Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 011/DKPP-PKE-IV/2015 Nomor 012/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 21/I-P/L- DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 011/DKPP-PKE-IV/2015 dan Pengaduan Nomor 23/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 012/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PERKARA NOMOR 11/DKPP-PKE-IV/2015 [1.1.1] PENGADU Nama : Hasanuddin Lingga Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris KPU Kab. Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No. 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu I;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Sahitar Berutu Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ren Haney Lorawati Manik Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Daulat M. Solin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Tunggul Monang Bancin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Sahrun Kudadiri Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu V; [1.3] PERKARA NOMOR 012/DKPP-PKE-IV/2015 [1.3.1] PENGADU Nama : Mulia Banurea Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu II; Terhadap: [1.3.2] TERADU 1. Nama : Sahitar Berutu Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ren Haney Lorawati Manik Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Daulat M. Solin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Tunggul Monang Bancin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Sahrun Kudadiri Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Hasanudin Lingga Pekerjaan : Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No. 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Ahgia Siketang Pekerjaan : Bendahara Dana Hibah KPU Kabupaten Pakpak Bharat Alamat : Jl. Lae Ordi No. 28 A Salak, Pakpak Bharat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu VII; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

A. PERKARA NOMOR 011/DKPP-PKE-IV/2015 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 21/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 011/DKPP- PKE-IV/2015. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri telah memaksa Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat/Bendahara dana Hibah KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk mencairkan uang dana hibah APBD Pakpak Bharat Tahun anggaran 2014 yang seharusnya peruntukannya untuk kegiatan sosialisasi tatap muka pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014; 2. Bahwa Bendahara menyerahkan uang kepada komisioner melalui sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat sejumlah 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dengan kwitansi terlampir yang yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Bahwa kegiatan sosialisasi Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang seyogyanya di tingkat Kabupaten dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan namun karena Ketua dan Anggota Komisioner meminta uang tersebut sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan jumlah anggaran Rp. 216.000.000 (dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah); 4. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Sahitar Berutu menerima Rp. 60.000.000 dan masing masing Anggota KPU Pakpak Bharat menerima Rp. 40.000.000 per orang (atas nama Daulat Solin, Ren H. Manik, Sahrun Kudadiri, dan Tunggul Monang Bancin); 5. Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri telah memaksa Sekretaris KPU Pakpak Bharat KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk menyisihkan uang pengadaan spanduk /baliho dari Anggaran APBN TA 2013 sebesar 24.200.000 yang dibagikan kepada 5 orang komisioner seperti berikut: Sahitar Berutu MA (Ketua KPU Pakpak Bharat) sebesar Rp. 5.000.000. dan masing masing anggota KPU atas nama: Ren H.Manik, Sahrun Kudadiri, Tunggul Monang Bancin dan Daulat Solin sebesar 4.800.000; 6. Bahwa Teradu I melakukan tindakan yang melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yaitu memalsukan tanda tangan Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Hasanuddin Lingga S.Sos; 7. Bahwa Teradu IV atas nama Tunggul Monang Bancin, melakukan tindakan yang melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu di mana yang bersangkutan membawa seseorang atas nama Riduansyah Bancin dalam tugas KPU untuk menghadiri Koordinasi dan asistensi/konsultasi penyusunan jawaban termohon sengketa PHPU DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota tahun 2014 di Hotel Grand Mercure