Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 75/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 182/I-P/L- DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 75/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Muhammad Isral Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Padang Alamat : Jl. Ampang Raya No. 32 Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : H. Jonhar Pekerjaan/Lembaga : Ketua PPS Kelurahan Cengkeh Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Yul Asril Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPS Kelurahan Cengkeh Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Ade Putra Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPS Kelurahan Cengkeh Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Syahrial Pekerjaan/Lembaga : Ketua PPS Kelurahan Gates Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Zulhardi 1  Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPS Kelurahan Gates Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Hendro Sutrisno Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPS Kelurahan Gates Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Fadri Yanto Dasril Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPS Kelurahan Batuang Toba Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Asma Dewi Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPS Kelurahan Batuang Toba Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu VIII; 9. Nama : Verawati Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPS Kelurahan Batuang Toba Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IX; 10. Nama : Armizal Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPS Kelurahan Tanah Sirah Piai Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu X; 11. Nama : Elsi Fitriani Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPS Kelurahan Tanah Sirah Piai Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu XI; 12. Nama : Ridwan Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPS Kelurahan Tanah Sirah Piai Alamat : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu XII; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

2 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 182/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 75/DKPP- PKE-IV/2015. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, selaku Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Cengkeh, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, selaku Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Gates, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Batuang Toba, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu XII, selaku Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Tanah Sirah Piai karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kelurahan Cangkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung yang tidak sesuai dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015; 2. Bahwa Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung yang tidak sesuai dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015: 3. Bahwa Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT)/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung yang tidak sesuai dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015; 4. Bahwa Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT)/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung yang tidak sesuai dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 3  1. Bukti P-1 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Pleno PPS Kelurahan Cangkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Tanggal 29 September 2015; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno PPS Kelurahan Cangkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Tanggal 29 September 2015; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Pleno PPS Kelurahan Cangkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Nomor 02/PPS-CKH/IX/2015 Tanggal 28 September 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakill Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Tingkat Kelurahan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT dan DPSHP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung; 6 Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT dan DPSHP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kelurahan Tanah Sirah Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung; 7 Bukti P-7 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT dan DPSHP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kelurahan Tanah Sirah Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung; 8 Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT dan DPSHP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kelurahan Tanah Sirah Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung; 9 Bukti P-9 : Fotokopi Kajian Panwas Kota Padang; dengan No. 04/TM/PILGUB/X/2015; 10 Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pleno Temuan Nomor 30/BA- Panwas/PDG/IX/2015; 11 Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/PPS-PGA/IX/2015 tentang penetapan Rekaputulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP); 12 Bukti P-12 : Fotokopi Foto-foto saat rapat pleno yang dilaksanakan oleh PPS; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, dan TERADU III [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 4 1. Bahwa pada Senin 28 September 2015, jam 15.00 WIB PPS Kelurahan Cengkeh menerima telpon dari Ketua PPK atas nama Nasril Nasir dan snop soft copy DPT/DPSHP PPS Kelurahan Cengkeh terima jam 17.00 WIB; 2. Bahwa PPS Kelurahan Cengkeh mangambil keputusan rapat pleno ditentukan tanggal 29 September 2015 yang dihadiri oleh seluruh anggota PPS dan disetujui oleh ketua PPK Rapat Pleno tanggal 29 September 2015 dilaksanakan pukul 15.30 s/d 17.00 WIB; 3. Bahwa undangan dibuat