Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 13/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 308/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 13/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Saepul Anwar dan Agus Djaelani Pekerjaan/Lembaga : Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Cianjur Alamat :Jln. Raya Sukabumi-Cianjur Kp. Bayudud Rt. 002/001 Ds. Rancagoong, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Dede Suherman Pekerjaan/Lembaga : Ketua PPK Sindangbarang, Kabupaten Cianjur Alamat : Kp. Selaturi Rt 03 Rw 02, Desa Saganten. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu ; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 308/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 13/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 27 Januari dan 4 Februari 2016 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Tanggal 26 November 2015, Panwaslu kabupaten cianjur menemukan Video kegiatan Bimbingan Teknis saksi Pasangan Calon Nomor urut 2; 2. Video dimaksud diunggah ke Youtube tanggal 20 Oktober 2015, dalam Video dimaksud Teradu selaku Ketua PPK Kecamatan Sindangbarang menjadi Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis saksi tersebut, Pengadu menduga Teradu tidak netral dalam menjalankan tugasnya karena secara nyata telah berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2; 3. Atas temuan dimaksud, Panwas telah memproses Pelanggaran yang dilakukan Teradu sesuai tata cara penanganan pelanggaran di Panwaslu kabupaten cianjur, Teradu diduga melanggar Pasal 10 ayat a,b,dan c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. KESIMPULAN [2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: Pengadu tetap pada pendiriannya bahwa Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Teradu bertsikap tidak netral dan memihak salah satu calon. maka Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, mohon Putusan yang seadil-adilnya. PETITUM [2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 2   Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu selaku Ketua Merangkap Anggota dan Anggota PPK Kecamatan Sindangbarang; 4. Mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono). [2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-26 sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Cianjur Nomor 10/Kpts/KPU. Kab. 011.329996/2015, tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, tertanggal 11 Mei 2015; Bukti P-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, 30 November 2015; Bukti P-3 : Fotokopi Temuan Cianjur Nomor 04/TM/PILBUP/XI/2015; Bukti P-4 : Fotokopi Notulensi Rapat Pleno Kajian Hasil Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, 3 Desember 2015; Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015, Nomor 04/BA/PANWASLU.KAB-CJR/XI/2015; Bukti P-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cianjur, Nomor 464/KPU-Kab 011.329996/XI/2015, perihal klarifikasi, tertanggal 29 Nopember 2015; Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Nomor 90/BA/XI/2015, tentang Pemanggilan Saudara Dede Suherman Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sindangbarang Untuk Klarifikasi Dan Investigasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, tertanggal 30 Nopember 2015; Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Klarifikasi, tertanggal 30 Nopember 2015; Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan H. Irvan Rivano Muchtar dan H. Herman Suherman, Nomor 018.TK/P-IRM-HS.X.2015, perihal Permohonan Menjadi Narasumber, tertanggal 6 Oktober 2015; 3   Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Bukti P-10 : Fotokopi Jadwal Pelatihan Saksi IRM-Herman; Bukti P-11 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015, Nomor 215/JB-06/PW.07/XII/2015, perihal Pemberitahuan; Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Nomor 98/BA/XII/2015, tentang Rapat Pleno Penonaktifkan Sementara Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sindangbarang dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, tertanggal 10 Desember 2015; Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Nomor 498/KPU-Kab-011.329996/XII/2015, perihal Penonaktifan sementara Ketua PPK, tertanggal 10 Desember 2015; Bukti P-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Nomor 499/KPU-Kab-011.329996/XII/2015, perihal Pleno Pemilihan Ketua PPK Baru, tertanggal 10 Desember 2015; Bukti P-15 : Fotokopi Laporan Hasil Klarifikasi Ketua PPK Sindangbarang Terkait Isu Money Politic di Sindangbarang Yang Melibatkan Dirinya, tertanggal 9 Desember 2015; Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cianjur, Nomor B/2476/XII/2015/Sat Reskrim, Perihal Mohon Bantuan Penghadapan ahli, 28 Desember 2015; Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Nomor 101/BA/XII/2015, tentang Rapat Pleno Pemberhentian Sementara Saudara Dede Suherman Dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sindangbarang, tertanggal 28 Desember 2015; Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015, tentang Pemberhentian Sementara Sementara Dede Suherman Dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sindangbarang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, tertanggal 29 Desember 2015; Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Dede Suherman, tertanggal 10 Desember 2015; Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Abdul Aziz Muslim, tertanggal 9 Desember 2015; 4   Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Rahmat Taufik, tertanggal 9 Desember 2015; Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Umit Sumitra, tertanggal 11 Desember 2015; Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Herlan Iskandar, tertanggal 11 Desember 2015; Bukti P-24 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Cianjur, Nomor 820/Kep.36/BKPPD/2015, tentang Alih Tugas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, tertanggal 25 September 2015; Bukti P-25 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor 004/TM/Panwakab.Cjr/XI/2015; Bukti P-6 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, tertanggal 3 Desember 2015; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 4 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Teradu mengakui memahami pokok aduan Pengadu; 2. Teradu saat persidangan dilangsungkan Pada tanggal 4 Februari 2016, sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua PPK Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur karena telah diberhentikan sementara oleh KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat; 3. Teradu mengakui bahwa orang yang berbicara dalam rekaman video youtube benar adalah dirinya, dalam video tersebut Teradu selaku Ketua PPK Kecamatan Sindangbarang mengajak para Peserta untuk mengajak sanak saudara untuk hadir pada saat pemungutan