Jakarta; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi kwitansi bukti pembayaran penggunaan dana hibah APBD Pakpak Bharat tanggal 24 April 2014 dan Fotokopi rekening Koran penarikan dana hibah APBD Pakpak Bharat ke KPU Pakpak Bharat tanggal 24 April 2014; 2. Bukti P-2 : Fotokopi dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) KPU Pakpak Bharat tahun anggaran 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi surat daftar tanda terima uang sisa pengadaan baliho/spanduk di KPU Pakpak Bharat tanggal 27 Desember 2013; 4. Bukti P-4 : Fotokopi surat perintah tugas No 014/Seskab-002.655991/V/2014 tanggal 18 Mei 2014; 5. Bukti P-5 : Fotokopi daftar nama pegawai negeri sipil/non PNS yang bertugas di KPU Pakpak Bharat; 6 Bukti P-6 : Fotokopi surat perintah tugas No 079/KPUKab- 002.655991/V/2014 tanggal 25 Mei 2014; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa kami berlima komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang dituduh memaksa/menerima sisa penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun anggaran 2014 dengan ini membantah tidak ada menerima dana tersebut walaupun di kwitansi yang disediakan tertera mirip tanda tangan para Teradu; 2. Bahwa kami komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat berlima dilantik pada tanggal 29 Oktober 2013 oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara di Hotel Asean Medan. Pada saat bersamaan kami langsung bekerja dengan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai PKPU 07 Tahun 2012; 3. Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 24 April 2014 kami berlima berada di Medan dalam rangkaian Rekapitulasi Perolehan suara Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor SPT 065/Kpukab-002.655991/IV/2014; 4. Bahwa kwitansi yang digunakan untuk Dana APBD Pakpak Bharat tahun 2014 menggunakan kwitansi dana APBN, hal itu dibuktikan dengan penomoran kwitansi memakai kode APBN yakni T.A DIPA : 076/20134; 5. Bahwa alat untuk mencetak nama Hasanuddin Lingga, S.Sos menggunakan media computer sedangkan alat untuk mencetak nama Ahgia Sikettang menggunakan mesin tik; 6. Bahwa berdasarkan surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah No. 900/208/DIPPEKADE/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang verifikasi surat pertanggungjawaban dana bantuan KPUD T.A. 2014 dinyatakan bahwa Nilai SPJ yang tidak lengkap Rp. 231.960.000,- dan Nilai SPJ yang tidak sesuai penggunannya dengan RAB pada proposal sebesar Rp. 220.000.000,-. Ada 17 (tujuh belas) Penjelasan nilai SPJ tidak lengkap dengan alasan, diantaranya penulisan nama bendahara di kwitansi tidak sah karena berkas dihapus/bertipex; 7. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat tidak pernah mememaksa Hasanuddin Lingga dan Ahgia Sikettang menyisihkan dan menyerahkan uang pengadaan baliho tidak ada kesepakatan untuk itu sepengetahuan kami bahwa didalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang kami Fotokopy dari Dipekade yang ditandatangai oleh Hasanudin Lingga sebagai Sekretaris tidak ada pengadaan baliho, tapi yang ada pengadaan spanduk yang total nominalnya Rp. 7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah); 8. Bahwa saya selaku Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat tidak pernah menandatangani atau memalsukan tandatangan siapapun karena itu tidak dibenarkan dan melanggar hukum jadi tidak mungkin saya melakukan hal seperti yang dituduhkan menandatangani SPT 014 atas nama Hasanuddin Lingga selaku sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat. Hal tersebut dibuktikan ketika kami melihat sekaligus melakukan check dan re-check SPT pada buku agenda SPT, tidak ada SPT dengan Nomor 014 dan ketika para Teradu konfirmasi ke staf bagian umum yang menangani arsip juga tidak ditemukan sehingga kesimpulan kami tuduhan tersebut sudah mereka rekayasa untuk memfitnah dan menjatuhkan saya; 9. Bahwa Tunggul Monang Bancin tidak membawa orang yang tidak dikenal di KPU Kabupaten Pakpak Bharat karena Riduansyah Bancin adalah penyelenggara Pemilu ditingkat Kecamatan yaitu staf tehnis PPK Kecamatan STU Jehe dan saya bawa sebagai operator sehubungan sekretaris tidak bisa menyerahkan operator yang ada di kantor KPU; 10. Bahwa KPU Kabupaten Pakpak Bharat melakukan Rapat pleno untuk Menunjuk Riduansyah Bancin menghadiri undangan pada tanggal 20-23 Mei 2014 ke Jakarta untuk Koordinasi dan Asistensi/Konsultasi Penyusunan Jawaban Termohon Sengketa PHPU DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat Divisi tehnis atas nama Tunggul Monang Bancin dan