Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 62/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 128/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 62/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Pamahar Pardosi Tempat dan Tanggal Lahir : Janji,10 Mei 1957 Organisasi/lembaga : Forum Masyarakat Anti KKN Alamat : Jalan Tandang Buhit, Gang Cemara Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------Pengadu TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Junpiter Pakpahan, STP Jabatan : Ketua Panwas Kabupaten Toba Samosir Alamat Kantor : Balige, Toba Samosir Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Ali Imransyah Harahap, S.H. Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Toba Samosir Alamat Kantor : Balige Toba Samosir 1  Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Guntur Hutajulu, S.Th. Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Toba Samosir Alamat Kantor : Balige, Toba Samosir Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; Selanjutnya Teradu I s.d III disebut sebagai......................................Para Teradu [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar Keterangan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor:128/I-P/L- DKPP/2015, tanggal 16 September 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:62/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP sebagaimana dibacakan dalam sidang pada 13 dan 25 November 2015 menyampaikan pengaduan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pengadu adalah penduduk Toba Samosir dan terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) di TPS 3 Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Pengadu bertindak selaku Ketua LSM Forum Masyarakat Anti KKN Toba Samosir (FMK2N). Maka Pengadu memiliki legal standing untuk mengajukan pengaduan ini. 2. Bahwa terdapat tiga bakal pasangan calon yang mendaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir yakni: a. Ir. Darwin Siagian dan Ir. Hulman Sitorus, MMA diusung oleh Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PDIP dengan jumlah kursi 10 dari total jumlah kursi di DPRD Toba Samosir sebanyak 30; b. Ir. Poltak Sitorus, M.Sc dan Robinson Tampubolon, SH diusung oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKPI, dan PKB, dengan jumlah kursi 20 dari total 30 kursi di DPRD Kabupaten Toba Samosir; dan 2  c. Drs. Monang Sitorus, SH dan Chrissie Sagita Hutahean dari jalur calon perseorangan. 3. Pada penyerahan awal dukungan perseorangan pasangan Monang Sitorus dan Chrissie Sagita Hutahean menyerahkan 21.437 dukungan. Ketentuan syarat minimal dukungan sesuai dengan Keputusan KPU Toba Samosir adalah 20.498 dukungan. Setelah dilakukan penelitian dugaan kegandaan, penelitian administrasi, dan penelitian faktual dari rumah ke rumah, dukungan yang memenuhi syarat (MS) adalah 10.281 dukungan. Kekurangan dukungan sejumlah 10.217 dukungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, bahwa terhadap dukungan tersebut Pasangan Drs. Monang Sitorus, SH dan Chrissie Sagita Hutahean harus menyerahkan paling sedikit dua kali jumlah dukungan yang memenuhi syarat. Pada saat masa perbaikan dukungan Drs Monang Sitorus dan Chrissie Sagita Hutahean menyerahkan 22.580 dukungan, melebihi syarat minimal yang harus dipenuhi. Setelah dilakukan penelitian analisis kegandan, penelitian administrasi, dan penelitian faktual perbaikan dukungan, yang memenuhi syarat (MS) adalah sebanyak 5.045 dukungan dari 25.580 dukungan yang diserahkan. 4. Pada tanggal 21 Agustus 2015, KPU Kabupaten Toba Samosir mengeluarkan Keputusan Nomor 52 /Kpts-020.434801/2015 tentang Penetapan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan minimal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir tahun 2015 berdasarkan hasil rapat rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten, yang dihadiri oleh Panwas Kabupaten Toba Samosir. Pada saat rekapitulasi dukungan, Panwas Toba Samosir tidak menyampaikan keberatan atau saran perbaikan atas indikasi kesalahan atau kekeliruan terhadap proses verifikasi perbaikan dukungan perseorangan. 5. Secara mengejutkan, pada tanggal 24 Agustus 2015 sekitar Pukul 08.00 WIB, KPU Kabupaten Toba Samosir menerima surat dari Panwas Kabupaten Toba Samosir berupa rekomendasi untuk melakukan penelitian faktual ulang terhadap dukungan perseorangan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Toba Samosir. KPU Kabupaten Toba Samosir tidak serta merta menindaklanjuti rekomendasi tersebut, tetapi menjawabnya dengan surat Nomor 1740 /KPU-KAB/002.434801/VIII/2015 perihal Tanggapan atas Rekomendasi verifikasi Ulang di 6 Kecamatan. 6. Pada tanggal 24 Agustus 2015, sesuai tahapan dan Jadwal, KPU Toba Samosir mengeluarkan keputusan Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 tentang penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir tahun 2015 yang terdiri dari: a. Pasangan Calon Ir. Darwin Siagian dan Ir. Hulman Sitorus, MMA b. Pasangan Calon Ir. Poltak Sitorus, M.Sc dan Robinson Tampubolon, SH 3 7. Pada tanggal 25 Agustus 2015 pasangan Drs. Monang Sitorus, SH dan Chrissie Sagita Hutahean menyampaikan permohonan sengketa atas Keputusan KPU nomor 54/Kpts/002.434801/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir tahun 2015 dengan Pihak Termohon KPU Kabupaten Toba Samosir. 8. Setelah melalui proses sidang musyawarah sengketa yang dipimpin Teradu III, pada 11 September 2015 telah dilakukan pembacaan Keputusan Sengketa Panwas yang memenangkan Pihak pemohon Monang Sitorus dan Chrissie Hutahean. 9. Bahwa Para Teradu diduga melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 11 huruf b dan d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Tara Teradu telah bertindak di luar yurisdiksinya dengan membuat pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dukungan perseorangan oleh PPS. Dalam pertimbangan hukum Panwas disebutkan bahwa “pada saat KPU Kabupaten Toba Samosir melaksanakan verifikasi faktual yang tidak dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah menyebabkan jumlah dukungan kepada Pemohon hilang /berkurang dan hak konstitusional pemohon menjadi terabaikan, sehingga Majelis musyawarah mengabulkan Permohonan Pemohon”. Hal ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal tersebut menyatakan bahwa PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif dan berkoordinasi dengan Bakal Calon Perseorangan dan/atau Tim penghubung Pasangan Calon Perseorangan. Hal ini mengindikasikan bahwa Panwas tidak dapat menjamin pelaksanan Peraturan perundang-Undangan yang adil dan tidak berpihak. (Bukti P-1 halaman 33 poin 23) 10. Bahwa Para Teradu dalam Keputusan Sengketa Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 diduga melanggar Pasal 16 Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum (asas tertib). Para teradu tidak mengumpulkan informasi secara sistematis, jelas, dan akurat. Dalam poin 2 Putusan Sengketa, Panwas membatalkan Keputusan Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir tahun 2015. Sementara Keputusan Nomor 52 /Kpts-020.434801/2015 tentang Penetapan perbaikan Dukungan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir, tidak dibatalkan. Hal ini ini menimbulkan pertentangan pemahaman hukum. (Bukti P-1 halaman 35) 11. Bahwa Para Teradu dalam Keputusan Sengketa Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 telah menetapkan secara langsung Pasangan Calon Monang Sitorus dan Chrissie Sagita. 