tanggal 29 September 2015 langsung dibagikan kepada Lurah, PPL, BABIN KANTIMAS, PPDP DAN RW; 4. Bahwa berkaitan dengan Berita Acara tanggal 28 September 2015, PPS Kelurahan Cengkeh mengatakan hanya untuk menyesuaikan tahapan dan sudah mendapat izin dari PPL; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat PPS Nomor 04/PPS-CKH/IX-2015 perihal Undangan tertanggal 27 Agustus 2015; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/PPS-CKH/IX-2015 tertanggal 28 September 2015; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU IV, V, dan TERADU VI [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Ketua PPS Kelurahan Gates sedang pergi berobat ke rumah sakit khusus bagian paru-paru; 2. Bahwa Anggota PPS atas nama Ricky Febrianto sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 tidak masuk kantor untuk melaksanakan tugas; 5 3. Bahwa sesuai tahapan rapat pleno harus dilaksanakan pada tanggal 28 September 2015 karena Anggota PPS Kelurahan Gates tidak lengkap, maka Rapat Pleno tidak dapat dilaksanakan; 4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Ketua PPS Kelurahan Gates mengirim Surat Keterangan Nomor 06/PPS-GATES/VIII-2015 kepada Ketua KPU Kota Padang untuk penggantian Anggota PPS Kelurahan Gates Nan XX atas nama Ricky Febrianto menjadi Hendro Sutrisno; 5. Bahwa Hendro Sutrisno mulai bekerja sebagai Anggota PPS Kelurahan Gates pada tanggal 22 Oktober 2015; 6. Bahwa berkaitan dengan Berita Acara tanggal 28 September 2015, PPS Kelurahan Gates Nan XX mengatakan hanya untuk menyesuaikan tahapan dan sudah mendapat izin dari PPL; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/PPS-GATES/IX-2015 tertanggal 28 September 2015; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 06/PPS-GATES/VIII-2015 tertanggal 25 Agustus 2015; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VII, VIII, dan TERADU IX [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 28 September 2015, PPS Kelurahan Batuang Taba Nan XX akan melaksanakan sidang Pleno Pengesahan DPSHP, tetapi terdapat kendala adanya Rapat Pergantian Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM); 6 2. Bahwa PPS Kelurahan Batuang Taba Nan XX melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 29 September 2015, setelah berkoordinasi dengan Ketua PPK Kecamatan Lubuk Begalung dan PPL Kelurahan Batuang Taba; 3. Bahwa berkaitan dengan Berita Acara tanggal 28 September 2015, PPS Kelurahan Batuang Taba Nan XX mengatakan hanya untuk menyesuaikan tahapan dan sudah mendapat izin dari PPL; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat PPS Kelurahan Batuang Taba Nomor 06/PPS- LBT/IX/2015 perihal Undangan tertanggal 26 September 2015; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07 Tahun 2015 tertanggal 28 September 2015; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Nomor Ist 3/BT-LB/IX/-2015 perihal Undangan Pembentukan Pelaksanaan dan Koordinator BKM; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU X, XI, dan TERADU XII [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa terlambatnya menerima snapshot KPU pada hari terakhir batas pleno, PPS Kelurahan Tanah Sirah Piai terima dari PPK sekitar jam 14.30; 2. Bahwa kondisi Ketua PPS setelah menjalani 3 kali operasi dan perawatan Rumah Sakit sekitar 35 hari, mengharuskan saya lebih banyak istirahat; 3. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 kira-kira jam 15.53 sore, Elsi Fitriani yang telah kembali menjemput snapshot dari rumah Ketua PPK menghubungi Ketua PPS lewat telpon; 7 4. Bahwa pada tanggal 29 September 2015, Anggota PPK atas nama Desi menelpon Elsi Fitriani mengatakan tidak ada rapat pleno hari ini; 5. Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, Elsi Fitriani datang kerumah Ketua PPS untuk melakukan musyawarah tentang rapat pleno dan Ketua dan Anggota PPS sepakat melaksanakan Rapat Pleno di Kantor Lurah Tanah Sirah Piai Nan XX; 6. Bahwa pada saat Rapat Pleno tersebut, PPS Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX mengundang PPDP, Tokoh Masyarakat dan PPL; 7. Bahwa berkaitan dengan Berita Acara tanggal 28 September 2015, PPS Kelurahan Tanah Sirah Piai mengatakan hanya untuk menyesuaikan tahapan dan sudah mendapat izin dari PPL; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Model A.3.1-KWK; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno; KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1) Benar KPU Kota Padang telah berupaya melaksanakan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 2) Benar sebagai rujukan bagi pelaksanaan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, KPU RI sudah mengeluarkan pedoman teknis berupa Buku Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk setiap jajaran KPU yang bertugas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dalam hal ini PPK dan PPS; 3) Benar KPU Kota Padang menimbang perlu untuk menjelaskan bahwa, di dalam Buku Panduan dimaksud sudah dijelaskan secara terperinci langkah-langkah teknis yang mesti dilakukan oleh seluruh penyelenggara di setiap tingkatan dalam melaksanakan proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih; 8 4) Benar langkah-langkah teknis dimaksud, termasuk dalam hal tugas dan kewajiban PPK dan PPS dalam melakukan Pengumuman dan Perbaikan DPS sampai kepada Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di setiap tingkatan; 5) Benar terkait dengan tugas dan kewajiban KPU Kota Padang perlu disampaikan pula bahwa, KPU Kota Padang sudah melakukan Bimbingan Teknis dan rangkaian Rapat Koordinasi Teknis dengan seluruh jajaran PPK di Kota Padang. Secara berjenjang pula, Bimbingan Teknis dan rangkaian Rapat Koordinasi Teknis ini juga sudah dilaksanakan oleh PPK di setiap Kecamatan terhadap seluruh jajaran PPS di wilayahnya; 6) Benar dalam hal menghadapi pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan DPT, KPU Kota Padang sudah melakukan