yang bersangkutan memiliki SPT dan surat SK sebagai staf di Kantor PPK Kecamatan STU Jehe Nomor SK Bupati Nomor 45 tahun 2014 tentang Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi kwitansi yang didapat saat klarifikasi diundang oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Januari 2015; 2. Bukti T-2 : Fotokopi SK dan PKPU 07 Tahun 2012; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Pejanjian Dana Hibah 2014; 4. Bukti T-4 : Fotokopi SK Pengangkatan Bendahara dan atasan Bendahara dana Hibah 2014; 5 Bukti T-5 : Fotokopi Undangan Rekapitulasi di Tingkat Sumatera Utara di Grand Angkasa Hotel, SPT (Surat Perintah Tugas); 6 Bukti T-6 : Fotokopi laporan Ke DKPP tanggal 09 Januari 2015 dan lima Lembar Fotocopy kwitansi oleh sekretaris dan bendahara dana hibah 2014; 7 Bukti T-7 : Fotokopi Daftar 10 Besar calon komisioner 2013 dan PKPU Nomor 05 Tahun 2015-06-27; 8 Bukti T-8 : Fotokopi berita acara klarifikasi dikantor KPU provinsi Sumatera Utara; 9 Bukti T-9 : Fotokopi Undangan dan daftar hadir; 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pakpak Bharat kepada Dipekade Pakpak Bharat; 11 Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pakpak Bharat kepada Dinas DIPEKADE Pakpak Bharat; 12 Bukti T-12 : Fotokopi Surat Dinas DIPEKADE tentang Klarifikasi Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan KPU D T.A 2014; 13 Bukti T-13 : Fotokopi Kuitansi Makan Minum Sosialisasi; 14 Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pakpak Bharat Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat terkait Penegasan; 15 Bukti T-15 : Fotokopi Surat Sekretaris KPU Pakpak Bharat kepada Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat terkait Permohonan Penarikan PNS dari KPU Kabupaten Pakpak Bharat; 16 Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Team Pengelola Keuangan; 17 Bukti T-17 : Fotokopi RKB (Rencana Kebutuhan Biaya ) yang ditandatangani oleh Hasanuddin Lingga; 18 Bukti T-18 : Fotokopi Surat KPU Pakpak Bharat Kepada Sekretaris terkait Permintaan Data dokumen SPT; 19 Bukti T-19 : Fotokopi SK Riduansyah Bancin sebagai tenaga tekhnis di PPK Kecamatan STU Jehe; B. PERKARA NOMOR 012/DKPP-PKE-IV/2015 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.6] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 2 Maret 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 23/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 012/DKPP-PKE- IV/2015. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat dan Teradu VI, Teradu VII selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat dan Bendahara Dana Hibah KPU Kabupaten Pakpak Bharat karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015, Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat ke DKPP terkait penggunaan Dana Hibah APBD tahun 2014 Kabupaten Pakpak Bharat dengan Surat Nomor 003/Seskab.002.655991/I/2015 yang tembusannya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Utara; 2. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara mengundang KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan klarifikasi dan dalam pertemuan tersebut KPU Kabupaten Pakpak Bharat tidak mengakui pernah menandatangani kwitansi sejumlah uang yang tertera di kwitansi yang dilaporkan Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat, Sdr. Hasanuddin Lingga yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 101/BA/I/2015; 3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Pakpak Bharat terkait Laporan Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat, Sdr. Hasanuddin Lingga yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 102/BA/I/2015 dimana hasil dari rapat pleno tersebut meminta Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan kepada Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat terkait Penggunaan Dana Hibah APBD Tahun 2014 Kabupaten Pakpak Bharat; 4. Bahwa menindaklanjuti rapat pleno tersebut, pada tanggal 27 Januari 2015, Tim Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan klarifikasi terhadap Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang mana Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat membenarkan telah memberikan Sisa Dana Hibah dimaksud kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat karena dipaksa oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat; 5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara mengundang Ketua, Anggota, Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan klarifikasi lanjutan, rapat hanya dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat, sedangkan Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat tidak hadir yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 313/BA/II/2015; 6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Laporan Hasil Klarifikasi Permasalahan di KPU Kabupaten Pakpak Bharat ke KPU RI melalui surat Nomor 361/KPU-Prov-002/II/2015 pada tanggal 24 Februari 2015; [2.7] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Laporan dari Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat No. 003/Seskab.002.655991/I/2015; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kwitansi Bukti Pembayaran sisa dana Hibah APBD Pakpak Bharat TA 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara No. 101/BA/I/2015 tentang klarifikasi laporan KPU Kabupaten Pakpak Bharat terkait penggunaan dana hibah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan No. 192/Sesprov-001/I/2015 tanggal 29 Januari 2015; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Rumah sakit Umum dari Daerah Salak; 6 Bukti P-6 : Fotokopi SPT Klarifikasi Tim Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara No. 875.1-166/ST/I/2015 dari KPU Prov. SUMUT; 7 Bukti P-7 : Fotokopi hasil Hasil Klarifikasi Tim Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara; 8 Bukti P-8 : Fotokopi BAP Hasanuddin Lingga; 9 Bukti P-9 : Fotokopi BAP Ahgia Sikettang; 10 Bukti P-10 : Fotokopi SPT untuk Tunggul Monang Bancin dan Rudiansyah Bancin (Operator); 11 Bukti P-11 : Fotokopi SPT untuk Yogi Arko Ujung (Outsourching); PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, IV, dan TERADU V [2.9] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.9.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.9.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa kami berlima komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang dituduh memaksa/menerima sisa penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun anggaran 2014 dengan ini membantah tidak ada menerima dana tersebut walaupun di kwitansi yang disediakan tertera mirip tanda tangan kami; 2. Bahwa kami komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat berlima dilantik pada tanggal 29 Oktober 2013 oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara di Hotel Asean Medan. Pada saat bersamaan kami langsung bekerja dengan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai PKPU 07 Tahun 2012; 3. Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 24 April 2014 kami berlima berada di Medan dalam rangkaian Rekapitulasi Perolehan suara Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor SPT 065/Kpukab-002.655991/IV/2014; 4. Bahwa kwitansi yang digunakan untuk Dana APBD Pakpak Bharat tahun 2014 menggunakan kwitansi dana APBN, hal itu dibuktikan dengan penomoran kwitansi memakai kode APBN yakni T.A DIPA : 076/2014; 5. Bahwa alat untuk mencetak nama Hasanuddin Lingga, S.Sos menggunakan media computer sedangkan alat untuk mencetak nama Ahgia Sikettang menggunakan mesin tik; 6. Bahwa berdasarkan surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah No. 900/208/DIPPEKADE/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang verifikasi surat pertanggungjawaban dana bantuan KPUD T.A. 2014 dinyatakan bahwa Nilai SPJ yang tidak lengkap Rp. 231.960.000,- dan Nilai SPJ yang tidak sesuai penggunannya dengan RAB pada proposal sebesar Rp. 220.000.000,-. Dan ada 17 (tujuh belas) Penjelasan nilai SPJ tidak lengkap dengan alasan, diantaranya penulisan nama bendahara di kwitansi tidak sah karena berkas dihapus/bertipex; 7. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat tidak pernah memaksa Hasanuddin Lingga dan Ahgia Sikettang menyisihkan dan menyerahkan uang pengadaan baliho tidak ada kesepakatan untuk itu sepengetahuan kami bahwa didalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang kami Fotokopy dari DIPEKADE yang ditandatangani oleh Hasanudin Lingga sebagai Sekretaris tidak ada pengadaan baliho tapi yang ada pengadaan spanduk yang total nominalnya Rp. 7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah); 8. Bahwa saya selaku Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat tidak pernah menandatangani atau memalsukan tandatangan siapapun karena itu tidak di benarkan dan melanggar hukum jadi tidak mungkin saya melakukan hal seperti yang dituduhkan menandatangani SPT 014 atas nama Hasanuddin Lingga selaku sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat dan hal tersebut dibuktikan ketika kami melihat sekaligus melakukan check dan re-check SPT pada buku agenda SPT, tidak ada SPT dengan Nomor 