4 12. Bahwa Para Teradu dalam Keputusan Sengketa Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 diduga telah melanggar Pasal 12 kode etik penyelenggara pemilu, yakni asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dalam Pertimbangan hukum keputusan sengketa disebutkan bahwa KPU Toba Samosir telah melanggar Pasal 193 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Padahal KPU kabupaten Toba Samosir telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas dengan mengeluarkan surat Nomor 1740/kpu-kab/020.434801/2015 tanggal 24 Agustus 2015, perihal tanggapan atas rekomendasi verifikasi faktual (bukti P-2 Halaman terakhir) 13. Bahwa Teradu III Guntur Hutajulu sebagai anggota Panwas Toba Samosir yang memimpin sidang musyawarah sengketa diduga melanggar asas proporsionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur Pasal 14 huruf a dan b karena tidak mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dengan pihak Pemohon Chrissie Sagita Hutahean (bakal Calon Wakil Bupati) yang merupakan teman satu almamater dari Sekolah Tinggi Agama kristen Protestan negeri Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. 14. Bahwa Teradu III diduga melanggar asas mandiri dan adil (pasal 10 kode etik penyelenggara pemilu). Dalam kesaksian Ketua PPK Kecamatan Sigumpar Slamat Simanjuntak dalam sidang musyawarah sengketa dengan tegas dijelaskan bahwa Guntur Hutajulu berkomunikasi telepon dengan yang bersangkutan untuk menambah dukungan yang memenuhi syarat (MS) Pasangan Monang Sitorus- Chrissie Sagita (Moanngta) (bukti rekaman kesaksian Ketua PPK Sigumpar) 15. Bahwa Para Teradutidak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pemalsuan tandatangan dan penggunaan fotokopi KTP Palsu yang dilaporkan pada tanggal 2 September 2015 dan tanggal 3 September 2015. Para Teradu diduga melanggar asas mandiri dan adil dalam kode etik penyelenggara pemilu. 16. Bahwa Para Teradu telah mengabaikan jawaban dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir dalam sidang musyawarah sengketa. Para Teradu melanggar asas mandiri dan adil. (Bukti P-7 dalam sidang penyelesaian sengketa) 17. Bahwa keputusan sengketa yang menetapkan Pasangan Monang-Chrissie Sagita sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil Bupati Toba Samosir tahun 2015 telah menimbulkan kegaduhan politik di Kabupaten Toba Samosir (Bukti P-4 rekaman video demonstrasi masyarakat). [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadumemohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 5 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu;dan 3. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.3]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut: NO NAMA BUKTI : URAIAN BUKTI PELAPOR 1. Bukti P-1 : Pertimbangan hukum Panwas Toba Samosir dan Keputusan halaman 33 poin sengketa pasangan calon Monang Sitorus-Chrissie Sagita 23 2. Bukti P-1 : Keputusan sengketa Pasangan Calon Monang Sitorus dan Halaman 35 Chrissie Sagita Hutahean 3. Bukti P-2 : Surat Nomor 1740/Kpu-kab/020.434801/2015 tanggal 24 halaman terakhir Agustus 2015 , perihal tanggapan atas rekomendasi verifikasi faktual. 4. Bukti P-3 : Rekaman suara kesaksian ketua PPK Kecamatan Sigumpar rekaman suara terkait dugaan keterlibatan oknum anggota Panwas Toba kesaksian ketua Samosir meloloskan Pasangan Monangta PPK Sigumpar 5. Bukti P-4 : Rekaman video demonstrasi masyarakat Rekaman video demonstrasi Masyarakat Toba Samosir 6. Bukti P-5 : Surat pengaduan perihal pemalsuan tandatangan dan penggunaan fotokopi KTP palsu 7. Bukti P-6 : Tanda bukti pelaporan di Panwas Toba Samosir 8. Bukti P-7 : Jawaban Ketua KPU Toba Samosir dalam Sidang musyawarah sengketa [2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU Slamat Simanjuntak (Ketua PPK Sigumpar Kabupaten Toba Samosir): 1. Bahwa pada 18 Agustus 2015 Saksi Pengadu a.n Slamat Simanjuntak (Ketua PPK Sigumpar Kabupaten Toba Samosir) dan Saksi Teradu a.n Marlon Simangunsong (Panwascam Sigumpar Kabupaten Toba Samosir) sama-sama menghadiri sebuah pesta. 2. Bahwa Saksi Teradu ditelepon sesorang. pada waktu itu pembicaraan Saksi Teradu dengan orang di seberang telepon didengar oleh Saksi Pengadu. 3. Sesorang itu anggota Panwas Kabupaten Toba Samosir bernama Guntur Hutajulu (Teradu III). 4. Saksi Teradu menolak permintaan Teradu III. 5. Lalu Saksi Teradu menghampiri Saksi Pengadu dan memberikan telepon itu. 6. Menurut Saksi Pengadu, Teradu III telah meminta kepada Saksi: “Tolonglah diberikan dulu suara, dan diatur”. 7. Teradu III meminta hal yang sama kepada Saksi Pengadu. 6 8. Teradu III telah meminta Saksi Teradu untuk Menambah dukungan suara kepada Bakal Calon a.n Monang Sitorus 9. Bahwa saat itu Saksi Pengadu dan saksi Teradu ketika menerima telepon dari Teradu III Guntur Hutajulu, sedang berada di pesta adat pernikahan. 10. Permintaan Teradu III Sebenarnya ditolak langsung baik oleh Saksi Pengadu maupun Saksi Teradu. 11. Suara yang jelas terdengar oleh Saksi Pengadu adalah perkataan Saksi Teradu ; “tak mungkin lagi, tak bisa lagi” 12. Bahwa Bakal Pasangan Calon Monang Sitorus-Chrissie Sagita (Monangta) tidak memiliki LO (tim penghubung) di tiap desa. Hanya memiliki tim penghubung kecamatan. 13. Saksi beserta tim verifikasi telah menunggu Tim penghubung Monangta, namun tidak kunjung datang dan terjadi hujan lebat. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU [2.5] Bahwa dalam menjawab Pokok aduan yang diajukan Pengadu,Para Teradu telah menyampaikan jawaban tertulis dan penjelasan lisan pada Sidang DKPP 13 dan 25 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa tidak benar Teradu melanggar asas kepastian hukum, bertindak di luar yurisdiksi, dan membuat pemahaman yang keliru mengenai pelaksanaan verifikasi faktual. Bahwa Para Teradutelah menerima laporan Dolpin Sitorus pada 19 Agustus 2015 tentang adanya dugaan pelanggaran berupa tindakan menghalang- halangi serta mengintimidasi proses verifikasi faktual pendukung Monang Sitorus- Chrissie Sagita (Monangta). Menindaklanjuti laporan tersebut Para Teradu telah melakukan proses klarifikasi kepada Pelapor, Saksi-saksi Pelapor, Panwascam, PPK, dan PPL, serta membuat kajian. Dari semua proses tersebut dikeluarkanlah surat rekomendasi untuk melakukan verifikasi ulang di enam kecamaatan yaitu: Balige, Borbor, Laguboti, Sigumpar, Silaen, dan Nassau (terlampir). KPU tidak menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut, justru memberikan tanggapan terhadap surat rekomendasi dari Panwas (terlampir). Dalam jawaban KPU saat sengketa dikatakan rekomendasi panwas tersebut terkesan mengada-ada (terlampir). KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi justru tetap melakukan penetapan pada tanggal 24 Agustus 2015 (terlampir). Akibat penetapan bakal pasangan calon menjadi Pasangan Calon tersebut, Pasangan Monangta keberatan dan datang ke Panwas Kabupaten Tobasa untuk mengajukan permohonan sengketa pada tanggal 25 Agustus 2015 . 2. Para teradu menegaskan bahwa dalam menangani sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum sesuai dengan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan 7  Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 3. Bahwa Para Teradu tidak keliru dalam memahami Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang verifikasi rumah ke rumah.Dalam mengambil keputusan, Para Teradu telah melalui proses musyawarah sengketa yang terbuka untuk umum. 4. Pokok-pokok permasalahan yang disampaikan oleh Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean pada musyawarah penyelesaian sengketa telah dikaji dan dipahami oleh Para Teradu sebagai Majelis Pimpinan pada Musyawarah penyelesaian sengketa berdasarkan fakta-fakta serta pendapat para ahli yaitu: 5. Bahwa PPS di setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Se-Kabupaten Toba Samosir tidak melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan KPU No 9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 12 tahun 2015 berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa hampir keseluruhan PPS tidak melaksanakan verifikasi faktual. 