suara ke TPS di Pemilukada Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015 dan memilih Pasangan Calon Nomor urut 2; 4. Teradu juga menjelaskan bahwa rekaman tersebut diambil pada saat dirinya diundang oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 sebagai narasumber untuk Bimbingan Teknis saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 di Gedung PGRI dan pada saat menghadiri acara Bimbingan Teknis Tersebut tanpa sepengetahuan Anggota PPK Kecamatan Sindangbarang yang lain; 5. Teradu menerangkan bahwa ajakan memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah spontanitas Teradu, karena membaca slogan Pasangan Calon Nomor urut 2 yang terpampang di gedung PGRI, Teradu tidak menyangka bahwa kata-kata tersebut 5   Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     akhirnya berdampak besar kepada dirinya yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Sindangbarang; 6. Teradu mengakui bahwa tidak mengetahui mengenai kode etik penyelenggara pemilu, setelah memberikan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 dalam acara Bimbingan Teknis, dirinya telah salah ucap. Teradu jga mengatakan apabila dirinya diundang oleh Pasangan Calon lain, Teradu juga akan mengucapkan slogan pada slogan pasangan calon tersebut karena Teradu merasa ucapan tersebut adalah untuk kalangan internal saja dalam hal ini saksi Pasangan Calon; 7. Teradu mengakui bahwa dirinya memberikan uang kepada KPPS melaluhi PPS dengan dimaksud memberikan target kepada KPPS untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2, total uang yang diberikan berjumlah 8,7 juta yang berasal dari uang pribadi, Teradu memberikan uang tersebut hanya kepada PPS dan KPPS yang seideologi dengan dirinya, Teradu juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal Pasangan Calon Nomor urut 2 maupun Timses Pasangan Calon Nomor urut 2, semua yang dilakukan teradu hanya karena rasa simpati dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 karena program-program yang ditawarkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2; 8. Teradu menyatakan bahwa dirinya mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2, apa yang dilakukan dirinya adalah tidak berpengaruh terhadap kemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2. Teradu menerangkan bahwa dirinya memang benar sedang proses pidana pemilu karena perkara money politic dan apa yang telah dibuat BAP oleh pihak berwajib adalah sesuai dengan apa yang terjadi, kasus pidana tersebut sudah sampai di kejaksaan; 9. Sebelum sidang ditutup teradu menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk membuat jawaban tertulis sebagai pembelaan terhadap pengaduan yang diajukan oleh Pengadu; [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

[3.1] Sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan menjelaskan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan. 6   Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Kewenangan DKPP [3.1.1] Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu: • Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. • Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. • Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Pengaduan Pengadu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: • Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 7   Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. • Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Pengadu Pengadu adalah Ketua dan Anggota Panwaslu kabupaten cianjur, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1]Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Teradu bertindak tidak netral karena menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Irvan-Herman saat menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 20 Oktober 2015 di Gedung PGRI Sindangbarang Kabupaten Cianjur, dalam video tersebut Teradu mengarahkan dukungan dengan mengajak sanak saudara hadir pada saat pemungutan suara ke TPS di Pemilukada Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015 dan memilih Pasangan Calon Nomor urut 2; [4.2]Menimbang jawaban dan keterangan Teradu, pada pokoknya mengakui seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu mengakui bahwa orang yang berbicara dalam rekaman video youtube tersebut adalah dirinya, Teradu juga mengajak para peserta serta sanak saudara untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2. Teradu menjelaskan bahwa rekaman tersebut diambil saat dirinya diundang oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 untuk menjadi narasumber Bimbingan Teknis saksi, ajakan yang dilakukan Teradu terjadi secara spontan karena membaca slogan Pasangan Calon Nomor Urut 2. 8   Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Teradu tidak menyangka bahwa kata-kata tersebut berdampak besar terhadap dirinya selaku Ketua PPK Kecamatan Sindangbarang. Teradu juga mengakui bahwa dirinya memberikan uang kepada KPPS melalui PPS yang mempunyai ideologi yang sama untuk pemenangan Nomor 2; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan tanggal 4 Februari 2016, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu secara nyata mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah tindakan yang tidak hanya mencederai etika penyelenggara Pemilu dan hukum, namun juga melanggar asas-asas penyelenggaraan Pilkada. Dengan demikian, Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 huruf b, penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya. Teradu juga melanggar asas mandiri dan adil. Penyelenggara pemilu wajibbertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik, calon, peserta pemilu. Penyelenggara pemilu juga harus memperlakukan secara sama, adil dan setara kepada setiap peserta Pilkada, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain, penyelenggara pemilu juga dilarang mengeluarkan pendapat atau pernyataan bersifat partisan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Huruf a,b,c,d,e,f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu [4.4]Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2]Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Namun karena masa jabatan Teradu selaku Ketua PPK Kecamatan Sindangbarang sudah berakhir ketika Putusan ini dibacakan sesuai SK KPU Kabupaten Cianjur Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 9   Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Bupati Cianjur Tahun 2015, maka DKPP merekomendasikan bahwa Teradu tidak boleh lagi dilibatkan sebagai Penyelenggara Pemilu.

1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur bahwa Teradu tidak boleh lagi dilibatkan sebagai Penyelenggara Pemilu sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua Belas Bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. 10   Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si       11