014 dan ketika para Teradu konfirmasi ke staf bagian umum yang menangani arsip juga tidak ditemukan sehingga kesimpulan kami tuduhan tersebut sudah mereka rekayasa untuk memfitnah dan menjatuhkan saya; 9. Bahwa Tunggul Monang Bancin tidak membawa orang yang tidak dikenal di KPU Kabupaten Pakpak Bharat karena Riduansyah Bancin adalah penyelenggara Pemilu ditingkat Kecamatan yaitu staf tehnis PPK Kecamatan STU Jehe dan saya bawa sebagai operator sehubungan sekretaris tidak bisa menyerahkan operator yang ada di kantor KPU; 10. Bahwa KPU Kabupaten Pakpak Bharat melakukan Rapat Pleno untuk menunjuk Riduansyah Bancin menghadiri undangan pada tanggal 20-23 Mei 2014 ke Jakarta untuk Koordinasi dan Asistensi/Konsultasi Penyusunan Jawaban Termohon Sengketa PHPU DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat Divisi tehnis atas nama Tunggul Monang Bancin dan yang bersangkutan memiliki SPT dan surat SK sebagai staf di Kantor PPK Kecamatan STU Jehe Nomor SK Bupati Nomor 45 tahun 2014 tentang Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); [2.9.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi kwitansi yang didapat saat klarifikasi diundang oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Januari 2015; 2. Bukti T-2 : Fotokopi SK dan PKPU 07 Tahun 2012; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Pejanjian Dana Hibah 2014; 4. Bukti T-4 : Fotokopi SK Pengangkatan Bendahara dan atasan Bendahara dana Hibah 2014; 5 Bukti T-5 : Fotokopi Undangan Rekapitulasi di Tingkat Sumatera Utara di Grand Angkasa Hotel, SPT (Surat Perintah Tugas); 6 Bukti T-6 : Fotokopi laporan Ke DKPP tanggal 09 Januari 2015 dan lima Lembar Fotocopy kwitansi oleh sekretaris dan bendahara dana hibah 2014; 7 Bukti T-7 : Fotokopi daftar 10 Besar calon komisioner 2013 dan PKPU Nomor 05 Tahun 2015-06-27; 8 Bukti T-8 : Fotokopi berita acara klarifikasi dikantor KPU Provinsi Sumatera Utara; 9 Bukti T-9 : Fotokopi Undangan dan daftar hadir; 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pakpak Bharat kepada DIPEKADE Pakpak Bharat; 11 Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pakpak Bharat kepada Dinas DIPEKADE Pakpak Bharat; 12 Bukti T-12 : Fotokopi Surat Dinas DIPEKADE tentang Klarifikasi Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan KPU D T.A 2014; 13 Bukti T-13 : Fotokopi Kuitansi Makan Minum Sosialisasi; 14 Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pakpak Bharat Kepada Sekretaris KPU pakpak Bharat terkait Penegasan; 15 Bukti T-15 : Fotokopi Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat kepada Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat terkait Permohonan Penarikan PNS dari KPU Kabupaten Pakpak Bharat; 16 Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Team Pengelola Keuangan; 17 Bukti T-17 : Fotokopi RKB (Rencana Kebutuhan Biaya ) yang ditandatangani oleh Hasanuddin Lingga; 18 Bukti T-18 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pakpak Bharat Kepada Sekretaris terkait Permintaan Data dokumen SPT; 19 Bukti T-19 : Fotokopi SK Riduansyah Bancin sebagai tenaga tekhnis di PPK Kecamatan STU Jehe; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI dan TERADU VII [2.11] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.11.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.11.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu VI dan Teradu VII nyatakan bahwa pelanggaran kode etik terkait penyalahgunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2014 dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat benar terjadi; 2. Bahwa adanya permintaan uang oleh komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat secara lisan dengan nada memaksa kepada saya selaku sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 220.000.000,- yang peruntukannya untuk kepentingan pribadi masing-masing; 3. Bahwa adanya permintaan sejumlah uang tersebut, maka ada kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat yaitu kegiatan sosialisasi di tingkat Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, dengan jumlah anggaran senilai Rp.216.600.000,- dan kegiatan Pembuatan Penyusunan Laporan Keuangan sebesar Rp. 3.400.000,-; 4. Bahwa penyalahgunaan pengolahan keuangan KPU Kabupaten Pakpak Bharat oleh sekretaris dan bendahara terjadi karena adanya defisit anggaran akibat adanya permintaan sejumlah uang oleh Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat; 5. Bahwa dengan adanya permintaan uang tersebut maka bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat memberikan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; [2.11.