6. Bahwa terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean tersebut, KPU Toba Samosir tidak dapat membuktikan/menghadirkan data-data faktual dan PPS yang melaksanakan verifikasi faktual tersebut sebagai saksi. Akan tetapi Termohon menghadirkan PPK di 12 Kecamatan dan 1 PPS tidak menguatkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS. 7. Keterangan ahli pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S yaitu Dr. Pandastaren Tarigan, SH.,MS. pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap hasil dari lembaga pengawasan yang berupa rekomendasi wajib untuk dilaksanakan dan selanjutnya terkait dengan verifikasi faktual maka instrumen yang terkait dengan data faktualitas semestinya terdokumentasi dengan baik; 8. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Toba Samosir melaksanakan verifikasi faktual yang tidak dilakukan secara langsung dari rumah kerumah, telah menghalang- halangi hak-hak konstitusional seseorang untuk menjadi pasangan calon dan juga adanya intimidasi dari pasangan calon lain yang menghalang-halangi pendukung Pasangan Monang dan Chrissie S untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Monang dan Chrissie S. Sehingga jumlah dukungan kepada Pasangan Monang dan Chrissie S menjadi hilang/berkurang dan hak konstitusional Pasangan Monang dan Chrissie S sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir menjadi terabaikan. Maka sudah sepatutnya majelis musyawarah Sengketa Panwas mengabulkan permohonan Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean. 8 9. Bahwa keputusan Panwas Toba Samosir sejalan dengan fakta pasangan calon di Kabupaten Toba Samosir yang menyerahkan dukungan dari perseorangan hanyalah 1 (satu) pasangan calon yakni Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean, yang selanjutnya menjadi kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang mana pasangan calon perseorangan lebih dari satu pasangan calon yang menyerahkan dukungan. Dengan hanya satu bakal pasangan calon saja yang menyerahkan dukungan tahap I dan Perbaikan seharusnya tindakan verifikasi faktual oleh PPS tersebut dilakukan secara langsung kerumah-rumah para pendukung Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean (door to door). Seharusnya PPS dapat melaksanakan verifikasi faktual dengan maksimal. 10. Bahwa selain ahli Dr. Pandastaren Tarigan, SH.,MS. Telah dihadirkan pula ahli Dr. Mirza Nasution, SH.,M.Hum. yang diajukan oleh Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap ketentuan KPU Pasal 56 dengan adanya mewajibkan pasangan calon memenuhi kekurangan dukungan pada tahap pertama sebanyak 2 x jumlah dukungan maka peraturan KPU tersebut dapat dikategorikan tidak memiliki dasar hukum (rasionalitas hukum). Selanjutnya peraturan KPU harus sejalan dengan Undang- Undang sehingga tidak menimbulkan penafsiran ataupun perbedaan pendapat jika dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara jelas isi dari peraturan KPU tersebut. 11. Bahwa dengan tidak adanya alasan hukum yang jelas (rasionalitas hukum), maka pemenuhan dukungan 2x jumlah dukungan yang diatur dalam Pasal 56 dapat menimbulkan kerugian bagi pasangan calon yang memenuhi kekurangan dukungan tersebut jika tidak didukung oleh pelaksana peraturan KPU dengan baik sehingga dampak yang akan dirasakan oleh pasangan calon adalah tidak akan ditetapkan sebagai pasangan calon oleh karena jumlah dukungan yang memenuhi syarat pada penyerahan dukungan pada tahap I dan Perbaikan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal. 12. Majelis musyawarah sengketa Panwas menilai Pasangan calon tersebut akan kehilangan hak konstitusinya selaku warga negara yang dapat dipilih/didukung sebagai calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir.Bahwa terhadap keterangan ahli diatas majelis musyawarah menilai bahwa benar akan ada dampak yang ditimbulkan oleh peraturan yang tidak memiliki alasan hukum (rasionalitas hukum). Maka pasangan calon dapat kehilangan hak konstitusionalnya yaitu hak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon untuk dipilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015. 13. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yangteradu uraikan pada butir-butir di atas, Para Teradu menegaskan bahwa Para Teradu tidak keliru 9  dalam memahami PKPU No. 9 Tahun 2015 tersebut, Para anggota KPU Toba Samosir mestinya mempedomani asas penyelenggara pemilihan, antara lain asas mandiri, jujur, keterbukaan, proporsionalitas dan kepastian hukum. Seharusnya KPU Toba Samosir mengembalikan/memulihkan hak konstitusional Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean untuk ditetapkan sebagai pasangan calon untuk dapat dipilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015. 14. Bahwa tidak benar Para Teradu melanggar asas tertib Pemilu atas tindakan membatalkan keputusan KPU No. 54/Kpts/002.434801/2015 sementara keputusan No. 52/kpts/002.434801/2015 tidak dibatalkan. Bahwa proses pembatalan keputusan No. 52/kpts/002.434801/2015 bukan wewenang dari PANWAS Kab. Toba samosir akan tetapi merupakan wewenang KPU Kab. Toba samosir. Alasannya karena yang menjadi objek sengketa adalah keputusan nomor 54/Kpts/002.434801/2015 tertanggal 24 agustus 2015( Terlampir) 15. Keputusan KPU Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 adalah tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015 hanya 2 pasang tanpa mengikutsertakan Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean, yaitu: 1. Pasangan Ir.Darwin Siagian dan Ir.Hulman Sitorus 2. Pasangan Poltak Sitorus, ST,MSc dan Robinson Tampubolon, SH 16. Dalam rangka menjunjung tinggi asas tertib pemilu, Para Teradu harus terlebih dahulu membatalkan keputusan KPU No.54/Kpts/002.434801/2015, namun pada keputusan poin 2 dan 3 sangat jelas bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir menjadi 3 (tiga) pasang dan keputusan ini telah dilaksanakan oleh KPU Toba Samosir melalui keputusan No. 60/kpts/002.434801/2015 dimana calon Bupati/Wakil Bupati Toba Samosir menjadi: 1. Pasangan Ir.Darwin Siagian dan Ir.Hulman Sitorus 2. Pasangan Poltak Sitorus, ST,MSc dan Robinson Tampubolon, SH 3. Drs. Monang Sitorus, SH dan Chrissie Sagita Hutahaean, STh. 17. Bahwa Keputusan KPU Toba Samosir No.52/kpts/002.434801/2015 tidak dibatalkan oleh Panwas Toba Samosir.Keputusan tersebut berisi tentang hasil dukungan yang memenuhi syarat pada masa perbaikan yakni sebesar 5.045 (lima ribu empat puluh lima) ditambah dengan hasil yang telah memenuhi syarat pada tahapan penyerahan dukungan yang berjumlah 10.281 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu) sehingga menjadi 15.326 (lima belas ribu tiga ratus dua puluh enam). Menurut KPU Kabupaten Toba Samosir jumlah tersebut belum memenuhi syarat dukungan minimal perseorangan yang ditentukan oleh peraturan yakni 20.498 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan) sehingga KPU Kabupaten Toba Samosir tidak menetapkan Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie 10  S Hutahaean sebagai calon. Para Teradu beranggapan bahwa dukungan keputusan KPU ini tidak perlu dibatalkan untuk membuktikan bahwa sebenarnya pasangan Monang Sitorus dan Chrissie Sagita Hutahahean telah memberikan dukungan KTP sebagai syarat dukungan dari calon perseorangan dan jumlah dukungan sebelum dilakukan verifikasi administrasi dan faktual adalah sejumlah 25.180 (dua puluh lima ribu seratus delapan puluh) dukungan. Para Teradu beranggapan bahwa kekurangan dukungan verifikasi faktual karena disebabkan adanya pihak-pihak lain yang melakukan intimidasi dan menghalang-halangi proses verifikasi faktual, bukan disebabkan oleh kesengajaan dari pihak Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean. 18. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 2015 tentang syarat calon perseorangan memutuskan bahwa persentase syarat dukungan didasarkan pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), bukan berdasarkan jumlah penduduk. Meskipun keputusan MK tersebut berlaku pada pemilu 2017 yang akan datang, namun jika diberlakukan pada permasalahan Monang Sitorus dan Chrissie Hutahaea, jika dihitung berdasarkan jumlah DPT Tobasa sebanyak 129.127 jiwa, maka KTP yang dikumpulkan 10 persen dari DPT adalah 12.912 dukungan, dan jika dibandingkan dengan jumlah dukungan yang telah diverifikasi faktual sebanyak 15.326 dukungan, sudah melebihi syarat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semangat Para Teradu dalam memutuskan musyarah penyelesaian sengketa sama dengan semangat para hakim MK yaitu memenuhi asas keadilan. Pembatalan Keputusan No. 52/kpts/002.434801/2015 bukan wewenang dari Panwas melainkan wewenang dari KPU karena bukan objek dari sengketa. 19. Bahwa tidak benar Teradu bertindak di luar yurisdiksi karena langsung menetapkan Paslon Monang Sitorus-Chrissie Sagita Hutahean sebagai peserta pemilihan Bupati/Wakil Bupati Toba Samosir tahun 2015 melalui keputusan sengketa yang diterbitkan.Pada tanggal 24 Agutus 2015 KPU mengeluarkan surat keputusan penetapan dua calon. Lalu pasangan Monang sitorus datang ke Panwas untuk mengajukan permohonan sengketa. Proses penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2015 serta Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015 yaitu: - Menghadirkan saksi-saksi pemohon dan bukti-bukti pemohon ( terlampir) - Menghadirkan saksi-saksi ahli oleh pemohon ( terlampir - menghadirkan saksi-saksi termohon dan bukti-bukti Proses penyelesaian berlangsung secara terbuka. berdasarkan proses penyelesaian sengketa muncul berbagai pertimbangan antara lain: 1. Adanya pihak yang Menghalang-halangi proses verifikasi, intimidasi oleh pihak lain (tim oknum pasangan lain) dan beredarnya SILON ( dukungan perseorangan) pada pihak yang tidak berkepentingan. 11  2. Keterangan saksi ahli pada musyawarah sengketa menilai bahwa benar akan ada dampak yang ditimbulkan oleh peraturan yang tidak memiliki alasan hukum (rasionalitas hukum). Maka pasangan calon dapat kehilangan hak konstitusionalnya yaitu hak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon untuk dipilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015. 3. Berpedoman pada asas penyelenggara pemilihan, antara lain asas mandiri, jujur, keterbukaan, proporsionalitas dan kepastian hukum, sudah sebuah keharusan bagi Panwas Toba Samosir untuk mengembalikan/memulihkan hak konstitusional Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean untuk ditetapkan sebagai pasangan calon untuk dapat dipilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015. 20. Bahwa sebelum memutuskan keputusan ini, Para Teradu terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan di atasnya yaitu Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI. Dalam keputusan sengketa yang dibuat pihak Teradu tidak ada pasangan perseorangan yang dirugikan karena pasangan perseorangan hanya 1 pasang. 21. Bahwa tidak benar Teradu melanggar asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas karena menilai KPU Kab.Toba Samosir tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Toba Samosir Nomor 002/125/ Panwaslih/23/VIII/2015 dari laporan Dolphin sitorus terkait pelanggaran Administrasi ( terlampir Surat rekomendasi dan laporan pelanggaran). Terhadap pengaduan Dolpin Sitorus, Para Teradu pada tanggal 23 Agustus 2015 telah menindaklanjuti laporan tersebut. Hasil kajiannya laporan menyimpulkan hal itu merupakan pelanggaran administrasi. Para Teradu telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan verifikasi faktual di Kecamatan Balige, Borbor, Laguboti, Sigumpar, Silaen dan Nasau.Namun, hingga batas waktu untuk melaksanakan rekomendasi Panwas yaitu selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 2015 pasal 140 ayat (1), KPU tidak melaksanakan verifikasi ulang di 6 (enam) kecamatan. Panwas menganggap bahwa KPU Toba Samosir telah melanggar melanggar Pasal 139 ayat (1),( 2), (3) dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Terkait hal ini, Teradu sebelumnya telah mengingatkan secara tertulis untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwas dengan surat nomor: 002/1245/Panwaslih/23/VIII/2015. 22. Bahwa tidak benar Keputusan Sengketa Panwas menimbulkan kegaduhan politik. Pasca putusan musyawarah sengketa, kantor Panwas Toba Samosir menerima puluhan massa yang mengaku dari Aliansi Masyarakat Peduli Jujur (Ampijur) pada 14 September. Perwakilan massa menanyakan tentang kewenangan Panwas Toba Samosir dalam melakukan dan memutuskan sengketa karena dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. Teradu menjelaskan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 2 12  (terlampir) terkait kewenangan Panwas Toba Samosir menangani sengketa dan kewenangan baru berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta pemilihan; b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota” Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Setelah diberi penjelasan tentang payung hukum dari Panwas dalam melaksanakan sengketa, akhirnya massa yang berdemonstrasi memahami, dan kembali pulang dengan sangat tertib. 23. Bahwa KPU menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir menjadi 3 pasang berdasarkan keputusan KPU Toba Samosir No. 60/kpts/002.434801/2015 dimana pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean termasuk di dalamnya. Ternyata lolosnya Monang-Chrissie Sagita diterima oleh masyarakat Toba Samosir. Fakta tersebut bisa dilihat dari tidak adanya demonstrasi atau konflik yang terjadi pasca keputusan KPU Toba Samosir. Hal ini menunjukkan bahwa tidak benar bahwa keputusan sengketa menimbulkan kegaduhan politik. Bahwa dalam sidang, Teradu III secara khusus menyampaikan jawaban atas pengaduan yang khusus ditujukan kepadanya dengan intisari sebagai berikut: 1. Bahwa pengadu menyampaikan dugaan Teradu III melanggar asas proporsionalitas kode etik penyelenggara pemilu karena Teradu III memiliki hubungan teman satu almamater dengan Bakal Calon Wakil Bupati a.n Chrissie Sagita Hutahean. Teradu III menyatakan bahwa benar dia dan Chrissie S. Hutahaean satu almamater/alumni dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Tarutung yang terletak di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi hubungan satu almamater/alumni belum tentu memiliki keterkaitan pribadi secara khusus. Menurut Teradu III almamater itu adalah tempat untuk menuntut ilmu atas motivasi dari diri sendiri baik jurusan maupun kampus yang kita cita-citakan. Kehadiran Teradu III disana dengan Chrissie Sagita berbeda tahun akademik. Teradu menjadi mahasiswa di STAKPN Tarutung tahun akademik 2000. Teradu III tidak pernah mengenal beliau selama menuntut ilmu di STAKPN Tarutung. Teradu III mengetahui beliau satu almamater dengan Teradu III setelah proses pendaftaran pasangan calon dan mengetahui beliau menjadi mahasiswa di STAKPN Tarutung tahun akademik 2002 dari berkas syarat pencalonan. 