil dan selanjutnya laporan Pengadu tersebut diregistrasi dengan Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 (Bukti T-3). Bahwa setelah diregistrasi, kemudian mulai pada tanggal 28 November 2024, Para Teradu yang dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Bone Bolango mengundang dan melakukan klarifikasi kepada Pengadu Frengki Uloli dan saksi-saksi yaitu Lion Hidjun, Fredy Lasut, Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango a.n. Sutenty Lamuhu, Ismet Mile dan meminta keterangan Ahli Supryadi.,S.H.,MH., serta mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mengecek kebenaran dan keabsahan surat dari Pengadilan Negeri No. 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tentang surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap (Bukti T-3). Bahwa setelah selesai proses klarifikasi, selanjutnya Para Teradu membuat kajian dugaan pelanggaran Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024. Hasil dari kajian dugaan pelanggaran menyatakan pada pokoknya, berdasarkan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 Undang-Undang Pemilihan, Calon Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan dokumen surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf k, dan sebagaimana keterangan saksi-saksi, ahli serta bukti surat pada pokoknya menyatakan Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango a.n. Ismet Mile pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Bone Bolango telah memasukkan dokumen surat keterangan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN.Gto tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak Supardi, dalam surat keterangan a quo PN Gorontalo menyatakan Drs H. Ismet Mile, MM., berdasarkan hasil pemeriksaan registrasi perdata Pengadilan yang bersangkutan hingga saat ini tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2024, Para Teradu melakukan rapat pleno untuk membahas laporan Pengadu Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/ 29.03/XI/2024. Hasil Rapat Pleno kemudian menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur pelanggaran dan selanjutnya mengeluarkan pemberitahuan status laporan. Bahwa pada tanggal yang sama, yaitu 1 Desember 2024 Para Teradu kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan tersebut dengan menempelkan pada papan pengumuman (Bukti T-4) dan melalui staf Sekretariat menyampaikan pemberitahuan status laporan kepada pelapor/pengadu yang diserahkan di salah satu hotel di Kota Gorontalo dan didokumentasikan dalam bentuk foto (Bukti T-5). Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam persidangan menerangkan, sudah melakukan supervisi kepada Para Teradu dalam penanganan Laporan yang diterima termasuk Laporan yang diajukan oleh Pengadu. Para Teradu sudah menindaklanjuti Laporan Pengadu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Pengadu mengakui Para Teradu sudah menindaklanjuti Laporan, dan Pengadu mengakui terdapat kesalahapahaman mengenai Nomor Laporan dan Nomor Registrasi, yaitu untuk Nomor Laporan 007 diregistrasi dengan Nomor 005 dan Nomor Laporan 009 diregistrasi dengan Nomor 007. Sehingga atas hal tersebut Pengadu bermohon kepada DKPP untuk merehabilitasi Para Teradu. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai, Para Teradu sudah menindaklanjuti Laporan Pengadu dengan Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga tindakan Para Teradu dibenarkan menurut hukum dan etika. Bahwa dalam penanganan laporan, Para Teradu sudah membuat Kajian Awal sampai dengan penyampaian pemberitahuan status laporan kepada Pelapor/Pengadu. Bahwa tindakan Para Teradu tersebut juga diakui oleh Pengadu dalam persidangan dan meminta DKPP untuk merehabilitasi nama baik Para Teradu. Menurut Pengadu terdapat kesalahpahaman atau kesalahpengertian Pengadu terkait Nomor Laporan dan Nomor Registrasi dimana Laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 diregistrasi dengan Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 dan Laporan Nomor 009/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 diregistrasi dengan Nomor 007/REG/LP/PB/ KAB/29.03/XI/2024, sehingga Pengadu beranggapan Laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024 belum ditindaklanjuti, demikian pula dengan Laporan Nomor 009/LP/PB/KAB/29.03/XI/2024. Pengadu juga sudah menerima status laporan dari Para Teradu untuk kedua Laporan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, dalil pengaduan Pengadu tidak terbukti, dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Para Teradu, dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama Baik Teradu I Sofyan Djama selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Teradu II Yulianti Laliyo dan Teradu III Alti Mohamad masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terhitung sejak putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Ratna Dewi Pettalolo I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Ttd Muhammad Tio Aliansyah Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN, Haq Abdul Gani