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran tertanggal 24 April 2014; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Temuan Hasil Audit KPU Kabupaten Pakpak Bharat tertanggal 30 Maret 2015; 3. Bukti T-3 : Fotokopi daftra Temuan Hasil Audit 30 Maret 2015; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat tindak lanjut hasil audit BPKP tertanggal 13 April 2015;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (Vide; P-1), Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu dengan Perkara Nomor 011/DKPP-PKE-IV/2015, pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 15.00 WIB Para Teradu memaksa Bendahara menyerahkan uang melalui sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat sejumlah Rp 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada para Teradu untuk kepentingan pribadi yang diambil dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Teradu I atas nama Sahitar Berutu sebagai Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat menerima Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah. Teradu II atas nama Ren Haney Lorawati Manik, Teradu III atas nama Daulat Solin, Teradu IV atas nama Tunggul Monang Bancin dan Teradu V atas nama Sahrun Kudadiri, sebagai anggota KPU masing masing menerima Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah perorang. Permintaan uang Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tersebut menyebabkan 2 (dua) dari 3 (tiga) kegiatan sosialisasi Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan anggaran Rp. 216.000.000 (dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) serta Pembuatan Penyusunan Laporan Keuangan sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) gagal dilaksanakan. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri memaksa Pengadu I untuk menyisihkan uang pengadaan spanduk/baliho dari APBN TA 2013 sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk dibagikan kepada 5 orang anggota komisioner dengan rincian: Teradu I sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V masing-masing Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Teradu I diduga memalsukan tanda tangan Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat terkait Surat Tugas Nomor 014/Seskab-002.655991/V/2014, untuk kepentingan penugasan Staf kesektariatan mengikuti Rapat Evaluasi Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahiran (DPSHP) di Hotel Inna Dharma Deli Hotel Medan. Selanjutnya Teradu IV, membawa Riduansyah Bancin dalam rapat Koordinasi dan Asistensi/konsultasi penyusunan jawaban termohon sengketa PHPU DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014 di Hotel Grand Mercure Jakarta, yang diketahui tidak terdaftar sebagai staf dalam lingkungan kesekretariatan KPU Kabupaten Pakpak Bharat; [4.2] Menimbang pengaduan Pengadu II dalam Perkara Nomor 012/DKPP-PKE-IV/2015, pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan laporan Teradu VI atas nama Hasanuddin Lingga dan Teradu VII atas nama Ahgia Siketang masing-masing sebagai Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat, kepada KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 003/Seskab.002.655991/I/2015, tanggal 9 Januari 2015 tentang penggunaan dana hiba APBD Tahun 2014, oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V untuk kepentingan pribadi. Atas laporan tersebut, Pengadu II atas nama KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Januari 2015, mengundang Teradu I, II, III, IV dan Teradu V untuk diklarifikasi. Teradu I, II, III, IV dan Teradu V, menyangkal dan tidak mengakui pernah menandatangani kwitansi serta menerima sejumlah uang sebagaimana dilaporkan oleh Teradu VI dan Teradu VII. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara pada 27 Januari 2015 melakukan klarifikasi atas laporan Teradu VI dan Teradu VII dan hasilnya, membenarkan seluruh isi laporan yang disampaikan. Pada 16 Februari 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara mengundang kembali Ketua, Anggota, Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan klarifikasi lanjutan. Undangan klarifikasi hanya dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat, sedangkan Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat tidak hadir: [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil aduan Pengadu. Pengaduan Pengadu dalam Perkara Nomor 011/DKPP-PKE- IV/2015, para Teradu tidak pernah menerima uang sebagaimana dituduhkan oleh Pengadu I meskipun tanda tangan yang tertera di dalam kwitansi