13 2. Pengadu menyampaikan aduan bahwa Teradu Guntur Hutajulu melanggar asas mandiri dan adil karena telah berkomunikasi dengan bakal calon Monang Sitorus untuk menambah dukungan yang memenuhi syarat. Terhadap hal ini Teradu III menyatakan bahwa secara kelembagaan Teradu III berposisi sebagai pimpinan Panwas Kabupaten Toba Samosir divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Teradu III bertindak selaku pimpinan yakni seperti yang tertulis dan diamanahkan UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 78 poin b yang berbunyi: “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya” Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2015 Pasal 78 poin b ini, Teradu III selaku pimpinan Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga melakukan satu diantara fungsinya yaitu mengawasi seluruh tahapan Pilkada mulai dari Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Logistik dan Tahapan Pungut Hitung. 3. Terkait aduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu III berkomunikasi dengan bakal calon Monang Sitorus, hal ini tidak sinkron dengan bukti rekaman kesaksian dari ketua PPK Sigumpar Bapak Slamat Simanjuntak. Dalam pokok pengaduan dikatakan bahwa Teradu III berkomunikasi dengan bakal calon Monang Sitorus untuk menambah dukungan yang memenuhi syarat. Dalam kesaksian Slamat Simanjuntak dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang mengatakan bahwa Teradu III menyuruh beliau menambah dukungan yang memenuhi syarat. Teradu III mengatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi dengan bakal calon Monang Sitorus untuk menambah dukungan yang memenuhi syarat. 4. bahwa Teradu III memang berkomunikasi dengan ketua PPK Sigumpar Slamat Simanjuntak pada tanggal 18 Agustus 2015. Komunikasi Teradu III dengan beliau hanyalah suatu kebetulan saja. Teradu III mengatakan demikian karena pada dasarnya Teradu III tidak menelepon beliau akan tetapi yang dihubungi oleh Teradu III adalah ketua Panwas Kecamatan Sigumpar Marlon Simangunsong guna melakukan supervisi ke tingkat kecamatan sama seperti mengawasi setiap tahapan pilkada dan meminta beliau supaya melakukan pengawasan dengan baik yaitu pengawasan rekapitulasi syarat dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan yang merupakan bagian integral dari Tahapan Pencalonan dan supaya tidak ada hak konstitusional masyarakat Sigumpar yang terabaikan dalam memberi dukungan kepada pasangan bakal calon perseorangan. 5. Pada saat Teradu III menghubungi Marlon Simangunsong Ketua Panwas kecamatan Sigumpar, beliau sedang bersama dengan Slamat Simanjuntak dalam acara pesta adat pernikahan. Pada saat itu Marlon Simangunsong mengatakan bahwa mereka sedang bersama dalam menghadiri pesta adat pernikahan dan Teradu III meminta supaya handphone diberikan kepada Slamat Simanjuntak 14  karena beliau mantan ketua Panwas kecamatan Sigumpar. Teradu III merasa mempunyai hubungan emosional dengan beliau. Percakapan Teradu III dengan Slamat Simanjuntak bukan untuk menambah dukungan yang memenuhi syarat akan tetapi mengatur supaya proses verifikasi berjalan sesuai dengan perundang- undangan dan tidak mengabaikan hak konstitusional masyarakat yang memberikan dukungan kepada bakal paslon perseorangan. [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu;dan 4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya. [2.7]Bahwa untuk membantah dalil Para Pengadu,Para Teradu menyerahkan alat bukti dan barang bukti yang diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai T-8sebagai berikut : No. Penamaan Bukti Uraian Bukti Pengadu 1. TBS 1 Laporan Dolfin Sitorus Rekomendasi Panwaslih Tentang Verifikasi ulang di 2. TBS 2 6 kecamatan nomor : 002/125/panwasli/23/VIII/2015 Tanggapan KPU/Jawaban terhadap Rekomendasi 3. TBS 3 Panwaslih Nomor: 1740/KPU-Kab. TOBASA/434801/VIII/2015 4. TBS 4 Penerusan pelanggaran Administrasi dari panwaslih ke KPU nomor:002/128/Panwaslih/23/VIII/2015 5. TBS 5 FATWA MA Nomor 2 6. TBS 6 Hasil atau proses sengketa yaitu mulaidari PS1 ( permohonan sengketa sampai ke PS14) 7. TBS 7 Hasil keputusan/ Salinan keputusan sengketa pasangan MONANGTA 15  Penretapan pasangan calon perseorangan paska 8. TBS 8 keptusan sengketa Nomor; 60/ktps/002.434801/2015 [2.8] KETERANGAN SAKSI TERADU Marlon Simangunsong (Ketua Panwascam Sigumpar Kabupaten Toba Samosir): Pada tanggal 18 Agustus 2015 pada jam 13.00 WIB Teradu III Guntur Hutajulu selaku Anggota Panwas Kabupaten Toba Samosir Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga melakukan kontak melalui handphone kepada Saksi Teradu selaku pimpinan Ketua Panwas Kecamatan Sigumpar. Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk berkordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan yaitu berkordinasi dengan segala stakeholder penyelenggara termasuk kepada pengawas Kecamatan sebagai bawahan dari Panwas Kabupaten Toba Samosir. Pada tanggal yaitu 18 Agustus 2015 Teradu III menelepon Saksi Teradu agar mengoptimalkan upaya mengawasi tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir. Pada saat itu tahapan yang sedang berjalan adalah verifikasi faktual untuk calon perseorangan yaitu pasangan Monang dan Chrissie Sagita. Pada saat Teradu III Guntur menelepon Saksi Teradu, Teradu III Guntur Hutajulu bertanya pada Saksi Teradu sedang dimana, dengan suara keributan yang di dengar dari handphone. Saksi Teradu menjawab bahwa Saksi Teradu sedang menghadiri pesta pernikahan (ulaon adat Batak) di Desa Sigumpar Julu. Lalu Saksi Teradu III Guntur Hutajulu melanjutkan pembicaraan kepada Saksi Teradu agar mengawasi segala tahapan verifikasi faktual dan supaya bersinergi dengan PPK kecamatan Sigumpar. Kebetulan Saksi Pengadu a.n Slamat Simanjutak selaku ketua PPK bersama dengan Saksi Teradu. Maka Teradu III Guntur ingin berbicara dengan Slamat simanjuntak. Teradu III Guntur Hutajulu mengatakan kepada Saksi Teradu “berikan dulu hand phone bapak” (Saksi Teradu), kepada Saksi Pengadu a.n Slamat Simanjuntak, untuk bertanya kabar. Saksi Pengadu adalah anggota Panwascam di Kecamatan Sigumpar pada tahun 2013-2014 pada pemilihan Gubernur, Legislatif dan Pemilihan Presiden, yang mana Teradu III Guntur Hutajulu, sebagai Ketua Panwaslu Toba Samosir. Saksi Teradu memberikan handphone Saksi Teradu kepada Slamat simanjuntak (Saksi Pengadu) untuk berbicara kepada Teradu III Guntur. Karena keadaan ribut akibat bunyi musik pesta, Slamat Simanjuntak mengambil tempat yang sunyi untuk melanjutkan pembicaraan dengan Teradu III. Selanjutnya Saksi Teradu tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Saksi Pengadu a.n Slamat simanjuntak dengan Teradu III Guntur hutajulu. Sampai selesai mereka berbicara berkisar 2 atau 3 menit lamanya, Saksi Pengadu a.n Slamat memberikan handphone kepada Saksi Teradu dalam keadaaan sudah terputus kontak dengan Teradu III Guntur hutajulu. Kemudian Saksi Pengadu 16 a.n Slamat Simanjuntak menceritakan pembicaraan mereka. Teradu III minta tolong diatur dengan baik supaya verifikasi faktual di kecamatan sigumpar harus dipastikan berjalan sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini untuk mencegah terabaikannya hak konstitusional masyarakat dalam memberi dukungan kepada pasangan perseorangan karena ada satu desa yang terabaikan, tidak dilakukan sama sekali verifikasi faktual. Desa tersebut ialah Desa Nauli karena hujan lebat sedang datang dari pukul 13.00-20.30 WIB. Saksi Teradu mengatakan untuk menambah waktu verifikasi faktual di desa Nauli ,kecamatan Sigumpar karena ada permohonan secara lisan dari Tim Penghubung Calon bupati dan wakil bupati Monang Sitorus dan Chrissie Sagita Hutahaean. Tetapi Saksi Pengadu a.n Slamat Simanjuntak mengatakan verifikasi faktual sudah selesai dan tidak bisa diubah lagi jadwal verifikasinya karena berita acara verifikasi faktual sudah dikirim ke PPK kecamatan Sigumpar. Saksi Teradu mengatakan kepada Saksi Pengadu a.n Slamat simanjuntak untuk menambah waktu verifikasi faktual bukan menambah jumlah dukungan untuk calon perseorangan. [2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toba Samosir: 1. Bahwa Pihak Terkait (KPU Kabupaten Toba Samosir) telah melakukan penelitian hasil perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan Monang Sitorus dan Chrissie Sagita Hutahean sesuai ketentuan pasal 64 s.d 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015. Pihak Terkait berpendapat ada perbedaan pandangan antara Panwaslih Toba Samosir dengan KPU Toba Samosir. Panwas Toba Samosir menganggap bahwa verifikasi faktual dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari rumah-kerumah, sementara KPU Toba Samosir memberikan penjelasan bahwa verifikasi dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan verifikasi administrasi pada tanggal 12 Agustus 2015. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. selanjutnya PPS menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual secara kolektif dengan berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon di tingkat Desa/Kelurahan (ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015), akan tetapi karena Tim Penghubung pasangan calon Monang-Chrissie Sagita tidak ada di tingkat Desa/Kelurahan maka KPU Toba Samosir menyampaikan kepada PPK agar melaksanakan koordinasi dengan penghubung yang ada di tingkat Kecamatan. Padahal jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan adalah sebanyak 25.580 yang tersebar hampir di seluruh Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Toba Samosir. 2. Selanjutnya PPS melaksanakan Verifikasi faktual mulai tanggal 13 Agustus s.d 16 Agustus 2015 dan membuat daftar hadir seluruh pendukung yang datang dan juga ditandatangani oleh Pengawas di tingkat desa. Pelaksanan verifikasi faktual dilakukan dengan ketentuan bahwa dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim 17  penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual. Selanjutnya dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan. KPU Toba Samosir telah melaksanakan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan secara kolektif sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. 3. Bahwa Pengadu menyatakan bahwa Teradu melanggar asas tertib Pemilu atas tindakannya membatalkan Keputusan KPU No. 54/Kpts/002.434801/2015 sementara Keputusan No. 52/Kpts/002.434801/2015 tidak dibatalkan. Pihak Terkait berpendapat bahwa setelah KPU Toba Samosir melaksanakan rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten dimana Dari hasil dukungan yang memenuhi syarat pada masa perbaikan sejumlah 5.045 (lima ribu empat puluh lima) dukungan ditambah hasil dukungan yang memenuhi syarat pada tahapan awal sejumlah 10.281 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu) dukungan, maka jumlah keseluruhan dukungan yang memenuhi syarat menjadi 15.326 (lima belas ribu tiga ratus dua puluh enam) dukungan. Sementara jumlah syarat dukungan minimal sesuai dengan Keputusan KPU Toba Samosir Nomor 8/Kpts/002.434801/2015 adalah sejumlah 20.498 (dua puluh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan) maka dengan demikian KPU Toba Samosir menetapkan bahwa pasangan calon perseorangan Drs. Monang Sitorus, SH dan Chrissie Sagita Hutahaean tidak memenuhi syarat minimal yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Toba Samosir Nomor 52/Kpts/002.434801/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015. Menurut pandangan Pihak Terkait Keputusan Panwas Toba Samosir yang membatalkan Keputusan KPU No 54/Kpts/002.434801/2015 adalah keliru dan salah objek sebab yang menyebutkan Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat adalah Keputusan KPU Toba Samosir Nomor 52/Kpts/002.434801/2015. 4. para Terkait KPU Toba Samosir menyampaikan tanggapan terhadap pengaduan pengadu yang menyatakan bahwa Teradu bertindak diluar yuridiksi karena langsung menetapkan paslon Monang Sitorus-Chrissie Sagita Hutahaean sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015 dalam keputusan sengketa yang diterbitkan. Bahwa Keputusan Panwas Toba Samosir yang menetapkan Paslon Drs. Monang Sitorus-Chrissie Sagita Hutahaean sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015 adalah 18  keliru, karena di awal rekomendasi Panwas Toba Samosir adalah verifikasi ulang di 6 (enam] Kecamatan yang dinilai ada permasalahan. Dalam fakta persidangan musyawarah sengketa yang menghadirkan saksi-saksi Pasangan Calon Perseorangan tidak pernah menyebutkan bahwa ada kesalahan/pelanggaran administratif yang dilaksanakan oleh PPS. Adapun yang disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Perseorangan adalah keterlibatan masyarakat/pihak lain yang ikut mengawasi proses pelaksanaan verifikasi dimaksud, dengan demikian menurut KPU Toba Samosir keterlibatan pihak lain sama sekali tidak memiliki pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual di setiap desa/kelurahan. KPU Toba Samosir juga telah menyampaikan kepada Pimpinan Musyawarah agar menghadirkan pihak-pihak lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh saksi Pemohon untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, akan tetapi sampai Keputusan Panwas diterbitkan Pimpinan Musyawarah tidak pernah menghadirkannya. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah dalam Keputusan Panwas Toba Samosir yang dibacakan pada Tanggal 11 September 2015, tidak pernah mempertimbangkan jawaban maupun kesaksian saksi dari Pihak KPU Toba Samosir. 5. Pihak Terkait KPU Toba Samosir menyampaikan tanggapan terhadap pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu melanggar asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas karena menilai KPU Toba Samosir tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas, Padahal rekomendasi panwas tersebut telah ditindaklanjuti. Bahwa KPU Toba Samosir menerima surat dari Panwas Toba Samosir dengan Nomor: 002/125/Panwaslih/23/VII/2015 perihal rekomendasi verifikasi ulang di 6 (enam) Kecamatan pada tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 08.15 WIB. Menurut KPU Toba Samosir, surat Panwaslih Toba Samosir tersebut di atas tidak beralasan, sehingga KPU Toba Samosir menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Toba Samosir dimaksud dengan menerbitkan surat KPU Toba Samosir nomor : 1740/KPU- Kab/002.43480l/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015, Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Verifikasi ulang di 6 (enam) Kecamatan. 6. Dalam surat balasan KPU Toba Samosir meminta penjelasan kepada Panwas Toba Samosir terkait dengan pelanggaran administratif sebagaimana yang dituduhkan kepada pihak KPU Toba Samosir dan meminta secara rinci dan spesifik atas dugaan pelanggaran administratif yang telah dilakukan oleh KPU Toba Samosir. akan tetapi sampai dengan saat ini pihak panwas Toba Samosir tidak pernah menguraikan secara jelas dan konkret terhadap permasalahan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPU Toba Samosir. Sepengetahuan KPU Toba Samosir, Panwas Toba Samosir hanya melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang Ketua PPK sementara rekomendasi memerintahkan verifikasi di 6 kecamatan. Menurut KPU Toba Samosir, Panwas Toba Samosir kurang professional. Seharusnya desa/kelurahan mana saja yang dianggap bermasalah harusnya 19  diperiksa dan dibuat kajian. Sepantasnya juga KPU Toba Samosir harus diminta klarifikasi sebab rekomendasi ditujukan kepada KPU Toba Samosir. Pada saat itu, Para Komisioner KPU Toba Samosir juga menganggap bahwa Panwas mengeluarkan rekomendasi yang tidak mungkin dilakukan sebab pada waktu yang bersamaan KPU Toba Samosir akan melaksanakan pleno penetapan Pasangan Calon. 