Rapat Koordinasi Teknis dengan jajaran PPK di Kota Padang sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 23 September 2015 sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat PPS (26-28 September) dan PPK (29-30 September), kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015 sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan DPT tingkat KPU Kota Padang; 7) Benar Pada saat Rapat Koordinasi Teknis dengan jajaran PPK di Kota Padang pada 23 September 2015, KPU Kota Padang sudah menyampaikan dan mengingatkan jadwal pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat PPS (26- 28 September) dan PPK (29-30 September). Rapat Koordinasi Teknis ini sekaligus juga meminta jajaran PPK untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis serupa dengan seluruh jajaran PPS di wilayahnya;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu 9  DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (Vide; P-1), yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu Teradu I, Teradu II, Teradu III selaku Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Cengkeh, Teradu IV, Teradu 10 V, Teradu VI selaku Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Gates, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX selaku Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Batuang Toba, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu XII selaku Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Tanah Sirah Piai diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya pada 29 September 2015 menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di luar dari tahapan yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) untuk tingkat desa (PPS) seharusnya dilaksanakan paling lambat 28 September 2015, tetapi Para Teradu menyelenggarakan pada 29 September 2015. Kemudian tanggal Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat PPS dibuat tanggal 28 September 2015 padahal sebenarnya dilaksanakan pada 29 September 2015; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya mengakui dan membenarkan terjadinya keterlambatan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) untuk tingkat Desa (PPS) se-Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Para Teradu menjelaskan bahwa mundurnya Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) yang dilaksanakan pada 29 September 2015 disebabkan oleh keterlambatan Para Teradu menerima snapshot. Selain itu, terdapat Teradu yang sedang dirawat, anggota keluarga Teradu sedang dirawat, anggota Teradu sedang mengikuti kegiatan pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Para Teradu mengakui membuat Berita Acara tanggal 28 September 2015, tetapi hal tersebut tidak dimaksukkan untuk tujuan lain, kecuali untuk menyesuaikan Tahapan Pilkada dan hal tersebut mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi penetapan DPT seluruh pihak yang berkepentingan dilibatkan, menghadiri, dan menyetujui seluruh keputusan; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Para Pihak, bukti dokumen, keterangan Pihak Terkait serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa keterlambatan Para Teradu melaksanakan Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan yang diselenggarakan pada 29 September 2015 dan berita acara dibuat seakan- akan dilaksanakan pada 28 September 2015, secara prosedural tidak dapat dibenarkan. Namun demikian latar belakang terjadinya keterlambatan pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) untuk tingkat Desa (PPS) se-Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang bukan suatu yang berdiri sendiri. Selain disebabkan oleh keterlambatan program snapshot diterima oleh Para Teradu, juga disebabkan oleh berbagai aktifitas dan konsdisi kesehatan Para Teradu yang mengalami gangguan saat Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP hendak dilaksanakan. DKPP tidak melihat adanya motivasi yang buruk dan arah yang menunjukkan keberpihakkan atau niat untuk memanipulasi DPT. Keterlambatan Rapat Pleno dan pembuatan Berita Acara Rapat Pleno lebih cepat dari yang sebenarnya, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari dan ditolak 11 Para Teradu. Koordinasi Para Teradu dengan atasan maupun mitra kerja, PPL senantiasa terpelihara dan berjalan dengan baik. Pelaksanan Pleno Rekapitulasi yang melibatkan seluruh pihak yang berjalan lancar dan tertib merupakan bukti adanya keseriusan dan kesungguhan dari Para Teradu untuk bekerja maksimal. Meskipun demikian DKPP memandang perlu mengingatkan baik kepada Para Teradu maupun penyelenggara pemilu pada tingkatan yang lebih tinggi, khususnya PPK maupun KPU Kota Padang untuk lebih tanggap dalam membimbing dan merencanakan setiap tahapan pilkada, agar masalah- masalah teknis pilkada tidak terulang di kemudian hari. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Para Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu I atas nama H. Jonhar, Teradu II atas nama Yul Asril, Teradu III atas nama Ade Putra, selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota PPS Kelurahan Cengkeh, Teradu IV atas nama Syahrial, Teradu V atas nama Zulhardi, Teradu VI atas nama Hendro Sutrisno, selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota PPS Kelurahan Gates, Teradu VII atas nama Fadri Yanto Dasril, Teradu VIII atas nama Asma Dewi, Teradu IX atas nama Verawati, selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota PPS Kelurahan Batuang Toba, Teradu X atas nama Armizal, Teradu XI atas nama Elsi Fitriani, Teradu XII atas nama Ridwan, selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota PPS Kelurahan Tanah Sirah Piai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Kota Padang untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 12  Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri oleh Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 13