mirip dengan tanda tangan Teradu I, II, III, IV dan Teradu V. Berdasarkan bukti kwitansi yang diajukan oleh Pengadu I, menunjukkan terdapat kejanggalan dalam penulisan tanggal penandatanganan kwitansi yang dilakukan pada 24 April 2014. Pada tanggal tersebut Teradu I, II, III, IV dan Teradu V masih berada di Medan dalam rangkaian Rekapitulasi Perolehan suara Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD tahun 2014 di tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor SPT 065/Kpukab-002.655991/IV/2014. Rangkaian kejanggalan laporan keuangan tampak pula dari penggunaan kwitansi APBN untuk dana APBD Kabupaten Pakpak Bharat yang menggunakan Kode APBN T.A DIPA: 076/2014. Berdasarkan surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor 900/208/DIPPEKADE/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang verifikasi surat pertanggungjawaban dana bantuan KPUD T.A. 2014 dinyatakan bahwa Nilai SPJ yang tidak lengkap sebesar Rp. 231.960.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Nilai SPJ yang tidak sesuai penggunannya dengan RAB pada proposal sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Sebanya 17 (tujuh belas) penjelasan nilai SPJ tidak lengkap di antaranya kwitansi tidak sah oleh karena penulisan nama bendahara dalam kwitansi bekas dihapus/bertipex yang menyebabkan model huruf antara nama Sekretaris dengan nama Bendahara berbeda. Nama Sekretaris ditulis dengan menggunakan computer sedangkan nama Bendahara ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, sama sekali tidak pernah memaksa Pengadu I dan Bendahara menyisihkan dan menyerahkan uang pengadaan baliho. Sepengetahuan Teradu I, II, III, IV dan Teradu V dari RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang ditanda tangani oleh Pengadu I (Teradu VI) dan Bendahara (Teradu VII) yang diperoleh dari DIPEKADE, tidak ada pengadaan baliho tapi pengadaan spanduk dengan jumlah Rp. 7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Teradu I sama sekali menolak dalil Pengadu I yang menduga memalsukan tanda tangan Surat Perintah Tugas Nomo 014. Demikian halnya terhadap dalil aduan yang menyatakan Riduansyah Bancin yang diikut sertakan oleh Teradu IV dalam rapat Koordinasi dan Asistensi/konsultasi penyusunan jawaban termohon sengketa PHPU DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014 di Hotel Grand Mercure Jakarta, bukan staf adalah tidak benar. Keberadaan Riduansyah Bancin dalam rombongan rapat koordinasi dan asistensi dilaksanakan berdasarkan Rapat Pleno KPU Pakpak Bharat. Riduansyah Bancin sendiri merupakan staf tehnis pada PPK Kecamatan STU Jehe yang dibuktikan dengan SK Bupati Nomor 45 tahun 2014 tentang Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keputusan mengikut sertakan Riduansyah Bancin sebagai operator oleh karena Sekretaris tidak dapat menyerahkan operator yang ada di kantor KPU Kabupaten Pakpak Barat; [4.4] Terhadap pengaduan Pengadu II dengan Perkara Nomor 012/DKPP-PKE-IV/2015, Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V membantah seluruh dalil aduan Pengadu II sebagaimana keterangan dan jawaban terhadap dalil aduan Pengadu I. Demikian halnya keterangan dan jawaban Teradu VI dan Teradu VII membantah dalil aduan Pengadu II dengan menyatakan tidak benar menyalagunakan dana penyalahgunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2014 dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Teradu VI sebagai Pengadu I dalam perkara Nomor 011/DKPP-PKE-IV/2015 menegaskan bahwa Teradu I, II, III, IV dan V yang telah memaksa kepada Teradu VI dan Teradu VII untuk mengelurkan dana hiba ABPD untuk kepentingan pribadi masing-masing Teradu. Penggunaan dana hiba ABPD tahun 2014 oleh Teradu I, II, III, IV dan Teradu V menyebabkan 2 (dua) dari 3 (tiga) kegiatan sosialisasi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota serta kegiatan Pembuatan Penyusunan Laporan Keuangan gagal dilaksanakan; [4.5] Menimbang keterangan dan jawaban para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memerintahkan kepada Teradu I untuk mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V masing-masing mengembalikan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) merupakan salah satu bukti kuat terjadinya penyalagunaan keuangan negara. Penggunaan anggaran di luar Rencana Kegiatan Anggaran baik secara prosedural terlebih secara substansial merupakan bentuk pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan baik hukum maupun etika. Terlebih jika penggunaan anggaran negara dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang berdampak pada tidak terlaksananya program-program yang sepatutnya harus diutamakan dalam memenuhi tugas dan tanggungjawab lembaga penyelenggara pemilu. Penggunaan anggaran di luar RKA disertai dengan prosedur penggunaan anggaran yang tidak taat pada prinsip-prinsip administrasi pertanggungjawaban keuangan negara berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Tidak terlaksananya 2 (dua) program sosialisasi serta temuan hasil audit KPU RI yang menjelaskan penggunaan anggaran tidak sesuai RKA serta perintah mengembalikan uang kepada Para Teradu I sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V masing masing sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) menunjukkan Para Teradu melanggar asas efesien dan efektifitas dalam Pasal 5 huruf k dan huruf l juncto Pasal 15 huruf b, huruf c dan huruf f Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran yang sama dilakukan oleh Teradu VI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Teradu VII sebagai Bendahara atas perbuatan dan tindakannya dalam mengelola keuangan tidak berdasarkan prinsip-prinsip administrasi keuangan negara. Administrasi keuangan yang tidak sesuai dengan standar dokumen keuangan yang patut seperti perbedaan huruf, terdapat bekas tipex dalam penulisan kwitansi dapat menimbulkan kecurigaan dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara sepatutnya Teradu VI dan Teradu VII berbuat dan bertindak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tidak terkecuali Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V. Oleh sebab itu, bukan suatu alasan bagi Teradu VI dan Teradu VII mengeluarkan penggunaan anggaran karena paksaan dan tekanan dari Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, mengingat kedudukan dan wewenangnya Teradu VI sebagai kuasa pengguna anggaran dan Teradu VII sebagai bendahara yang bertanggungjawab penuh terhadap prosedur pengelolaan dan penggunaan anggaran. Tindakan Teradu VI dan Teradu VII bertentangan dengan Pasal 9 huruf e dan huruf f juncto Pasal 15 huruf c Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kedudukan Teradu VI dan Teradu VII yang tidak lagi sebagai penyelenggara menyebabkan DKPP tidak dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian, namun demikian Teradu VI dan Teradu VII tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat lagi menjadi penyelenggara pemilu masa yang akan datang baik sebagai komisioner maupun dalam jabatan kesekretariatan dan pada instansi tempat saat ini yang bersangkutan bertugas, dapatlah menjatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil pengaduan Para Pengadu terbukti dan keterangan serta jawaban Para Teradu tidak dapat diterima; [4.6] Menimbang terkait dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu untuk Perkara Nomor 011/DKPP-PKE-III/2014 dan Perkara Nomor 012/DKPP-PKE-III/2014 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada para Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian terhadap Perkara Nomor 011/DKPP-PKE-IV/2015 dan Perkara Nomor 012/DKPP-PKE-IV/2015; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Sangat Keras kepada Teradu I atas nama Sahitar Berutu, Teradu II atas nama Ren Haney Lorawati Manik, Teradu III atas nama Daulat M. Solin, Teradu IV atas nama Tunggul Monang Bancin, Teradu V atas nama Sahrun Kudadiri selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Memerintahkan kepada Teradu I atas nama Sahitar Berutu mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), Teradu II atas nama Ren Haney Lorawati Manik, Teradu III atas nama Daulat M. Solin, Teradu IV atas nama Tunggul Monang Bancin, dan Teradu V atas nama Sahrun Kudadiri masing-masing mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan ini dibacakan; 4. Teradu VI dan Teradu VII tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu, namun demikian Teradu VI dan Teradu VII sudah tidak memenuhi syarat dan tidak dapat menjadi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang baik sebagai komisioner maupun dalam jabatan kesekretariatan sejak dibacakannya putusan ini; 5. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) dan memastikan pengembalian uang ke Kas Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dibacakannya putusan ini; 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jum’at Tanggal sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu I dan dihadiri oleh Teradu II. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Endang Wihdatiningtyas, S.H Ttd Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si