7. Terhadap pengaduan teradu yang menyatakan bahwa Teradu melanggar asas proprosionalitas karena tidak mengumumkan adanya keterkaitan pribadi dengan Chrissie Sagita Hutahaean. Pihak Terkait tidak menanggapi karena KPU Toba Samosir belum mengetahui keterkaitan pribadi apa yang dimaksudkan oleh pengadu. 8. Bahwa Pihak Terkait perlu menanggapi pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu III Guntur Hutajulu melanggar asas mandiri dan adil karena telah berkomunikasi dengan bakal calon Monang Sitorus untuk menambah dukungan yang memenuhi syarat. Fakta pada saat dilaksanakan musyawarah secara jelas, menurut kesaksian Ketua PPK Sigumpar atas nama Slamat Simanjuntak bahwa Teradu III Guntur Hutajulu pernah berkomunikasi melalui telepon seluler dengan Ketua PPK Sigumpar dan menyampaikan agar membantu penambahan dukungan yang memenuhi syarat bagi Calon Perseorangan Drs. Monang Sitorus, SH dan Chrissie Sagita Hutahaean pada saat sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. 9. Terhadap proses persidangan musyawarah sengketa pemilihan oleh Panwas Toba Samosir, PIHAK TERKAIT telah secara tegas dan jelas yang termuat dalam jawaban maupun kesimpulan KPU Toba Samosir, menyatakan bahwa KPU Toba Samosir menolak permohonan pemohon, saksi yang dihadirkan oleh KPU Toba Samosir telah membantah seluruh kesaksian saksi Pemohon, akan tetapi Panwas Toba Samosir tidak pernah mempertimbangkan jawaban, kesaksian maupun kesimpulan yang disampaikan oleh Pihak KPU Toba Samosir. 10. Pada prinsipnya KPU Toba Samosir sangat keberatan terhadap keputusan Panwas Toba Samosir yang menetapkan Drs. Monang Sitorus, SH dan Chrissie Sagita Hutahaean sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015. menurut Pihak Terkait KPU Toba Samosir, setiap bakal pasangan calon untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon wajib memenuhi persyaratan baik persyaratan pencalonan maupun syarat calon. Bagi calon perseorangan wajib memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Akan tetapi Panwas Toba Samosir telah memutuskan pada tanggal 11 September 2015 dan berdasarkan ketentuan pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat, serta berdasarkan hasil konsultasi KPU Toba Samosir kepada KPU 20  Provinsi Sumatera Utara dan KPU Republik Indonesia, dengan berat hati KPU Toba Samosir melaksanakan Keputusan Panwaslih Toba Samosir dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 60/Kpts/002.434801/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015 Pasca Keputusan Panwaslih Toba Samosir Tahun 2015. [2.10] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 21 [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat sekaligus Anggota Masyarakat yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I Junpiter Pakpahan, Teradu II Ali Imransyah Harahap, dan Teradu III Guntur Hutajulu diduga melanggar kode etik atas perbuatannya sebagai Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Toba Samosir bertindak di luar yurisdiksi dengan membuat penafsiran yang keliru tentang verifikasi faktual perbaikan dukungan perseorangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir a.n. Monang Sitorus dan Chrissie Sagita telah dinyatakan tidak lolos menjadi Calon Bupati Toba Samosir karena perbaikan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan tidak memenuhi batas minimal. Pasangan a quo kemudian mengajukan permohonan sengketa kepada Para Teradu (Panwas Toba Samosir). Pada 11 September 2015 Para Teradu menerbitkan Keputusan yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan KPU Toba Samosir tidak melakukan verifikasi dari rumah ke rumah yang mengakibatkan hilangnya dukungan Pemohon (Monang-Chrissie Sagita). Para Teradu membatalkan Keputusan Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015. Sementara Keputusan Nomor 52/Kpts-020.434801/2015 Tentang Penetapan Perbaikan Dukungan Pasangan Calon, tidak dibatalkan. Keputusan Nomor 52/Kpts- 020.434801/2015 dan Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 adalah satu rangkaian. Keputusan 52/Kpts-020.434801/2015 merupakan prasyarat bagi lahirnya Surat 22 Keputusan 54/Kpts/002.434801/2015. Saat Keputusan 54/Kpts/002.434801/2015 dibatalkan, sepatutnya Keputusan 52/Kpts-020.434801/2015 dinyatakan tidak berlaku. Para Teradu dalam amar keputusan sengketa secara langsung menetapkan Bakal Calon menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak termasuk dalam kewenangannya. Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah kewenangan KPU. Para Teradu melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 11 huruf b dan d juncto Pasal 16 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Teradu III melanggar asas proporsionalitas yang memiliki hubungan dengan Bakal Calon Wakil Bupati a.n Chrissie Sagita Hutahean sebagai rekan satu almamater. Teradu III menelepon Ketua Panwascam Sigumpar Kabupaten Toba Samosir a.n. Marlon Simangunsong. Kesaksian Ketua PPK Kecamatan Sigumpar atas nama Slamat Simanjuntak dalam sidang musyawarah sengketa dengan tegas menjelaskan bahwa Guntur Hutajulu berkomunikasi melalui telepon dengan Marlon Simangunsong. Teradu III meminta Marlon Simangunsong untuk menambah dukungan agar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Monang Sitorus dan Chrissie Sagita (Monang-Ta) Memenuhi Syarat (MS); [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu. Tidak benar Teradu melanggar asas kepastian hukum, bertindak di luar yurisdiksi, dan membuat pemahaman yang keliru mengenai pelaksanaan verifikasi faktual. Para Teradu menerima laporan Dolpin Sitorus atas dugaan pelanggaran berupa tindakan menghalang-halangi dan intimidasi proses verifikasi faktual dukungan Monang Sitorus-Chrissie Sagita (Monangta). Menindaklanjuti laporan tersebut Para Teradu melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi-saksi Pelapor, Panwascam, PPK, dan PPL, serta membuat kajian dengan rekomendasi kepada KPU Toba Samosir untuk melakukan verifikasi ulang di enam kecamatan yaitu Balige, Borbor, Laguboti, Sigumpar, Silaen, dan Nassau. KPU Toba Samosir tidak menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari dan sebaliknya justru memberikan tanggapan dan tetap melakukan penetapan pada tanggal 24 Agustus 2015. Pasangan Monangta keberatan dan datang ke Panwas Kabupaten Tobasa untuk mengajukan permohonan sengketa pada 25 Agustus 2015. Saat sengketa, KPU menyatakan rekomendasi Panwas terkesan mengada-ada. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, hampir seluruh PPS di setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Se-Kabupaten Toba Samosir tidak melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. KPU Toba Samosir tidak dapat membuktikan/menghadirkan data-data faktual dan saksi bahwa PPS telah melaksanakan verifikasi faktual tersebut sebagai saksi. Termohon menghadirkan PPK di 12 Kecamatan dan 1 PPS tidak menguatkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS. Verifikasi faktual yang tidak dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh KPU Kabupaten Toba Samosir, telah menghalang- 23 halangi hak-hak konstitusional seseorang untuk menjadi pasangan calon. Seharusnya KPU melindungi hak-hak pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas intimidasi dari pasangan calon lain yang menghalang-halangi pendukung Pasangan Monang dan Chrissie Sagita untuk memberikan dukungannya yang menyebabkan jumlah dukungan kepada Pasangan Monang dan Chrissie S menjadi hilang/berkurang. Sudah sepatutnya Majelis Musyawarah Sengketa Panwas mengabulkan permohonan Pasangan Monang Sitorus dan Chrissie S Hutahaean. Para Teradu membantah aduan Pengadu yang menyatakan Para Teradu melanggar asas tertib atas tindakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 tanpa disertai pembatalan Keputusan Nomor 52/kpts/002.434801/2015. Keputusan Nomor 52/kpts/002.434801/2015 bukan objek sengketa, oleh karena itu bukan wewenang Para Teradu tetapi wewenang KPU Kabupaten Toba Samosir. Pembatalan SK Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 tanpa membatalkan Surat Keputusan Nomor 52/kpts/002.434801/2015 tidak menimbulkan kekacauan hukum seperti yang dituduhkan Pengadu. Tidak benar Teradu bertindak di luar yurisdiksi atas tindakan Para Teradu langsung menetapkan Bakal Pasangan Calon Monang Sitorus-Chrissie Sagita Hutahean menjadi Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015 melalui Keputusan Sengketa. Para Teradu melakukan semua tahap musyawarah sengketa yang dipersyaratkan Peraturan perundang-undangan. Para Teradu juga berkonsultasi dengan atasannya baik kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Bawaslu RI. Teradu III menyampaikan jawaban terkait aduan yang khusus ditujukan kepadanya. Bahwa benar Teradu III satu almamater dengan Chrissie Sagita pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Namun hubungan pertemanan sesama alumni, tidak termasuk dalam ketentuan asas proporsional kode etik yang harus diumumkan ke muka publik. Terlebih lagi Teradu III dengan Chrissie Sagita berbeda angkatan. Teardu III angkatan 2000, sedangkan Chrissie Sagita angkatan 2002. Terhadap aduan bahwa Teradu III menelepon Ketua Panwascam Sigumpar dan meminta Ketua Panwascam untuk menambah suara/dukungan calon adalah tidak benar. Teradu III mengingatkan Panwascam untuk bertindak sesuai koridor hukum kepemiluan dan memperpanjang waktu verifikasi bagi wilayah yang tidak diverifikasi faktual. Atas dasar itu, seluruh dalil aduan Pengadu lemah dan tidak berdasar; [4.3.] Menimbang keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, dan bukti-bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat dalam hal penafsiran verifikasi rumah ke rumah oleh PPS, para Teradu tidak dapat dipersalahkan secara etika. Para Teradu tidak terbukti melakukan kekeliruan dalam menafsirkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, yang menentukan bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan 24 dan/atau tim penghubung Pasangan Calon. Pada ketentuan 65 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, ditentukan bahwa penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) ditentukan bahwa PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon. Memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015, maka penafsiran terhadap Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang dilakukan Para Teradu tidak dapat dipersalahkan. Bahwa Terkait tindakan Para Teradu yang hanya membatalkan Keputusan Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 tanpa membatalkan Keputusan Nomor 52/Kpts/020.434801/2015, menurut DKPP bukan suatu yang keliru. Selain Keputusan Nomor 52/Kpts/020.434801/2015 tidak menjadi objek sengketa, pembatalan Keputusan Nomor 54/Kpts/ 002.434801/2015 secara materil dengan sendirinya membatalkan Keputusan Nomor 52/Kpts/020.434801/2015 dan menjadi Kewenangan KPU untuk memperbaiki Keputusannya sepanjang terkait dengan dasar dibatalkannya Keputusan Nomor 54/Kpts/ 002.434801/2015. Tindakan Para Teradu menetapkan Bakal pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam amar keputusan Panwas Toba Samosir merupakan tindakan yang melampaui kewenangan yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undang. Keputusan sengketa seharusnya berisi pembatalan Keputusan dan memerintahkan kepada KPU membuat Keputusan baru yang bersifat mengoreksi Keputusan yang dibatalkan. Termasuk memerintahkan kepada KPU memasukkan dan menetapkan pasangan calon Monang Sitorus dan Chrissie Sagita Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Toba Samosir yang diputuskan oleh Para Teradu Memenuhi Syarat (MS). Pokok aduan yang ditujukan khusus kepada Teradu III atas tindakan melanggar asas proporsional dengan tidak mengumumkan hubungan satu almamater dengan Bakal Calon Wakil Bupati, DKPP menilai tidak terbukti dan Teradu III tidak melanggar etika. Hubungan pertemanan dan sesama alumni sebuah sekolah atau perguruan tinggi, tidak termasuk dalam hubungan kekeluargaan yang diwajibkan Kode Etik untuk diumumkan kepada publik sebab hubungan almamater tidak memiliki dampak psikologis dan emosional yang kuat akan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam jabatan. Meskipun demikian aduan yang mendalilkan Teradu III menghubungi Panwascam lewat telepon dan meminta Ketua Panwascam menambah suara/dukungan tidak terbukti. Keterangan Saksi Pengadu yang dihadirkan dalam sidang pada 25 November 2015 sangat lemah dalam menjelaskan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan langsung terkait perbuatan Teradu III. Keaktifan dan dominasi Teradu III dalam permusyawaratan sengketa secara tidak langsung menunjukkan besarnya sumbangsih Teradu III dalam membuat Keputusan keliru yang melampaui kewenangan 25 Para Teradu menetapkan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Monang Sitorus dan Chrissie Sagita. Ketua PPK Sigumpar a.n. Slamat Simanjuntak tidak diadukan dalam Pengaduan ini, namun demikian DKPP berpandangan bahwa kedudukan Slamat Simanjuntak sebagai Ketua PPK memberikan kesaksian yang terkesan dipaksakan dan tidak berdasarkan pada peristiwa konkret yang dilihat, didengar dan dirasakan secara langsung. Prilaku Slamat Simanjuntak sebagai penyelenggara Pemilu melanggar asas jujur yang dapat merendahkan kehormatan penyelenggara pemilu baik saat ini maupun di masa datang. Atas dasar itu, Para Teradu Terbukti melanggar Pasal 5 huruf i juncto Pasal 11 huruf a, b, c, juncto Pasal 15 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, serta mencermati keterangan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3]Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada para Teradu sesuai dengan tingkat kesalahannya.

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I Junpiter Pakpahan selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Toba Samosir dan Teradu II Ali Imransyah Harahap selaku Anggota Panwas Kabupaten Toba Samosir; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu III Guntur Hutajulu selaku anggota Panwas Kabupaten Toba Samosir; 26  4. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Slamat Simanjuntak selaku Ketua merangkap Anggota PPK Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir; 5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Toba Samosir untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, padahari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Novembertahun Dua Ribu Lima Belasdan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan dihadiri Para Teradu/Kuasanya. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. 27 SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si. 28